Slide 1
KAWASAN WISATAAhmad RoyaniAsti LarasatiClara
ArchitaDektanuariDiah PratiwiHetiana PutriLiri akneal
JuhdialMochamad RezaMuhammad Fadhil FariantoMuhammad IrfanMuhammad
Yoga Pangestu Novandri RangkutiRaras Triana PutriRindho IchtiarSiti
Ayu FatmawatiTirza Crosita
1UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataankawasan yang
diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut .Kawasan
wisataPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR:
18/PRT/M/2010KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 .TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Wisata adalah
kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata
yang dikunjungi dalam jangka waktu sementaraUU Nomor 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut .Pembangunan Kawasan wisataKawasan
wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau
disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisataUNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1990
(9/1990)TENTANGKEPARIWISATAANBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Pariwisata
adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 .TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN KETENTUAN UMUM Pasal
1UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataankawasan yang
diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut .Daerah
tujuanDaerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi
Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau
lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik
wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya
kepariwisataanKawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang
memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu
atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta
pertahanan dan keamananUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN KETENTUAN UMUM Pasal
1UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 .TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN KETENTUAN UMUM Pasal 1UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata
atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang
terkait di bidang tersebut .Tujuan pembangunanKawasan
wisataKepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat;
g. kelestarianb. kekeluargaan; h. partisipatif; c. adil dan merata;
i. berkelanjutan; d. keseimbangan; j. demokratis; e. kemandirian;
k. kesetaraan; dan f. kesatuan.Kepariwisataan bertujuan untuk: a.
meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan
rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e.
melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan
kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah
air; i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan j.
mempererat persahabatan antarbangsa.UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 .TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN BAB II ASAS,
FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 4
UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataankawasan yang
diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut
.Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung
tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari
konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan
Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan
hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak
asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c. memberi
manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan
proporsionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan
hidup; e. memberdayakan masyarakat setempat; f. menjamin
keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang
merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,
serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; g. mematuhi kode etik
kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang
pariwisata; dan h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 .TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal
4PRINSIP KEPARIWISATAANUU Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata
atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang
terkait di bidang tersebut .(1) Penetapan kawasan strategis
pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek: a. sumber daya
pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik
pariwisata; b. potensi pasar; c. lokasi strategis yang berperan
menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah; d. perlindungan
terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam
menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; e. lokasi
strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan
pemanfaatan aset budaya; f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
g. kekhususan dari wilayah. (2) Kawasan strategis pariwisata
dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan
kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3) Kawasan strategis
pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama
masyarakat setempat. Pasal 13 (1) Kawasan strategis pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri
atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis
pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata
kabupaten/kota. (Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang
wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota. (3) Kawasan strategis pariwisata
nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata
provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan
strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota. (4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan
dengan undang-undang.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN BAB V KAWASAN STRATEGIS Pasal 12
DAN Pasal 13PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATAUU Nomor 9 Tahun
1990 tentang Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut .Usaha pariwisata digolongkan ke
dalam: a. usaha jasa pariwisata; b. pengusahaan objek dan daya
tarik wisata; c. usaha sarana pariwisata1) Usaha pariwisata
meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa
makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan
kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi
pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l.
wisata tirta; dan m. spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 15 (1)
Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya
terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 .TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN BAB BAB VI USAHA PARIWISATA Pasal 14 DAN
Pasal 15USAHA PARIWISATAUU Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata
atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang
terkait di bidang tersebut .Pasal 10 (1) Usaha jasa pariwisata
dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan
kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin. (3) Syarat-syarat usaha
jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan
usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 11
Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa
perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.
Pasal 12 (1)Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan
penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim
maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis
hiburan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
bidang seni dan olahraga. (3) Penyelenggaraan usaha jasa
impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama,
budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 13 (1)Usaha
jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi,
penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
(2)Penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan
dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Pasal 14 Usaha jasa konvensi,
perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan,
penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan
konvensi, perjalanan insentif, dan pameran.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1990
(9/1990)TENTANGKEPARIWISATAANUSAHA PARIWISATAUU Nomor 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut .Daya tarik wisata1) Objek dan daya
tarik wisata terdiri atas : a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan
fauna; b.objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang
berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni
budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan
alam, taman rekreaksi, dan tempat hiburan. (2) Pemerintah
menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf bPembangunan objek dan daya tarik wisata
dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelota, dan membuat
objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 Pembangunan objek dan daya tarik
wisata dilakukan dengan memperhatikan : a. kemampuan untuk
mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial
budaya; b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; c.kelestarian budaya dan
mutu lingkungan hidup; d.kelangsungan usaha pariwisata itu
sendiri.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1990
(9/1990)TENTANGKEPARIWISATAANBagian Ketiga Pengusahaan Objek dan
Daya Tarik Wisata Pasal 4
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1990
(9/1990)TENTANGKEPARIWISATAANBagian Ketiga Pengusahaan Objek dan
Daya Tarik Wisata Pasal 5 dan Pasal 6UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata
atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang
terkait di bidang tersebut .untuk dapat mengembangkan suatu kawasan
menjadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) ada lima
unsur yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:
a)AttractionsDalam konteks pengembangan agrowisata, atraksi yang
dimaksud adalah, hamparan kebun/lahan pertanian, keindahan alam,
keindahan taman, budaya petani tersebut serta segala sesuatu yang
berhubungan dengan aktivitas pertanian
tersebut.b)FacilitiesFasilitas yang diperlukan mungkin penambahan
sarana umum, telekomunikasi, hotel dan restoran pada sentra-sentra
pasar.c)InfrastructureInfrastruktur yang dimaksud dalam bentuk
Sistem pengairan, Jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan,
terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, system pembuangan
kotoran/pembungan air, jalan raya dan system
keamanan.d)TransportationTransportasi umum, Bis-Terminal, system
keamanan penumpang, system Informasi perjalanan, tenaga Kerja,
kepastian tariff, peta kota/objek
wisata.e)HospitalityKeramah-tamahan masyarakat akan menjadi
cerminan keberhasilan sebuah system pariwisata yang baik.
Menurut Spillane, (1994)KETENTUAN PEMBANGUNANUU Nomor 9 Tahun
1990 tentang Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut .Segala hal dan keadaan yang nyata,
yang dapat di raba maupun tidak, di garap, diatur, dan di sediakan
sedemikian rupa, sehingga dapat bermanfaat. Dimanfaatkan atau di
wujudkan sebagai kemampuan faktor dan unsur yang diperlukan atau
menentukan bagi usaha dalam pengembangan pariwisata baik ituberupa
suasana, keadaan, benda maupun jasa di sebut, sebagai potensi
wisata (tour pontency) (Darmadjati 1995).Dari Kamus Besar Bahasa
Indonesia, menerangkan definisi potensi adalahkemampuan yang
mempunyai nilai untuk di kembangkan. Sedangkan yang dimaksud
potensi wisata adalah suatu asset yang di miliki oleh suatu daerah
tujuanwisata yang di manfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan
tidakmengesampingkan aspek sosial budaya. Berikut dua bentuk
potensi wisatayaitu: a.Site Atraction. Suatu tempat yang di jadikan
obyek wisata sepertitempat-tempat tertentu yangmenarik. b.Event
Atraction. Suatu kejadian yang menarik untuk di jadikanmomen
kepariwisataan sepertipameran, pesta kesenian, upacarakeagamaan,
konfrensi dan lain-lain.
Menurut Spillane, (1994) POTENSI KAWASAN WISATAUU Nomor 9 Tahun
1990 tentang Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut .Daya tarik wisata menurut
Direktoral Jendral Pemerintahan di bagi menjadi tiga macam, yaitu
:
a) Daya Tarik Wisata AlamDaya Tarik Wisata Alam adalah sumber
daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung
baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya.
Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu :Flora
faunaKeunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya eksistem pantai dan
ekosistem hutan bakauGejala alam,misalnya kawah, sumber air panas,
air terjun dan danauBudidaya sumber daya alam, misalnya sawah,
perkebunan, peternakan, usaha perikananb) Daya Tarik Wisata Sosial
BudayaDaya Tarik Wisata Sosial Budaya dapat dimanfaatkan dan
dikembangkan sebagai onjek dan daya tarik wisata meliputi museum,
peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan dan
kerajinan.c) Daya Tarik Wisata Minat KhususDaya Tarik Wisata Minat
Khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia.
Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi
khusus. Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus memiliki
keahlian. Contohnya: berburu mendaki gunung, arung jeram, tujuan
pengobatan, agrowisata, dll.
Perencanaan dan pengelolaan Daya tarik wisata alam, sosial
budaya maupun objek wisata minat khusus harus berdasarkan pada
kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Jika kedua
kebijakan rencana tersebut belum tersusun, tim perencana
pengembangan daya tarik wisata harus mampu mengasumskan rencana
kebijakan yang sesuai dengan area yang bersangkutan
Menurut Spillane, (1994) DAYA TARIK WISATAUU Nomor 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataankawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut .PERSYARATAN PERIZINANMengajukan
Permohonan tertulis kepada Walikota Metro melalui Kepala Kantor
Penanaman Modal Dan PTSPKota MetroMemiliki Kantor atau lokasi yang
jelasMemiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di
bidang usahanyaMemenuhi ketentuan dan persyaratan
pengusahaanMelampirkan Salinan Akte Jual BeliMelampirkan Akte
Pendirian Perusahaan Pemilik BaruMelampirkan Foto Copy KTPNomor
Peserta Wajib PajakMengisi Formulir Model A-HPeraturan Daerah Kota
Metro Nomor : 07 Tahun 2006 Tentang Restribusi Izin Usaha
KepariwisataanIZIN USAHA KEPARIWISATAAN
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSIObyek Retrebusi Izin Usaha
Kepariwisataan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang akan
melakukan kegiatan usaha di sektor Kepariwisataan dan wajib
memenuhi Izin Prinsip Membangun dan Izin Usaha KepariwisataanSubyek
Retrebusi Izin Usaha Kepariwisataan adalah Pelayanan Perizinan yang
diberikan pada pengusaha dan penyelenggara kegiatan usaha
kepariwisataan.
UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataankawasan yang
diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut
.Jenis-jenis zonasi yang umum digunakan dalam pengembangan
pariwisata adalah : 1. Zona Intensif , yaitu suatu kawasan yang
dirancang untuk dapat menerima kunjungan dan tingkat kegiatan yang
tinggi dengan memberikan ruang yang luas untuk kegiatan dan
kenyamanan pengunjung. Dalam zona ini dapat dikembangkan sarana dan
prasarana fisik untuk pelayanan pariwisata yang umumnya tidak
melebihi 60% luas kawasan zonasi intensif dan memperhatikan daya
dukung lingkungan. 2. Zona Ekstensif , yaitu suatu kawasan yang
dirancang untuk menerima kunjungan dan tingkat kegiatan terbatas,
untuk menjaga kualitas karakter sumber daya alam. Dalam zona ini
kegiatan pengunjung harus dapat dikontrol dan pembangunan sarana
dan prasarana terbatas hanya untuk pengunjung kegiatan, seperti
jalan setapak, tempat istirahat, menara pandang, papan penunjuk dan
informasi. 3. Zona Perlindungan , yaitu suatu kawasan yang
dirancang untuk tidak menerima kunjungan dan kegiatan pariwisata.
Kawasan ini biasanya merupakan kawasan yang menjadi sumber air bagi
kawasan seluruh pulau, atau memiliki kerentanan keanekaragaman
hayati yang sangat tinggi.PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA Nomer: KM.67 / UM.001 /MKP/ 2004JENIS ZONASI UMUM
KAWASAN PARIWISATA
UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataankawasan yang
diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut .MASA
BERLAKU IZINMasa berlaku SIUK adalah selama usaha tersebut masih
tetap berjalan dengan ketentuan setiap 3 tahun sekali wajib
melakukan pendaftaran ulang serta setiap 1 tahun sekali wajib
membuat laporan dengan cara mengisi formulir Pendataan Usaha
Kepariwisataan
PENGGOLONGAN RETRIBUSIUsaha Rekreasi dan hiburan Umum :Taman
Rekreasi dan Hiburan UmumKarokeSarana Olah
RagaBioskopBilyardSalonPertunjukan filmPusat Permainan AnakUsaha
Obyek Wisata :Kelas A ( > 10 Ha )Kelas B ( 5 10 Ha )Kelas C ( 1
5 Ha )Usaha Hotel :Hotel BerlianHotel Berbintang 4 - 5Hotel
Berbintang 1 - 3Hotel MelatiUsaha Jasa Pangan :RestoranRumah Makan
kelas A( Kursi < 20 )Rumah Makan kelas B ( Kursi > 20 )Usaha
Biro Perjalanan WisataUsaha Jasa ImpresariatPeraturan Daerah Kota
Metro Nomor : 07 Tahun 2006 Tentang Restribusi Izin Usaha
Kepariwisataan
UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataankawasan yang
diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut .Izin
Usaha Kepariwisataan dapat dicabut dikarenakan hal-hal berikut
:Tidak memenuhi ketentuan persyaratan tehnis pengusaha sarana
wisata, jasa wisata serta obejek dan daya tarik wisata serta
persyaratan lainnya yang ditetapkan dalan Peraturan Daerah Kota
MetroTidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporanMelakukan
tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan
usahanyaWajib retrebusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 bulan dan denda paling banyakRp. 10.000.000,-Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor : 07 Tahun 2006 Tentang Restribusi Izin
Usaha KepariwisataanSANKSI
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PariwisataDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN
PEKERJAAN UMUM
PariwisataDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN
PEKERJAAN UMUM
PariwisataDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN
PEKERJAAN UMUM
PariwisataDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN
PEKERJAAN UMUM
Pariwisata
Standar Usaha Taman RekreasiLAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR
2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASI
Pariwisata
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN
REKREASI
Pariwisata
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN
REKREASI
Pariwisata
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN
REKREASI
DataLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN
REKREASIno.VariabelKeteranganSumber1Jalan Penetapan Jalan Dawasja
sesuai dengan dimensi lebar Jalan minimum 20 mRencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bogor Pengaturan Tata Letak Bangunan di sepanjang
koridor Jalan Arteri. Pembatasan Jalan Akses ke lingkungan wisata
minimal setiap 500 m 2Kemiringan Lereng Berada pada kemiringan
lereng maks. 15% Analisa Kesesuaian Lahan untuk aktifitas wisata
oleh Fitri Rahmafitria Sp.Msi 3Area Luas Lahan Min 3 HaLAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASILAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASI 4Sungai 5
m sebelah luar tanggul sungai, 100 m dari tepi sungai besar tak
bertanggul diluar pemukiman, 50 m dari tepi anak sungai tak
bertanggul di luar permukiman.RTRWN dan Permen PU 41/2007
FlowchartLanduseBarelandQueryGuna Tanah =
BarelandServiceQueryAdminQueryNam_kec = Kota Bogor BaratBogor
BaratRoadJalan ArteriQueryView = Jalan
ArteriMergeIntersectBare-ServBuffer 500 mLanduseGuna Tanah =
ServiceBare-ServBogor BaratBuff ArteriIntersectBare-Serv Bogor
BaratJalan Arteri
SlopeSlope 2-15QueryLereng = Slope slightly 2-15%
IntersectResult 1QueryArea 3 HaFinal Result
AMDAL
Undang-undang kepariwisataan tahun 2002 pada bab VII pasal 36
menekankan bahwa pengembangan kawasan objek wisata agar didasarkan
pada pertimbangan aspek agama, sosial budaya, kelestarian dan mutu
lingkungan dan mengikutsertakan masyarakat dalam mitra kepemilikan.
Dengan mengacu pada keputusan tersebut, kawasan wisata dapat
dikatakan baik dan atau bermutu adalah jika kawasan dan objek
wisata di bangun telah memperhatikan aspek-aspek sesuai
undang-undang.
Sektor pariwisata pada umumnya di jadikan sektor unggulan oleh
Pemerintah Daerah, karena sektor ini dapat memacu sektor lainnya,
seperti peningkatan bisnis transportasi, hotel, restoran, hiburan,
perbankan, dll. Pada bidang pariwisata, Amdal juga perlu digunakan
untuk meminimalisir kemunginan-kemungkinan dampak negative dari
hasil kegiatan mengenai pariwisata.
Pariwisata semula diduga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan
karena pariwisata adalah GREEN INDUSTRY, ternyata akhir-akhir ini
juga telah memberikan dampak negatif terhadap SDA dan lingkungan.
Contoh saja pada area rekreasi di pantai. Dimana pengelolaan yang
kurang baik menyebabkan sampah sisa-sisa pengunjung bertebaran di
area pantai. Dan hal ini berimplikasi selain pada tingkat penurunan
pendapatan masyarakat sekitar, juga mengurangi jumlah pengunjung
dikawasan pantai. Selain itu sampah dari pengunjung juga merusak
habitat mangrove sekitar pantai yang di huni oleh binatang-binatang
yang juga dikonsumsi oleh masyarakat sekitar pantai.
Pengembangan kepariwisataan adalah pembangunan kawasan wisata.
Kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun
atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisata. Di dalam kawasan
wisata terdapat berbagai kegiatan seperti hotel, taman rekreasi,
lapangan golf, dan sebagainya. Kegiatan pembangunan kawasan wisata
menimbulkan dampak penting, karena itu perlu disertai dengan studi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN