KEBIJAKAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & STRATEGI PENINGKATAN OPINI ATAS STRATEGI PENINGKATAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA LAPORAN KEUANGAN PEMDA KABUPATEN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
& STRATEGI PENINGKATAN OPINI & STRATEGI PENINGKATAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA
KABUPATEN JOMBANGKABUPATEN JOMBANG
KEBIJAKAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
& STRATEGI PENINGKATAN OPINI & STRATEGI PENINGKATAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA
1. Lingkungan Pengendalian2. Penilaian Resiko3. Aktivitas Pengendalian4. Sistem Informasi & Komunikasi5. Pemantauan dan Pengendalian
1. Lingkungan Pengendalian2. Penilaian Resiko3. Aktivitas Pengendalian4. Sistem Informasi & Komunikasi5. Pemantauan dan Pengendalian
1. Nasional
2. Local
Tranparansi
Penyusunan Lap Keu
Penyajian Lap Keu
1. UU2. PP3. Perpres4. Permen
1. Perda2. Perkada
Sistem Akuntansi
1. Lap Arus Kas2. Neraca3. Lap Realisasi Anggaran4. CaLK
STANDAR STANDAR NORMATIF NORMATIF AUDIT BPKAUDIT BPK
PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEUDAKEUDA
LINGKUP DAN CAKUPAN AUDIT BPKLINGKUP DAN CAKUPAN AUDIT BPK
6
Siklus Pengelolaan Keuangan DaerahSiklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan
Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD
oleh Gubernur/ Mendagri
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan Belanja• Penerbitan SPM-UP,
SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD selaku BUD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan dan Kewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana
Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus
Kas• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan Sesuai
SAP
Persetujuan Bersama (KDH
+ DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/MDN
15 hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel. APBD
EvaluasiR P-APBD
Oleh Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD o/ MDN
8
KASUS TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN :
1. BELUM MEMADAINYA UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
2. KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
3. KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD
4. KELEMAHAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN
9
PENYEBAB KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN:
• PERENCANAAN TIDAK MEMADAI ;• BELUM ADANYA KOORDINASI ANTARA PIHAK
TERKAIT;• PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB BELUM
OPTIMAL DALAM PENGAWASAN MAUPUN PENGENDALIAN KEGIATAN;
• KOMPETENSI SDM YANG TIDAK MEMADAI
10
KERUGIAN DAERAH KASUS KERUGIAN DAERAH :
• BELANJA ATAU PENGADAAN BARANG /JASA FIKTIF, • REKANAN TIDAK MENYELESAIKAN PEKERJAAN, • KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN, • KEMAHALAN HARGA,• PENGGUNAAN UANG/BARANG UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI,• PEMBAYARAN HONOR ATAU PERJALANAN DINAS GANDA, • PESIFIKASI BARANG/JASA TIDAK SESUAI KONTRAK
PENYEBAB LALAI, TIDAK CERMAT DAN BELUM OPTIMAL DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB TIDAK MENTAATI DAN
MEMAHAMI KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA LEMAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
11
KETIDAKHEMATAN• PENGADAAN BARANG/JASA MELEBIHI KEBUTUHAN, • KUALITAS DAN KUANTITAS BARANG/JASA TIDAK SESUAI
STANDAR, • TERJADI PEMBOROSAN ATAU KEMAHALAN HARGA
PENYEBAB
• PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB LALAI, TIDAK CERMAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS,
• PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB TIDAK MENTAATI DAN MEMAHAMI KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA LEMAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
12
KETIDAKEFEKTIFAN• TEMUAN YANG MENGUNGKAPKAN KEGIATAN YANG TIDAK
MEMBERIKAN MANFAAT ATAU HASIL YANG DIRENCANAKAN SERTA FUNGSI INSTANSI YANG TIDAK OPTIMAL SEHINGGA TUJUAN ORGANISASI TIDAK TERCAPAI
PENYEBAB• PENGGUNAAN ANGGARAN TIDAK TEPAT SASARAN/TIDAK
SESUAI PERUNTUKAN,
• PEMANFAATAN BARANG/JASA DILAKUKAN TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA YANG DITETAPKAN, BARANG YANG DIBELI BELUM/TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DAN PEMANFAATANNYA TIDAK BERDAMPAK PADA PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI
• KARENA PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB TIDAK MENTAATI DAN MEMAHAMI KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA LEMAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
13
KENDALA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHKENDALA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
REGULASI
Masih terdapat regulasi yang belum final,
Masih terdapat inkonsitensi dari peraturan yang sudah ada
KELEMBAGAAN Masih belum maksimalnya
pembinaan dan koordinasi pemerintah pusat
Masih belum maksimalnya dukungan legislatif daerah
Masih belum maksimalnya kerjasama antar instansi lintas sektoral baik Pusat maupun Daerah
SISTEM Reformasi keuangan negara yang
radikal (single entry ke double entry)
Penerapan performance based-Penerapan performance based-budgeting yang dikaitkan Standar budgeting yang dikaitkan Standar Pelayanan MinimunPelayanan Minimun
Integrasi sistem Informasi Integrasi sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah masih lemah.masih lemah.
SUMBER DAYA Terbatasnya jumlah dan
ketersediaan SDM yang memahami keuangan daerah
Lemahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi
Keengganan untuk menjadi pejabat pengelola keuangan
POLA PEMBANGUNAN AKUNTABILITAS APBDPOLA PEMBANGUNAN AKUNTABILITAS APBD
Review menyeluruh atas regulasi yang masih menimbulkan permasalahan baik dalam tataran konsep maupun implementasi
Penyempurnaan regulasi di bidang keuangan daerah Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan kepada
SKPD terkait implementasi pengelolaan keuangan daerah Penyediaan/fasilitasi Training, sosialisasi, workshop dan
pendampingan secara berkelanjutan
Langkah Strategis
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENATAAN PENGELOLAAN KEUDADALAM PENATAAN PENGELOLAAN KEUDA
2 BPK Hasil pemeriksaan BPK mempertimbangkan kondisi dan
kesiapan daerah; Memberikan rekomendasi yang konstruktif dan
komperhensif dalam mendorong peningkatan kualitas good governance termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
Menginformasikan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPRD, serta Pemerintah.
18
3 PEMERINTAH DAERAH
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah: Komitmen untuk meningkatkan kualitas good governance termasuk
dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah (seperti : penetapan regulasi yang diperlukan; kepeloporan dan keteladanan);
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan (BPK)
DPRD: Komitmen untuk mendorong peningkatan kualitas good governance
termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan bila di pandang perlu;
meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen dalam menciptakan iklim good governance dalam
pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah; Menyusun design/road map peningkatan kualitas pelaksanaan dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah; Meningkatkan kualitas, integritas, dan objektifitas dalam pelaksanaan
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Penyediaan sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan
keuangan daerah; Membangun/menyempurnakan sistem informasi di daerah.