KEBIJAKAN KEMENKES tentang PPRA DI RUMAH SAKITforlabinfeksi.or.id/wp-content/uploads/2018/01/1...5. Perlu pemenuhan sarana, prasarana, alkes, farmasi, SDM, regulasi, penggunaan IT

KEBIJAKAN KEMENKES

tentang PPRA DI RUMAH SAKIT

Disampaikan pada Pelatihan & Bimbingan Teknis Implementasi PPRA – SNARS 2018 Surabaya, 19 Januari 2018

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pendahuluan

Tantangan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kebijakan PPRA di Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit

Penutup

POKOK BAHASAN

1

2

3

4

5

2

RPJMN I

2005 -2009

Bangkes diarahkan

untuk meningkatkan

akses dan mutu

yankes

Akses

masyarakat thd

yankes yang

berkualitas telah

lebih

berkembang dan

meningkat

Akses masyarakat

terhadap yankes

yang berkualitas

telah mulai

mantap

Kes masyarakat thp yankes

yang berkualitas telah

menjangkau dan merata di

seluruh wilayah Indonesia

VISI:

MASYARAKAT SEHAT

YANG MANDIRI

DAN BERKEADILAN

RPJMN II

2010-2014

RPJMN III

2015 -2019

RPJMN IV

2020 -2025

KURATIF-

REHABILITATIF

PROMOTIF - PREVENTIF

PENDAHULUAN ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

3 PILAR PROGRAM INDONESIA SEHAT

Paradigma Sehat

Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan

Promotif – Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan

Pemberdayaan masyarakat

Keterlibatan Lintas Sektor

Penguatan Yankes

Peningkatan akses

terutama pada FKTP Optimalisasi Sistem

Rujukan Peningkatan Mutu

Penerapan pendekatan Continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

Jaminan Kesehatan Nasional

Benefit Sistem Pembiayaan:

Asuransi – Azas gotong royong

Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Sasaran PBI dan Non PBI

Tanda Kepesertaan -> Kartu Indonesia Sehat

KELUARGA SEHAT NUSANTARA SEHAT

4

PENDEKATAN KELUARGA

GERMAS

PROGRAM

PENINGKATAN

MUTU

• AKREDITASI RS

• AKREDITASI PKM

PROGRAM PENINGKATAN

AKSES

• SARANA

PRASARANA

• KOMPETENSI SDM

• ALAT KESEHATAN

Terwujudnya

Akses Pelayanan

Kesehatan Dasar

dan Rujukan

yang berkualitas

Bagi Masyarakat

Penguatan Pelayanan Kesehatan di Indonesia

5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

KOMPETENSI FASKES

Sarana

UHC 2019

Akses dan Mutu

Prasarana Alat Kesehatan Sumber Daya

Kesehatan

Mutu

melalui

Akreditasi

Sistem

Rujukan

PENDAHULUAN HARAPAN FASILITAS KESEHATAN 2019

DAMPAK EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN OBAT YANG TIDAK TEPAT

•ANTIMICROBIAL RESISTANCE: Disamping menyebabkan perpanjangan perawatan dan peningkatan juga menyebabkan inefisiensi sebesar US$ 4-5 miliar di Amerika dan € 9 miliar di Eropa per tahun. •ADVERSE DRUG REACTION AND MEDICATION ERROR Diperkirakan menelan biaya 3,4 juta dolar per tahun. •LOST RESOURCES: Belanja obat nasional sekitar 10 – 40 % belanja kesehatan. Ada potensi kehilangan sumber daya yang besar jika peresepan dan penggunaan obat tidak tepat. •ERODED PATIENT CONFIDENCE: Kerugian ekonomi secara tidak langsung akibat menurunnya kepercayaan pasien. Tahun 2050 perkiraan kerugian secara kumulatif £ 70 trillion

PENDAHULUAN

• Perkiraan kematian akibat AMR saat ini sebesar 700.000/ thn

• Tahun 2050- ada 10 juta kematian/tahun karena AMR

• Angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan akibat kanker*

Dampak Resistensi Antimikroba

• Mengancam upaya pencegahan dan pengobatan efektif untuk berbagai infeksi yang terus meningkat, yang disebabkan oleh bakteri, parasit, virus dan jamur

Secara global 480,000 orang mengalami MDR TB/tahun

mempersulit pemberantasan infeksi HIV dan malaria

• Mutu pelayanan kesehatan menurun, karena lama perawatan memanjang, resiko kematian tinggi

• Mengancam upaya pengobatan modern (seperti operasi open heart, transplantasi organ)

• Meningkatkan beban ekonomi, karena perpanjangan lama rawat inap, penggunaan antimikroba yang lebih mahal dan lebih lama

Penyebaran Mikroba

resisten dari peternakan

/pertanian ke manusia

• Angka kematian karena infeksi berat (sepsis) akibat bakteri resisten dilaporkan oleh

PERDICI th 2014 sebesar 72%

• Menimbulkan penyakit baru akibat komplikasi infeksi

• Memperpanjang lama perawatan pasien di rumah sakit

• Biaya perawatan pasien yang meningkat akibat komplikasi yang terjadi

• Menimbulkan kecacatan atau disability

• Kemampuan kerja yang menurun akibat sakit dan kecacatan sehingga kemampuan

mendapatkan penghasilan untuk menopang keluarga akan menurun.

Dampak Merebaknya AMR dirasakan secara masif

PERMASALAHAN AMR

• OTC/Apotek

• Knowledge

• Regulasi

•Knowledge

•Kurikulum

•Training/Seminar/WS

•Insentif

• Growth promotor

• Cegah infeksi

• Regulasi (+), implementasi <

• Food Residu AB

• TOP Management

• Lab mikrobiologi (SDM)

• PNPK /PPK (-) Profesi

• Regulasi

Antibiotic Stewardship

Program

Pertanian/ Peternakan /perikanan

Resep AB / self

medikasi

Resep AB/ Dokter

Tantangan: Global, Nasional, Individu

• Masih rendahnya kesadaran individu, profesi dan masyarakat akan potensi dampak sosial, ekonomi akibat resistensi antimikroba

• Perlunya peningkatan keterlibatan industri farmasi dan sektor lain untuk mengatasi resistensi

• Sektor kesehatan manusia, hewan, serta tumbuhan memiliki tanggung jawab bersama untuk dapat mengurangi laju perkembangan resistensi antimikroba

Gap factors sektor Kesehatan Manusia dan Sektor Lain

kesenjangan dalam memahami implikasi dampak resistensi antimikroba;

kesenjangan setting priority kebijakan;

kesenjangan ketersediaan & kapasitas perangkat formal otoritas pengendalian resistensi antimikroba;

kesenjangan dalam sistem mampu telusur peredaran & penggunaan antibiotik

Membentuk KPRA Tahun 2014

Permenkes No.8 Tahun 2015 tentang Program

Pengendalian Resistensi Antimikroba di RS

PETA STRATEGIS PRA 2015-2019:

Promotif , Preventif Kuratif & Rehabilitatif

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KPRA: Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba

“Global Action Plan on Antimicrobial Resistance ”

5 Tujuan Strategis: 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang resistensi antibiotika 2. Memperkuat surveilans (manusia dan hewan) dan penelitian 3. Melakukan upaya-upaya pencegahan infeksi 4. Mengoptimalkan penggunaan obat-obat antimikroba 5. Memastikan investasi berkelanjutan dalam melawan resistensi antimikroba

Permenkes No.8 / 2015 tentang

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di RS

BAB I. Ketentuan Umum

• Penggunaan AB tidak

bijak

• Rendahnya ketaatan

thd kewaspadaan

standar

• Peningkatan

Kejadian dan

Penyebaran mikroba

yg resisten thd

antimikroba di RS

Pengendalian Resistensi Antimikroba aktifitas yang ditujukan untuk mencegah dan/ atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten

Permenkes No.8 /2015 tentang PPRA Acuan bagi RS dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba di RS berlangsung secara baku, terukur, berkesinambungan dan terpadu serta

dapat dievaluasi

PROMOTIF

• Edukasi masyarakat

secara TSM melalui media, flyers, seminar awam

• Mendorong terwujudnya smart parents for healthier children.

• Pemberdayaan masyarakat peduli AMR.

PREVENTIF

• Menurunkan konsumsi/penjualan antibiotik bebas di masyarakat.

• Membuat public policy bersama Kementerian Pertanian dan Peternakan atau K/L terkait

• Melakukan surveilans terintegrasi dan kajian bersama tentang AMR

• Advokasi kepada lembaga pendidikan kesehatan agar memperbaiki kurikulum pendidikan kesehatan tentang AMR.

• resistensi antimikroba ditambahkan kedalam kurikulum pendidikan

KURATIF & REHABILITATIF

• Training dokter dan petugas kesehatan lainnya baik di FKTP dan FKTL

• Memasukkan AMR ke dalam instrumen akreditasi FKTP dan FKTL

• Penerapan Permenkes no.8 tahun 2015

• Melatih Tim PRA di RS nasional, provinsi dan regional.

• Menerapkan mekanisme Reward dan Punishment di RS dalam penggunaan antimikroba bijak.

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pengembangan Implementasi PPRA

KEMENTERIAN KESEHATAN

KPRA

STANDARISASI PROGRAM

PELATIHAN

Trainer Of Trainer

PENELITIAN DAN

SURVEILANS

14 RS RUJUKAN NASIONAL

110 RS RUJUKAN REGIONAL

FKTP

20 RS PROVINSI

Kebijakan PRA di RS (1/2)

KEBIJAKAN PRA DI RUMAH SAKIT (2/2)

22 22

CEGAH BERKEMBANGNYA MIKROBA RESISTEN

CEGAH PENYEBARAN MIKROBA RESISTEN

1.Gunakan antibiotik dengan bijak 2.Taat terhadap prinsip pencegahan dan

pengendalian infeksi

STRATEGI PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

RENCANA AKSI NASIONAL DALAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

DENGAN KONSEP ”ONE HEALTH” 2017-2019

PENINGKATAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN RESISTENSI ANTIMIKROBA MELALUI KOMUNIKASI,DIKLAT

MENINGKATKAN PENGETAHUAN MELALUI SURVEILANS DAN PENELITIAN

MENURUNKAN INSIDEN INFEKSI MELALUI SANITASI DAN HYGIENE

MENURUNKAN HAI'S

MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN ANTIMIKROBA

MENINGKATKAN INVESTASI PENEMUAN OBAT, VAKSIN BARU

Surveilans AMR terintegrasi

• Menetapkan Laboratorium rujukan nasional untuk AMR

• Menetapkan NCC (National Coordinating Centre)

• Membangun sistem surveilans nasional untuk “AMR” dan ”AMU” sesuai dengan GLASS (Global AMR Surveillance System)–WHO

Implementasi RAN PRA 2018 bidang kesehatan manusia

KERJA SAMA

1. Bersama KARS, memasukkan unsur program PPRA RS sesuai Permenkes

No. 8/2015 kedalam SNARS ed.1 KARS. (pada 8 Agustus 2017, KARS telah

menetapkan PPRA menjadi unsur penilaian akreditasi RS)

2. Kerja sama dengan berbagai organisasi profesi

a. HISFARSI, IAI, POGI, PABI, PDPI, IDI,

b. PAMKI, Lembaga Eijkman, PERSI, ARSADA, dll.

c. YOP dan BARA

Akreditasi RS 4

TINGKATAN DAN STATUS AKREDITASI

JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2017 STATUS AKREDITASI RUMAH SAKIT

1058 PERDANA

SWASTA NON… 461, 42%

493, 44% DASAR

MADYA

UTAMA

PARIPURNA 27, 2% 74, 7%

51, 5%

TOTAL : 1.106 RS TERAKREDITASI TOTAL : 2.755 RUMAH SAKIT

Sumber: RS Online (per 23 Oktober 2017) Sumber: Website KARS (per 23 Oktober 2017) 16

KEMENTERIAN LAIN KEMENKES

BUMN PEMDA KOTA

PEMDA PROVINSI TNI/POLRI

PEMDA KABUPATEN SWASTA

SWASTA

666 507

170 134

83 87

33

17

Permenkes 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RS

• Pasal 3

(1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

Pasal 4 (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga

independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri.

(2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terakreditasi oleh lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua).

Regulasi Perumahsakitan dalam SNARS ed.1

Keselamatan Pasien Permenkes 11/2017 Revisi 1691/2010

Pelayanan Geriatri (Permenkes 79/2014)*, RAN Kesehatan Lansia (Permenkes 45/2016)

PPRA (Permenkes 8/2015) *

Rumah Sakit Pendidikan Permenkes 1069/2008 dan PP 93/2015 tentang RS Pendidikan

I. KELOMPOK STANDAR

PELAYANAN BERFOKUS PADA

PASIEN

II. KELOMPOK STANDAR

MANAJEMEN RS

V. INTEGRASI PENDIDIKAN

KESEHATAN DALAM

PELAYANAN

III. SASARAN KESELAMATAN

PASIEN

STANDAR

NASIONAL AKREDITASI

RUMAH SAKIT

ED 1

(PMKP,PPI,TKRS,

MFK, KKS, MIRM)

SKP

(7 BAB)

(6 BAB)

PONEK

HIV/AIDS

TB

PPRA

GERIATRI

IV. PROGRAM NASIONAL

(ARK,HPK,AP,

PAP,PAB,PKPO

MKE)

IPKP

PENDAHULUAN PENUTUP

1. Resistensi Antimikroba dapat dihambat melalui berbagai upaya

2. Diperlukan kerja sama lintas sektor untuk menghambat resistensi antimikroba dan

penyebarannya didukung Regulasi dan Pedoman PPRA

3. Seluruh lintas sektor yang terlibat perlu membangun dan mengimplementasikan

bersama Rencana Aksi Nasional /RAN (NAP)

4. Akreditasi Membangun budaya mutu dan keselamatan pasien adalah kebutuhan

RS serta mendukungTercapainya Program Nasional : PPRA

5. Perlu pemenuhan sarana, prasarana, alkes, farmasi, SDM, regulasi, penggunaan

IT dan tata kelola yang baik agar didapatkan produk rumah sakit yang bermutu.

6. Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) Edisi 1 yang berlaku 1 Januari 2018

diharapkan lebih baik dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan budaya

mutu dan keselamatan pasien RS termasuk Pelaksanaan Program Pengendalian

Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS

32

TERIMA KASIH