Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014

Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014

Yulina Setiawati NN, SH. MM.Deputi Bidang Pembinaan Manajemen KepegawaianJakarta, 25 Februari 2016

DASAR HUKUMUU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;SE Mendagri No: 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014;

SE Mendagri No: 120/5935/SJ Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Kepala BKN No. 02 Tahun 2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan taman hutan raya (tahura) kabupaten/kota menjadi PNS Daerah Provinsi.

BKN

Sasaran RB1. Terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

TATANAN REGULASI1. RUU ITE – UU. No. 11/20082. RUU OMBUDSMAN – UU No. 38 Tahun 20083. RUU Pelayanan Publik – UU No. 25/20094. RUU ASN – UU No. 05/20145. REVISI UU No. 32 Tahun 2004 – UU No. 23/20146. RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN – UU No. 30/2014

8 Area Perubahan di Instansi1. Organisasi;2. Tatalaksana;3. Peraturan Perundang-undangan;4. Sumber Daya Manusia Aparatur;5. Pengawasan;6. Akuntabilitas;7. Pelayanan publik;8. Mindset dan cultural Set Aparatur.

Reformasi Birokrasi Nasional

Program Nasional

1. Recruitment2. Placement and promotion3. Performance-based Mgt./SKP4. Kinerja5. Core competency training6. Welfare dan Renumerasi

• Deregulasi• Law Enforcement• Reward and Punishment• De-kooptasi dengan politik• Minimalisasi spoiling system• Wasdal/supervisi

• Sistem Informasi Kepegawaian

• Pemanfaatan TIK (e-office, e-gov dan i-gov)

• Transparansi dan akuntabilitas

• Efektivitas dan efisiensi• Simplifikasi proses

• Restrukturisasi organisasi (right sizing; flat org.)

• Service Delivery • OutcomesOriented• Mind-set dan Culture set• Strong commitment

Reformasi Bidang Kepegawaian

SDM Aparatur

Penataan Organisasi

/Bisnis Proses

Modernisasi PelayananRegulasi

BKN

UU 32 /’04mencari keseimbangan

UU 22 / 1999 Dominan Destr

UU 5 / 1974

Dominan Sentrl

UU 18 / 1965 Dominan

Desentr Penetapan Presiden 6 / 1959

Dominan sentrl

UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi

UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi

UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi

DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi

KEBIJAKAN DESENTRALISASI BKN

BKN

REGULASIKEWENANGAN/PEMETAAN

URUSANKELEMBAGA

ANKETATALAKSA

NAAN SDM

Konsep Penataan

Penyerahan Urusan Pemerintahan Konkuren1. Bidang Pendidikan Menengah 2. Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A & B3. Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan

pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan4. Bidang metrologi legal (tera, tera ulang dan

pengawasan)5. Bidang penyuluh/petugas Lapangan KB6. Bidang penyuluh perikanan nasional 7. Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan8. Bidang Urusan pemerintah umum

BKN

PENGALIHAN PNS INSTANSI DAERAH KE INSTANSI PUSAT/PROPINSI

8

1. PNS pada Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dialihkan menjadi PNS Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/Provinsi

2. PNS pada Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dan yang menduduki jabatan Pengawas Perikanan dialihkan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. PNS pada Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan/penyelenggara pengawas ketenagakerjaan dialihkan menjadi PNS Daerah Provinsi

4. PNS pada Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Guru SMA/SMK/tenaga kependidikan menengah dialihkan menjadi PNS Pemerintah Daerah Provinsi

5. PNS Kab/Kota yang melaksanakan wewenang di bidang mineral dan batubara dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM

6. PNS Kab/Kota yang melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe A menjadi PNS Kementerian Perhubungan

7. PNS Kab/Kota yang melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe B dialihkan menjadi PNS Prov

8. PNS Provinsi yang melaksanakan pengelolaan jembatan timbang dialihkan menjadi PNS Pusat (Kemen Perhubungan)

9. PNS Kab/Kota/Prov yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dialihkan menjadi PNS Kementerian Dalam Negeri

10. PNS/Kab/Kota yang melaksanakan urusan bidang kehutanan selain mengelola Taman Hutan Raya dialihkan menjadi PNS Prov

BKN

PNS yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dialihkan

a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;b) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan;c) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;d) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan dan berada pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota;

e) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;f) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;g) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem

Hutan;h) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:

1. Administrator;2. Pengawas; dan 3. Pelaksana,yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada unit kerja/dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan. 9

BKN

Jabatan Fungsional KehutananBKN

Penyuluh KehutananJabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai peraturan perundang undangan.Polisi KehutananJabatan fungsional dalam lingkungan Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang tugasnya menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutanPengendali Ekosistem HutanJabatan Fungsional yang tugasnya melaksanakan pegendalian ekosistem hutan

KETENTUAN PENGALIHAN PNS

1. Dialihkan dari PNS Kab/Kota menjadi PNS Provinsi2. PNS yang telah dialihkan, ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan

urusan kehutanan selain yang mengelola Taman Hutan Raya.3. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan, tetap menduduki

Jabatan Fungsional.4. Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai bulan 1 oktober 2016.5. Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada APBD Provinsi terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2017.6. Pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan November dan Desember 2016 tetap

dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

BKN

TATA CARA PENGALIHAN

12

Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang, dan tembusan disampaikan kepada Menteri Kehutanan, Bupati, dan Walikota

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kakanreg BKN menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan dari pejabat yang berwenang.

Daftar Nominatif yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang di Prov diusulkan pengalihannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kakanreg BKN dan tembusan kepada Sekjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Sekda Kab/Kota membuat daftar nominatif PNS yang melaksanakan tugas bidang kehutanan selain pengelolaan Taman Hutan Raya yang akan dialihkan untuk disampaikan ke pejabat yang berwenang di Provinsi (Sekda Prov)

BKN

STATISTIK BKN

No Jabatan Jumlah1 JFT Polisi Kehutanan 3,928 2 JFU Polisi Kehutanan 532 3 JFU Jagawana 84 4 JFT Penyuluh Kehutanan 2,933 5 JFU Penyuluh Kehutanan 542 6 JFU Pengendali Ekosistem Hutan 325

TOTAL 8,344

CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH YANG AKAN DIALIHKAN

15

BKNDAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA YANG

AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

NO. NAMA NIP TEMPAT TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN JABATAN TERAKHIR

PANGKAT TERAKHIR

PENDIDIKAN FORMAL (JENJANG DAN BIDANG)

UNIT ORGANISASI LAMA

PENGALAMAN KERJA DI BIDANG

KEHUTANAN (TAHUN)NOMOR SERTIFIKAT

DIKLAT FUNGSIONAL TERTENTU/TEKNIS

GOL RUANG TMT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[

Tembusan: Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Ket: *) pilih salah satu

.......................................................,

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/

Sekretaris Daerah Provinsi,*)

…………………………………………………………...

NIP ……………………….

KEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN KEPUTUSAN PENGALIHAN

16

NO.

SURAT KEPUTUSAN KEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NAMA NIP TANGGAL LAHIR

PENDIDIKAN TERAKHIR

PANGKAT/ GOL.RUANG/

TMTWILAYAH

PEMBAYARANNOMOR TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

BKN

KEPALA/KEPALA KANTOR REGIONALBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK*)

.................................

Ket: *) pilih salah satu

T e r i m ak a s i h

BKN