Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA Surabaya, 8 Mei 2018
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
KEBIJAKAN CUKAI HT DI INDONESIA
Surabaya, 8 Mei 2018
2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
DEFINISI CUKAI
Pasal 1 “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yangditetapkan dalam undang-undang ini.
Pasal 2Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :• Konsumsi perlu dikendalikan;• Peredarannya perlu diawasi;• Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi
masyarakat atau lingkungan hidup; atau• Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi
keadilan dan keseimbangan
Barang Kena Cukai (BKC)• Etil Alkohol (EA)• Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)• Hasil Tembakau (HT)
Sumber : UU. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
DEFINISI CUKAI
3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PERTIMBANGAN KEBIJAKAN CUKAI HT
Pengendalian Konsumsi
Optimalisasi Penerimaan Negara
Keberlangsungan Tenaga Kerja
Peredaran Rokok Ilegal Nasional
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
POKOK-POKOK KEBIJAKAN CUKAI HT 2018PMK-146/PMK.010/2017
1. Kenaikan tarif cukai HT2018
2. Simplifikasi struktur tarifcukai HT secara bertahap2018-2021
3. Sigaret Mesin (penggabungan produksi SKM dan SPM)
4. Pengaturan Harga Transaksi Pasar produk HT
5. Pengaturan produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)
Mempertimbangkan 4 pilar yaitupengendalian konsumsi, optimalisasipenerimaan negara, keberlangsungantenaga kerja, dan peredaran rokok illegal.
Simplifikasi layer dapatmengurangi tingkat non-compliance dan meningkatkanpenerimaan.
• Diferensiasi industri padatmodal dan padat karya
• Fairness competition
Berdasarkan data monitoring HTP setiapperiode triwulan selama tahun 2017menunjukan adanya kondisi dimana HargaTransaksi Pasar (HTP) lebih rendah secarasignifikan terhadap Harga Jual Eceran (HJE)Apabila tidak diatur berpotensi• Oligopoli• Produk HT less affordable
Berlaku 1 Jan 2018
Berlaku 2018-2021
Berlaku 1 Jan 2019Berlaku 1 Jan 2018
Berlaku 1 Jul 2018
5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
DAMPAK KEBIJAKAN TARIF CUKAI HT 2018 PMK-146/PMK.010/2017
1. PENGENDALIAN KONSUMSI
2. PENERIMAAN CUKAI
3. TENAGA KERJA
4. ROKOK ILEGAL
5. MAKRO EKONOMI
Est. jumlah tenaga kerja langsung yang terjagakeberlangsungannya sekitar 1.580 orang atau setaradengan produksi 1,1 miliar batang untuk homeindustry.
• Tingkat konsumsi turun 2,2%• Penurunan prevalensi1) merokok
-0,4%• Est. perokok yang berhenti + 795
ribu orang• Est. perokok yang terhindar dari
kematian akibat rokok + 176 ribu orang
• Cenderung tidak terjangkau (Less affordable)
Est. penerimaan cukai HT yangsebesar 148,23 T
Rokok Ilegal, meminimalisirpenyalahgunaan pita cukai(salah peruntukan danpersonalisasi)
• Kontribusi kenaikan tarif cukai terhadap Inflasi 0,26%
• Kontribusi penerimaan cukai HT terhadap GDP 1,3%
1) Prevalensi merokok : jumlah perokok dewasa dibandingkan dengan jumlahpopulasi (15 tahun ke atas) . Target roadmap kesehatan prevalensi menurunansetiap tahun 1%.
6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
2013 2014 2015 2016 2017
PENERIMAAN CUKAI HT (T, Rp) PENERIMAAN PERPAJAKAN (T, Rp)
1.077 1.077 1.077 1.077 1.077
104 113 140 138 148
9,6% 9,8% 11,3% 10,7% 11%
Sumber : LKPP (audited) periode 2013-2016, laporan penerimaan periode 2017, diolah
Setiap tahun, pemerintah senantiasa mengandalkan produk hasiltembakau HT untuk memenuhi target penerimaan perpajakan.Rata-rata setiap tahun, cukai HT berkontribusi sebesar 10,5%dari penerimaan perpajakan.
2013 2014 2015 2016 2017*
PPN HT (T,Rp) CUKAI HT (T, Rp) PAJAK ROKOK (T, Rp)
Sumber : LKPP (audited) periode 2013-2016, laporan penerimaan periode 2017, diolah
11% 12% 14% 14% 14%
104
16
11
113
17
14
140
21
14
138
25
15
148
27
Apabila dihitung dengan kontribusi rokok secara keseluruhan(cukai, PPN HT, pajak rokok) terhadap penerimaan pajak rata-ratasetiap tahun mencapai 13,1%
KONTRIBUSI INDUSTRI HT TERHADAP
PENERIMAAN PERPAJAKAN
7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Source: Country reported templates and WHO Global Report on the Tobacco Epidemic 2015.Notes: ° Total revenues reported (including excise and others)§ Data from reported country templates.* Data from study visit.
Country YearTobacco
product
Excise Revenue,
Thousand LCU
% General
Government
Revenue
Brunei ° 2014 All Tobacco 231.57 BND 0.00%
Cambodia § 2014 Cigarettes 25,541,079.43 KHR 0.20%
Indonesia * 2015 Cigarettes 139,550,000,000 IDR 9.34%
Lao PDR § 2013 Cigarettes 19,002,293 LAK 0.13%
Malaysia * 2015 Cigarettes 2,936,630 MYR 1.34%
Myanmar 2014 Cigarettes 46,469 MMK 0.29%
Philippines § 2015 Cigarettes 97,392,848 PHP 4.62%
Singapore § 2014 All Tobacco 1,227,697.56 SGD 1.41%
Thailand § 2014 All Tobacco 61,000,000 THB 2.53%
Vietnam 2014 Cigarettes 11,890,610,000 VND 0.01%
PERBANDINGAN KONTRIBUSI CUKAI TERHADAP
PENERIMAAN NEGARA DI ASEAN
8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGENDALIAN KONSUMSI HT
345.89
344.52
348.1
341.73
336.34
6.2%
-0.4%
1.0%
-1.8%-1.6%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
2013 2014 2015 2016 2017
Prod. TahunGrowth
63.1 65.6 65.8 66 68.1
34.4 34.2 34.3 36.332.8
4.5 5.2 4.16.7
2.5
2004 2007 2010 2013 2016
LAKI-LAKI TOTAL PEREMPUAN
PREVALENSI KONSUMSI TEMBAKAU PADA POPULASI UMUR > 15 TAHUN DI INDONESIA
Sumber: SKRT (1995), SURKESNAS (2001, 2004), RISKESDAS(2007, 2010,2013), SIRKESNAS (2016) Indonesia-Litbangkes,Sumber: data pemesanan pita cukai (CK-1) periode 2013 – 2017, diolah
Selama 3 tahun terakhir kebijakan cukai HT masihkonsisten dalam pengendalian konsumsi hal initerlihat dari produksi HT tahun 2017 masih terjagadikisaran 336,3 M btg atau masih mengalamipenurunan sebesar 1,6% (yoy).
PRODUKSI HT 5 TAHUN TERAKHIR
Trend penurunan produksi pada selamaperiode 2013-2016 setidaknya tercermin jugapada prevalensi merokok yang turun sebesar3,5% dari tahun 2013 menjadi 32,8% padatahun 2016.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PENGATURAN PRODUK HASIL PENGOLAHAN
TEMBAKAU LAINNYA (HPTL)
11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
DASAR HUKUM PENGATURAN PRODUK HPTL
a. Palam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai,berbunyi “ ….cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiridari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun,tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidakmengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahanpembantu dalam pembuatannya.”
b. Adapun definisi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnyadisingkat HPTL menurut UU no. 39 tahun 2007 adalah hasil tembakauyang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu,rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai denganperkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkanbahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalampembuatannya.
c. Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.010/2017 tercantum bahwa produk HPTL meliputi ekstrakdan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco), dan tembakau kunyah (chewing tobacco).
12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakauyang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selerakonsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yangdisediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan caradipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. Ekstrak dan esens tembakau tersebutantara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik(electrically heated tobacco product), atau kapsul tembakau (cartridge/tobacco capsule)
EKSTRAK dan ESENS TEMBAKAU
Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupasesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa panjang yangdiberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap
TEMBAKAU MOLASES
Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupasesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup
TEMBAKAU HIRUP (SNUFF TOBACCO)
Hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupasesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.
TEMBAKAU KUNYAH (CHEWING TOBACCO)
DEFINISI PRODUK-PRODUK HPTL
13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
TAHAPAN PEMBAHASAN PENGATURAN PRODUK HPTL
25 SEP 2017 24 OCT 2017 1-18 NOV 2017 7 DEC 2017 10 JAN 2018 31 JAN 2018 12-14 MAR 2018 19 APR 2018
01 NOV 2017 27 NOV – 7 DEC2017
20 DEC 2017 25 JAN 2018 14 FEB 2018 29 MAR 2018 25 APR 201827 SEP 2017
Pembahasan Internal DJBC
Pembahasan Bersama Kantor
Staf Presiden (KSP) dan Kemenkes
Terbit PMK-146/PMK.010/2017
Audiensi dg pabrikan ttg
produk berbasis ENDS
(Electronic Nicotine Delivery System)
Sosialisasi PMK-146/PMK.010/2017
Survey internal vape
di 4 kota
Audiensi dg Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI)
PembahasanInternal DJBCttg produkElectricallyHeated TobaccoProduct (EHTP)dan TobaccoCapsule (TC)
Pembahasan Internal DJBC
Pembahasan Internal DJBC
Pembahasan Internal DJBC
Audiensi dg Yayasan Pemerhati
Kesehatan Publik (YPKP)
Pembahasan dg K/L terkait
Public Hearing dg APVI
Audiensi dg produsen/brewer
e-juice/e-liquid
Pembahasan Bersama
Kemenko Bid. Perekonomian
1 JUL 2018
Pemberlakuan cukai thd
produk HPTL
PRA – PMK-146/2017
TERBIT – PMK-146/2017
PASCA – PMK-146/2017
PEMBERLAKUAN
14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
• Esens/Ekstrak 55,9% kemasan
produk merupakan botol plastik dengan
volume yang paling dominan 60 ml• Tobacco Molases kaleng, kertas
alumunium foil, plastic, dan plastic mika
OMSET PER BULAN
ESENS/EKSTRAK TEMBAKAUTERENDAH : 3 jtTERTINGGI : 300 jtRATA-RATA : 30 jt
TOBACCO MOLASESTERENDAH : 750rbTERTINGGI : 60 jtRATA-RATA : 14 jt
KARYAWAN
3 - 4 org dengan ukuran bangunan
Tempat Penjualan Eceran (TPE) yang variatif.
KONSUMSI
Rata-rata konsumen menghabiskan produk esens/ekstrak tembakau
(e-liquid) 60 ml per minggu
7 dari 10 TPE telah tergabung dalam
suatu asosiasi/komunitas, dimana asosiasi/komunitas yang paling banyak
diikuti adalah APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia)
ASOSIASI
NIKOTIN
Hampir 98% produk
esens/ekstrak tembakau yang digunakan untuk e-liquid/vape
mengandung nicotine
RETAILERS*
Estimasi retailers vape di Indonesia mencapai
> 3.500, yang terpusat di Jawa mencapai
2.300 diikuti Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Bali.*Sumber : APVI
OVERVIEW PRODUK HPTLBERDASARKAN SURVEY INTERNAL & AUDIENSI APVI
sumber : survey internal DTFC, 2017
sumber : survey internal DTFC, 2017
sumber : survey internal DTFC, 2017
sumber : survey internal DTFC, 2017sumber : survey internal DTFC, 2017
15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PERTIMBANGAN PENGENAAN TARIF CUKAI 57% UNTUK
PRODUK HPTL/VAPE DI INDONESIA
1. Berdasarkan hasil survey internal DJBC produk-produk Vape sebagian besar
dikonsumsi oleh kalangan masyarakat menengah – atas
2. Secara regulasi UU Cukai memberi ruang fiskal untuk pengenaan tarif cukai maksimal
mencapai 57%
3. Berdasarkan hasil survey internal DJBC :
a. Kemasan produk vape (e-liquid) yang paling banyak dipilih konsumen yaitu
volume/isi 60 ml
b. Produk vape dengan volume/isi 60 ml memiliki kisaran harga Rp 100.000,-
c. Dimana untuk volume/isi 60 ml dengan harga Rp 100.000,- tsb rata-rata dihabiskan
konsumen dalam 1 minggu atau apabila dikonversi dalam harian setara dengan
harga per kemasan rokok sebesar Rp 14.000,-
d. Harga kemasan rokok setara dengan harga rokok milik pabrik golongan I (besar)
dimana beban cukainya mencapai 54% (belum termasuk pajak rokok). Apabila
ditambahkan dengan pajak rokok, maka beban cukainya dapat mencapai 59%,
yang mana beban cukai tsb lebih besar dari tarif yang kenakan terhadap produk
Vape yang hanya sebesar 57%.
4. Karakter produk BKC perlu dilakukan pengendalian konsumsi dan peredarannya
diawasi
5. Merupakan BKC baru sehingga perlu pengenaan tarif cukai yang optimum.
16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAIGedung Papua Lantai 4, Kantor Pusat DJBC
Jl. Ahmad Yani Bypass, Jakarta Timur - 13230Telp. (021) 489 0308; Fax. (021) 489 7544
E-mail: [email protected]
Terima Kasih