Keamanan Insani Denpasar - repositori.unud.ac.id · ancaman juga memberi dampak bagi perkembangan konsep human security . ... konflik global, ... hingga intervensi kemanusiaan di

1

LAPORAN PENELITIAN

STUDI DESKRIPTIF STATUS KEAMANAN INSANI

(HUMAN SECURITY) DI KOTA DENPASAR

PENELITI

Idin Fasisaka, S.IP, M.A.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2015

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemunculan konsep keamanan insani (human security) merupakan implikasi dari

perluasan makna keamanan paska-Perang Dingin. Dalam penakrifannya, konsep keamanan

kini lebih dititikberatkan pada keamanan komprehensif dan lebih bersifat multidimensi dengan

aktor/objek keamanan itu tidak lagi semata-mata bersandar pada keamanan negara (state-

sentris) tapi juga meliputi keamanan manusia (people-centric). Di sisi lain, perubahan tipologi

ancaman juga memberi dampak bagi perkembangan konsep human security. Ancaman yang

dahulu bersifat tradisional dan kental dengan unsur-unsur militer secara perlahan mengalami

perluasan menjadi ancaman non-tradisional yang mencakup isu terorisme, human trafficking,

kekurangan pangan, degradasi lingkungan dan lain sebagainya. Beberapa contoh ancaman

non-tradisonal tersebut kemudian terbukti memiliki implikasi, baik langsung maupun tak

langsung, terh adap kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup manusia.

Konsep keamanan insani (human security) lahir sebagai titik tengah antara dilema

dan perdebatan terkait keamanan dan pembangunan. Secara umum, keamanan insani dapat

diartikan sebagai pemenuhan keamanan bagi individu dan komunitas dalam hal jasmani,

mental dan spiritual baik dalam konteks lokal maupun global (HumanSecurityIndex.org,

2011). Adalah United Nations Development Program (UNDP) yang pertama kali

memunculkan 7 (tujuh) dimensi/bidang1 yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan

individu, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi indikator untuk menilai

aman/tidaknya seorang individu terhadap ancaman lokal, nasional maupun global.

1 Tujuh dimensi ancaman bagi keamanan insani menurut versi UNDP adalah: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security dan political security

3

Dalam memaknai konsep keamanan insani ini, beberapa negara di dunia seperti

Jepang, Kanada, dan Norwegia mulai memasukkan konsep keamanan insani dalam formulasi

dan implementasi kebijakan mereka, khususnya dalam kebijakan luar negeri mereka.

Indonesia sendiri tengah berupaya untuk menginklusi konsep keamanan insani dalam

kebijakan keamanan yakni dengan memasukkan keamanan insani dalam Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Keamanan Nasional (Kamnas), yang sayangnya hingga sekarang

belum disahkan karena masih dalam proses tarik-ulur antara pihak legislatif dan eksekutif.

Salah satu kritikan utama terkait dimasukkannya keamanan insani dalam RUU Kamnas adalah

adanya kekhawatiran bahwa untuk menegakkan keamanan insani ini, pihak militer dapat

kembali masuk hingga ke ranah sipil sehingga bukan menyelesaikan masalah namun justru

menciptakan masalah baru dalam sistem perpolitikan (Tribun Pontianak, 2011). Masih adanya

perdebatan terkait implementasi konsep keamanan insani di Indonesia menunjukkan masih

perlunya banyak studi yang harus dilakukan terkait implementasi konsep ini di Indonesia.

Selain dari sisi praktis, dari sisi teoritis juga telah muncul berbagai upaya untuk

membuat keamanan insani menjadi lebih aplikatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

dengan memunculkan instrumen untuk mengukur tingkat keamanan ataupun ketidakamanan

insani dari suatu negara ataupun kawasan (region) agar dapat dilakukan tindakan intervensi

yang tepat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengukur keamanan insani antara lain

Human Security Report Project dari Simon Fraser University (Kanada) dan Human Security

Index yang dilakukan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific

(UNESCAP).

Kedua instrumen ini memiliki beberapa persamaan namun juga perbedaan

mendasar. Sebagai contoh, Human Security Index menggunakan 3 komponen utama yakni

4

Economic Fabric Index yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator, Environmental Fabric Index yang

mencakup 4 (empat) indikator dan Social Fabric Index yang terbagi lagi ke dalam enam

variabel yakni Education & Information Empowerment, Diversity, Peacefulness, Food

Security, Health dan Governance dengan total 22 indikator (www.HumanSecurityIndex.org).

Di sisi lain, Human Security Report menggunakan indikator yang bersifat lebih global dan

bernuansa keamanan tradisional dengan menghitung tingkat prevalensi perang, konflik global,

penyerangan terhadap warga sipil ataupun inisiatif perdamaian.

Sayangnya, kedua upaya pengukuran ini masih bersifat nasional dan bahkan

regional sehingga belum bisa memetakan ancaman-ancaman yang sifatnya sangat spesifik bagi

wilayah di suatu negara, sedangkan ancaman seringkali bersifat sangat endemik bagi suatu

wilayah. Atas dasar itulah, maka dibutuhkan sebuah studi awal untuk memberikan gambaran

mengenai aman/tidaknya suatu wilayah dengan menggunakan indikator yang secara khusus

mengukur ancaman yang sifatnya endemik bagi suatu daerah. Sebagai sebuah negara yang

memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, Indonesia membutuhkan gambaran umum

mengenai kondisi keamanan insani di tiap wilayahnya. Pemetaan kondisi keamanan insani

yang tepat bagi Indonesia dapat menjadi dasar bagi munculnya kebijakan intervensi yang tepat

guna menciptakan rasa aman yang dibutuhkan individu dan masyarakat. Karenanya, perlu

digagas sebuah penelitian yang dapat menjadi pilot project bagi pengukuran dan pemetaan

kondisi keamanan insani di Indonesia.

Penelitian ini direncanakan akan menjadi riset awal dari sebuah proyek jangka

panjang untuk melakukan pemetaan mengenai kondisi keamanan manusia secara keseluruhan

di Indonesia. Dikarenakan kedekatan geografis, maka Denpasar dipilih sebagai lokasi awal

dilakukannya riset ini untuk selanjutnya dikembangkan di beberapa wilayah lain di Indonesia.

5

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan berusaha

untuk menjawab pertanyaan berikut: Bagaimanakah kondisi umum keamanan insani (human

security) di kota Denpasar?

Secara lebih khusus, rumusan masalah di atas akan dipecah menjadi 3 (tiga) sub-

rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

a. Berdasarkan tujuh dimensi keamanan insani di atas, bidang apakah yang memiliki

tingkat ketidakamanan paling tinggi dan paling rendah di kota Denpasar?

b. Adakah perbedaan dalam kondisi keamanan insani di kota Denpasar, baik antar-

wilayah, antar-ras/etnis, antar-agama?

c. Apa sajakah sumber-sumber utama ancaman yang menyebabkan ketidakamanan

insani di kota Denpasar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Memberikan gambaran umum mengenai keamanan insani di kota Denpasar dengan

mengidentifikasi tingkat ancaman tertinggi dan terendah bagi keamanan insani di

kota Denpasar.

b. Memetakan kondisi keamanan insani di kota Denpasar berdasarkan wilayah,

ras/etnis, agama dan jenis kelamin sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai

berbagai faktor yang berpengaruh bagi keamanan insani di kota Denpasar

c. Mengidentifikasi sumber-sumber ancaman utama bagi keamanan insani di kota

Denpasar agar dapat dilakukan tindakan intervensi yang tepat.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keamanan Insani (HumanSecurity)

Sebagai konsep yang masih dalam proses pemapanan, literatur konsep keamanan

insani bisa dianggap telah cukup memadai untuk meretaskan agenda riset dan membaca arah

perdebatan. Perdebatan yang muncul berkisar dari persoalan redefinisi atau penakrifan ulang

konsep keamanan, pendekatan yang menjadi acuan, serta transformasinya ke ranah kebijakan.

Perubahan yang cukup signifikan dalam cara pandang global terkait keamanan

berasal dari adanya perubahan dalam memaknai konsep keamanan tradisional yang dahulunya

hanya berorientasi pada keamanan negara. Keamanan Insani merupakan perluasan makna

keamanan dalam bentuknya yang paling mutakhir (Werthes dan Debiel, 2006: 11). Berada di

generasi ketiga yang berpijak pada perspektif masyarakat dunia, keamanan insani menjalin

kelindankan pemaknaan keamanan dalam jangkauan sempit (freedom from fear) dengan

pemaknaan keamanan dalam cakupan yang lebih luas (freedom from want).

Generasi pertama meletakkan pemaknaan keamanan secara konvensional dalam

konsep keamanan tradisional (traditional or common security). Bagi generasi pertama, pusat

pengkajian keamanan terletak pada persoalan power. Sementara generasi kedua

merentangkan pemaknaan keamanan pada keamanan yang diperluas dan komprehensif

(extended or comprehensive security). Bagi generasi ini, pengkajian tertuju tak hanya pada

persoalan power, tapi juga memasukkan hukum (internasional) untuk meningkatkan, serta

menyelesaikan, persoalan keamanan. Bagi generasi ketiga, keamanan insani tak hanya hirau

pada persoalan power dan hukum internasional, tapi juga menyertakan upaya pemberdayaan

7

individu dalam penyelesaian persoalan keamanan yang kian pelik (Werthes dan Debiel 2006:

10). Kerr (2007: 98) melihatnya dengan lebih sederhana. Tanpa membaginya berdasar

generasi, baginya, keamanan insani adalah upaya rekonsiliasi antara kubu sempit (narrow

school) dengan kubu perluasan (broad school).

Titik anjak pemaknaan dari keamanan tradisional ke keamanan yang lebih mutakhir

terletak pada penentuan obyek rujukan (referent object). Mazhab pertama, berhaluan Realis

yang negara-sentris, masih memfokukan pada keamanan negara dan integritasnya dari

ancaman, utamanya militer, dengan sedikit kepedulian pada upaya membangun kapabilitas

bagi perlindungan warganya. Sementara kubu kedua—berhaluan konstruktivis atau kritis—

beranjak lebih jauh dengan menjadikan individu sebagai obyek rujukan yang harus mendapat

fokus perlindungan dari ancaman baik militer maupun nirmiliter. .

Setidaknya ada dua hal utama yang menyebabkan bergesernya paradigma

tradisional terkait keamanan. Pertama, meluasnya kesadaran bahwa keamanan secara nasional

dan global hanya bisa tercapai jika keamanan secara individual telah terpenuhi. Kedua,

keamanan tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang terpisah dari pembangunan, di mana

kedua fenomena ini saling menguatkan dalam mencapai tujuan nasional dan dalam

memperjuangkan kepentingan nasional. Meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya

keamanan individual dan titik temu antara pembangunan-keamanan menyebabkan lahirnya

konsep keamanan insani (human security) dalam studi mengenai keamanan. Meski demikian,

ada perbedaan pendekatan sebagai acuan penerapan keamanan insani

Dalam beragam literatur, setidaknya ada tiga pendekatan acuan dalam keamanan

insani; United Nations Development Program (UNDP), Kanada, dan Jepang/Asia.

Pendekatan UNDP berasal dari Human Development Report yang pertama kali dikeluarkan

8

oleh UNDP pada tahun 1994 dianggap sebagai tonggak sejarah penting dalam memformalkan

konsep keamanan insani dengan memunculkan dua pembagian utama terkait ancaman dan

keamanan yakni freedom from fear dan freedom from want. Dalam perkembangan selanjutnya,

dua konsep besar ini diturunkan menjadi 7 elemen utama dari keamanan insani (UNDP, 1994).

Secara umum, keamanan insani meliputi 7 bidang utama yakni a) Economic

Security; b) Food Security; c) Health Security; d) Environmental Security; e) Personal

Security; f) Community Security dan g) Political Security. Ketujuh bidang inilah yang

selanjutnya harus dipromosikan agar dapat menciptakan rasa aman bagi individu. Jika ketujuh

aspek keamanan ini telah terpenuhi, barulah seorang individu dapat dikatakan aman, baik dari

freedom from fear maupun freedom from want. Sekilas Definisi UNDP atas keamanan mudah

dinisbatkan pada hak asasi manusia dan hukum humaniter—yang lekat dengan pengalaman

Barat—melihat cakupannya yang luas, hal yang dituduhkan oleh beberapa ilmuwan. Namun

sebenarnya penggagasnya, Mahbub-ul-Haq—konselor kawak UNDP dari Pakistan—

meretaskannya dari pengalaman empatik dan empirisnya sebagai warga negara dunia

berkembang.

Pendekatan UNDP mendapat kritik dari Kanada yang segera mengajukan

pendekatan tandingan. Setelah sebelumnya memiliki kemiripan dengan UNDP, Kanada

kemudian menemukan ketidaksepakatan dengan UNDP (Bajpai, 2003: 17). Selain lingkupnya

dianggap terlalu luas, bagi Kanada, takrif dari UNDP atas keamanan lekat dengan

keterbelakangan dan abai atas "ketidakamanan manusia dari konflik dengan kekerasan".

Kanada kemudian menginisiasi konferensi di Lysoen tahun 1999 dengan menggandeng

Norwegia. Dari kota di Norwegia ini, Deklarasi Lysoen menyatakan bahwa nilai pokok dari

keamanan insani ialah freedom from fear, freedom from want, dan kesempatan yang setara.

9

Meski demikian, mereka menyatakan bahwa inti utamanya ialah kebebasan dari "pervasive

threats to people’s right, their safety or their lives". Bagi mereka, kemanan insani adalah

keamanan warga negara yang berpedoman pada Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan

Konvensi Jenewa. Pernyataan ini—yang mencerminkan konteks pengalaman dan kondisi

psikologis mereka sebagai warga dunia maju—menjadikan pendekatan Kanada lebih dikenal

sebagai kubu freedom from fear (Bajpai, loc.cit., Alkire, 2003: 21).

Pendekatan ketiga, pendekatan Jepang, sangat mirip dengan pendekatan UNDP.

Bagi Jepang, keamanan insani mencakup secara komprehensif segala hal yang mengancam

keselamatan, kesejahteraan, dan kehormatan individu, misalnya kerusakan lingkungan,

pelanggaran HAM, kejahatan internasional terorganisir, persoalan pengungsi, peredaran

narkotika, penyebaran penyakit menular, dan sebagainya. Namun, Jepang sebenarnya tak

menawarkan upaya konseptualisasi keamanan insani untuk diterjemahkan sebagai pedoman

praktis dalam pelaksanaan. Negara yang dipaksa menjadi negara pasifis oleh AS melalui

Konstitusi 1947 sejatinya menjadikan keamanan insani sebagai alat pandu kebijakan bagi

aktivitasnya di wilayah keamanan non-tradisional dengan penekanan utama pada pemenuhan

kebutuhan dan pembangunan insani (Atanassove-Cornelis, 2006: 49)

Sayangnya dalam implementasinya, belum banyak negara yang telah memasukkan

konsep keamanan insani dalam kebijakannya. Tercatat hanya tiga negara di dunia yang

memasukkan kerangka keamanan insani ke dalam kebijakan luar negerinya, yakni Jepang,

Kanada, dan Norwegia (Alkire, 2003: 17). Kerangka kebijakan luar negeri Kanada dibangun

dengan fokus pada perdamaian, keamanan, pembangunan, dan kerja sama internasional

semasa dan selewat Perang Dingin. Bidang garapnya meliputi pemberantasan ranjau darat,

perlindungan warga sipil saat pecah konflik, hingga intervensi kemanusiaan di Rwanda atau

10

Srebrenica. Sementara Norwegia, masih bersudut pandang freedom from fear, memfokuskan

pada upaya preventif perang, kontrol senjata ringan dan tangan (small and light arms), serta

operasi jaga damai. Kanada dan Norwegia bermitra dalam membangun Human Security

Network (Lysoen Group) yang pertemuan tahunannya menarik minat pemerintah dan ornop

dari 13 negara, termasuk diantaranya Australia, Chili, Yunani, Yordania, Mali, Slovenia,

Thailand. Di sisi lain, Jepang, yang memiliki kemiripan dengan bidang garap UNDP,

mewujudkan komitmennya melalui program Official Development Assistance (ODA) ke

negara berkembang dan mendirikan Commission on Human Security (CHS).

Meski ada perbedaan dalam filosofi dan penerjemahan bidang garap, namun

tantangan yang juga harus diajukan adalah persoalan keterukuran, yakni kemungkinan

menyusun audit keamanan insani yang bisa dijadikan patokan tahunan untuk merekam tingkat

keselamatan dan kebebasan individu di pelbagai tempat dan kapabilitas untuk menanggulangi

ancaman tersebut. Bagi Bajpai, ancaman keamanan dan kapabilitas untuk meredamnya akan

berubah dari waktu ke waktu, maka takrif keamanan insani yang universal akan menyesatkan

(Tadjbakhsh, 2007: 433). Pun indikator kemanan insani bisa lentur tergantung tempat karena

perbedaan konteks (Bajpai 2000: 55). Namun demikian, ada dua hal penting yang layak

dipertimbangkan: 1) ancaman langsung dan tak langsung bagi keselamatan dan kebebasan

individu, dan 2) kapasitas untuk menghadapi ancaman, yakni kemampuan menciptakan

norma, institusi, dan demoktratisasi/keterwakilan dalam struktur pembuatan keputusan di

tingkat global, regional, nasional atau sub-nasional (Bajpai, 2000: 53). Yang pertama berarti

pengukuran pertumbuhan atau penurunan ancaman, sementara yang kedua bermakna

perkiraan kapabilitas untuk menghadapi ancaman tersebut.

11

Dari sisi operasionalisasi, audit kemanan insani, menurut Bajpai, bisa dijalankan

secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, metode kuantitif bisa dilakukan untuk mengukur

keamanan insani sebagai patokan tahunan. Hal ini paralel dengan Human Security Index (HSI)

dan Humane Governance Index (HDI). Sementara metode kualitatif lebih kerap untuk

mengukur "kapabilitas" daripada "ancaman"

12

BAB III

DESAIN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan deskriptif karena berupaya untuk

menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam kondisi umum keamanan insani di kota

Denpasar serta mengidentifikasi sumber-sumber ancaman utama bagi keamanan individu di

kota Denpasar. Metode penelitian akan menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode

kualitatif (mixing method). Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk meneliti indikator-

indikator keamanan yang sifatnya angka semisal indikator untuk mengukur economic security

(tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dll.).

Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan kondisi dan situasi obyek penelitian dan

hasil yang diharapkan pasca-penelitian. Penelitian secara kualitatif memungkinkan peneliti

untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisis tingkah laku, tindakan, struktur

sosial dan memunculkan fakta-fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan atau diukur secara

pasti (Berg, 2004). Berdasarkan cakupan tersebut, maka metode kualitatif akan secara lebih

akurat menjawab pertanyaan terkait persepsi mengenai ancaman dan penilaian terkait

aman/tidaknya suatu kondisi semisal dalam mengukur aspek personal security.

3.2 Metode Pemilihan Daerah Penelitian

Lokasi penelitian akan difokuskan di Kota Denpasar yang mencakup 4 kecamatan

yakni Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan di mana

masing-masing kecamatan terdiri dari 16 kelurahan. Dari masing-masing kecamatan akan

13

diambil 2 (dua) kelurahan sebagai sampel dengan menggunakan teknik simple random

sampling.

3.3. Metode Pengambilan Sampel

Untuk teknik pengambilan sampel, akan digunakan teknik purposive sampling, di

mana pemilihan sampel akan ditentukan berdasarkan tujuan penelitian sehingga sampel akan

dipilih berdasarkan data yang ingin diperoleh. Berdasarkan tujuan penelitian, maka sampel

akan dipilih sebagai berikut :

Kecamatan Jumlah Responden

Teknik Pengumpulan Data Keterangan

Denpasar Barat

4

In-depth interview

Disesuaikan berdasarkan jenis kelamin, agama, ras/etnis

20 Focus Group Discussion

Denpasar Timur

4

In-depth interview



Denpasar Utara

4

In-depth interview



Denpasar Selatan

4

In-depth interview



14

Total

96

3.4. Sumber Data

Data yang akan digunakan terbagi atas data primer dan data sekunder yang akan

diperoleh dari berbagai sumber.

1. Data primer yaitu berupa hasil wawancara terstruktur secara mendalam (in-depth

interview) dan focus group discussion (FGD) dengan subyek penelitian di wilayah

sampling. Data yang diperlukan meliputi persepsi individu dan kelompok terkait

ancaman dan keamanan, serta informasi mengenai sumber-sumber-sumber ancaman

di wilayah tempat tinggal subyek. Pemilihan subyek masyarakat akan didasarkan

pada teknik sampling dengan perimbangan yang sesuai. Selain itu, data primer juga

akan diperoleh melalui wawancara dengan instansi-instansi terkait semisal Dinas

Kesatuan Bangsa dan Politik serta Pemerintah Kota Denpasar.

2. Data sekunder yaitu berupa data statistik deskriptif (descriptive statistics) mengenai

data-data kuantitatif semisal indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,

indikator stabilitas keamanan dan politik serta indikator kualitas lingkungan.

Beberapa instansi yang akan menjadi target utama peneliti untuk perolehan data

sekunder ini meliputi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar dan dinas-dinas

terkait yang memiliki data yang dimaksud. Selain itu, data juga dapat diperoleh

melalui beberapa instansi lain yang dirasa peneliti memiliki sumber data yang cukup

akurat seperti Bank Dunia dan beberapa NGO lokal.

15

3.5. Metode & Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-

pihak yang terkait.

2. Observasi langsung, yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke wilayah

penelitian, dan mengamati hal-hal penting yang relevan bagi penelitian ini.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data sekunder ke pihak-pihak terkait. Selain

itu, jika dibutuhkan, juga akan dilakukan dokumentasi secara audio, visual maupun

audio-visual untuk memastikan keabsahan data.

4. Focus Group Discussion (FGD), yaitu dengan melakukan dialog/diskusi kelompok

dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) serta pihak-pihak lain yang

berkepentingan dan relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari metode dan teknik ini

adalah untuk lebih memfokuskan bidang-bidang atau topik-topik apa saja yang

harus mendapat perhatian lebih dan tindak lanjut guna kepentingan penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif di mana analisis akan dilakukan dalam

3 model pengolahan data untuk memastikan tercapainya tujuan penelitian. Ketiga model

tersebut adalah:

1. Data Reduction, yaitu melibatkan "pengerucutan" data-data kualitatif semisal hasil

wawancara, di mana data mentah tersebut dikelola kembali dalam bentuk transkrip

wawancara, kesimpulan wawancara ataupun rangkuman hasil diskusi. Tujuan dari data

reduction ini adalah untuk menghasilkan analisis yang lebih fokus terhadap isu yang

16

akan diteliti sehingga mempermudah proses penelitian, namun juga tidak

menghilangkan esensi penelitian. Data reduction ini akan dilakukan selama masa

penelitian untuk manjamin validitas data.

2. Data Display, meliputi proses penyampaian data penelitian dalam bentuk yang lebih

mudah semisal tabel, grafik ataupun pembagian lain yang dapat mempermudah proses

pembacaan hasil dan percapaian tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, meliputi kegiatan penarikan kesimpulan logis

dari data yang tersaji dan pada waktu bersamaan melakukan verifikasi ulang terhadap

keabsahan penarikan kesimpulan. Verifikasi ini akan dilakukan melalui metode inter-

coder reliability check atau pemeriksaan silang oleh peneliti lain untuk memastikan

kesimpulan yang diperoleh adalah sahih dan valid. Selain itu, verifikasi juga akan

dilakukan untuk memastikan apakah penelitian yang serupa dapat dilakukan di tempat

lain (dengan kondisi yang serupa) dan tetap memperoleh hasil yang sama.

3.7. Waktu Penelitian

NO KEGIATAN PELAKSANAAN

September Oktober Nopember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Koordinasi tim peneliti

2 Pemetaan awal wilayah penelitian

3 Studi Pustaka

17

4 Penyusunan instrumen riset

5 Pencarian data Sekunder

6 Pencarian data Primer

7 Pembahasan temuan lapangan

8 Penyusunan draf awal laporan

penelitian

9 Pembahasan draf awal laporan

penelitian

10 Pencarian data tambahan

11 Revisi dan Finalisasi Hasil Riset

3.8. Perkiraan Beaya Penelitian

No. Keterangan Unit Satuan Harga (Rp) Jumlah (Rp)

1 Bahan dan peralatan penelitian

1. a. Bahan Habis Pakai

1. Honorarium Peneliti 2 orang 1.600.000 3.200.000

2. Biaya kompilasi pengetikan

transkrip dan seleksi dokumen 33 jam 150.000 4.950.000

3. Alat Tulis Kantor 1 paket 100.000 100.000

4. Biaya Komunikasi 1 paket 300.000 300.000

5. Biaya cetak/print 1 paket 100.000 100.000

18

1.b. Sewa Alat 0

1. Sewa alat perekam 12 hari 150.000 1.800.000

2 Perjalanan 0

a. Transportasi lokal 15 hari 50.000 750.000

b. Lumpsum akomodasi dan

konsumsi 10 hari 100.000 1.000.000

3

Penggandaan Laporan

Penelitian 6 buku 50.000 300.000

Jumlah Total 12.500.000

19

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Lokasi

Kota Denpasar merupakan sebuah wilayah administratif setingkat kotamadya di

Propinsi Bali dan merupakan ibu kota di propinsi tersebut. Denpasar terdiri dari 4 kecamatan,

yaitu Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan, serta 43

desa/kelurahan dengan jumlah populasi kurang lebih sebanyak 788.445 jiwa (Maret, 2012).

Denpasar merupakan pusat semua aktivitas warga yang ada di Bali. Sebagai ibukota provinsi

Bali, Denpasar merupakan tempat yang strategis dan sangat cocok untuk bisnis serta

investasi. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat

industri dan pusat pariwisata. Denpasar terkenal sebagai kota budaya dan kota pariwisata

karena banyak memiliki banyak situs budaya dan pariwisata dan merupakan salah satu tujuan

pariwisata utama di Indonesia sehingga Denpasar memiliki beberapa karakteristik utama yang

cukup distinktif jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Di samping itu, Denpasar adalah kota bisnis dan perdagangan. Pertumbuhan

industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan

menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan

tinggi di Provinsi Bali (www.bi.go.id, KER Provinsi Bali Triwulan IV 2009). Secara

geografis, wilayah Denpasar dapat dilihat pada peta berikut:

Secara demografis,

asli dan mayoritas selain beberapa etnis lain seperti

Denpasar juga merupakan salah satu kota tujuan utama untuk

Indonesia sehingga banyak penduduk luar kota

Indonesia yang kemudian menetap di daerah

menjadi salah satu kota dengan tingkat keber

banyak didominasi oleh pebisnis dan pedagang

Gambar 1. Peta Kota Denpasar

Secara demografis, Denpasar didominasi oleh suku Bali yang merupakan penduduk

mayoritas selain beberapa etnis lain seperti Jawa, Madura, Cina dan

juga merupakan salah satu kota tujuan utama untuk bisnis dan perdagangan

Indonesia sehingga banyak penduduk luar kota Denpasar, baik dari Indonesia maupun luar

Indonesia yang kemudian menetap di daerah Denpasar. Hal ini menyeb

menjadi salah satu kota dengan tingkat keberagaman etnis yang cukup tinggi, meskipun lebih

pebisnis dan pedagang. Selain dari isi etnisitas,

20

yang merupakan penduduk

Madura, Cina dan Arab. Selain itu,

bisnis dan perdagangan di

, baik dari Indonesia maupun luar

. Hal ini menyebabkan Denpasar

agaman etnis yang cukup tinggi, meskipun lebih

Selain dari isi etnisitas, Denpasar juga

21

merupakan kota dengan keberagaman agama yang cukup tinggi. Meskipun mayoritas

penduduk Denpasar merupakan penganut agama Hindu Bali, banyak juga penganut agama lain

di wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah di kota Denpasar

baik untuk penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Buddha. Hal ini

menunjukkan cukup tingginya tingkat keberagaman di wilayah ini, baik dari sisi etnis maupun

agama.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Denpasar (www. denpasarkota.bps.go.id), pencerminan penduduk Kota Denpasar pada tahun

2010 berjumlah 788.589 jiwa yang terdiri dari penduduk laki laki 403.293 jiwa (51,14 persen)

dan penduduk perempuan 385.296 jiwa (48,86 persen). Kecamatan dengan jumlah penduduk

terbesar adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan penduduk sebesar 244.851 jiwa atau

sebesar 31,05 persen dari seluruh penduduk Denpasar yang diikuti oleh Kecamatan Denpasar

Barat 229.432 jiwa (29,09 persen), Kecamatan Denpasar Utara 175.899 jiwa (22,31 persen),

dan Kecamatan Denpasar Timur 138.404 jiwa (17,55 persen). Kepadatan penduduk adalah

banyaknya penduduk per km2, yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas

wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2010 telah mencapai 6.171 jiwa

per-km2. Angka ini merupakan angka tertinggi di propinsi Bali.

Dari 4 kecamatan, yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan

Denpasar Barat (9.536 jiwa per km2) kemudian Kecamatan Denpasar Timur (6.204 jiwa per

km2 ), Kecamatan Denpasar Utara (5.598 jiwa per km2), dan Kecamatan Denpasar Selatan

(4.898 jiwa per km2). Lihat tabel 3.1.4.

Selain dari segi pertumbuhan ekonomi, performa pembangunan Kota Denpasar juga

cukup memuaskan. Berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human

22

Development Index) yang merupakan indeks yang mengukur angka harapan hidup, tingkat

melek huruf dan daya beli masyarakat, Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dalam

ketiga dimensi di atas sejak tahun 2008 (BPS Kota Denpasar, 2012). Hal ini menunjukkan

adanya peningkatan dalam 3 dimensi dasar pembangunan yakni bidang kesehatan, pendidikan

dan ekonomi.

4.2. Keamanan Insani Kota Denpasar

Berdasarkan definisi dan pembagian 7 (tujuh) dimensi keamanan insani dari United

Nations Development Programme (UNDP), maka kondisi keamanan insani di kota Denpasar

dapat ditelaah berdasarkan dimensi-dimensi di atas.

4.2.1 Economic Security

Untuk dimensi keamanan ekonomi, hal utama yang perlu dijadikan pertimbangan

adalah tingkat upah/pendapatan dan kemampuan atau daya beli. Berdasarkan keputusan

pemerintah, Upah Minimum Regional (UMR) Kota Denpasar untuk tahun 2013 adalah sebesar

Rp1.135.800,00 atau naik dari tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 1.130.000,00. Studi ini

menemukan bahwa sebagian besar responden telah memiliki penghasilan di atas UMR Kota

Denpasar dan yang memiliki upah di bawah UMR tidak lebih dari 10%. Sekitar 15% dari total

responden memiliki upah sebesar 3 kali lipat atau lebih dari UMR kota Denpasar dan sisanya

memiliki upah 1,5 sampai dengan 2,5 kali lipat dari UMR Kota Denpasar. Hal ini

menunjukkan bahwa jika dilihat dari sisi (hanya) upah, sebagian besar masyarakat Denpasar

telah cukup aman.

23

Selain dari sisi upah, keamanan ekonomi yang juga diperhatikan adalah terkait

sustainabilitas pekerjaan dan resiko kehilangan pekerjaan. Untuk aspek ini, lebih dari setengah

responden menyatakan kekuatiran yang sangat besar terkait hilangnya pekerjaan mereka.

Beberapa alasan utama kekuatiran ini adalah karena sistem kontrak yang diterapkan

perusahaan serta lemahnya posisi tawar mereka jika dibandingkan dengan pemberi kerja.

Salah seorang responden adalah seorang sarjana (S1) Teknik Sipil yang memiliki upah antara

Rp.1.000.000,00 s.d Rp.2.000.000,00 namun merasa tidak aman karena hanya dipekerjakan

secara sistem kontrak. Responden lain juga memberikan pernyataan serupa terkait

sustainabilitas pekerjaannya yang tergolong sangat beresiko. Selain ancaman terhadap

sustainabilitas pekerjaan karena sistem kontrak, banyak responden yang juga merasa

penghasilannya terancam dengan banyaknya toko-toko serba ada seperti Indomaret atau

Alfamart yang menyebabkan warung-warung tradisional dan pasar tidak lagi menjadi tujuan

utama konsumen.

"Karena kalo di tempat kerja saya, saya sebagai arsitek jalan dan jembatan sistem kontrak. Satu kontrak, 1 proyek." (Laki-laki, arsitek, 33 tahun, Kec. Denpasar Barat) "Ya namanya juga sopir angkot. Satu kali salah saja langsung dipecat." (Laki-laki, sopir angkutan umum, 41 tahun, Kec. Denpasar Utara) "Sekarang banyak supermarket kayak Indomaret jadinya saingan banyak dan resiko kehilangan pekerjaan tinggi." (Laki-laki, pedagang, 45 tahun, Kec. Denpasar Selatan)

Kurang baiknya sustainabilitas pekerjaan ini juga diperparah dengan tidak

adanya tindakan pengamanan dari sebagian besar responden jika suatu saat kehilangan

pekerjaan. Hanya sekitar 5% dari total responden yang menyatakan memiliki simpanan

ataupun investasi jika suatu saat kehilangan pekerjaannya. Sebagian besar responden mengaku

tidak memiliki simpanan apapun yang dapat digunakan jika suatu saat mereka kehilangan

24

pekerjaan. Meskipun beberapa program Jaring Pengaman Sosial (JPS) telah dijalankan oleh

pemerintah, sekitar 40% dari total responden mengaku tidak pernah menggunakannya. Untuk

yang benar-benar berhak menggunakannya, sekitar 30% yang pernah dan bisa

menggunakannya. Beberapa responden mengaku mengetahui adanya program JPS yang

dijalankan pemerintah namun tidak pernah menggunakannya, baik karena tidak tahu

mekanismenya ataupun tidak bisa/boleh menggunakannya.

"Saya 2 lebih tahun jadi Ketua Kampung, jadi tahu kalo soal sumbangan sosial. Beberapa warga miskin yang terdaftar sudah menerimanya." (Laki-laki, swasta, 45 tahun, Kec. Denpasar Barat)

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengamanan dari pemerintah untuk aspek

ekonomi belum berjalan secara optimal sehingga tingkat ketidakamanan dari sisi ekonomi

cukup tinggi.

Secara umum, tingkat ketidakamanan ekonomi (economic insecurity) di wilayah

Denpasar cukup tinggi. Jika hanya dilihat dari sisi upah dan daya beli, tingkat keamanan

ekonomi sudah baik namun tingkat keamanan terkait sustainabilitas pekerjaan dan upaya

pengamanan terhadap resiko hilangnya mata pencarian rendah (tidak aman).

4.2.2. Food Security

Untuk ketahanan pangan (food security), yang menjadi hirauan utama adalah terkait

ketersediaan dan aksesibilitas terhadap bahan pangan serta kualitas bahan pangan yang

dikonsumsi. Dalam hal ini, tidak banyak responden yang kesulitan mengakses bahan pangan

dikarenakan bahan pangan yang selalu tersedia. Hanya sekitar 5% responden yang mengaku

kesulitan mengakses bahan pangan dikarenakan harganya yang terlalu mahal.

25

Jika dari sisi aksesabilitas tidak terlalu banyak mengalami masalah, maka

sebagian besar responden mengaku tidak mendapat makanan yang berkualitas cukup baik.

Dalam studi ini ditemukan bahwa sebagian besar responden hanya makan untuk sekedar

"makan" tanpa memperhatikan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Beberapa

responden mengaku tidak sulit mengakses bahan makanan namun makanan yang

dikonsumsinya bersifat ala kadar dan belum memenuhi kaidah minimum seperti 4 sehat 5

sempurna.

"Sering ngebon makan ke warung. Kalo makan biasanya tempe, tahu dan ikan. Kadang-kadang ayam." (Laki-laki, 30 tahun, sales, Kec. Denpasar Barat)

Kurangnya tingkat konsumsi makanan yang sehat dan berkualitas disebabkan

karena kurangnya pemahaman tentang standar gizi minimum. Sebagian besar responden

mengaku tidak mengetahui dan/atau tidak peduli terhadap standar makanan sehat yang

menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian terkait makanan berkualitas.

Dari segi keamanan pangan (food security), masyarakat kota Denpasar tidak

memiliki kesulitan dalam hal ketersediaan dan aksesibilitas terhadap bahan pangan, namun

memiliki tingkat ketidakamanan yang tinggi dalam hal mengkonsumsi makanan yang sehat

dan berkualitas dikarenakan pemahaman yang masih kurang.

4.2.3. Environmental Security

Secara umum, keamanan lingkungan (environmental security) di Kota Denpasar

cukup mengkhawatirkan. Banyak permasalahan lingkungan yang kemudian cukup

mengancam wilayah-wilayah tertentu di kota Denpasar sehingga penduduknya mendapatkan

ancaman yang cukup tinggi dalam hal lingkungan hidup. Tiga ancaman utama dalam hal

26

keamanan lingkungan di kota Denpasar adalah sampah (80% responden), polusi udara (50%

responden) dan polusi air (15% responden).

Gambar 2. Sampah selokan di Kecamatan Denpasar Barat

Selain tiga sumber ancaman di atas, minimnya upaya untuk melakukan

pencegahan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup juga menjadi sumber ancaman lainnya.

Sebagian besar upaya perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Denpasar

dilakukan sendiri oleh warga secara swadaya. Beberapa wilayah di Denpasar memiliki

mekanisme kerja bakti yang dilakukan secara rutin sedangkan beberapa wilayah lain hanya

27

dilakukan menjelang hari besar nasional, atau hari besar keagamaan. Selain kerja bakti, warga

juga secara swadaya melakukan pengangkutan sampah ataupun secara sukarela membayar

iuran untuk menggaji orang yang bertugas mengangkut sampah.

"Warga biasanya kerja bakti sendiri buat bersihin sampah. Sama gak buang sampah lagi di sungai. Tapi tetap saja ada yang buang sampah di sungai dari kampung lain." (Perempuan, 39 tahun, Kec. Denpasar Barat)

Selain upaya swadaya dari masyarakat, upaya pencegahan dan perbaikan

lingkungan juga dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan), meskipun tidak banyak. Salah satu

perusahaan yang melakukan ini berada di keempat kecamatan di Kota Denpasar yang

beberapa kali mengadakan kegiatan tanam pohon dan perbaikan lingkungan sebagai bagian

dari aktivitas Corporate Social Responsibility-nya.

Dimensi lingkungan merupakan salah satu dimensi keamanan insani dengan

tingkat ancaman tertinggi di Kota Denpasar. Sampah, polusi udara dan polusi air merupakan

ancaman utama lingkungan hidup yang memiliki implikasi membahayakan bagi warga kota

Denpasar. Kendati telah ada upaya pencegahan dan perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh

warga dan pihak swasta, dimensi lingkungan hidup masih tetap merupakan salah satu dimensi

keamanan insani dengan tingkat ketidakamanan paling tinggi.

4.2.4. Health Security

Dalam aspek keamanan kesehatan (health security), studi ini terfokus pada tiga hal

utama terkait kesehatan yakni pemahaman dan implementasi hidup dan lingkungan sehat,

ketersediaan dan akses terhadap air bersih serta aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan.

Dalam aspek pemahaman dan implementasi hidup sehat, banyak responden sudah mengerti

28

mengenai pentingnya dan implementasi hidup sehat. Banyak responden yang sudah pernah

mengikuti sosialisasi gaya hidup sehat yang dilakukan oleh desa/banjar yang terseebar di

seluruh wilayah Kota Denpasar ataupun oleh kelompok mahasiswa yang melaksanakan Kuliah

Kerja Nyata (KKN). Kegiatan-kegiatan ini telah cukup membantu dalam mengajarkan budaya

hidup sehat bagi masyarakat.

Terkait kesehatan lingkungan tempat tinggal, masih banyak wilayah di Denpasar

yang memiliki sistem drainase, sanitasi dan sirkulasi udara yang buruk sehingga menimbulkan

ancaman kesehatan. Responden mengeluhkan mampetnya saluran air sehingga menyebabkan

banjir yang sering terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Sebagai contoh, wilayah

kecamatan Denpasar Barat memiliki siklus banjir tahunan yang disebabkan karena timbunan

sampah yang terus menggunung di wilayah tersebut.

Selain dua elemen keamanan lingkungan di atas, akses terhadap pelayanan

kesehatan juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan observasi dan wawancara yang

dilakukan, masyarakat tidak mengalami terlalu banyak kesulitan mengakses pelayanan

kesehatan. Meskipun beberapa wilayah tidak memiliki Rumah Sakit (RS), fasilitas Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah tersedia sehingga warga dapat mengaksesnya

dengan mudah. Selain itu, beberapa responden juga memperoleh kemudahan akses pelayanan

melalui mantri/suster/bidan yang berdomisili di wilayah mereka. Beberapa responden

mengaku tidak perlu ke RS atau Puskesmas jika sakit dan hanya perlu ke rumah

mantri/suster/bidan untuk mendapat pelayanan kesehatan.

"Jalan ke Rumah sakit dan Puskesmas jauh. Tapi di sini ada mantri dan bidan jadi warga seringnya ke situ." (Perempuan, 64 tahun, Kel. Denpasar Selatan)

29

Dari sisi finansial, beberapa responden yang secara ekonomi kurang tercukupi

mengaku bisa menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) meskipun

secara administrasi dan biaya kadang masih kurang lancer.

"Pernah ngobatin anak ke rumah sakit. Kalau gak tau prosedurnya jadi bingung." (Perempuan, 30 tahun, IRT, Kel Denpasar Barat)

Secara umum, kondisi keamanan kesehatan (health security) di Kota Denpasar

cukup aman, kecuali untuk elemen kesehatan lingkungan tempat tinggal. Budaya hidup sehat

dan akses terhadap pelayanan kesehatan telah banyak dibantu oleh pemerintah dan mahasiswa,

namun kesehatan lingkungan tempat tinggal cukup mengkahwatirkan sehingga bisa menjadi

sumber ancaman utama bagi keamanan kesehatan.

4.2.5. Personal Security

Dari aspek keamanan personal, sebagian besar wilayah di kota Denpasar memiliki

ancaman yang rendah tentang keamanan individu dalam hal pencurian khususnya pencurian

kendaraan bermotor serta premanisme dan pemalakan. Banyak wilayah di Denpasar yang

sudah memiliki mekanisme pengamanan personal yang cukup baik dikarenakan belum

efektifnya kineja aparat penegak hukum dan keamanan adat yang diaktifkan untuk

pengamanan swakarsa di wilayahnya.

"Ya saya tinggalnya dekat daerah TNI jadi lingkungannya bagus dan terjaga." (Perempuan, 25 tahun, Kel. Denpasar Barat)

Rendahnya angka kriminalitas ini disebabkan karena rapinya organisasi keamanan,

khususnya yang dilakukan oleh koordinasi adat dalam upaya penjagaan/pemeliharaan

30

keamanan, selain oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk patroli ataupun penempatan

pos-pos polisi di wilayah-wilayah yang dianggap rawan kejahatan. Untuk mengantisipasi hal

ini, banyak wilayah di Denpasar yang selanjutnya melakukan upaya swadaya untuk

pemeliharaan keamanan di wilayahnya, baik dalam bentuk keamanan swakarsa di masing-

masing wilayah. Beberapa wilayah memiliki keamanan adat yang cukup efektif dalam

mencegah kejahatan sehingga berhasil mengurangi prevalensi kejahatan di wilayahnya.

"Banjar sini pernah jadi contoh keamanan adat yang bagus tingkat Kota Denpasar jadi lumayan bagus usaha warganya sendiri." (Laki-laki, 37 tahun, pedagang, Kec. Denpasar Utara)

Permasalahan lain adalah terkait kurangnya alat-alat bantu penjaga keamanan, baik

berupa rambu-rambu lalu lintas. Sebagian besar wilayah di Denpasar masih kekurangan

rambu-rambu lalu lintas sehingga kecelakaan masih sering terjadi di banyak wilayah. Untuk

mengantisipasi hal ini, warga banyak melakukan upaya sendiri untuk mengamankan

wilayahnya seperti pemasangan sendiri rambu-rambu lalu lintas ataupun memberdayakan

keamanan adat, satpam setempat atau tukang parkir untuk membantu mengatur lalu lintas dan

mengurangi kecelakaan di wilayahnya.

"Di depan itu tikungan tidak ada rambunya. Pernah ada warga yang terserempet motor yang melaju kencang." (Laki-laki, 44 tahun, swasta, Kec. Denpasar Selatan)

Secara umum, personal security di kota Denpasar memiliki tingkat ancaman yang

rendah khususnya dalam hal pencurian dan fasilitas publik yang kurang menjamin

keselamatan warga. Belum efektifnya kinerja aparat penegak hukum mampu diperkuat oleh

keamanan adat dan warga banyak melakukan upaya swadaya untuk menjaga keamanannya

masing-masing.

31

4.2.6. Community Security

Keamanan komunitas (community security) difokuskan pada prevalensi konflik

sosial dan ancaman yang ditimbulkannya bagi masyarakat serta ketahanan budaya lokal.

Dalam hal ini, konflik sosial terbuka tidak terjadi di masyarakat, namun terdapat beberapa

tindakan diskriminasi ataupun stereotyping yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Sebagai wilayah yang memiliki heterogenitas yang tinggi dalam hal ras/suku/etnis dan agama,

Denpasar memiliki potensi untuk memunculkan diskriminasi antar warga yang cukup tinggi.

Diskriminasi etnis yang terjadi adalah pemisahan/penutupuan diri, baik secara fisik maupun

psikologis antara etnis-etnis di Denpasar seperti suku Bali, Jawa, Madura, Cina dan Arab.

Beberapa wilayah di Denpasar dibagi berdasarkan etnis sehingga menyebabkan dikotomi antar

ras menjadi semakin terlihat. Stereotyping juga kerap muncul di beberapa wilayah dikarenakan

stereotyping buruk terhadap etnis tersebut. Diskriminasi dan stereotyping ini terjadi baik di

lingkup pergaulan, perkerjaan maupun pendidikan sehingga secara langsung telah menyentuh

banyak elemen dasar kehidupan di Denpasar.

"Setelah Bom Bali dulu, kadang-kadang orang suka sinis. Nyari kontrakan juga susah. Langsung ditolak dan dibilang penuh begitu lihat saya dari (daerah) A." (Laki-laki, 41 tahun, swasta, Etnis J) "Saya pernah dibilangin bahwa saya sudah dikasih kesempatan kerja di sini, maka jangan macam-macam. Tapi ya gak masalah kok." (Laki-laki, 47 tahun, pedagang, etnis J)

"Ya karena bapak saya sudah lama menetap di sini, dan saya juga kelahiran sini, maka sudah biasa mengerti adat di sini, jadi gak pernah ada masalah sih." (Laki-laki, 31 tahun, etnis A)

32

Selain adanya bibit diskriminasi etnis, beberapa wilayah juga memiliki potensi friksi

antar agama. Salah seorang responden menceritakan mengenai penolakan warga setempat

terhadap pembangunan rumah ibadah tertentu dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan

dikarenakan tidak ingin mengganggu keharmonisan warga setempat. Beberapa potensi friksi

ini juga terjadi di tingkat remaja maupun di tingkat warga dewasa.

"Warga menyelenggarakan kegiatan agama di rumah-rumah secara bergantian saja. Biar gak ada masalah." (Perempuan, 44 tahun, beragama X, Kec. Denpasar Barat) "Apalagi kalo pas perayaan ibadah bersamaan, kadang ya kami mengalah saja biar gak terjadi apa-apa." (Laki-laki, 39 tahun, Kec. Denpasar Barat)

Terkait ketahanan budaya lokal dan upaya pemeliharaannya, hal yang tidak aneh

dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Bali, bahwa semua responden mengakui

bahwa budaya lokal sangat mendapatkan perlindungan selayaknya sehingga jauh dari ancaman

kepunahan. Upaya pelestarian budaya lokal selama ini dilakukan oleh masyarakat sendiri

dengan dibantu oleh beberapa organisasi massa kepemudaan yang cukup dominan di wilayah

Denpasar seperti Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu (PBB). Selain swakarsa

masyarakat yang tinggi, peran pemerintah dalam upaya pelestarian ini juga memperlihatkan

keseriusan yang tinggi dalam melestarikan budaya dan adat lokal.

Secara keseluruhan, tingkat keamanan komunitas di Denpasar sangatlah rendah.

Kendati tidak ada konflik sosial terbuka, namun potensi konflik tetap ada, baik dalam bentuk

diskriminasi ataupun stereotyping antar warga. Di sisi lain, upaya pelestarian budaya lokal

oleh secara swakarsa oleh anggota masyarakat yang dibantu oleh organisasi massa

kepemudaan sangatlah tinggi. Hal ini juga didukung oleh peran pemerintah daerah yang juga

sangatlah mendukung.

33

4.2.7. Political Security

Dimensi terakhir dari keamanan insani adalah terkait keamanan politik yakni

mengenai partisipasi politik, hak-hak politik warga dan praktek demokrasi di wilayah

Denpasar. Berdasarkan dimensi ini, sebagian besar merasa bahwa partisipasi politik warga

sekitar sudah cukup tinggi, baik itu dalam partisipasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu),

khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa Adat dan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kalo ada Pemilu, warga biasanya antusias, apalagi pemilihan kepala desa." (Laki-Laki, Kel, Denpasar Selatan)

Sisi lain dari keamanan politik yang membuat optimis adalah sikap masyarakat yang

cukup baik dalam kepedulian mereka dengan kondisi perpolitikan di Denpasar. Secara

keamanan, hak-hak politik mereka sebagai warga negara telah dipenuhi karena mereka merasa

bebas memilih dan dipilih, dan inilah yang mereka gunakan dalam proses-proses politik.

Ketika ditanyakan terkait proses demokrasi dan demokratisasi di kota Denpasar, sebagian

besar responden merasa cukup optimis dengan demokrasi di kota Denpasar. Mayoritas

responden merasa bahwa politik ini adalah milik warga Bali sehingga perlu mendapatkan

dukungan dan partisipasi untuk kebaikan warga Bali secara umu. Hal ini didorong oleh

tingginya rasa memiliki Pulau Bali bagi warga Bali secara umum dan kewajiban untuk

menjaganya berdasarkan nilai-nilai adat yang mereka tanamkan sejak dini pada generasi

muda, khususnya nilai dalam Tri Hita Karana.

"Ya, saya sih gak terlalu ngerti soal demokrasi. Tapi memang politik local sudah menjadi bagian dari adat yang baik di Bali." (Laki-laki, 52 tahun. Kec. Denpasar Timur)

34

Secara singkat, keamanan politik di kota Denpasar bisa dikatakan sangatlah baik,

yang tercermin dalam hal partisipasi politik (hak memilih dan dipilih sudah terpenuhi), hanya

saja masih terdapat ancaman yang cukup besar terkait transparansi dan akuntabilitas politik di

wilayah Denpasar.

Berdasarkan pemaparan di atas, kondisi keamanan insani di kota Denpasar secara

umum dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Umum Keamanan Insani di Denpasar

Dimensi Keamanan Tingkat Ancaman Jenis-Jenis Ancaman Utama Economic Security Sedang - Sustainabilitas pekerjaan yang tidak

terjamin. - Tidak adanya jaminan atau upaya pengamanan terhadap resiko kehilangan pekerjaan.

Food Security Sedang - Kurangnya akses terhadap makanan berkualitas dan bergizi. - Kurangnya pemahaman terkait makanan bergizi.

Health Security Sedang - Akses terhadap pelayanan kesehatan yang kurang memadai. - Lingkungan tempat tinggal yang rawan dari sisi lingkungan (banjir, sirkulasi udara buruk).

Environmental Security Tinggi - Banyaknya sampah. - Polusi udara sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kegiatan pabrik (khususnya wilayah pinggir kota). - Polusi air, khususnya sampah yang tergenang di sungai

Personal Security Rendah - Fasilitas publik yang membahayakan keselamatan warga

Community Security Sedang - Adanya potensi konflik antar

35

etnis/suku/ras - Adanya potensi konflik antar agama/kepercayaan - Tingginya upaya pelestarian budaya lokal

Political Security Rendah - Transparansi & Akuntabilitas Politik

4.3 Disparitas Kondisi Keamanan Insani Di Kota Denpasar Berdasar Wilayah,

Antaretnis, dan Antaragama.

Sub-bab ini akan membahas mengenai temuan atas pertanyaan penelitian yang

kedua yang menyoal perbedaan kondisi keamanan insani di Kota Denpasar, baik antar-

wilayah, antaretnis, maupun antaragama. Dalam pemaparan temuan tersebut, pembahasan

akan dibagi ke dalam tiga sub-bab utama yaitu: identifikasi kondisi keamanan insani di Kota

Denpasar yang dibedakan atas temuan utama antar wilayah, antaretnis dan antaragama.

Identifikasi kondisi keamanan insani di masing-masing sub-bab tersebut bertujuan untuk

mengetahui disparitas kondisi keamanan insani di Kota Denpasar.

4.3.1. Kondisi Keamanan Insani Antar-Wilayah di Kota Denpasar

Secara umum temuan utama dari hasil survey dan wawancara mendalam kondisi

keamanan insani yang diklasifikasikan ke dalam 5 wilayah kecamatan di Kota Denpasar yaitu

kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan dan

Kedungkandang telah berhasil mengidentifikasi 7 dimensi ketidakamanan insani yaitu :

dimensi economic security, food security, health security, environmental security, personal

36

security, community security serta political security. Untuk lebih jelasnya, pemaparan hasil

temuan akan dibagi per-wilayah/kecamatan untuk melihat disparitas ketidakamanan insani

antar wilayah di kota Denpasar.

4.3.1.1 Kecamatan Denpasar Barat

Secara umum, temuan terhadap responden di 11 desa/kelurahan di kecamatan

Denpasar Barat dapat disimpulkan bahwa derajat ketidakamanan tertinggi di Kecamatan

Denpasar Barat terdapat pada dimensi environmental security dan personal security.

Kecamatan Denpasar Barat sendiri terdiri dari Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kauh,

Desa Dauh Puri Klod, Desa Padangsambian Kaja, Desa Padangsambian Klod, Desa

Pemecutan Klod, Desa Tegal Harum, Desa Tegal Kerta, Kelurahan Dauh Puri, Kelurahan

Padang Sambian, dan Kelurahan Pemecutan.

Sementara untuk dimensi health security dan community security derajat

ketidakamanannya berada pada kisaran sedang, serta dimensi economic security, food security

dan political security berada pada kisaran rendah. Pemaparan selanjutnya bertujuan untuk

mengidentifikasi beberapa karakteristik pada masing-masing temuan utama di Kecamatan

Denpasar Barat yang akan dibagi ke dalam 7 dimensi keamanan insani.

Kondisi Environmental Security di Kecamatan Denpasar Barat

Identifikasi karakteristik utama dimensi environmental security di Kecamatan

Denpasar Barat berhasil beberapa ciri yaitu: (i) masalah pengelolaan sampah; (ii) polusi udara

akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kecamatan Denpasar Barat; (iii) polusi

suara; dan (iv) kecenderungan untuk mengantisipasi sendiri masalah-masalah

37

lingkungan/swadaya masyarakat. Beberapa kutipan berikut menggambarkan ilustrasi

karakteristik environment security di Kecamatan Denpasar Barat.

"Pembuangan sampah diurus sendiri, dengan iuran bulanan dibayarkan ke pengangkut sampah." (Laki-laki, 55 tahun, swasta, Kec. Denpasar Barat) "Karena (hari) minggu libur, jadi sampahnya numpuk dan berbau sampai diambil hari Senin." (Perempuan, 60 tahun, IRT, Kec. Denpasar Barat) "Kan (rumahnya) di pinggir jalan raya, jadi terganggu juga sama asap kendaraan." (Laki-laki, 45, PNS guru, Kec. Denpasar Barat)

Dari kutipan wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan

utama yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat adalah soal pembuangan dan

pengelolaan sampah rumahan dan sampah bekas persembahyangan. Untuk mengantisipasinya

mereka membayar iuran bulanan kepada jasa pengangkut sampah walaupun konsekuensinya

terjadi penumpukan sampah di akhir pekan karena jasa pengangkut sampah hanya beroperasi

di hari kerja.

Dalam penanganan masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar

Selatan, seluas 40 Ha. Dari data tahun 2002, jumlah timbulan sampah Kota Denpasar adalah

sebanyak 127.750 m³, sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71.14 %.

Namun volume sampah yang telah tertangani baru sebanyak 1.904 m³, sehingga banyaknya

sampah yang belum terlayani adalah 125.846 m³ atau 98.5% (www.ciptakarya.pu.go.id)

Kondisi Personal Security di Kecamatan Denpasar Barat

Dimensi kedua yang derajat ketidakamanannya sedang di Kecamatan Denpasar

Barat adalah personal security yang diidentifikasikan ke dalam beberapa karakteristik utama

38

yang meliputi: (i) keselamatan berkendara; dan (ii) keselamatan pejalan kaki. Kutipan berikut

menggambarkan kondisi personal insecurity di Kecamatan Denpasar Barat.

"Kalau pencurian sih Denpasar relative aman." (Laki-laki, 37 tahun, swasta pemilik toko, Kec. Denpasar Barat) "Gak ada preman kalo di sini (di Denpasar)." (Perempuan, 40 tahun, pedagang, Kec. Denpasar Barat) "Agak takut sih kalo mau nyebrang, soalnya kendaraannya rame dan kencang-kencang." (Perempuan, 33, penjaga toko, Kec. Denpasar Barat)

Senada dengan masalah polusi udara pada dimensi environmental security di atas

akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di mana hal ini berbanding lurus dengan

keluhan masyarakat Denpasar Barat terhadap keselamatan berkendara maupun keselamatan

pejalan kaki. Lagi-lagi masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat lebih memilih untuk

mengupayakan sendiri pembangunan polisi tidur dan rambu-rambu keselamatan berkendara

ketimbang menyerahkannya kepada Pemerintah untuk mengurangi jumlah kecelakaan

bermotor di sekitar wilayah mereka.

Kondisi Health Security di Kecamatan Denpasar Barat

Temuan mengenai kondisi health security di Kecamatan Denpasar Barat termasuk

yang memiliki derajat ketidakamanan sedang. Permasalahan utama masyarakat Kecamatan

Denpasar Barat khususnya pada dimensi health security meliputi: (i) ketidaktahuan akan

standar kesehatan minimal, antara lain: sanitasi, drainase dan higienitas, dan (ii) kurangnya

sistem drainase yang baik untuk mengantisipasi banjir. Temuan-temuan utama tersebut

tercermin dari beberapa komentar berikut.

39

"Nggak terlalu ngerti sih (standar kesehatan minimal), yang penting masih bisa makan bersih, dan mandi air bersih." (Laki-laki, 29, sales kartu GSM, Kec. Denpasar Barat) "Kalau sampah numpuk, selokan mampet ya setiap musim hujan harus siap-siap sama banjir." (Perempuan, 35, pekerja toko, Kecamatan Denpasar Barat)

Identifikasi permasalahan pada dimensi environmental security sangat erat

kaitannya dengan health security dimana ketidakpahaman warga akan standar kesehatan

minimal dan buruknya sistem pengelolaan sampah kemudian berimplikasi pada kurangnya

kepedulian akan pemeliharaan sistem drainase sehingga bisa dipastikan setiap musim hujan

wilayah Denpasar Barat sangat rentan terkena banjir. Meskipun demikian, pemerintah juga

mengupayakan seperti pembangunan box culvert normalisasi alur Pangkung Muding di Jalan

Gunung Soputan, Desa Padangsambian Klod.

Kondisi Community Security di Kecamatan Denpasar Barat

Temuan menarik berhasil diidentifikasi pada dimensi community security di

Kecamatan Denpasar Barat. Perkiraan awal peneliti, dengan heterogenitas masyarakat

Kecamatan Denpasar Barat yang cukup tinggi maka community insecurity pada wilayah ini

diperkirakan akan berada pada kisaran tinggi. Namun ternyata, community insecurity di

Denpasar Barat berada pada kisaran rendah. Karakteristik utama temuan adalah: terdapat

penurunan diskriminasi etnis tertentu pasca Bom Bali.

"Dulu setelah (peristiwa) Bom Bali, kesenjangan antar etnis lumayan parah, tapi setelah beberapa tahun ya biasa lagi. (Laki-laki, 51 tahun, pedagang, Kec. Denpasar Barat) "Asalkan bisa membawa diri aja meskipun pendatang gak masalah sih." (Perempuan, 40 tahun, pedagang, Kec. Denpasar Barat)

40

"Pengurusan KTP Bali yang yang masih sulit meski sudah agak lama di sini." (Laki-laki, 43 swasta, Kec. Denpasar Barat)

Walaupun dikriminasi terhadap etnis tertentu mengalami penurunan sejak beberapa

tahun belakangan, namun prasangka-prasangka terhadap etnis tertentu masih sangat lazim

terjadi. Di beberapa kasus, responden yang merupakan pendatang dan etnis tertentu mengaku

kesulitan untuk diterima oleh warga pribumi.

Kondisi Economic Security di Kecamatan Denpasar Barat

Dimensi ekonomi merupakan 1 dari 3 dimensi yang tingkat ketidakamanannya

relatif rendah di Kecamatan Denpasar Barat. Hanya sebagian kecil responden yang

penghasilannya di bawah UMR Kota Denpasar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali

tertanggal 12 Nopember 2012, Upah Minimum Kota Denpasar untuk tahun 2013 adalah Rp

1.358.000,00. Berikut kutipan wawancaranya :

"Kalau dagang itu nggak nentu (penghasilannya) tapi dicukup-cukupin ya cukup buat sebulan." (Perempuan, 39, penjual makanan, Kec. Denpasar Barat) "Saya sih, kalau ada pameran bursa kerja biasanya ikut ngeliat. Kayak yang di GOR Lila Bhuana itu." (Perempuan, 24 tahun, lulusan S1, Kec. Denpasar Barat)

Kondisi Food Security di Kecamatan Denpasar Barat

Kondisi food security di beberapa wilayah umumnya berkaitan erat dengan kondisi

economic security nya. Namun untuk wilayah Denpasar Barat tidak ada keluhan yang berarti

soal harga maupun akses bahan pangan karena sebagian besar warga Kecamatan Denpasar

Barat merasa tercukupi kebutuhan pangannya.

41

Kondisi Political Security di Kecamatan Denpasar Barat

Tingginya partisipasi politik warga Kecamatan Denpasar Barat baik di level

nasional seperti Pemilu maupun lokal seperti pemilu calon legislatif menempatkan Denpasar

Barat sebagai wilayah yang relatif aman dari political insecurity. Walaupun rata-rata reponden

mengaku bahwa pihak yang paling berperan aktif dalam melindungi HAM dan kebebasan

warga negara adalah masyarakat itu sendiri namun mereka tetap merasa optimis dengan masa

depan demokratisasi di Kota Denpasar.

"Pemilu presiden, pemilukada, pemilihan caleg saya selalu ikut, kalau tidak dipakai nanti hak saya disalahgunakan." (Laki-laki, 32 tahun, pemilik rumah makan, Kec. Denpasar Barat).

4.3.1.2. Kecamatan Denpasar Timur

Kecamatan Denpasar Timur terdiri dari 11 desa/kelurahan, yaitu Desa Dangin Puri

Klod, Desa Penatih Dangin Puri, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kauh, Desa Kesiman

Kertalangu, Desa Sumerta Klod, Desa Kesiman Petilan, Kelurahan Dangin Puri, Kelurahan

Kesiman, Kelurahan Penatih, dan Kelurahan Sumerta. Secara garis besar temuan pada

Kecamatan Denpasar Timur menggambarkan sebaran ketidakamanan insani yang

distribusinya tidak merata. Dimensi keamanan insani yang derajat keamanannya sedang

adalah environmental security, personal security dan community security. Sedangkan untuk

dimensi economic security, food security, health security serta politic security menempati

kisaran ketidakamanan pada level rendah.

42

Kondisi Environmental Security di Kecamatan Denpasar Timur

Temuan akan environmental insecurity hampir merata di seluruh Kecamatan di

Kota Denpasar. Di kecamatan Denpasar Timur sendiri mayoritas responden mengeluhkan

beberapa masalah terkait kerusakan lingkungan yaitu (i) masalah pengelolaan sampah; (ii)

polusi udara; (iii) polusi air; (iv) masalah kerusakan lingkungan ditanggulangi sendiri secara

swadaya oleh masyarakat; dan (v) rata-rata responden mengaku pernah mendapat pelatihan

penanganan bencana alam baik dari pemerintah maupun swasta.

"Warga di sini gotong-royong bikin tempat penampungan sampah, kalau nunggu Pemerintah keburu menumpuk." (Laki-laki, 44 tahun, wiraswasta, Kec. Denpasar Timur). "Ada pelatihan SARS dari Pemerintah kami dikumpulkan di balai banjar." (Laki-laki, 59 tahun, guru, Kec. Denpasar Timur) "Airnya berwarna coklat karena pake air sumur, kalau pakai (air) PAM kadang alirannya kecil." (Laki-laki, 28, wiraswasta, Kec. Denpasar Timur). "Tetangga saya punya kolam ikan yang tidak sehat dan airnya berwarna hijau, baunya sampai ke rumah." (Laki-laki, 41, guru, Kec. Denpasar Timur). "Dulu nggak ada polusi udara, tapi semenjak kendaraan makin rame jadi banyak asap." (Perempuan, 51, karyawan BUMN, Kec. Denpasar Timur)

Permasalahan lingkungan yang umumnya dihadapi oleh warga Denpasar Timur

selain pengelolaan sampah adalah polusi air dan polusi udara. Untuk masalah pengelolaan

sampah rata-rata responden memilih untuk mengaktifkan kerja bakti di lingkungan sekitar.

Namun untuk polusi air dan udara, rata-rata responden tidak mampu berbuat apa-apa dan

berharap Pemerintah yang mengatasinya.

Kondisi Personal Security di Kecamatan Denpasar Timur

43

Hal utama yang menjadi temuan utama dalam pemetaan kondisi personal security di

Kecamatan Denpasar Timur adalah tentang keselamatan berkendara. Berikut kutipan

wawancaranya.

"Ya kalau saya kan tinggalnya di perumahan, jadi aman-aman aja." (Perempuan, 28 tahun, staf perusahaan, Kec. Denpasar Timur) "Daerah sini soal preman gak ada, apalagi di sekitar banjar adat. Kalau kendaraan sih memang rame sekali." (Laki-laki, 49, pedagang, Kec. Denpasar Timur)

Hal yang perlu dicermati dari kondisi personal security di kecamatan Denpasar

Timur adalah di satu sisi warga sepakat bahwa selain lingkungan tempat tinggalnya relatif

aman karena ada keamanan warga. Selain itu, tindakan premanisme juga sangat rendah terjadi,

khususnya bagi responden yang pemukimannya di daerah desa adat.

Kondisi Community Security di Kecamatan Denpasar Timur

Hasil wawancara responden pada dimensi community security di kecamatan

Denpasar Timur juga menunjukkan kecenderungan community insecurity yang berada pada

kisaran cukup tinggi. Masalah utamanya terletak pada (i) prasangka antar etnis dan yang

berlaku timbal balik, dan (ii) masih adanya sentimen terhadap pendatang. Berikut pendapat

beberapa responden yang mencerminkan adanya prasangka antar etnis serta antar penduduk

pribumi dan pendatang di Kecamatan Denpasar Timur.

"Mereka (pendatang) sendiri yang kadang menutup diri. Bergaulnya Cuma sama sesame pendatang aja. (Perempuan, 29 tahun, wiraswasta, Kec. Denpasar Timur)

"Semuanya diurus sendiri, ya kadang-kadang kami ditanya soal KIPEM.." (Laki-laki, 31, pekerja toko, Kec. Denpasar Timur)

44

Selain populasi yang sangat heterogen karena terdiri atas beberapa etnis, prasangka-

prasangka lama antar etnis juga turut memperkeruh jurang pemisah antar etnis yang pada

akhirnya berimplikasi pada community insecurity di Kecamatan Denpasar Timur.

Kondisi Economic Security di Kecamatan Denpasar Timur

Kesimpulan peneliti atas temuan dimensi economic security di Kecamatan Denpasar

Timur adalah: dimensi ini termasuk ketidakamanan dalam level rendah. Mayoritas responden

di Kecamatan Denpasar Timur memiliki penghasilan di atas UMR yang ditetapkan Pemerintah

Kota Denpasar. Hanya sebagian kecil responden yang memiliki penghasilan di bawah UMR

dengan resiko kehilangan pekerjaan yang relatif rendah sehingga dimensi economic insecurity

di Kecamatan Denpasar Timur bisa disimpulkan relatif rendah.

Kondisi Food Security di Kecamatan Denpasar Timur

Dimensi food security termasuk salah satu dimensi yang termasuk dalam kategori

ketidakamanan level rendah. Salah satu penyebabnya adalah mayoritas responden pada

dimensi sebelumnya yaitu economic security rata-rata tingkat penghasilannya di atas UMR

yang ditetapkan sehingga secara ekonomi mereka relatif tidak memiliki kesulitan yang berarti

ketika mengakses kebutuhan pangan.

Kondisi Health Security di Kecamatan Denpasar Timur

Hal yang bisa disimpulkan dari temuan dimensi health security di Kecamatan

Denpasar Timur adalah kondisi health insecurity yang berada pada level rendah. Hal ini bisa

dilihat pada jawaban rata-rata responden yang merasa telah memenuhi standar minimal hidup

45

sehat yaitu: sanitasi, drainase dan higienitas. Satu-satunya temuan yang mengemuka adalah

kesulitan responden untuk mengakses rumah sakit akibat jarak yang terlalu jauh namun hal ini

bisa ditanggulangi dengan keberadaan Puskesmas di sekitar pemukiman responden.

Kondisi Political Security di Kecamatan Denpasar Timur

"Kalau pemilihan kepala desa semuanya ikut, jarang ada yang gak mau ikut. Tapi kalo pemilihan legislative masih ada aja yang gak ikut." (Laki-laki, 53, pengusaha rumah makan, Kecamatan Denpasar Timur) "Kalau saya ya tetep nyoblos." (Perempuan, 34, guru, Kecamatan Denpasar Timur).

Kutipan wawancara di atas menggambarkan tingkat partisipasi warga Kecamatan

Denpasar Timur ketika pemilihan umum, baik pemilihan Klian Adat, maupun pemilihan

kepala daerah. Temuan yang didapat dari wawancara terhadap warga untuk dimensi political

security adalah (i) tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu umumnya cukup tinggi; (ii)

warga berpendapat pihak yang paling berperan aktif dalam melindungi HAM dan kekebasan

adalah masyarakat itu sendiri; (iii) Warga merasa optimis melihat masa depan demokratisasi di

Kota Denpasar. Pendapat tersebut muncul akibat beberapa warga merasa Pemilu adalah bagian

dari pembangunan masyarakat Bali, sehingga tidak bisa dipisahkan dari keterpanggilan adat

untuk berpartisipasi di dalamnya.

4.3.1.3. Kecamatan Denpasar Utara

Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari 11 desa/kelurahan, yaitu: Desa Dangin Puri

Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa

Peguyangan Kaja, Desa Peguyangan Kangin, Desa Pemecutan Kaja, Desa Ubung Kaja,

Kelurahan Peguyangan, Kelurahan Tonja, dan Kelurahan Ubung. Berbeda dengan Kecamatan

46

Denpasar Timur, hasil penelitian di Kecamatan Denpasar Utara menunjukkan distribusi

ketidakamanan insani yang cukup merata pada ketujuh dimensi keamanan insani. Dimensi

yang dikategorikan dalam ketidakamanan insani dengan level tinggi adalah personal security.

level sedang di antaranya economic security dan environmental security. Sementara dimensi

food, health, community dan political security termasuk dalam level rendah.

Kondisi Community Security di Kecamatan Denpasar Utara

Di antara empat kecamatan di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara

merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat heterogenitas penduduk yang paling tinggi.

Hal ini dikarenakan terdapat terminal bis Ubung untuk perhubungan antar-kota dan antar-

propinsi yang berbasis di kecamatan Denpasar Utara. Hal ini berdampak selain pada

heterogenitas penduduk kecamatan Denpasar Utara juga padatnya populasi penduduk

kecamatan Denpasar Utara yang rata-rata didominasi oleh kaum pendatang, namun justru

jarang terjadi gesekan-gesekan antar penduduk baik antar penduduk pribumi dan pendatang

serta gesekan antar etnis. Ciri-ciri utama community security di Denpasar Utara adalah

rendahnya diskriminasi dalam pergaulan social karena heterogenitas etnis yang tinggi.

"Kalau di wilayah sini banyak yang pendatang juga. Tapi ya biasa aja kok." (Laki-laki, 40 tahun, wiraswasta, Kecamatan Denpasar Utara) "Soal ibadah agama sih sejauh ini gak ada masalah." (Laki-laki, 61 tahun, pemilik kedai, Kecamatan Denpasar Utara) "Sudah terbiasa dengan banyak pendatang kok." (Perempuan, 41 tahun, IRT, Kecamatan Denpasar Utara)

Ilustrasi di atas menggambarkan cukup rendahnya diskriminasi etnis yang kerap

diterima oleh warga pendatang di Kecamatan Denpasar Utara. Mayoritas responden menjawab

47

bahwa mereka merasa cukup aman dari kemungkinan terjadinya konflik di lingkungan

sekitarnya.

Kondisi Personal Security di Kecamatan Denpasar Utara

Seperti telah disinggung di atas, adanya terminal bis antar kota dan antar propinsi

yang berbasis di Kecamatan Denpasar Utara berimplikasi pula pada heterogenitas penduduk

yang sebagian besar di antaranya adalah kaum pendatang di mana hal ini turut menimbulkan

ekses negatif yaitu tingginya tingkat kriminalitas. Responden di sekitar terminal bis Ubung

menyebut mereka rata-rata mengaku pernah hampir menjadi korban pencurian barang. Namun

tindakan pencegahannya diserahkan kepada masing-masing individu untuk lebih

memerhatikan keselamatan barang miliknya.

Kondisi Ennvironmental Security di Kecamatan Denpasar Utara

Karakteristik utama temuan kondisi environmental security di Kecamatan Denpasar

Utara dapat dilihat melalui tiga aspek utama ini yaitu: (i) Sebagian penduduk Kecamatan

Denpasar Utara merasa bahwa daerah tempat tinggal mereka mengalami kerusakan

lingkungan; (ii) permasalahan lingkungan yang paling umum dihadapi oleh warga di Denpasar

Utara adalah: polusi udara; (iii) Inisiatif untuk mengatasi kerusakan lingkungan sebagian besar

datang dari masyarakat sendiri dengan mengandalkan perangkat desa/keluraharan dan adat..

"Kebanyakan orang yang kerja itu (pendatang) bawa motor. Jadi lalu lintas pada jam-jam tertentu juga rame." (Laki-laki, 24 tahun, mahasiswa, Kecamatan Denpasar Utara). "Hampir tiap bulan ada kerja gotong-royong." (Perempuan, 34 tahun, wiraswasta, Kecamatan Denpasar Utara) "Ya namanya pendatang ya sifatnya macam-macam. Ada yang baik, juga ada yang suka mengganggu." (Laki-laki, 42 tahun, guru, Kec. Denpasar Utara.

48

Seperti yang telah diungkapkan di atas, padatnya populasi penduduk yang mayoritas

didominasi oleh kaum pendatang telah menimbulkan implikasi beragam di kecamatan

Denpasar Utara. Selain kontur masyarakat yang lebih heterogen, cukup tingginya angka

kriminalitas, di sisi lain juga muncul keluhan masyarakat akan padatnya jumlah kendaraan

bermotor dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sehingga kadar pencemaran udara di

wilayah Denpasar Utara merupakan pencemaran udara dengan kategori tinggi di Kota

Denpasar.

Kondisi Economic Security di Kecamatan Denpasar Utara

Kondisi economic insecurity di Denpasar Utara sendiri berada pada kisaran sedang.

Mayoritas responden adalah pekerja serabutan dan pedagang kecil di terminal Ubung,

sehingga untuk kebutuhan finansial, kami mengasumsikan sebagian dari mereka masih belum

sejahtera. Beberapa responden lain yang kami wawancarai mengeluhkan pendapatan mereke

yang rata-rata berada di bawah kisaran UMR Kota Denpasar, dengan resiko kehilangan

pekerjaan yang cukup tinggi.

"Namanya pedagang, penghasilan ada setiap bulan tapi jumlahnya nggak pasti." (Perempuan, 23, pedagang, Kecamatan Denpasar Utara)

Di antara sebagian kecil responden ini, mayoritas dari mereka pernah mendengar

tentang program Jaring Pengaman Sosial dan sejenisnya namun belum ada yang secara

maksimal memanfaatkannya.

"Tau sih, tapi belum pernah mengurus buat itu." (Laki-laki, 29, swasta, Kecamatan Denpasar Utara)

49

Kondisi Food Security di Kecamatan Denpasar Utara

Walaupun hanya sebagian kecil responden saja yang pendapatannya di bawah UMR

namun untuk keseluruhan responden mereka merasa tercukupi kebutuhan sandang, pangan

dan papannya. Rata-rata responden menggunakan setengah dari penghasilannya untuk

mencukupi kebutuhan pangannya yang didapat dengan cara membeli serta tidak ada keluhan

tentang kesulitan mendapatkan bahan makanan karena ketersediaan pasar tradisional,

swalayan relatif banyak tersedia di Denpasar Utara.

Kondisi Health Security di Kecamatan Denpasar Utara

Masalah yang umum ditemui pada minoritas responden mengenai dimensi health

security adalah kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan secara ekonomi. Beberapa

responden merasa biaya pengobatan yang dibebankan kepada pasien relatif mahal. Sementara

itu kepemilikan kartu miskin untuk menjamin keringanan biaya pengobatan belum

dimaksimalkan pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan responden yang sebagian besar

pendatang merasa kesulitan secara administratif untuk mengakses kartu miskin.

Kondisi Political Security di Kecamatan Denpasar Utara

Temuan untuk kondisi political security di Kecamatan Denpasar Utara ternyata

agak berbeda dengan temuan di kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Denpasar. Sebagian

besar responden merasa partisipasi mereka dalam Pemilu baik yang tingkat nasional maupun

lokal sudah kurang maksimal, hal ini dikarenakan sebagian besar responden bukan penduduk

yang memiliki KTP Denpasar sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak politiknya untuk

50

Pemilu di Denpasar selain karena mereka merasa Pemilu di Denpasar secara eksklusif

merupakan domain penduduk asli.

4.3.1.4. Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 desa/kelurahan, yaitu Desa Pemogan,

Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya, Kelurahan Panjer, Kelurahan Pedungan,

Kelurahan Renon, Kelurahan Sanur, Kelurahan Serangan, dan Kelurahan Sesetan.

Temuan menarik didapatkan dari hasil penelitian dan wawancara responden

terhadap tujuh dimensi keamanan insani di 11 kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

Menarik karena sebaran dimenesi ketidakamanan insani di Kecamatan Denpasar Selatan

semua berada pada kisaran sedang yang meliputi: personal security dan health security serta

kisaran rendah yang meliputi: economic security, food security, environmental security,

community security dan political security.

Kondisi Personal Security di Kecamatan Denpasar Selatan

Beberapa permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi dari dimensi personal

security di Kecamatan Denpasar Selatan adalah: banyaknya kendaraan dengan kecepatan

tinggi di dekat pemukiman penduduk sehingga berimplikasi pada keselamatan pejalan kali

secara umum dan anak-anak kecil.

"Kalau anak kecil bersepeda di jalan raya, memang mengkhawatirkan. Kendaraan rame sekali." (Perempuan, 41 tahun, pedagang pasar adat, Kecamatan Denpasar Selatan) "Banyak warga yang minta (pengendara) mematikan dan menuntun motornya kalau lewat gang." (Laki-laki, 64 tahun, pensiunan TNI, Kec. Denpasar Selatan)

51

"Paling ya warga gotong royong sendiri bikin polisi tidur, biar nggak ada yang ngebut." (Laki-laki, 23, office boy supermarket, Kec. Denpasar Selatan)

Beberapa pendapat responden diatas menggambarkan dengan jelas betapa untuk

beberapa kasus yang dianggap mengganggu kenyamanan warga, warga memilih untuk terjun

langsung baik dengan masyarakat maupun perorangan untuk mengantisipasi terjadinya

kecelakaan di daerah pemukiman padat penduduk, di antaranya dengan membangun polisi

tidur dan menghimbau pengendara motor agar menuntun dan mematikan motornya ketika

melewati gang. Usaha ini sering dikoordinasikan dengan adat setempat.

Kondisi Health Security di Kecamatan Denpasar Selatan

Temuan utama pada dimensi health security di Kecamatan Denpasar Selatan

mengerucut pada salah satu standar minimal kesehatan yaitu sanitasi. Sebagian responden

yang tinggal di perkampungan masih menggunakan sungai sebagai pemenuhan sarana MCK

(mandi, cuci, kakus).

Kondisi Economic Security di Kecamatan Denpasar Selatan

Pemetaan dimensi economic security di Kecamatan Denpasar Selatan sendiri berada

pada level rendah. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan sebagian kecil responden

mengalami masalah (i) penghasilan di bawah standar UMR yang ditetapkan; (ii) resiko

kehilangan pekerjaan tinggi; (iii) beberapa responden yang berprofesi sebagai pedagang

menganggap menjamurkanya minimarket waralaba sebagai salah satu ancaman terhadap

kelangsungan profesinya; (iv) tidak memiliki jaminan kehilangan pekerjaan; dan (v) simpanan

keuangan masih bersifat konvensional.

52

"Pendapatan sih tidak menentu, tergantung pembelinya lagi rame apa nggak." (Perempuan, 34 tahun, pedagang pasar adat, Kec. Denpasar Selatan) "Sekarang orang-orang lebih suka belanja di mini market itu. Tapi ya masih banyak kok yang belanja ke pasar tradisional." (Perempuan, 45 tahun, pedagang pasar adat, Kec. Denpasar Selatan) "Ya kerja di minimarket penghasilan kecil, juga gak tentu nasib, Pak." (Laki-laki, 24 tahun, kasir minimarket, Kec. Denpasar Selatan) "Kalau saya sih PNS, gak terlalu ada masalah." (Laki-laki, 39 tahun, PNS guru, Kec. Denpasar Selatan)

Kondisi Food Security di Kecamatan Denpasar Selatan

Temuan terhadap kondisi food security di Kecamatan Denpasar Barat relatif sedikit,

warga rata-rata mengaku tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi standar gizinya dengan

kisaran makan dua hingga tiga kali sehari. Satu-satunya hal yang mendapat perhatian serius

dari warga adalah kecenderungan meningkatnya harga bahan makanan pokok khususnya yang

termasuk dalam kategori sembako (sembilan bahan pokok).

Kondisi Environmental Security di Kecamatan Denpasar Selatan

Masalah pencemaran udara dan suara serta tata kelola sampah menjadi

permasalahan yang kerapkali dihadapi oleh sebagian kecil warga Kecamatan Denpasar

Selatan.

"Kadang-kadang dari situ (sungai) keluar bau yang nggak enak." (Perempuan, 25 tahun, karyawan toko, Kec. Denpasar Selatan)

Kondisi Community Security di Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Selatan sendiri merupakan salah satu kecamatan dengan

kesenjangan etnis cukup rendah, walaupun hasil penelitian menunjukkan kondisi community

53

insecurity berada pada level rendah. Pokok permasalahan bermuara pada gesekan-gesekan dan

kesalahpahaman antar-warga. Namun keterbukaan cara berpikir masyarakat juga telah

mengurangi kesalahpahaman social tersebut yang galibnya bisa berujung tindak kekerasan

massal.

"Ya kalau pendatangnya bisa menempatkan diri di sini, mereka juga menghargaii adat di sini, saya kira gak akan ada masalah." (Laki-laki, 46 tahun, polisi, Kec. Denpasar Selatan) "Kita sama-sama menjaga toleransi saja. Gak perlu bersikap kaku kepada sesama warga." (Laki-laki, 40 tahun, wiraswasta, Kec. Denpasar Selatan)

Kondisi Political Security di Kecamatan Denpasar Selatan

Senada dengan beberapa kecamatan lainnya di Kota Denpasar, dimensi political

security termasuk yang derajat ketidakamanannya berada pada level rendah. Partisipasi

masyarakat dalam Pemilu cukup tinggi hal ini dibarengi dengan tingkat optimisme masyarakat

Kecamatan Denpasar Selatan yang relatif tinggi terhadap masa depan demokratisasi di Kota

Denpasar. Namun tak bisa dipungkiri juga peran adat dan budaya local yang memberi nilai-

nilai kebersamaan termasuk dalam memilih pemimpin secara politis.

4.3.1. Disparitas Kondisi Keamanan Insani Antaretnis di Kota Denpasar

Sub-bab ini secara singkat membahas tentang disparitas keamanan insani antar-

ras/etnis di empat kecamatan di Denpasar yang dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga

kategori utama yaitu: etnis pribumi-mayoritas Bali, etnis pendatang-minoritas yaitu Jawa,

Madura, Lombok, dan Arab, serta etnis pendatang-minoritas lain. Sebaran ketiga kelompok

etnis ini terkonsentrasi di beberapa kecamatan di Denpasar di mana etnis Bali hampir merata

di empat kecamatan di Denpasar

54

Sementara itu sebaran dimensi ketidakamanan insani tidak merata jika dilihat

dari pembagian kategori etnis di atas. Kesimpulan awal kami, terdapat beberapa dimensi yang

level ketidakamannanya merata di semua etnis namun terdapat beberapa etnis tertentu yang

mengalami ketidakamanan dimensi tertentu yang pemaparannya adalah sebagai berikut:

hampir semua etnis mengalami ketidakamanan pada dimensi economic security,

environmental security, food security, health security, personal security dan political security.

Sementara untuk satu dimensi berikutnya yaitu community insecurity tidak dialami oleh etnis

asli Bali, namun rata-rata dialami oleh etnis-etnis pendatang-minoritas seperti etnis Jawa,

Madura, Arab, dan beberapa etnis pendatang lainnya.

4.4. Sumber-sumber Ketidakamanan Insani di Kota Denpasar

Dari ketujuh dimensi keamanan insani (ekonomi, pangan, lingkungan, kesehatan,

personal, komunitas, dan politik) di Kota Denpasar, tiga di antaranya, yakni lingkungan,

personal, dan komunitas, memiliki tingkat ketidakamanan yang tinggi. Sementara empat

selebihnya, yakni ekonomi, pangan, kesehatan, dan politik, memiliki tingkat ketidakamanan

yang sedang. Sub-bab di bawah ini akan mendiskusikan sumber-sumber ketidakamanan insani

di kota Denpasar dan penyebabnya.

4.4.1. Banjir dan Pencemaran (Environmental Security)

Konsep keamanan lingkungan lebih merujuk pada persoalan di sektor

ketidakamanan (lingkungan) daripada pada persoalan pergeseran obyek hirauan (referent

object) keamanan insani yang menekankan pada rasa aman di level individu. Hal ini

55

dikarenakan karena pengabaian akan isu ketidakamanan lingkungan oleh negara akan

berpengaruh pada ketidakamanan individu.

Dus, meski fokus keamanan insani adalah individu, proses yang menguatkan

atau melemahkan keamanan insani adalah ekstra-lokal. Karena itulah, solusi pada persoalan

ketidakamanan lingkungan ini tak bisa dilepaskan semata pada masyarakat dan harus

melibatkan pemerintah atau negara dan kebijakan keamanannya. Bahkan di negara maju

ekspektasi keterlibatan aktornya meluas dari sekedar negara ke sistem internasional, sektor

swasta, civil society, dan masyarakat sendiri.

Di kota Denpasar, setidaknya dua ancaman utama terhadap keamanan

lingkungan di kota Denpasar adalah banjir dan pencemaran lingkungan akibat sampah maupun

akibat polusi udara dan air. Negara/pemerintah justru tidak dianggap hadir dalam upaya

penemuan solusi ketidakamanan lingkungan ini. Dari paparan responden terlihat bahwa

mayoritas mereka (90% responden) mempercayai bahwa masyarakat yang justru lebih

berperan dalam menyelesaikan persoalan tersebut secara swa-bantu (self-help) di

lingkungannya dengan koordinasi apparatus adat setempat.

"Warga membersihkan halamannya masing-masing dan tiap bulan biasanya membayar ongkos orang yang mengangkut sampah." (Laki-laki, 48 tahun, swasta, Kec. Denpasar Selatan)

Selain itu juga kebiasaan masyarakat untuk menjadikan sungai sebagai "halaman

belakang" dan tempat pembuangan sampah memunculkan persoalan berantai seperti soal

kesehatan dan polusi air. Sebagian warga Denpasar masih mengandalkan air sumur. Maka

debit dan kualitas air sumur mereka akan tergantung pada debit dan kualitas

56

air sungai. Sungai yang berdebit air rendah serta kotor akan potensial memunculkan persoalan

kesehatan.

4.4.2. Kriminalitas dan Minimnya Fasilitas Umum (Personal Security)

Meski belum sampai dilabeli negara lemah, namun secara umum di Denpasar

rendahnya ketidakamanan personal bisa menjadi peringatan atas lcukup baiknya kapasitas

infrastruktural dan koersif pemerintah daerah. Namun hal ini masih saja dibarengi dengan

masih cukup rendahnya ketersediaan fasilitas umum (fasum) yang menjamin keselamatan

warga di Kota Denpasar. Lemahnya kapasitas infrastruktural dan koersif mengindikasikan

adanya kerentanan internal dan pada akhirnya menggerus karakteristik penting negara yang

kuat, yakni kemampuan negara memonopoli perangkat kekerasan (the instuments of violence).

Kurangnya fasum penjamin keselamatan masyarakat, seperti rambu-rambu, juga

menjadi sumber ketidakamanan personal. Kecelakaan akibat minimnya fasum berupa rambu-

rambu atau trotoar yang memadai bagi pejalan kaki terbukti menjadi persoalan yang harus

segera dicarikan solusinya.

Kurangnya peran negara mengakibatkan masyarakat mengambil alih perannya

secara swadaya lewat mekanisme ronda (patroli) biasanya oleh desa adat di kampungnya

masing-masing. Monopoli kekerasan oleh negara, jika kehilangan kewibawaan dan

kewenangannya dalam hal ini, potensial berpindah ke masyarakat dan akan memperlihatkan

kelemahan institusi negara.

4.4.3. Prasangka Antaretnis-agama dan Kuatnya Budaya Lokal (Community Security)

57

Keamanan komunitas tercakup dalam kategori keamanan masyarakat (societal

security) yang menjadi jembatan antara keamanan di tingkat global dan individual. Jika

keberlanjutan negara berbasis pada penjagaan kedaulatan, maka keberlanjutan bangsa

bergantung pada pemeliharaan identitas. Ancaman identitas nasional bisa muncul dari

lemahnya kohesi yang dibangun dari bahasa, budaya, agama, atau etnisitas. Maka keamanan

masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam keamanan negara.

Identitas nasional—biasa disebut juga identitas kolektif—dilahirkan dari

akumulasi identitas individu yang beragam dalam suatu negara. Ia muncul dari konsepsi diri

akan kolektivitas (self-conception of collectivities) dan terbentuk dari invididu-individu yang

mengidentifikasi sebagai bagian dari kolektivitas tersebut (Roe, 2007: 166).

Ketidakamanan komunitas di Kota Denpasar terlihat dari tingginya tingkat potensi

konflik sosial, namun demikian hal ini diimbangi dengan kuatnya tatanan dan nilai budaya

adat sehingga dikatakan ketahanan budaya lokal sangat tinggi.

Konflik terbuka memang tidak terjadi di masyarakat, namun prevalensi benih-benih

ke arah itu itu bisa dilihat dari masih terpeliharanya prasangka buruk (prejudices) antaretnis,

antarumat beragama, atau antargolongan, bahkan antar-kepentingan. Konflik sosial terbuka

potensial muncul nyata (manifest) dalam bentuk tindakan atau sikap intoleransi atau yang

paling minimal secara laten lewat prasangka buruk dalam bentuk stereotyping.

Kehidupan antaretnis, antarumat beragama, serta antargolongan masyarakat Kota

Denpasar sejauh ini bisa dikatakan cukup rukun serta saling bekerja sama dalam membangun

kotanya. Komposisi penduduk yang berasal terutama dari etnis Bali, Jawa, Lombok, dan

Madura, sebagian kecil Cina, Arab serta beberapa etnis pendatang lain membangun pola

hubungan yang akur. Namun, tingkat potensi konflik sosial akibat keberagaman di Kota

58

Denpasar bisa cenderung meninggi akibat terpeliharanya prasangka buruk antaretnis,

antarumat, dan antargolongan. Beberapa responden dari etnis non-Bali, misalnya, menyatakan

secara terbuka pernah mengalami diskriminasi. Diskriminasi muncul juga karena stereotip

yang dilekatkan pada etnis tertentu sehingga mengakibatkan sulit dalam, misalnya, mencari

tempat kos. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini hampir tidak terjadi lagi.

Saling berprasangka buruk yang terjadi dalam hubungan antaretnis lahir dari

adanya ketidakpercayaan sosial (social distrust). Pernyataan beberapa responden dalam

memandang etnis lainnya menunjukkan bahwa rasa saling curiga masih hidup dalam

keseharian masyarakat. Etnis A menyalahkan etnis B karena tidak mudah percaya pada

mereka sebaliknya etnis A dituduh oleh etnis B cenderung menutup diri dari pergaulan dengan

warga lain. Namun dalam kenyataannya pembauran antar-etnis di Kecamatan Denpasar Utara

dan Denpasar Barat khususnya, menunjukkan betapa ketidakpercayaan dan ketidakamanan itu

tidak terlalu popular dalam keseharian, khususnya masyarakat di wilayah Denpasar Utara dan

Denpasar Barat.

Potensi konflik juga muncul dari prasangka antargolongan. Responden dari

Kecamatan Denpasar Timur menyatakan bahwa hal ini bisa muncul karena pemberitaan-

pemberitaan media elektronik nasional yang kadang memberikan makna tertentu secara

provokatif pada berita yang ditayangkan. Bahkan nilai-nilai itu dipromosikan lewat media

elektronik cenderung konfrontatif.

"Hal yang paling sensitif di Bali ini pada umumnya adalah adanya kelompok-kelompok agama garis keras yang bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan dan kemajemukan masyarakat Bali. (Laki-laki, 49 tahun, polisi, Kec, Denpasar Barat)

Ketahanan adat Bali yang sangat kuat mengakar dalam masyarakat local menjadi

kekuatan tersendiri dalam budaya. Sumber dari kuatnya daya tahan dan keberlangsungan adat

59

dan budaya lokal ini dipercayai oleh beberapa responden akibat keterkaitannya dengan agama

Hindu yang dipeluk masyarakat Bali. Demikian juga pengaruh jalinan adat dan agama ini

memberi akar yang kuat pada keamanan politik di Kota Denpasar khususnya. Sehingga

memilih pemimpin pun bisa dikerangkai dalam konteks adat dan agama.

Masyarakat juga mengakui peran Pemerintah dalam merawat budaya dan adat Bali,

sehingga tidak Nampak adanya pesimisme tentang keberlangsungan budaya sebagai salah satu

pilar pembangunan ketahanan dan keamanan masyarakat (community security) Kota

Denpasar.

4.4.4. Kerentanan Ekonomi Rakyat, Asupan Gizi Tak Berimbang, dan Kurangnya

Standar Kesehatan Lingkungan (Economic, Food, and Health Security)

Denpasar, sebagai kota di negara berkembang, juga mengonfimasi keterkaitan erat

antara keamanan ekonomi, pangan, dan kesehatan. Dent (2007: 205) menyatakan bahwa

hirauan utama di negara berkembang soal keamanan ekonomi selalu tertaut erat dengan

keamanan pangan. Temuan dari lapangan memperlihatkan bahwa tingkat keamanan insani

yang bertingkat sedang di sektor ekonomi tak hanya merembet ke sektor pangan, namun juga

kesehatan yang biasnya juga terkait dengan keamanan kesehatan.

Rasa aman yang moderat di sektor ekonomi muncul karena sebagian besar

warga Denpasar berpenghasilan di atas UMK yang bisa menjadi standar kecukupan yang

ditentukan untuk hidup layak. Hanya saja, sumber ketidakamanan terbesar muncul dari tidak

adanya kepastian akan sustainibilitas pekerjaan serta peran negara yang kurang dalam

melindungi ketahanan ekonomi masyarakat. Sistem kontrak dalam pekerjaan formal serta

ketidakpastian dalam sektor usaha informal menjadi pemicu tingginya rasa tidak aman secara

60

ekonomi warga Denpasar. Sementara itu peran pemerintah dalam membuat regulasi yang

membantu ketahanan ekonomi masyarakat dirasa minim dengan bermunculannya minimarket

seperti Circle K, Alfamart, dan Indomart milik pemodal besar yang banyak didirikan di

wilayah hunian atau bahkan berdempetan dengan pasar tradisional.

Dari sisi pangan, masyarakat Denpasar juga merasa cukup aman dalam hal

ketersediaan dan aksesibilitas pangan meski ada sebagian kecil (5% responden) yang mengaku

mendapat kesulitan dalam hal ini. Ketidakamanan muncul dari sisi tingkat asupan gizi pangan

dengan diet berimbang dan sehat. Banyaknya responden yang kurang memahami hal tersebut

menunjukkan kurangnya sosialisasi pemerintah akan pentingnya mengatur pola makan yang

sehat dan berimbang.

Meski masyarakat Denpasar secara umum merasa cukup aman di bidang

kesehatan, sumber ancaman ketidakamanan yang cukup tinggi muncul dari dampak berantai

akibat kurang sehatnya lingkungan. Sampah yang tak terkelola dengan baik atau sistem

drainase, sanitasi, dan sirkulasi yang kurang memenuhi standar kesehatan menjadi masalah

yang banyak dikeluhkan responden.

Indikator lainnya, seperti pemahaman akan budaya hidup masyarakat merasa cukup

terpapar infomasi yang cukup dari sosialisi pemerintah dan KKN mahasiswa di lingkungan

mereka. Sementara menyoal aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, banyak responden

menyatakan cukup mudah dalam mendaptakan akses pelayanan kesehatan baik secara

kedekatan lokasi maupun dalam prosedur aksesnya.

61

4.4.5. Partisipasi Masyarakat dalam Politik Lokal (Political Security)

Dimensi politik sebagai dimensi terakhir dari keamanan insan menunjukkan level

yang tinggi, dengan artian bahwa keamanan politik di Kota Denpasar cukup terjamin. Dengan

menjadikan partisipasi politik, hak-hak politik warga dan praktek demokrasi di wilayah

Denpasar sebagai parameter, temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa tingginya partisipasi

politik warga hanya terbatas pada pemilihan Klian Adat, Ketua Banjar, Kepala Kampung saja

yang memang kaitannya erat dengan jalinan adat dan budaya seperti tersebut di atas, namun

juga partisipasi ini cukup bagus terlihat di tingkat Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilukada,

dan pemilihan anggota legislatif. Pada dimensi political security ini, nampak kontribusi nilai-

nilai adat dan agama dalam kehidupan berpolitik masyarakat Bali pada umumnya, dan

Denpasar pada khususnya.

Secara umum, tingkat partisipasi politik di keempat kecamatan di Kota

Denpasar menunjukkan bahwa partisipasi dan kepedulian pada isu politik lokal cukup tinggi

meski sebagaian mereka merasa awam dengan urusan politik. Perlu apresiasi upaya tindak

lanjut untuk tetap mempertahankan kesadaran politik masyarakat Denpasar pada isu-isu politik

lokal, yang mungkin dikembangkan pada politik nasional.

62

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menghasilkan temuan bahwa secara umum kondisi keamanan insani

(human security) Kota Denpasar dalam kondisi baik di bidang ekonomi, pangan, dan politik.

Di tiga matra (dimensi) lainnya; lingkungan, personal, kesehatan dan komunitas, mulai

muncul rasa ketidakamanan di masyarakat Denpasar.

Peran negara/pemerintah dinilai kurang oleh masyarakat dalam memberikan

jaminan rasa aman di hampir semua dimensi keamanan insani. Masyarakat justru merasa

bahwa masyarakat secara swakarsa dan swadaya yang lebih banyak berperan dalam

menumbuhkan rasa aman secara ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, dan

komunitas. Masyarakat kemudian memunculkan upaya swadaya (self-empowerment) dan

swabantu (self-help) dalam memenuhi rasa amannya. Hanya bidang politik yang mereka nilai

negara berperan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam sudut pandang keamanan insani, ketidakhadiran atau kurang

berperannya negara dinggap menjadi pertanda buruk bagi kapasitas insitusional negara.

Negara masih dianggap sebagai pemberi dan penjamin keamanan (provider of security) bagi

warganya. Kurangnya peran negara di bidang ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan,

personal, komunitas, dan politik menunjukkan kurangnya kapasitas infrastruktural dan koersi

negara. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, merupakan representasi dari negara/pemerintah

pusat yang juga bertanggung jawab pada pemberian rasa aman ke warganya.

Adanya kebijakan otonomi daerah sebagai upaya menerjemahkan kebijakan

desentralisasi, diharapkan akan membuat pemerintah di tingkat lokal lebih berdaya dengan

63

segala modalitas yang miliki. Pemkot Denpasar bisa mengambil langkah-langkah preventif

atau kuratif sebagai bentuk intervensi negara/pemerintah terhadap persoalan ketidakamanan

yang muncul di masyarakat Kota Denpasar

Dari temuan-temuan studi ini, beberapa saran untuk upaya intervensi antara

lain:

1. Pendidikan multikulturalisme. Program ditujukan untuk mengurangi prasangka

antaretnis, antaragama, maupun antargolongan warga Denpasar. Program ini

ditujukan meningkatkan interaksi antaretnis secara egaliter dan bisa berbentuk live

in/residensi, sosialisasi lewat pengajian/forum keagamaan.

2. Pemberdayaan masyarakat. Dengan modal sosial yang bagus, seperti tingkat

kepedulian atas lingkungan dan rasa komunalitas yang tinggi, pemerintah bisa

menyertakan masyarakat dalam program pengamanan lingkungan (dengan polsek

terdekat), koperasi kelontong dalam satu kelurahan untuk memperkuat ketahanan

ekonomi mereka, lebih memaksimalkan Rumah Belajar Masyarakat untuk sosialisasi

tentang politik lokal, kesehatan, diversifikasi pangan atau peningkatan kualitas

lingkungan

3. Mengutamakan pembangunan/perbaikan fasilitas umum (fasum) yang

berkaitan dengan keselamatan. Prioritasnya diarahkan pada rambu-rambu lalu

lintas seperti portal dalam kawasan hunian, lampu penerangan jalan, termasuk ruang

publik yang berkurang drastis akibat banyaknya pembangunan mall/pusat

perbelanjaan dan ruko.

4. Perbaikan sistem kontrak dan alih daya (outsourcing). Dengan adanya beberapa

industri makanan, obat-obatan, dan tekstil, pemerintah perlu bersinergi tiga pihak

64

dengan serikat pekerja dan pihak perusahaan. Isu ini juga merupakan isu nasional

sehingga jika Pemerintah Kota Denpasar bisa memprakarsainya akani berefek positif

ke daerah lainnya.

Di luar upaya-upaya tersebut di atas, yang paling penting dilakukan adalah

penguatan kapasitas pemerintah baik pusat maupun lokal. Sisi lebih dari kebijakan

desentralisasi/otonomi daerah adalah pemerintah lokal lebih berdaya dalam beberapa bidang

yang tak lagi diurusi pemerintah pusat. Karakter persoalan-persoalan keamanan insani yang

ekstra-lokal menuntut kerja sama dan koordinasi yang baik tak hanya pemerintah lokal dan

pemerintah pusat, namun juga menyertakan aktot global dalam pembuatan kebijakan dan

rekayasa social.

65

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Monograf

Alkire, Sabine. 2003. A Conceptual Framework for Human Security, Center for Research on

Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), CRISE Working Paper 2. Oxford:

University of Oxford

Atanassova-Cornelis, Elena. 2006. Defining and Impelementing Human Security: The Case of

Japan, dalam Sascha, Werthes, dan Debiel, Tobias (Eds.), INEF Report. Essen: Institut

für Entwicklung und Frieden (Institute for Development and Peace)

Bajpai, Kanti. 2000. Human Security: Concepts and Measuremen", Kroc Institute Occasional

Paper, No. 19. Notre Dame: Kroc Institute for International Peace Studies

Berg, Bruce Lawrence. 2004. Qualitative Research Methods for Social Sciences. Boston:

Perason

Collins, Alan, 2007. Contemporary Security Studies. Oxford: Oxford University Press

Kerr, Pauline. 2007. Human Security, dalam Collins, Alan, Contemporary Security Studies.

Oxford: Oxford University Press

Tadjbakhsh, Shahrbanou. 2007. Human Security: Concepts and Implications. Abingdon:

Routledge.

United Nations Development Program (UNDP). 1994. Human Development Report 1994.

New York: Oxford University Press

Werthes, Sascha, dan Debiel, Tobias. 2006. Human Security on Foreign Policy Agendas:

Introduction to Changes, Concepts, and Cases, dalam Sascha, Werthes, dan Debiel,

Tobias (Eds.), INEF Report. Essen: Institut für Entwicklung und Frieden (Institute for

Development and Peace)

Internet Resources

Anonimus. 2010. Data and Maps: HSI Version 2 and A Classic HDI. Tersedia online di:

http://www.humansecurityindex.org/. Diakses 5 Agustus 2013.

Anonimus. 2010. HSI Version 2. Tersedia online di:

http://www.humansecurityindex.org/?page_id=28 Diakses 2 Agustus 2013.

66

Editor, 2011. Oase Keamanan Insani Nasional. Tribun Pontianak. Tersedia online di:

http://pontianak.tribunnews.com/2012/01/11/oase-keamanan-insani-nasional. Diakses 12

Agustus 2013.

http://denpasarkota.bps.go.id

Keamanan Insani Denpasar - repositori.unud.ac.id · ancaman juga memberi dampak bagi perkembangan konsep human security . ... konflik global, ... hingga intervensi kemanusiaan di

Documents