-
KD IV Mengevaluasi keberadaan hukum adat dalam sistem hukum
nasional
Kedudukan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Hukum Adat
dalam Perundang-Undangan meliputi: Hukum Perkawinan Adat; Hukum
Delik Adat, dan Hukum Adat dalam RUU KUHP Nasional
-
Sbg objek pembangunan, hukum dipandang sbg sistem
Mengapa???Terdiri dr unsur2 yg saling mempengaruhi & terkait
satu sama lain oleh satu/bberapa asasAsas yg mengkaitkan tsb ykni
Pancasila & UUD 1945, disamping asas hukum lainnya
-
Substansi Hukum (legal substance) - PerUU tingkat lokal-pusat
masih banyak tumpang tindih, inkonsisten & bertentangan baik yg
sederajat (horisontak) maupun yg bertingkat (vertikal)2. Struktur
Hukum (legal structure) - kurangnya independensi, akuntabilitas,
SDM rendah3. Budaya hukum (legal culture) - degradasi budaya hukum
yg ditandai menurunnya apresiasi masyakat thp hukumInventarisasi
Masalah RPJM 2009-2014 ???
-
Masa Lalu, terkait sejarah perjuangan bangsa - Tdk boleh
dihilangkan spy perUU tetap sejalan dg 7-an dibentuknya neg
Indonesia (unsur filosofis)2. Masa Kini, terkait dg kondisi
objektif - agar perUU sesuai dg yg lebih tinggi atau sederajat
hierarkinya & kebutuhan riil shg berlaku efektif3. Masa yg akan
datang sesuai yg dicita2kan - agar pembentuk perUU berfikir
futuristik dengan mengantisipasi perkmbangan masya yg dinamisProses
penataan substansi pembentukan per-UU hrs memperhatikan 3 masa,
sbb:
-
Alasan dasar Perlunya Pembinaan Hukum NasionalPsikologi-politis
- (sbg neg merdeka/berdaulat seyogyanya pny hkm nas sdri)2. Praktis
(strktur masy yg bbeda, adanya pluralisme hukum)
Dalam perspektif sosiologis, hukum diartikan sbg instrumen yg
berfungsi utk menjaga keteraturan sosial (social order) atau sarana
pengendalian sosial (social control). Konsekuensi logisnya selain
hukum negara (state law) terdapat sistem hukum lainnya spt hukum
agama (religious law), hukum adat (adat law), hukum kebiasaan
(customary law) dan juga mekanisme2 pengaturan sendiri (inner order
mechanism atau self regulation) (Spiertz & Wiber, 1998). Hal
inilah yg disebut fakta kemajemukan hukum (legal pluralism)
-
Kedudukan hkm adat dlm pembngunan nasionalHukum adat merupakan
salah satu sumber yg penting utk memperoleh bahan-bahan bagi
pembangunan hukum nasional yg menuju pada unifikasi hukum & yg
terutama yg dilakukan melalui pembuatan perUU dg tidak mengabaikan
tumbuh & berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam
pembinaan hukum (BPHN, 1975) diambil dari hasil Seminar Hukum Adat
dan Pembinaan Hukum Nasional, 15-17 Jan 1975, di Yogyakrta
-
Selanjutnya SemNas 1979 masih menyatakan hkm tdk tertulis mrpk
sumber penting& bag dari hkm nasHasil SemNas VI, 1994 dlm
laporan Sub B.3. ttg hukum kebiasaan, antara lain:3.2. Hkm
kebiasaan mrpk sumber hkm yg penting dlm kehidupan hkm
nasional;3.4..masya hkm Indonesia hrs diarahkan utk menghormati
hukum kebiasaan sbg sumber hukum, disamping perUU &
yurisprudensi3.6.Dilakukan penelitian adat yg diarahkan utk
menemukan asas & norma hukum yg dapat ditransformasikan ke
dalam hukum nasional
-
Ada 3 golongan berbeda pendapat tsb sbb:Golongan yg menentang
hkm adat - hukum adat sudah ketinggalan zaman harus sgr diganti
hukum modern krn tdk bisa memnuhi kebutuhan hukum asa kini apalagi
masa mendatang seiring perubahn zaman2. Golongan yg mendukung
sepenuhnya hkm adat - Gol ini mengagungkan hukum adat, krn
dipandang paling cocok utk kehidpn bangsa Indonesia shg harus
dipertahankan sbg dasar pembentukan hkm nasioanal3. Golongan
moderat - Gol win-win solution, hanya sebagian hkm adat yg dpt
dipergunakan dlm sistm hkm nas selebihya diambil dari unsur-unsur
hkm lainnya
Mengapa hkm adat merupakan sumber penting dlm pembangunan hukum
nasional??? -- Sebab hukum adat mrpkn sistem hukum asli yg dimiliki
bangsa Indonesia yg mencerminkan budaya yg hidup & berkembang
dlm masyarakt.. Anda sepakat??
-
Pengambilan bahan2 hukum adat sbg sumber pemb materi hukum nas
melalui 3 bentuk sbb:Perundang-undangan - pembaharuan perUU &
Unifikasi hukum ex: UUPA, UU perkawinan banyak mengadopsi asas2
hukum adat2. Keputusan Hakim (Yurisprudensi) - Hakim wajib menggali
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
(Psl 5 ayat 1 UU No.48/2009)3. Ilmu hukum - melibatkan para
peneliti (ilmuwan). Oleh karena penelitian2 hkm adat tdk hanya
menginventarisir (deskriptif) hukum adat scr empirik/ faktual tapi
seyogyanya bersifat preskriptif. Penelitian harus diikuti kajian
evaluatif utk menilai sejauhmana temuan empirik pantas
ditransformasikan mjd nilai2/asas2 & norma2 hkm nas (Barda
Nawawi A, 1994: 10)
-
Hukum Perkawinan Adat dalam UU No. 1 Tahun 1974 ttg
Perkawinan
- Keanekaragaman budaya, tradisi hukum adatnya beragam termasuk
hkm perkawinan adat, indikasinya ada bervariasinya tata
cara-prosesi perkawinan adatUtk mengetahui hkm perkawinan adat,
harus dipahami pola susunan masyarakat sbb: Genealogi Patrilineal
(garis bapak)- Genealogi Matrilineal (garis ibu)- Genealogi
Parental (garis bapak + ibu)- Genealogi Teritorial (wilayah)
-
Apakah hukum perkawinan adat itu?Hukum perkawinan adat adl
bagian dari hukum tidak tertulis yg tumbuh & berkembang dalam
masyarakat yg mengatur ttg perkawinanDalam realitas sosial, Hukum
perkawinan adat masih berlaku meskipun intensitasnya
berbeda-bedaUnifikasi hukum di bid perkawinan Lahir UU No 1/1974
ttg Perkawinan (2 Jan 1974) PP No 9/1975 ttg Pelaksanaan UU No
1/1974 Berdasar Pasal 49 ayat (1) maka UU Perkawinan - berlaku
efektif sejak 1 Oktober 1975.
-
Pluralisme Hukum Perkawinan pra UU PerkawinanBagi org2 Indoensia
asli yg beragama islam, berlaku hukum agamanya (hukum perkawinan
islam) yg telah diterima dlm hukum adat;Bagi org2 Indoensia asli
lainnya, berlaku hukum perkawinan adat masing2;Bagi org2 Indoensia
asli yg beragama kristen, berlaku hukum (ordonansi) perkawinan
kristen Indonesia atau HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen
Indonesiers) Stb. 1933 No. 74;Bagi org2 Timur Asing Cina & WNI
Keturunan Cina, berlaku ketentuan2 KUH Perdata dg sedikit
perubahn
-
5. Bagi org2 Timur Asing lainnya & WNI keturunan Timur Asing
lainya berlaku hukum adat mereka6. Bagi org2 Eropa & WNI
keturunan Eropa atau yg disamakan dg mereka berlaku Kitab Undang2
Hukum Perdata (KUH Perdata)The Big QuestionApakah pluralisme hukum
perkawinan dapat bertahan pasca lahirnya UU Perkawinan ???
-
Pasal 66 UU Perkawinan berbunyi, (CERMATI)Untuk perkawinan dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas
Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No.
158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku. Apakah Hukum Perkawinan Adat masih berlaku?
-
Apakah Hukum Perkawinan Adat masih berlaku? Ataukah sudah
merupakan kunci penutup?- Jawabnya dg Mencermati lagi Pasal 66 UU
tsbINGAT: .Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang
perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan
tidak berlaku. Melalui penafsiran a contrario, berarti sejauh thp
hal2 yg tidak telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan
tetap berlakuPasal 66 UU tsb verfungsi ganda, sbb:- Disatu pihak
berfungsi sbg dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat namun di
sisi lain sbg pembatas berlakunya hukum perkawinan adat jika telah
diatur UU Perkawinan
-
Pasal penting lainnya, Pasal 64 UU Perkawinan:Untuk perkawinan
dan segala sesuatu yang berhubungn dengan perkawinan yang tejadi
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut
peraturan-peraturan lama, adalah sah.
Pasal 2 UU Perkawinan:(1) Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
ARTINYA: Tolok ukur SAH tidaknya perkawinan Pra UU Perkawinan
adlh hukum perkawinan adat, namun pasca UU Perkawinan tolok ukur
SAH merujuk Pasal 2 tsb
-
UU Perkawinan berpedoman pada Falsafah Pancasila & UUD 1945
dan harus dapat menampung segala realitas kehidupan masyarakatJika
ditelaah lebih mendalam, ada hubungan antara hukum perkawinan adat
dan UU Perkawinan sbb:Asas2 dan/atau ketentuan2 dlm hukum adat yg
sesuai, dimasukkan dlm UU Perkawinan - Larangan perkawinan antara
org yg mempunyai hub darah sangat dekat (Pasal 8) - Ketantuan
seorang wanita yg putus perkawinannya harus berlaku waktu tunggu
(Pasal 11) - Kedudukan harta benda dlm perkawinan (Pasal 35)
Ketentuan hak&kewajiban org tua&anak (Pasal 45) -
-
2. Asas2 dan/atau ketentuan2 dlm hukum adat yg tdk diatur tetapi
tdk bertentangn&masih brlaku - Dalam hal pertunangan, pemberian
hadiah perkawinan, bentuk2 dan upacara perkawinan, sebaliknya, tdk
diatur tapi bertentangan UU Perkawinan yakni perkawinan bawa lari3.
Asas2 dan/atau ketentuan2 dlm hukum adat yg tidak sesuai &
tidak berlaku - Pasal 7 ayat (1) yg menentukan usia kawin shg
otomatis melarang perkawinan anak2 (perkwinan gadis muda belia) -
Pasal 19 PP No.9/1975 yg menybutkan alasan2 cerai yg scr otomatis
melarang perceraian diluar alasan tsb, misalnya krn faktor magis
(hukum perkawinan adat)
-
HUKUM DELIK ADATBeberapa definisi:Delik : perbuatan yg tidak
diperbolehkan dlm masya (Van Vollen Hoven)Delik : Sesuatu yg
mengakibatkan kegoncangan dlm neraca keseimbangan masya (Ter
Haar)So, Kegoncangan terjadi tidak hanya jika peraturan2 hukum
dilanggar tapi juga norma2 kesusilaan, agama & kesopanan dalam
masyarakatSegala yg bertentangan dg peraturan hukum adat mrpkn
perbuatan ILLEGAL & hukum adat mengenal upaya2 utk memperbaiki
hukum jika hukum itu diperkosa (Soepomo)
-
Soerojo Wignjodipoero berpendapatDelik : suatu tindakan yg
melanggar perasaan keadilan & kepatutan yg hidup dlm masya, shg
menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masya ybs
guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi2 adatJadi, hukum delik
adat : keseluruhan hukum tdk tertulis yg menentukan adanya
perbuatan2 pelanggaran adat beserta segala upaya utk memulihkan
kembali keadaan keseimbangan yg terganggu oleh perbuatan tsb
-
PERBEDAANSistem Hukum AdatIstilah teoretisnya Hukum pelanggaran
adat/hukum delik adat Tidak membedakan lap pidana &
perdataHanya mengenal satu prosedur penuntutan oleh petugas adat
(kepala adat/perskutuan)Sistem Hukum BaratIstilah teoretisnya hukum
pidanaAda pembedaan lap pidana & perdataMengenal beberapa
prosedur penuntutan
-
Lahirnya Delik AdatKapan lahirnya delik adat ?berdasar teori
beslissingen leer (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai
tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan &
dipertahankan oleh petugas hukumSo, lahirnya suatu delik
(pelanggaran) adat adlh bersamaan dg lahirnya hukum adatHukum delik
adat bersifat tdk statis (dinamis) artinya suatu perbuatan yg
tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh
hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masya shg perlu
ada reaksi (upaya) adat utk memulihkan kembali
-
So, hukum delik adat akan timbul, berkembang & lenyap dg
menyesuaikan diri dg perasaan keadilan masyaHukum delik adat jg
bersifat TERBUKA ?Suatu perbuatan dipandang melanggar hukum tidak
harus ada ketentuan (norma) terlebih dulu mengaturnya sebelum
perbuatan itu dilakukan. Jadi, indikatornya jika mengganggu
keseimbangan (equilibrium) dalam masyAnalogikan, sifat delik hukum
pidana barat yg bersifat TERTUTUP, yg hanya mengenal perbuatan
pidana jika sebelumnya perbuatan itu telah diatur. Selengkapnya
baca Pasal 1 Wetboek van Straafrecht (KUHP) yg dikenal dg istilah
asas legalitas
-
- Pra 1918 hukum delik adat berlaku di wil masing2 Ordonansi 9
Maret 1935 (S. 1935 No. 102), Pemrth Hindia Belanda mengakui Hakim
Perdamaian Desa (dorprechter) yg dipertahankan Pmrth RI melalui UU
Darurat No. 1 Tahun 1951 yg berwenang memeriksa sgl perkara delik
adat tetapi tdk bersifat delik mnrt WvSBAHKAN. Berlakunya Delik
Adat menurut KUHPTh 1918 berlaku WvS (KUHP) unifikasi hkm pidana
berdasar Pasal 1 WvS (asas legalitas), Nullum delictum noela poena
sine praevia lege poenali Konsekuensinya: Pengadilan Negeri
(Landraad) tdk dapat lagi mengadili delik2 adat
-
Bahkan thp delik WvS jika sanksi pidananya dianggap tdk memenuhi
rasa keadilan masya, dapat dilakukan upaya2 adat utk memulihkan
keseimbangan yg tergagguEx: dlm delik Perkosaan walau tlh mendpt
sanksi KUHP, Hakim Perdamaian desa berwenang menghukum si terpidana
utk melakukan upaya2 adat spt minta maaf scr adat, melaksanakan
selamatan pembersih desa dsb
Th 1951 berdasar Pasal 5 ayat (3) UU Darurat No.1Tahun 1951
terdapat pengakuan kembali bahwa hukum yg hidup (hukum adat) dpt
menjadi sumber hukum pidana tertulis (WvS) selama tdk ada
padanan/kesamaan pengaturan dalam WvS
-
Contoh delik yg tdk ada padanannya dlm WvSDelik Logika Sanggraha
(menghamili wanita & tdk bersedia
bertangungjawab/mengawini),oleh Pengdilan Negri Gianjar No.
11/Pid/1972, terdakwa dipidana 3 bulan penjara & upacara adat
widhi widhamaMasih delik yg sama PN Denpasar berdasar putusan
No.2/Pid/B/1985, No.25/Pid/D/I986,dg unsur2nya : persetubuhan yg
dilakukan diluar perkawinan, antara 2 org yg sdh akil balig, atas
dasar suka sama suka, si laki2 berjanji akan mengawini. Dasar
pmidanaan Psl 5 ayat (3) sub b UU Darurat No.1/1951 jo Pasal 359
Kitab Adigama (BPHN,1992:39).
-
Delik Adat dalam RUU KUHP Bagaimanakah posisi hukum delik adat
dlm RUU KUHP? Apakah semakin bersinar ato redup alias semakin
diakui ato terbuang ?Dapat dilihat dlm Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP,
yg menyatakan bhw asas legalitas tdk boleh ditafsirkan sbg mengurai
berlakunya hukum yg hidup yg menentukan bhw adat setempat seseorang
patut dipidana bilamana perbuatan itu tdk ada persamaan dlm
peraturan perUU.Artinya asas legalitas RUU KUHP tidak bersifat
mutlak atau asas legalitas terbuka
-
Peranan (hakim) pengadilan tdk hanya menerapkan hukum perUU tapi
juga bisa membuat hukum (judge made law) dg cara menafsirkan suatu
delik adat yg tdk ada padanannya dlm KUHP, berarti hakim telah,
membuat hukum tertulis baruHukum adat mendapat tempat memadai tidak
hanya pada penerapan asas legalitas yg terbuka, tapi juga pada
tujuan pemidanaan, yg mana salah satunya berbunyi, menyelesaikan
konflik yg ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,
& mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
-
Dlm RUU KUHP Nas, ada pencantuman sanksi delik adat berupa
pemenuhan kewajiban adatHakim dapat menetapkan kewajiban setempat
yang harus dilakukan oleh terpidanaDijelaskan bhw sanksi ini hanya
dpt dijatuhkan apabila scr nyata keadaan setempat menghendaki hal
ini, karena apabila tdk diberikan akan menimbulkan kegoncangan yg
serius dlm masyarkt. Namun, hakim hrs menjaga agar sanksi ini tdk
melanggar asas2 kepatutan & kesusilaan