KATALOG KOMPETENSI, STANDAR KOMPETENSI, & PROFIL PELATIHAN 2019 PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JAFUNG Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan BIDANG MANAJEMEN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATALOG KOMPETENSI, STANDAR KOMPETENSI, & PROFIL PELATIHAN
2019
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JAFUNG Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan
BIDANG MANAJEMEN
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ ii
KETENTUAN UMUM ......................................................................................................................... 1
A. PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 3
B. TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................................................... 3
C. NAMA KOMPETENSI ................................................................................................................ 4
D. LEVEL KOMPETENSI ............................................................................................................... 4
E. KAMUS KOMPETENSI MANAJERIAL .................................................................................... 6
STANDAR KOMPETENSI JABATAN TEKNIS BIDANG MANAJEMEN ................................ 141
MATRIKS KATALOG KOMPETENSI PELATIHAN BIDANG MANAJEMEN ......................... 142
KATALOG / PROFIL PELATIHAN BIDANG MANAJEMEN .................................................... 143
1
KATALOG KOMPETENSI, STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN PELATIHAN
BIDANG MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
KETENTUAN UMUM
1. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai ASN
berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas jabatannya.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis
Jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi.
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap
pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
Jabatan.
7. Level Kompetensi adalah tingkat penerapan kompetensi yang berbeda-beda dalam satu
jenis kompetensi:
a. Level 1 merupakan penerapan kompetensi tingkat dasar;
b. Level 2 merupakan penerapan kompetensi tingkat efektif;
c. Level 3 merupakan penerapan kompetensi tingkat menguasai;
d. Level 4 merupakan penerapan kompetensi tingkat mahir; dan
e. Level 5 merupakan penerapan kompetensi tingkat ahli.
8. Katalog Kompetensi adalah dokumen yang mendaftar seluruh jenis kompetensi berikut
uraiannya, baik yang bersifak kompetensi generik (soft skills), maupun yang berupa
pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skills) yang diperlukan untuk menjalankan
misi dan mewujudkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Katalog Kompetensi terdiri atas penjelasan mengenai:
2
a. Nama Kompetensi;
b. Definisi Kompetensi;
c. Level Kompetensi;
d. Deskripsi setiap Level Kompetensi; dan
e. Indikator Perilaku untuk setiap Level Kompetensi.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah dokumen yang mendata kebutuhan minimal
kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang pemegang suatu jabatan agar mampu
melaksanakan tugas jabatannya secara efektif.
10. Standar Kompetensi Jabatan terdiri atas penjelasan tentang:
a. Nama Jabatan;
b. Jenjang Jabatan;
c. Jenis Kompetensi; dan
d. Level Kompetensi.
11. Jenis Kompetensi yang dimuat dalam Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi
Jabatan yaitu:
a. Kompetensi Manajerial;
b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
c. Kompetensi Teknis.
12. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar atau kegiatan untuk
meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan. Adapun alternatif lain dari
pengembangan kompetensi pegawai adalah :
a. Coaching adalah proses memfasilitasi seseorang untuk mencapai tujuan
pembelajarannya.
b. Mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari sesorang
yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar di bidang
tertentu.
c. Konseling adalah proses pemberian informasi objektik dan lengkap, dilakukan
secara sistematik dengan panduan komunikasi intepersonal, teknik bimbingan
dan penguasaan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu seseorang
mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan.
3
A. PENDAHULUAN
Kompetensi merupakan dokumen yang berisi seluruh jenis dan nama kompetensi yang
diperlukan organisasi dalam rangka menunjang visi, misi dan proses bisnis (kinerja) dengan
baik. Sebagai unit kerja yang memiliki peranan penting dalam pengembangan kompetensi
aparatur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama di bidang
Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
Katalog kompetensi menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menunjang kegiatan
pengembangan kompetensi, yang nantinya menjadi salah satu dasar atau tolok ukur kinerja
aparatur sesuai dengan tuntutan peran dan jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Kompetensi Teknis adalah kompetensi-kompetensi yang sifatnya spesifik, baik berupa
kempetensi teknis atau fungsional maupun pengetahuan khusus yang dibutuhkan sesuai
bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
Kompetensi Manajerial sendiri sesuai dengan definisi dan kebijakan nasional yang ada
mengarah pada kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi setiap aparatur Kementerian
PUPR dalam menjalankan tugas-tugas manajerialnya secara efektif.
Kompetensi Sosial Kultural merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan
kerja yang majemuk. Kompetensi ini dibutuhkan bagi setiap aparatur untuk memahami
perbedaan sosial serta budaya yang melekat pada masing-masing individu dalam kerangka
efektivitas proses bisnis organisasi.
Diharapakan dengan adanya katalog kompetensi ini akan mempermudah para pemangku
kepentingan terkait pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat)
bidang manajemen dan pengembangan jabatan fungsional.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan ditetapkannya Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan sebagai
pedoman pelaksanaan dalam:
a. proses pengelolaan pegawai berbasis Kompetensi;
b. proses rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan pegawai; dan
c. proses penilaian Kompetensi pegawai.
4
Sasaran ditetapkanya Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan untuk:
a. terwujudnya pengelolaan pegawai berbasis Kompetensi;
b. terlaksanakanya proses rekrutmen, seleksi,penempatan dan pengembangan
pegawai;
c. terselenggaranya proses asesmen/penilaian Kompetensi.
C. NAMA KOMPETENSI
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat 8 (delapan) kompetensi
manajerial dan 1 (satu) kompetensi sosial kultural, serta kompetensi teknis yang disesuaikan
dengan jabatan dan tingkat tanggung jawab jabatannya. Berikut disampaikan nama-nama
kompetensi manajerial dan sosial kultural dimaksud:
Tabel 1 - Nama Kompetensi Manajerial
No. Nama Kompetensi Manajerial
1 Integritas
2 Kerjasama
3 Komunikasi
4 Orientasi pada Hasil
5 Pelayanan Publik
6 Pengembangan Diri dan Orang Lain
7 Mengelola Perubahan
8 Pengambilan Keputusan
Tabel 2 - Nama Kompetensi Sosial Kultural
No. Nama Kompetensi Sosial Kultural
1 Perekat Bangsa
D. LEVEL KOMPETENSI
Level Kompetensi adalah tingkat penerapan kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatannya,
dimaksudkan sebagai variabel pembeda dalam jenjang jabatan yang berbeda-beda. Asumsi
penetuan level kompetensi adalah bahwa pegawai dengan level kompetensi yang tinggi
diasumsikan telah menguasai kompetensi yang di bawahnya atau yang lebih rendah.
5
Artinya, kompetensi integritas seorang pejabat Pimpinan Tinggi diasumsikan telah
menunjukan perilaku integritas sesuai indikator yang di bawahnya.
Kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah kompetensi yang bersifat soft competency
sehingga maka pendekatan kualitatif lebih banyak dipergunakan untuk menentukan sistem
pelevelannya. Sedangkan untuk kompetensi teknis mengacu pada tingkat penguasaan pada
persyaratan tiap-tiap jabatan.
Tabel 3 - Penjelasan Level Kompetensi
Level
Kompetensi
Deskripsi untuk Kompetensi
Manajerial dan Sosial Kultural Deskripsi untuk Kompetensi Teknis
1 1. Memahami kompetensi dan
mampu menerapkannya sesuai
prosedur yang ditetapkan.
2. Mampu menerapkan kompetensi
bagi diri sendiri sehingga dapat
melaksanakan tugasnya secara
efektif.
Memilki pemahaman mendasar
terhadap konsep kompetensi
kebidangan dimaksud dalam rangka
menjalankan tugas sesuai prosedur
yang ditetapkan.
2 1. Memahami kompetensi secara
komprehensif dan
menerapkannya secara efektif.
2. Mampu menerapkan kompetensi
bagi dirinya dan tim kerjanya.
Mampu menjalankan konsep dasar
kompetensi kebidangan dimaksud
secara operasional sesuai dengan
wilayah tugas dan fungsinya secara
mandiri.
3 1. Memahami kompetensi secara
mendalam dan menerapkannya
dengan penuh pemahaman dalam
pekerjaan.
2. Mampu mendorong anggota unit
kerjanya untuk menerapkan
kompetensi di unit kerjanya.
Mampu mengidentifikasi potensi-
potensi pengembangan
berdasarkan pelaksanaan konsep
dasar kompetensi kebidangan
dimaksud dengan menggunakan
metode yang sistematis.
4 1. Memahami nilai-nilai yang
mendasari kompetensi secara
mendalam dan mampu
menghasilan inovasi dalam
penerapan kompetensi.
2. Mampu mendorong anggota
satuan kerjanya untuk
Mampu melakukan
pengembangan terhadap
penerapan secara operasional
kompetensi kebidangan dimaksud
yang dimiliki dalam rangka
menghasilkan kemanfaatan
bersama.
6
Level
Kompetensi
Deskripsi untuk Kompetensi
Manajerial dan Sosial Kultural Deskripsi untuk Kompetensi Teknis
menerapkan kompetensi.
5 1. Memahami nilai-nilai yang
mendasari kompetensi secara
mendalam dan menciptakan
budaya kerja yang efektif untuk
menerapkan kompetensi tersebut.
2. Mampu mendorong anggota
organisasi untuk menerapkan
kompetensi dengan menggunakan
cara-cara baru yang inovatif.
Mampu menerapkan standar
kualitas secara berkesinambungan
terhadap hasil kerja berdasarkan
kompetensi kebidangan dimaksud
dalam rangka perbaikan
berkelanjutan.
E. KAMUS KOMPETENSI MANAJERIAL
1. INTEGRITAS
Kode Kompetensi : M.01
Nama Kompetensi : Integritas
Definisi : Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu bertindak
sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi.
1.1. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta;
1.2. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi;
1.3. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi.
2 Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi.
2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik;
2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
7
Level Deskripsi Indikator Perilaku
2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
3 Mampu
memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal.
3.1. Memastikan anggota yang dipimpin
3.2. bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
3.3. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
3.4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
4 Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.
4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya;
4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
5 Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional.
5.1. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya;
5.2. Menjadi “role model” /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional;
5.3. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis.
2. KERJASAMA
Kode Kompetensi : M.02
Nama Kompetensi : Kerjasama
Definisi : Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya
8
untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Berpartisipasi dalam kelompok kerja.
1.1. Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas/bagiannya, dan mendukung keputusan tim;
1.2. Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim;
1.3. Mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas.
2 Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif.
1.4. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;
1.5. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;
1.6. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3 Efektif membangun
tim kerja untuk
peningkatan kinerja
organisasi.
3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang
optimal;
3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan
keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota
tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk
upaya penyelesaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelompok dan/atau unit kerja;
3.3. Membangun aliansi denganpara pemangku
kepentingan dalam rangka mendukung
penyelesaian target kerja kelompok.
4 Membangun
komitmen tim, sinergi.
4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;
4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
5 Menciptakan situasi kerja sama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar
5.1. Menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma / etos / nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi; meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan
9
Level Deskripsi Indikator Perilaku
instansi. dalam organisasi; 5.2. Secara konsisten menjaga sinergi agar
pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi;
5.3. Membangun konsensus untuk menggabungkan sumberdaya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara.
3. KOMUNIKASI
Kode Kompetensi : M.03
Nama Kompetensi : Komunikasi
Definisi : Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama.
1.1. Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara /media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;
1.2. Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan;
1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.
2 Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan.
2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;
2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;
2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
3 Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/
3.1. Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;
10
Level Deskripsi Indikator Perilaku
tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks.
3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;
3.3. Membuat laporan tahunan /periodik /naskah / dokumen / proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap.
4 Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama;
4.2. Menuangkan pemikiran / konsep dari berbagai sudut pandang / multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
5 Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja.
5.1. Menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki resiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional;
5.2. Menggunakan saluran komunikasi formal dan non formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional;
5.3. Menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi / nasional.
4. ORIENTASI PADA HASIL
Kode Kompetensi : M.04
Nama Kompetensi : Orientasi pada Hasil
Definisi : Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistimatis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Betanggung jawab
untuk memenuhi
1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat
diandalkan;
11
Level Deskripsi Indikator Perilaku
standar kerja. 1.2. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna
meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada
standar kualitas (SOP).
1.3. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya.
2 Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan,mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja.
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;
2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;
2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
3 Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja.
3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
4 Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.
4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;
4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;
4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi.
5 Meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi.
5.1. Memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional;
5.2. Memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi/ nasional;
5.3. Membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif-efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional.
12
5. PELAYANAN PUBLIK
Kode Kompetensi : M.05
Nama Kompetensi : Pelayanan Publik
Definisi : Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Menjalankan tugas
mengikuti standar
pelayanan.
1.1. Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan
mengikuti standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan dan tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok/partai politik;
1.2. Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan
pemangku kepentingan;
1.3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa
bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai
pelaksana pelayanan publik.
2 Mampu
mensupervisi/
mengawasi/menyelia
dan menjelaskan
proses pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan /
pelayanan publik
secara transparan.
2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;
2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;
2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
3 Mampu
memanfaatkan
kekuatan kelompok
serta memperbaiki
standar pelayanan
publik di lingkup
3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;
3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman
13
Level Deskripsi Indikator Perilaku
unit kerja. lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi
kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan
cara-cara yang mengikuti standar objektif,
transparan, profesional, sehingga tidak merugikan
para pihak di lingkup pelayanan publik unit
kerjanya;
3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif
untuk memantau dan mengevaluasi masalah
yang dihadapi pemangku kepentingan
/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan
mereka saat menjalankan tugas pelayanan
publik di unit kerjanya.
4 Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional.
4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas- tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan professional dalam lingkup organisasi;
4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/ kelompok/ partai politik;
4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.
5 Mampu memastikan
kebijakan kebijakan
pelayanan publik
yang menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik
yang objektif, netral,
tidak memihak,tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/partai
politik.
5.1. Mampu menciptakan kebijakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.
5.2. Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi/nasional.
5.3. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.
14
Level Deskripsi Indikator Perilaku
6. PENGEMBANGAN DIRI DAN ORANG
Kode Kompetensi : M.06
Nama Kompetensi : Pengembangan diri dan Orang Lain
Definisi : Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain
untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan
dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan
pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan
belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan
balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk
mengembangkan potensi dirinya.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pengembangan diri. 1.1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan;
1.2. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari
keterampilan atau kemampuan baru dari
berbagai media pembelajaran;
1.3. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari
orang-orang lain yang berwawasan luas di
dalam organisasi.
2 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan.
2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;
2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;
2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan
bahwa orang lain telah memahami penjelasan
atau pengarahan.
3 Memberikan umpan balik, membimbing.
3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;
3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan
tugasnya dan memberikan umpan balik yang
objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan
bawahan untuk memberikan bimbingan dan
umpan balik yang berguna bagi bawahan;
15
Level Deskripsi Indikator Perilaku
3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan;
memberikan kepercayaan penuh pada bawahan
untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri;
memberi kesempatan dan membantu bawahan
menemukan peluang untuk berkembang.
4 Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran.
4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk di dalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi- posisi di unit kerjanya.
5 Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil.
5.1. Menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi;
5.2. Merekomendasikan/memberikanpenghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi;
5.3. Memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat instansi.
7. MENGELOLA PERUBAHAN
Kode Kompetensi : M.07
Nama Kompetensi : Mengelola Perubahan
Definisi : Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan insiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
16
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Mengikuti perubahan dengan arahan.
1.1. Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut;
1.2. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai
petunjuk/pedoman;
1.3. Menyesuaikan cara kerja lama dengan
menerapkan metode/proses baru dengan
bimbingan orang lain.
2 Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan.
2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;
2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk
menghadapi perubahan;
2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.
3 Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat.
3.1. Membantu orang lain dalam melakukan
perubahan;
3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-
ulang jika diperlukan;
3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh
unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi
efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh
adanya perubahan.
4 Memimpin perubahan pada unit kerja.
4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;
4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-
program perubahan selaras antar unit kerja.
5 Memimpin,menggalang
dan menggerakkan
dukungan pemangku
kepentingan untuk
menjalankan
perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi/ nasional.
5.1. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong
perubahan yang berdampak pada pencapaian
sasaran prioritas nasional;
5.2. Menggalang dan menggerakkan dukungan para
pemangku kepentingan untuk
mengimplementasikan perubahan yang telah
ditetapkan;
5.3. Secara berkelanjutan, mencari cara-cara baru
untuk memberi nilai tambah bagi perubahan
yang tengah dijalankan agar memberi manfaat
yang lebih besar bagi para pemangku
kepentingan.
17
8. PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Kode Kompetensi : M.08
Nama Kompetensi : Pengambilan Keputusan
Definisi : Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Mengumpulkan
informasi untuk bertindak sesuai kewenangan.
1.1. Mengumpulkan dan mempertimbangkan
informasi yang dibutuhkan dalam mencari
solusi.
1.2. Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk
bertindak sesuai kewenangan.
1.3. Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
2 Menganalisis masalah secara mendalam.
2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi.
2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;
2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.
3 Membandingkan
berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi.
3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya;
3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian;
3.3. Menyeimbangkan a ntara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.
4 Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan;
4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;
4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;
4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak
18
Level Deskripsi Indikator Perilaku
mitigasi risiko. keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).
5 Menghasilkan solusi
dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang/strategis, berdampak nasional.
5.1. Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang;
5.2. Menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi/nasional;
5.3. Membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul.
F. KAMUS KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
1. KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
Kode Kompetensi : SK.01
Nama Kompetensi : Perekat Bangsa
Definisi : Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Peka memahami dan menerima kemajemukan.
1.1. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;
1.2. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan/kemajemukan masyarakat;
1.3. Mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya.
2 Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan.
1.1. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;
1.2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja pemangku kepentingan;
1.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi
19
Level Deskripsi Indikator Perilaku
pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
3 Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan.
3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di
antara orang-orang yang mendorong toleransi dan
keterbukaan;
3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat
sehingga dapat memberikan respon yang sesuai
dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi
potensi kesalah- pahaman yang diakibatkan
adanya keragaman budaya yang ada;
3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik
atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau
potensi konflik.
4 Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.
4.1. Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah
di lingkungan kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;
4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan organisasi;
4.3. Mampu membuat program yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik.
5 Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis.
5.1. Menjadi wakil pemerintah yang mampu
membangun hubungan sosial psikologis dengan
masyarakat sehingga menciptakan kelekatan
yang kuat antara ASN dan para pemangku
kepentingan serta diantara para pemangku
kepentingan itu sendiri.
5.2. Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang
teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan
korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk
membangun hubungan jangka panjang;
5.3. Mampu membuat kebijakan yang
mengakomodasi perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender, sosial
ekonomi, preferensi politik yang berdampak
positif secara nasional.
20
Level Deskripsi Indikator Perilaku
G. STANDAR KOMPETENSI UNTUK TINGKAT JABATAN
Tabel 4 - Standar Kompetensi Untuk Jabatan Tinggi
No. Kompetensi Permen. PANRB
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
JPT Utama JPT Madya JPT Pratama
Kompetensi Manajerial
1 Integritas 5 5 4
2 Kerjasama 5 5 4
3 Komunikasi 5 5 4
4 Orientasi pada Hasil 5 5 4
5 Pelayanan Publik 5 5 4
6 Pengembangan Diri dan Orang Lain 5 5 4
7 Mengelola Perubahan 5 5 4
8 Pengambilan Keputusan 5 5 4
Kompetensi Sosial Kultural
1 Perekat Bangsa 5 5 4
Tabel 5 - Standar Kompetensi Untuk Jabatan Administrasi
No. Kompetensi Permen. PANRB
Jabatan Administrasi
Administrator Pengawas Pelaksana
Kompetensi Manajerial
1 Integritas 3 2 1
2 Kerjasama 3 2 1
3 Komunikasi 3 2 1
4 Orientasi pada Hasil 3 2 1
5 Pelayanan Publik 3 2 1
6 Pengembangan Diri dan Orang Lain 3 2 1
7 Mengelola Perubahan 3 2 1
8 Pengambilan Keputusan 3 2 1
Kompetensi Sosial Kultural
1 Perekat Bangsa 3 2 1
21
Tabel 6 - Standar Kompetensi Untuk Jabatan Fungsional Ahli
No. Kompetensi Permen. PANRB
Jabatan Fungsional (Jafung) Tk. Ahli
Utama Madya Muda Pratama
Kompetensi Manajerial
1 Integritas 5 4 3 2
2 Kerjasama 4 4 3 2
3 Komunikasi 4 4 3 2
4 Orientasi pada Hasil 4 4 3 2
5 Pelayanan Publik 4 4 3 2
6 Pengembangan Diri dan Orang Lain
4 4 3 2
7 Mengelola Perubahan 4 4 3 2
8 Pengambilan Keputusan 4 4 3 2
Kompetensi Sosial Kultural
1 Perekat Bangsa 5 4 3 2
Tabel 7 - Standar Kompetensi Untuk Jabatan Fungsional Terampil
No. Kompetensi Permen. PANRB
Jabatan Fungsional (Jafung) Tk. Terampil
Penyelia Mahir Terampil Pemula
Kompetensi Manajerial
1 Integritas 3 2 2 1
2 Kerjasama 3 2 2 1
3 Komunikasi 3 2 1 1
4 Orientasi pada Hasil 3 2 1 1
5 Pelayanan Publik 3 2 1 1
6 Pengembangan Diri dan Orang Lain
3 2 1 1
7 Mengelola Perubahan 3 2 1 1
8 Pengambilan Keputusan 3 2 1 1
Kompetensi Sosial Kultural
1 Perekat Bangsa 3 2 2 1
22
1. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
b) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
5
5
5
5
5
5
5
5
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JPTU-M
5
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JPTU-SK
5
5
5
5
5
5
5
5
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JPTM-M
5
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JPTM-SK
23
c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Standar Kompetensi Jabatan Administrasi
a) Jabatan Administrator
4
4
4
4
4
4
4
4
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JPTP-M
4
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JPTP-SK
3
3
3
3
3
3
3
3
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JA-M
3
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JA-SK
24
b) Jabatan Pengawas
c) Jabatan Pelaksana
2
2
2
2
2
2
2
2
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JPw-M
2
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JPw-SK
1
1
1
1
1
1
1
1
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JPk-M
1
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JPk-SK
25
3. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tingkat Ahli
a) Jabatan Fungsional Ahli Utama
b) Jabatan Fungsional Ahli Madya
5
4
4
4
4
4
4
4
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFAU-M
5
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFAU-SK
4
4
4
4
4
4
4
4
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFAMa-M
4
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFAMa-SK
26
c) Jabatan Fungsional Ahli Muda
d) Jabatan Fungsional Ahli Pertama
3
3
3
3
3
3
3
3
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFAMu-M
3
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFAMu-SK
2
2
2
2
2
2
2
2
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFAP-M
2
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFAP-SK
27
4. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Tingkat Terampil
a) Jabatan Fungsional Penyelia
b) Jabatan Fungsional Mahir
3
3
3
3
3
3
3
3
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFTPn-M
3
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFTPn-SK
2
2
2
2
2
2
2
2
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFTM-M
2
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFTM-SK
28
c) Jabatan Fungsional Terampil
d) Jabatan Fungsional Pemula
2
2
1
1
1
1
1
1
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFTT-M
2
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFTT-SK
1
1
1
1
1
1
1
1
0 1 2 3 4 5
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi pada hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri dan orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
JFTPm-M
1
0 1 2 3 4 5
Perekat Bangsa
JFTPm-SK
29
H. KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG MANAJEMEN DAN FUNGSIONAL
Selain dituntut harus memiliki kompetensi manajerial dan sosial kultural, seluruh
ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga harus kompeten
secara teknis baik di bidang ke-PUPR-an maupun di bidang lainnya (bidang manajemen
dan fungsional).
Jenis kompetensi ini merupakan kompetensi di unit pendukung (supporting unit)
yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat pada umumnya. Adapun beberapa kompetensi teknis
bidang manajemen dan fungsional ini terbagi ke dalam beberapa kelompok sub-bidang
kompetensi yang mewakili unit organisasi tertentu, dan kompetensinya wajib dimiliki
oleh ASN yang ditugaskan/menjabat pada unit kerja yang tersebar di seluruh unit
organisasi, yaitu:
1. Kompetensi teknis bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kompetensi teknis bidang Umum (Kesekretariatan);
3. Kompetensi teknis bidang Pengawasan;
4. Kompetensi teknis bidang Kelitbangan;
30
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SDM
31
Tabel 8 - Daftar Kompetensi Teknis Bidang Pengembangan SDM
No. Nama Kompetensi
1. Manajemen SDM
2. Penilaian Potensi dan Kompetensi
3. Pembinaan dan Pembentukan dan Pengembangan Assesor* / Penilai Teknis / Fasilitator / mentor dan konselor karir / Tim Penilai
4. Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
5. Pemantauan Kinerja Pegawai
6. Pemetaan Karier
7. Pengembangan Sistem dan Teknik Pelatihan
8. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan
9. Pelaksanaan Pelatihan
10. Pengelolaan Jabatan Fungsional
11. Standardisasi Tenaga Pengajar
32
1. Manajemen SDM
Definisi:
Kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi alternatif manajemen sumber daya manusia.
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia
1.1. Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait manajemen SDM
1.2. Mampu menjelaskan maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia
1.3. Mampu menjelaskan sistem manajemen SDM secara umum
2
Melaksanakan proses manajemen sumber daya manusia
2.1. Mampu menyiapkan bahan untuk menyusun manajemen sumber daya manusia
2.2. Mampu menyusun manajemen SDM
2.3. Mampu mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia
3
Menganalisis permasalahan pelaksanaan dalam manajemen sumber daya manusia
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan manajemen sumber daya manusia
3.2. Mampu menganalisis proses manajemen sumber daya manusia akibat adanya perubahan kebijakan
3.3. Mampu memberikan hasil analisis permasalahan pelaksanaan dalam manajemen SDM
4
Mengevaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia
4.1. Mampu menilai capaian pelaksanaan manajemen SDM
4.2. Mampu mengukur keberhasilan pelaksanaan manajemen SDM
4.3. Mampu membandingkan rencana dengan pelaksanaan dalam manajemen SDM
5
Memberikan rekomendasi alternatif manajemen sumber daya manusia
5.1. Mampu memberikan penilaian hasil evaluasi pelaksanaan manajemen SDM
5.2.
Mampu memberikan inovasi (misalnya menggabungkan beberapa alternatif / memuculkan hal baru) manajemen sumber daya manusia
5.3. Mampu memilih, menetapkan alternatif manajemen SDM
33
2. Penilaian Potensi dan Kompetensi
Definisi:
Kemampuan memahami, menyiapkan, melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi, mengembangkan metode, instrumen, sistem penilaian potensi dan kompetensi, serta menyusun kebijakan, sesuai dengan tujuan organisasi.
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami kebijakan dan prinsip-prinsip dasar , metode dan instrumen penilaian potensi dan kompetensi
1.1. Mampu memahami peraturan terkait penilaian potensi dan kompetensi
1.2. Mampu memahami maksud & tujuan penilaian potensi dan kompetensi
1.3. Mampu memahami metode yang digunakan dalam penilaian potensi dan kompetensi
2
Melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi
2.1. Mampu menyiapkan bahan/sarana -prasarana penilaian potensi dan kompetensi.
2.2. Mampu melaksanaan penilaian potensi dan kompetensi
2.3. Mampu melaksanakan penilaian kompetensi teknis
3
Menganalisis hasil penilaian potensi dan kompetensi
3.1. Mampu mengolah data hasil pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi
3.2. Mampu mencocokan instrumen dengan jabatan yang diuji
3.3. Mampu menunjukan kelemahan instrumen yang ada
4
Mengevaluasi penilaian potensi dan kompetensi
4.1. Mampu memvalidasi instrumen dengan jabatan yang diuji
4.2. Mampu memberi masukan yang tepat terhadap hasil penilaian
4.3. Mampu mengkaji penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi
5
Mengembangkan penilaian potensi dan kompetensi
5.1. Mampu mengembangkan berbagai metode penilaian
5.2. Mampu melakukan Inovasi sesuai perkembangan teknologi
5.3. Mampu memodifikasi inovasi penilaian sesuai dengan kondisi yang ada
34
3. Pembinaan dan Pembentukan dan Pengembangan Assesor* / Penilai Teknis / Fasilitator / mentor dan konselor karir / Tim Penilai
Definisi:
Kemampuan memahami permasalahan dan kebutuhan asesor / penilai teknis / Fasilitator / mentor dan konselor karir serta pengembangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami kebutuhan dasar pembentukan dan pengembangan asesor/penilai teknis / fasilitator / mentor dan konselor karir
1.1. Mampu menjelaskan dasar kebutuhan asesor/penilai teknis/ fasilitator/ mentor dan konselor karir
1.2. Mampu menjelaskan kriterianya
1.3. Mampu menjelaskan prosedur pengangkatan dan pengembangan
2
Melaksanakan penyelenggaraan pengembangan asesor/penilai teknis / fasilitator / mentor dan konselor karir
2.1. Mampu menyiapkan perencanaan pengembangan
2.2. Mampu melaksanakan pengembangan
2.3. Mampu mengidentifikasi pengembangannya sesuai dengan kemampuan dan peruntukannya
3
Menganalisa permasalahan terkait penyelenggaraan pengembangan assessor/penilai teknis / fasilitator / mentor dan konselor karir
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan ketidaksesuaian dalam pengembangan
3.2. Mampu menganalisa ketidaksesuaian metode dan materi dalam pengembangan
3.3. Mampu menganalisa ketidaksesuaian penyelenggaraan pengembangan
4
Mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan assessor/penilai teknis
4.1. Mampu menilai efektifitasan dan efisiensian penyelenggaraan pengembangan
4.2. Mampu membandingkan penyelenggaraan pengembangan
4.3. Mampu menyimpulkan alternatif solusi terbaik
5
Mengembangan sistem penyelenggaraan pengembangan assessor/penilai teknis
5.1. Mampu merancang peningkatan penyelenggaraan pengembangan
5.2. Mampu melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pengembangan
5.3. Mampu memberikan rekomendasi sistem penyelenggaraan pengembangan
35
4. Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
Definisi:
Kemampuan memahami, mengumpulkan data dan peraturan, mengidentifikasi dan mengelompokan data, menganalisis, mengevaluasi dan merekomendasikan hasil penilaian potensi dan kompetensi serta mengembangkan sistem monitoring serta pemanfaatan hasil penilaian potensi dan kompetensi.
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami Peraturan tentang Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
1.1. Mampu menjelaskan peraturan perundangan tentang Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
1.2. Mampu menjelaskan prosedur Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
1.3. Mampu menjelaskan komponen-komponen dari Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
2
Melakukan pengolahan data Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
2.1. Mampu mengidentifikasi data Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
2.2. Mampu mengintegrasikan data Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
3
Menganalisis Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
3.2. Mampu menganalisis permasalahan Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
3.3. Mampu memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
3.4. Mampu mengidentifikasi kesalahan pada Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi yang dibuat orang lain
4
Mengevaluasi Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
4.1. Mampu mengkoreksi Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
4.2. Mampu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul dalam Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
4.3. Mampu merekomendasikan perbaikan Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
5
Mengembangkan Metode Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
5.1. Mampu mengembangkan sistem Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
5.2. Mampu memberikan inovasi terhadap Sistem Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
5.3. Mampu mengembangkan metode Pelaporan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi
36
5. Pemantauan Kinerja Pegawai
Definisi:
Kemampuan untuk memahami, melaksanakan, menganalisis permasalahan, mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan tuntutan perubahan.
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami dan menjelaskan kebijakan dan prinsip-prinsip dasar, metode dan instrumen pemantauan kinerja pegawai
1.1. Mampu menjelaskan kebijakan dan peraturan perundangan tentang penilaian kinerja pegawai
1.2. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar, metode dan instrumen pemantauan kinerja pegawai
1.3. Mampu memahami keterkaitan penilaian kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi
2
Melaksanakan pemantauan kinerja pegawai
2.1. Mampu melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kinerja pegawai
2.2. Mampu melaksanakan pemantauan terhadap penilaian kinerja tahunan pegawai
2.3. Mampu melaksanakan pemantauan terhadap penilaian kinerja bulanan pegawai
3
Menganalisis permasalahan pemantauan kinerja pegawai
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan pemantauan kinerja pegawai sesuai dengan peraturan
3.2. Mampu mendiagnosis ketidaksesuaian penilaian kinerja pegawai secara hirarki
3.3. Mampu memberikan alternatif solusi terkait ketidaksesuaiannya
4
Mengevaluasi pemantauan kinerja pegawai
4.1. Mampu mengevaluasi hasil penyusunan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi
4.2. Mampu mengevaluasi hasil penilaian kinerja pegawai dengan kinerja organisasi
4.3. Mampu memberikan rekomendasi hasil pemantauan kinerja pegawai
5
Mengembangkan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai
5.1. Mampu mengembangkan sistem terpadu pemantauan kinerja pegawai untuk pengembangan
5.2. Mampu mengembangkan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi
5.3. Memberikan rekomendasi ke perubahan kebijakan
37
6. Pemetaan Karier
Definisi:
Kemampuan memahami dan menjelaskan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan instrumen pengembangan karier
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami dan menjelaskan peraturan dan data terkait dengan pengembangan karier
1.1. Mampu memahami kebijakan pengembangan karier
1.2. Mampu memahami maksud dan tujuan
1.3. Mampu memahami metode dan instrumennya
2 Melaksanakan pengembangan karier
2.1. Mampu menyiapkan bahan dan instrumen
2.2. Mampu menyusunan rencana karier sesuai dengan persyaratan
2.3. Mampu menyusun rencana suksesi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan
2.4. Mampu merekomendasikan pengembangan kompetensi sesuai dengan jalur karier
3 Menganalisis permasalahan dalam pengembangan karier
3.1. Mampu mengidentifikasikan ketidaksesuaian persyaratan dengan jabatan
3.2. Mampu mengidentifikasikan pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam rangka pengembangan karier
3.3. Mampu mendiagnosis kelemahan instrumen pengembangan karier
4
Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan karier
4.1. Mampu membandingkan pengembangan karier yang ada dengan organisasi lain
4.2. Mampu mengkritisi hasil pengembangan karier
4.3. Mampu menentukan model pengembangan karier yang berkelanjutan
5 Mengembangkan instrumen pengembangan karier
5.1. Mampu mengembangkan metode pengembangan karier yang berkelanjutan
5.2. Mampu mengintegrasikan seluruh sistim untuk pengembangan karier pegawai
5.3. Mampu merancang pengembangan instrumen yang ke-kini-an
5.4. Mampu menentukan pengembangan instrumen sesuai organisasi
38
7. Pengembangan Sistem dan Teknik Pelatihan
Definisi:
Kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem dan teknik pelatihan
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami prinsip-prinsip pengembangan sistem dan teknik pelatihan
1.1. Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait pengembangan sistem dan teknik pelatihan
1.2. Mampu menjelaskan maksud, tujuan pengembangan sistem dan teknik pelatihan
1.3. Mampu menjelaskan pengembangan sistem dan teknik pelatihan
2
Melaksanakan proses pengembangan sistem dan teknik pelatihan
2.1. Mampu menyusun perencanaan pengembangan sistem dan teknik pelatihan
2.2. Mampu mengimplementasikan rencana pengembangan sistem dan teknik pelatihan
2.3. Mampu melakukan monitoring pengembangan sistem dan teknik pelatihan
3
Menganalisis permasalahan dalam pengembangan sistem dan teknik pelatihan
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait pengembangan sistem dan teknik pelatihan
3.2. Mampu menganalisis pengembangan sistem dan teknik pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi
3.3. Mampu mendeteksi dan menemukan kelemahan pengembangan sistem dan teknik pelatihan
4 Mengevaluasi pengembangan sistem dan teknik pelatihan
4.1. Mampu menilai pengembangan sistem dan teknik pelatihan
4.2. Mampu menyimpulkan pengembangan sistem dan teknik pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
4.3. Mampu memvalidasi instrumen dan kriteria evaluasi pengembangan sistem dan teknik pelatihan
5
Memberikan rekomendasi alternatif pengembangan sistem dan teknik pelatihan
5.1. Mampu berinovasi dalam pengembangan sistem dan teknik pelatihan
5.2. Mampu meningkatkan beberapa pengembangan sistem dan teknik pelatihan yang sudah ada
5.3. Mampu menetapkan rekomendasi alternatif pengembangan sistem dan teknik pelatihan yang paling tepat
39
8. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan
Definisi:
Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan ketentuan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, mengumpulkan bahan, menyusun , mengevaluasi serta mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami prinsip-prinsip dan ketentuan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan
1.1. Mampu menjelaskan kurikulum dan modul pelatihan
1.2. Mampu menjelaskan maksud & tujuan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan
1.3. Mampu menjelaskan proses penyusunan kurikulum dan modul
2
Melaksanakan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan
2.1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan kurikulum dan modul
2.2. Mampu menyusun capaian standar kelulusan
2.3. Mampu menyusun struktur kurikulum
2.4. Mampu menyusun modul pelatihan
3
Menganalisis penyusunan dan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan
3.2. Mampu mendiaknosis permasalahan
3.3. Mampu memberikan alternatif pengembangan kurikulum dan modul
4
Mengevaluasi penyusunan dan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan
4.1. Mampu memvalidasi kesesuaian input dalam pengembangan kurikulum dan modul
4.2. Mampu mengevaluasi proses pengembangan kurikulum dan modul
4.3. Mampu mevaluasi hasil pengembangan kurikulum dan modul
4.4. Mampu menyimpulkan kelayakan kurikulum dan modul
5
Memberikan rekomendasi penyusunan dan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan
5.1. Mampu membuat inovasi pengembangan kurikulum dan modul
5.2. Mampu menetapkan rekomendasi pengembangan kurikulum dan modul yang tepat
40
9. Pelaksanaan Pelatihan
Definisi:
Kemampuan memahami prinsip-prinsip, menyiapkan dan melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan pelaksanaan pelatihan.
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami prinsip-prinsip pelaksanaan pelatihan
1.1. Mampu menjelaskan peraturan perundangan pelaksanaan pelatihan.
1.2. Mampu menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pelatihan
1.3. Mampu menjelaskan instrument pelaksanaan pelatihan
2
Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan
2.1. Mampu menyiapkan pelaksanaan pelatihan
2.2. Mampu melaksanakan pelatihan
2.3. Mampu menyusun pelaporan pelaksanaan pelatihan
3
Menganalisis pelaksanaan pelatihan.
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pelatihan
3.2. Mampu menguraikan permasalahan pelaksanaan pelatihan
3.3. Mampu memberikan alternatif solusi terhadap pelaksanaan pelatihan
4 Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan
4.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan
4.2. Mampu mengevaluasi dampak pelaksanaan pelatihan
4.3. Mampu memberikan solusi permasalahan yang muncul saat pelaksanaan pelatihan
4.4. Mampu mengukur capaian kompetensi
5
Mengembangkan pelaksanaan pelatihan.
5.1. Mampu melakukan inovasi pengembangan pelaksanaan pelatihan
5.2. Mampu memberikan rekomendasi hasil inovasi yang tepat
5.3. Mampu memberikan rekomendasi kelembagaan pelaksanaan pelatihan.
41
10. Pengelolaan Jabatan Fungsional
Definisi:
Kemampuan memahami, mengumpulkan data dan peraturan, mengidentifikasi dan mengelompokan data jabatan fungsuional, tim penilai dan hasil penilaian, menganalisis, mengevaluasi dan merekmomendasikan rencana pengembangan kompetensi Jabatan fungsional dan tim penilai serta mengembangkan sistem monitoring, penilaian dan pengembangan pejabat fungsional dan tim penilai.
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1
Memahami peraturan tentang jabatan fungsional termasuk penilaian jabatan fungsional
1.1. Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait jabatan fungsional
1.2. Mampu menjelaskan tugas,dan fungsi serta peran jabatan fungsional
1.3. Mampu menjelaskan proses dan prosedur pengangkatan jabatan fungsional
1.4. Mampu menjelaskan jenis dan kelompok jabatan fungsional yang ada di Kementerian PUPR
2
Melaksanakan penilaian, pengembangan jabatan fungsional
2.1. Mampu melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan dalam penugasan jabatan fungsional
2.2. Mampu melaksanakan fasilitasi penilaian jabatan fungsional
2.3. Mampu melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan karir jabatan fungsional
3
Menganalisis pendayagunaan, pengembangan dan penilaian jabatan fungsional
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional
3.2. Mampu menganalisis permasalahan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional
3.3. Mampu memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional
3.4. Mampu menganalisis pendayagunaan, sistem penilaian jabatan fungsional
4
Mengevaluasi dan merekomendasikan pengembangan dan penilaian jabatan fungsional
4.1. Mampu mengevaluasi pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional
4.2. Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul terkait pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional
4.3. Mampu merekomendasikan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional
4.4. Mampu merekomendasikan sistem penilaian jabatan fungsional
5
Mengembangkan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan dan penilaian jabatan fungsional
5.1. Mampu mengembangkan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional
5.2. Mampu memberikan inovasi pengembangan dan pendayagunaan jabatan fungsional
42
11. Standardisasi Tenaga Pengajar
Definisi:
Kemampuan memahami kriteria, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan standarisasi tenaga pengajar dalam proses pengembangan kompetensi .
LEVEL INDIKATOR PERILAKU
1 Memahami kriteria tenaga pengajar
1.1. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait
1.2. Mampu mengumpulkan data tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi
1.3. Mampu menjelaskan tipe atau jenis tenaga pengajar
1.4.
Mampu mengidentifikasikan kriteria umum pengajar sesuai dengan kompetensi di bidangnya contoh : portofolio (pengalaman bidang PUPR); sertifikasi profesi pelatihan Micro Teaching utk WI, dll
1.5. Mampu mengelompokkan data tenaga pengajar sesuai dengan kriteria
2 Menerapkan standardisasi tenaga pengajar
2.1. Mampu menyusun kriteria/standar tenaga pengajar
2.2. Mampu mengolah data dan informasi kebutuhan tenaga pengajar
2.3. Mampu melaksanakan standardisasi tenaga pengajar untuk kebutuhan pelatihan
3
Menganalisa standarisasi tenaga pengajar
3.1. Mampu menelaah permasalahan standar tenaga pengajar sesuai dengan tipe atau jenis tenaga pengajar
3.2. Mampu menelaah permasalahan pelaksanaan pembelajaran terkait tenaga pengajar
3.3. Mampu merumuskan penilaian standarisasi tenaga pengajar
4
Mengevaluasi penerapan standarisasi tenaga pengajar dalam proses pengembangan kompetensi
4.1. Mampu melakukan penilaian kinerja tenaga pengajar
4.2. Mampu melakukan penilaian dampak standarisasi tenaga pengajar terhadap kegiatan pengembangan kompetensi
4.3. Mampu melakukan penilaian kebutuhan pengembangan tenaga pengajar
5
Mengembangkan hasil evaluasi standarisasi tenaga pengajar
5.1. Mampu merekomendasikan program kegiatan peningkatan standar tenaga pengajar
5.2. Mampu merekomendasikan perbaikan penyelenggaraan standarisasi tenaga pengajar
5.3. Mampu merekomendasikan sistem standarisasi tenaga pengajar
43
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG UMUM (KESEKRETARIATAN)
44
Tabel 9 - Daftar Kompetensi Teknis Bidang Umum (Kesekretariatan)
No. Nama Kompetensi
1. Advokasi Hukum
2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
3. Penyusunan Pertimbangan Hukum/Opini Hukum Kontrak
4. Penyusunan Laporan Keuangan
5. Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan
6. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
7. Penyusunan Formasi Pegawai
8. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian
9. Pengembangan Pegawai
10. Penyusunan dan Pengembangan Organisasi
11. Pengembangan SDM
12. PenyusunanLaporan BMN
13. Pengelolaan Aset
14. Pengelolaan Barang Persediaan
15. Pengadaan Barang dan Jasa
16. Pengelolaan Jaringan TIK
17. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Komunikasi
18. Pengelolaan Data dan Informasi
19. Perencanaan dan Pengembangan Produk Audio Visual
20. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengolahan Data dan Informasi Terintegrasi
21. Pemantauan dan Evaluasi
22. Pengelolaan Kegiatan Kerjasama
45
No. Nama Kompetensi
23 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
24. Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan
25. Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah
26. Jurnalistik Bidang PUPR
27. Kehumasan Bidang PUPR
28. Kerumahtanggaan
29. Penatausahaan PNBP
30. Pendokumentasian
31. Penyelenggaraan Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri
32. Penyelenggaraan Persuratan dan Kearsipan
33. Penyusunan Laporan Pimpinan
34. Keprotokolan
35. Penyusunan Kajian
36. Penyusunan Rencana Strategis
37. Penyusunan Kebijakan dan Strategi
38. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
39. Pengembangan Kemitraan
40. Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
41. Penanggulangan Bencana
42. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
43. Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan
44. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
46
No. Nama Kompetensi
45. Perencanaan Teknik
46. Manajemen Investasi Infrastruktur
47. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
48. Manajemen Mutu
49. Pengembangan Karier
50. Penilaian Kinerja Pegawai
51. Pengelolaan Jabatan Fungsional
52. Pengadaan Tanah
53. Pelaksanaan Konstruksi
54. Manajemen Hukum Kontrak
55. Penyusunan Studi Kelayakan
47
Nama Kompetensi : Advokasi Hukum (AH)
Kode Kompetensi : 01 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami masalah/perkara/ sengketa, memberikan, menganalisis dan mengevaluasi advokasi hukum serta meningkatkan upaya pemberian advokasi.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1. Memahami materi yang berkaitan dengan masalah/perkara/sengketa.
1.1 Mampu memahami prinsip– prinsip dasar dalam pengetahuan ilmu Hukum (khususnya terkait Hukum Acara).
1.2 Mampu mengaitkan prinsip hukum dengan masalah Hukum /perkara/ sengketa
2. Memberikan advokasi hukum.
2.1 Mampu memilah prinsip hukum mana yang dapat dijadikan referensi dalam memberikan advokasi hukum.
2.2 Mampu mencaribahan dasar data referensi terkait permasalahan hukum atau perkara dan sengketa.
3.2 Mampu memberikan Kegiatan Advokasi Hukum(draft, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori/kontra memori banding, memori/kontra memori Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali dalam rangka persidangan perkara.
3. Menganalisis pemberian advokasi hukum.
3.1 Mampu memberikan analisa pertimbangan keuntungan atas penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan advokasi hukum.
3.2 Mampu memberikan analisa pertimbangan kerugian atas penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan advokasi hukum.
4.
Mengevaluasi hasil dan pelaksanaan advokasi hukum.
4.1 Mampu menterjemahkan isu Hukum yang komplex, sehingga menjadi bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti pimpinan.
4.2 Mampu memilah bagaimana hasil pelaksanaan advokasi hukum, dari yang paling sederhana hingga yang kompleks.
5. Mengembangkan bahan-bahan dan metoda serta upaya-upaya advokasi hukum yang diberikan, sesuai dengan tujuan organisasi.
5.1 Mampu mengembangkan solusi atas permasalahan, perkara atau sengketa dengan pertimbangkan segala aspek/holistik agar tetap sesuai tujuan organisasi.
5.2 Mampu menciptakan Advise dengan menggunakan celah-celah hukum kepada pimpinan yang selaras sesuai dengan tujuan organisasi.
48
Nama Kompetensi : Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Kode Kompetensi : 02 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami proses dan menyusun dan menganalisis rancangan serta mengevaluasi dan mengembangkan peraturan perundang-undangan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1. Memahami materi yang berkaitan dengan Penyusunan Peraturan per-UU-an.
1.1 Mampu memahami prinsip – prinsip dasar dalam pengetahuan ilmu Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
1.2 Mampu mengaitkan prinsip hukum dengan prinsip keilmuan lainnya dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menyusun draft rancangan perundangan
2.1 Mampu memilah prinsip hukum mana yang dapat dijadikan referensi dalam Penyusunan Peraturan per-UU-an.
2.2 Mampu mencaribahan dasar data referensi terkait Penyusunan Peraturan per-UU-an.
2.3 Mampu mengkondisikan rapat pembahasan (PAK, Harmonisasi dll) yang dapat menjadi draft yang disetujui oleh pihak-pihak terkait.
2.4 Mampu melakukan Penyusunan per-UU-an, dari perencanaan hingga pengundangan.
3. Menganalisis draft rancangan perundangan
3.1 Mampu memberikan analisa pertimbangan keuntungan dalamPenyusunan Peraturan per-UU-an.
3.2 Mampu memberikan analisa pertimbangan kerugian dalam Penyusunan Peraturan per-UU-an.
4. Mengevaluasi hasil dan pelaksanaan per-UU-an.
4.1 Mampu melaksanakan kegiatan terkait dengan evaluasi hasil per-UU-an yang sudah diundangangkan apakah implementatif ke kelompok sasaran atau tidak.
4.2 Mampu menterjemahkan isu Sosiologi Hukum yang komplex dengan bahasa Indonesia yang sederhana sebagai masukan kepada pimpinan.
5. Mengembangkan bahan-bahan dan metoda serta upaya-upaya penyusunan, sesuai dengan tujuan organisasi.
5.1 Mampu mengembangkan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam substansi Penyusunan Perudangan-undangan dengan mempertimbangkan segala aspek agar tetap sesuai tujuan organisasi.
5.2 Mampu menciptakan Advise dengan menggunakan celah-celah hukum kepada pimpinan yang selaras sesuai dengan tujuan organisasi.
49
Nama Kompetensi : Penyusunan Pertimbangan Hukum/Opini Hukum Kontrak (PPHO)
Kode Kompetensi : 03 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melakukan, menganalisis dan mengevaluasi pertimbangan hukum/opini hukum kontrak serta mengembangkan kebaruan terkait pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak dalam mengatasi masalah.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1. Memahami materi yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak.
1.1 Mampu memahami prinsip–prinsip dasar dalam pengetahuan hukum pengadaan dan hukum kontrak.
1.2 Mampu mengaitkan prinsip hukum pengadaan dan hukum kontrak dengan masalah Hukum yang terjadi.
2. Memberikan pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak dalam mengatasi masalah.
2.1 Mampu memilah prinsip hukum mana yang dapat dijadikan referensi dalam memberikan pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak.
2.2 Mampu mencari bahan dasar data referensi terkait pemberianpertimbangan hukum dan opini hukum kontrak.
2.3 Mampu memberikan pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak.
3. Menganalisis pemberian pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak dalam mengatasi masalah.
3.1. Mampu memberikan analisa pertimbangan keuntungan atas penyelesaian permasalahan dalam pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak.
3.2. Mampu memberikan analisa pertimbangan kerugian atas penyelesaian permasalahan dalam pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak.
4. Mengevaluasi hasil pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak
4.1 Mampu mengembangkan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak substansi dengan mempertimbangkan segala aspek agar tetap sesuai tujuan organisasi.
4.2 Mampu menterjemahkan isu Sosiologi Hukum yang komplex dengan bahasa Indonesia yang sederhana sebagai masukan kepada pimpinan.
5. Mengembangkan alternatif metode, strategi dan bahan-bahan bagi pemberian pertimbangan hukum dan opini hukum kontrak dalam mengatasi permasalahan.
5.1 Mampu mengembangkan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam substansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/opini hukum kontrak dengan pertimbangkan segala aspek agar tetap sesuai tujuan organisasi.
5.2 Menciptakan Advise dengan menggunakan celah-celah hukum kepada pimpinan yang selaras sesuai dengan tujuan organisasi.
50
Nama Kompetensi : Penyusunan Laporan Keuangan
Kode Kompetensi : 04 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami dan menggunakan aplikasi laporan keuangan serta mengkonsolidasi, mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap masalah pada Laporan Keuangan serta mengembangkan konsep kebijakannya di lingkup Kementerian PUPR.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Negara.
1.1 Mampu menjelaskan Peraturan Perundangan terkait ( mis : PP no 71 Tahun 2010).
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
1.3.
Mampu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Keuangan ( DIPA, SP2D, SPM, Kuitansi, Faktur dll).
2 Menggunakan aplikasi Laporan Keuangan.
2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SAIBA.
2.2 Mampu melakukan rekonsiliasi internal dan melakukan koreksi data hasil rekonsiliasi.
2.3 Mampu melakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN setempat.
3 Mengkonsolidasikan Laporan Keuangan dengan Laporan BMN sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan serta mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Unit di bawah koordinasinya.
3.1 Mampu mengoperasionalkan proses penggabungan aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAK BMN.
3.2 Mampu menerapkan penggunaan Belanja Modal yang akan menjadi Aset.
3.3 Mampu melakukan koreksi data atas hasil konsolidasi.
4 Mengevaluasi Laporan Keuangan.
4.1 Mampu melakukan analisa.
4.2 Mampu menuangkan hasil evaluasi kedalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4.3 Mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi.
5 Mengembangkan Akuntansi Keuangan di lingkup Kementerian PUPR.
5.1 Mampu merumuskan permasalahan yang terkait Laporan Keuangan.
5.2 Mampu menciptakan inovasi dalam pengembangan penyusunan Laporan Keuangan.
5.3 Mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan teknis terkait.
51
Nama Kompetensi : Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (VPK)
Kode Kompetensi : 05 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami, memverifikasi, mengevaluasi dan mengembangkan prosedur dan cara verifikasi pertanggungjawaban anggaran.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan prinsip-prinsip kegiatan verifikasi.
1.1 Mampu menerangkan subtansi Peraturan Perundangan terkait ( mis : Permen PUPR no 08 Tahun 2016).
1.2 Mampu menerangkan maksud dan tujuan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan prinsip - prinsip verifikasi.
1.3 Mampu mendiskusikan pengelolaan keuangan negara dan prinsip-prinsip kegiatan verifikasi.
2 Memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
2.1 Mampu mengelompokkan data realisasi keuangan dan bukti-bukti pengeluaran sebagai kelengkapan pertanggungjawaban.
2.2 Mampu menyusun secara kronologis serta meneliti kelengkapan bukti pengeluaran, pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan perhitungan keuangan untuk bahan laporan.
2.3 Mampu melaksanakan konfirmasi data apabila terdapat ketidak sesuaian penghitungan.
2.4 Mampu mengidentifikasi bukti pertanggungjawaban keuangan sebagai bahan klasifikasi verifikasi.
2.5 Mampu menetapkan hasil verifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
3 Menganalisis verifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
3.1 Mampu menelaah kebenaran perhitungan anggaran.
3.2 Mampu menelaahketersediaan dana.
3.3 Mampu menelaah kelengkapan bukti pengeluaran.
4 Mengevaluasi prosedur verifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
4.1 Mampu menguji kelengkapan bukti pengeluaran, pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan perhitungan pertanggungjawaban keuangan .
4.2 Mampu menilai ketepatan prosedur verifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran .
4.3 Mampu menetapkan prosedur verifikasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara akurat.
5 Mengembangkan prosedur dan cara-cara
5.1 Mampu membuat rancanganprosedur standar verifikasi pertanggungan jawaban keuangan.
52
Level Diskripsi Indikator Perilaku
verifikasi pertanggungjawaban anggaran.
5.2 Mampu memfasilitasi pembahasan rancangan prosedur standar verifikasi pertanggungan jawaban keuangan dengan stakeholder rancangan prosedur standar verifikasi pertanggungan jawaban keuangan.
5.3 Mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan teknis terkait verifikasi pertanggungjawaban anggaran.
53
Nama Kompetensi : Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Kode Kompetensi : 06 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan serta mengevaluasi dan mengembangkannya.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar pemeriksaan / audit
1.1 Mampu menerangkan substansi peraturan perundangan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan menyusun LHP dan tindak lanjutnya.
1.3 Mampu mendiskusikan temuan hasil pemeriksaan sebagai dasar menyusun LHP dan tindak lanjutnya.
2 Menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2.1 Mampu mengurutkan data dan bahan ,berupa temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh itjen, BPKP dan BPK.
2.2 Mampu melakukan pengelompokan temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan klasifikasinya.
2.3 Mampu memproses data dan bahan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2.4 Mampu mengkonsepkan hasil temuan tindak lanjut pemeriksaan.
2.5 Mampu menelaah konsep temuan pemeriksaan sebagai bahan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan.
2.6 Mampu menetapkan konsep temuan pemeriksaan sebagai bahan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan.
3 Menganalisis penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
3.2 Mampu menganalisis proses penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
3.3 Mampu memberikan hasil analisis permasalahan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4 Mengevaluasi proses penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaaan
4.1 Mampu memvalidasi temuan hasil pemeriksaan.
4.2
Mampu mengkoordinasikan temuan hasil pemeriksaan dengan stakeholder untuk ditindaklanjuti.
54
Level Diskripsi Indikator Perilaku
4.3 Mampu mengarahkan perbaikan/koreksi temuan hasil pemeriksaan.
5 Merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan/ditindaklanjuti di tingkat audit
5.1 Mampu memfasilitasi pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan auditor.
5.2 Mampu membuat rancangan solusi pemecahan masalah.
5.3 Mampu membuat rekomendasi penyelesaian masalah atas temuan yang tidak dapat diselesaikan/ditindaklanjuti.
55
Nama Kompetensi : Penyusunan Formasi Pegawai
Kode Kompetensi : 07 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami peraturan dan pengetahuan tentang ANJAB, ABK dan Peta Jabatan untuk menyusun, mengevaluasi serta menyusun alternatif formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan dan mekanisme serta prinsip-prinsip penyusunan analisis jabatan Analisis Beban Kerja, dan penyusunan peta jabatan untuk penyusunan formasi pegawai
1.1 Mampu memahami peraturan dan perundangan terkait dengan analisis beban kerja, peta jabatan dan perumusan kebutuhan pegawai/formasi.
1.2 Mampu memahami maksud dan tujuan penyusunan analisa beban kerja, penyusunan peta jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai/formasi.
1.3 Mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memproses penyusunan beban kerja, penyusunan peta jabatan dan perhitungan kebutuhan/formasi pegawai.
1.4 Mampu memahami prinsip prinsip dasar penyusunan analisa beban kerja, penyusunan peta jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai/formasi.
2
MenyusunAnalisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan
2.1 Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan beban kerja dan inventarisasi jabatan.
2.2 Mampu merencanakan konsep analisa jabatan, peta pegawsai dan kebutuhan/formasi pegawai.
2.3 Mampu menyusun SOP.
3
Menganalisis beban kerja dan peta jabatan sebagai dasar penyusunan formasi pegawai.
3.1 Mampu mengindetifikasi permasalahan terkait dengan analisis beban kerja, peta jabatan dan formasi jabatan.
3.2 Mampu memetakan permasalahan terkait dengan analisis beban kerja, peta jabatan dan formasi jabatan.
4
Mengevaluasi formasi pegawai sesuai dengan analisis beban kerja.
4.1 Mampu mengevaluasi dan menyusun peta pegawai dan formasi pegawai sesuai analisis beban kerja.
4.2 Mampu mengevaluasi dampak dari penetapan peta pegawai dan penetapan formasi pegawai.
4.3 Mampu merekomendasikan system penyusunan peta pegawai dan penyusunan formasi kebutuhan pegawai.
5
Mengembangkan alternatif formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi organisasi.
5.1 Mampu membuat inovasi dalam system penyusunan peta pegawai dan sistem penetapan kebutuhan formasi pegawai.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif system penyusunan peta pegawai dan system perhitungan kebutuhan pegawai.
56
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian
Kode Kompetensi : 08 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan tugas administrasi kepegawaian (mutasi/ disiplin pegawai /pengusulan daftar peserta pendidikan dan pelatihan Pimpinan/penghargaan/ ijin / cuti /administrasi jabatan / administrasi rutin lainnya).
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar terkait tugas administrasi kepegawaian.
1.1 Mampu memahami peraturan dan perundangan terkait dengan administrasi kepegawaian.
1.2 Mampu memahami maksud dan tujuan terkait administrasi kepegawaian.
1.3. Mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memproses administrasi kepegawaian.
1.4. Mampu memahami prinsip- prinsip dasar administrasi kepegawaian.
2 Melaksanakan proses administrasi kepegawaian.
2.1 Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan berkas pendukung administrasi kepegawaian.
2.2 Mampu melaksanakan proses administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
2.3 Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam proses administrasi kepegawaian.
2.4 Mampu menyusun SOP.
3 Menganalisis proses administrasi kepegawaian
3.1 Mampu mengindetifikasi permasalahan terkait proses administrasi kepegawaian.
3.2 Mampu menganalisi permasalahan terkait proses administrasi Kepegawaian.
3.3. Mampu memberikan alternative solusi terhadap penyelelesaian permasalahan administrasi kepegawaian.
4 Mengevaluasi proses administrasi kepegawaian.
4.1 Mampu mengevaluasi penyelesaian proses administrasi kepegawaian.
4.2 Mampu mengevaluasi dampak dari penetapan administrasi kepegawaian.
4.3 Mampu merekomendasikan sistem percepatan proses administrasi kepegawaian.
5 Mengembangkan metode pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan tuntutan perubahan.
5.1 Mampu membuat inovasi sistem percepatan penyelesaian proses administrasi kepepegawaian.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif sistem penyelesaian administrasi kepegawaian.
57
Nama Kompetensi : Pengembangan Pegawai (PPg)
Kode Kompetensi : 09 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami kebijakan dan prinsip pengembangan pegawai, melakukan analisis dan menyusun rencana pengembangan pegawai, mengevaluasi dan mengembangkan proses serta kualitas rencana pengembangan pegawai.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami kebijakan dan prinsip-prinsip pengembangan pegawai
1.1 Mampu memahami peraturan dan perundangan terkait dengan Pengembangan pegawai.
1.2 Mampu memahami maksud dan tujuan terkait Pengembangan pegawai.
1.3 Mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memproses Pengembangan pegawai.
1.4 Mampu memahami prinsip- prinsip dasar Pengembangan pegawai.
2 Menyusun rencana pengembangan pegawai
2.1 Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan berkas pendukung dan proses pengusulan diklat dalam rangka pengembangan pegawai.
2.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam proses administrasi pengembangan pegawai.
2.3 Mampu menyusun SOP.
2.4 Mampu mengindetifikasi dan memetakan kebutuhan perencanaan pengembangan pegawai.
2.5 Mampu menyusun rencana diklat Dan menganalisi kebutuhan akan diklat dalam proses pengembangan pegawai.
3 Menganalisis pengembangan pegawai
3.1 Mampu menganalisa penyelesaian permasalahan pengembangan pegawai.
3.2 Mampu memberikan alternative solusi terhadap penyelesaian permasalahan pengembangan pegawai.
4 Mengevaluasi kegiatan pengembangan pegawai dan permasalahan pengembangan pegawai
4.1 Mampu mengevaluasi proses pengembangan diklat pegawai.
4.2 Mampu mengevaluasi purna diklat dan mengukur keberhasilan/dampak dari pengembangan diklat.
4.3 Mampu memproyeksikan kebutuhan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
5 Mengembangkan alternatif untuk meningkatkan kualitas hasil dan proses penyusunan rencana pengembangan pegawai
5.1 Mampu membuat inovasi sistem pengembangan pegawai sesuai kebutuhan kementerian PUPR .
5.2 Mampu mengembangkan alternatif sistem penyelesaian permasalahan pengembangan pegawai.
58
Nama Kompetensi : Penyusunan dan Pengembangan Organisasi
Kode Kompetensi : 10 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan penyusunan, mengevaluasi dan memberikan masukan dan alternatif pengembangan organisasi.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami kebijakan, peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyusunan organisasi
1.1 Mampu memahami peraturan dan perundangan terkait dengan Penyusunan Organisasi pegawai.
1.2 Mampu memahami maksud dan tujuan terkait Pengembangan organisasi.
1.3 Mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memproses Penyusunan dan Pengembangan pegawai.
1.4 Mampu memahami prinsip- prinsip dasar penyusunan Organisasi.
2 Melaksanakan penyusunan dan pengembanganorganisasi.
2.1 Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan pendukung dan proses pengusulan penyusunan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
2.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam proses penyusunan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
2.3 Mampu menyusun SOP.
2.4 Mampu melaksanakan proses penyusunan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
2.5 Mampu menyusun kebutuhan pembentukan dan pengembangan organisasi.
3 Menganalisis penyusunan dan pengembanganorganisasi.
3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
3.2 Mampu menganalisa permasalahan dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
3.3 Mampu memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
4 Mengevaluasi penyusunan dan pengembangan organisasi
4.1 Mampu mengevaluasi proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
4.2 Mampu mengevaluasi kebutuhan organisasi sesuai dengan analisa beban kerja organisasi.
4.3 Mampu memproyeksikan kebutuhan organisasi 5 tahun kedepan.
5 Memberikan masukan dan alternatif pengembangan organisasi
5.1 Mampu membuat inovasi sistem pembentukan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif sistem penyelesaian permasalahan dalam proses penyusunan, pembinaan dan pengembangan organisasi.
59
Nama Kompetensi : Pengembangan SDM
Kode Kompetensi : 11 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi, pengembangan sumber daya manusia.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan SDM
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait pengembangan SDM.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan pengembangan SDM.
1.3 Mampu menjelaskan sistem pengembangan SDM secara umum.
2 Mengimplementasikan pengembangan SDM
2.1 Mampu menyiapkan bahan untuk pengembangan SDM.
2.2 Mampu menggambarkan pelaksanaan pengembangan SDM.
2.3 Mampu menerapkan konsep pengembangan SDM.
3 Menganalisis Permasalahan pengembangan SDM
3.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan pengembangan SDM.
3.2 Mampu menganalisis proses pengembangan SDM berdasarkan kebijakan strategi pengembangan SDM.
3.3 Mampu memberikan hasil analisis permasalahan pelaksanaan pengembangan SDM.
4 Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan SDM
4.1 Mampu menilai capaian pelaksanaan pengembangan SDM.
4.2 Mampu mengukur keberhasilan pelaksanaan pengembangan SDM.
4.3 Mampu mengukur keberhasilan pelaksanaan pengembangan SDM.
5 Memberikan rekomendasi alternatif pengembangan SDM
5.1 Mampu membuat inovasi dalam pengembangan SDM.
5.2 Mampu memilih dan menetapkan strategi pengembangan SDM.
5.3 Mampu merumuskan alternatif pengembangan SDM.
60
Nama Kompetensi : PenyusunanLaporan BMN
Kode Kompetensi : 12 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dasar pelaporan BMN, menyusun laporan BMN, mengkonsolidasi, melakukan verifikasi serta mengidentifikasi permasalahan laporan BMN, melakukan evaluasi dan memberikan solusi, serta menyusun alternatif untuk penyelesaian masalah strategis di Kementerian PUPR
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dasar tentang pelaporan BMN.
1.1 Mampu memahami peraturan perundangan terkait penatausahaan dan penyusunan Laporan BMN.
1.2 Mampu memahami maksud dan tujuan penyusunan Laporan BMN.
1.3 Mampu menjelaskan posisi penatausahaan dan pelaporan BMN dalam sistem pertanggungjawaban belanja Pemerintah.
2 Menyusun laporan BMN sesuai aplikasi SIMAK-BMN
1.1 Mampu menyiapkan dan mengolah bahan-bahan penyusunan Laporan BMN sesuai aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan.
1.2 Mampu melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN serta menerapkannya dalam SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan.
1.3 Mampu menyelesaikan Laporan BMN sesuai standar akuntansi pemerintahan.
3 Melakukan verifikasi terhadap akuntabilitas dan akurasi laporan BMN.
3.1 Mampu melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap Laporan BMN.
3.2 Mampu mengidentifikasi masalah-masalah pokok dalam penatausahaan BMN.
3.3 Mampu menelusuri sumber serta penyebab permasalahan dalam penatausahaan dan penyusunan Laporan BMN.
4 Melakukan evaluasi terhadap permasalahan dalam laporan BMN.
4.1 Mampu menguji kesesuaian Laporan BMN dengan standar-standar akuntansi pemerintahan.
4.2 Mampu memastikan bahwa telah dilakukan perbaikan atas masalah-masalah serta telah diberikan pengungkapan yang memadai dalam Laporan BMN.
4.3 Mampu memeriksa kinerja penatausahaan BMN melalui pengungkapan yang diberikan dalam Laporan BMN.
5 Menyusun alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah strategis BMN di lingkup Kementerian PUPR
5.1 Mampu menyusun strategi penyelesaian masalah penatausahaan BMN.
5.2 Mampu melakukan standarisasi/pembakuan untuk penyelesaian masalah spesifik penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian PUPR.
5.3 Mampu memfasilitasi penyelesaian masalah penatausahaan BMN sesuai standar akuntansi pemerintahan.
61
Nama Kompetensi : Pengelolaan Aset
Kode Kompetensi : 13 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami peraturan perundang-undangan, kebijakan serta prinsip dasar pengelolaan dan pengamanan aset, melaksanakan pengelolaan dan pengamanan aset, mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan pengelolaan dan pengamanan aset, melakukan evaluasi dan memberikan solusi, serta mengembangkan alternatif metode pengelolaan dan pengamanan aset di Kementerian PUPR.
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prinsip dasar pengelolaan dan pengamanan aset.
1.1 Mampu memahami peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pengamanan aset.
1.2 Mampu memahami fungsi pengelolaan dan pengamanan aset dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
1.3 Mampu menjelaskan uraian tugas pengelolaan dan pengamanan asset.
2 Melaksanakan pengelolaan dan pengamanan aset.
2.1 Mampu menyiapkan bahan dan dan mengolah dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan aset.
2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan aset berupa penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan.
2.3 Mampu menyiapkan dan mengolah bahan serta melaksanakan pengamanan aset.
3 Menganalisis permasalahan pengelolaan dan pengamanan aset.
3.1 Mampu mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan dalam pengelolaan dan pengamanan aset.
3.2 Mampu menelusuri sumber serta penyebab permasalahan dalam pengelolaan aset.
3.3 Mampu menelusuri sumber serta penyebab permasalahan dalam pengamanan aset.
4 Mengevaluasi pengelolaan dan pengamanan aset.
4.1 Mampu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan isi dokumen pengelolaan asset.
4.2 Mampu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan isi dokumen pengamanan asset.
4.3 Mampu menelaah kondisi yang ada serta mengajukan solusi untuk menyelesaikan proses pengelolaan dan pengamanan asset.
5 Mengembangkan alternatif metode dan strategi pengelolaan dan pengamanan aset di Kementerian PUPR
5.1 Mampu menyusun strategi penyelesaian masalah pengelolaan aset.
5.2 Mampu melakukan standarisasi/pembakuan penyelesaian masalah spesifik pengelolaan dan pengamanan aset di lingkungan Kementerian PUPR.
62
Nama Kompetensi : Pengelolaan Barang Persediaan
Kode Kompetensi : 14 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami ketentuan perundangan dan prinsip-prinsip pengelolaan barang persediaan, melakukan, mengevaluasi serta mengembangkan strategi pengelolaan barang persediaan di Kementerian PUPR
Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan dan prinsip-prinsip sistem pengelolaan barang persediaan.
1.1 Mampu memahami peraturan perundangan terkait pengelolaan barang persediaan.
1.2 Mampu memahami fungsi pengelolaan barang persediaan dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
1.3 Mampu menjelaskan uraian tugas pengelolaan barang persediaan.
2 Menerapkan sistem pengelolaan barang persediaan dan pengamanannya sesuai ketentuan pelaksanaannya
2.1 Mampu menyiapkan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan barang persediaan.
2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan barang persediaan.
2.3 Mampu menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan barang persediaan.
3 Menganalisis permasalahan pelaksanaan pengelolaan barang persediaan.
3.1 Mampu mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan dalam pengelolaan barang persediaan.
3.2 Mampu menelusuri sumber serta penyebab permasalahan dalam pengelolaan barang persediaan.
3.3 Mampu menelusuri sumber serta penyebab permasalahan dalam pengelolaan barang persediaan.
4 Mengevaluasi pengelolaan barang persediaan.
4.1 Mampu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan isi dokumen pengelolaan barang persediaan.
4.2 Mampu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan isi dokumen pengelolaan barang persediaan.
4.3 Mampu menelaah kondisi yang ada serta mengajukan solusi untuk menyelesaikan proses pengelolaan barang persediaan.
5 Mengembangkan strategi pengelolaan barang persediaan
5.1 Mampu menyusun strategi penyelesaian masalah pengelolaan barang persediaan.
5.2 Mampu melakukan standarisasi/pembakuan penyelesaian masalah spesifik pengelolaan barang persediaan di lingkungan Kementerian PUPR.
63
Nama Kompetensi : Pengadaan Barang dan Jasa
Kode Kompetensi : 15 UMUM
Definisi : Kemampuan menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki proses pelaksanaan Pengadaan Barang danJasa (PBJ)
Level Diskripsi IndikatorPerilaku
1 Memahami peraturan tentang PBJ
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.
1.2 Mampu menjelaskan tatacara / proses pengadaan barang dan jasa.
1.3 Mampu mengetahui jenis data yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
2 Melaksanakan proses PBJ
2.1 Mampu mengumpulkan data dan dokumen terkait proses pengadaan barang dan jasa.
2.2 Mampu mengolah data dan dokumen.
2.3 Mampu melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa.
2.4 Mampu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan data dokumen lelang.
2.5 Mampu mengendalikan proses sanggah.
2.6 Mampu menentukan peringkat pemenang pemilihan barang dan jasa.
3 Menganalisis proses PBJ 3.1 Mampu menganalisis sistem pelaksanaan PBJ.
3.2 Mampu menelaah dan memetakan permasalahan terkait proses PBJ.
3.3 Mampu menganalisis permasalahan terkait proses PBJ.
3.4 Mampu membuat alternatif solusi permasalahan dalam proses PBJ.
4 Mengevaluasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
3.1 Mampu mengukur keefektifan sistem pelaksanaan PBJ .
3.2 Mampu mengoptimalkan kinerja sistem pelaksanaan PBJ.
3.3 Mengevaluasi kinerja perencanaan,persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
5 Memperbaiki proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
3.1 Mampu merumuskan peraturan untuk perbaikan sistem PBJ.
3.2 Mampu merumuskan peraturan untuk pengembangan sistem PBJ.
3.3 Mampu merumuskan peraturan untuk pengembangan sistem PBJ.
64
Nama Kompetensi : Pengelolaan Jaringan TIK
Kode Kompetensi : 16 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan mengamankan jaringan, serta mengembangkan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan dan prinsip-prinsip pengelolaan jaringan TIK.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan jaringan.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan pengelolaan jaringan.
1.3 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan jaringan.
2 Mengaplikasikan jaringan dan pola jaringan dalam pengelolaan jaringan TIK
2.1 Mampu menginventarisasi jaringan dan pola jaringan yang tersedia.
2.2 Mampu mengkonsepkan jaringan dan pola jaringan TIK yang dibutuhkan.
2.3 Mampu melaksanakan pengelolaan Jaringan TIK.
2.4 Mampu menyusun SOP pengelolaan jaringan TIK.
3 Menganalisis keamanan pengelolaan jaringan TIK
3.1 Mampu menelaah dan memetakan permasalahan terkait pengelolaan jaringan.
3.2 Mampu menganalisis permasalahan terkait pengelolaan jaringan termasuk keamanan .
3.3 Mampu membuat alternatif solusi permasalahan dalam pengelolaan jaringan.
3.4 Mampu mengusulkan sistem keamanan pengelolaan jaringan yang tepat.
4 Mengevaluasi keamanan sistem jaringan yang terintegrasi.
4.1 Mampu menguji keamanan dan keandalan Sistem jaringan yang terintegrasi.
4.2 Mampu memonitor uji keamanan dan keandalan Sistem jaringan yang terintegrasi.
4.3 Mampu memvalidasi keamanan dan keandalan Sistem jaringan yang terintegrasi.
4.4 Memberikan rekomendasi keamanan dan keandalan Sistem jaringan yang terintegrasi.
5 Membangun jaringan secara terintegrasi.
5.1 Mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan teknis terkait jaringan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
5.2 Mampu menciptakan inovasi dalam membangun kebutuhan jaringan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
65
Nama Kompetensi : Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Komunikasi (PSTIK)
Kode Kompetensi : 17 UMUM
Definisi : Kemampuan dalam memehami, menerapkan dan menganalisis serta mengevaluasi, dan membangun Sistem TIK yang efektif dan berkelanjutan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait dengan Sistem TIK.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan pengelolaan Sistem TIK.
1.3 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan Sistem TIK.
2 Menerapkan pengelolaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.1 Mampu menginventarisasi Pengelolaan Sistem TIK yang tersedia.
2.2 Mampu mengkonsepkan pengelolaan Sistem TIK yang berkelanjutan.
2.3 Mampu mengoperasikan teknik pengelolaan Sistem TIK yang tersedia.
2.4 Mampu menyusun SOP teknik pengelolaan Sistem TIK.
3 Menganalisis Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Komunikasi
3.1 Mampu menelaah permasalahan terkait penyelenggaraan manajemen Sistem TIK.
3.2 Mampu menganalisis permasalahan terkait penyelenggaraan manajemen Sistem TIK.
3.3 Mampu membuat alternatif solusi permasalahan dalam penyelenggaraan manajemen Sistem TIK.
3.4 Mampu mengusulkan penyelenggaraan manajemen Sistem TIK yang tepat.
4 Mengevaluasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi.
4.1 Mampu menguji Sistem TIK yang terintegrasi.
4.2 Mampu memonitor Sistem TIK yang terintegrasi
4.3 Mampu memvalidasi Sistem TIK yang terintegrasi.
4.4 Mampu memberikan rekomendasi Sistem TIK yang terintegrasi.
5 Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan berkelanjutan
5.1 Mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan teknis terkait Sistem TIK yang efektif dan berkelanjutan.
5.2 Mampu menciptakan inovasi dalam pengembangan Sistem TIK yang efektif dan berkelanjutan.
66
Nama Kompetensi : Pengelolaan Data dan Informasi
Kode Kompetensi : 18 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami , menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data dan informasi , mengevaluasi serta mengembangkan sistem, pengelolaan data dan informasi.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar pengelolaan data dan informasi
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait dengan data dan informasi.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan pengelolaan data dan informasi.
1.3 Mampu menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi
1.4 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan data dan informasi.
2 Menerapkan teknik pengelolaan data dan informasi
2.1 Mampu menginventarisasi kebutuhan data dan informasi.
2.2 Mampu mengkonsepkan teknik pengelolaan data dan informasi yang akan digunakan.
2.3 Mampu melaksanakan teknik pengelolaan data dan informasi.
2.4 Mampu menyusun SOP teknik pengelolaan data dan informasi.
3 Menganalisis pengelolaan data dan informasi
3.1 Mampu menelaah permasalahan terkait integrasi data dan informasi yang dibutuhkan.
3.2 Mampu menganalisis permasalahan integrasi data dan informasi yang dibutuhkan .
3.3 Mampu memberikan alternatif solusi permasalahan dalam integrasi data dan informasi yang dibutuhkan.
3.4 Mampu mengusulkan bahan integrasi data dan informasi yang tepat dan berdaya guna.
4 Mengevaluasi pengelolaan data dan informasi
4.1 Mampu menguji pengelolaan data dan informasi.
4.2 Mampu memonitor pengelolaan data dan informasi.
4.3 Mampu memvalidasi pengelolaan data dab informasi.
4.4 Mampu memberikan rekomendasi pengelolaan data dan informasi yang berkelanjutan.
5 Mengembangkan kerangka pengelolaan data dan informasi yang efektif dan berkelanjutan.
5.1 Mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan informasi yang berkelanjutan.
5.2 Mampu menciptakan inovasi dalam pengembangan kebijakan dan kerangka pengelolaan data dan informasi yang berkelanjutan.
67
Nama Kompetensi : Perencanaan dan Pengembangan Produk Audio Visual (P3AV)
Kode Kompetensi : 19 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami dan menyusun perencanaan produksi audio visual, serta mendesain dan melakukan produksi media audio visual untuk menunjang tujuan organisasi.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar media audio visual yang sesuai.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait media audio visual
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan tema kegiatan media audio visual
1.3 Mampu menjelaskan tema kegiatan dan memperkirakan media audio visual yang sesuai
2 Mengaplikasikan perencanaan dan pengembangan produksi audio visual.
2.1 Mampu menginventarisasi data, informasi dan narasumber yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan produksi audio visual
2.2 Mampu mengkonsepkan perencanaan dan pengembangan produksi audio visual
2.3 Mampu melaksanakan produksi audio visual
2.4 Mampu menyusun SOP dalam perencanaan produksi dan pengembangan audio visual
3 Menganalisis produksi media audio visual.
3.1 Mampu menelaah permasalahan produksi media audio visual yang akan dihasilkan
3.2 Mampu menganalisis produksi media audio visual
3.3 Mampu membuat alternatif solusi permasalahan produksi media audio visual
3.4 Mampu mengusulkan bahan produksi media audio visual yang lebih tepat
4 Mengevaluasi kualitas produk audio visual.
4.1 Mampu menguji kualitas produk audio visual
4.2 Mampu memonitor kualitas produk audio visual untuk tindak lanjut
4.3 Mampu memvalidasi kualitas produk audio visual untuk tindak lanjut
4.4 Mampu memberikan rekomendasi kualitas produk audio visual yang berkelanjutan.
5 Mengembangkan metode atau sistem produksi audio visual untuk meningkatkan kualitas
5.1 Mampu mengembangkan alternatif pengolahan hasil evaluasi atau sistem kerja produksi audio visual untuk meningkatkan kualitas produksi
5.2 Mampu menciptakan inovasi dalam pengembangan metode untuk meningkatkan kualitas produk audio visual yang berkelanjutan.
68
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengolahan Data dan Informasi Terintegrasi
Kode Kompetensi : 20 UMUM
Definisi : Kemampuan mengatur standarisasi dan komunikasi data, mengintegrasi sistem pengelolaan, mengembangkan database, aplikasi, menetapkan metode analisis, serta melakukan evaluasi pengembangan pengolahan data infrastruktur bidang pekerjaan umum untuk mendukung kebutuhan Kementerian.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar mengenai pengelolaan standarisasi dan komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait dengan sistem dan pengembangan standarisasi dan komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan sistem dan pengembangan standarisasi dan komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
1.3 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar sistem dan pengembangan standarisasi dan komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
2 Mengaplikasikan pengelolaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data dikaitkan dengan kebutuhan organisasi.
2.1 Mampu menginventarisasi pengelolaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
2.2 Mampu mengkonsepkan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data yang sesuai dengan perkembangan TIK.
2.3
Mampu melaksanakan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
2.4 Mampu menyusun SOP yang berkaitan dengan perkembangan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
3 Menganalisis pengelolaan standarisasi dan komunikasi data, sistem databse, integrasi sistem, dan metode pengolahan data
3.1 Mampu menelaah permasalahan terkait standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
3.2 Mampu menganalisis permasalahan terkait standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
3.3 Mampu memberikan alternatif solusi permasalahan dalam standarisasi komunikasi
69
data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
3.4 Mampu mengusulkan bahan kebijakan teknis dan regulasi dalam pengaturan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data dalam rangka pengaturannya di lingkup internal Kementerian.
4 Mengevaluasi Pengelolaan standarisasi dan komunikasi data, sistem databse, integrasi sistem, dan metode pengolahan data
4.1 Mampu menguji pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
4.2 Mampu memonitor pengoperasian, pemeliharaan dan pelaksanaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
4.3 Memvalidasi pengoperasian, pemeliharaan dan pelaksanaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
4.4 Mampu memberikan rekomendasi bahan kebijakan teknis dan regulasi dalam pengaturan pengelolaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data yang berkelanjutan.
5 Mengembangkan pengelolaan, standarisasi dan komunikasi data, sistem database, integrasi sistem, dan metode pengolahan data yang berkelanjutan
5.1 Mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan teknis dan regulasi terkait pengaturan pengelolaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data.
5.2 Mampu menciptakan inovasi dalam pengembangan pengelolaan standarisasi komunikasi data, sistem database, integrasi sistem dan metode pengolahan data di lingkup Kementerian.
70
Nama Kompetensi : Pemantauan dan Evaluasi
Kode Kompetensi : 21 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, menganalisa, mengevaluasi dan merekomen-dasikan perbaikan proses pemantauan dan evaluasi.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami mekanisme dan substansi pemantauan dan evaluasi
1.1. Mampu menjelaskan peraturan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
1.2. Mampu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
1.3. Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara kegiatan pemantauan dan evaluasi.
2 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
2.1. Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data realisasi kegiatan.
2.2. Mampu membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan.
2.3. Mampu menyusun laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
2.4. Mampu mengidentifikasi tahapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2.5. Mampu mengklasifikasikan tata cara setiap tahapan pemantauan dan evaluasi.
2.6. Mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul.
3 Menganalisa hasil pemantauan dan evaluasi
3.1. Mampu menganalisa gap antara rencana dan realisasi.
3.2. Mampu menelaah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi.
3.3. Mampu mendeteksi permasalahan yang diakibatkan adanya perbedaan antara rencana dan realisasi.
3.4. Mampu mengolah dan menilai hasil pemantauan dan evaluasi.
3.5. Mampu menata ulang tahapan pemantauan dan evaluasi berdasarkan skala prioritas.
3.6. Mampu membandingkan hasil pemantauan dan evaluasi dengan perencanaan.
4 Mengevaluasi hasil pemantauan dan evaluasi
4.1. Mampu menyimpulkan hasil pemantauan dan evaluasi.
4.2. Mampu menyusun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan
71
Level Diskripsi Indikator Perilaku
4.3. Mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan.
4.4. Mampu menilai efektifitas pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan.
4.5. Mampu mengukur outcome terhadap implementasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
4.6. Mampu merekomendasikan percepatan dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5 Merekomendasikan perbaikan proses pemantauan dan evaluasi
5.1. Mampu memperbaiki dan menyempurnakan proses pemantauan dan evaluasi.
5.2. Mampu mengembangkan sistem pelaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan baru.
5.3. Mampu merekomendasikan tata cara /metode pelaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan baru.
5.4. Mampu mengembangkan dan memberikan alternatif pemantauan dan evaluasi yang efisien dan efektif.
5.5. Mampu mendesain pemantauan dan evaluasi yang implementatif.
72
Nama Kompetensi : Pengelolaan Kegiatan Kerjasama
Kode Kompetensi : 22 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan dan mengembangkan pola kerjasama.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prosedur dan substansi pengelolaan kegiatan kerjasama
1.1. Mampu menjelaskan dasar hukum pelaksanaan kerjasama.
1.2. Mampu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan kerjasama.
1.3. Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara kegiatan kerjasama.
2 Melaksanakan penyelenggaraaan kegiatan kerjasama
2.1. Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data untuk kegiatan kerjasama.
2.2. Mampu menyusun konsep kegiatan kerjasama.
2.3. Mampu memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
3 Menganalisa kegiatan kerjasama
3.1. Mampu mengukur kinerja kegiatan hasil kerjasama.
3.2. Mampu menelaah faktor-faktor penghambat pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3.3 Mampu menelaah permasalahan yang terjadi dalam kegiatan kerjasama.
4 Mengevaluasi hasil kegiatan kerjasama
4.1 Mampu menyimpulkan hasil kerjasama.
4.2 Mampu menyusun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan.
4.3 Mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan.
5 Mengembangkan pola kerjasama
5.1 Mampu memperbaiki dan menyempurnakan proses kerjasama.
5.2 Mampu mengembangkan pola kerjasama.
5.3 Mampu merekomendasikan pola kerjasama baru.
73
Nama Kompetensi : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kode Kompetensi : 23 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami, menyusun, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan sistem LAKIP.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prosedur penyusunan LAKIP
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyusunan LAKIP.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan LAKIP.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/ tata cara penyusunan LAKIP.
2 Menyusun LAKIP 2.1 Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi untuk penyusunan LAKIP.
2.2 Mampu merangkum data dan informasi untuk penyusunan LAKIP.
2.3 Mampu menyusun konsep LAKIP.
3 Melakukan analisa substansi LAKIP
3.1 Mampu mengukur kinerja unit organisasi.
3.2 Mampu menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit organisasi.
3.3 Mampu menelaah permasalahan yang mempengaruhi kinerja unit organisasi.
4 Mengevaluasi substansi LAKIP
4.1 Mampu menyimpulkan permasalahan yang mempengaruhi kinerja unit organisasi.
4.2 Mampu menyusun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan.
4.3 Mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan.
5 Mengembangkan sistem LAKIP
5.1 Mampu memperbaiki dan menyempurnakan indikator kinerja dan proses penyusunan LAKIP.
5.2 Mampu meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru penyusunan LAKIP.
74
Nama Kompetensi : Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan
Kode Kompetensi : 24 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan sistem dan proses penyusunan program dan anggaran tahunan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip-prinsip dan proses serta substansi untuk penyusunan program dan anggaran tahunan.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyusunan program dan anggaran tahunan.
1.2 Mampu menjelaskan target dan sasaran program dan anggaran tahunan.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyusunan program dan anggaran tahunan.
1.4 Mampu menjelaskan tentang aspek pendanaan terkait penyusunan program dan anggaran tahunan.
2 Menyusun program dan anggaran tahunan
2.1 Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi untuk penyusunan program dan anggaran tahunan.
2.2 Mampu merangkum data dan informasi untuk penyusunan program dan anggaran tahunan.
2.3 Mampu menyusun konsep program dan anggaran tahunan.
2.4 Mampu menyusun program dan anggaran tahunan sesuai kebijakan.
2.5 Mampu menyusun program dan anggaran tahuna sesuai dengan aspek teknis, aspek pendanaan dan kebutuhan.
2.6 Mampu menyusun program anggaran dalam bentuk RKA/KL dan DIPA kebutuhan program.
3 Menganalisis program dan anggaran tahunan
3.1 Mampu menjustifikasi antara program dan anggaran tahunan dengan RENSTRA.
3.2 Mampu menelaah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian program dan anggaran.
3.3 Mampu mengkaji dampak ketidaksesuaian program dan anggaran tahunan dengan RENSTRA.
3.4 Mampu menganalisis kebutuhan program sesuai dengan target - target yang ada di dalam kebijakan Renstra.
3.5 Mampu menganalisis kebutuhan program anggaran sesuai dengan aspek teknis, aspek
75
Level Diskripsi Indikator Perilaku
pendanaan dan kebutuhan sesuai dengan target - target yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah.
3.6 Mampu menganalisis efisiensi dan efektifitas program anggaran yang terdapat dalam RKA/KL dan DIPA bidang Bina Marga.
4 Mengevaluasi hasil pemrograman dan penganggaran tahunan
4.1 Mampu menilai konsep program dan anggaran tahunan.
4.2 Mampu menilai dampak ketidaksesuaian program dan anggaran tahunan dengan RENSTRA.
4.3 Mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah terbaik untuk penyusunan program dan anggaran tahunan berikutnya
4.4 Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan program sesuai dengan target - target yang ada di dalam kebijakan Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah
4.5 Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan sistem dan prosedur program anggaran sesuai dengan aspek teknis, aspek pendanaan dalam kebutuhan program penganggaran
4.6 Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan efisiensi dan efektifitas kebijakan money follow program dalam penyusunan program anggaran sesuai dengan kebutuhan dilapangan
5 Mengembangkan sistem dan proses penyusunan program dan anggaran tahunan
5.1 Mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparasi penyusunan program dan anggaran tahunan.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi program dan anggaran tahunan.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru penyusunan program dan anggaran tahunan.
5.4 Mampu mengembangkan inovasi kebijakan program sesuai dengan target - target yang ada di dalam kebijakan Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah.
5.5 Mampu mengembangkan inovasi sistem dan prosedur program anggaran sesuai dengan aspek teknis, aspek pendanaan dalam kebutuhan program penganggaran.
5.6 Mampu mengembangkan inovasi efisiensi dan efektifitas kebijakan money follow program dalam penyusunan program anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
76
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah (PKFPID)
Kode Kompetensi : 25 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan metode dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami proses penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
4.1 Mampu menilai hasil fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
4.2 Mampu menilai efektivitas fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah terhadap capaian program pembangunan infrastruktur daerah.
4.3 Mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
5 Mengembangkan metode dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
5.1 Mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru penyelenggaraan fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah.
77
Nama Kompetensi : Jurnalistik Bidang PUPR (Jur)
Kode Kompetensi : 26 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan jurnalistik bidang PUPR.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami kegiatan jurnalistik
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait kegiatan jurnalistik.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan jurnalistik.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara dan jenis-jenis kegiatan jurnalistik melalui berbagai media.
2 Menyelenggarakan kegiatan jurnalistik
2.1 Mampu mengidentifikasi kegiatan kementerian yang memiliki nilai berita serta mengolah informasi menjadi bahan berita.
2.2 Mampu merumuskanbahan pemberitaan bidang PUPR menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pihak eksternal dan internal.
2.3 Mampu melaksanakan fasilitasi kegiatan jurnalistik melalui berbagai media.
3 Menganalisis hasil kegiatan jurnalistik
3.1 Mampu menelaah hasil kegiatan jurnalistik bidang PUPR dari internal maupun eksternal.
3.2 Mampu mengklarifikasi akurasi dan aktualitas berita bidang PUPR.
3.3 Mampu merespons terhadap berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta.
4 Mengevaluasi kegiatan jurnalistik
4.1 Mampu menilai pola dan mekanisme pemberitaan bidang PUPR yang ada.
4.2 Mampu menilai efektivitas penyampaian informasi bidang PUPR.
4.3 Mampu menilai strategi dalam merespons berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta.
5 Mengembangkan kegiatan jurnalistik bidang PUPR
5.1 Mampu mengembangkan pola dan mekanisme pemberitaan bidang PUPR dengan pendekatan baru.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi penyelenggaraan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media.
5.3 Mampu berinovasi dalam penyelenggaraan kegiatan jurnalistik.
78
Nama Kompetensi : Kehumasan Bidang PUPR
Kode Kompetensi : 27 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan sistem kehumasan di lingkungan Kementerian PUPR.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip-prinsip dan prosedur penyelenggaraan kegiatan kehumasan
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait kegiatan kehumasan.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan kehumasan.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara dan jenis-jenis kegiatan kehumasan.
2 Menyelenggerakan kegiatan kehumasan
2.1 Mampu mengidentifikasikan kegiatan kehumasan di lingkungan kementerian PUPR.
2.2 Mampu menyajikaninformasi bidang PUPR kedalam berbagai bentuk media.
2.3 Mampu melaksanakan kegiatan kehumasan melalui berbagai media.
3 Menganalisis kegiatan kehumasan kementerian
3.1 Mampu menelaah hasil kegiatan kehumasan bidang PUPR secara terpadu dan berkelanjutan
3.2 Mampu mengkaji bentuk media penyampaian informasi yang efektif.
3.3 Mampu menata pola penyampaian informasi.
4 Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan kementerian
4.1 Mampu menilai pola dan mekanisme penyelenggaraan kehumasan bidang PUPR yang ada.
4.2 Mampu menilai efektivitas penyampaian informasi melalui bidang kehumasan.
4.3 Mampu menilai strategi penyelenggaraan kehumasan.
5 Mengembangkan sistem kehumasan di lingkungan Kementerian PUPR
5.1 Mampu mengembangkan pola dan mekanisme penyelenggaraan kehumasan dengan pendekatan baru.
5.2 Mampu memilih, mengembangkan kegiatan, dan menyusun strategi kehumasan untuk lingkungan Kementerian PUPR.
5.3 Mampu berinovasi dalam penyelenggaraan kegiatan kehumasan.
79
Nama Kompetensi : Kerumahtanggaan (RT)
Kode Kompetensi : 28 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan penyelenggaraan administrasi rumah tangga (pemeliharaan kebersihan gedung, ketertiban, dan keamanan, kegiatan sosial, dan fasilitasi kesehatan).
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip-prinsip dan prosedur penyelenggaraan kerumahtanggaan organisasi
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyelenggaraan kerumahtanggaan.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan penyelenggaraan kerumahtanggaan.
1.3 Mampu menjelaskan lingkup dan mekanisme/prosedur/tata cara penyelenggaraan kerumahtanggaan.
2 Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kerumahtanggaan organisasi
2.1 Mampu merencanakan kegiatan kerumahtanggaan.
2.2 Mampu mampu mengorganisir penyelenggaraan kerumahtanggaan.
2.3 Mampu mengadiministrasikan penyelenggaraan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku.
3 Menganalisis penyelenggaraan kerumahtanggaan organisasi
3.1 Mampu menelaah gap antara penyediaan pelayanaan dengan kebutuhan kerumahtanggaan.
3.2 Mampu menelaah permasalahan pelayanan kerumahtanggaan.
3.3 Mampu menelaah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kerumahtanggaan.
4 Mengevaluasi penyelenggaraan kerumahtanggaan organisasi
4.1 Mampu merumuskan langkah-langkah untuk peningkatan layanan kerumatanggaan.
4.2 Mampu menilai efektifitas tingkat pelayanan kerumahtanggaan.
4.3 Mampu mengarahkan perbaikan dan peningkatan pelayanan kerumahtanggaan.
5 Mengembangkan penyelenggaraan kerumahtanggaan organisasi
5.1 Mampu melakukan inovasi dalam penyelenggaraan kerumahtanggaan organisasi.
5.2 Mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan kerumahtanggaan organisasi yang efektif.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru penyelenggaraan kerumahtanggaan.
80
Nama Kompetensi : Penatausahaan PNBP
Kode Kompetensi : 29 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip-prinsip dan prosedur terkait dengan PNBP.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penatausahaan PNBP.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan penatausahaan PNBP.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penatausahaan PNBP.
2 Melaksanakan penatausahaan PNBP
2.1 Mampu mengidentifikasi potensi PNBP.
2.2 Mampu menghitung target PNBP dan penggunaannya.
2.3 Mampu menyusun dokumen penatausahaan terkait capaian target PNBP tahun ini dan penggunaannya serta usulan target PNBP dan penggunaannya tahun depan.
3 Menganalisis penatausahaan PNBP.
3.1 Mampu menganalisis realisasi capaian target PNBP.
3.2 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target PNBP.
3.3 Mampu mengkaji kendala dan permasalahan dalam penatausahaan PNBP.
4 Mengevaluasi penatausahaan PNBP.
4.1 Mampu menilai pencapaian target PNBP dan penggunaannya untuk menunjang tugas dan fungsi.
4.2 Mampu menilai efektifitas strategi PNBP.
4.3 Mampu merumuskan langkah-langkah terbaik untuk peningkatan PNBP.
5 Mengembangkan penatausahaan PNBP.
5.1 Mampu meningkatkan potensi PNBP dan potensi pengembangan kelembagaan PNBP.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi penatausahaan PNBP yang efektif.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru penatausahaan PNBP yang efektif dan efisien.
81
Nama Kompetensi : Pendokumentasian (Dok)
Kode Kompetensi : 30 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan pendokumentasian kegiatan bidang PUPR
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami pendokumentasian kegiatan bidang PUPR
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait pendokumentasian kegiatan bidang PUPR.
1.2 Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup pendokumentasian kegiatan bidang PUPR.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara pendokumentasian kegiatan bidang PUPR.
2 Melaksanakan pendokumentasian kegiatan bidang PUPR
2.1 Mampu menyiapkan bahan-bahan dan rencana pendokumentasian kegiatan bidang PUPR.
2.2 Mampu mengumpulkan serta mengelompokkan data dan dokumen untuk pendokumentasian kegiatan.
2.3 Mampu merangkum data dan informasi untuk pendokumentasian kegiatan.
3 Menganalisis pendokumentasian kegiatan bidang PUPR
3.1 Mampu menelaah data dan bahan untuk pendokumentasian kegiatan bidang PUPR.
3.2 Mampu mendiagnosis kebutuhan dokumen kegiatan bidang PUPR bagi stakeholder.
3.3 Mampu menelaah kesesuaian dan relevansi pendokumentasian dengan kebutuhan stakeholder.
4 Mengevaluasi kegiatan pendokumentasian kegiatan bidang PUPR
4.1 Mampu menilai kegiatan dan hasil dokumentasi berupa naskah, visual, maupun audiovisual menjadi produk-produk dokumen negara.
4.2 Mampu mengevaluasi kebutuhan dokumen kegiatan bidang PUPR bagi stakeholder.
4.3 Mampu menilai kesesuaian dan relevansi pendokumentasian dengan kebutuhan stakeholder.
5 Mengembangkan pendokumentasian kegiatan bidang PUPR
5.1 Mampu mengembangkan metode atau sistem kerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendokumentasian menjadi produk-produk dokumen negara.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi kegiatan pendokumentasian kegiatan bidang PUPR.
5.3 Mampu merekomendasikan sistem dan tata cara baru kegiatan pendokumentasian kegiatan bidang PUPR
82
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
Kode Kompetensi : 31 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan penyelenggaraan administrasi pinjaman/hibah luar negeri.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami
Penyelenggaraan
Administrasi
Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN)
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyelenggaraan administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
1.2 Mampu menjelaskan maksud, tujuan dan lingkup penyelenggaraan administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyelenggaraan administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
2 Melaksanaan
penyelenggaraan
administrasi
pinjaman/hibah luar
negeri
2.1 Mampu menyiapkan dokumen usulan kegiatan yang akan dibiayai PHLN.
2.2 Mampu mengadiministrasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai PHLN sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama dan peraturan yang berlaku.
2.3 Mampu mengadiministrasikan paska pelaksanaan kegiatan yang dibiayai PHLN.
3 Menganalisis
penyelenggaraan
administrasi
pinjaman/hibah luar
negeri
3.1 Mampu menelaah administrasi untuk persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan yang dibiayai PHLN terkait kesesuainnya dengan program dan peraturan yang berlaku.
3.2 Mampu menelaah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan administrasi PHLN.
3.3 Mampu mengkaji kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan kesepakatan perjanjian kerjasama.
4 Mengevaluasi
penyelenggaraan
administrasi
pinjaman/hibah luar
negeri
4.1 Mampu menilai kesepakatan perjanjian kerjasama dengan program dan peraturan yang berlaku.
4.2 Mampu merumuskan opsi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan administrasi PHLN.
4.3 Mampu merevisi dan menetapkan perubahan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama.
83
Level Diskripsi Indikator Perilaku
5 Mengembangkan
penyelenggaraan
administrasi
pinjaman/hibah luar
negeri
5.1 Mampu mengembangkan metode atau sistem penyelenggaraan administrasi pinjaman/hibah luar negeri.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi penyelenggaraan administrasi pinjaman/hibah luar negeri.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru kegiatan penyelenggaraan administrasi pinjaman/hibah luar negeri.
84
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Persuratan dan Kearsipan
Kode Kompetensi : 32 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
1.2 Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
2 Melaksanakan penataan surat dan arsip
2.1 Mampu menerapkan proses-proses dalam kegiatan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan sesuai dengan prosedur.
2.2 Mampu mengorganisir penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
2.3 Mampu mengadiministrasikan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku.
3 Menganalisis penyelenggaraan persuratan dan kearsipan
3.1 Mampu mengklasifikasikan dokumen arsip aktif dan arsip pasif.
3.2 Mampu mengklasifikasikan dokumen sesuai dengan katagori arsip nasional dan arsip kementerian.
3.3 Mampu menelaah kesesuaian penyelenggaraan persuratan dengan tata persuratan yang berlaku.
4 Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penataan surat dan arsip
4.1 Mampu merumuskan langkah-langkah untuk peningkatan keefektifitasan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
4.2 Mampu menguji kesesuaian penyelenggaraan persuratan dengan tata persuratan yang berlaku.
4.3 Mampu mengarahkan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
5 Mengembangkan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan
5.1 Mampu melakukan inovasi dalam penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
5.2 Mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan persuratan dan kearsipan yang efektif.
5.3 Mampu menyempurnakan tata cara penyelenggaraan persuratan dan kearsipan.
85
Nama Kompetensi : Penyusunan Laporan Pimpinan
Kode Kompetensi : 33 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan memgembangkan penyusunan laporan pimpinan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami penyusunan laporan pimpinan
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyusunan laporan pimpinan.
1.2 Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan deskripsi penyusunan laporan pimpinan.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyusunan laporan pimpinan.
2 Menyusun laporan pimpinan
2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data informasi untuk penyusunan laporan pimpinan.
2.2 Mampu mengumpulkan serta mengelompokkan data dan bahan untuk penyusunan laporan pimpinan.
2.3 Mampu menyusun konsep laporan pimpinan.
3 Menganalisa laporan pimpinan.
3.1 Mampu mengkaji data dan informasi untuk penyusunan laporan pimpinan.
3.2 Mampu menelaah kualitas laporan pimpinan.
3.3 Mereview konsep laporan pimpinan.
4 Mengevaluasi konsep laporan pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4.1 Mampu menilai data dan informasi untuk penyusunan laporan pimpinan.
4.2 Mampu menilai kualitas laporan pimpinan.
4.3 Mampu menyempurnakan laporan pimpinan.
5 Memgembangkan penyusunan laporan pimpinan
5.1 Mampu mengembangkan metode atau pola untuk meningkatkan kualitas laporan pimpinan.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi penyusunan laporan pimpinan.
5.3 Mampu mengembangkan tata cara penyusunan laporan pimpinan.
86
Nama Kompetensi : Keprotokolan (Prok)
Kode Kompetensi : 34 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melakukan pengembangan keprotokolan
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami penyelenggaraan keprotokolan
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait keprotokolan.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan keprotokolan.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara keprotokolan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) keprotokolan Kementerian.
2 Menyelenggarakan keprotokolan
2.1 Mampu menerapkan aturan tata tempat sesuai situasi dan kondisi pelaksanaan acara resmi Kementerian dan acara formal Pimpinan lainnya.
2.2 Mampu menerapkan aturan tata upacara sesuai situasi dan kondisi pelaksanaan acara resmi Kementerian dan acara formal Pimpinan lainnya.
2.3 Mampu menerapkan aturan tata penghormatan sesuai situasi dan kondisi pelaksanaan acara resmi Kementerian dan acara formal Pimpinan lainnya.
3 Menganalisis penyelenggaraan keprotokolan
3.1 Mampu menelaah faktor-faktor penghambat penyelenggaraan keprotokolan.
3.2 Mampu menelaah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan keprotokolan.
3.3 Mampu menata dan mengantisipasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan sesuai situasi dan kondisi acara resmi dan acara formal Pimpinan berdasarkan peraturan yang berlaku.
4 Mengevaluasi penyelenggaraan keprotokolan
4.1 Mampu menilai penyelenggaraan keprotokolan yang ada.
4.2 Mampu mengendalikan pelaksanaan keprotokolan Kementerian kepada pimpinan dan stakeholder protokol terkait.
4.3 Mampu merekomendasikan rencana alternatif penyelenggaraan keprotokolan yang efektif.
5 Melakukan pengembangan keprotokolan
5.1 Mampu mengembangkan metode atau sistem kerja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keprotokolan Kementerian.
5.2 Mampu mengembangkan pelaksanaan penyelenggaraan keprotokolan dengan pendekatan baru.
5.3 Mampu merekomendasikan inovasi dalam sistem penyelenggaraan keprotokolan.
87
Nama Kompetensi : Penyusunan Kajian (Py.Kj)
Kode Kompetensi : 35 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan sistem penyusunan kajian.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip-prinsip dasar dan prosedur penyusunan kajian
1.1 Mampu menjelaskan acuan peraturan terkait penyusunan kajian.
1.2 Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup penyusunan kajian.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyusunan kajian.
2 Menyusun kajian 2.1 Mampu mengidentifikasi isu dan atau menyeleksi substansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang relevan dengan maksud, tujuan, dan lingkup penyusunan kajian.
2.2 Mampu merangkum data dan informasi untuk penyusunan kajian.
2.3 Mampu menyusun atau mengorganisir pelaksanaan penyusunan kajian.
3 Menganalisis hasil kajian 3.1 Mampu menelaah hasil kajian terkait substansi peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional.
3.2 Mampu memberikan masukan atau tanggapan dalam rangka perbaikan konsep hasil kajian.
3.3 Mampu mengusulkan perbaikan terhadap hasil kajian.
4 Mengevaluasi hasil kajian
4.1 Mampu mampu menilai hasil kajian terkait substansi peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional.
4.2 Mampu menilai usulan perbaikan konsep hasil kajian.
4.3 Mampu merumuskan langkah-langkah untuk peningkatan kualitas hasil kajian.
5 Mengembangkan sistem penyusunan kajian.
5.1 Mampu mengembangkan metode atau tata cara untuk meningkatkan kualitas hasil kajian.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif strategi penyusunan kajian.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru kegiatan penyusunan kajian.
88
Nama Kompetensi : Penyusunan Rencana Strategis (PrS)
Kode Kompetensi : 36 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan penyusunan rencana strategis.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami penyusunan rencana strategis
1.1 Mampu menjelaskan peraturan terkait penyusunan rencana strategis.
1.2 Mampu menjelaskan target dan sasaran rencana strategis.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyusunan rencana strategis.
2 Melaksanakan penyusunan rencana strategis
2.1 Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi untuk penyusunan rencana strategis.
2.2 Mampu merangkum data dan informasi untuk penyusunan rencana strategis.
2.3 Mampu menyusun atau mengorganisir penyusunan rencana strategis.
3 Menganalisis rencana strategis
3.1 Mampu menjustifikasi antara RENSTRA dengan RPJPN, RPJMN, dan program kabinet.
3.2 Mampu menelaah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian program dan anggaran.
3.3 Mampu mengkaji dampak ketidaksesuaian antara RENSTRA dengan RPJPN, RPJMN, dan program kabinet.
4 Mengevaluasi rencana strategis
4.1 Mampu menilai konsep rencana strategis.
4.2 Mampu menilai dampak ketidaksesuaian antara RENSTRA dengan RPJPN, RPJMN, dan program kabinet.
4.3 Mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah terbaik untuk penyusunan rencana strategis.
5 Mengembangkan penyusunan rencana strategis
5.1 Mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparasi penyusunan rencana strategis.
5.2 Mampu mengembangkan alternatif/opsi rencana strategis.
5.3 Mampu merekomendasikan tata cara baru penyusunan rencana strategis.
89
Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program
Kode Kompetensi : 37 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait dengan penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
1.2 Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup Kebijakan, Strategi dan Program.
1.3 Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
1.4 Memahami tahapan proses penyusunan kebijakan dan strategi.
2 Melaksanakan penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program
2.1 Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi untuk penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
2.2 Mampu merangkum data dan informasi untuk penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
2.3 Mampu menyusun atau mengorganisir penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
2.4 Merumuskan langkah-langkah untuk penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
3 Menganalisis kebijakan dan strategi
3.1 Mampu menelaah keterkaitan antara Kebijakan dan Strategi unit organisasi dengan RPJPN, RPJMN, program kabinet, dan isu-isu strategis lainnya.
3.2 Mampu menelaah sasaran strategis, visi-misi, dan pendekatan program.
3.3 Mampu merumuskan konsep arahan dalam penyusunan rancangan atau review RENSTRA.
3.4 Melakukan analisis terhadap isu strategis dengan potensi dan peluang yang dimiliki untuk penerapan kebijakan, strategi dan prgram.
4 Mengevaluasi Kebijakan, Strategi dan Program
4.1 Mampu menilai konsep arahan dalam penyusunan rancangan atau review RENSTRA.
4.2 Mampu menilai kesesuaian antara Kebijakan, Strategi dan Program dengan implementasinya.
4.3 Mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Program.
90
Level Diskripsi Indikator Perilaku
4.4 Mampu mengevaluasi langkah-langkah penerapan kebijakan, strategi dan program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan eksternal.
4.5 Mampu menghasilkan masukan teknis dan rancangan kebijakan dan strategi.
5 Mengembangkan penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program
5.1 Mampu mengembangkan alternatif/opsi Kebijakan, Strategi dan Program.
5.2 Mampu merekomendasikan tata cara baru penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program.
5.3 Mampu berinovasi dan menyusun kembali rancangan jakstragram sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
91
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
Kode Kompetensi : 38 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, menyusun danmenganalisis rencana, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif Penyelenggaraan Pembinaan Teknis(Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan; SIDLACOM Sarana dan Prasarana) baik kepada ASN Pusat dan Daerah).
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
1.1 Mampu mengetahui data/informasi dan peraturan perundangan serta dasar-dasar teknis Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
1.2 Mampu mengelompokan data/informasi dan peraturan perundangan serta dasar-dasar Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
1.3 Mampu menyimpulkan data/informasi dan peraturan perundangan serta dasar-dasar teknis pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
1.4 Mampu menjelaskan kebijakan nasional terkait pembinaan teknis.
1.5 Mampu menjelaskan tata cara pembinaan teknis.
2 MelaksanakanPenyelenggaraan Pembinaan Teknis
2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan bahan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
2.2 Mampu menghitung kebutuhan dan menyiapkan bahan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
2.3 Mampu menyusun tahapan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
2.4 Mampu melaksanakanPembinaan Teknis.
2.5 Mampu mengidentfikasi aspek-aspek dan sasaran dalam pembinaan teknis.
2.6 Mampu memilih tata cara pembinaan teknis yang tepat.
2.7 Mampu menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan terkait pembinaan teknis.
3 Menganalisis Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
3.1 Mampu memperkirakan usulan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
3.2 Mampu menganalisis prosedur dan usulan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
3.3 Mampu melakukan analisa keberhasilan atau tidaknya Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
3.4 Mampu membandingkan keterkaitan sasaran dan tata cara dari semua aspek pembinaan teknis.
92
Level Diskripsi Indikator Perilaku
3.5 Mampu mengolah bahan dan menyusun alternatif rancangan pembinaan teknis.
3.6 Mampu mengkordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis.
4 Mengevaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
4.1 Mampu membandingkan rencanaPenyelenggaraan Pembinaan Teknis.
4.2 Mampu menilai rencana dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
4.3 Mampu memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
4.4 Mampu memberikan penilaian atas efektifitas pembinaan teknis yang telah disusun.
4.5 Mampu mengukur outcome dan dampak terhadap implementasi pembinaan teknis.
4.6 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan pembinaan teknis.
5 Mengembangkan alternatif Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
5.1 Mampu menyusun alternatif Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
5.2 Mampu melaksanakan pengembangan alternatif Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
5.3 Mampu memastikan implementasi Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
5.4 Mampu menciptakan alternatif Penyelenggaraan Pembinaan Teknis.
5.5 Mampu mendesain pengembangan dan memberikan alternatif penyusunan pembinaan teknis yang efisien dan efektif.
5.6 Mampu menghasilkan ide-ide baru terkait pembinaan teknis.
5.7 Mampu menemukan sistem pembinaan teknis yang implementatif.
93
Nama Kompetensi : Fasilitasi Kemitraan
Kode Kompetensi : 39 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami, menjaring mitra dan merumuskan konsepsi, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mengembangkan alternatif kemitraan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar kemitraan
1.1 Mampu memahami potensi dari masing-masing pihak untuk bermitra dalam penyelenggaraan.
1.2 Mampu mengetahui proses kemitraan dan kerjasama antar pihak dalam penyelenggaraan.
1.3 Mampu menjelaskan informasi berbagai pola kemitraan.
2 Memfasilitasi kemitraan 2.1 Mampu mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak.
2.2 Mampu mengorganisir mitra yang berpotensi untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan.
2.3 Mampu memperhitungkan potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.
2.4 Mampu memperkirakan kelayakan bermitra dengan pihak berpotensi.
2.5 Mampu menyusun kebutuhan dan potensi kerjasama sesuai kebutuhan program penyelenggaraan infrastruktur.
4.1 Mampu menentukan lingkup kerjasama dengan pemangku kepentingan.
4.2 Mampu menilai kinerja pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan pihak terkait.
4.3 Mampu menyimpulkan hasil pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait.
5 Mengembangkan alternatif kemitraan
5.1 Mampu menyusun alternatif penyelesaian masalah dan arahan pelaksanaannya.
5.2 Mampu mengorganisir kembali kerjasama dengan pihak terkait.
5.3 Mampu menetapkan bentuk kesepakatan bersama dan mereplikasi dengan mitra lainnya.
94
Nama Kompetensi : Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
Kode Kompetensi : 40 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami, melakukan penyusunan, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif rencana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar proses penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
1.1 Mampu mengetahui dasar-dasar teknis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
1.2 Mampu mengidentifikasi peraturan dan perundangan terkait rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
1.3 Mampu mengetahui cara mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
1.4 Mampu menyimpulkan tahapan proses penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2 Menyusun rencana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
2.1 Mampu menghitung serta mengelompokkan data dan informasi permasalahan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2.2 Mampu mendemonstrasikan pemetaan kebutuhan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2.3 Mampu menghitung perkiraan target pencapaian rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3 Menganalisis rencana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
3.1 Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan terkait penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3.2 Mampu menyusun alternatif pola dan mekanisme penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3.3 Mampu memperkirakan isu-isu strategis terkait rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4 Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
4.1 Mampu membandingkan pola penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4.2 Mampu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4.3 Mampu menyimpulkan alternatif penyelesaian permasalahan dalam peenyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5 Mengembangkan alternatif rencana aksi mitigasi dan adaptasi
5.1 Mampu memberikan inovasi baru dalam kebijakan dan strategi terhadap penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
95
Level Diskripsi Indikator Perilaku
terhadap perubahan iklim 5.2 Mampu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan strategi dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5.3 Mampu menetapkan solusi menyeluruh atas akumulasi permasalahan sebagai dampak dari kebijakan dan strategi dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
96
Nama Kompetensi : Penanggulangan Bencana
Kode Kompetensi : 41 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami, menyusun rencana dan melaksanakan tindakan, mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif penanggulangan bencana.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana.
1.1 Mampu mengetahui Peraturan Perundangan tentang Penanganan Bencana.
1.2 Mampu memahami prosedur penanganan bencana.
1.3 Mampu menjelaskan data persiapan penanganan bencana.
2 Menyusun rencana dan pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana.
2.1 Mampu mengumpulkan data korban dan infrastruktur yg rusak akibat bencana.
2.2 Mampu menyusun tahapan penanganan bencana.
2.3 Mampu menghitung kebutuhan peralatan dan material untuk penanganan bencana.
2.4 Mampu memperkirakan kebutuhan rencana penanganan bencana.
2.5 Mampu menyusun strategi operasional penanganan bencana.
2.6 Mampu menyusun langkah - langkah koordinasi lintas sektor, nasional dan daerah terdampak.
3 Menganalisis rencana danpelaksanan tindakan penanggulangan bencana.
3.1. Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan terkait penyusunan rencana dan pelaksanan tindakan penanggulangan bencana.
3.2. Mampu menyusun alternatif pola dan mekanisme penyusunan rencana dan pelaksanan tindakan penanggulangan bencana.
3.3. Mampu memperkirakan isu-isu strategis terkait rencana dan pelaksanan tindakan penanggulangan bencana.
4 Mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan rekomendasi penanggulangan bencana.
4.1 Mampu menilai rencana tindak penanganan bencana.
4.2 Mampu membandingkan pelaksanaan penanganan bencana.
4.3 Mampu menyimpulkan rekomendasi atas hasil evaluasi yang disusun.
5 Mengembangkan alternatif penanggulangan bencana.
5.1 Mampu mengorganisir kembali dengan cara yang baru upaya konsolidasi dan koordinasi dengan sektor terkait.
5.2 Mampu menyusun arahan teknis dan persetujuan kebutuhan material dan peralatan.
5.3 Mampu menetapkan pelaksanaan penanganan bencana agar berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5.4 Mampu mengembangkan upaya penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien.
97
Nama Kompetensi : Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Kode Kompetensi : 42 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami, menyusun pendapat teknis, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan NSPK.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penyusunan NSPK
1.1 Mampu mengetahui family tree NSPK.
1.2 Mampu mengetahui proses /tahapan penyusunan produk pengaturan.
1.3 Mampu menyimpulkan/ mengelompokan garis besar substansi produk pengaturan yang mendasari bidang tugasnya.
1.4 Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan NSPK.
1.5 Mampu menjelaskan kebijakan nasional terkait penyusunan NSPK.
2 Menyusun pendapat teknis dalam proses penyusunan rancangan NSPK
2.1 Mampu mengorganisasikan proses pembahasan penyusunan jakstra.
2.2 Mampu mengolah data dan membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
2.3 Mampu menyampaikan family tree dan memperbarui sesuai dengan kebutuhan.
2.4 Mampu mengklasifikasikan substansi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan NSPK.
2.5 Mampu mengidentifikasi kebijakan nasional terkait penyusunan NSPK.
2.6 Mampu menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan informasi terkait penyusunan NSPK.
2.7 Mampu mencari hubungan keterkaitan substansi peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menyusun rancangan NSPK.
2.8 Mampu menemukan keterkaitan substansi kebijakan nasional untuk menyusun rancangan NSPK.
3 Menganalisis keterkaitan substansi peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional
3.1 Mampu melakukan telaah terhadap DIM yang telah disusun.
3.2 Mampu menyusun masukan teknis untuk NSPK.
3.3 Mampu memperkirakan hasil koordinasi, konsultasi dan advokasi yang telah dianalisis memenuhi NSPK.
4 Mengevaluasi keefektifan NSPK
4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap rancangan NSPK.
4.2 Mampu melakukan konsultasi publik terhadap rancangan NSPK.
98
Level Diskripsi Indikator Perilaku
4.3 Mampu menyampaikan hasil uji kesesuaian NSPK yang ada dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4.4 Mampu menilai efektifitas naskah NSPK yang telah disusun.
4.5 Mampu mengukur outcome terhadap implementasi NSPK.
5 Mengembangkan NSPK 5.1 Mampu menjelaskan hasil pengawasan terhadap kualitas NSPK.
5.2 Mampu memberikan arahan dan koreksi atas NSPK.
5.3 Mampu mengembangkan NSPK.
5.4 Mampu menghasilkan ide-ide baru terkait penyusunan NSPK.
99
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan
Kode Kompetensi : 43 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, merumuskan, memfasilitasi, dan mengevaluasipengembangan kelembagaan, serta menyusun alternatif pengembangannya.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar kelembagaan
1.1 Mampu mengetahui UU, PP, Permen dan SNI yang terkait lainnya dengan prinsip dasar kelembagaan.
1.2 Mampu memahami prinsip dasar kelembagaan.
1.3 Mampu memahami tahapan prinsip dasar kelembagaan.
1.4 Mampu memahami keluaran prinsip dasar kelembagaan.
2 Memfasilitasi pengembangan kelembagaan
2.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kelembagaan.
2.2 Mampu mengorganisir permasalahan kelembagaan.
2.3
Mampu mempresentasikan hasil analisis dan identifikasi permasalahan kelembagaan.
2.4 Mampu menyampaikan, mempresentasikan dan menyerahkan hasil perumusan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan.
3 Menganalisis proses fasilitasi pengembangan kelembagaan
3.1 Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan terkait proses fasilitasi pengembangan kelembagaan.
3.2 Mampu menyusun alternatif pola dan mekanisme proses fasilitasi pengembangan kelembagaan.
3.3 Mampu memperkirakan isu-isu strategis terkait proses fasilitasi pengembangan kelembagaan.
4 Mengevaluasi implementasi pengembangan kelembagaan
4.1 Mampu memperkirakan rumusan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan.
4.2 Mampu menyusun rumusan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan.
4.3 Mampu menganalisis rumusan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan.
5 Menyusun alternatif pengembangan kelembagaan
5.1 Mampu menyampaikan Strategi baru dalam penyusunan alternatif kelembagaan.
5.2 Mampu mengorganisir kembali dengan cara baru dalam penyusunan alternatif pengembagaan kelembagaan.
5.3 Mampu menciptakan alternatif dalam penyusunan pengembangan kelembagaan.
100
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
Kode Kompetensi : 44 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami peraturan, merumuskan konsepsi, mengevaluasi penyelenggaraan, dan menyusun alternatif penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
1.1 Mampu mengetahui UU, PP, Permen dan SNI yang terkait lainnya dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
1.2 Mampu memahami penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
1.3 Mampu memahami tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
1.4 Mampu memahami keluaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
2 Merumuskan konsepsi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
2.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
2.2 Mampu mengorganisir permasalahan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
2.3 Mampu mempresentasikan hasil analisis dan identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
2.4 Mampu menyampaikan, mempresentasikan, dan menyerahkan hasil perumusan konsepsi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
3 Menganalisis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
3.1 Mampu menelaah permasalahan terkait penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
3.2 Mampu membuat alternatif solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
4 Mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
4.1 Mampu menyimpulkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
4.2 Mampu mengevalusi capaian kinerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
4.3 Mampu membandingkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
5 Menyusun alternatif penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
5.1 Mampu menyampaikan Strategi baru dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
5.2 Mampu mengorganisir kembali dengan cara baru dalam penyusunan alternatif penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
5.3 Mampu menciptakan alternatif dalam penyusunan pengembangan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
101
Nama Kompetensi : Perencanaan Teknik
Kode Kompetensi : 45 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengembangkan perencanaan teknik.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1
Memahami maksud dan tujuan serta tata cara perencanaan teknik
1.1 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan serta tata cara perencanaan teknik dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.
1.2 Mampu menjelaskan pentingnya data menurut jenisnya untuk perencanaan teknik.
1.3 Mampu menjelaskan kriteria perencanaan teknik sesuai dengan peraturan dan pedoman yang baku.
1.4 Mampu menjelaskan tata cara penyusunan rencana teknik.
2 Menerapkan tata cara perencanaan teknik
2.1 Mampu menjelaskan kebutuhan kerangka acuan kerja yang diperlukan untuk perencanaan teknis.
2.2 Mampu mengorganisir penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknik.
2.3 Mampu menjelaskan produk keluaran penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknik.
2.4 Mampu mengidentifikasi kondisi lahan, ketersediaan bahan bangunan lokal, teknologi bahan dan konstruksi bangunan yang berkembang.
2.5 Mampu mengidentifikasi tahapan penyusunan rencana teknik.
2.6 Mampu mengidentifikasi, menginventarisasi dan menerapkan standar dan pedoman teknis dalam penyusunan rencana teknik.
3 Menganalisa produk keluaran perencanaan teknik
3.1 Mampu mengidentifikasikan kualitas produk keluaran perencanaan teknik.
3.2 Mampu mengidentifikasi kelengkapan produk keluaran perencanaan teknik.
3.3 Mampu memberikan arahan untuk penyusunan rencana teknik.
3.4 Mampu mengolah dan menilai hasil penyusunan rencana teknik.
3.5 Mampu membandingkan hasil penyusunan rencana teknik dengan kondisi lapangan.
3.6 Mampu memilih dan menetapkan penyusunan rencana teknik sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan pembangunan serta permasalahan yang dihadapi.
4 Mengevaluasi produk 4.1 Mampu menilai keandalan produk perencanaan teknik.
102
Level Diskripsi Indikator Perilaku
keluaran perencanaan teknik.
4.2 Mampu menilai dokumen manual O&P sarana dan prasarana produk keluaran perencana teknik.
4.3 Mampu menilai dokumen metode kerja pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana produk keluaran perencana teknik.
4.4 Mampu menilai efektifitas penyusunan rencana teknik yang telah dilaksanakan.
4.5 Mampu mengukur outcome terhadap implementasi penyusunan rencana teknik.
4.6 Mampu merekomendasikan percepatan dan peningkatan kualitas penyusunan rencana teknik.
5 Mengembangkan tata cara dan produk keluaran perencanaan teknik.
5.1 Mampu mengembangkan kreteria perencanaan dengan pendekatan baru.
5.2 Mampu mengembangkan tata cara perencanaan teknik dengan pendekatan baru.
5.3 Mampu mengembangkan tata cara analisa dan evaluasi produk keluaran perencanaan teknik dengan pendekatan baru.
5.4
Mampu mengembangkan dan memberikan alternatif penyusunan rencana teknik yang efisien dan efektif.
5.5 Mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovasi teknologi terkait penyusunan rencana.
5.6 Mampu mengembangkan penyusunan rencana teknik yang implementatif.
103
Nama Kompetensi : Manajemen Investasi Infrastruktur
Kode Kompetensi : 46 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami peraturan, kebijakan, strategi, memahami substansi, menganalisis, mengevaluasi dan membuat rancangan alternatif substansi pengaturan, kebijakan dan strategi dalam rangka pengusahaan investasi infrastruktur, serta kemampuan untuk melakukan perencanaaan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan rencana kerja dan pemanfaatan tools dan sarana yang tepat untuk melakukan keseluruhan proses tatakelola korporasi negara.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1
Memahami prinsip-prinsip manajemen investasi.
1.1 Mampu menjelaskan tahapan proses investasi infrastruktur.
1.2 Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan Investasi Infrastruktur.
1.3 Mampu mengumpulkan data investasi infrastruktur.
2 Menerapkan prinsip-prinsip manajemen investasi.
2.1 Mampu menjelaskan fasilitasi proses perencanaan investasi.
2.2 Mampu menjelaskan fasilitasi proses penyiapan investasi infrastruktur.
2.3 Mampu menjelaskan Fasilitasi proses transaksi investasi infrastruktur.
3 Menganalisis proses dan produk investasi infrastruktur.
3.1 Mampu menganalisis perencanaan investasi infrastruktur.
3.2 Mampu menganalisis penyiapan investasi infrastrukutur
3.3 Mampu menganalisis transaksi investasi infrastruktur
4 Mengevaluasi dokumen investasi infrastruktur.
4.1 Mampu mengevaluasi kinerja perencanaan investasi infrasturuktur.
4.2 Mampu mengevaluasi kinerja penyiapan investasi infrastruktur.
4.3 Mampu mengevaluasi kinerja transaksi investasi infrastruktur.
5 Mengembangkan kebijakan investasi infrastruktur.
5.1 Mampu merumuskan kebijakan perencanaan investasi infrastruktur yang lebih efektif.
5.2 Mampu merumuskan kebijakan penyiapan investasi infrastruktur yang lebih efektif.
5.3 Mampu merumuskan kebijakan transaksi investasi infrastruktur yang lebih efektif.
104
Nama Kompetensi : Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Kode Kompetensi : 47 UMUM
Definisi : Kompetensi terkait bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi (perusahaan) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan Kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami definisi Sistem Manajemen K3 (SMK3) beserta aspek-aspek dalam penerapannya.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait SMK3.
1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar dan aspek-aspek terkait SMK3.
1.3 Mampu menjelaskan pihak-pihak yang terkait SMK3.
2 Menerapkan seluruh komponen/aspek SMK3 dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi maupun dalam organisasi.
2.1 Mampu menyiapkan rencana kerja K3.
2.2 Mampu mengidentifikasi tingkat penerapan K3 dalam pekerjaan konstruksi.
2.3 Mampu melakukan audit SMK3.
3 Menganalisis potensi bahaya pada setiap tahapan pekerjaan.
3.1 Mampu menganalisa potensi kecelakaan kerja pada setiap tahapan pekerjaan.
3.2 Mampu menetapkan pekerjaan konstruksi yang rentan kecelakaan kerja.
3.3 Mampu menyiapkan rencana tindakan pengendalian pada pekerjaan konstruksi yang rentan kecelakaan kerja.
4 Mengevaluasi risiko/bahaya maupun kecelakaan yang timbul
4.1 Mampu mengevaluasi kriteria penilaian potensi kecelakaan kerja.
4.2 Mampu mengevaluasi tindakan pengendalian kecelakaan kerja.
4.3 Mampu merekomendasikan alokasi sumber daya jasa konstruksi dalam SMK3.
5 Mengembangkan strategi dalam penerapan SMK3 untuk lebih mengendalikan, meminimalisasi dan bila mungkin meniadakan berbagai potensi bahaya.
5.1 Mampu mengevaluasi kriteria penilaian potensi kecelakaan kerja.
5.2 Mampu mengevaluasi tindakan pengendalian kecelakaan kerja.
5.3 Mampu merekomendasikan alokasi sumber daya jasa konstruksi dalam SMK3.
105
Nama Kompetensi : Manajemen Mutu
Kode Kompetensi : 48 UMUM
Definisi : Kompetensi terkait pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada jaminan mutu untuk kepuasan pelanggan dengan cara pengendalian terhadap proses dan produk yang melibatkan partisipasi aktif dan komitmen semua pihak dalam organisasi dan perbaikan kualitas yang berkesinambungan
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami konsep Sistem Manajemen Mutu (SMM) beserta prinsip-prinsip penerapannya.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait SMM.
1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar dan aspek-aspek terkait SMM.
1.3 Mampu menjelaskan pihak-pihak yang terkait SMM.
2 Menerapkan prinsip-prinsip SMM dalam organisasi.
2.1 Mampu menyiapkan rencana mutu.
2.2 Mampu mengidentifikasi penerapan mutu dalam tahapan pekerjaan konstruksi.
2.3 Mampu melakukan audit mutu.
3 Menganalisis gap antara harapan dan kenyataan serta hambatan yang ada dalam penerapan SMM pada suatu organisasi.
3.1 Mampu menganalisa potensi penyimpangan mutu pada setiap tahapan pekerjaan.
3.2 Mampu menetapkan tahap pekerjaan konstruksi yang rentan pencapaian mutu.
3.3 Mampu menyiapkan rencana tindak pengendalian pada pekerjaan konstruksi yang rentan pencapaian mutu.
4 Mengevaluasi hambatan dan ketidaksesuaian dalam penerapan SMM.
4.1 Mampu mengevaluasi penerapan SMM dan hambatan pencapaian mutu.
4.2 Mampu merekomendasikan tindakan preventif untuk mengantisipasi deviasi mutu.
4.3 Mampu merekomendasikan penanganan korektif terhadap deviasi pencapaian mutu.
5 Mengembangkan konsep baru dalam penerapan SMM yang lebih efektif dan efisien (applicable dan user friendly).
5.1 Mampu mengkreasi konsep baru aspek-aspek SMM.
5.2 Mampu menghasilkan ide-ide efisiensi dan efektivitas penerapan SMM.
5.3 Mampu merencanakan kebijakan mutu yang tepat untuk diterapkan dalam pekerjaan konstruksi tertentu.
106
Nama Kompetensi : Pengembangan Karier
Kode Kompetensi : 49 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan instrumen pengembangan karier.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan dan data terkait dengan pengembangan karier
1.1 Mampu memahami kebijakan pengembangan karier.
1.2 Mampu memahami maksud dan tujuan.
1.3 Mampu memahami metode dan instrumennya.
2 Melaksanakan pengembangan karier.
2.1 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen.
2.2 Mampu menyusun rencana karier sesuai dengan persyaratan.
2.3 Mampu menyusun rencana suksesi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
2.4 Mampu merekomendasikan pengembangan kompetensi sesuai dengan jalur karier.
3 Menganalisis permasalahan dalam pengembangan karier.
3.1 Mampu mengidentifikasikan ketidaksesuaian persyaratan dengan jabatan.
3.2 Mampu mengidentifikasikan pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam rangka pengembangan karier.
3.3 Mampu mendiagnosis kelemahan instrumen pengembangan karier.
4 Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan karier.
4.1 Mampu membandingkan pengembangan karier yang ada dengan organisasi lain.
4.2 Mampu mengkritisi hasil pengembangan karier.
4.3 Mampu menentukan model pengembangan karier yang berkelanjutan.
5 Mengembangkan instrumen pengembangan karier.
5.1 Mampu mengembangkan metode pengembangan karier yang berkelanjutan.
5.2 Mampu mengintegrasikan seluruh sistim untuk pengembangan karier pegawai.
5.3 Mampu merancang pengembangan instrumen yang ke-kini-an.
5.4 Mampu menenetukan pengembangan instrumen sesuai organisasi.
107
Nama Kompetensi : Penilaian Kinerja Pegawai
Kode Kompetensi : 50 UMUM
Definisi : Kemampuan untuk memahami, melaksanakan, menganalisis permasalahan, mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tuntutan perubahan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami kebijakan dan prinsip-prinsip dasar, metode dan instrumen penilaian kinerja pegawai.
1.1 Mampu memahami kebijakan dan peraturan perundangan.
1.2 Mampu menjelaskan kebijakan dan peraturan perundangan.
1.3 Mampu memahami keterkaitan penilaian kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi.
2 Melaksanakan penilaian kinerja pegawai.
2.1 Mampu melaksanakan pemantauan penilaian kinerja pegawai.
2.2 Mampu menerapkan instrumen pemantauan penilaian kinerja.
2.3 Mampu menyebarkan dan memastikan terlaksananya penilaian kinerja.
3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan peraturan.
3.2 Mampu mendiagnosis ketidaksesuaian penilaian kinerja pegawai secara hirarki.
3.3 Mampu memberikan alternatif solusi terkait ketidaksesuaiannya.
4 Mengevaluasi penilaian kinerja pegawai.
4.1 Mampu mengevaluasi hasil penilaian kinerja pegawai dengan kinerja organisasi.
4.2 Mampu mengevaluasi ketidaksesuai tugas dan fungsi dengan program kegiatannya.
4.3 Mampu memberikan rekomendasi tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja pegawai.
5 Mengembangkan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai.
5.1 Mampu mengembangkan sistem terpadu hasil penilaian kinerja pegawai untuk pengembangan.
5.2 Mampu mengembangkan keterkaitan sistem capaian kinerja organisasi dengan kinerja individu.
5.3 Mampu memberikan rekomendasi ke perubahan kebijakan.
108
Nama Kompetensi : Pengelolaan Jabatan Fungsional
Kode Kompetensi : 51 UMUM
Definisi : Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan merekmomendasikan rencana pengembangan kompetensi Jabatan fungsional dan tim penilai serta mengembangkan sistem monitoring, penilaian dan pengembangan pejabat fungsional dan tim penilai.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami peraturan tentang jabatan fungsional termasuk penilaian jabatan fungsional.
1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait jabatan fungsional.
1.2 Mampu menjelaskan tugas,dan fungsi serta peran jabatan fungsional.
1.3 Mampu menjelaskan proses dan prosedur pengangkatan jabatan fungsional.
1.4 Mampu menjelaskan jenis dan kelompok jabatan fungsional yang ada di Kementerian PUPR.
2 Melaksanakan penilaian, pengembangan jabatan fungsional.
2.1 Mampu melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan dalam penugasan jabatan fungsional.
2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi penilaian jabatan fungsional.
2.3 Mampu melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.
3 Menganalisis pendayagunaan, pengembangan dan penilaian jabatan fungsional.
3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional.
3.2 Mampu menganalisis permasalahan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional.
3.3 Mampu memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional.
3.4 Mampu menganalisis pendayagunaan, sistem penilaian jabatan fungsional.
4 Mengevaluasi pengembangan dan penilaian jabatan fungsional.
4.1 Mampu mengevaluasi pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional.
4.2 Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul terkait pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional.
4.3 Mampu merekomendasikan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional.
4.4 Mampu merekomendasikan sistem penilaian jabatan fungsional.
5 Mengembangkan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan dan penilaian jabatan fungsional.
5.1 Mampu mengembangkan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan jabatan fungsional.
5.2 Mampu memberikan inovasi pengembangan dan pendayagunaan jabatan fungsional.
109
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENGAWASAN (INSPEKTORAT)
110
Tabel 10 - Daftar Kompetensi Teknis Bidang Pengawasan
No. Nama Kompetensi
1. Penyusunan Rencana Pengawasan
2. Audit
3. Reviu Dan Evaluasi
4. Pengawasan Lainnya
5. Program Pengawasan Bidang PUPR
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
111
Nama Kompetensi : PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN
Kode Kompetensi : 01 ITJ
Definisi : Kemampuan untuk memahami, memproses menyusun, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat rancangan pengembangan rencana pengawasan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu memahami dasar-dasar penyusunan rencana pengawasan.
3.1. Menjelaskan analisis keterkaitan data untuk penyusunan rencana pengawasan.
3.2. Menerangkan analisis prioritas pengawasan.
4 Mampu mengevaluasi rencana pengawasan.
4.1 Menjelaskan penilaian hasil pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan rencana pengawasan.
4.2 Menjelaskan evaluasi perencanaan pengawasan mengacu pada standard/pedoman pengawasan.
5 Mampu membuat rancangan pengembangan rencana pengawasan.
5.1 Menjelaskan hasil evaluasi perencanaan pengawasan.
5.2 Menjelaskan rencana aksi atas hasil evaluasi perencanaan pengawasan.
112
Nama Kompetensi : AUDIT
Kode Kompetensi : 02 ITJ
Definisi : Kemampuan untuk memahami, memproses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat rancangan pengembangan pelaksanaan Audit.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu memahami jenis-jenis audit.
1.1 Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis audit.
1.2 Menjelaskan dasar-dasar hukum pelaksanaan audit.
2 Mampu memproses kegiatan pelaksanaan audit.
2.1 Menjelaskan data/dokumen yang dibutuhkan untuk setiap jenis Audit.
2.2 Menjelaskan tahapan pelaksanaan setiap jenis Audit.
3 Mampu menganalisis kegiatan audit.
3.1. Menjelaskan telaahan data/dokumen sesuai dengan tahapan audit.
3.2. Menjelaskan penentuan focus kegiatan audit.
4 Mampu mengevaluasi kegiatan audit.
4.1 Menjelaskan pelaksanaan reviu atas proses dan hasil pelaksanaan audit.
4.2 Menjelaskan dasar pemberian rekomendasi atas hasil reviu pelaksanaan audit.
5 Mampu membuat rancangan pengembangan pelaksanaan audit.
5.1 Menjelaskan proses perbaikan pelaksanaan audit.
5.2 Menjelaskan rencana aksi rancangan pengembangan pelaksanaan Audit.
113
Nama Kompetensi : REVIU DAN EVALUASI
Kode Kompetensi : 03 ITJ
Definisi : Kemampuan untuk memahami, memproses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat rancangan pengembangan pelaksanaan Reviu dan Evaluasi
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu memahami jenis-jenis reviu dan evaluasi.
1.1 Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis reviu dan evaluasi.
1.2 Menjelaskan dasar-dasar hukum pelaksanaan reviu dan evaluasi.
2 Mampu memproses kegiatan reviu dan evaluasi.
2.1 Menjelaskan data/dokumen yang dibutuhkan untuk setiap jenis reviu dan evaluasi.
2.2 Menjelaskan tahapan pelaksanaan setiap jenis reviu dan evaluasi.
3 Mampu menganalisis reviu dan evaluasi.
3.1. Menjelaskan telaahan data/dokumen sesuai dengan tahapan reviu dan evaluasi.
3.2. Menjelaskan penentuan focus kegiatan reviu dan evaluasi.
4 Mampu mengevaluasi hasil kegiatan reviu dan evaluasi.
4.1 Menjelaskan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan reviu dan evaluasi.
5 Mampu membuat rancangan pengembangan pelaksanaan reviu dan evaluasi.
5.1 Menjelaskan proses perbaikan pelaksanaan reviu dan evaluasi.
5.2 Menjelaskan rencana aksi rancangan pengembangan pelaksanaan reviu dan evaluasi.
114
Nama Kompetensi : PENGAWASAN LAINNYA
Kode Kompetensi : 04 ITJ
Definisi : Kemampuan untuk memahami, memproses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat rancangan pengembangan pelaksanaan Pengawasan Lainnya
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu memahami jenis-jenis pengawasan lainnya.
1.1 Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pengawasan lainnya.
1.2 Menjelaskan dasar-dasar hukum pelaksanaan pengawasan lainnya.
2 Mampu memproses kegiatan pengawasan lainnya.
2.1 Menjelaskan data/dokumen yang dibutuhkan untuk setiap jenis pengawasan lainnya.
2.2 Menjelaskan tahapan pelaksanaan setiap jenis pengawasan lainnya.
3 Mampu menganalisis kegiatan pengawasan lainnya.
3.1. Menjelaskan telaahan data/dokumen sesuai dengan tahapan pengawasan lainnya.
3.2. Menjelaskan penentuan focus kegiatan pengawasan lainnya.
4 Mampu mengevaluasi kegiatan pengawasan lainnya.
4.1 Menjelaskan evaluasi atas proses dan hasil pelaksanaan pengawasan lainnya.
4.2 Menjelaskan dasar rekomendasi atas hasil analisis pelaksanaan pengawasan lainnya.
5 Mampu membuat rancangan pengembangan pelaksanaan pengawasan lainnya.
5.1 Menjelaskan proses perbaikan pelaksanaan pengawasan lainnya.
5.2 Menjelaskan rencana aksi rancangan pengembangan pelaksanaan pengawasan lainnya.
115
Nama Kompetensi : PROGRAM PENGAWASAN BIDANG PUPR
Kode Kompetensi : 05 ITJ
Definisi : Kemampuan untuk memahami, menentukan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan Program Pengawasan Bidang PUPR.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu memahami jenis-jenis jenis-jenis pengawasas Bidang PUPR.
1.1 Menjelaskan jenis-jenis kegiatan bidang PUPR.
1.2 Menjelaskan dasar-dasar hukum pengawasan kegiatan bidang PUPR.
2 Mampu menentukan kegiatan pengawasan bidang PUPR.
2.1 Menjelaskan data/dokumen yang dibutuhkan untuk pengawasan bidang PUPR.
2.2 Menjelaskan tahapan pelaksanaan setiap jenis kegiatan pengawasan bidang PUPR.
3 Mampu menganalisis kegiatan pengawasan bidang PUPR.
3.1. Menjelaskan telaahan data/dokumen sesuai dengan tahapan kegiatan pengawasan bidang PUPR.
3.2. Menjelaskan penentuan fokus kegiatan pengawasan bidang PUPR.
4 Mampu mengevaluasi hasil kegiatan pengawasan bidang PUPR.
4.1 Menjelaskan evaluasi atas proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang PUPR.
4.2 Menjelaskan dasar pemberian rekomendasi atas hasil analisis pelaksanaan pengawasan bidang PUPR.
5 Mampu mengembangkan pengembangan program pengawasan bidang PUPR.
5.1 Menjelaskan proses perbaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang PUPR.
5.2 Menjelaskan rencana aksi rancangan pengembangan kegiatan pengawasan bidang PUPR.
116
Nama Kompetensi : TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Kode Kompetensi : 06 ITJ
Definisi : Kemampuan untuk memahami, memproses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan rancangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu memahami proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
1.1 Menjelaskan tahapan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
1.2 Menjelaskan dasar-dasar hukum penhyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
2 Mampu memproses tindak lanjut hasil pengawasan.
2.1 Menjelaskan data/dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
2.2 Menjelaskan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan.
3 Mampu menganalisis tindak lanjut hasil pengawasan.
3.1. Menjelaskan telaahan data/dokumen sesuai dengan tahapan kegiatan penyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan.
3.2. Menjelaskan proses penetapan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.
4 Mampu mengevaluasi kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan.
4.1 Menjelaskan proses evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
4.2 Menjelaskan dasar pemberian rekomendasi perbaikan kegiatan penyelesaian tindaak lanjut hasil pengawasan.
5 Mampu mengembangkan rancangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
5.1 Menjelaskan proses perbaikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
5.2 Menjelaskan rencana aksi rancangan pengembangan kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
117
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG KELITBANGAN
118
Tabel 11 - Daftar Kompetensi Teknis Bidang Kelitbangan
No. Nama Kompetensi
1. Penyelanggaraan SaranaPenelitian dan Pengembangan
2. Penyelenggaraan Standardisasi
3. Advis Teknis
4. Layanan SaranaPengujian Laboratorium
5. Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (pilot project)
6. Penyelenggaraan Kajian Kebijakan
119
Nama Kompetensi : Penyelanggaraan SaranaPenelitian dan Pengembangan
Kode Kompetensi : 01 BLB
Definisi : Kemampuan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis awal, menentukan metode penelitian, merekomendasikan konsep teknologi, membuat protoype/ model uji, merumuskan strategi penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerapan litbang serta melakukan evaluasi dan membuat program terobosan IPTEK untuk meningkatkan kualitas infrastruktur PU dan Permukiman sesuai dengan Visi dan Misi organisasi.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu mengindentifikasi, mengumpulkan dan melakukan analisis awal terkait permasalahan infrastruktur PUPR di lingkup litbang.
1.1 Mampu mendefinisikan permasalahan infrastruktur di lingkup PUPR.
1.2 Mampu menyebutkan data yang dibutuhkan dalam rangka analisis awal.
1.3. Mampu menyebutkan analisis awal.
2 Mampu menentukan metode penelitian mengolah menginterpretasi hasil dan merekomendasikan konsep teknologi yang paling tepat
2.1. Mampu menjelaskan metode penelitian.
2.2 Mampu menganalisis data.
2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan saran konseptual.
3 Mampu membuat prototype / model uji berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan
3.1. Mampu memberikan rekomendasi hasil litbang.
3.2. Mampu menghasilkan desain prototype/model uji.
4 Mampu melakukan verifikasi hasil litbang (prototype), merumuskan strategi penyelenggaran litbang (program), merumuskan strategi pelaksanaan dan penerapan hasil litbang, termasuk difusi teknologi litbang.
4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM).
4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan.
4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.
5 Mampu melakukan evaluasi dan membuat program terobosan IPTEK dengan biaya murah, mutu lebih baik di level nasional maupun international, serta mampu mengintegrasikan (multidisiplin / multisektor) ke seluruh infrastuktur yang ada.
5.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki teknologi yang akan diterapkan.
5.2 Mampu membuat terobosan pelaksanaan dan penerapan teknologi skala sektoral.
5.3 Mampu membuat terobosan pengembangan terhadap pelaksanaan penerapan teknologi skala nasional.
120
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Standardisasi
Kode Kompetensi : 02 BLB
Definisi : Kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar, mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan para pemangku kepentingan, membuat usulan program penyusunan standar, mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan serta memberikan rekomendasi dalam penetapan pemberlakuan standar yang mendukung pembangunan infrastuktur secara nasional.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu mengetahui ,memahami dan menerapkan tata cara dan prosedur serta standar yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
1.1 Mampu menyebutkan daftar tata cara dan prosedur serta standar yang berlaku di lingkup PUPR.
1.2 Mampu menyebutkan kebutuhan tata cara, prosedur serta standar yang dapat digunakan sebagai acuan.
1.3. Mampu menyebutkan prosedur penyusunan standar.
2 Mampu mengetahui, menginventarisir, mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan para pemangku kepentingan terkait dengan standar yang keluarannya berupa Family Tree.
2.1 Mampu menyebutkan kebutuhan standar dan stakeholdernya.
2.2 Mampu menyebutkan rencana penyelenggaraan penyusunan standar.
2.3 Mampu menyebutkan output Family Tree dari penyelenggaraan penyusunan standar.
3 Mampu mengevaluasi rencana kebutuhan, memilah, menyusun, dan membuat usulan program penyusunan standar serta melakukan sinkronisasi penyusunan standar.
3.1 Mampu melengkapi dan atau memperbaiki konsep penyelenggaraan standar.
3.2 Mampu melengkapi dan atau memperbaiki rencana Family Tree.
3.3 Mampu menyiapkan bahan evaluasi standar
3.4 Mampu menghasilkan usulan program dan sinkronisasi penyusunan standar.
4 Mampu merumuskan dan mengevaluasi standar pedoman agar dapat diterapkan secara efektif, serta mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan.
4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM).
4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan.
4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.
5 Mampu memberikan rekomendasi dalam penetapan pemberlakuan standar yang mandatori yang mendukung pembangunan infrastuktur secara nasional.
5.1 Mampu mengkaji ulang konsep penerapan Standar, pedoman, manual (SPM) bidang infrastruktur skala nasional.
5.2 Mampu memberikan rekomendasi pemberlakuan Standar, pedoman, manual (SPM) yang bersifat mandatori/wajib secara nasional.
121
Nama Kompetensi : Advis Teknis
Kode Kompetensi : 03 BLB
Definisi : Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan infrastruktur PUPR, membuat rencana sampai dengan menyusun laporan, merekomendasikan advis teknik yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, mengusulkan kebijakan yang bersifat antisipatif dan preventif terkait dengan advis teknik, serta merumuskan konsep infrastuktur yang handal agar dapat meminimalisir seluruh potensi permasalahan
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan infrastruktur PUPR secara umum dan keterkaitannya dengan bidang tugas layanan penyelidikan yang dilayani unit kerjanya serta melaksanakan penyelidikan advis teknis sesuai bidang yang dikuasainya secara mandiri.
1.1 Mampu mendefinisikan permasalahan dalam memberikan advis teknis di lingkup PUPR
1.2 Mampu menyebutkan data yang dibutuhkan dalam rangka analisis awal
1.3 Mampu menyebutkan analisis awal advis teknis
2 Mampu membuat rencana advis (advice plan) sampai dengan menyusun laporan.
2.1 Mampu menjelaskan metode pelaksanaan advis teknis dan menyusun konsep proposal
2.2 Mampu menganalisis data
2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan saran konseptual
3 Mampu merekomendasikan advice teknik yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
3.1 Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan proposal advis teknis
3.2 Mampu memberikan rekomendasi advis teknis
4 Mampu mengusulkan kebijakan yang bersifat antisipatif dan preventif terkait dengan advis teknik.
4.1 Mampu melengkapi usulan dan rekomendasi rencana advis teknis
4.2 Mampu memisahkan kembali komponan kegiatan advis teknis
4.3 Mampu mendesain program dan strategi pelaksanaan advis teknis
5 Mampu merumuskan konsep infrastuktur yang handal agar dapat meminimalisir seluruh potensi permasalahan.
5.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki rencana dan strategi pelaksanaan advis teknis.
5.2 Mampu membuat terobosan pelaksanaan advis teknis.
5.3 Mampu membuat terobosan monitoring dan evaluasi pelayanan advis teknis.
122
Nama Kompetensi : Layanan Sarana Pengujian Laboratorium
Kode Kompetensi : 04 BLB
Definisi : Kemampuan untuk memahami tata cara pengujian, melakukan pengujian, menganalisis dan menyusun Laporan Hasil Uji (LHU), merekomendasikan hasil uji dan memberikan usulan/pertimbangan untuk menerbitkan sertifikasi mutu produk serta mengevaluasi efektifitas sertifikasi mutu produk terhadap kelaikan infrastuktur PUPR
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu memahami tata cara pengujian (berupa validasi, verifikasi, ataupun kaliberasi) yang relevan dengan objek pengujiannya.
1.1 Mampu menyebutkan SOP pengujian dan standar yang digunakan.
1.2 Mampu menyebutkan SOP kalibrasi alat.
2 Mampu menentukan dan melakukan pengujian yang relevan dengan objek pengujiannya.
2.1 Mampu menjelaskan SOP pengujian dan standar yang digunakan.
2.2 Mampu melaksanakan pengujian.
2.3 Mampu melakukan analisis data hasil pengujian dan mengkonsepkan laporannya.
3 Mampu menganalisis hasil pelayanan uji laboratorium dan menyusun Laporan.
3.1 Mampu mengevaluasi hasil pengujian Laboratorium.
3.2 Mampu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengujian Laboratorium.
3.3 Mampu memberikan usulan/pertimbangan peningkatan mutu pelayanan Laboratorium.
4 Mampu mengevaluasi efektifitas pelayanan dan merekomendasikan peningkatan mutu pelayanan dan menerbitkan sertifikasi mutu produk.
4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program pelayanan lab.
4.2 Mampu mengevaluasi efektifitas penerapan SOP Lab secara berkala.
4.3 Mampu membuat konsep perbaikan mutu pelayanan.
5 Mampu menciptakan Standard Operating baru yang lebih efektif, ramah, cepat, mudah mengevaluasi efektifitas sertifikasi mutu produk terhadap kelaikan infrastuktur PUPR.
5.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki rencana dan strategi pelayanan Lab.
5.2 Mampu membuat terobosan pelayanan Lab.
5.3 Mampu membuat terobosan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan lab.
123
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project)
Kode Kompetensi : 05 BLB
Definisi : Kemampuan untuk mengetahui kesiapan teknologi untuk diterapkan secara terbatas, merumuskan rencana pilot project, melaksanakan / mengimplementasikan projek penerapan teknologi, serta merekomendasikan project untuk diterapkan secara masal yang didukung oleh technology proven dan
kebijakan
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu mengetahui kesiapan teknologi untuk diterapkan secara terbatas sesuai kebutuhan.
1.1 Mampu menyebutkan kriteria kesiapan teknologi yang akan diterapkan.
1.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan teknologi.
2 Mampu merumuskan rencana pilot project
2.1. Mampu menjelaskan tujuan pilot project.
2.2 Mampu menjelaskan keunggulan pilot project.
2.3 Mampu merumuskan rencana pilot project.
3 Mampu melaksanakan / mengimplementasikan projek penerapan teknologi (project implementation technology)
3.1. Mampu merancang dan menghitung kebutuhan penerapan teknologi.
3.2. Mampu mengimplementasikan rancangan penerapan teknologi.
3.3. Mampu menjelaskan control kualitas produk penerapan teknologi.
4 Mampu mengevaluasi efektifitas projek penerapan teknologi (project implementation technology) di lapangan
4.1 Mampu merangkai pilot project antar bidang SDA, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman
4.2 Mampu memisahkan kembali pilot project ke bidang SDA, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman
4.3 Mampu mendesain program dan strategi pelaksanaan serta penerapan pilot project bidang SDA, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman
5 Mampu merekomendasikan project untuk diterapkan secara masal yang didukung oleh technology proven dan kebijakan
5.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki teknologi yang akan diterapkan pada pilot project bidang SDA, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman
5.2 Mampu membuat terobosan pelaksanaan pilot project skala sektoral
5.3 Mampu membuat terobosan pengembangan pilot project skala nasional
124
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Kajian Kebijakan
Kode Kompetensi : 06BLB
Definisi : Kemampuan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis awal kebijakan penyelenggaraan infrastruktur, menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep teknologi yang paling tepat, menghasilkan policy paper / naskah kebijakan, mengevaluasi efektivitas kebijakan serta melakukan harmonisasi / sinkronisasi kebijakan dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang terkait.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan melakukan analisis awal terkait kebijakan penyelenggaraan infrastruktur serta mampu memahami isu yang mendasari kajian kebijakan
1.1 Mampu mendefinisikan permasalahan yang perlu dikaji di lingkup PUPR.
1.2 Mampu menyebutkan data yang dibutuhkan dalam rangka kajian awal.
1.3 Mampu menyebutkan kajian awal.
2 Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep teknologi yang paling tepat
2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijkan.
2.2 Mampu menganalisis kebijakan.
2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep teknologi.
3 Mampu menghasilkan policy paper / naskah kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif
3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan.
3.2 Mampu menghasilkan draft "naskah kebijakan".
4 Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan
4.1 Mampu merangkai unsur-unsur "naskah kebijakan" penerapan teknologi antar bidang SDA, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman.
4.2 Mampu memisahkan kembali unsur-unsur "naskah kebijakan" penerapan teknologi antar bidang SDA, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman.
4.3 Mampu mendesain program dan strategi penerapan "naskah kebijakan" bidang SDA, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman.
5 Mampu melakukan harmonisasi / sinkronisasi kebijakan dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang terkait
5.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki kebijakan yang akan diterapkan.
5.2 Mampu membuat terobosan penerapan kebijakan skala sektoral.
5.3 Mampu membuat terobosan pengembangan terhadap penerapan kebijakan skala nasional.
125
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
126
Tabel 12 - Daftar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
No. Nama Kompetensi
1. Penyusunan Kinerja Jabatan Fungsional
2. Penyusunan Karya Tulis
3. Penyelenggaraan Koordinasi Jabatan Fungsional
4. Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi
127
Nama Kompetensi : Penyusunan Kinerja Jabatan Fungsional (PLK)
Kode Kompetensi : 01 JF
Definisi : Kemampuan memahami dan menyusun hasil pekerjaan dan menuangkan ke dalam bentuk laporan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip dasar butir kegiatan jabatan fungsional.
1.1 Mampu memahami peraturan perundangan terkait butir kegiatan jabatan fungsional.
1.2 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.
1.3 Mampu mengaitkan prinsip penyusunan laporan kinerja dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
2 Menyusun laporan kinerja.
2.1 Mampu mengklasifikan data dan bahan penyusun laporan kinerja berupa bukti kegiatan/hasil kerja sesuai peraturan yang berlaku.
2.2 Mampu melakukan pengelompokan hasil kerja ke dalam butir kegiatan.
2.3 Mampu memproses data dan hasil kerja sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
2.4 Mampu mengkonsepkan laporan kinerja jabatan fungsional.
3 Menganalisispenyusunan laporan kinerja.
3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan laporan pekerjaan yang dilaksanakan.
3.2 Mampu menganalisis laporan pekerjaan.
3.3 Mampu memberikan hasil analisis permasalahan laporan kinerja jabatan fungsional.
4
Mengevaluasi hasil laporan kinerja.
4.1 Mampu memvalidasi hasil laporan kinerja.
4.2 Mampu mengarahkan perbaikan/ koreksi hasil pemeriksaan laporan kinerja jabatan fungsional.
4.3 Mampu memberikan bimbingan teknis kepada pejabat fungsional jenjang dibawahnya.
5 Merumuskanlangkahtindaklanjut perbaikan dan pengembangan laporan kinerja.
5.1 Mampu membuat rekomendasi untuk perbaikan penyusunan laporan.
5.2 Mampu menciptakan inovasi dalam pengembangan penyusunan laporan kinerja.
5.3 Mampu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan.
128
Nama Kompetensi : Penyusunan Karya Tulis
Kode Kompetensi : 02 JF
Definisi : Kemampuan memahami, menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan karya tulis.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami kaidah penyusunan karya tulis
1.1 Mampu menjelaskan kaidah penyusunan karya tulis.
1.2 Mampu memahami maksud dan tujuan penyusunan karya tulis.
1.3 Mampu memahami mekanisme/prosedur/tata cara dan jenis-jenis karya tulis melalui berbagai media.
2 Menyusun karya tulis bidang PUPR
2.1 Mampu mengidentifikasi substansi keilmuan/ teknis jabatan fungsional yang memiliki potensi menjadi karya tulis.
2.2 Mampu merumuskan bahan/ data menjadi karya tulis yang mudah dipahami.
2.3 Mampu melaksanakan penyusunan karya tulis melalui berbagai media.
3 Menganalisis hasil karya tulis bidang PUPR
3.1 Mampu menelaah karya tulis dari internal maupun eksternal.
3.2 Mampu mengklarifikasi akurasi dan orisinalitas karya tulis.
3.3 Mampu memperbaiki terhadap karya tulis yang tidak sesuai kaidah.
4 Mengevaluasi karya tulis bidang PUPR
4.1
Mampu menilai pola dan mekanisme karya tulis bidang PUPR yang ada.
4.2 Mampu menilai efektivitas penyampaian informasi yang tertuang dalam karya tulis.
4.3 Mampu menilai metode karya tulis yang sesuai dengan kaidah.
4.4 Mampu memberikan bimbingan penyusunan karya tulis bagi pejabat fungsional jenjang dibawahnya.
5 Mengembangkankaryatulisbidang PUPR
5.1 Mampu mengembangkan pola dan mekanisme penyusunan karya tulis bidang PUPR dengan pendekatan baru.
129
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Jabatan Fungsional
Kode Kompetensi : 03 JF
Definisi : Kemampuan memahami, menyusun dan menganalisis rencana, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif terkait penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional kepada Pejabat Fungsional Bidang PUPR jenjang di bawahnya.
Level Diskripsi IndikatorPerilaku
1 Memahamiprinsip-prinsipdasarPenyelenggaraan KoordinasiKegiatan Jabatan Fungsional
1.1 Mampu mengetahui data/informasi dan kaidah penyelenggaraan koordinasi jabatan fungsional.
1.2 Mampu mengelompokan data/informasi dan kaidah penyelenggaraan koordinasi jabatan fungsional.
1.3 Mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional yang berkaitan dengan sasaran unit kerja.
2
MelaksanakanPenyelenggaraan KoordinasiKegiatan Jabatan Fungsional
2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan bahan penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional dan sasaran unit kerja.
2.2 Mampu menghitung kebutuhan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional dan sasaran unit kerja.
2.3 Mampu menyusun tahapan penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional dan sasaran unit kerja.
3
MenganalisisPenyelenggaraan KoordinasiKegiatan Jabatan Fungsional
3.1 Mampu menganalisis prosedur dan usulan penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional.
3.2 Mampu menganalisis keberhasilan penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional.
3.3 Mampu membandingkan keterkaitan sasaran unit kerja dan tata cara dari semua aspek penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional.
4
MengevaluasiPenyelenggaraan KoordinasiKegiatan Jabatan Fungsional
4.1 Mampu membandingkan rencanadan pelaksanaan penyelenggaraankoordinasikegiatan jabatan fungsional.
4.2 Mampu memberikan Rekomendasi penyelenggaraankoordinasikegiatan jabatan fungsional.
4.3 Mampu memberikan penilaian atas efektifitas penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional.
130
Level Diskripsi IndikatorPerilaku
5 MengembangkanalternatifPenyelenggaraan KoordinasiKegiatan Jabatan Fungsional
5.1 Mampu menyusun alternatif penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional.
5.2 Mampu melaksanakan pengembangan alternatif penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional.
5.3 Mampu menciptakan alternatif pengembangan penyelenggaraan koordinasi kegiatan jabatan fungsional.
131
Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Bidang PUPR
Kode Kompetensi : 04 JF
Definisi : Kemampuan memahami, merumuskan, memfasilitasi, dan mengevaluasi pengembangan, serta menyusun alternatif pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan bidang PUPR.
Level Diskripsi Indikator Perilaku
1 Memahami prinsip dasar pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan bidang PUPR
1.1 Mampu memahami maksud dan tujuan pemanfaatan teknologi.
1.2 Mampu memahami tahapan prinsip dasar pemanfaatan teknologi.
2 Menerapkan pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan bidang PUPR
2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemanfaatan teknologi.
2.2 Mampu melaksanakan pemanfaatan teknologi.
3 Menganalisis proses penerapan teknologi yang berkaitan dengan bidang PUPR
3.1 Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan terkait proses pemanfaatan teknologi.
3.2 Mampu menyusun alternatif pola dan mekanisme proses pemanfaatan teknologi.
3.3 Mampu menganalisis isu-isu strategis terkait pemanfaatan teknologi.
4 Mengevaluasi implementasi teknologi yang berkaitan dengan bidang PUPR
4.1 Mampu menilai efektivitas pemanfaatan teknologi.
4.2 Mampu menyusun rumusan alternatif pemanfaatan teknologi.
4.3 Mampu memberikan bimbingan pemanfaatan teknologi bagi pejabat fungsional jenjang di bawahnya.
5 Mengembangkan alternatif pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan bidang PUPR
5.1 Mampu menyampaikan rekomendasi dan strategi baru dalam pengembangan pemanfaatan alternatif teknologi.
5.2 Mampu mengorganisir kembali dengan cara baru dalam penyusunan alternatif pengembangan pemanfaatan teknologi
5.3 Mampu menciptakan alternatif dalam pengembangan pemanfaatan teknologi
132
Tabel 13 - Matriks Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
Terampil Ahli
Pertama Ahli
Muda Ahli
Madya Ahli
Utama
KO
MP
ET
EN
SI T
EK
NIS
01-JF Penyusunan Kinerja Jabatan Fungsional
2 2 2 2 2
02-JF Penyusunan Karya Tulis 1 2 2 3 3
03-JF Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Jabatan Fungsional
1 2 2 3 3
04-JF Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi
1 2 2 3 3
Jenis Peningkatan Kompetensi
1a Pelatihan Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional PUPR
2 2 2 2 2
1b Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PUPR
2 2 3 4 5
1c Klinik DUPAK Jabatan Fungsional 2 2 2 2 2
2 Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Tulis
1 2 2 3 3
3a Coaching/Mentoring 1 2 2 3 3
3b Benchmark 1 2 2 3 3
4a Seminar 1 2 2 3 3
4b Workshop 1 2 2 3 3
133
JENIS PENINGKATAN KOMPETENSI
1. PELATIHAN
a. Pelatihan Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional PUPR
i. Maksud dan Tujuan
Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional PUPR dalam menuangkan hasil
kerja nya menjadi DUPAK sesuai dengan peraturan/kaidah penyusunan yang
berlaku.
ii. Persyaratan Peserta
a) PNS.
b) Pangkat/Golongan minimal III/a (Penata Muda).
c) Latar belakang pendidikan minimal S1.
d) Pejabat Fungsional bidang PUPR minimal jenjang Ahli Pertama.
e) Usia setinggi-tingginya 54 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Muda
dan Pertama.
f) Usia setinggi-tingginya 56 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Muda
dan Pertama.
g) Usia setinggi-tingginya 58 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Madya.
h) Usia setinggi-tingginya 60 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Utama.
i) Bertugas di unit kerja sesuai dengan bidang kejafungannya.
iii. Materi
a) Kebijakan Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
mengenai peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional
secara umum (tugas, kewajiban, perolehan angka kredit, jenjang jabatan
fungsional, dll) dan kebijakan strategi pengembangan jabatan fungsional
di Kementerian PUPR.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan
pengembangannya.
b) Kebijakan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional (sesuai bidangnya).
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
mengenai target capaian (visium) Kementerian PUPR, kebijakan jabatan
134
fungsional sesuai bidangnya meliputi dasar hukum, tugas, peran,
kedudukan, profil dan pemanfaatannya, dan pola karier serta
optimalisasi peran jabatan fungsional.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
keterkaitan antara peraturan perundangan jabatan fungsional, visium
organisasi serta pelaksanaan kegiatan kejafungannya.
c) Sistem Informasi Manajemen Motor Penggerak PUPR (SI-MENTOR PUPR).
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
dan teknologi terbaru dalam memanfaatkan Sistem Informasi
Manajemen Motor Penggerak PUPR (SI-MENTOR PUPR).
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Motor
Penggerak PUPR (SI-MENTOR PUPR).
d) Praktek Penyusunan DUPAK.
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
dan praktek langsung mengenai tata cara menyusun DUPAK.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
dan menuangkan rekapitulasi hasil kerjanya menjadi usulan DUPAK.
e) Teknik Penyusunan Laporan Jabatan Fungsional dan Karya Tulis.
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
mengenai tata cara menyusun data/bahan menjadi laporan pada setiap
kegiatan yang dilaksanakan.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
dan menuangkan hasil kerjanya menjadi laporan pekerjaan jabatan
fungsional.
f) Seminar DUPAK.
- Deskripsi Singkat
135
Mata pelatihan ini berupa paparan/presentasi peserta pelatihan dalam
memaparkan/menjelaskan konsep DUPAK yang telah disusun selama
praktek.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini dan mendapatkan masukan
dari tim penilai, peserta diharapkan mampu memahami kaidah
penyusunan DUPAK yang benar sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
g) Evaluasi dan Penutupan.
b. Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PUPR
i. Maksud dan Tujuan
Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional PUPR dalam menuangkan hasil
kerja nya menjadi DUPAK sesuai dengan peraturan/kaidah penyusunan yang
berlaku.
ii. Persyaratan Peserta
a) PNS.
b) Pangkat/Golongan minimal III/a (Penata Muda).
c) Latar belakang pendidikan minimal S1.
d) Pejabat Fungsional bidang PUPR minimal jenjang Ahli Pertama.
e) Usia setinggi-tingginya 54 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Muda
dan Pertama.
f) Usia setinggi-tingginya 56 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Muda
dan Pertama.
g) Usia setinggi-tingginya 58 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Madya.
h) Usia setinggi-tingginya 60 tahun bagi pejabat fungsional jenjang Ahli Utama.
i) Bertugas di unit kerja sesuai dengan bidang kejafungannya.
iii. Materi
a) Kebijakan Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
mengenai peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional
secara umum (tugas, kewajiban, perolehan angka kredit, jenjang jabatan
fungsional, dll) dan kebijakan strategi pengembangan jabatan fungsional
di Kementerian PUPR.
136
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan
pengembangannya.
b) Kebijakan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional (sesuai bidang dan
jenjangnya).
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
mengenai target capaian (visium) Kementerian PUPR, kebijakan jabatan
fungsional sesuai bidangnya meliputi dasar hukum, tugas, peran,
kedudukan, profil dan pemanfaatannya, dan pola karier serta
optimalisasi peran jabatan fungsional.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
keterkaitan antara peraturan perundangan jabatan fungsional, visium
organisasi dan pelaksanaan kegiatan kejafungan serta memiliki pola
pikir dan mampu menghasilkan keluaran sesuai jenjangnya.
c) Sistem Informasi Manajemen Motor Penggerak PUPR (SI-MENTOR PUPR).
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
dan teknologi terbaru dalam memanfaatkan Sistem Informasi
Manajemen Motor Penggerak PUPR (SI-MENTOR PUPR).
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Motor
Penggerak PUPR (SI-MENTOR PUPR).
d) Praktek Penyusunan DUPAK.
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
dan praktek langsung mengenai tata cara menyusun DUPAK.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
dan menuangkan rekapitulasi hasil kerjanya menjadi usulan DUPAK.
137
e) Teknik Penyusunan Laporan Jabatan Fungsional dan Karya Tulis.
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan
mengenai tata cara menyusun bukti pekerjaan menjadi laporan pada
setiap kegiatan yang dilaksanakan dan menyusun data/bahan menjadi
karya tulis.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu memahami
dan menuangkan hasil kerjanya menjadi laporan pekerjaan jabatan
fungsional dan mampu menyusun data/bahan menjadi karya tulis.
f) Seminar DUPAK.
- Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini berupa paparan/presentasi peserta pelatihan dalam
memaparkan/menjelaskan konsep DUPAK yang telah disusun selama
praktek.
- Hasil Belajar
Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini dan mendapatkan masukan
dari tim penilai, peserta diharapkan mampu memahami kaidah
penyusunan DUPAK yang benar sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
g) Evaluasi dan Penutupan.
2. BIMBINGAN DAN KONSELING
a. Klinik DUPAK Jabatan Fungsional
Maksud dan Tujuan
Meningkatkan pemahaman pejabat fungsional PUPR dalam menuangkan hasil kerja
nya menjadi DUPAK sesuai dengan peraturan/kaidah penyusunan yang berlaku.
b. Bimbingan Teknis Penyusunan Karya tulis
Maksud dan Tujuan
Meningkatkan kompetensi peserta bimbingan dengan pengetahuan mengenai tata
cara menyusun data/bahan menjadi karya tulis.
138
c. Coaching/Mentoring
Maksud dan Tujuan
Meningkatkan pemahaman peserta terkait penyelenggaraan kejafungannya dengan
arahan serta bimbingan pejabat fungsional jenjang diatasnya.
d. Benchmark
Maksud dan Tujuan
Meningkatkan pengetahuan peserta dengan pelaksanaan studi banding terhadap
locus yang memiliki nilai lebih terhadap suatu aspek pembelajaran.
e. Seminar
Maksud dan Tujuan
Meningkatkan pengetahuan peserta melalui fasilitasi keikutsertaan dalam forum
pembahasan topik khusus terkait teknologi maupun isu ilmiah terbaru dengan
keluaran rangkuman/solusi .
139
STANDAR KOMPETENSI JABATAN TEKNIS
BIDANG MANAJEMEN
No. Kompetensi
SEKRETARIS
INSPEKTORAT
JENDERAL
INSPEKTORAT
WILAYAH I - IVINSPEKTORAT V
Teknis
1 Penyusunan Rencana Pengawasan 5 5 5
2 Audit 4 4
3 Reviu dan Evaluasi 4 4
4 Pengawasan Lainnya 4
5 Program Pengawasan bidang PUPR 5 5 5
6 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
7 Advokasi Hukum (AH)
8 Kerumahtanggaan (RT)
9 Penyelenggaraan Persuratan dan Kearsipan
10 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4 4 4