KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSEPEKTIF ISLAM Presented by: Afifah Idzni Zahra Amalia Hasanah Anisa Nurislami Een Nurhasanah Eka Widiastuti Imas Siti Maspupah Ekonomi Makro Islam STEI SEBI DEPOK
KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSEPEKTIF
ISLAM
Presented by:Afifah Idzni Zahra
Amalia HasanahAnisa Nurislami
Een NurhasanahEka Widiastuti
Imas Siti Maspupah
Ekonomi Makro IslamSTEI SEBI DEPOK
PEMBAHASAN
PENGERTIAN
KEBIJAKAN MONETER
TUJUAN KEBIJAKAN MONETER
INSTRUMENT
KEBIJAKAN
MONETER
KEBIJAKAN MONETER
DALAM ISLAM
APLIKASI INSTRUMENT MONETER
DALAM ISLAM
DARI MANA UANG ITU BERASAL?DAN SIAPA YANG MENGATUR UANG ITU?
KEBIJAKAN MONETER??
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik/diinginkan dengan cara merubah-rubah jumlah uang beredar
menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter.
mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran
serta mengatur dan mengawasi perbankan di
Indonesia.
TUGAS BANK INDONESIA
MENCAPAI DAN MENJAGA
KESTABILAN NILAI RUPIAH
OJK
Kebijakan moneter ekspansif
Kebijakan
moneter kontrakti
f
KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN MONETER EKSPANSIF
Bila bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kebijakan moneter yang diambil adalah moneter ekpansif
menurunkan tingkat bunga yang akan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi
Tetapi, moneter ekspansif cenderung memacu peningkatan laju inflasi karena peningkatan permintaan agregat yang dalam jangka pendek lebih cepat dibanding penawaran agregat
KEBIJAKAN MONETER KONTRAKTIF
Tetapi, moneter kontraktif cenderung menurunkan laju inflasi karena penurunan permintaan agregat
KEBIJAKAN MONETER & PENAWARAN AGREGAT
P Moneter Kontraktif
Moneter Ekspansif
AS1
AS2
AS3
Y
KEBIJAKAN MONETER & PERMINTAAN AGREGAT
P
AD2
AD1
AD3
Moneter Ekspansif
Moneter Kontraktif
Y
OPENMARKET
OPERATION
DISCOUNT RATE
RESERVE REQUIREMENT
RATIO
MORAL PERSUASION
INSTRUMEN
KEBIJAKANMONETER
BI
OPEN MARKET OPERATION
OMO dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OMO dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang.
LANGKAH – LANGKAH OMO
Mengurangi jumlah uang
beredar
Menaikkan suku bunga
surat berharga milik bank sentral atau pemerintah,
sehingga jumlah yang
dibeli masyarakat
semakin banyak
Menambah jumlah uang
beredar
Menurunkan suku bunga surat
berharga milik bank sentral atau
pemerintah,
sehingga jumlah yang
dibeli masyarakat
semakin sedikit
RESERVE REQUIREMENT
Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 8% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di BI.
LANGKAH – LANGKAH RR
Mengurangi jumlah uang beredar
Menaikkan Reserve Requirement Ratio
Menambah jumlah uang beredar
Menurunkan Reserve Requirement Ratio
Tingkat diskonto (Discount Rate) atau fasilitas diskonto
Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank- bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Biaya peminjaman (bunga) dari pinjaman itulah yang disebut sebagai ‘Discount Rate’ atau fasilitas diskonto.
LANGKAH – LANGKAH DISCOUNT RATE
Mengurangi jumlah uang beredar
Menaikkan suku bunga fasilitas
diskonto,
sehingga bank komersil meminjam
lebih sedikit
Menambah jumlah uang beredar
Menurunkan suku bunga
fasilitas diskonto,
sehingga bank komersil meminjam
lebih banyak
Himbauan Moral (Moral Suasion)
Bank sentral dapat menggunakan himbauan moral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak kepada kepentingan publik. Biasanya, biasanya bank sentral menggunakan himbauan moral untuk meyakinkan para banker dan manajer senior institusi- institusi finansial agar lebih memerhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya.
Tujuan Bersifat Ekonom
i
Tujuan Bersifat Sosial dan
Politik
Tujuan Kebijakan
Pemerintah
1. Tujuan Bersifat Ekonomia. Menyediakan lowongan pekerjaan
untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, maka tambahan lowongan yang cukup perlu disediakan
b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakatKenaikan kesempatan kerja secara langsung akan menambah kemakmuran rakyat karena akan menambah pendapatan perkapita penduduk.
c. Memperbaiki pembagian pendapatanusaha menaikkan kesempatan kerja dapat digunakan untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat
2. Tujuan bersifat sosial dan politik
a. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluargapengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak, mencukupi kebutuhan gizi, dll.
b. Menghindari masalah kejahatansemakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi pula masalah kejahatan.
c. Mewujudkan kestabilan politikpengangguran menyebabkan masyarakat tidak puas dengan pihak pemerintah
SSU/muzakki
DSU/mustahik
Barang & jasa
Real Sector
BEFORE
DSU/mustahik
SSU/muzakki
Barang & jasa
korupsi
judispekulasi
bunga
Real Sector Monetary SectorAFTER
KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL & SEKTOR RILL
Kenaikan harga
minyak
Potensi peningkatan Non Performing Loan
Memicu inflasi
Untuk meredam inflasi Bank Indonesia berpotensi akan
menaikkan BI Rate
Kinerja debitur berpotensi
menurun karena perubahan cost structure (biaya produksi lebih
mahal) Kenaikan suku bunga kredit
Kenaikan harga
minyak akan
memicu inflasi yang
pada akhirnya berimbas
pada peningkatan
NPL
Kenaikan harga barang
komoditas
Zaman Rasulullah•Sistem devisa bebas•Sistem keuangan menggunakan sistem bimetalic standard(Dinar dan Dirham)•Selalu terkait dengan sektor riil
Khulafaurrasyidin
• Diterbitkan surat pembayaran cek(Umar Bin Khatab)
• M emperkenalkan jenis uang dari kulit binatang.(Umar Bin Khatab)
• Mencetak uang sendiri(Abu Bakar As-sidiq, Usman Bin Afan, Ali Bin Abu thalib)
Sejarah Kebijakan Moneter Islam
Kebijakan moneter
Kebijakan dan pengelolaan moneter dalam perekonomian Islam harus di-desain sejalan dengan tujuan masyarakat Islam dan kewajiban negara.
Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Islam
Kebijakan moneter dalam Islam memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan konvensional, yakni mencapai kestabilan moneter dengan menstabilkan peredaran uang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah berbeda, yaitu kebijakan moneter dalam Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumennya.
Instrumen Moneter Islammazhab IqtishadunaBerhubungan
dengan konsumsi,
tabungan dan investasi, serta perdagangan
keseimbangan uang dan
barang / jasa
Penggunaan Tabungan yang
lebih bermanfaat
Pahala dari Allah
Instrumen Moneter Islam Mainstream
Instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kecilnya permintaan uang.
Produktifitas ekonomi
menyeluruhAlokasik
an
Instrumen Moneter IslamAlternative
Harmonisasi dengan
kebijakan- kebijakan
disektor riil.
Otoritas moneter
Otoritas sektor riil
Instrumen Kebijakan Islam secara umum
Reserve Ratio
Islamic Sukuk
Profit Sharing Ratio
Refinance Ratio
Lending Ratio
Moral Suassion
Aplikasi Instrumen Moneter Islam
Permintaan uang dalam islam
Menurut madzhab iqtishoduna
Ada dua alasan memegang uang dalam ekonomi Islam;
Motivasi Transaksi
Motivasi Berjaga-jaga
Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi
dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh
seseorang, dimana makin tinggi tingkat pendapatan
makin tinggi pula permintaan uang untuk
memfasilitasi transaksi barang dan jasa nya.
Lanjutan…
Ada pun fungsi permintaan uang untuk
motif berjaga-jaga (meliputi
permintaan uang untuk investasi dan
tabungan) ditentukan oleh besar
kecilnya harga barang untuk
pembelian barang tidak tunai.
Mazdhab mainstreamPermintaan uang dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif
transaksi (Transaction motive) dan motif berjaga-jaga (precautionary
motive). Semakin banyak uang yang idle, maka berarti permintaan
uang untuk berjaga-jaga semakin besar. Sedangkan semakin tinggi
pajak yang dikenakan terhadap uang yang idle berbanding terbalik
dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dues of idle fund adalah
instrumen kebijakan dikenakan pada semua aset produktif yang idle.
Apabila permintaan uang yang ditujukan untuk berjaga-jaga meningkat
maka usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan
permintaan uang pada titik keseimbangan (equilibrium) adalah dengan
cara meningkatkan Dues of idle fund. Semakin tinggi Dues of idle fund
yang dikenakan terhadap uang yang idle akan menyebabkan
masyarakat enggan untuk tetap menyimpan uang yang idle tersebut.
Lanjutan…Konsekuensinya masyarakat yang mempunyai uang idle
akan secara sukarela mengalokasikan kekayaannya pada
investasi yang sifatnya produktif. Peningkatan Dues of idle
fund akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya
ditujukan untuk penimbunan uang/ aset yang produktif
kepada tujuan penggunaan uang yang akan meningkatkan
produktivitas uang tersebut di sektor riil, sehingga
investasi akan meningkat. Peningkatan investasi tentu
saja akan berdampak pada peningkatan Permintaan
Agregat (AD), sehingga keseimbangan umum yang baru
akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih
tinggi.
Madzhab alternatifkebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah
kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah
berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas
sektor riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter
yang kemudian diruangkan dalam bentuk instrumen
moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-
kebijakan di sektor riil. Menurut pemikiran yang ada pada
mazhab ini, kebijakan moneter itu adalah repeated games
in game theory dimana bentuk kurva penawaran dan
permintaan uang adalah seperti tambang yang melilit dan
ber-slope positif sebagai akibat dari knowledge induced
process dan information sharing yanga amat baik.
Lanjutan…Menurut madzhab ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous
dalam islam yang berarti keberadaan uang pada hakikatnya adalah
representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil.
Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak
berdasarkan pada perubahan waktu, akan tetapi nilai tambahnya akan
tergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu.
Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah
representasi dari perubahan dan pertambahan di sektor riil, Semakin
tinggi kapasitas dan volume sektor riil, maka permintaan uang pun akan
meningkat, sehingga konsep inilah yang kemudian menjadikan landasan
sistem moneter islam selalu berpijak pada sektor mikroekonomi..
Lanjutan…
Permintaan dan penawaran uang dalam madzhab ini dipengaruhi oleh besarnya profit sharing atau expected rate of profit yang tinggi rendahnya merupakan representasi dari pertumbuhan aktual ekonomi.
Expected rate of profit merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginvestasikan uang di sektor riil.
Kebijakan Moneter Syariah VS Kebijakan Moneter Konvensional
No. Syariah Konvensional
1. Sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing)
Sektor perbankan konvensional menerapkan sistem bunga
2. Sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil
Sektor riil memiliki ketergantungan pada sektor moneter
3. Manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur
Manajemen moneter konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif
diskusi Tugas OJK, apakah tidak tumpang tindih
dengan tugas BI dalam mengawasi perbankan dan lembaga non bank?
Bagaimana cara menggoreng saham? Bagaimana cara meningkatnya NPL? Dapatkah Indonesia mengganti mata
uangnya menjadi dinar? Apakah benar statement 2 tentang
perbedaan moneter islam dengan moneter konvensional?
Aplikasi instrumen moneter islam dipertanyakan?