KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2019pgtkpauddikmas.kemdikbud.go.id/download/file/Dirjen_PAUD_dan...PKBM, dsb) Mewajibkan semua satuan pendidikan memiliki Nomor Pokok Satuan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

2018

KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMASTAHUN 2019

Rapat KoordinasiPelaksanaan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 2019

2

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas, BPS, dan UNDP)

Perpres Nomor 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs)

Pada tahun 2030, menjamin bahwasemua anak perempuan dan laki-lakimemiliki akses terhadap perkembangandan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan pra-SD yangberkualitas, sehingga mereka siap untukmenempuh pendidikan dasar.

-- Education 2030 Framework for Action

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu PelayananDasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah

kabupaten/kota terdiri atas:a. pendidikan anak usia dini (usia 5-6 tahun);b. pendidikan dasar; danc. pendidikan kesetaraan (usia 7-18 tahun).

Sasaran dan Regulasi PAUD

3

Angka Putus Sekolah/Tidak Melanjutkan Tahun 2018

SD + MI

27.010.882

SMP + MTs

14.151.905

SMA + MA

4.977.085

SMK

5.106.953

Putus SD + MI

0,91%Putus SMP + MTs

1,07%

277.550

Lulusan

4.793.292

Tidak Lanjut

SMP + MTs

5,70%

Melanjutkan

4.519.846

(94,30%)

Lulusan

4.253.883

Tidak Lanjut

SMA + MA

9,46%

Putus SMA + MA

0,16%Putus SMK

2,31%

273.446 145.056 402.584 8.293 113.536

Masukan

4.988.468

Tidak Tamat SDTamat SD tidak melanjutkan

dan putus SMPTamat SMP tidak melanjutkan dan putus SLTA

Melanjutkan

2.050.592

(48,20%)

Melanjutkan

1.800.707

(42,33%)

1.875.610

1.498.769

Lulusan SMA + SMK

3.374.379

Keluaran

277.550

Potensi Paket A

418.502

Potensi Paket B

524.413

Potensi Paket C

Total potensi 1.220.465 ATS

Tantangan:1. Geografi

2. Kondisi ekonomi

3. Kompetensi

orang tua

4. Pengaruh

lingkungan

4

Langkah Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

Melakukan pendataan calon peserta didik PAUD (prioritas usia 5-6 tahun dan anak usia sekolah tidaksekolah usia 7-18 tahun) secara serempak

Melakukan pemetaan kembali keberadaan danlokasi satuan pendidikan penyelenggara PAUD danKesetaraan ( TK, RA, Kelompok Bermain, TPA, SKB, PKBM, dsb)

Mewajibkan semua satuan pendidikan memilikiNomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)

Mewajibkan semua satuan pendidikanpenyelenggara PAUD dan atau kesetaraan menginputdata peserta didik dalam Dapodik dan mengupdateminimal dua kali dalam setahun

Memastikan semua anak usia 5-6 tahunmasuk PAUD (formal atau nonformal) dan anak usia 7-18 tahun yang tidaksekolah mendapat layanan program kesetaraan

Memberikan dukungan ke satuanpendidikan (PTK, sarpras dan anggaran) serta memberikan bantuan bagi pesertadidik (PIP dan alat belajar sesuai SPM)

Melakukan monev secara berkelanjutandan melakukan pembinaan (supervisi) serta melaporkannya pada aplikasimonev yang telah disiapkan

5

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat

1. Penerbitan Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

2. Pembinaan dan Pengawasan

3. Pengembangan Mutu

Pemerintah Daerah

1. Satuan Pendidikan:

PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, KelompokBelajar, Majelis Taklim, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, Kelompok Bermain, Taman PenitipanAnak, Satuan Pendidikan Sejenis lainnya

2. Program PAUD dan Dikmas:

Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus Keterampilan, PendidikanKewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan, pendidikan lain yang dibutuhkan masyarakat

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PAUD dan Dikmas sangat besar, sehingga membutuhkan kesungguhan, kreatifitas, dan penganggaran dari daerah,

penganggaran dari pusat sudah didaerahkan melalui dana alokasi khusus (DAK).

6

• Prioritas buta aksaradi daerah 3T

• DAK nonfisik berbasisDapodik

• Prioritas pendidikankeluarga untukdaerah rawan TPPO, stunting, dsb

• Prioritas kursus dan pelatihan untukmengurangipengangguran dankemiskinan

• Percepatan pemenuhanSNP, akreditasi, perbaikanberkelanjutan

• Memperbanyaksertifikasi peserta didik

• Dukungan DAK fisik, bantuan sarpras dalamupaya pemenuhan SNP

• Peningkatan mutupendidik dan tenagakependidikan

• Penguatan daerahdalampenyelenggaraanprogram dan satuan

• Sinergi dalampembelajaran di formal dengannonformal

• Sinergi denganberbagai K/L, DU/DI, ormit secara nasionaldan internasional

• Pemanfaatan TI dalam pelaksanaanprogram PAUD danDikmas (MOOC, Setara Daring, Anggun PAUD, Sahabat Keluarga)

• Pemanfaatan TI dalam evaluasikesetaraan dan uji kompetensi

• Pemanfaatan IT dalam manajemen

• Pembentukan timmonev DAK danpendampingan UPT

• Penetapan wilayahbebas dari korupsi

• Penerapan kontrakkinerja dan standarkinerja pegawai

1. Perluasan akses yang tepat sasaran dan adil

2. Mendorong terwujudnya budaya mutu di setiap satuan PAUD dan Dikmas

3. Pemanfaatan IT sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, dan kearifan lokal

4. Mempererat sinergi dengan berbagai pihak

5. Mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola

Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas 2019

Perluasan Akses

Secara Masif

Peningkatan

MutuUpgrading

Program

Penguatan

Sinergi

Penguatan Tata

kelola

Penonaktifan Satuan Pendidikan yang Tidak Aktif selama 4 Semester

Bentuk Satuan Jumlah Satuan Penonaktifan

TK 92.713 1.387

KB 84.952 1.472

TPA 3.115 89

SPS 23.053 478

PKBM 10.892 2.268

Kursus 16.817 8.678

SKB 401 1

231.949 14.373

TIMELINE ENTRI DAN PEMANFAATAN DATA DAPODIK

Semester Genap Semester Ganjil

1 Januari 30 Juni 31 Desember1 Juli

Cut Off Pendataan

Penarikan Data BOP PAUD Tahap I Penarikan Data BOP PAUD Tahap II

Penarikan Data BOP Kesetaraan Tahap IIPenarikan Data BOP Kesetaraan Tahap I

Penarikan per 31 Maret Pencairan per 1 April sd 30 Juni Penarikan per 30 September Pencairan per 1 Oktober sd Desember

Per 28 Februari Pencairan per 1 Maret sd 30 Juni per 31 Agustus Pencairan per 1 September sd Desember

9

Arah Kebijakan Pendidikan Keluarga

(Pendidikan Pre-Natal)

1

10

Memberikan kemampuan orang tua mengasuh anak

pada 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK);

Meningkatkan kemampuan orang tua yang memiliki AUD

dalam menyiapkan anak didik belajar di PAUD;

Memperkuat peran dan keterlibatan orang tua dalam

penyelenggaraan pendidikan (formal dan nonformal);

Mendukung upaya penanganan stunting;

Mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah

terjadinya tindak pidana perdagangan orang;

Mendukung penguatan pendidikan karakter melalui

keluarga.

Arah Pendidikan Keluarga

11

https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/

• Sahabat Keluarga menyediakan

berbagai informasi, artikel, lagu, materi

pembelajaran, video, dan tips pendidikan

keluarga;

• Cakupan materi dalam laman tersebut

sesuai untuk orang tua yang memiliki anak

pada segala usia dan kondisi;

• Bertujuan untuk memampukan orang tua

mengelola perubahan kontekstual dalam

mendidik anak.

Sahabat Keluarga

12

Kesiapan Pemerintah Pusat

dalam Mendukung Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 2018

(Pendidikan Anak Usia Dini)

2

13

Wajib memiliki NPSN, memasukkan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) peserta didik dan diupdate;

Penataan kembali satuan pendidikan penyelenggara

dan PAUD sebagai jenjang dan jenis pendidikan;

Memenuhi SNP dan terakreditasi (Standar Isi, Proses, PTK,

Sarpras, Pengelolaan, Pembiayaan, STPPA);

Setiap PAUD wajib menerapkan PAUD Holistik Integratif;

Model pembelajaran yang kreatif sesuai kondisi

lingkungan dan TI;

Semua satuan PAUD wajib menjadi taman belajar yang

menyenangkan bagi anak dan terbebas dari berbagai

tindakan kekerasan, “bulliying” dsb.

Arah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

14

ANGGUN PAUD

http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/

• Ruang Guru PAUD (ANGGUN PAUD)

merupakan laman daring yang

terbuka dan dapat digunakan oleh

seluruh guru PAUD untuk meningkatkan

kompetensi;

• Guru dapat mengunduh informasi,

lagu, video, dan cerita anak-anak;

• Guru juga dapat mengunggah materi

pelajaran mereka sendiri ke laman

tersebut.

15

DAK PAUD 2019

(Rp 4,714 T)

2016

2,281 T

2017

3,581 T

2018

4,070 T

2019

4,475 T

DAK nonfisik untuk

3,816 juta anak

DAK nonfisik untuk

5,968 juta anak

DAK nonfisik untuk

6,783 juta anak

DAK nonfisik untuk

7,4 juta anak

naik 36%

naik 12%

naik 9,9%

2019

239 M

DAK fisik untuk

5.232 item

16

Komponen Penggunaan Keterangan

Kegiatan Pembelajarandan Bermain

1. Bahan belajar dan bermain PAUD yang dibutuhkan

2. Peralatan pembelajaran, kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habisdan bahan pembelajaran sejenis lainnya

3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid dan kunjungan ke rumahanak

minimal 50%

KegiatanPendukung

1. Penyediaan buku administrasi

2. Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak P3K

3. Biaya pertemuan guru di kegiatan gugus PAUD, menghadiri kegiatanpeningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung

4. Menambah transport pendidik

5. Penyediaan makanan sehat

maksimal35%

Kegiatan Lainnya

1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatanringan

2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD

3. Langganan listrik, telepon/internet, dan air

maksimal15%

Komponen Pembiayaan DAK Nonfisik BOP PAUD

17

Kesiapan Pemerintah Pusat

dalam Mendukung Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 2018

(Pendidikan Kesetaraan)

3

18

Arah Pendidikan Kesetaraan

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi;

Pelaksanaan K-13 secara kontekstual;

Pembelajaran daring dan luring;

Memperkuat pelaksanaan UNBK;

Terintegrasi dengan pendidikan vokasi kursusdan pelatihan;

Memperketat sistem pendataan guna menjamin mutu pendidikan kesetaraan;

Pengembangan SKB sebagai pemimpin dalampenyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

19

20

Rumah Belajar

http://belajar.kemdikbud.go.id Pembelajaran menjadi aktifdan menyenangkan

21

Rumah Belajar

Materi Ajar di Sumber Belajar

1050 bahan belajar digital GRATIS!cetak, image, audio, video, animasi, simulasi, game, latihan, untuk semua jenjang dan jenis pendidikan

22

DAK KESETARAAN 2019

(Rp 1,915 T)

2017

225 M

bantuan pemerintah

(transfer daerah) untuk

150.000 peserta didik

naik 12%2018

625 M

DAK nonfisik untuk

413.094 peserta didik

naik 178%

2018

152 M

DAK fisik SKB untuk

192 SKB

2019

1,54 T

DAK nonfisik untuk

925.000 peserta didik

2019

375 M

DAK fisik SKB untuk

293 SKB

naik140%

naik150%

23

Arah Kebijakan Kursus dan Pelatihan

4

24

Arah Pendidikan Kursus dan Pelatihan

Memiliki NPSN, memenuhi SNP dan mitra kerja

(bekerja dan atau usaha mandiri);

Orientasi pada hasil;

Diarahkan menuju pelatihan usaha mandiri;

Wajib entri data lulusan kursus dan pelatihan regular

dan atau dari bantuan Pemerintah;

Selalu mengubah jenis layanan kursus keterampilan

sesuai kebutuhan pasar kerja dan pasar usaha;

LKP yang terakreditasi A boleh bekerja sama dengan

LKP LN membentuk SPK.

25

Kursus Singkat Daring

26

PKK dan PKW

Rekrutmenpeserta didik

sesuai dengankemauan dan

potensi

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

Kurikulum berbasis kompetensi, bekerja samadengan DU/DI perekrut tenaga kerja

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Kurikulum sesuai kebutuhan usaha + manajemenusaha kecil kerja sama dengan UMKM

UjiKompetensi

Lulus memilikisertifikat

BekerjadenganDU/DI

Merintisusaha

BermitradenganUMKM

WirausahadibinaUMKM

Memiliki pekerjaandan mengurangipengangguran

Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursusdan Pelatihan wajib melakukan kerja sama dengan UMKM,

lembaga keuangan, dan DUDI.Wirausaha di Indonesia masih di bawah 4%,

membekali peserta didik menjadi pelaku usaha mandiri sangat

strategis untuk meningkatkan produktifitas bangsa Indonesia

Program Kursus dengan Jumlah Peserta Didik Terbanyak

5,460

8,660

9,771

10,251

12,712

14,331

22,531

23,420

31,078

33,548

Pastry & Bakery

Tata Kecantikan Rambut

Tata Rias Pengantin

Mengemudi Kendaraan Bermotor untuk Pemula

Desain Grafis

Bimbingan Belajar

Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi

Komputer Aplikasi Perkantoran

Bahasa Inggris

Menjahit

Program Kursus yg. Paling banyak diselenggarakan

352

487

730

830

893

928

950

1,137

2,133

2,219

Pastry & Bakery

Teknisi Komputer

Tata Kecantikan Rambut

Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi

Desain Grafis

Tata Rias Pengantin

Bimbingan Belajar

Komputer Aplikasi Perkantoran

Menjahit

Bahasa Inggris

29

Arah Kebijakan Pendidikan Keaksaraan

5

30

Arah Pendidikan Keaksaraan

Fokus di daerah kantong

buta aksara persentase

tertinggi (5 provinsi: Papua,

NTB, NTT, Sulsel, Kalbar);

Pembelajaran wajib

memenuhi standar kelulusan

buta aksara dasar (standar

kompetensi);

Pendekatan pembelajaran

fungsional (sesuai masalah dan

kebutuhan belajar peserta didik);

Dilakukan pelatihan tutor untuk

memahami standar kompetensi

lulusan keaksaraan dasar;

Didukung dengan TBM, program

literasi, dan donasi buku.

31

32

Sumber: PDSPK, Kemendikbud, 2018

6 Provinsi dengan PERSENTASE Buta

Aksara Tertinggi (Zona Merah)

Angka buta aksara usia 15-59 tahun secara

nasional mencapai

2,068% (3.474.694 orang)

No. KabupatenPenduduk Buta

Aksara Usia 15-59 Tahun

PresentaseButa Aksara

1 Papua 629.578 25,483

2 NTB 240.010 7,787

3 NTT 181.991 5,365

4 Sulawesi Selatan 252.769 4,686

5 Sulawesi Barat 36.124 4,360

6 Kalimantan Barat 133.674 4,283

Arah Pendidikan Keaksaraan

33

Arah Kebijakan Pengembangan

Satuan Pendidikan

6

34

SKB sebagai Satuan Pendidikan

Ujian Kesetaraan

Berbasis KomputerProgram PAUD

Paket A, Paket B,

dan Paket C

Berbagai Kursus

Keterampilan

Pendidikan

Keluarga

Tempat Uji

Kompetensi (TUK)

Taman Baca

Masyarakat (TBM)

Kegiatan

Masyarakat lainnya

Sarana dan Prasarana yang memadai (Kantor, Ruang Belajar, Ruang Praktek, Perpustakaan, Alat Keterampilan, Pamong Belajar, Kompetensi Pimpinan, Dukungan OPD, Anggaran APBD, dll)

SKB sebagai satuan pendidikan yang mampu menjadi

rujukan dan percontohan program PAUD dan Dikmas

Tipe : A, B, C

35

Taman Kanak-kanak (TK)

Menyelenggarakan

Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)

Berkualitas

Menjadi TK Pembina

dan Rujukan PAUD

Lainnya

Menjadi Pusat

Kegiatan Guru

(PKG) PAUD

Kreatifitas

Pembelajaran PAUD

Fasilitas belajar yang memadai (Gedung, APE, dan Fasilitas Belajar

Lainnya), Guru Profesional, Kepala TK Profesional, Dukungan APBD

36

Melakukan LayananBerbagai Jenjang dan

Jenis PAUD dan DikmasSebanyak-banyaknya

Mencapai SNP danTerakreditasi

MembentukEkosistem PAUD

dan Dikmas

PKBM, LKP, dan Satuan PAUD dan Dikmas Lainnya

Anggaran, Sarpras, Pendidik, Pembinaan mencapai SNP

37

Hubungan Erat Unit Kerja dan Satuan Pendidikan

Ditjen PAUD dan Dikmas

(NSPK, Pembinaan, Pengawasan, dan Penjaminan Mutu)

SEAMEO CECCEP2 PP PAUD dan Dikmas

27 BP PAUD dan Dikmas

• Penelitian• Pelatihan PTK• Pendampingan

Pemetaan mutu dansupervisi

coaching

• Badan Akreditasi PAUD dan PNF

• Mitra PAUD dan Dikmas

Dinas Pendidikan Kab./Kota

sebagai penyelenggara

Satuan Pendidikan:

Pengelola Program

PAUD dan Dikmas

• Perizinan dan penutupan• Pengorganisasian

pengadaan PTK dansarpras,

• Pembinaan PTK dan monevpembelajaran

• Mobilitasi dukunganpemerintah danmasyarakat

• Reward and punishment

SKB, PKBM, LKPLembaga PAUD

Warga MasyarakatPenerima Layanan

Layanan pembelajaran

Tingkatkan hubungan kerja antarunit

dengan satuan pendidikan agar lebih

bermutu dan berdaya

38

Kebijakan Pemetaan Mutu dan Akreditasi

PAUD dan Dikmas

7

39

Pemetaan Mutu

Pembinaan

Verifikasi

Dinas Pendidikan (Kabid, Kasi,

Penilik)dan Ormit

AssesorPAUD dan

Dikmas

PP dan BP PAUD Dikmas29 UPT

Ditjen PAUD danDikmas

BAN PAUD danDikmas

Akreditasi

BAP PAUD danDikmas di 34

Propinsi

Satuan PAUD dan DikmasMemenuhi SNP

Kerja sama (Tim Operasional Lapangan)Kebijakan Kegiatan Operasional

Membinasatuan

pendidikanmemenuhi SNP

Memastikansatuan

pendidikanmemenuhi SNP

Dinas Pendidikan Kab./Kota, UPT PAUD dan Dikmas, BAN-P wajib bersinergi untuk mendorong percepatan akreditasi

Gerakan Akreditasi Nasional

40

3,329 21,540

3,204 119

28,192

13,488 182,299

7,688 282

203,757

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LKP PAUD PKBM SKB SPNF

Terakreditasi Belum Terakreditasi

jumlahLKP = 16.817

jumlahPAUD = 203.839

jumlahPKBM = 10.892

jumlahSKB = 401

jumlahSPNF = 231.949

Sumber BAN PAUD PNF 2018

Dukung dan gerakkan satuan pendidikan untuk dibina memenuhi SNP dan terakreditasi

Capaian Satuan Pendidikan Pemenuhan SNP dan Terakreditasi

Tahun 2018

19,79%

10,57%

29,42% 29,68%

12,15%

41

Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas

Tahun 2019

8

42

POSTUR ANGGARAN

FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN 2019

20%

Total APBN 2019

Rp 2.461,1T

Anggaran Pendidikan

Rp492,5T

Transfer Daerah

Rp308,38T62,62%

DPPN

Rp20,99T4,26% KEMENDIKBUD

Rp35,99T7,31%

KEMENAG

Rp51,9T10,53%

KEMENRISTEKDIKTI

Rp40,2T8,14%

KEMENTERIAN LAIN

Rp25,63T5,20%

BA BUN

Rp9,36T1,90%

43

Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Program Pelestarian Budaya

18,24T

10,38T

1,18T

1,80 T

1,81T

1,79T

581,98M

188,52M

Anggaran Kemendikbud 2019 – Per Program

44

Perbandingan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas

Tahun 2018 dan 2019

APBN 2018

2,19 Triliun

DAK PAUD & SKB

4,22 Triliun

5 satkerpusat

Rp 1.766,8 M 80,36%

29 UPT Rp 427,6 M 19,64%

untuk:• 6,7 juta anak usia 3-6 tahun

• 95 SKB

Total Anggaran

Rp 6,41 Triliun

(Termasuk tambahan BA-BUN Rp 389 M untuk BOP Kesetaraan)

2018

APBN 2019

1,81 Triliun

DAK

6,63 Triliun

5 satkerpusat

Rp 1.318 M 76,74%

29 UPT Rp 494 M 27,26%

untuk:

• 1.998 lembaga PAUD

• 176 SKB

• 7,4 juta anak PAUD

• 925.000 peserta didikkesetaraan

Total Anggaran

Rp 8,44 Triliun

2019

45

Total Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas 2019

(Rp 8,44 T)

SETDITJEN PAUD-DIKMAS; Rp299,626,633

PENDIDIKAN KELUARGA,

Rp132,382,613

PAUD, Rp246,831,131

KEAKSARAAN DAN KESETARAAN, Rp203,178,928

KURSUS DAN PELATIHAN,

Rp452,036,824

UPT DITJEN PAUD-DIKMAS, Rp479,200,851

ANGGARAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS 2019

26%

17%

7%

14%

11%25%

untuk:

• 1.998 lembaga PAUD

• 176 SKB

• 7,4 juta anak PAUD

• 925.000 peserta didik kesetaraan

APBN 2019

untuk 34 Satker

Pusat dan UPT Rp 1,813 T

DAK FISIK 2019

• TK Rp 239,5 M

• SKB Rp 375 M

DAK NONFISIK 2019

• PAUD Rp 4,475 T

• Kesetaraan Rp 1,54 T

Rp 592 M

Rp 5,97 T

46

terimakasih

Prinsip Aturan PAUD

1. Berbagi dalam berbagai hal

2. Bermainlah sesuai aturan

3. Tidak boleh memukul/melukai orang lain

4. kembalikan barang/mainan yang telah dipakai ke tempat semula

5. Bersihkan barang/mainan

6. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita

7. Ucapkan maaf bila menyakiti seseorang

8. Cuci tangan sebelum makan

9. Bilas/siram setelah buang air

10. Jangan lupa minum susu dan makan makanan bergizi

11. Jalani hidup seimbang, bermain dan belajar

Sumber: (Robert Fulghum, 1988)

47