KEBERADAAN STAF AHLI DAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH/PUBLIK DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
KEBERADAAN STAF AHLI DAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH/PUBLIKDALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Oleh: Turiman Fachturahman NurEmail:
[email protected]
1.Apakah Pengertian Staf Ahli Walikota/Bupati ? Sebutan sebagai
staf ahli kepala daerah sebenarnya cukup mentereng, namun ternyata
masih banyak yang enggan menyandangnya bahkan malah dianggap
sebagai jabatan yang harus dihindari. Di banyak daerah menempati
posisi ini malah dianggap sebagai akhir dari segalanya.Ada anggapan
yang berkembang, bahwa jadi staf ahli berarti masuk kotak. Namun
ada juga yang menganggap jadi staf ahli artinya sedang diparkir
sementara, sambil menunggu jabatan SKPD yang lowong. Setelah ada
jabatan yang lowong, maka pejabat yang bersangkutan dikembalikan ke
SKPD kembali.Sebenarnya anggapan tersebut tidak benar, karena staf
ahli memiliki peranan penting dalam memberikan masukan terhadap
kebijakan daerah seorang walikota/bupati, Merujuk pada PP 41/2007
tentang Organisasi Perangkat Pasal 36 ayat (3) PP Organisasi
Perangkat Daerah menyebutkan staf ahli diangkat dan diberhentikan
oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil. Mereka
dikoordinir oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Secara struktural, staf
ahli gubernur masuk eselon II a, sedangkan staf ahli
bupati/walikota masuk eselon II b. Tugas dan fungsi staf ahli
sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah. Syaratnya, tugas dan
fungsi mereka harus di luar tugas dan fungsi perangkat daerah yang
ada. Staf ahli berperan mengurai jalur birokrasi yang
berbelit-belit jika seorang kepala daerah ingin menjalankan
program. Jika semata-mata mengandalkan birokrat, bisa saja program
kepala daerah tidak terlaksana dengan baik. Kehadiran staf ahli
membuat terang sesuatu bagi kepala daerah.Secara teoritis, staf
ahli adalah jabatan yang sangat strategis, karena merupakan "otak"
atau "konsultan" Kepala Daerah dibidang tertentu atau bisa disebut
juga tim kreator di pemerintah daerah. Tetapi praktiknya
sesungguhnya sangat tergantung kepada kepala daerah dan staf ahli
tersebut. Kalau kepala daerah tidak memilih berdasarkan keyakinan
ia mampu dan mempunyai keahlian dibidangnya, tentu kepala daerah
tersebut sudah apriori terlebih dahulu, sehingga tidak akan
memperhatikan masukan dari yang bersangkutan. Seharusnya memang hal
yang demikian tidak perlu terjadi kalau kepala daerah objektif
dalam memilih orang yang diangkat.Sementara pada sisi lain, juga
tergantung bagaimana para staf ahli sendiri menyikapinya. Kalau
mereka menyikapi jabatan staf ahli adalah suatu amanah dan cocok
dengan keahliannya, ia bisa bekerja mereka akan tenang sebagai staf
ahli. Sebaliknya kalau yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan
sebagai staf ahli, masih merasa pejabat struktural yang punya
power, anak buah, berbagai fasilitas ; tidak mampu segera
beradaptasi dengan jabatan baru atau frustasi sepanjang hari, tidak
produktif dan pastilah akan semakin jauh dengan kepala daerah.Jadi
tinggal memilih, ingin jadi staf ahli yang duduk manis toh gaji dan
tunjangan tetap cair sambil menunggu-nunggu siapa tahu ada 'remisi'
bisa kembali ke SKPD ataukah tetap berikhtiar mengabdikan keahlian
yang dimilikinya dan menikmati apa yang telah diraihnya. Mudah
bukan?
2.Mengapa perlu kehadiran Staf Ahli dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ?Staf ahli, pada level lembaga atau organisasi
macam apapun memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan
penyediaan informasi dan analisis yang perlu dilakukan guna
pembuatan keputusan tertentu.Dalam perspektif kebijakan publik,
staf ahli merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi
memberikan masukan atau rekomendasi (policy adviser) yang biasanya
dalam bentuk policy paper, kepada top manager atau pada tataran
pemerintah daerah peran staf ahli adalah sebagai policy adviser
bagi Kepala Daerah.Paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa
keberadaan staf ahli pemerintah daerah diperlukan : (1)
Meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus dihadapi oleh
pemerintah daerah; (2) Adopsi nilai-nilai demokrasi yang membuat
pemerintah daerah harus makin transparan, responsif dan
partisipatif di dalam membuat kebijakan; (3) Makin terbatasnya
berbagai sumberdaya yang menuntut penggunaan sumberdaya tersebut
secara bijak dengan perumusan kebijakan yang akurat.Oleh karena
salah satu peran dan fungsi penting staf ahli adalah policy advis
bagi pimpinan daerah, maka kemampuan, ketrampilan dan kompetensi
seorang staf ahli untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisa
isu-isu strategis daerah serta mempunyai kompetensi kebijakan
tingkat daerah, menjadi sangat sangat penting untuk dikuasai bagi
seorang staf ahli.Dengan demikian penguatan kapasitas staf ahli ini
diharapkan akan memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi staf
ahli pemerintah daerah dalam konteks analisis kebijakan daerah, dan
sekaligus menepis opini negatif kelembagaan staf ahli yang dianggap
sebagai pelengkap penderita yang tidak jelas job deskripsinya, dan
bahkan ada pula yang mengatakan sebagai korban politik, adalah
pendapat yang sangat tidak tepat dan keliru.Staf Ahli sebagai
Analis Kebijakan Publik? Walaupun tidak secara langsung mengkalim
bahwa analis kebijakan adalah orang-orang tertentu atau
lembaga-lembaga tertentu, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa
analis kebijakan publik adalah pihak yang melakukan kajian,
pembahasan dan pertimbangan secara detail terhadap sebuah persoalan
atau rumusan hasil kajian yang akan dijadikan sebagai sebuah
kebijakan publik. Jadi analis kebijakan adalah semacam lembaga atau
media yang mempunyai tugas pokok mengkaji, mendalami, menimbang dan
memberikan sumbang saran terhadap sebuah rumusan kebijakan
publik.
3.Bagaimana Pentingnya Analisis Kebijakan publik oleh Staf Ahli?
Analisis kebijakan adalah sebuah seni di dalam memahami sebuah
rencana kebijakan publik yang akan diterapkan oleh sebuah otoritas
publik.Analisis kebijakan publik memerlukan sebuah uraian tentang
data, informasi dan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk
menentukan sebuah kebijakan publik. Seorang analisis kebijakan yang
profesional akan dengan cekatan mampu memberikan sebuah deskripsi
ataupun uraian yang runtut jelas dan lengkap serta menimbang
berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika sebuah alternatif
kebijakan diambil.Perlu diketahui bahwa analisis kebijakan bukanlah
sebuah keputusan, tetapi lebih merupakan nasehat atau bahan
pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah
yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik
berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif dan
kemungkinan rencana kebijakan yang bisa dijadikan sebagai bahan
pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan yang
legitimate.Setidak-tidaknya ada lima argumen tentang arti penting
analisis kebijakan publik, yaitu: (1). Dengan analisis kebijakan
maka pertimbangan yang scientifik, rasional dan obyektif diharapkan
dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya
bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang
rasional dan obyektif bukan semata-mata pertimbangan sempit seperti
misalnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan
politik tertentu.(2). Analisis kebijakan yang baik dan komprehensif
memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka
merealisasikan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum (public
welfare). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri
pada visi dan misi yang jelas yaitu mengatur sebuah persoalan agar
tercipta tertib sosial menuju masyarakat yang sejahtera. (3).
Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan
bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan
berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini maka
pihak analis kebijakan mestinya berupa sebuah tim nyang
multidisiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (expertise).
(4). Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang
komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini
disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu
hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik
yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. (5). Analisis
kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan
partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis
kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat
ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme seperti misalnya
melalui konsultasi publik, debat publik, curah fikir bersama
berbagai pihak yang terkait (stakeholders), deliberasi publik dan
sebagainya.
4.Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Publik ?Dari berbagai
kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam
kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu
suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan
berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi
sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi
dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas
menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7). Aturan atau peraturan
tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik,
jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan
tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya
secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan
bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut
menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta
disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan
publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah
menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik
tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Sementara itu
pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah
segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh
pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah
manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang
holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi
warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan
persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang
diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah
harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992;
2-4). Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari
pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik
maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan
suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.
Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371
372):bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk
mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan
tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan
menyeluruh. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang
mengatakan: (Ndraha 2003: 492-499) bahwa kata kebijakan berasal
dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan
terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang
bersangkutan dan secara formal mengikat. Kebijakan secara umum
menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin,2004:31-33) dapat
dibedakan dalam tiga tingkatan:1. Kebijakan umum,yaitu kebijakan
yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat
positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan
wilayah atau instansi yang bersangkutan.2. Kebijakan
pelaksanaanadalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk
tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu
undang-undang.3. Kebijakan teknis,kebijakan operasional yang berada
di bawah kebijakan pelaksanaan.
5.Apakah semua kebijakan Publik/ Kebijakan Pemerintah Daerah
perlu dianalisis ? Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang
banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda
pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam
agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat
berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam
pertimbangan sebagai berikut:1. Apakah Isu tersebut dianggap telah
mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?.2. Apakah
Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?3.
Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?4.
Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai
dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?5. Apakah Isu
tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?6. Apakah Isu
tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang
dalam masyarakat? Namun dari semua isu tersebut di atas menurut
Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua
mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh
suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini
kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara
berbagai kebijakan:1. Efektifitas mengukur suatu alternatif sasaran
yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan
tujuan akhir yang diinginkan.2. Efisien dana yang digunakan harus
sesuai dengan tujuan yang dicapai.3. Cukup suatu kebijakan dapat
mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.4. Adil5.
Terjawab kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu
golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.
6. Bagaimana klasifikasi Staf Ahli berdasarkan PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERINOMOR 57 TAHUN 2007Tentang PETUNJUK TEKNISPENATAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ?Dalam Lampiran Pemendagri pada huruf
G. Staf Ahli, terbagi:1. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.2. Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh
sekretaris daerah.3. Nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat terdiri
dari :a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;b. Staf Ahli bidang
Pemerintahan;c. Staf Ahli bidang Pembangunan;d. Staf Ahli bidang
Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;e. Staf Ahli bidang Ekonomi
dan Keuangan.
4. Tugas Staf ahli :a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.b.
Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan
mengenai pemerintahan.c. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan.d. Staf Ahli bidang
Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.e. Staf
Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
5. Jumlah dan nomenklatur jabatan staf ahli dapat disesuaikan
dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing.6. Hubungan
kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan
koordinasi.7.Apakah yang perlu dipahami oleh Staf Ahli bidang Hukum
dan Politik yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum
dan politik ? Yang perlu dipahami adalah pengertian peraturan
perundang-undangan, berdasarkan UU No 10 Tahun 2004, pada pasal 1
angka 2 menyatakan: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan rumusan normatif di
ata, maka yang perlu dipahami adalah, bahwa pernyataan pejabat yang
berwenang pada tataran ini maka semua peraturan atau kebijakan yang
dikeluarkan oleh pejabat walaupun dalam bentuk keputusan atau surat
edaran dapat dikatagorikan sebagai peraturan perundang-undangan.
Hal lain yang perlu dipahami adalah hirarki peraturan
perundang-undangan, pada Pasal 7 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004
diatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan: a
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b
Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, c
Peraturan Pemerintah; d Peraturan Presiden, e Peraturan Daerah.
Pertanyaaannya dimana letak peraturan menteri, mengapa tidak ada
dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam rangka
otonomi daerah banyak mengacu kepada peraturan menteri khususnya
permendagri. Hal ini dapat diacu kepada pasal 7 ayat (4) yang
menyatakan : Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagai
dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Kemudian pada penjelasan
Pasal 7 ayat (4) UU No 10 Tahun 2004 menyatakan: Jenis Peraturan
Perundang-undangan selain dalam ketentuan nini, antara lain
peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Kekuangan, Bank
Indonesia,Menteri, dst Berdasarkan pelenjelasan pasal 7 ayat (4)
tersebut disebutkan peraturan yang dikeluarkanj Menteri, bentuknya
adalah Peraturan Menteri, atau Surat Edaran Menteri. Berkaitan
dengan Politik yang perlu dipahami adalah politik yang dimaksudkan
dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau otonomi
daerah, adalah kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh Kepala
Daerah, untuk memahami ini perlu dikaitkan dengan tugas Kepala
Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 : bahwa Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a.
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD, b.mengajukan rancangan Perda,c
Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD,
menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Mengupayakan terlaksananya
kewajiban Daerah (lihat pasal 22), f mewakili daerahnya didalam dan
diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan g. Melaksanakan
tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tugas wakil kepala Daerah (lihat Pasal 26 UU No 32 Tahun
2004) Untuk memahami salah satu bidang kebijakan politik dapat
dilihat dalam PP No 38 Tahun 2007 yang perlu diberikan masukan
adalah pada ranah kebijakan daerah/publik sebagai berikut
:1.Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum
nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai
sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
kabupaten/kota.2.Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
kabupaten/kota.3.Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan
evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,
bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala kabupaten/kota.4.Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di
bidangketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara,
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
kabupaten/kota.5.Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di
bidangketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara,
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
kabupaten/kota.6.Koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis
provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing skala kabupaten/kota.7.Pelaksanaan kegiatan di bidang
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara,
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
kabupaten/kota.8.Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidangkewaspadaan dini, kerjasama
intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.9.Pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan
masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing skala kabupaten/kota.10.Peningkatan kapasitas
aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,
bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing skala kabupaten/kota.11.Koordinasi penetapan
kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan
kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala
kabupaten/kota12.Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan
skala kabupaten/kota.13.Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan
di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidangketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala kabupaten/kota.14.Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah
sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.15.Peningkatan kapasitas
aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala
kabupaten/kota.16.Koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis
provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
kabupaten/kota.17.Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,
pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota18.Pembinaan dan
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan
masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
kabupaten/kota.19.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidangsistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,
pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.20.]Peningkatan kapasitas
aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik,
budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan
pilkada skala kabupaten/kota.21.Koordinasi penetapan kebijakan
operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota22.Pelaksanaan
kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,
kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala
kabupaten/kota.23.Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidangkebijakan dan ketahanan sumber
daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,
perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,
kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala
kabupaten/kota.24.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidangkebijakan ketahanan
sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala
kabupaten/kota.25.Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di
bidangkebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.
8.Bidang Kebijakan apa yang menjadi perhatian Staf Ahli bidang
Pemerintahan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
pemerintahan ?
Adapun yang menjadi perhatian berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yaitu :1.Penetapan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahandaerah skala kabupaten/kota.2.]Pelaksanaan
kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan,
sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,
monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan.3.Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan,
konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta
pengawasan urusan pemerintahan di wilayah
kabupaten/kota.4.Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.5.Harmonisasi antar bidang
urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah
dan pemerintahan daerah provinsi.6.Penyusunan LPPD
kabupaten/kota7.Penyampaian LPPD kabupaten/kota kepada Menteri
Dalam Negeri melalui gubernur.8.PengolahandatabaseLPPD skala
kabupaten/kota.9.Pengusulan penataan daerah skala
kabupaten/kota.10.Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama
dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan
daerah.11.Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan daerah.12.Pengusulan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan daerah.13.Pembentukan kecamatan.14.Pengusulan
perubahan batas kabupaten/kota, nama dan pemindahan ibukota
daerah.15.Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten/kota dan
pemindahan ibukota kabupaten.16.Pelaksanaan kebijakan pembinaan,
sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan
daerah.17.Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan
pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan
otsus.18.Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah
dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota.19.Penyelenggaraan
pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah
kabupaten/kota.20.Pembangunan dan pengelolaandatabase penataan
daerah dan otsus skala kabupaten/kota.21.Penyampaian data dan
informasi penataan daerah skala kabupaten/kota ke provinsi dan
pemerintah.22.Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan
kriteria laporan penataan daerah.23.Pengolahan database laporan
penataan daerah skala kabupaten/kota.24.Penyampaian laporan
penataan daerah skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri
melalui gubernur.25.Penyiapan bahan masukan pembentukan,
penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang
DPOD.26.Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK
bagi sidang DPOD.27.PenyusunanPerda kabupaten/kota.28.Pengajuan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi
daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.29.Menyampaikan Perda
kepada pemerintah untuk dievaluasi.30.Membentuk Asosiasi
Daerah/Badan Kerjasama Daerah31.Penetapan perencanaan,
penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten/kota.32.Penerapan
SPM kabupaten/ kota.33.Penetapan perencanaan dan penganggaran
pengembangan kapasitas daerah.34.Penetapan rencana tindak
peningkatan kapasitas kabupaten/kota.35.Implementasi rencana tindak
peningkatan kapasitas kabupaten/kota.36.Fasilitasi implementasi
rencana tindak kabupaten/kota.37.Koordinasi pengembangan kapasitas
kabupaten/kota38.Penetapan pedoman tata tertib DPRD
kabupaten/kota.39.Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil
bupati/walikota dan wakil walikota40.Pelaksanaan pedoman kedudukan
protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.41.Pelaksanaan pedoman
kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil
walikota.42.Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.43.Pelaksanaan
dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah provinsi.44.Koordinasi dan fasilitasi urusan
pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.45.Penetapan
kebijakan kabupaten/kota di bidang kerjasama dengan pihak
ketiga.46.Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota dengan pihak
ketiga.47.Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten/kota
dengan pihak ketiga kepada provinsi.48.Pelaksanaan kerjasama antar
kabupaten/kota.49.Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar
kabupaten/kota kepada provinsi.50.Penetapan kebijakan harmonisasi
hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota dengan
berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.51.Koordinasi
dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan
di wilayahnya.52.Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik
antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.53.Pelaksanaan dan
fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala
kabupaten/kota.54.Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan sisa skala kabupaten/kota.55.Pelaksanaan pelayanan
umum skala kabupaten/kota. Penetapan kebijakan kabupaten/kota
dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: a.Penegakan
Perda/PeraturanKepala Daerah.b.Ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat. c.Kepolisipamongprajaan dan PPNS. d Perlindungan
masyarakat.56.Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat skala kabupaten/kota.57.Pelaksanaan
kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/ kota.58.Pelaksanaan
perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota.59.]Koordinasi
denganinstansi terkait skala kabupaten/ kota.60.Koordinasi
penegakan HAM skala kabupaten/kota.61.Dukungan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.62.Dukungan
koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan
negara lain.63.Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan
kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota.64.Penetapan
kebijakan kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai
toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten/kota.65.Pengelolaan
toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.66.Inventarisasi dan
laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/ kota.67.Penetapan
kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala
kabupaten/kota.68.Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala
kabupaten/kota.69.Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah
perbatasan kabupaten/kota.70.Inventarisasi perubahan luas wilayah
kabupaten/kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta,
abrasi.71.Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.72.Penetapan
kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber
daya alam skala kabupaten/kota.73.Penetapan kebijakan, koordinasi,
dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala
kabupaten/kota.74.Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
pengelolaan kawasan kepentingan umum skala
kabupaten/kota.75.Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala
kabupaten/kota.76.Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala
kabupaten/kota.77.Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
penanganan bencana skala kabupaten/kota.78.Penetapan kebijakan,
koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala
kabupaten/kota.79.Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/ kota.80.Penetapan
kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala
kabupaten/kota.81.Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan
daerah kabupaten/kota82.Penetapan Perda tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah.83.Penetapan standar satuan harga dan
analisis standar belanja daerah kabupaten/kota.84.Perencanaan
anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/
kota.85.Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan
APBD.86.Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan
pemerintah.87.Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang
APB Desa.88.Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
(urusanconcurrent) antara kabupaten/kota dan desa.89.Penetapan
kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.90.Fasilitasi
perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.91.Penetapan
kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
kabupaten/kota.92.Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan
yang menjadi tanggung jawab bersama93.Pelaksanaan pengelolaan pajak
dan retribusi daerah kabupaten/ kota.94.Fasilitasi, supervisi,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.95.Pembinaan dan
pengawasan pajak dan retribusi daerah skala
kabupaten/kota.96.Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan
lainnya.97.Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset
daerah kabupaten/kota.98.Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset
daerah kabupaten/kota.99.Pengawasan pengelolaan investasi dan aset
daerah kabupaten/kota.100.Fasilitasi pengelolaan aset daerah
pemekaran skala kabupaten/kota.101.Penetapan kebijakan pengelolaan
BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.102.Pelaksanaan
pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.103.Pengawasan
pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota, serta
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.104.Penetapan
kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU
kabupaten/kota.\105.Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi
daerah, serta BLU kabupaten/kota.106.Pengawasan pinjaman dan
obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.107.Pengelolaan data
dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.108.PengelolaanDAU
kabupaten/ kota.109.PelaporanpengelolaanDAU
kabupaten/kota.110.Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk
didanai dari DAK.111.PengelolaanDAK (bagi kabupaten/kota yang
menerima DAK).112.Pengendalian dan
pelaporanpengelolaanDAK.113.Penyiapan data realisasi penerima DBH
kabupaten/kota.114.Pengendalian dan pelaporanpengelolaan
DBH.115.Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi
pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dan desa.116.Penyusunan
laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kabupaten/kota dan APB desa.117.Evaluasi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB desa118.Penetapan kebijakan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang
menjadi tanggung jawab bersama (urusanconcurrent).119.Fasilitasi
penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB
desa.120.Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah
kabupaten/kota.121.Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat
daerah skala kabupaten/kota.122.Pelaksanaan pedoman teknis
perangkat daerah kabupaten/kota.123.Pelaksanaan pedoman tatalaksana
perangkat daerah kabupaten/kota.124.Pelaksanaan pedoman analisis
jabatan perangkat daerah kabupaten/kota.125.Pelaksanaan
pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
kabupaten/kota.126.Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat
daerah.127.Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat
daerah.128.Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat
daerah.129.Penyediaan bahandatabaseperangkat daerah skala
kabupaten/kota.130.Penyusunan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap
tahun anggaran.131.Penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap
tahun anggaran.132.Usulan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap
tahun anggaran.133.Pelaksanaan pengadaan PNSD
kabupaten/kota134.Usulan penetapan NIP135.Penetapan kebijakan
pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten/kota136.Pelaksanaan
pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten/kota.137.Pelaksanaan
orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga
diklat yang telah terakreditasi.138.Penetapan CPNSD menjadi PNSD di
lingkungan kabupaten/kota.139.Penetapan kebutuhan diklat PNSD
kabupaten/kota.140.Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat
kabupaten/ kota.141.Pelaksanaan diklat skala
kabupaten/kota.142.Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota
menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.143.Usulan penetapan kenaikan
pangkat anumerta dan pengabdian.144.Penetapan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten/kota dalam dan dari
jabatan struktural eselon145.b II atau jabatan fungsional yang
jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian sekda kabupaten/kota.146.usulan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/kota.147.Usulan
konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II
PNS kabupaten/kota148.Penetapan perpindahan PNSD
kabupaten/kota.149.Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan
negeri bagi semua PNSD di kabupaten/kota.150.Pemberhentian
sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.151.Penetapan
pemberhentian PNSD kabupaten/kota gol/ruang III/d ke bawah dan
pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten/kota152.Pelaksanaan
pemutakhiran data PNSD di kabupaten/ kota.153.Pengawasan dan
pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian skala kabupaten/kota154.Menyelenggarakan
pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten/
kota.155.Penyelenggaraan persandian skala
kabupaten/kota.156.Penyelenggaraan palsan skala
kabupaten/kota.157.Penyelenggaraan sissan skala
kabupaten/kota.158.Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala
kabupaten/kota Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala
kabupaten/kota.159.Rekrutmen calon SDM persandian skala
kabupaten/kota.160.Usulan pemberian tanda penghargaan bidang
persandian.161.Perencanaan kebutuhan palsan skala
kabupaten/kota.162.Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya
mandiri dan mitra skala kabupaten/kota.163.Pemeliharaan palsan
tingkatPenghapusan palsan skala kabupaten/kota.