KEBIJAKAN KONVERSI BAHAN BAKAR GAS UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PUSAT KEBIJAKAN KEENERGIAN INSTITUT TEKNOLOI BANDUNG SEMINAR KONVERSI BBG UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN ‐ ITB Bandung, 23 Februari 2012 Dr. Retno Gumilang Dewi
16
Embed
KEBIJAKAN KONVERSI BAHAN BAKAR GAS UNTUK …crep.itb.ac.id/wp-content/uploads/2013/11/2012-Retno-GD-ITB-Konversi-BBG.pdfkebijakan konversi bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN KONVERSI BAHAN BAKAR GAS UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
PUSAT KEBIJAKAN KEENERGIANINSTITUT TEKNOLOI BANDUNG
SEMINAR KONVERSI BBG UNTUK KENDARAAN BERMOTORLEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN ‐ ITB
Bandung, 23 Februari 2012
Dr. Retno Gumilang Dewi
Pendahuluan
1. Subsidi BBM dinilai belum tepat sasaran, sebagian besar subsidi dinikmati kalangan mampu.*)
• 25% kelompok rumah tangga berpenghasilan/pengeluaran per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%.
• 25% kelompok rumah tangga berpenghasilan/pengeluaran per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%.
• terjadi ketimpangan pengalokasian sasaran penerima subsidi
2. Subsidi BBM meningkat tajam (terkait volume disubsidi danharga minyak dunia) membebani keuangan negara. Besarnya subsidi BBM 2010 = 181% subsidi BBM di 2009)**)
• Premium 23,19 juta kL, subsidi Rp. 40,54 T• SOLAR 13,08 juta kL, subsidi Rp. 29,30 T
*) Diolah dari Susenas 2008 dan Bank Dunia 2010 **) Realisasi APBN 2009 dan perkiraan realisasi APBN 2010
Pendahuluan …..
3. Pada APBN 2012, subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp. 123 T.
4. UU 22/2011 mengenai APBN mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
5. Dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah merencanakan penyediaan alternatifnya. Salah satu alternatif bahan bakar pengganti BBM adalah gas yang digunakan di sektor transportasi
Sistem Pengadaan dan Distribusi BBM S dan BBM NS(existing)
Studi Kesiapan Implementasi “Pengaturan BBM Subsidi” (ITB, UGM, UI)
Mapping ekspektasi DPR dan Penawaran Pemerintah (existing)
Usaha kecil1%
Transport air1%
Perikanan 3%
Rumah tangga
6%Transport darat89%
IBT10%
NTB & NTT2%
Kalimantan7%
Sumatera22%
Jawa-Bali59%
Spd Motor40%
Umum3%
Mobil barang
4%
Mobil pibadi53%
Minyak Solar34%
Minyak Tanah
6%Premium
60%
Konsumsi Premium Transportasi Darat
Konsumsi BBM Bersubsidi Konsumsi BBM per Sektor Pengguna
Konsumsi Premium Per Wilayah
BBM BERSUBSIDI 2010(Kuota 38,4 Juta kL)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Million barrel
AMCC ommerceIndustryTransportHousehold
Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Per Sektor
• BBM terutama digunakan oleh sektor transportasi
• Kebutuhan RT turun secara signifikan karena digantikan oleh LPG
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Million barrels
AvturDieselGasoline
Bahan bakar transportasi lainnya (gas alam, listrik dan bahan bakar lainnya) masih sangat kecil
Bahan Bakar Transportasi
Juta SBM
Juta SBM
Indonesia mulai cukup serius pada upaya‐upaya mitigasiperubahan iklim di tingkat dunia; salah satunya adalah adanyaNon‐Binding Commitment Presiden RI pada pertemuan G‐20 di Pittsburgh, USA (25 September 2009)
Komitmen mencakup upaya Indonesia mengurangi tingkatemisi GRK sebesar 26% dibandingkan tingkat emisi di tahun2020 dengan kemampuan pendanaaan dari dalam negeri danlebih jauh sampai dengan 41% di tahun 2020 dengan bantuandonor internasional.
Kebijakan Konversi BBG Sektor Transportasi Sejalan DenganKomitmen Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Proyeksi Kebutuhan Energi Sektoral(Skenario BaU, Dynamic Model Proyeksi Energi)
Pusat Kebijakan Keeenergian ITB, 2011
Proyeksi Kebutuhan Energi Sektor Transportasi(Skenario BaU, Dynamic Model Proyeksi Energi)
Pusat Kebijakan Keeenergian ITB, 2011
Mitigasi Perubahan Iklim GlobalUpaya‐upaya untuk mengurangi emisi netto gas rumah kaca
Drivers Emisi GRK: “IPAT identity”:
Impact = Population × Affluence × Technology
CO2 Emissions = Population × (GDP/Population) × (Energy/GDP) × (CO2 /Energy)
(“Kaya” multiplicative identity )
GDP E CNet C P SP GDP E
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
Peran IPTEK Energi dalam mitigasi? “Kaya”
Efisiensi Energi/Teknologi Rendah Emisi
Juta SBM
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
BaU
Iklim
1
Iklim
2
BaU
Iklim
1
Iklim
2
BaU
Iklim
1
Iklim
2
BaU
Iklim
1
Iklim
2
BaU
Iklim
1
Iklim
2
2010 2015 2020 2025 2030
BiofuelBiomassaListrikLPGGas BumiBatubaraBBM
Permintaan Energi Final Menurut Jenis
Growth BAU
BBM Bt. Bara Gas LPG Listrik Biomass Biofuel Total Tanpa Biomass
5.4% 5.3% 9.3% 4.9% 9.2% -1.9% 20.6% 5.7% 6.7%
Juta SBM
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
BaU
Iklim
1Ik
lim 2
BaU
Iklim
1Ik
lim 2
BaU
Iklim
1Ik
lim 2
BaU
Iklim
1Ik
lim 2
BaU
Iklim
1Ik
lim 2
2010 2015 2020 2025 2030
PKPKOMERSIALRT (EXCL BIO)INDUSTRITRANSPORTASI
Transport Industri R.Tangga Komersial PKP Total
6.8% 6.7% 8.5% 5.1% 4.0% 6.7%Growth BAU
Permintaan Energi Final
Proyeksi Penggunaan Gas di Sektor Transportasi
• Skenario Perubahan Iklim mendorong peningkatan penggunaan gas mengingat gas lebih bersih dan emisi GRK‐nya lebih rendah dibandingkan BBM.
• Pangsa gas di sektor transport pada pemodelan ini masih jauh lebih rendahdibandingkan BBM maupun biofuel karena kebijakan yang mendorong pemanfaatangas di luar dorongan untuk mencari bahan bakar yang lebih bersih belum ada;
• Untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, kebijakankonversi BBG sektor tansportasi merupakan kebijakanpemerintah yang tepat dan perlu didukung.
• Kebijakan konversi BBG dipandang sebagai salah satuimplementasi dari kebijakan diversifikasi energi yang telah lama digagaskan.
• Perlu diingat BBG hanya salah satu dari opsi diversifikasi energidi sektor transportasi. Opsi lainnya, seperti biofuel yang telahdimulai sejak 2000‐an perlu tetap didorong.
• Kebijakan konversi BBG sektor transportasi akan menciptakanmarket/demand gas di dalam negeri sehingga dapat mendorongeksploitasi SD gas yang sebelumnya tidak dapat dikembangkankarena kendala tidak adanya demand
Kebijakan Konversi Bahan Bakar Gas Sektor Transportasi
• Agar kebijakan konversi BBG ini dapat direalisasikan, maka perlupersoalan‐persoalan krusial yang terkait perlu segeradiselesaikan, yaitu: – pasokan gas– pengadaan conversion kit, – infrastruktur: SPBG dan sistem pasokan gas (pipa maupunsistemmother‐daughter)
– Sosialisasi mengenai aspek safety • Pengadaan conversion kit dan komponen SPBG sebaiknyaberbasis domestik perlu didorong industri manufaktur di dalam negeri.
• Pada tahap awal, diperlukan adanya garansi/jaminan daripemerintah bahwa produk manufaktur tersebut akan dibeliuntuk daya tarik investasi
Kebijakan Konversi Bahan Bakar Gas Sektor Transportasi (lanjutan)