Disajikan pada acara Koordinasi Teknis Regional Kadisnakertrans Provindi dan Kabupaten/Kota PADANG, 4 – 6 SEPTEMBER 2003
Disajikan pada acaraKoordinasi Teknis Regional Kadisnakertrans Provindi dan Kabupaten/Kota
PADANG, 4 6 SEPTEMBER 2003
PARADIGMA HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA ERA GLOBALISASI
Kondisi ketenagakerjaan bersifat strukturalPerubahan lingstraTunttan standar bersifat universalTuntutan harmonisasi Hubungan Industrial
Tugas pokokPerumusan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi Pengawasan Teknis, termasuk kelembagaan dan keahlian KK
FungsiPerumusan kebijakan KK:Penyusunan Pedoman, Norma, kriteria, prosedurPelaksanaan kebijakan KK;Pelaksanaan Bimb teknis KKEvaluasi & KetatausahaanDIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA
VISI:KK menjadi kebutuhan masyarakat
MISI:1.Nihil kecelakaan kerja;2.Profesionalisasi tenaga KK melalui kemitraan3 .Mensosialisasikan -KK sbg budaya kerja-Perat. Per UU KK-SMK3
PROGRAM STATEGIS1.Peningkatan kwalitas SDM KK;2.Pembinaan kelembagaan KK;3.Revisi Perat. Per UU KK;4Standarisasi KK
UU No.13 Tahun 2003Pasal 173.PembinaanPemerintah melaksanakan pembinaan kenagakerjaan Dapat mengikut sertakan pengusaha, SP, Org Prof terkait,Pelaks terpadu dan terkoordinasi Pasal 174.Dapat bekerja sama dg lemb. internasional
SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAHBab XIV UU No.13 Tahun 2003 :Pasal 176. Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yg mempunyai kompetensi & independenPasal 177. Peg. Pengws ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yg ditunjukPasal 178 (1). Pengawasan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pd instansi ketenagakerjaan Pusat, Propinsi, dan Kab/KotaPasal 179. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan Propinsi dan Kab/Kota wajib menyampaikan lap.kpd Menteri
Kelembagaan KKP2K3/BipartiteDK3N & DKD/TripartiteAssosiasi Ahli/ProfesiPers PJK3PJITDsb
PERANAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3UU No. 1 TAHUN 1970 Pasal 5
PENGAWASAN KK1. OBYEK TEKNISPes & Ketel uapMekanikListrikLift & EscalatorKonst bangunanPenangg KebakaranDsb
2.PROFESI KKManajer KKAhli KKAuditorDokter PemeriksaKompetensiPelatihanSertifikasi dan Lisensi
PJK3/Permen 04/Men/1995Jasa KonsultanJasa PabrikasiJasa Riksa-ujiJasa AuditJasa PembinaanDsb
JENIS OBYEKPes & Ketel uapPes Angk/kutListrikPenyalur PetirLift & EscalatorKonst bangunanProt. KebakaranDT
PERMEN 02/M/1992Menaker berhak menunjuk AK3Syarat & Prosedur penunjukanPeranan Tim penilaiMasa berlaku SKPHal hal yang menggugurkan
Kewajiban dan wewenang AK3KEWAJIBANMembantu mengawasiMenyampaikan laporanMenjaga rahasia perusahaan
WEWENANGMemasuki tempat kerjaMeminta keterangan/informasiMonitor riksa uji analisa Evaluasi
POLA PELAKSANAAN PENGAWASANPREVENTIFREPRESIF NON YUSTISIALREPRESIF YUSTISIAL
PEG. PENGAWAS KK SBG PPNS
MasalahOtonomi DaerahPegawai Pengawas dan AK3Kwalitas dan tuntutan masy.Koordinasi Pengaw dan AK3PJK3 & PJIT belum merataPembinaan PJK3/PJIT
MasalahDampak lain yang terjadiUnit Pengawas di Kab/KotaPemekaran wilayah.Keterbatasan Pengaw dan AK3Penempatan pengw
Data kecelakaan Jamsostek-Tahun 2000
Kasus kecelakaan kerja : 66.367Korban :
- meninggal dunia : 4.142 orang- luka berat/cacat : 20.970 orang- sementara tidak mampu bekerja (STMB) : 87.390 orangKehilangan hari kerja : 71.160.780 hari kerja (mandays)
atau 498.125.460 jamkerja produktifKerugian kecelakaan kerja pertahun 4 % dari PDB (ref. ILO, 2000)APBN 2002 : - anggaran belanja 19,6 % dari PDB
- anggaran pendapatan 17,1 % dari PDB
KASUS KEBAKARANPuslabfor Mabes Polri 1990-20011990-1996 : 2033 kasus80% kasus ditempat kerja 20% kasus bukan tempat kerja
1997-2001:1121 kasus76,1 % terjadi di tempat kerja23,9 % bukan tempat kerja
20% kasus habis total
PemerintahDK3NPropinsiDKW BSN OHS Net/SMK3 Apitindo Asosiasi AK3 Lembaga Internasional Kab/KotaDaerah Otonom PJIT PJK3 yl PPKTK Panitia Banding PP K3 AK3 U/SDokterPK TK
Tempat Kerja/PerusahaanPeralatanLingkungan KerjaProses Produksi Tenaga KerjaP2K3 As. Prof. lainnyaUK P Koordinasi Fungsional Pengawasan K3 dalam OTODA
Kondisi masyarakat
Pengusaha :Kurang memahami arti KK Pekerja :Pendidikan rendahTk Upah & Jamsos rendahLapangan kerja terbatasKesadaan kurangPemahaman kurangEmosi tinggiMasa bodoh
SOSIALISASI KK melalui program :Kordis regional para kepala DisnakerBimtek regional para peg. PengawasPemberdayaan Ahli KKPeningkatan peran & koordinasi PJK3
PEMECAHAN MASALAHPROGRAM STRATEGI
Diklat peg pengawPeran PTN & PTSPemberdayaan lembaga-lembaga KKPenyelenggaraan pelatihan sertifikasi kompetensi teknisi, operator dan ahli KK umum/spesialisPenyusunan Standardisasi KompetensiKerja sama luar negeri
PENINGKATAN SDM KK
Peran serta Ass. Prof dlm penyusunan standar dan pedoman KKPenyempurnaan anggota DK3NBimbingan teknis bagi PJK3/PJITPeran Ass dalm berbagai kegiatan KKStudi banding di luar negeri
PERAN MITRA KERJA
Penyempurnaan Perat. PerundanganPengkajian seluruh Per.Menaker yang berkaitan dengan KK untuk disesuaikan dengan otonomi daerahPenyusunan SPM KK dlm rangka operasional otodaPenyusunan Standar Teknik KK Penyusunan peraturan pelaksanaan UU 13/2003Aktif dalam Pantek antar departemen yang terkait dg bidang KK
Standardisasi Bidang KK Pembentukan Pantek penuyunan Standardisasi KK Mengaktifkan Panitia Teknis dalam pembahasan Standar KK Aktif dalam Pantek antardep yang terkait bidang KK
Penyelenggaraan BULAN K3 dan pemberian PENGHARGAAN ZORO ACCIDENT PROGRAM KHUSUSKoordinasi teknis KK dg sektor andalan al:Dep. Kimpraswil/LPJKDep. E & SDM/Ditjen LPEDep. PerindagDep. HubBSN dll
Pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota diharapkan dapat menjabarkan koordinasi fungsional tersebut sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing
Peran lembaga K3, Perusahaan Jasa K3 dan Asosiasi K3 dalam mendukung sistem pengawasan K3 dalam OTODA sangat diperlukan, untuk itu perlu diberdayakan secara optimal
Penutup
Dalam rangka optimalisasi kelembagaan K3 tersebut diatas, maka langkah pembinaan, sertifikasi, kompetensi dan koordinasi fungsional perlu dilaksanakan sebaik baiknya
PenutupSekian
TERIMA KASIHWassalam