KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) DIREKTORAT PENGUKUHAN, PENATAGUNAAN DAN TENURIAL KAWASAN HUTAN
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)
DIREKTORAT PENGUKUHAN, PENATAGUNAAN DAN TENURIAL KAWASAN HUTAN
DASAR HUKUM
• Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 – Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan
khusus
– Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum seperti : • Penelitian dan pengembangan,
• pendidikan dan latihan,
• religi dan budaya
– Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan
Lanjutan ...
• Pasal 34 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dapat
diberikan kepada :
masyarakat hukum adat,
lembaga pendidikan,
lembaga penelitian,
lembaga sosial dan keagamaan.
Lanjutan ...
Penataan batas Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
Penataan batas KHDTK
Penataan batas KHDTK yang batasnya sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan dilaksanakan mengikuti tahapan tata batas kawasan hutan dengan PTB.(Pasal 3)
Penataan batas KHDTK yang batasnya sekaligus merupakan batas fungsi kawasan hutan dilaksanakan mengikuti tahapan penataan batas fungsi kawasan hutan dengan PTB.(Pasal 4)
Penataan batas KHDTK yang batasnya bukan merupakan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan dilaksanakan tanpa PTB.
Tahapan Penataan Batas KHDTK
Peta Penunjukan
KHDTK
Peta Dasar & CSRST
Data/Peta : - Batas-batas kawasan
hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas
- Peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan
- Hak-hak atas tanah yang sah
- permukiman, lahan garapan masyarakat dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang
Peta Rencana Penataan Batas
Peta Rencana Penataan batas disahkan oleh
Dirkuh
Kepala BPKH menyusun Instruksi
kerja dan membentuk Tim
Pelaksana
Laporan hasil penataan batas
Penilaian Laporan dikoordinasikan
Ditkuh
Penilaian rencana penataan batas oleh
Ditkuh (Rapat)
Penetapan KHDTK
Pelaksanaan tata batas
Berita Acara Tata Batas dan peta tata
batas
Tim Pelaksana: - BPKH sebagai
supervisi - Dinas Kehutanan Prov. - Dinas Kehutanan Kab. - Pengelola KHDTK atau
rekanan - Kecamatan dan/ desa
sbg pendamping - Pengelola KHDTK sbg
saksi
Rencana penataan batas disampaikan pengelola
ke Ditkuh
PEMBIAYAAN
• Biaya penataan batas, pemeliharaan dan pengamanan batas KHDTK dibebankan pengelola KHDTK.
• Dalam hal batas areal kerja yang sekaligus merupakan batas luar dan/atau batas fungsi kawasan hutan, yang telah ditatabatas menggunakan dana pemerintah maka :
untuk penataan batas kawasan hutan yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun atau lebih, maka pengelolaan KHDTK wajib melaksanakan rekonstruksi batas kawasan hutan;
• Biaya pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi batas KHDTK dibebankan kepada pengelolaan KHDTK.
Data KHDTK untuk hutan penelitian
No Provinsi KHDTK Penunjukan
BATB Penetapan
Keterangan
Nomor/Tanggal SK Luas (Ha) Nomor/Tanggal SK Luas (Ha)
1 Banten Hutan Penelitian Carita Menhut No. 291/Kpts-II/03, Tgl. 26-08-2003 3.000,00 - -
- Proses penetapan
2 D.I Yogyakarta
Hutan Penelitian Playen (Watusipat dan Petak 93 Playen)
Menhut No. SK.395/Menhut-II/04, tgl. 18-10-2004 103,00 2005
SK.346/Menhut-II/10, tgl. 25 Mei 2010
112,90 Belum ditata batas
3 Jambi Hutan Penelitian Pasir Mayang Danau Bangko Menhut No. SK. 9577/Menhut-II/2002 25.425,00
4 Jawa Barat Hutan Penelitian Haurbentes
Menhut No.288/Kpts-II/03, Tgl. 26-08-2003 100,00 2005
SK.340/Menhut-II/10, tgl. 25 Mei 2010
105,50 Belum tata batas
5 Jawa Barat Hutan Penelitian Cikampek Menhut No. 305/Kpts-II/03, Tgl.11-09-2003 45,00 2005 -
51,10 Proses penetapan
6 Jawa Barat Hutan Penelitian Yanlapa Menhut No. SK.60/Menhut-II/05, Tgl. 09-03-2005 47,00 2006
SK.339/Menhut-II/10, tgl. 25 Mei 2010
47,70
7 Jawa Tengah Hutan Penelitian Wonogiri Menhut No.60/Menhut-II/2004, Tgl. 01-03-2004 93,00 2004 -
-
8 Jawa Tengah Hutan Penelitian Gombong Menhut No.76/Menhut-II/2004, Tgl. 10-03-2004 200,00 2003
SK. 345/Menhut-II/10, tgl. 25 Mei 2010
191,00 Sda.
9 Jawa Tengah Hutan Penelitian Cemoro dan Modang
Menhut No.89/Menhut-II/2004, Tgl. 12-03-2004 1.650,00 2003
SK.344/Menhut-II/10, tgl. 25 Mei 2010
1.311,60
10 Jawa Tengah
Hutan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan
Menhut No.117/Menhut-II/2004, Tgl. 19-04-2004 150,00 2004
SK.85/Menhut-II/05, tgl. 4 April 2005
143,50
11 Jawa Tengah Hutan Penelitian Cepu Menhut No. SK.89/Menhut-II/2004, Tgl. 12-03-2004 1.300,00 2004
1.311,60
12 Jawa Timur Hutan Penelitian Padekan Malang
Menhut No. 292/Kpts-II/03, Tgl. 26-08-2003 21,40 2004 -
-
Sudah ditata batas tapi belum penetapan
13 Jawa timur Hutan Penelitian Sumberwringin
Menhut No. SK.221/Menhut-II/04, tgl. 22-06-2004 23,60 - -
-
2 lokasi, blok Watusipat : 102,5 ha, blok Playen : 10,40 ha.
14 Kal-Sel Hutan Penelitian Riam Kiwa Menhut No. 75/Menhut-II/2004, tgl. 10-03-2004 1.455,00 2004 SK. 163/Menhut-II/2010
1.450,00
15 Kal-Sel Hutan Penelitian Kintap Menhut No. 83/Menhut-II/2004, tgl. 10-03-2004 1.000,00 - -
- sudah tata batas
16 Kal-Teng Hutan Penelitian Tumbang Nusa
Menhut No. SK.76/Menhut-II/05, tgl. 31-03-2005 5.000,00 - -
- Belum tata batas
Lanjutan ...
No Provinsi KHDTK Penunjukan
BATB Penetapan
Keterangan
Nomor/Tanggal SK Luas (Ha) Nomor/Tanggal SK Luas (Ha)
17 Kal-Teng Hutan Penelitian Wana Riset Sangai
Menhut No. SK.98/Menhut-II/05, tgl. 15-04-2005 630,10 - -
-
18 Kal-Tim
Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman
Menhut No. SK.160/Menhut-II/04, tgl. 04-06-2004 20.271,00 - -
-
19 Kal-Tim Hutan Penelitian Semboja Menhut No. SK.203/Menhut-II/04, tgl. 10-06-2004 2.960,60 - -
-
20 Kal-Tim Hutan Penelitian Sebulu Menhut No. SK.203/Menhut-II/04, tgl. 14-06-2004 3.504,00 - -
-
21 NTB Hutan Penelitian Rarung Menhut No. SK.390/Menhut-II/04, tgl. 18-10-2004 306,60 - -
- Sda
22 NTT Hutan Penelitian Waingapu (Hambala)
Menhut No.136/Menhut-II/2004, Tgl. 04-05-2004 509,42 - -
- Belum ditata batas
23 Riau Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya Menhut No. SK.74/Menhut-II/2005 1.027,00
24 Riau Hutan Penelitian Bukit Suligi (HL)
Menhut No. 101/Kpts-II/1983 tanggal 26 Desember 1983 2.183,00 29 Maret 1985
Menhut No. SK. 729/Menhut-II/2009 2183
25 Sumatera Selatan Hutan Penelitian Kemampo Menhut No.57/Menhut-II/2004 250,00
26 Sumatera Selatan Hutan Penelitian Benakat Menhut No.111/Menhut-II/2004 3.724,80 Menhut No.111/Menhut-II/2004 3.724,80
Penunjukan sekaligus penetapan
27 Sumatera Selatan
Hutan Penelitian Suban Jeriji Menhut No.278/Menhut-II/2004 781,98
28 Sumatera Utara Hutan Penelitian Siali-ali Menhut No. 77/Menhut-II/2004 130,10
29 Sumatera Utara Hutan Penelitian Aek Godang Menhut No. 78/Menhut-II/2004 8,40
30 Sumatera Utara Hutan Penelitian Aek Nauli Menhut No. SK. 39/Menhut-II/2005 1.900,00
Jumlah 77.800,00 10.632,70
PERMASALAHAN HUTAN PENELITIAN
• Sebagian besar masih belum ditata batas dan ditetapkan.
• Kegiatan Penelitian bersifat sporadis, sehingga tidak terlihat aktifitas rutin di lapangan.
• Sebagian besar hutan penelitian belum memiliki kelembagaan di lapangan.
• Tumpang tindih dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan lainnya.
TERIMA KASIH