KE PROVINSI BANGKA BELITUNG Pangkalpinang, 4 - DPR RI

LAPORAN TIM

KUNJUNGAN KERJA BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA BKSAP DAY

KE PROVINSI BANGKA BELITUNG Pangkalpinang, 4 - 6 Februari 2021

1

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA

BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DALAM RANGKA BKSAP DAY KE PROVINSI BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 4-6 Februari 2021

I. PENDAHULUAN

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan diplomasi parlemen sebagai penjuru dalam hubungan luar negeri antarparlemen. Dalam membahas secara konstruktif peran diplomasi DPR RI sebagai bagian dari Multitrack Diplomacy dan pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen di masa pandemi COVID-19, digelar sebuah program bernama BKSAP Day dengan tema ”Diplomasi Parlemen DPR RI di Masa Pandemi COVID-19”.

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Pelaksanaan BKSAP Day di Kantor Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 4-6 Februari 2021 di Pangkalpinang, Bangka Belitung, didasarkan pada Surat Tugas Nomor: 09/D/ST-PD.DN/BKSAP-MINLUNA/2021.

B. SUSUNAN DELEGASI

1. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. – FP GERINDRA/A-086 (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP DPR RI);

2. Puteri Anetta Komarudin, B.Com. – FP GOLKAR/A-295 (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI);

3. Fahdlullah – FP GERINDRA/A-059 (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI)

4. Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag. – F PKS/A-456 (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP DPR RI) Delegasi didampingi oleh pejabat dan staf Bagset Minluna, Tenaga Ahli BKSAP, TV Parlemen, dan Media Cetak dan Sosial DPR RI.

2

C. VISI DELEGASI

Menyosialisasikan BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta fungsinya dalam memainkan peran politik luar negeri Indonesia.

Menyosialisasikan diplomasi parlemen, perkembangan, dan pencapaian BKSAP dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

D. MISI DELEGASI

Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan termasuk civitas akademika dan kaum pelajar dalam mendukung pengembangan konsep diplomasi parlemen.

Mendorong peningkatan partisipasi kalangan pelajar dan

mahasiswa dalam memahami kepentingan Indonesia di dunia internasional.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat Minluna BKSAP berupa paparan mengenai diplomasi parlemen dan peran strategis BKSAP dalam mendukung politik luar negeri RI.

3

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA BKSAP DAY

JAM KEGIATAN KETERANGAN

Kamis, 4 FEBRUARI 2021

09.00 - 10.15 Keberangkatan menuju Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung

Flight GA 136

10.15 WIB Tiba di Pangkal Pinang Protokol Pemda

10.30 – 17.30 WIB

Kunjungan lapangan ke Bukit Menumbing Protokol Pemda

Meninjau tempat pengasingan mantan presiden Indonesia, Soekarno

Ishoma

18.00 Tiba di Hotel Novotel

Jumat, 5 FEBRUARI 2021

07.00 WIB Sarapan Pagi Delegasi Novotel Bangka Hotel

07.30 WIB Persiapan Berangkat menuju Kantor Gubernur Kep. Bangka Belitung Protokol Pemda

09.00 - 11.00 Pertemuan dengan : - Gubernur Kep. Bangka Belitung - Rektor Universitas Bangka Belitung - Rektor Universitas Muhammadiyah - Perwakilan Mahasiswa/Mahasiswi

Universitas Bangka Belitung - Perwakilan Mahasiswa/Mahasiswi

Universitas Muhammadiyah Acara: 1. Sambutan dari Gubernur Kep. Bangka

Belitung

Tempat :

Kompek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684

4

2. Paparan dari Ketua Delegasi 3. Tanya Jawab

(Ruang Rapat Pasir Padi)

11.00 WIB Ishoma Kantor Gubernur

Kep. Bangka Belitung

13.50 – 15.00 WIB

Perjalanan pulang sebagian delegasi ke Jakarta

Batik Air Flight ID 6847

17.00 WIB Delegasi kembali ke Hotel Novotel Bangka Hotel

Sabtu, 6 FEBRUARI 2021

07.00 WIB

Sarapan Pagi Delegasi Novotel Bangka Hotel

12.15 - 13.30 WIB

Kembali ke Jakarta Flight GA 137

5

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kunjungan ke Pesanggrahan Menumbing

Ketua BKSAP, H. Fadli Zon, .S.S., M.Sc., dan Anggota BKSAP, Puteri Anetta Komarudin, B.Com.

berbincang-bincang dengan pemandu di lokasi pengasingan mantan Presiden Soekarno, Wisma Menumbing, di Kota Muntok, Bangka Barat.

Dalam kunjungan 3 harinya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, delegasi BKSAP mengawali rangkaian program kegiatannya dengan mengadakan kunjungan ke Wisma Menumbing di Muntok, Bangka Barat. Wisma Menumbing ini pernah menjadi lokasi pengasingan Presiden dan Wakil Presiden pertama RI, Soekarno dan Hatta, pada masa agresi Militer Belanda tahun 1949.

Walaupun diasingkan di lokasi yang sama, Soekarno dan Hatta ditempatkan di ruangan yang berbeda pada saat diasingkat di tempat ini. Pergaulan keduanya dan beberapa tokoh bangsa yang turut diasingkan di sana sangat-sangat dibatasi oleh Belanda. Kedua tokoh pendiri bangsa ini bahkan pernah dikerangkeng di wisma sebelum akhirnya warga setempat berinisiatif untuk mengadukan tindakan ini kepada PBB.

6

Mobil Ford Deluxe 8 yang pernah digunakan untuk menjemput Bung Hatta dan rombongan di Kota

Bangka

Di Wisma Menumbing, delegasi BKSAP menyempatkan diri untuk melihat seluruh bagian dalam wisma yang pernah menjadi tempat ditawannya para tokoh bangsa. Berbagai perlengkapan yang ada di dalam wisma ini sebagian sudah dipindahkan ke museum, hanya sebagian saja yang masih dipajang sebagai objek wisata pengunjung Wisma Menumbing. Beranjak dari bagian dalam wisma, delegasi naik ke bagian atap gedung yang dilengkapi dengan helipad. Pada masa Belanda, wisma ini merupakan sebuah hotel yang bernama Berghotel. Dari atas atap, pengunjung dapat melihat ke bawah bukit hingga hamparan laut di kejauhan.

7

Penampakan Kota Muntok dari atap gedung Pesanggrahan Menumbing yang terhampar jauh hingga

ke laut

Mengomentari kunjungannya ke Wisma Menumbing, ketua BKSAP Fadli Zon menyatakan bahwa Pesanggrahan Menumbing merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia, terutama para bapak bangsa kita. Dalam sebuah wawancara yang diadakan dengan wartawan dari media lokal, ia juga mengungkapkan bahwa Kota Muntok juga pernah menjadi saksi perancangan upaya penyelesaian agresi militer secara diplomatis dan gagasan oleh bapak bangsa Indonesia. Menurutnya, Wisma Penumbing adalah cagar budaya penting yang perlu mendapatkan perhatian dari tingkat pusat, setara dengan pentingnya naskah Proklamasi.

Kunjungan ke Pesanggrahan Muntok

Melanjutkan kunjungannya ke Pesanggrahan Menumbing, delegasi mengunjungi lokasi lain yang menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno yang terletak tidak terlalu jauh dari Bukit Menumbing di kota Muntok. Pesanggrahan Muntok atau yang juga dikenal sebagai Wisma Ranggam tersebut berjarak sekitar 7 km dari Pesanggrahan Menumbing. Lokasi pengasingan di kota Muntok ini menyimpan lebih banyak replika benda yang digunakan oleh Soekarno seperti tongkat dan peci. Salah satu sudut ruangan yang ada di dalamnya bahkan memiliki replika kursi yang pernah diduduki oleh Soekarno ketika berfoto di wisma yang kini menjadi salah satu foto bersejarah presiden pertama Indonesia tersebut.

8

Anggota BKSAP Fraksi Partai Gerindra, Fadhlullah, menirukan posisi berfoto Soekarno di salah

satu ruangan di Wisma Muntok, Kota Muntok, Kep. Bangka Belitung

Di wisma yang dibangun pada tahun 1827 oleh Banka Tin Winning tersebut, Presiden Soekarno pernah diasingkan bersama tokoh nasional lainnya seperti H. Agus Salim. Dilansir dari portal Pemerintah Kota Bangka Barat, tempat ini juga menjadi lokasi serah terima Surat Kuasa Kembalinya Kepemerintahan RI ke Yogyakarta dari Ir. Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada bulan Juni 1949. Selain itu, perundingan utusan PBB (UNCI), BFO, dan KTN pada 22 Juni 1945 juga bertempat di wisma yang sudah kali mengalami tiga kali restorasi sejak pembangunannya tersebut.

9

Delegasi BKSAP berfoto bersama di pelataran Pesanggrahan Muntok

Melalui kunjungannya ke Pesanggrahan Menumbing dan Pesanggrahan Muntok, Ketua BKSAP Fadli Zon menyatakan bahwa dirinya sudah lama ingin berkunjung ke Menumbing dan kota Muntok untuk melihat lokasi pengasingan para bapak bangsa Indonesia. Berbagai dokumentasi foto dan film dokumenter tentang sejarah Indonesia dalam mengembalikan kedaulatan NKRI ke tangan bangsa Indonesia. Untuk itu, kunjungan yang sudah lama dinantikannya ini bagaikan menjadi kepingan puzzle yang melengkapi keingintahuannya tentang perjuangan Indonesia di wilayah yang menjadi saksi sejarah ini.

Diskui BKSAP Day di Kantor Pemprov Bangka Belitung

Kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam rangka BKSAP Day diadakan ke Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung pada 4-6 Februari 2021. Dalam kunjungan tiga hari tersebut, delegasi yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah daerah dan kalangan civitas akademika.

Mengawali pertemuan, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah menyampaikan memberikan sambutannya kepada seluruh delegasi BKSAP DPR RI dan jajaran perwakilan daerah yang meliputi Forkopimda Bangka Belitung dan dua universitas, Universitas Bangka Belitung dan Universitas

10

Muhammadiyah Bangka Belitung. Dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung, Wagub memaparkan bahwa Pemprov Bangka Belitung sejauh ini terus berusaha meningkatkan dan mengoptimalkan lahan perkebunan dengan cara penambahan lahan dan alih fungsi lahan guna memenuhi kebutuhan lokal di Bangka Belitung. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya menjamin ketahanan pangan di Bangka Belitung. Selain itu, Wagub juga menyampaikan langkah yang telah diambil Pemprov dalam mengusulkan kenaikan royalti daerah dari 3% menjadi 6%, serta kepemilikan saham PT Timah sekitar 14%. Abdul Fatah berpendapat ini adalah hal yang perlu turut didorong DPR RI kepada pemerintah pusat karena pembagian royalti dan saham tersebut belum adil bagi daerah.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. memimpin jalannya diskusi publik di Kantor

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada 5 Februari 2021 tersebut, ketua delegasi menyampaikan paparannya kepada seluruh peserta BKSAP Day tentang fungsi BKSAP sebagai titik utama pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen, selain dari fungsi utama legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui paparannya, Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa selama ini delegasi DPR RI selalu terlibat aktif dalam berbagai forum regional dan multilateral untuk memajukan kepentingan masyarakat Indonesia di

11

kancah internasional. Indonesia juga turut mendukung berbagai agenda internasional yang menjadi kepentingan bersama Indonesia atau menjadi perhatian banyak masyarakat Indonesia.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Wagub Bangka Belitung, Ketua BKSAP menyinggung bahwa, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, SDA timah yang dimiliki oleh Bangka Belitung merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan, oleh karenanya, pengelolaannya memang seharusnya dilakukan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Kalaupun industri pertambangan ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat, tambah Fadli, pemerintah perlu menjamin tersedianya regulasi yang menjamin praktik-praktik produksi yang beretika, utamanya demi menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Setelah paparan Ketua BKSAP dan sambutan oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung, diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mengawali sesi ini, Kapolda Provinsi Bangka Belitung menanyakan peran DPR RI, khususnya melalui BKSAP dalam membahas kebijakan ekspor, khususnya dalam mengoptimalkan potensi daerah dan menjamin ketahanan di dalam negeri. Selain itu, Kapolda juga bertanya tentang sinergi kerja antara DPR RI sebagai lembaga legislatif dengan Pemerintah RI dalam berbagai kebijakan. Ia ingin mengetahui apakah kedua lembaga negara ini selalu sejalan dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang seperti penangkapan ikan secara illegal dan pembatasan penjualan benih lobster, serta pelarangan peserta haji dan umrah asal Indonesia ke Arab Saudi.

Kapolda Provinsi Bangka Belitung menghadiri BKSAP Day dan berpartisipasi dalam diskusi

interaktif dengan delegasi BKSAP DPR RI

12

Menanggapi pertanyaan ini, Ketua BKSAP menjelaskan bahwa, dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemennya, DPR RI secara garis besar berada pada haluan yang sama dengan Pemerintah RI. Terkait penjualan benih lobster Indonesia ke luar negeri. Ia menyatakan bahwa keputusan ini mendapatkan dukungan dan tentangan dari dua kubu yang sama-sama memiliki alasan yang cukup logis dan kuat. Bagi mereka yang mendukungnya, benih-benih yang dijual ini juga dilakukan karena melimpahnya pasokan yang Indonesia miliki yang, jika tidak dijual pun, akan mati karena seleksi alam. Sementara itu, mereka yang menentang kebijakan ini tentunya menyayangkan potensi alam tersebut jika dijual sebelum menjadi lobster dewasa dan harganya menjadi berkali lipat.

Dalam kaitannya dengan masalah pelarangan peserta haji dan umrah asal Indonesia ke Arab Saudi, sejalan dengan tema BKSAP Day yang mengangkat diplomasi DPR RI sebagai bagian dari diplomasi total Indonesia, disampaikan dalam pertemuan bahwa DPR RI dapat melakukan lobi terhadap mitra kerjanya, yaitu anggota parlemen di Kerajaan Arab Saudi, agar kebijakan ini dapat ditinjau Kembali sehingga jemaah umrah dan haji Indonesia dapat kembali menjalankan kewajibannya beribadah ke tanah suci.

Anggota BKSAP, Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag. membahas fungsi diplomasi parlemen yang dijalan

BKSAP dalam menanggapi pertanyaan tentang posisi BKSAP DPR RI dalam kerangka hubungan luar negeri Indonesia

13

Dari kalangan civitas academica, perwakilan rektor Universitas Bangka Belitung, Dr. Ibrahim, S.Fil, M.Si, mengangkat isu beredarnya informasi simpang siur yang membingungkan masyarakat terkait penanganan pandemi COVID-19 dan pro-kontra vaksinasi dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19. Selain itu, terkait fungsi pengawasan dan anggaran DPR RI, Ibrahim juga mengimbau DPR RI agar mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan sensitivitas anggaran kepada daerah, khususnya ke pulau-pulau kecil di kawasan Indonesia. Dalam hal Pendidikan, misalnya, alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang meliputi 40% peserta didik seharusnya tidak disamaratakan dengan penerima manfaat di pulau Jawa. Selain itu, kerja sama yang dijalin DPR RI melalui BKSAP dengan mitra kerjanya di luar negeri juga kiranya perlu diimbangi dengan kerja sama vertikal di dalam negeri, seperti dengan DPRD di seluruh wilayah Indonesia.

Menanggapi pertanyaan dan imbauan dari Rektor Universitas Bangka Belitung tersebut, Ketua BKSAP menuturkan bahwa silang pendapat dalam berbagai isu kekinian seperti penanganan COVID-19 dan kontroversi vaksinasi bukan hanya terjadi di Indonesia. Perbedaan ini merupakan hal yang sangat wajar dalam iklim demokrasi. Yang terpenting adalah kebijakan yang dilahirkan terkait masalah kesehatan ini adalah kebijakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan segelintir kelompok saja.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung mencoba untuk meminta penjelasan lebih mendetail tentang fungsi diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI, salah satunya melalui kerja BKSAP. Dalam pertanyaannya, mahasiswi bernama Merindai itu menyampaikan keingintahuannya tentang perbedaan mendasar tentang diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI dengan diplomasi pemerintah yang diamanatkan kepada Kementerian Luar Negeri RI.

14

Ketua BKSAP menyerahkan cendera mata kepada

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Drs. H. Abdul Fatah, M.Si.

Menjawab pertanyaan ini, Ketua BKSAP menjelaskan bahwa Pemerintah RI dan DPR RI sama-sama menjalankan fungsi diplomasi yang intinya dilakukan demi memajukan kepentingan Indonesia di kancah internasional serta mendukung agenda komunitas internasional yang turut menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ia menuturkan bahwa fungsi diplomasi yang dijalankan Kementerian Luar Negeri RI memiliki batasan-batasan etika bilateral. Dalam menyikapi isu Muslim Rohingya, contohnya, Kemenlu RI wajib berpegang pada prinsip non-intervensi ASEAN. Selain itu, dalam forum sidang regional, misalnya, Kemenlu RI juga tidak dapat secara terbuka mengundang negara-negara Pasifik tertentu terkait sikap terbuka negara tersebut terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Papua. Di sisi lain, DPR RI dapat lebih leluasa menjalankan fungsi diplomasi yang tidak terlalu terkekang oleh batasan-batasan tersebut. Dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), DPR RI terus mengupayakan resolusi yang isinya mendesak Pemerintah Myanmar agar memberikan bantuan kemanusiaan dan menjamin proses repatriasi yang aman bagi pengungsi Rohingya. Contoh lainnya, melalui forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership, DPR RI berhasil melakukan pendekatan kepada negara-negara Pasifik yang selama ini selalu menggaungkan isu Papua merdeka. Upaya ini pun berdampak terus menurunkan jumlah negara yang menyatakan

15

dukungannya terhadap separatisme di kawasan yang masih menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI merupakan salah satu bagian dari diplomasi total Indonesia yang turut melibatkan second-track diplomacy atau diplomasi jalur kedua yang dilakukan oleh aktor-aktor diluar pemerintah. Diplomasi total dipandang dapat lebih mengoptimalkan upaya Indonesia untuk memajukan berbagai agenda yang menjadi kepentingan nasional di kancah internasional.

Dalam mengelola sumber daya alam, DPR RI diharapkan untuk meningkatkan fungsi pengawasannya sehingga pengelolaan sumber daya timah di Bangka Belitung oleh pemerintah dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Pengelolaan mandiri oleh masyarakat juga perlu dipastikan agar tetap menjaga kelestarian dan menghindari kerusakan lingkungan

B. SARAN

BKSAP diharapkan terus melakukan sosialisasi mengenai diplomasi parlemen untuk meningkatkan profil BKSAP dan menyebarluaskan peran aktif BKSAP dalam menjalankan diplomasi parlemen.

BKSAP diharapkan untuk membuka jalur kerja sama diluar kerangka yang sifatnya vertikal dengan mitra kerja asing, tetapi juga secara horizontal dengan mitra kerjanya di daerah, seperti dengan DPRD provinsi dan kota. Dengan begitu, hasil yang didapatkan dari langkah diplomasi yang dilakukan DPR RI di luar negeri dapat disosialisasikan dan diteruskan pula ke tingkat daerah. Di sisi lain, berbagai isu yang diangkat dalam forum internasional juga dapat turut mempertimbangkan masukan dari daerah.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 2 (dua) Anggota DPR RI, 2 (dua) Pejabat dan 1 (satu) Sekretariat Jenderal

16

DPR RI (Sekretaris Delegasi), 2 (dua) wartawan pemberitaan Parlemen dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli adalah sebesar Rp. 121.953.200.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

Dokumentasi

Liputan oleh TV Parlemen, Media Cetak dan Sosial

Kutipan berita dari media elektronik

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan pelaksanaan BKSAP Day pada tanggal 4-6 Februari 2021 di Kantor Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugas berat yang mulia demi bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021

Ketua Delegasi,

Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

A-086