Kearifan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Alam

A. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal

dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya

komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme,

tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam,

berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi,

kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi

industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber

daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara

signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. 

Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang

kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak

tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil,

Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki

kekayaan alam hayati atau non hayati yang sangat berlimpah.

Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki

persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia

dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar

setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber

daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan

perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Indonesia,

salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan

nonhayati terbesar di dunia.

 Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya

dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA

tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah

kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak

dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme,

sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA

terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam,

penggunannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus

berkelanjutan. SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang

jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada

proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-

menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai

bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses

yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya

sangat terbatas, minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal

dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun

lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan.

Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini

kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi

berbagai jenis bahan tambang tersebut.

1. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan adalah upaya

sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam

secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di

masa sekarang dan di masa depan. Pengelolaan sumber daya alam

berkelanjutan didasarkan pada dua prinsip yaitu SDA terutama

SDA yang tidak dapat di perbaharui memiliki persediaan yang

terbatas dehingga harus dijaga ketersediaanya dan gunakan

secara bertanggung jawab. Kedua pertambahan penduduk setiap

tahun meningkat maka kebutuhan hidup akan meningkat pula oleh

karena itu potensi sumber daya alam harus mendukung kebutuhan

sekarang dan kebutuhan masa depan. Contoh penerapan

pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan :

1. Mengurangi ekploitasi berlebihan terhadap alam

2. Menggunakan SDA secara efisien

3. Pemanfaatn SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan

4. Pengelolaan barang tambang sebelum di ekspor  aga

memiliki nilai jual yang tinggi dan mengurangi pengunana

barang tambang

5. Pengelolaan SDA berdasarkan prinsip ekofiensi ( prinsip

yang menggunakan SDA dengan biaya yang murah dan

meminimalkan dapak negatif terhadap lingkungan. 

Sumber daya alam dapat dilihat dari 3 kemungkinan pemulihannya

:

1. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable flow

resources)

2. Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (nonrenewable

atau stock resources)

3. Sumber daya alam yang tidak akan habis atau punah

(continous atau inhausetable resources)

I. Pertanian berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan adalah gerakan pertanian

menggunakan prinsip ekologi, studi hubungan antara organisme

dan lingkungannya. Pertanian berkelanjutan telah didefinisikan

sebagai sebuah sistem terintegrasi antara praktek produksi

tanaman dan hewan dalam sebuah lokasi dan dalam jangka panjang

memiliki fungsi sebagai berikut:

Memenuhi kebutuhan pangan dan serat manusia

Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam

berdasarkan kebutuhanekonomi pertanian

Menggunakan sumber daya alam tidak terbarukan secara

sangat efisien

Menggunakan sumber daya yang tersedia di lahan pertanian

secara terintegrasi, dan memanfaatkan pengendalian dan

siklus biologis jika memungkinkan

Meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat secara

keseluruhan

Namun tahap menuju pertanian berkelanjutan seringkali

dipandang sebagai sebuah tahapan dan bukan sebagai akhir.

Beberapa menganggap bahwa pertanian berkelanjutan yang

sebenarnya adalah yang berkelanjutan secara ekonomi yang

dicapai dengan: penggunaan energi yang lebih sedikit, jejak

ekologi yang minimal, barang berkemasan yang lebih sedikit,

pembelian lokal yang meluas dengan rantai pasokan pangan

singkat, bahan pangan terprosesyang lebih sedikit, kebun

komunitas dan kebun rumah yang lebih banyak, dan

sebagainya. Salah satu contoh pertanian berkelanjutan adalah :

a. Pranoto Mongso (Jawa)

Pranoto mongso atau aturan waktu musim digunakan oleh

para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur

dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian.

Berkaitan dengan kearifan tradisional maka pranoto mongso ini

memberikan arahan kepada petani untuk bercocok tanam mengikuti

tanda-tanda alam dalam mongso yang bersangkutan, tidak

memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana prasarana

mendukung seperti misalnya air dan saluran irigasinya. Melalui

perhitungan pranoto mongso maka alam dapat menjaga

keseimbangannya.

Dengan adanya pemanasan global sekarang ini yang juga

mempengaruhi pergeseran musim hujan, tentunya akan

mempengaruhi masa-masa tanam petani. Namun demikian pranoto

mongso ini tetap menjadi arahan petani dalam mempersiapkan

diri untuk mulai bercocok tanam. Berkaitan dengan tantangan

maka pemanasan global juga menjadi tantangan petani dalam

melaksanakan pranoto mongso sebagai suatu kearifan lokal di

Jawa.

b. Nyabuk Gunung.

Nyabuk gunung merupakan cara bercocok tanam dengan

membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara

ini banyak dilakukan di lereng bukit sumbing dan sindoro.

Cara ini merupakan suatu bentuk konservasi lahan dalam

bercocok tanam karena menurut garis kontur. Hal ini berbeda

dengan yang banyak dilakukan di Dieng yang bercocok tanam

dengan membuat teras yang memotong kontur sehingga mempermudah

terjadinya longsor.

   c. Tumpang sari

        Sistem ‘tumpangsari’ adalah praktek penanaman beragam

biji-bijian sebagai bagian dari peladangan berpindah yang

banyak meniru kompleksitas dan keragaman sistem vegetasi

wilayah sub-tropis dan tropis. Model pertanian ini dilakukan

dengan cara menanam beberapa jenis tanaman yang berbeda dalam

suatu areal atau petak tanah secara bersamaan.Pada awalnya,

sistem pertanian ini dianggap ketinggalan zaman dan tidak

sesuai dengan ilmu pertanian modern karena tidak efisien

secara kuantitas dan kualitas hasil yang akan didapatkan.

Akan tetapi terdapat tujuan yang baik dan penting adanya

kearifan lokal ini, yaitu untuk melindungi tanah dari sinar

matahari langsung, mengurangi pemanasan langsung pada

permukaan tanah, menjaga permukaan tanah dari proses erosi,

penggunaan volume tanah secara efisien dan mengurangi

kerentananan tanah dari hama dan serangga perusak. Hal ini

dapat terjadi karena perbedaan kecepatan tumbuh beragam

tanaman tersebut membuat tanah menjadi permanen, di samping

itu juga karena tanahnya selalu ditutupi oleh tanaman tersebut

secara terus menerus serta sistem akar tanaman tersebut yang

bervariasi.

d. Budi Daya Padi Organik

Budi daya padi organik salah satu contoh dari pertanian

berkelanjutan.

II. Pertambangan Berkelanjutan atau Sustainability Mining

Pertambangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan dalam arti yang lebih luas termasuk tambang

minyak, gas alam dan bahkan tambang air tanah.

Wilayah Indonesia dikenal memiliki potensi tambang yang

besar di dunia. Data pada akhir 2008 menunjukkan bahwa sumber

daya batubara mencapai 104.760 juta ton, emas sebesar 4.250

ton, tembaga sebesar 68.960 ribu ton, timah sebesar 650.135

ton dan nikel sebesar 1.878 juta ton (ESDM, 2009). Penerimaan

negara langsung dari subsektor pertambangan umum pada tahun

2009 sekitar Rp51 triliun, yang terdiri atas penerimaan Negara

bukan pajak lebih kurang Rp15 triliun, dan sisanya merupakan

penerimaan negara pajak. Investasi pertambangan tahun 2009

mencapai US$1,8 miliar atau naik sebesar 9,5% dari angka tahun

sebelumnya sebesar US$1,6 miliar (ESDM, 2009).

Sumberdaya mineral mempunyai implikasi yang sangat luas

dalam kehidupan masyarakat karena sumberdaya mineral merupakan

aset yang memberi harapan dalam peningkatan kesejahteraan

rakyat. Oleh karena itu eksploitasi sumberdaya mineral

merupakan kesempatan bagi masyarakat. Dengan demikian industri

pertambangan merupakan industri alternatif yang paling efektif

untuk meningkakan kesejahteraan masyarakat di daerah yang

penduduknya berada dalam kemiskinan struktural.

Di sisi lain industri pertambangan juga merupakan

industri yang menimbulkan berbagai perubahan drastis terhadap

lingkungan sehingga merupakan ancaman terhadap kelestarian

fungsi-fungsi lingkungan dan fungsi-fungsi kehidupan sosial

budaya masyarakat. Potensi-potensi positif sektor pertambangan

sering tidak mampu mengkompensasikan potensi-potensi negatif

ini, sehingga industri pertambangan mempunyai potensi konflik

dengan kepentingan masyarakat (Agenda 21, 2001).

Kegiatan usaha pertambangan memiliki ciri-ciri, yaitu

non-renewable (tidak dapat diperbarui), mempunyai resiko

relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak

lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi

dibandingkan pengusahaan komoditi ekonomi lain pada umumnya.

Karena salah satu cirinya tidak dapat diperbaharui maka

pengusaha pertambangan selalu mencari proven reserves(cadangan

terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi

dan bertambah dengan adanya penemuan (Poerwanto, 2007). 

Hotteling dalam Stiglitz (2007) menawarkan kerangka utuk

menentukan waktu paling tepat mengeluarkan sumber alam dari

perut bumi. Teori ini sebagai basis dari ekstraksi sumberdaya

alam tidak pulih secara optimal. Prinsip model Hotteling

adalah bagaimana mengekstrak sumberdaya mineral secara optimal

dengan kendala stok dan waktu. Implementasi dari teori bagi

pihak perusahaan pertambangan adalah untuk mendapatkan

produksi sumberdaya mineral secara optimal harus mampu

menentukan berbagai faktor produksi yang tepat dengan kendala

waktu dan stok (deposit). Sedangkan bagi pihak pemilik

sumberdaya dalam hal ini, negara harus bersikap mengabaikan

terhadap sumberdaya mineral, apakah akan mengekstrak sekarang

atau pada masa yang akan datang. Jadi sebagai pengambil

kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi

sumberdaya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi

(economic oriented) tetapi juga harus mempertimbangkan secara

integral baik itu dampak lingkungan, sosial, kesiapan

kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat lokal.

Mengingat sifat tidak terbarukan yang terkandung dalam

sumberdaya mineral, maka eksploitasi sumberdaya mineral harus

mampu menciptakan prakondisi dan kemampuan–kemampuan agar

masyarakat dapat melanjutkan pembangunan setelah sumberdaya

mineral habis di eksploitasi. Proses untuk menciptakan

prakondisi dan proses peningkatan kemampuan–kemampuan

masyarakat secara berkelanjutan inilah yang dimaksud sebagai

proses transformasi sosial. Dengan kata lain, penerapan azas

pembangunan manusia berkelanjutan dalam eksploitasi sumberdaya

mineral adalah untuk menciptakan proses transformasi sosial

secara berkelanjutan.

Ada berbagai macam resiko di bidang pertambangan yaitu

resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan

ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi

yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar

yang berhubungan dengan perubahan harga, dan resiko kebijakan

pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga

domestik. Resiko-resiko tersebut berhubungan dengan besaran-

besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi,

harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih

tinggi menuntut pengembalian keuntungan (rate of return) yang

lebih tinggi (Poerwanto, 2007).

Kegiatan pertambangan memiliki sejumlah dampak penting

bagi lingkungan. Rencana kegiatan penambangan dan pengolahan

hasil yang berkaitan langsung dengan dampak yang

ditimbulkannya. Kegiatan tambang terdiri dari tahap pra-

konstruksi, operasi, produksi dan pasca tambang:

Sebagai negara penganut “paham” sumber daya alam untuk

kesejahteraan rakyat, Indonesia cenderung menggunakan prinsip

pembangunan berkelanjutan yaitu mengolah kekayaan sumberdaya

alam dan energi secara bijaksana agar kondisi lingkungan tetap

lestari dan bermutu tinggi. Lingkungan yang lestari,

pembangunan akan tetap berlangsung dari generasi ke generasi,

dan lingkungan yang lestari hanya dapat dilahirkan dari pola

pikir yang memiliki rasa bijak lingkungan yang besar (Naiola,

1996). Usaha pertambangan mineral tidak hanya sekedar

pemenuhan keuntungan (aspek ekonomi) dari pengelolaan sumber

daya mineral, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sosial

dan lingkungan.

Kebutuhan Sosial

Dalam konteks industri pertambangan, misalnya dengan

memberikan kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha bagi

masyarakat kecil melalui pemberian pinjaman modal (peningkatan

sumberdaya kapital), penyediaan berbagai fasilitas yang mampu

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan lain-lain.

Keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin, masyarakat

di perdesaan, wanita dan anak-anak, ataupun kelompok

masyarakat lain yang selama ini diabaikan, perlu dilakukan

sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

sekaligus pemerataan dan pengentasan kemiskinan dapat

terealisasi. Intinya adalah bahwa pemberdayaan masyarakat

adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam

mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kecenderungan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi adalah

tidak memperhitungkan nilai-nilai pemanfaatan sumberdaya yang

tidak memiliki harga, seperti nilai-nilai intrinsik sumberdaya

alam maupun beban sosial masyarakat akibat pemanfaatan

sumberdaya. Tidak adanya penilaian terhadap sumberdaya ini

selanjutnya menimbulkan eksternalitas-eksternalitas tersendiri

(terutama eksternalitas negatif) yang sangat merugikan

masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat harus menanggung

beban/biaya sosial yang timbul dalam setiap pemanfaatan

sumberdaya tanpa sedikitpun diberi “kompensasi”. Beban/biaya

sosial terbesar yang harus ditanggung oleh masyarakat saat ini

maupun masyarakat dimasa yang akan datang adalah penurunan

kualitas kehidupan dan lingkungan, yang tentu saja dalam

jangka panjang tidak menjamin pengelolaan sumberdaya yang

berkelanjutan (tujuan ekosistem dalam pembangunan

berkelanjutan tidak akan tercapai).

Penilaian terhadap sumberdaya-sumberdaya yang dimanfaatkan

(baik nilai ekstrinsik maupun intrinsiknya) sangat diperlukan

untuk menghindari, setidaknya mengurangi, eksternalitas.

Jikalau eksternalitas telah terjadi, maka upaya-upaya

internalisasi berbagai dampak keluar (eksternalitas) harus

dilakukan, misalnya dengan bentuk-bentuk kompensasi. Dengan

demikian, segala aktifitas yang ditujukan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi ataupun efisiensi kapital (tujuan ekonomi)

akan tetap memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan.

Untuk dapat mengelola sumberdaya secara berkelanjutan,

kebijaksanaan lingkungan yang lebih menekankan pada konservasi

dan perlindungan sumberdaya, perlu memperhitungkan mereka yang

masih bergantung kepada sumberdaya tersebut, untuk mendukung

kelangsungan hidupnya. Bila hal ini tidak diperhatikan, akan

memberikan dampak yang buruk terhadap kemiskinan dan

mempengaruhi keberhasilan jangka panjang dalam upaya

konservasi sumberdaya dan lingkungan.

Selain itu, masalah hak kepemilikan merupakan faktor

penentu dalam pemanfaatan sumberdaya yang efisien, merata dan

berkelanjutan. Sumberdaya yang dimiliki oleh umum (tidak jelas

hak kepemilikannya) telah mengarah pada sumberdaya akses

terbuka (open access), dimana dalam keadaan ini, siapapun

dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa sedikitpun

mempunyai insentif untuk memelihara kelestariannya. Pengukuhan

hak-hak kepemilikan akan memperjelas posisi kepemilikan suatu

pihak sehingga pihak tersebut dapat mencapai kelestarian

(upaya konservasi) dan mempertahankan apa yang telah menjadi

miliknya dari intervensi maupun ancaman dari pihak luar.

Kebutuhan Lingkungan

Pengelolaan limbah pertambangan mineral yang telah

dilakukan oleh perusahaan pertambangan masih belum mampu

mengatasi terjadinya degradasi kualitas lingkungan bio-fisik

dan masalah social kemasyarakatan, meskipun beberapa kegiatan

pertambangan telah berorientasi pada industri bersih yang

berwawasan lingkungan. Perubahan lingkungan di sekitar

pertambangan dapat terjadi setiap saat, sehingga manajemen

pengelolaan limbah yang efektif menjadi indikator

keberlanjutan usaha pertambangan mineral.

Sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diharapkan

dapat mencegah dampak pencemaran terhadap daya dukung

lingkungan, perubahan perilaku sosial kemasyarakatan serta

pertumbuhan sektor ekonomi informal yang tidak terkendali.

Untuk itu seyogyanya pengelolaan lingkungan pertambangan

mineral dituangkan dalam suatu kebijakan yang sistematis dan

terarah secara berkelanjutan

III. Industri Berkelanjutan

Era industrialiasi yang saat ini terjadi, membawa

perubahan baru bagi pembangunan ekonomi di berbagai negara,

termasuk di Indonesia. Saat ini, sektor industri merupakan

sektor prioritas yang diharapkan mampu menjadi katalis bagi

pertumbuhan ekonomi, Di Indonesia, kontribusi sektor industri

terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan mencapai

24,3%, lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor

industri juga berperan strategis dalam meningkatkan daya saing

ekonomi, karena sektor ini berperan penting dalam upaya

perluasan lapangan kerja, pemasukan ekonomi, sampai pada

pengurangan tingkat kemiskinan nasional.

Derasnya upaya untuk terus mengembangkan industri

nasional, di sisi lain ternyata membawa dampak negatif

terutama pada sektor lingkungan. Dampak negatif ini karena

sektor industri seringkali menyebabkan pencemaran udara, air,

suara, dan sampah bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kerusakan

lingkungan ini, efek selanjutnya adalah menurunnya kualitas

kehidupan masyarakat karena degradasi di sektor lingkungan

menyebabkan banyak aktivitas menjadi tidak bisa dilakukan.

Apabila kita bercermin ke belakang, beberapa kerusakan

lingkungan terjadi disebabkan oleh buruknya penanganan

terhadap lingkungan yang berasal dari sektor industri Beberapa

kejadian ini diantaranya adalah kasus pencemaran Teluk Buyat

di Sulawesi akibat dari pembuangan limbah tailing, pembuangan

limbah pabrik di Sungai Cikijing selama puluhan tahun, maupun

pencemaran akibat penambangan emas di sepanjang sungai di

Kalimantan.

Dari fakta tersebut, dapat dilihat bahwa pembangunan

industri dan upaya pelestarian lingkungan masih sering dilihat

seperti dua sisi koin yang bertentangan. Padahal apabila mau

disadari, aspek industri dan lingkungan hidup bisa berjalan

secara sinergis maupun sinkronis untuk mencapai suatu tujuan.

Peningkatan kualitas lingkungan, akan sangat membantu sektor

industri dalam membangun daya saingnya, begitu juga

sebaliknya. Sehingga, untuk bisa terus berkelanjutan, industri

harus memasukkan aspek lingkungan hidup ke dalam hitungan atau

analisa pembangunan dan pengembangan industri tersebut. Dari

pemahaman ini,  selanjutnya dikembangkan suatu konsep yang

diterapkan dalam pembangunan industri, yaitu konsep Eco-

Industry atau industri ramah lingkungan yang bisa diartikan

bahwa suatu kegiatan industri harus memperhatikan aspek

lingkungan dalam pengoperasiannya, mulai dari rantai awal

produksinya sampai pada ketika produk tersebut dipasarkan.

Di Indonesia adanya industri ramah lingkungan menjadi

suatu keharusan karena sektor industri masih sering membawa

dampak negatif bagi sektor lingkungan. Sampai saat ini dapat

dilihat bahwa 30% limbah cair yang dibuang ke sungai berasal

dari industri, kemudian emisi yang dihasilkan oleh sektor

industry sebesar 27% dari total emisi nasional. Begitu juga

apabila kita melihat tingginya konsumsi energi yang dilakukan

oleh pihak industri, yaitu sebesar 49,4% dari total konsumsi

energi nasional. Tingginya tingkat konsumsi energi ini akan

membawa dampak yang merugikan baik bagi pelaku industry karena

harus membayar biaya yang mahal untuk energi, maupun bagi

negara yaitu dengan menipisnya cadangan energi. Hal inilah

yang perlu mendapat perhatian serius bagi bangsa ini, yaitu

bagaimana caranya agar sektor industri tersebut melakukan

konservasi energi. Apalagi di tengah ancaman krisis energi

yang terus membayangi, semakin membuat industri di Indonesia

harus bisa mencari cara untuk mengoptimalisasi energi yang

ada.

Dengan penerapan konsep Eco-Industry ini diharapkan juga

bisa membuat industri semakin kompetitif karena industri akan

bisa meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya,

yang akan berpengaruh pada struktur biaya di industri

tersebut. Hal ini nantinya akan mempengaruhi harga produk

industri tersebut menjadi lebih kompetitif, dan daya saing

dapat ditingkatkan.

Penerapan Eco-Industry di Indonesia dapat dilakukan

secara jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk penerapan

jangka pendek, dilakukan melalui penerapan standar lingkungan

khusus yang mengatur industri di Indonesia  mulai dari

regulasi sampai pada pengklasifikasian mengenai industri ramah

lingkungan beserta komponen-komponen untuk menilainya. Hal ini

dilakukan agar penilaian untuk industri ramah lingkungan

benar-benar terstandar.  Selain itu, dari klasifikasi yang

dilakukan kemudian dibuat sistem insentif bagi pelaku industri

yang ramah lingkungan dan disinsentif bagi industri yang

merusak lingkungan. Insentif yang dilakukan misalkan melalui

insentif pemotongan pajak kepada industri yang taat lingkungan

berdasarkan klasifikasi yang sebelumnya dibuat. Hal ini agar

pihak industry bisa lebih terdorong untuk menerapkan prinsip

Eco-Industry. Secara jangka panjang, penerapan prinsip Eco-

Industry dilakukan melalui pengembangan Eco-Industrial Park,

yang merupakan kawasan industri ramah lingkungan. Pengembangan

kawasan ini berdasarkan klasterisasi industri yang ada di

Indonesia agar kawasan tersebut bisa menjadi kawasan yang

kompetitif dengan peningkatan performa ekonomi, maupun dapat

berintegrasi dengan komunitas dan lingkungan sekitarnya.

Berikut kegiatan kearifan lokal di bidang indutri:

    a.    Adanya pembatasan penggunaan hutan di Kalimantan dan

Jawa

    b.    Adanya pelarangan untuk kegiatan industri pada daerah

tertentu

    c.    Adanya pengembangan industri hasil seni suatu daerah

    d.   Adanya pelarangan menggunakan bahan-bahan kimia dalam

mengolah industri

    e.    Pemanfaatan hasil alam dalam pengolahan industry

IV. Pariwisata berkelanjutan

Pariwisata apapun jenis dan namanya, hendaknya dapat

dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan. Menurut United Nation (2002)

prinsip-prinsip tersebut adalah:

Prinsip pertama adalah pembangunan pariwisata harus dapat

dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal , visi

pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide

masyarakat lokal  dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal

. Pengelolaan kepariwisataan yang telah dibangun mestinya

juga melibatkan masyarakat lokal  sehingga masyarakat

lokal  akan merasa memiliki rasa memiliki untuk perduli

terhadap keberlanjutan pariwisata. Masyarakat lokal 

harusnya menjadi pelaku bukan menjadi penonton.

Prinsip kedua adalah menciptakan keseimbangan antara

kebutuhan wisatawan dan masyarakat.  Kepentingan

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tujuan yang

didasarkan atas kerelaan untuk membentuk kualitas

destinasi yang diharapkan oleh wisatawan. Keseimbangan

tersebut akan dapat terwujud jika semua pihak dapat

bekerjasama dalam satu tujuan sebagai sebuah komunitas

yang solid. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat

lokal , pemerintah lokal , industri pariwisata, dan

organisasi kemasyarakat yang tumbuh dan berkembang pada

masyarakat di mana destinasi pariwisata dikembangkan.

Prinsip ketiga adalah pembangunan harus melibatkan para

pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak

akan mendapatkan input yang lebih baik. Pelibatan para

pemangku kepentingan harus dapat menampung pendapat

organisasi kemasyarakatan lokal , melibatkan kelompok

masyarakat miskin, melibatkan kaum perempuan, melibatkan

asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat

yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan.

Prinsip keempat adalah, memberikan kemudahan kepada para

pengusaha lokal  dalam sekala kecil, dan menengah. Program

pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus

mengutamakan penduduk lokal  dan industri yang berkembang

pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja

lokal  sebanyak mungkin.

Prinsip kelima adalah, pariwisata harus dikondisi untuk

tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat

artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada

sector lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah

berkembang saat ini.

Prinsip keenam adalah adanya kerjasama antara masyarakat

lokal  sebagai pencipta atraksi  wisata dengan para

operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun

hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

LOMBOK

Prinsip ketujuh adalah, pembangunan pariwisata harus

mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi

masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang

akan datang.  Adanya anggapan bahwa pembangunan

pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan

dengan  peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah

tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis (Hunter dan

Green, 1995). Wujud hubungan ini adalah konsep tentang

daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen

yang memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat

diterima (Johnson dan Thomas, 1996).

Prinsip kedelapan adalah pariwisata harus bertumbuh dalam

prinsip optimalisasi bukan pada exploitasi. Strategi

manajemen kapasitas akan menjadi pilihan yang terbaik,

walaupun saat ini masih  mengalami kontroversi yang cukup

tajam. Konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya

diakui untuk membatasi dan menjadi kendali atas dimensi-

dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam

berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas,  pada

saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan

keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan

pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait

dengan pengunjung yang semakin meningkat.

Prinsip kesembilan adalah harus ada monitoring dan

evaluasi secara periodic untuk memastikan pembangunan

pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembagunan

berkelanjutan. Mestinya pembagunan pariwisata dapat

diletakkan pada prinsip pengelolaan dengan manajemen

kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata

tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan

kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan

penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur

hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi

dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan

ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan

pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan.

Prinsip kesepuluh adalah harus adalah keterbukaan

terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air

bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya

lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah gunakan

Prinsip kesebelas adalah melakukan program peningkatan

sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan,

dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga

dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja

sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai

dengan bidangnya masing-masing sehingga program

sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat. 

Prinsip keduabelas adalah terwujudnya tiga kualitas yakni

pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup ”quality

of life” masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya

pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha

”quality of opportunity” kepada para penyedia jasa dalam

industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang

terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman

wisatawan ”quality of experience”.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berdasarkan Prisip

Ekoefisiensi 

Prinsip eko-efisiensi adalah bahwa bahan dan energi yang

tidak termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi akan

terbuang menjadi limbah (padat, cair, dan gas) dan menyebabkan

peningkatkannya social cost untuk proses lanjutannya, dengan

meningkatkan efisiensi semakin banyak bahan dan energi yang

termanfaatkan dalam proses produksi sehingga semakin sedikit

yang terbuang. Ditinjau dari aspek ekonomi, peningkatan

efisiensi akan mengurangi bahan baku sebagai faktor produksi

dan energi yang dibutuhkan, sehingga biaya produksi turun dan

berpotensi untuk meningkatkan profit. Sedangkan dari aspek

lingkungan hidup berarti makin sedikit bahan baku dan energi

yang terbuang percuma, sehingga semakin sedikit limbah yang

dihasilkan maka dampak terhadap lingkungan hidup dapat

ditekan. Hal itu dapat diterapkan dalam pemanfaatan Hutan,

Lahan  Pertanian, Tambang, Air, Industri, dan Pemenuhan Sumber

Energi.

a. Sumber Daya Pertanian

Pola tanam merupakan pengaturan lahan pertanian. Pola

tanam adalah pengaturan peggunaan lahan pertanian dalam jangka

waktu tertentu. Pola tanam dibedakan sebagai berikut :

1. Monokultur

Pertanaman tunggal atau monokultur adalah salah satu cara

budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman

pada satu areal. Cara budidaya ini meluas praktiknya sejak

paruh kedua abad ke-20 di dunia serta menjadi penciri

pertanian intensif dan pertanian industrial. Monokultur

menjadikan penggunaan lahan efisien karena memungkinkan

perawatan dan pemanenan secara cepat dengan bantuan mesin

pertanian dan menekan biaya tenaga kerja karena keseragaman

tanaman yang ditanam. Kelemahan utamanya adalah keseragaman

kultivar mempercepat penyebaran organisme pengganggu tanaman

(OPT, seperti hama dan penyakit tanaman).

2. Multikultur

Pertanaman campuran atau polikultur adalah usaha pertanian

yang membudidayakan berbagai jenis tanaman pertanian pada

lahan yang sama. Sistem ini meniru keanekaragaman ekosistem

alami dan menghindari pertanaman tunggal atau monokultur.

Tumpang sari dan wanatani termasuk ke dalam praktek pertanaman

campuran. Polikultur merupakan salah satu prinsip permakultur.

Polikultur membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, namun

memiliki keuntungan lebih dibandingkan monokultur:

Keanekaragaman tanaman pertanian menghindari penularan

penyakit tanaman secara luas seperti yang umum terjadi di

pertanian monokultur. Sebuah studi di China melaporkan bahwa

penanaman beberapa varietas padi dalam satu lahan meningkatkan

hasil dikarenakan turunnya persebaran penyakit, sehingga

pestisida tidak dibutuhkan.Keanekaragaman yang lebih tinggi

menyediakan habitat bagi mikroorganisme tanah dan polinator

yang menguntungkan.

b. Sumber Daya Pertambangan

Pertambangan konvesional memiliki dampak negatif yang

tinggi akibat penggunaan metode pertambangan lama. Jika

melihat data yang menunjukkan besarnya kerusakan lingkungan

yang disebabkan eksplorasi mineral dan minyak bumi, metode

pertambangan baru yang lebih ramah terhadap lingkungan perlu

dikembangkan. Oleh sebab itu, prinsip ekoefisiensi dapat

diterapkan pada sektor pertambangan.

Pertambangan yang menggunakan prinsip ekoefisiensi

menggunakan perencanaan terpadu untuk mengurangi dampak

negatif pada lingkungan.Selain itu, proses rehabilitasi suatu

lahan postmining harus dapat segera mengembalikan daya dukung

ekologi pada makhluk hidup. Keselarasan lingkungan dengan

proses pertambangan akan menjaga kesimbangan ekosistem alam

sekitar.

c. Sumber Daya Industri

Industri merupakan sektor ekonomi yang sangat penting bagi

pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Namun , dampak pencemaran industri sangat buruk bagi

lingkungan. Polusi udara dan air menjadi hal yang menakutkan

baik bagi makhluk hidup maupun masyarakat sekitar. Prinsip

ekoefisiensi dapat manjadi solusi bagi perkembangan industri

tanpa harus mengorbankan kelestarian alam

Industri yang ditata dengan dukungan berbagai ahli dapat

mengurangi dampak pencemaran lingkungan secara signifikan.

Tata letak dan insentif ekonomi yang menarik investor dapat

menumbuhkan pusat- pusat industri yang maju dan terkendali.

Pusat industri tersebut dibangun pada lahan yang jauh dari

populasi penduduk dan memiliki sistem pembuangan yang modern.

d. Sumber Daya Pariwisata

Pariwisata dapat dikembangkan beriringan dengan pelestarian

lingkungan. Pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat

diwujudkan dengan mengolah dan mengembangkan potensi alam

seperti danau, gunung, laut, lembah, dan hutan. 

o Agrowisata

Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan

penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo

dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Agrowisata memiliki beragam variasi, seperti labirin jagung,

wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran

di atas laut. Agrowisata merupakan salah satu potensi dalam

pengembangan industri wisata di seluruh dunia.

Di Indonesia, daya tarik wisata sebagian besar masih berupa

wisata bahari dan wisata budaya, sedangkan wisata berbasis

perkebunan masih belum berkembang pesat karena kepemilikannya

masih belum banyak. Contoh agrowisata di Indonesia terdapat di

Cinangneng, Tenjolaya, Bogor berupa pembudidayaan sayur dan

buah, wisata kebun salak di Sleman, Yogyakarta, dan wisata

perkebunan teh di Puncak, Bogor. 

o Ekowisata

Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan

pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan

aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya

ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan

pendidikan.

Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif

pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini

bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli

lingkungan tapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan

pelaku bisnis pariwisata itu sendiri 

Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya

lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat

setempat dan persaingan bisnis yang mulai mengancam

lingkungan, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.ada mulanya

ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek

wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan. Proses

kunjungan yang sebelumnya memanjakan wisatawan namun

memberikan dampak negatif kepada lingkungan mulai dikurangi.

Ekowisata dapat dilakukan pada tempat tempat berikut :        

a. Cagar Alam 

Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena

keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan

ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan

perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh kawasan yang

dijadikan cagar alam di Indonesia adalah Cagar Alam Pananjung

Pangandaran di Jawa Barat, Cagar Alam Nusakambangan Barat dan

Cagar Alam Nusakambangan Timur di Jawa Tengah.        

b. Marga Satwa

Suaka margasatwa (Suaka: perlindungan; Marga: turunan;

satwa: hewan) adalah Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai

suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi

ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan

kebanggaan nasional.

Pelestarian dapat dilakukan secara sengaja atau alami untuk

menjaga kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Adanya taman

nasional dan cagar alam menjadi media dan sarana bagi

pelestarian serta perlindungan jenis flora dan fauna khas di

Indonesia. Melalui adanya upaya konservasi diharapkan

keberadaan flora dan fauna tersebut tetap terjaga dari ambang

kepunahan sehingga kelestarian keanekaragaman hayati flora dan

fauna Indonesia tetap terjaga pada masa yang akan datang.

c. Taman Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional

didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Saat ini terdapat 50 Taman Nasional di Indonesia, yang

pengelolaannya di bawah Kementerian Kehutanan Republik

Indonesia. Enam diantaranya, nal Gunung Leuser di Sumatera

Utara dan Aceh, Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi dan

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, juga di

termaksud Situs Warisan Dunia UNESCO yang tergabung sebagai

Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera.

d. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk

tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan

alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi

kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan

dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang

budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Adapun kriteria

yang ditetapkan sebagai penunjukkan kawasan Taman hutan raya,

adalah sebagai berikut :

Merupakan kawasan yang memiliki suatu ciri khas

tersendiri, baik asli maupun buatan. Yang mana bisa

terdapat pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh

ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah.

Memiliki keindahan alam dan atau mempunyai gejala alam,

misalnyanya ada terdapat sumber air panas bumi.

Mempunyai luas yang memungkinkan untuk pembangunan

koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan

ataupun bukan asli.

Kawasan Taman hutan raya dikelola oleh pemerintah, dalam

hal ini di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kehutanan

R.I dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman

hayati dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan

taman hutan raya dikelola berdasarkan satu rencana

pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek

ekologi, teknis, ekonomis dan sosial.

e. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam adalah Hutan Wisata yang memiliki kekayaan

alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun

keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Taman

Wisata Alam Linggarjati adalah salah satu objek wisata alam di

Kabupaten Kuningan. Linggarjati adalah salah satu tempat titik

awal pendakian ke Gunung Ciremai. Kawasan hutan Linggarjati

seluas 11,51 Ha. Ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

53/Kpts/Um/2/1975 tanggal 17-2-1975.

Kawasan ini merupakan bagian yang terpisah dari kawasan

hutan lindung Gunung Ciremai yang ditetapkan sejak tahun 1924

oleh pemerintah Belanda. Taman Wisata Alam Linggarjati

terletak di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten

Kuningan,secara astronomis terletak di antara 6 derajat 47°’ –

6 derajat 58° LS dan 108 derajat 30° – 108 derajat 30° BT. Di

samping panorama alam yang indah Taman Wisata Alam Linggarjati

memiliki hawa yang sejuk dan segar. Tidak jauh dari lokasi TWA

ini juga terdapat bangunan yang bernilai sejarah, yaitu gedung

tempat berlangsungnya perjanjian Linggarjati antara Pemerintah

Indonesia dengan Pemerintah Belanda yang mempunyai daya tarik

tersendiri.

B.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL) dalam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pengertian dan Tujuan Amdal

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari

kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak

terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan

minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dan ketersediaan atau

sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan

kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi

pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Untuk menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan

oleh exploitasi sumberdaya pada proses pembangunan

berkelanjutan, maka pembangunan dilaksanakan berdasarkan pada

sistem analisis mengenai dampak lingkungan yang disingkat

AMDAL.

AMDAL menurut PP No.27 Tahun 1999 adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu

proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan

dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana

kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah

dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal

perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan

bagi pembuat keputusan. Peraturan tentang kewajiban membuat

AMDAL diatur dalam peraturan berikut:

1. UU No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis

Mengenai Dampak    Lingkungan;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994

tentang Badan  Pengendalian Dampak Lingkungan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996

tentang Pedoman  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Daerah.

Berikut ini 4 hal yang tercakup dalam studi AMDAL.

1. Penyajian informasi lingkungan (PIL) dan analisis dampak

lingkungan (Amdal) untuk studi bagi kegiatan yang

direncanakan

2. Penyajian evaluasi lingkungan (PEL) dan studi evaluasi

lingkungan (SEL) bagi studi untuk kegiatan yang telah

berjalan

3. Rencana kelola lingkungan (RKL), studi yang merencanakan

pengelolaan dampak kegiatan kepada lingkungannya.

4. Rencana pemantauan lingkungan (RPL), studi pemantauan

pengelolaan lingkungan.

5. Kerangka Acuan (KA), kerangka acuan yang memberikan dasar

arahan pelaksanaan SEL atau AMDAL dengan merinci hal-hal

yang perlu dilaksanakan dan bersifat khusus untuk

kegiatan yang telah berjalan atau sedang direncanakan.

Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan AMDAL yaitu :

1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah.

2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan

lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan

pemantau lingkungan hidup.

4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang

ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

5. Memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif

6. Digunakan untuk mengambil keputusan tentang

penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan.

Komponen-Komponen AMDAL

AMDAL terdiri atas lima komponen, yaitu sebagai berikut.

a. Studi Pra-Proyek

Studi pra-proyek dilakukan guna mengukur dan

memperkirakan perubahan keadaan lingkungan. Pengukuran

ini dilakukan bedasarkan pada data baik data fisik,

kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya.

b. Laporan Penilaian

Laporan penilaian adalah laporan yang disusun dari hasil

studi pra-proyek yang berupa kemungkinan yang akan

terjadi jika proyek tersebut berjalan.

c. Pembuatan Keputusan

Proses pembuatan keputusan berdasarkan pada laporan

penilaian serta hasil prediksi pengaruh proyek terhadap

lingkungan kelak. Namun kenyataan dalam pengambilan

keputusan ini sangat dipengaruhi oleh nuansa politik.

d. Persetujuan Proyek

Persetujuan proyek mengandung rekomendasi dari hasil

analisis interaksi antara proyek dengan lingkungan,

contohnya adalah proyek dapat disetujui dengan

rekomendasi akan dilakukannya usaha-usaha untuk

memperkecil pengaruh negatif terhadap lingkungan.

e. Pemantauan Proyek

Pemantauan proyek dilakukan dalam kurun waktu 2-3 tahun,

untuk memantau sudahkah proyek tersebut berjalan sesuai

dengan yang direkomendasikan dan disetujui proyek.

Pihak - pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

a. Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai

dokumen AMDAL.

b. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab

atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan

dilaksanakan, dan

c. Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang

terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses

AMDAL.

Pendekatan Studi Amdal

Ada 4 macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan AMDAL kegiatan tunggal

Diperuntukkan bagi satu jenis usaha di bawah satu

instansi yang membidangi usaha tersebut. Contohnya

pembangunan jalan tol, PLTU, lapangan golf, masjid agung,

rumah sakit, sekolah, dll.

2. Pendekatan AMDAL kegiatan terpadu atau multisektor

Diperuntukkan bagi jenis usaha  yang memilki sistem

terpadu dan melibatkan lebih dari satu instansi yang

membidangi usaha tersebut. Contohnya pembangunan hutan

tanaman industri, industri  pulp, permukiman terpadu,

dll.

3. Pendekatan AMDAL kegiatan dalam kawasan

Diperuntukkan bagi jenis usaha yang berkokasi di dalam

suatu kawasan zona pengembangan wilayah pada satu

hamparan ekosistem. Contohnya pembangunan kawasan

industri, kawasan pariwisata, dll.

4. Pendekatan AMDAL kegiatan regional

Diperuntukkan bagi jenis usaha yang saling terkait dan

merupakan kewenangan lebih dari satu instansi, wilayah

administratif, dan hamparan ekosistem. Contohnya

pembukaan dan pengelolaan gambut sejuta hektar, reklamasi

pantai utara Jawa melibatkan provinsi Jakarta dan Banten.

Langkah-langkah Prosedur Analisis Mengenai  Dampak

Lingkungan (AMDAL)

1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Penapisan bertujuan untuk memilih rencana pembangunan

mana yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai

dampak lingkungan. Langkah ini sangat penting untuk

pemrakarsa untuk dapatmengetahui sedini mungkin apakah

proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenaan dengan

rencana anggaran dan waktu. Di Indonesia penapisan

dilakukan dengan daftar positif seperti ditentukan dalam

keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Kepmen-11/MENLH/4/1994.

2. Pelingkupan

Pelingkupan (scoping) ialah penentuan ruang lingkup studi

ANDAL, yaitu bagian AMDAL yang terdiri atas identifikasi,

prakiraan dan evaluasi dampak. Pelingkupan ANDAL

nampaknya adalah suatu hal yang lumrah yang tidak perlu

dibicarakan. Untuk dapat melakukan pelingkupan haruslah

dilakukan identifikasi dampak. Pada tahap pertama

diusahakan untuk mengidentifikasi dampak selengkapnya.

Dari semua dampak yang teridentifikasi ini kemudian

ditentukan dampak mana yang penting. Dampak penting

inilah yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup studi

ANDAL, sedangkan dampak yang tidak penting dikeluarkan.

3. Kerangka Acuan

Kerangka acuan ialah uraian tugas yang harus dilakukan

dalam studi ANDAL. Kerangka acuan dijabarkan dari

pelingkupan sehingga KA memuat tugas-tugas yang releven

dengan dampak penting. Dengan KA yang demikian itu studi

ANDAL menjadi terfokus pada dampak penting. Karena KA

didasarkan pada pelingkupan dan pelingkupan mengharuskan

adanya identifikasi dampak penting maka pemrakarsa

haruslah mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi

dampak penting itu, baik sendiri ataupun dengan bantuan

konsultan

4. ANDAL

Di dalam studi ANDAL hanya diprakirakan dan dievaluasi

dampak penting yang teridentifikasi dalam pelingkupan dan

tertera dalam KA sehingga penelitian ANDAL terfokus pada

dampak penting saja. Dampak yang tidak penting diabaikan.

Dengan penelitian yang terfokus perhitungan untuk

memprakirakan besarnya dan pentingnya dampak juga menjadi

terbatas. Besarnya dampak haruslah diprakirakan dengan

menggunakan metode yang sesuai dalam bidang yang

bersangkutan. Metode itu mungkin telah ada, tetapi

mungkin juga harus dikembangkan atau dimodifikasi dari

metode yang ada. Dalam hal ini diperlukan pakar yang

menguasai bidang yang diliput dalam AMDAL tertentu.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan

Lingkungan

Dalam pengelolaan lingkungan pemantauan merupakan

komponen yang esensial. diperlukan sebagai sarana untuk

memeriksa apakah persyaratan lingkungan dipatuhi dalam

pelaksanaan proyek. Informasi yang didapatkan dari

pemantauan juga berguna sebagai peringatan dini, baik

dalam arti positif maupun negatif, tentang perubahan

lingkungan yang mendekati atau melampaui nilai ambang

batas serta tindakan apa yang perlu diambil. Juga untuk

mengetahui apakah prakiraan yang dibuat dalam ANDAL,

sesuai dengan dampak yang terjadi. Karena itu pemantauan

sering juga disebut post-audit dan berguna sebagai masukan

untuk memperbaiki ANDAL di kemudian hari dan untuk

perbaikan kebijaksanaan lingkungan.

6. Pelaporan

Pada akhirnya setelah semua pekerjaan itu selesai

ditulislah hasil penelitian dalam laporan. Pada umumnya

laporan terdiri atas tiga bagian, yaitu ringkasan

eksekutif, laporan utama, dan lampiran. Pembagian dalam

tiga bagian mempunyai maksud untuk dapat mencapai dua

sasaran kelompok pembaca. Sasaran pertama adalah para

pengambil keputusan pada pihak pemrakarsa (direktur dan

direktur utama) maupun pemerintah (direktur, direktur

jenderal, dan menteri) yang berkepentingan dengan proyek

tersebut.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(KA-ANDAL

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk

dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang

menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut

layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu

direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.

MANFAAT AMDAL

Manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu

usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan.

Layak secara lingkungan berarti kegiatan tersebut sesuai

dengan peruntukkannya sehingga dampak yang ditimbulkan dapat

ditekan.

a. Manfaat AMDAL khususnya bagi pemerintah

1) Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2) Menghindari konflik dengan masyarakat.

3) Menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

4) Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan

lingkungan hidup.

b. Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa,

1) Menjamin keberlangsungan usaha.

2) Menjadi referensi dalam peminjaman kredit.

3) Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.

4) Sebagai bukti ketaatan hukum.

c. Manfaat AMDAL bagi masyarakat

1) Mengetahui sejak dini dampak dari suatu kegiatan.

2) Melaksanakan kontrol.

3) Terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

C. Sertifikat Ekolabel dalam Pengendalian Lingkungan

Pengertian EKOLABEL

Ekolabel merupakan salah satu sarana penyampaian

informasi yang akurat, ‘verifiable’ dan tidak menyesatkan

kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk

(barangatau jasa), komponen atau kemasannya.

Pemberian informasi tersebut pada umumnya bertujuan untuk

mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan di

pasar yang juga mendorong perbaikan lingkungansecara

berkelanjutan. Ekolabel dapat berupa simbol, label atau

pernyataan yang diterakan pada produk atau  kemasan produk,

atau pada informasi produk, buletin teknis, iklan, publikasi,

pemasaran, media internet. Selain itu, informasi yang

disampaikan dapat pula lebih lengkap dan mengandung informasi

kuantitatif untuk aspek lingkungan tertentu yang terkait

dengan produk tersebut. Ekolabel dapat dibuat oleh produsen,

importir, distributor, pengusaha ‘retail’atau pihak manapun

yang mungkin memperoleh manfaat dari hal tersebut.

Tujuan dan Manfaat Ekolabel

Ekolabel dapat dimanfaatkan untuk mendorong konsumen agar

memilih produk-produk yang memberikan dampak lingkungan yang

lebih kecil dibandingkan  produk lain yang sejenis. Penerapan

ekolabel oleh para pelaku usaha dapat mendorong  inovasi

industri yang berwawasan lingkungan. Selain itu, ekolabel

dapat memberikan citra yang positif bagi ‘brand’ produk maupun

perusahaan yang memproduksi dan/atau mengedarkannya di pasar,

yang sekaligus menjadi investasi bagi peningkatan daya saing

di pasar.

Bagi konsumen, manfaat dari  penerapan ekolabel adalah

konsumen dapat memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan

dari produk yang akandibeli/digunakannya. Karena kepentingan

tersebut, konsumenjuga memiliki kesempatan untuk berperan

serta dalam penerapan ekolabel dengan memberikan masukan dalam

pemilihan kategori produk dan kriteria ekolabel. Penyediaan

ekolabel bagi konsumen juga akan meningkatkan kepedulian dan

kesadaran konsumen bahwa pengambilan keputusan dalam pemilihan

produk tidak perlu hanya ditentukan oleh harga dan mutu saja,

namun juga oleh faktor pertimbangan lingkungan.

Ukuran keberhasilan ekolabeldapat dilihat dari adanya

perbaikan kualitas lingkungan yang dapat dikaitkan langsung

dengan produksi maupun produk yang telah mendapat ekolabel.

Selain itu, tingkat peran serta dari kalangan pelaku usaha

dalam menerapkan ekolabel juga menjadi indikator penting

keberhasilan ekolabel

Prinsip –Prinsip Ekolabel

Produk yang diberi ekolabel selayaknya adalah produk yang

dalam daur hidupnya mulai dari pengadaan bahan baku, proses

produksi, pendistribusian, penggunaan, dan pembuangan setelah

penggunaan,memberi dampak lingkungan relatif lebih kecil

dibandingkan produk lain yangsejenis. Ekolabel akan memberikan

informasi kepada konsumen mengenai dampak lingkungan yang ada

dalam suatu produk tertentu yang membedakannya dengan

produklain yang sejenis.

Lembaga Ekolabel Indonesia ( LEI )

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) adalah organisasi non-

profit yang mengembangkan sistem sertifikasi hutan untuk

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk menjaga

betul kredibilitas hasil sertifikasi maka proses sertifikasi

LEI dibagi menjadi 5 tahapan, yang memisahkan antara proses

pengambilan data dengan proses pengambilan keputusan. Di

setiap proses yang krusial selalu melibatkan stakeholder di

dalamnya.

Tahap 1: Mengirimkan aplikasi sertifikasi

Pengiriman aplikasi sertifikasi kepada Lembaga

Sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh LEI.

Tahap 2: Pra-penilaian lapangan.

Penilaian atas dokumen pengusahaan hutan, pelingkupan

lapangan, dan rekomendasi dari panel pakar untuk

meneruskan atau menghentikan proses sertifikasi.

Rekomendasi untuk meneruskan dapat berupa rekomendasi

untuk menempuh proses sertifikasi bertahap atau langsung

ke tahap penilaian lapangan.

Tahap 3: Penilaian Lapangan dan Masukan Publik.

Lembaga Sertifikasi melakukan penilaian lapangan dan

memfasilitasi masukan publik sebagai bahan pertimbangan

pengambilan keputusan bagi panel pakar.

Tahap 4: Evaluasi Kinerja dan Pengambilan Keputusan

Sertifikasi

Panel Pakar mengevaluasi kinerja unit pengelola hutan

berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, laporan penilaian

lapangan, dan masukan dari publik. Panel Pakar merumuskan

rekomendasi atas evaluasi kinerja unit pengelola hutan.

Tahap 5: Keputusan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi menetapkan keputusan sertifikasi

untuk diumumkan kepada publik. Lembaga Sertifikasi juga

menetapkan periode penilikan atas unit pengelola hutan

yang bersangkutan.

Jika ada keberatan ataupun claim atas keputusan

sertifikasi, keberatan dapat diajukan kepada Lembaga

Sertifikasi. Penilaian unit manajemen dalam sistem sertifikasi

LEI -berupa kegiatan audit., pemeriksaan lapangan, konsultasi

publik, dan seluruh proses sertifikasi- dilakukan oleh Lembaga

Sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari LEI. 

Artinya Lembaga Sertifikasi tersebut telah memiliki kompetensi

yang tepat untuk melakukan sertifikasi pengelolaan hutan

lestari menggunakan sistem sertifikasi LEI. Lembaga

Sertifikasi LEI yang telah mendapatkan akreditasi dari LEI

adalah:

1. PT. TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya, 10th floor

JL HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2

Jakarta 12950, INDONESIA

Telp. 021-57944579

Contact Person: Muhammad Bashcarul Asana

E-mail : [email protected]

Website:  www.tuv.com/id

2. PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)

Contact Person : Haris Wicaksono

Graha Sucofindo 4 th Floor

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780

Tel. 021-7983666, Fax 021-7983888

E-mail : [email protected]; [email protected]

Website : www.sucofindo.co.id 

3. PT. Mutuagung Lestari

Contat Person : Taufik Margani

Jl. Raya Bogor No. 19 Km 35,5, Cimanggis Jakarta 16953

Indonesia

Tel. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

E-mail : [email protected]

Website : www.mutucertification.com

4. PT. SGS Indonesia

Cilandak Commercial Estate # 108C

Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560

Tel. (021) 7818111

Website: www.sgs.com

Lingkup peran Lembaga Sertifikasi LEI adalah :

a. Menerima aplikasi sertifikasi dari unit manajemen.

b. Memfasilitasi proses sertifikasi di lapangan sampai

pengambilan keputusan sertifikasi, mulai dari aplikasi,

penilaian di lapangan serta penilikan (surveillance).

c. Memfasilitasi penanganan keberatan atas keputusan

sertifikasi.

d. Menyediakan informasi yang relevan dan aksesnya bagi

publik berkaitan dengan  sertifikasi yang dilakukan oleh

Lembaga Sertifikasi.

e. Mempromosikan sistem sertifikasi LEI.

f. Menjelaskan sistem sertifikasi LEI kepada unit manajemen

yang disertifikasi.

Lembaga Verifikasi Ekolabel (Swadeklarasi)  

Bertepatan dengan pembukaan Pekan Linkungan Indonesia

(PLI) 2010 pada tanggal 3 juni 2010, Kementerian Lingkungan

Hidup (KLH) meluncurkan logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia.

Dalam sambutannya Menteri Negara Lingkungan Hidup menyatakan

bahwa: "perluncuran logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

sejalan dengan berkembangnya tuntutan “green consumerism” yang

mendorong peningkatan iklim usaha yang ramah lingkungan,

kondusif serta mengutamakan prinsip produksi bersih atau eko-

efisiensi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup."

Selain mengembangkan pelabelan lingkungan multi kriteria

(ekolabel tipe I), saat ini KLH sedang mengembangkan pelabelan

lingkungan untuk klaim lingkungan swadeklarasi (ekolabel tipe

II) dengan menggunakan logo yang ditetapkan oleh KLH. Label

atau logo ekolabel swadeklarasi yang ditetapkan oleh KLH

merupakan alternatif klaim lingkungan swadeklarasi yang akan

digunakan pada produknya.

Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia telah dipatenkan di

Dirjen HAKI dan menjadi hak milik KLH, sehingga jika ingin

menggunakan logo tersebut harus mendapatkan izin dari KLH.

Proses pengajuan izin penggunaan logo tesebut dilakukan oleh

pemohon (produsen, importir, distributor,  pengecer (retail)

perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang

memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan hukum dan peraturan

yang berlaku di Indonesia) setelah dilakukan verifikasi

terhadap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga yang

independen.

Selain itu sehubungan dengan meningkatnya kesadaran

produsen dan konsumen dalam memproduksi dan mengkonsumsi

produk yang mempertimbangkan aspek lingkungan, maka timbul

inisiatif berbagai pihak  untuk menerapkan ekolabel tipe 2 :

klaim lingkungan swadeklarasi pada produk yang dihasilkan dan

dikonsumsi. Untuk mengakomodir inisiatif tersebut dalam rangka

memberikan acuan agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam

pelaksanaannya, KLH menyusun  Pedoman Klaim Lingkungan

Swadeklarasi dengan tujuan untuk menyediakan pedoman sebagai

acuan dalam melakukan klaim aspek lingkungan swadeklarasi.

(THAU).

Tipe – Tipe Ekolabel

Dalam prakteknya, secara garis besar ekolabel terdiri dari

tigatipe berikut:

Ekolabel tipe 1 : voluntary, multiple criteria based

practitioner programs

Jenis ekolabel yang banyak digunakan di dunia sampai saat

ini adalah ekolabel tipe 1 yang dilaksanakan oleh pihak

ketiga yang independen. Kriteria pemberian ekolabel pada

umumnya bersifat multi-kriteria, berdasarkan pertimbangan

pada dampak lingkungan yang terjadi sepanjang daur hidup

produk. Setelah melalui proses evaluasi oleh badan

pelaksana ekolabel tipe 1, maka pemohon diberi lisensi

untuk mencantumkan logo ekolabel tertentu pada produk

atau kemasan produknya. Keikutsertaan para pelaku usaha

dalam penerapan ekolabel tipe 1 bersifatsukarela. Secara

umum, ekolabel tipe 1 terdiri dari beberapa tahap sebagai

berikut:

o Pemilihan kategori produk dan jasa

o Pengembangan dan penetapan kriteria ekolabel

o Penyiapan mekanisme dan sarana sertifikasi, termasuk

pengujian, verifikasi dan

evaluasi serta pemberian lisensipenggunaan logo

ekolabel

Ekolabel tipe 2 : self declaration environmental claims

Ekolabel tipe 2 merupakan pernyataan atau klaim

lingkungan yang dibuat sendiri oleh produsen/pelaku usaha

yang bersangkutan. Ekolabel tipe 2 dapat berupa simbol,

label atau pernyataan yang dicantumkan pada produk atau

kemasan produk, atau pada informasi produk, buletin

teknis, iklan, publikasi, pemasaran, media internet, dll.

Contoh pernyataan atau klaim tersebut adalah

‘recyclable’, ‘recycled material’, ‘biodegradable’, ‘CFC-

free’, dll. Keabsahan ekolabel tipe 2 sangat dipengaruhi

oleh:

o Metodologi evaluasi yang jelas, transparan, ilmiah,

danterdokumentasi

o Verifikasi yang memadai

Ekolabel tipe 3 : quantified product information label

Ekolabel tipe 3 berbasis pada multi-kriteria seperti pada

ekolabel tipe 1, namun informasi rinci mengenai nilai

pencapaian pada masing-masing item kriteria disajikan

secara kuantitatif dalam label. Evaluasi pencapaian pada

masing-masing item kriteria tersebut didasarkan pada

suatu studi kajian daur hidup produk. Dengan penyajian

informasi tersebut, konsumen diharapkan dapat

membandingkan kinerja lingkungan oleh berbagai produk

berdasarkan informasi pada label dan selanjutnya memilih

produk berdasarkan item kriteria yang dirasakan penting

oleh masing-masing konsumen.

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

KAN menawarkan pelayanan akreditasi  untuk lembaga

sertifikasi ekolabel didasarkan pada Pedoman KAN 801-2004:

Persyaratan Umum untuk Lembaga sertifikasi ekolabel

(selanjutnya disebut LS Ekolabel (LSE)). Skema sertifikasi

ekolabel adalah alat yang efektif untuk menjaga keamanan

fungsi lingkungan hidup, kepentingan sosial dan meningkatkan

efisiensi serta daya saing. Oleh karena itu, sinergi dalam

pengelolaan dampak yang telah sesuai dengan siklus produk

dapat dicapai. Di samping itu sertifikasi ini juga diharapkan

untuk mendorong permintaan atas produk-produk ramah

lingkungan.

Sertifikasi ekolabel dikembangkan dengan mengacu ISO

14024, ketentuan hukum yang berlaku UU No 2 tahun 1997 tentang

pengelolaan lingkungan hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan konsumen, baku mutu lingkungan, konvensi

intemasional dan standar terkait serta dokumen terkait

lainnya. Logo dan skema ekolabel telah diluncurkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan KAN bersamaan dengan  hari

lingkungan internasional tanggal 5 Juni 2004 di Jakarta.

Potensi Ekolabel dan Hambatan dalam dunia perdagangan

Banyak pihak menyadari bahwa ekolabel berpotensi menjadi

‘non-tariff trade barriers’ apabila tidak ada pedoman yang

disepakati secara internasional. Berbagai organisasi

internasional telah membahas isu ini, termasuk UNEP, WTO,

UNCTAD, OECD, UNIDO, dan ISO. Di Indonesia dalam beberapa

tahun terakhir ini telah muncul berbagai permasalahan dalam

perdagangan internasional yang dikaitkan dengan ekolabel.

Sebagai contoh: embargo kopi Lampung di Eropa karena isu

penanaman kopidi kawasan hutan lindung, pelarangan impor ikan

tuna dari Indonesia oleh Amerika Serikat karena isu konservasi

penyu, persyaratan ‘oekotex 100’ oleh para pembeli di Eropa

untuk produk tekstil, dll.

Sebagai salah satu upaya untuk menghindari penggunaan

ekolabel sebagai hambatan dalam perdagangan secara tidak

bertanggung jawab, ISO mengembangkan satu seri standar

internasional untuk ekolabel, yang menjadi bagian dari standar

ISO seri 14000 untuk Manajemen Lingkungan. Pada saat ini,

standar ISO untuk ekolabel meliputi:

o ISO 14020: Prinsip Umum Ekolabel

o ISO 14021: Ekolabel Tipe 2

o ISO 14024: Ekolabel Tipe 1

o ISO/TR 15025: Ekolabel Tipe 3