KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENANGGULANGAN BENCANA DI …

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENANGGULANGAN BENCANA

DI INDONESIA

Oleh TANTY S REINHART THAMRIN

([email protected])

PEMATERI

TANTY S REINHART THAMRIN Contact [email protected]

(+62-81288818179 – Indonesia)

Online Resume

http://bit.ly/TantySRThamrin

Online Publications

https://uni-goettingen.academia.edu/TantySReinhartThamrin

UU PB DAN PERATURAN TURUNANNYA

NASIONAL ◦ UU 3/2002 – PERTAHANAN NEGARA ◦ UU 25/2004 - SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ◦ UU 24/2007 – PENANGGULANGAN BENCANA ◦ UU 23/2014 – PEMERINTAHAN DAERAH ◦ PP :

PP NO.21/2008 - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

PP NO. 22/2008 - PENDANAAN & PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

PP NO.23/2008) - PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASONAL & ASING

◦ PERATURAN PRESIDEN NO.1/2019 – BNPB

PROVINSI/KABUPATEN ◦ PERDA - BPBD DI PROVINSI, KOTA/KABUPATEN

BENCANA DAN RISIKO BENCANA

BENCANA ADALAH PERISTIWA ATAU RANGKAIAN PERISTIWA YANG MENGANCAM DAN MENGGANGGU KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG DISEBABKAN BAIK OLEH FAKTOR ALAM DAN/ATAU FAKTOR NON ALAM MAUPUN MANUSIA, SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA, MANUSIA, KERUSAKAN LINGKUNGAN, KERUGIAN HARTA BENDA DAN DAMPAK PSIKOLOGIS

(PASAL 1 AYAT 1 UU NO 24 2007)

RISIKO BENCANA ADALAH POTENSI KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BENCANA PADA SATU WILAYAH DAN KURUN WAKTU TERTENTU YANG DAPAT BERUPA KEMATIAN, LUKA, SAKIT, JUWA TERANCAM, HILANGNYA RASA AMAN, MENGUNGSI, KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN HARTA BENDA, DAN GANGGUAN KEGIATAN MASYARAKAT.

(PASAL 1 AYAT 17 UU NO 24 2007)

BENCANA

PENANGANAN DARURAT

REHABILITASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PENCEGAHAN

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

REKONTRUKSI

MA

NA

JEMEN

RISIKO

- DR

R

MA

NA

JEMEN

KR

ISIS

MANAGEMENT KEDARURATAN

SAAT TIDAK ADA BENCANA

-PERENCANAAN PB

-PENGURANGAN RISIKO

-PENCEGAHAN

-INETGRASI PB PADA RENCANA PEMBANGUNAN

-ANALISA RISIKO

-RENCANA SPASIAL

PEMULIHAN - REHABILITASI

-REKONSTRUKSI

KESIAPSIAGAAN -MITIGASI

-KESIAPSIAGAAN

-PERINGATAN DINI

TANGGAP DARURAT

-KAJI CEPAT

-PENETAPAN STATUS DARURAT

-BANTUAN KEBUTUHAN HIDUP DASAR

-PERLINDUNGAN PAD AKELOMPOK RENTAN

-PEMULIHAN FUNGSI FASILITAS DASAR PUBLIK

-DLL.

- KOORDINASI

- IMPLEMENTASI - KOORDINASI

- KOMANDO

- IMPLEMENTASI

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

Komponen:

Legislasi

Organisasi

Perencanaan

Pendanaan

Informasi dan Tekhnologi

Implementasi

RENCANA NASIONAL PB 2020-2024 Kebijakan dan Strategi

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi : a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel

2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi: a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana; b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana; c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering); d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.

4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;

5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

RENAS PB DALAM PERENCANAAN PB

PENGARUSUTAMAAN DLM RENAS PB 2020-2024

• Regulasi, berupa aturan hukum yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor dan lintas institusi.

• Anggaran, berupa kebijakan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB.

• Substansi, berupa kesesuaian RENAS PB dengan Tupoksi lembaga terkait.

• Khusus untuk Lembaga Non Pemerintah, kerangka pengarusutamaan juga dilaksanakan dalam perspektif pengakuan eksistensi entitas Non Pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran RENAS PB.

• Khusus untuk lembaga dunia usaha, kerangka pengarusutamaan dilaksanakan dengan pendekatan Corporate Citizenship yang menginternalisasikan kontribusi dunia usaha dengan pola business process-nya masing-masing

Terima Kasih TANTY S REINHART THAMRIN

Email: [email protected]