Top Banner
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA Surabaya, 8 Mei 2018
15

KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

Mar 08, 2019

Download

Documents

phunghanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA

Surabaya, 8 Mei 2018

Page 2: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

DEFINISI CUKAI

Pasal 1 “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yangditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 2Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :• Konsumsi perlu dikendalikan;• Peredarannya perlu diawasi;• Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi

masyarakat atau lingkungan hidup; atau• Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi

keadilan dan keseimbangan

Barang Kena Cukai (BKC)• Etil Alkohol (EA)• Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)• Hasil Tembakau (HT)

Sumber : UU. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

DEFINISI CUKAI

Page 3: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN CUKAI HT

Pengendalian Konsumsi

Optimalisasi Penerimaan Negara

Keberlangsungan Tenaga Kerja

Peredaran Rokok Ilegal Nasional

Page 4: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

POKOK-POKOK KEBIJAKAN CUKAI HT 2018PMK-146/PMK.010/2017

1. Kenaikan tarif cukai HT2018

2. Simplifikasi struktur tarifcukai HT secara bertahap2018-2021

3. Sigaret Mesin (penggabungan produksi SKM dan SPM)

4. Pengaturan Harga Transaksi Pasar produk HT

5. Pengaturan produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

Mempertimbangkan 4 pilar yaitupengendalian konsumsi, optimalisasipenerimaan negara, keberlangsungantenaga kerja, dan peredaran rokok illegal.

Simplifikasi layer dapatmengurangi tingkat non-compliance dan meningkatkanpenerimaan.

• Diferensiasi industri padatmodal dan padat karya

• Fairness competition

Berdasarkan data monitoring HTP setiapperiode triwulan selama tahun 2017menunjukan adanya kondisi dimana HargaTransaksi Pasar (HTP) lebih rendah secarasignifikan terhadap Harga Jual Eceran (HJE)Apabila tidak diatur berpotensi• Oligopoli• Produk HT less affordable

Berlaku 1 Jan 2018

Berlaku 2018-2021

Berlaku 1 Jan 2019Berlaku 1 Jan 2018

Berlaku 1 Jul 2018

Page 5: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

DAMPAK KEBIJAKAN TARIF CUKAI HT 2018 PMK-146/PMK.010/2017

1. PENGENDALIAN KONSUMSI

2. PENERIMAAN CUKAI

3. TENAGA KERJA

4. ROKOK ILEGAL

5. MAKRO EKONOMI

Est. jumlah tenaga kerja langsung yang terjagakeberlangsungannya sekitar 1.580 orang atau setaradengan produksi 1,1 miliar batang untuk homeindustry.

• Tingkat konsumsi turun 2,2%• Penurunan prevalensi1) merokok

-0,4%• Est. perokok yang berhenti + 795

ribu orang• Est. perokok yang terhindar dari

kematian akibat rokok + 176 ribu orang

• Cenderung tidak terjangkau (Less affordable)

Est. penerimaan cukai HT yangsebesar 148,23 T

Rokok Ilegal, meminimalisirpenyalahgunaan pita cukai(salah peruntukan danpersonalisasi)

• Kontribusi kenaikan tarif cukai terhadap Inflasi 0,26%

• Kontribusi penerimaan cukai HT terhadap GDP 1,3%

1) Prevalensi merokok : jumlah perokok dewasa dibandingkan dengan jumlahpopulasi (15 tahun ke atas) . Target roadmap kesehatan prevalensi menurunansetiap tahun 1%.

Page 6: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

2013 2014 2015 2016 2017

PENERIMAAN CUKAI HT (T, Rp) PENERIMAAN PERPAJAKAN (T, Rp)

1.077 1.077 1.077 1.077 1.077

104 113 140 138 148

9,6% 9,8% 11,3% 10,7% 11%

Sumber : LKPP (audited) periode 2013-2016, laporan penerimaan periode 2017, diolah

Setiap tahun, pemerintah senantiasa mengandalkan produk hasiltembakau HT untuk memenuhi target penerimaan perpajakan.Rata-rata setiap tahun, cukai HT berkontribusi sebesar 10,5%dari penerimaan perpajakan.

2013 2014 2015 2016 2017*

PPN HT (T,Rp) CUKAI HT (T, Rp) PAJAK ROKOK (T, Rp)

Sumber : LKPP (audited) periode 2013-2016, laporan penerimaan periode 2017, diolah

11% 12% 14% 14% 14%

104

16

11

113

17

14

140

21

14

138

25

15

148

27

Apabila dihitung dengan kontribusi rokok secara keseluruhan(cukai, PPN HT, pajak rokok) terhadap penerimaan pajak rata-ratasetiap tahun mencapai 13,1%

KONTRIBUSI INDUSTRI HT TERHADAP

PENERIMAAN PERPAJAKAN

Page 7: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

Source: Country reported templates and WHO Global Report on the Tobacco Epidemic 2015.Notes: ° Total revenues reported (including excise and others)§ Data from reported country templates.* Data from study visit.

Country YearTobacco

product

Excise Revenue,

Thousand LCU

% General

Government

Revenue

Brunei ° 2014 All Tobacco 231.57 BND 0.00%

Cambodia § 2014 Cigarettes 25,541,079.43 KHR 0.20%

Indonesia * 2015 Cigarettes 139,550,000,000 IDR 9.34%

Lao PDR § 2013 Cigarettes 19,002,293 LAK 0.13%

Malaysia * 2015 Cigarettes 2,936,630 MYR 1.34%

Myanmar 2014 Cigarettes 46,469 MMK 0.29%

Philippines § 2015 Cigarettes 97,392,848 PHP 4.62%

Singapore § 2014 All Tobacco 1,227,697.56 SGD 1.41%

Thailand § 2014 All Tobacco 61,000,000 THB 2.53%

Vietnam 2014 Cigarettes 11,890,610,000 VND 0.01%

PERBANDINGAN KONTRIBUSI CUKAI TERHADAP

PENERIMAAN NEGARA DI ASEAN

Page 8: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PENGENDALIAN KONSUMSI HT

345.89

344.52

348.1

341.73

336.34

6.2%

-0.4%

1.0%

-1.8%-1.6%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

330

332

334

336

338

340

342

344

346

348

350

2013 2014 2015 2016 2017

Prod. TahunGrowth

63.1 65.6 65.8 66 68.1

34.4 34.2 34.3 36.332.8

4.5 5.2 4.16.7

2.5

2004 2007 2010 2013 2016

LAKI-LAKI TOTAL PEREMPUAN

PREVALENSI KONSUMSI TEMBAKAU PADA POPULASI UMUR > 15 TAHUN DI INDONESIA

Sumber: SKRT (1995), SURKESNAS (2001, 2004), RISKESDAS(2007, 2010,2013), SIRKESNAS (2016) Indonesia-Litbangkes,Sumber: data pemesanan pita cukai (CK-1) periode 2013 – 2017, diolah

Selama 3 tahun terakhir kebijakan cukai HT masihkonsisten dalam pengendalian konsumsi hal initerlihat dari produksi HT tahun 2017 masih terjagadikisaran 336,3 M btg atau masih mengalamipenurunan sebesar 1,6% (yoy).

PRODUKSI HT 5 TAHUN TERAKHIR

Trend penurunan produksi pada selamaperiode 2013-2016 setidaknya tercermin jugapada prevalensi merokok yang turun sebesar3,5% dari tahun 2013 menjadi 32,8% padatahun 2016.

Page 9: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PENGATURAN PRODUK HASIL PENGOLAHAN

TEMBAKAU LAINNYA (HPTL)

Page 10: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

DASAR HUKUM PENGATURAN PRODUK HPTL

a. Palam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai,berbunyi “ ….cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiridari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun,tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidakmengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahanpembantu dalam pembuatannya.”

b. Adapun definisi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnyadisingkat HPTL menurut UU no. 39 tahun 2007 adalah hasil tembakauyang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu,rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai denganperkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkanbahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalampembuatannya.

c. Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.010/2017 tercantum bahwa produk HPTL meliputi ekstrakdan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco), dan tembakau kunyah (chewing tobacco).

Page 11: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

Hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakauyang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selerakonsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yangdisediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan caradipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. Ekstrak dan esens tembakau tersebutantara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik(electrically heated tobacco product), atau kapsul tembakau (cartridge/tobacco capsule)

EKSTRAK dan ESENS TEMBAKAU

Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupasesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa panjang yangdiberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap

TEMBAKAU MOLASES

Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupasesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup

TEMBAKAU HIRUP (SNUFF TOBACCO)

Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupasesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.

TEMBAKAU KUNYAH (CHEWING TOBACCO)

DEFINISI PRODUK-PRODUK HPTL

Page 12: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

TAHAPAN PEMBAHASAN PENGATURAN PRODUK HPTL

25 SEP 2017 24 OCT 2017 1-18 NOV 2017 7 DEC 2017 10 JAN 2018 31 JAN 2018 12-14 MAR 2018 19 APR 2018

01 NOV 2017 27 NOV – 7 DEC2017

20 DEC 2017 25 JAN 2018 14 FEB 2018 29 MAR 2018 25 APR 201827 SEP 2017

Pembahasan Internal DJBC

Pembahasan Bersama Kantor

Staf Presiden (KSP) dan Kemenkes

Terbit PMK-146/PMK.010/2017

Audiensi dg pabrikan ttg

produk berbasis ENDS

(Electronic Nicotine Delivery System)

Sosialisasi PMK-146/PMK.010/2017

Survey internal vape

di 4 kota

Audiensi dg Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI)

PembahasanInternal DJBCttg produkElectricallyHeated TobaccoProduct (EHTP)dan TobaccoCapsule (TC)

Pembahasan Internal DJBC

Pembahasan Internal DJBC

Pembahasan Internal DJBC

Audiensi dg Yayasan Pemerhati

Kesehatan Publik (YPKP)

Pembahasan dg K/L terkait

Public Hearing dg APVI

Audiensi dg produsen/brewer

e-juice/e-liquid

Pembahasan Bersama

Kemenko Bid. Perekonomian

1 JUL 2018

Pemberlakuan cukai thd

produk HPTL

PRA – PMK-146/2017

TERBIT – PMK-146/2017

PASCA – PMK-146/2017

PEMBERLAKUAN

Page 13: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

• Esens/Ekstrak 55,9% kemasan

produk merupakan botol plastik dengan

volume yang paling dominan 60 ml• Tobacco Molases kaleng, kertas

alumunium foil, plastic, dan plastic mika

OMSET PER BULAN

ESENS/EKSTRAK TEMBAKAUTERENDAH : 3 jtTERTINGGI : 300 jtRATA-RATA : 30 jt

TOBACCO MOLASESTERENDAH : 750rbTERTINGGI : 60 jtRATA-RATA : 14 jt

KARYAWAN

3 - 4 org dengan ukuran bangunan

Tempat Penjualan Eceran (TPE) yang variatif.

KONSUMSI

Rata-rata konsumen menghabiskan produk esens/ekstrak tembakau

(e-liquid) 60 ml per minggu

7 dari 10 TPE telah tergabung dalam

suatu asosiasi/komunitas, dimana asosiasi/komunitas yang paling banyak

diikuti adalah APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia)

ASOSIASI

NIKOTIN

Hampir 98% produk

esens/ekstrak tembakau yang digunakan untuk e-liquid/vape

mengandung nicotine

RETAILERS*

Estimasi retailers vape di Indonesia mencapai

> 3.500, yang terpusat di Jawa mencapai

2.300 diikuti Sumatera, Kalimantan,

Sulawesi, dan Bali.*Sumber : APVI

OVERVIEW PRODUK HPTLBERDASARKAN SURVEY INTERNAL & AUDIENSI APVI

sumber : survey internal DTFC, 2017

sumber : survey internal DTFC, 2017

sumber : survey internal DTFC, 2017

sumber : survey internal DTFC, 2017sumber : survey internal DTFC, 2017

Page 14: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PERTIMBANGAN PENGENAAN TARIF CUKAI 57% UNTUK

PRODUK HPTL/VAPE DI INDONESIA

1. Berdasarkan hasil survey internal DJBC produk-produk Vape sebagian besar

dikonsumsi oleh kalangan masyarakat menengah – atas

2. Secara regulasi UU Cukai memberi ruang fiskal untuk pengenaan tarif cukai maksimal

mencapai 57%

3. Berdasarkan hasil survey internal DJBC :

a. Kemasan produk vape (e-liquid) yang paling banyak dipilih konsumen yaitu

volume/isi 60 ml

b. Produk vape dengan volume/isi 60 ml memiliki kisaran harga Rp 100.000,-

c. Dimana untuk volume/isi 60 ml dengan harga Rp 100.000,- tsb rata-rata dihabiskan

konsumen dalam 1 minggu atau apabila dikonversi dalam harian setara dengan

harga per kemasan rokok sebesar Rp 14.000,-

d. Harga kemasan rokok setara dengan harga rokok milik pabrik golongan I (besar)

dimana beban cukainya mencapai 54% (belum termasuk pajak rokok). Apabila

ditambahkan dengan pajak rokok, maka beban cukainya dapat mencapai 59%,

yang mana beban cukai tsb lebih besar dari tarif yang kenakan terhadap produk

Vape yang hanya sebesar 57%.

4. Karakter produk BKC perlu dilakukan pengendalian konsumsi dan peredarannya

diawasi

5. Merupakan BKC baru sehingga perlu pengenaan tarif cukai yang optimum.

Page 15: KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Panel-3_M... · dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok

16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAIGedung Papua Lantai 4, Kantor Pusat DJBC

Jl. Ahmad Yani Bypass, Jakarta Timur - 13230Telp. (021) 489 0308; Fax. (021) 489 7544

E-mail: [email protected]

Terima Kasih