KATA PENGANTAR - diskominfo.mojokertokab.go.iddiskominfo.mojokertokab.go.id/upload/RENSTRA_2016_-_2021_New.pdf · yang demikian hebat sangat menuntut adanya penataan ulang ... tetap

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan

karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan

berkarya untuk kemajuan Kabupaten Mojokerto. Dan kami bersyukur pula

bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen

penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana

Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan atau panduan

kerja selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto tahun 2016–2021 merupakan bagian integral dari

Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang disusun

berdasarakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis periode

sebelumnya dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di

daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018

Kabupaten Mojokerto, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi

yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi

Kabupaten Mojokerto serta misi pembangunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto mempunyai acuan umum tentang arah

pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan

lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto lebih

konkrit. Apabila diperlukan, dengan memperhatikan kebutuhan dan

perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan perubahan/revisi muatan

Rencana Strategis termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan

sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa

ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa

timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan

dengan harapan Rencana Strategis ini dapat dijadikan skenario pembelajaran

jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Mengingat hal tersebut,

maka pimpinan, semua kepala bidang dan pegawai Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto harus melaksanakannya secara akuntabel

dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (Better Performance).

Besar harapan kami bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika bisa

membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto

melalui program-program yang telah disusun, baik secara langsung maupun

tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Mojokerto menjadi

Kabupaten yang terdepan di Propinsi Jawa Timur.

Mojokerto, April 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Mojokerto

Dr. H. AKH. JAZULI, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650705 199003 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KH. Hasyim Ashari no. 12 Mojokerto Telp.(0321) 391268 Fax. (0321) 391268

Website : http : //www.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188/300/HK /416-113/ 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 02 Tahun 2016

Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJM) 2016-2021 Pemerintah Kabupaten

Mojokerto


Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Mojokerto


Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Tahun Anggaran 2017

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

MOJOKERTO TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, yang

selanjutnya disebut Renstra Dinas KOMINFO 2016-

2021 adalah dokumen perencanaan jangka menengah

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun

2016 sampai dengan tahun 2021.

2. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Renja

Dinas KOMINFO adalah dokumen perencanaan

pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1. Renstra Dinas KOMINFO 2016-2021 sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 merupakan penjabaran dari

visi, misi dan program Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-

2021 perubahan.

2. Renstra Dinas KOMINFO 2016-2021 menjadi

pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun

2016 sampai dengan 2021.

Pasal 3

Renstra Dinas KOMINFO 2016-2021 tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Pasal 4

Segenap unsur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro berkewajiban melaksanakan

Renstra Dinas KOMINFO 2016-2021 dan melakukan

pemantauan terhadap pelaksanaannya.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : Juli 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MOJOKERTO

Dr. H. AKH. JAZULI, SH.,M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19650705 199003 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan

era otonomi daerah serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi

makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai

momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk

mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta

mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses

percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap

pembangunan bidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, ditindak lanjuti dengan

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan

informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pembangunan ke

depan, dimana dinamika otonomi dan globalisasi dengan akselerasi

yang demikian hebat sangat menuntut adanya penataan ulang

(perencanaan yang komprehensif) agar pembangunan Kabupaten

Mojokerto khususnya bidang Komunikasi dan Informatika dapat

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021 1

tetap dinamis dan efektif dalam menjawab tantangan ke depan, maka

perlu adanya suatu perencanaan yang strategis dan

komprehensif sehingga dengan semakin terarah dan

terakomodasinya berbagai variabel pembangunan yang ada

diharapkan diperoleh penajaman arah pembangunan yang kompeten

dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan

daerah, khususnya pembangunan bidang komunikasi dan

informatika perlu untuk menyusun suatu rumusan program dan

kegiatan secara berjenjang menurut skala prioritas dalam suatu

Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif

tersebut harus mampu mengakomodasi segala potensi dan peluang

sumber daya (alam, manusia, dll) dan memperhatikan segala

hambatan baik yang endemis maupun yang berpotensi menjadi

permasalahan serius di masa mendatang sehingga didapat suatu

perencanaan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan.

Disamping itu dengan semakin pesat dan canggihnya

perkembangan teknologi informasi (TI) dan tingginyaketergantungan

kepada TI, serta semakin tingginya tuntutan masyarakatdan adanya

persaingan yang lebih tajam akan sangat ditentukan bagaimana

kemampuan suatu daerah dalam mem-visi-kan pembangunan serta

menjabarkan dan menginplementasikannya dalam kegiatan

pembangunan untuk menjawab tantangan di atas.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 sebagai sebuah

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

2005–2025.


Program pembangunan di dalam Renstra ini berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Penajaman arah

pembangunan tertuangdalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan strategi kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai

dengan tahun 2021.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan

jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi

acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun

sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja

Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung

jawaban, Renstra ini merupakan merupakan langkah awal

pembangunan tahun 2017-2021 dari Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan

Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)


khususnya pasal 7 ayat (10) : “Renstra SKPD memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif “

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang

mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang

dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;


tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025;


Tentang Keterbukaan Informasi Publik;


tentang Telekomunikasi;


tentang Pers;

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik; Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4614);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah

Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

17. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik;


18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun

2014;

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun

2011 Nomor 310);


Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;


Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;



Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang

Komunikasi dan Informatika;


Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan

Informatika;


Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan

Informatika;

30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22

/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

31. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur 2014-2019;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 5).

35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 69

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 dimaksudkan untuk


memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021

Komunikasi dan Informatika dan lintas satuan kerja disertai dengan

rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang

bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto ini menjadi landasan penyusunan semua

dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ke

dalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi; Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan

kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto untuk mengakomodir visi, misi, program

dan sasaran yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan visi

dan misi organisasi.

2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016–2021 ke dalam tujuan,

sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif

OPD;

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah sebagai Pedoman dalam menyusun program kegiatan

tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi

dan Informatika;

4. Melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pelaksanaan

kegiatan pembangunan yang telah disusun;

5. Renstra disusun untuk menjaga kesinambungan program kerja

selama lima tahun;

6. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun 2016 – 2021.


7. Sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja

OPD dalam melaksanakan visi, misi OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas

secara ringkas sumber daya yang dimiliki OPD dalam

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukaan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan OPD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi

melalui Renstra OPD ini

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK,

FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI


Berisi tentang Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokertofaktor apa saja yang

tekait telaah Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan

faktor-faktor penghambat ataupun pendorong untuk

penjabaran dari visi dan pelayanan OPD yang dapat

mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang harus

dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN.

Berisikan Tujuan dan Sasaran pembangunan OPD :

berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun

2016-2021 yang terdiri atas tujuan dan sasaran

pembangunan yang akan dilaksanakn untuk mewujudkan

visi dan misi yang diembannya

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu tahun 2016-2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi ukuran yang akan dapat dipergunakan untuk

mengukur kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto dalam bentuk indikator


kinerja hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program

pembangunan OPD.

BAB VII P E N U T U P

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra


Tahun 2016-2021, khususnya arahan agar Renstra

dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau

Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk

evaluasi kinerja OPD.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

4. Kepala Bidang Informatika

5. Kepala Bidang Pos, Persandian dan Statistik

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

1. Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

2. Sub Bidang Komunikasi dan Informasi Publik :

a. Seksi Pelayanan Informasi

b. Seksi Media Komunikasi dan Informasi

c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

3. Sub Bidang Informatika membawahi:

a. Seksi Pengelolaan Data Elektronik

b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

c. Seksi Sisitem Informasi

4. Sub Bidang Pos, Persandian dan Statistik membawahi:

a. Seksi Pos dan Telekomunikasi

b. Seksi Persandian

c. Seksi Statistik

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021

12

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT FUNGSIONAL TERTENTU

KASUBAG KASUBAG UMUM DAN PENYUSUNAN KEPEGAWAIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA POS, PERSANDIAN

INFORMASI PUBLIK DAN

STATISTIK

SEKSI SEKSI SEKS

I

PELAYANAN

PENGELOLAAN DATA

POS DAN

INFORMASI ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI

SEKSI SEKSI SEKSI

MEDIA KOMUNIKASI

INFRASTRUKTUR

PERSANDIAN

DAN INFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI SEKSI SEKSI

PUBLIKASI DAN SISTEM INFORMASI STATISTIK DOKUMENTASI

Gambar 1

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum

dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :


A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi urusan umum dan

kepegawaian, keuangan serata program. Dalam melaksanakan

tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pelaksanan koordinasi penyusunan program kerja

Dinas pengumpulan dan pengolahan data.

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran

dan pertanggungjawaban keuangan.

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan.

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat

dan kearsipan.

f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan,

hubungan masyarakat dan inventarisasi serta

peraturan perundang-undangan dalam rangka

mendukung organisasi

g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas


C. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

MEMPUNYAI TUGAS :

a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi

umum dan kepegawaian;

b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan,

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat

dan keprotokolan;

c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan

pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;

d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum

dan kepegawaian;

e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;

f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

D. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

MEMPUNYAI TUGAS :

a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja,

rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;

b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan

kinerja;

c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;

d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program

dan keuangan;

e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi

keuangan;

f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;

g. menyusun laporan keuangan;

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris.


E. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

MEMPUNYAI FUNGSI :

a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan

kebutuhan anggaran kegiatan pelayanan informasi, media

komunikasi dan informasi serta publikasi dan dokumentasi; b.

perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang

pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi serta

publikasi dan dokumentasi;

c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang

pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi serta

publikasi dan dokumentasi;

d. pelaksanaan pelayanan informasi, media komunikasi dan

informasi;

e. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan

Pemerintah Daerah

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

E.1. Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program, kegiatan dan

pelaksanaan pelayanan informasi;

b. melakukan pengelolaan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah se-Kabupaten Mojokerto;

c. melakukan penyampaian informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

masyarakat dan/atau pihak-pihak yang

membutuhkan;

d. menyusun bahan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait;

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan


f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan

Informasi Publik.

E.2. Seksi Media Komunikasi dan Informasi mempunyai

tugas :


pelaksanaan media komunikasi dan informasi

sesuai rencana kerja dinas;

b. menyusun bahan koordinasi dengan instansi

pemerintah/swasta dalam pengelolaan media

komunikasi dan informasi;

c. melakukan pemeliharaan perangkat media

komunikasi dan peralatan operasional lainnya;

d. melakukan pembangunan dan pengembangan

media komunikasi dan informasi;

e. menyusun bahan standarisasi pelayanan informasi

dan komunikasi publik, pengawasan dan

pengendaliannya;

f. menyusun pelaksanaan bimbingan dan bantuan

teknis serta pengendalian informasi publik;

g. melakukan penyediaan informasi yang akurat dan

melakukan diseminasi informasi;

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang


Informasi Publik.

E.3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai

tugas:


pelaksanaan publikasi dan dokumentasi sesuai

rencana kerja dinas;


b. menyusun dan mengelola dokumentasi kegiatan

Pemerintah Daerah;

c. melakukan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah;

d. menyusun bahan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait;

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang


Informasi Publik.

F. BIDANG INFORMATIKA

a. Bidang Informatika mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas

Komunikasi dan Informatika meliputi pengelolaan data

elektronik, infrastruktur teknologi informasi dan sistem

informasi.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Informatika mempunyai fungsi :

1. perumusan pedoman dalam rangka pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi;

2. perumusan kebutuhan dan konfigurasi infrastruktur

teknologi informasi;

3. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur teknologi

informasi;

4. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

pembangunan daerah;

5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka pengembangan teknologi informasi;

6. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan

pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan e-

government;

7. pelaksanaan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) Pemerintah Kabupaten Mojokerto;


8. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

F.1 Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai

tugas :


pelaksanaan pengelolaan data elektronik sesuai

dengan rencana kerja dinas;

b. melakukan kegiatan pengumpulan data elektronik;

c. melakukan pengelolaan data elektronik;

d. menyusun bahan koordinasi dan kerja sama

dalam rangka pengembangan sistem manajeman

data elektronik di lingkup pemerintahan daerah;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian proses

penyajian dan pemutakhiran data dalam sistem

jaringan komunikasi dan informasi;


g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Informatika.

F.2 Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program infrastruktur

teknologi informasi sesuai dengan rencana kerja

dinas;

b. melakukan pembangunan dan pengembangan

infrastruktur teknologi informasi;

c. melakukan bimbingan teknis dan peningkatan

kapasitas infrastruktur teknologi informasi;

d. melakukan pemeliharaan Infrastruktur teknologi

informasi;


e. melakukan kerjasama dalam rangka

pengembangan infrastruktur teknologi informasi;




F.3 Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas :


pelaksanaan sistem informasi sesuai dengan

rencana kerja dinas;

b. melakukan pengembangan teknologi informasi dan

e-government;

c. melakukan kerjasama program e-government antar

lembaga pemerintahan/atau lembaga swasta;

d. melakukan pengelolaan sistem informasi

Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

e. melakukan pengelolaan LPSE Pemerintah

Kabupaten Mojokerto;




G. BIDANG POS, PERSANDIAN DAN STATISTIK

a. Bidang Pos, Persandian dan Statistik mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian

tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pos dan

telekomunikasi, persandian serta statistik.

b. Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan kebijakan pos, telekomunikasi,

persandian dan statistik;

2. pelaksanaan koordinasi pos, telekomunikasi, persandian

dan statistik dengan pihak terkait;


3. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pos di

pedesaan;

4. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/atau izin

penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;

5. pelaksanaan persandian terhadap informasi pemerintah

kabupaten;

6. pelaksanaan statistik sektoral di lingkup Kabupaten;

7. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

G.1. Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas

:

1. Menyusun rencana program, kegiatan dan

pelaksanaan pos dan telekomunikasi;

2. Menyusun bahan rekomendasi pendirian kantor

pusat, cabang, agen jasa titipan dan

pengawasan dan penertibannya;

3. Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi

khusus untuk keperluan pemerintah sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan;

4. Menyusun bahan rekomendasi izin

penyelenggaraan jaringan tetap tertutup di

wilayah Kabupaten;

5. Menyusunbahanpemberian

saran/pertimbanganpermohonanIzin

Mendirikan Bangunan (IMB) menara

telekomunikasi;

6. Menyusun bahan rekomendasi permohonan

izin penyelengaraan radio, studio dan stasiun

pemancar televisi serta pengawasan jaringan

televisi kabel;


7. Melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap peneyelenggaraan telekomunikasi

dalam wilayah Kabupaten;

8. Menyusun bahan koordinasi pos dan

telekomunikasi dengan instansi terkait;

9. Menyusun bahan kajian pemrosesan izin

genset, penangkal petir, forklift dan

perdagangan alat telekomunikasi;

10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

dan Melakukan tugas-tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos,

Persandian dan Statistik.

G.2. Seksi Persandian mempunyai tugas :


pelaksanaan persandian;

2. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita

sandi;

3. Melakukan pengaturan jaringan hubungan

persandian;

4. Melakukan pengamanan informasi dengan

persandian;

5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

6. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pos, Persandian

dan Statistik.

G.3. Seksi Statistik mempunyai tugas :


pelaksanaan statistik;

2. Melakukan statistik sektoral di lingkup

Pemerintah Daerah;


3. Menyusun bahan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait;

4. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak

terkait;

5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

6. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pos, Persandian

dan Statistik.

2.3 SUMBER DAYA OPD

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

a. Golongan IV : 4 orang

b. Golongan III : 19 orang

c. Golongan II : 10 orang

d. Golongan I : - orang

e. THL : 10 orang

Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Komunikasi dan

Informatika terdiri atas :

a. Strata 2 : 4 orang

b. Strata 1 : 21 orang

c. SMA : 8 orang

d. SMP : - orang

e. SD : - orang


b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja pada Dinas Komunikasi dan

Informatika terdiri atas :

1. Kendaraan dinas roda empat 2 unit dan sepeda motor 6

unit

2. Alat-alat kantor 15 unit komputer, laptop 10 unit, 6 Printer,

alat meubelair 30 unit.

3. Alat-alat studio 6 unit camera digital

4. 1 Gedung kantor.

5. Instalasi Listrik, Telepon Fax 3 unit dan Telepon 3 unit.

Selain itu juga memliki sarana dan prasarana publikasi, sebagai

berikut:

A. Infrastruktur Teknologi Informasi

1. Jaringan Internet

a. Akses Internet Dedicated

Layanan akses internet ini bekerjasama dengan PT.

Telkom Indonesia, Tbk yang menggunakan fiber optic

(FO) untuk Main connection dengan Backup

connection. Koneksi internet tersebut terbagi menjadi

2 bagian:

1) Koneksi Internasional (Global)

Main Connection international menggunakan

bandwidth (Throughput) sebesar 20 MB. Dimana

admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data


dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real

Time Graph).

2) Koneksi Domestik (IIX)

Main Connection domestic memiliki bandwidth/

throughput yang sama dengan koneksi domestik

yaitu sebesar 90 MB. Jalur ini dapat pula

diakses/dilihat lalu lintas data dengan

menggunakan MRTG (Monitoring Real Time

Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruh

Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup

kompleks Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. Koneksi up to 10 mbps

Jalur intranet yang tersambung di Organisasi Perangkat

Daerah se-Kabupaten Mojokerto ada 79 sambungan

menggunakan koneksi VPN up to 10 Mbps.

3. Hardware

1) Router dan Mikrotik

Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 4 (empat)

buah Router dan 30 (tiga puluh) buah Mikrotik Client,

yang mana perangkat ini menghubungkan NOC ke

penyedia layanan internet. Router memiliki

konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi

internet, serta memiliki fungsi yang penting yaitu

meneruskan paket data dari NOC ke pengguna

Internet.

2) Switch/ Switch HUB


Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar

perangkat jaringan komputer, disediakan Switch yang

menghubungkan NOC dengan OPD sejumlah 13 unit,

produk dari TP Link. Sedangkan pada masing-masing

OPD menggunakan switch hub untuk

menghubungkan antar perangkat komputer, rata-rata

6 unit.

3) Network Tool Kit

Untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan

komputer, didukung dengan peralatan jaringan

antara lain: Tang Cramping Tool 2 unit, kabel tester

UTP 2 unit, cable UTP 3 rol dan Konektor RG45 1 box,

Laser 1 unit, OTDR 1 unit. Tang Cramping berfungsi

sebagai penjepit konektor RG45 dan kabel UTP,

pengetesan dengan kabel tester UTP, apakah kabel

tersebut layak atau tidak dipergunakan. Untuk Fiber

Optic (FO) pengetesan dilakukan menggunakan OTDR

dan laser. Hal yang masih diperlukan untuk

mendukung pemeliharaan perlu memiliki alat untuk

menyambung kabel FO.

4) Server

Dinas komunikasi dan informasi mempunyai 13 (tiga

belas) server yang dipergunakan untuk aplikasi LPSE,

Aplikasi web mojokertokab, server backup LPSE,

Server backup mojokertokab, DNS server, email

server, server e-reporting LPSE, server aplikasi yang

ada di OPD. Semua server menggunakan system

operasi open source dan menggunakan IP Address

Public, dimana semua server dapat diremote dari luar.


4. Aplikasi (Perangkat Lunak)

1) Operating System (Windows, Linux)

Operating system atau sistem operasi yang digunakan

untuk komputer pengguna sehari-hari adalah

Microsoft Windows berlisensi sedangkan pada server

sistem operasi yang digunakan adalah open source

dengan berbagai distribusi variantnya. Untuk

memperkuat pemanfaatan dan pengolahan data akan

diterapkan free open souce system. Hal ini sesuai

dengan semangat himbauan Kementerian

Pendayagunaan paratur untuk penggunaan sistem

operasi gratis atau open source.

2) Anti Virus

Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client

dapat update dengan baik. Dengan menggunakan

otoritas pengguna internet dapat melakukan update

antivirus yang dimiliki. Seluruh perangkat komputer

di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah

mengimplementasikan pengamanan dengan anti

virus.

3) Proxmox

Untuk meningkatkan kinerja server agar tidak terlalu

banyak idle, digunakanlah virtual machine untuk

menampung beberapa aplikasi dalam satu server,

sebanyak 1 (satu) aplikasi yang dapat menghandel 5

(lima) virtual server. Untuk pengembangannya akan

dilakukan penambahan sesuai dengan jumlah

pengembangan aplikasi. Hal ini akan menghemat


biaya pengadaan server sekaligus mempermudah

pemeliharaannya.

5. Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola

dinas komunikasi dan informatika yaitu:

a. Portal pemerintah Kabupaten Mojokerto, Website

mojokertokab.go.id. Masyarakat dapat mengetahui

kegiatan pemerintah daerah dan dapat menggunakan

website untuk mendapatkan layanan informasi dan

layanan pengaduan lewat media online.

b. Website PPID : untuk keterbukaan informasi publik

secara online telah dirumuskan penguatan portal

website PPID Kabupaten dan PPID OPD yang berisikan

Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam

informasi berkala, informasi serta merta dan informasi

setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

6. Diseminasi Informasi

a. Radio (Pemancar, Studio) Untuk penyebarluasan

informasi mempergunakan sarana Radio, Pemerintah

Kabupaten Mojokerto memiliki Radio WiKa FM. Peran

Radio WiKa FM tidak hanya sebagai sarana

penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten

Mojokerto ke Masyarakat, tetapi lebih mengutamakan

sebagai sarana menjaring ide, masukan, kritikan dari

masyarakat terhadap pelayanan publik oleh

Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

b. Baliho dan Spanduk Pada kurun waktu ini Diskominfo

akan menginformasikan program pembangunan dan

even-even tertentu seperti informasi Hari Jadi

Kabupaten Mojokerto, peringatan hari-hari besar


nasional disertai himbauan, himbauan untuk

melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS),

Himbauan penggunaan produksi lokal, himbauan

menanam pohon, informasi e-KTP, melalui media luar

ruang, baliho dengan berbagai ukuran yang terletak di

tempat strategis setiap kecamatan. Spanduk yang

dicetak antara lain himbauan membayar pajak,

spanduk ucapan dan peringatan hari-hari besar,

larangan membakar sampah, larangan produk ilegal,

serta himbauan untuk melestarikan lingkungan.

Spanduk dipasang di tempat-tempat strategis, jalan

utama dan halaman kecamatan se-Kabupaten

Mojokerto.

c. Leaflet, Banner, Poster, Sticker untuk memperkuat

penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui

komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi

pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto akan menyusun dan mengolah

berbagai informasi dalam bentuk Leaflet, Banner,

Poster dan Sticker. Untuk penguatan partisipasi publik

dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga dilakukan

dengan memanfaatkan media sosial yaitu facebook,

twitter. Pengelolaan media sosial dilakukan secara

bersama-sama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

dan Bagian Humas dan Protokol.

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Komunikasi dan

Informatika

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

mengacu pada target rencana strategis sebelumnya serta sesuai

dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dan Indikator Kinerja Kunci, dapat dikemukakan sebagai berikut:


a. Layanan Data dan informasi pemerintah Kabupaten Mojokerto

yaitu meliputi pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan

analisa data, dokumentasi dan informasi, secara umum capaian

kinerja pengelolaan website kabupaten dan website dinas

Komunikasi dan Informatika telah tercapai kinerja 100%.

b. Layanan penyebarluasan informasi baik media interaktif

maupun media informasi akan melaksanakan keterbukaan

informasi publik yaitu keterbukaan bagi masyarakat melalui

SMS langsung melalui Kepala Daerah, SMS pada acara

Cakrawala Pagi Radio WiKa FM.

c. Untuk layanan penguatan informasi melalui komunikasi sosial,

komunikasi profesi, komunikasi pemerintah, akan

melaksanakan pembinaan KIM disetiap kecamatan yang

kemudian dilakukan pengembangan dan penguatan KIM

berbasis IT. Sedangkan untuk penguatan PPID telah disusun

pengelola PPID Kabupaten dan PPID OPD yang dilengkapi

dengan Daftar Informasi Publik (DIP).

d. Telecenter merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis

TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola

oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan

kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi

secara cepat dan murah. Telecenter merupakan tempat

dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat,

seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga. Selain itu

telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat

dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan

survei pasar, pemasaran dan transaksi. Dengan telecenter,

masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi

mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan

mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan


dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan

sambungan internet. Selain itu telecenter dapat mendukung

kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan

teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan

transaksi;

e. Sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan UU No 70 Tahun

2013 dan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara

Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto siap untuk

melaksanakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan

Online Rakyat (LAPOR) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Sistem ini adalah salah satu

bagian Program Nawa Cita Presiden Jokowi untuk mewujudkan

Pemerataan Akses Pelayanan Publik.

f. Kabupaten Mojokerto terdapat 18 Kecamatan, untuk

pembentukan KIM berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) setiap kecamatan di targetkan terbentuk 1 KIM.

Peningkatan dan penguatan Teknologi Informasi telah

disediakan bandwidth 10 MBps Jalur intranet yang tersambung

di Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Mojokerto ada 79

sambungan menggunakan koneksi VPN up to 10 Mbps.

g. Disamping itu disediakan Website atau biasa dikenal dengan

portal yang dikelola dinas komunikasi dan informatika yaitu:

Portal pemerintah Kabupaten, Website mojokertokab.go.id.

Masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemerintah daerah dan

dapat menggunakan website untuk mendapatkan layanan

informasi dan layanan pengaduan lewat media online. Untuk

keterbukaan informasi publik secara online telah dirumuskan

penguatan portal website PPID Kabupaten dan PPID OPD yang

berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam


informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap

saat serta informasi yang dikecualikan.

h. Jasa Pos Dan Telekomunikasi merupakan kegiatan pelayanan,

pembinaan, pengawasan, bidang pos, telekomunikasi dan

telekomunikasi khusus diantaranya izin penyelenggaraan Usaha

Jasa Titipan, Penerbitan Rekomendasi Kelengkapan Data

Administrasi dan Data Teknik Lembaga Penyiaran TV,

Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi,

Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar

Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban

Pelayanan Universal (KPU/USO). Pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) merupakan upaya untuk

memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis

kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan,

mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang

berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

Tingkat capaian Kinerja Pelayanan OPD dicapai dengan

berdasarkan sasaran/target Renstra OPD Periode sebelumnya,

menurut standar pelayanan minimal untuk urusan wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan /atau indikator

kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainya. Oleh karena

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah OPD baru yang

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka tingkat capaian

Kinerja Pelayanan OPD baru bisa terlihat satu tahun kemudian

2018.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

Banyak hal yang terkait dalam permasalahan yang dihadapi

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga timbul beberapa

isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi :

1. Terbatas dan belum optimalnya sumberdaya manusia yang

trampil dan professional untuk mendukung penyelenggaraan

pelayanan publik berbasis TIK

2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan

database OPD sebagai sistem pelayanan public untuk

mendorong perwujudan pelayanan public berbasis TIK yang

dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi

masyarakat

4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Melalui

Analisis Lingkungan Strategis Organisasi

Dalam menjalankan Visi dan Misinya Kepala Daerah

Kabupaten Mojokerto terkait visi dan misi Dinas Komunikasi dan

Informatika terpilih sebagai berikut :

VISI :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KEBUPATEN MOJOKERTO

YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MELALUI

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN BASIS PEREKONOMIAN,

PENDIDIKAN, SERTA KESEHATAN”

MISI 2 :


“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK,

AKUNTABEL, BERSIH DAN BERWIBAWA MELALUI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN YANG LEBIH PROFESSIONAL, ASPIRATIF,

PARTISIPATIF, DAN TRANSPARAN”

Misi ke 2 Bupati tersebut akan senantiasa dipengaruhi oleh

lingkungan yang bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan

tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Adapun lingkungan strategis yang

dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan

(strenghts) (S) dan kelemahan (weakness) (W) dan lingkungan

eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) (O) dan tantangan

(threats) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal

organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan factor-

faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu

organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal

organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan

untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap

perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis

lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci

keberhasilan (key succes factors) yang merupakan faktor penentu

yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan

sasaran dengan menerapkan metode analisis SWOT (strenghts,

weaknesses, opportunuties dan threats). Implementasi metode ini

akan membantu OPD untuk memperkuat keunggulannya dengan

menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui

penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling

buruk akan terjadi, apabila OPD mengembangkan kelemahnya

karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi


ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai

berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1. Kekuatan (Strength)

a. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup;

b. Kuatnya komitmen Pimpinan Daerah dengan tersedianya

anggaran dan sarana prasarana yang memadai

c. Adanya regulasi sebagai payung hukum Komunikasi dan

Informatika sesuai dengan Perbup No.48 Tahun 2013

Tentang Pedoman Pelaksanaan E-Gov di Kab. Mojokerto;

d. Tersedianya sarana prasarana yang memadai diantaranya

terkoneksikannya jaringan berbasis FO pada OPD di

tingkat Kabupaten;

e. Telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah

yang didalamnya terdapat tupoksi yang mendukung

penyebarluasan informasi, pengembangan TIK, Pos dan

telekomunikasi;

2. Kelemahan (Weakness)

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan

pengguna TIK;

b. Kurang terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi

dan Database antar OPD;

c. Kurangnya regulasi dan tata kelola TIK terutama dalam

tataran petunjuk teknis pengelolaan TIK di tingkat OPD;

d. Kurangnya tersedianya secara lengkap data dan informasi

juga Sarana dan Prasarana yang memadai;

e. Kurangnyakemampuanmemberdayakanpotensi

komunikasimasyarakatdenganmengoptimalkan

pengembangan aplikasi TIK;

f.

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)


1. Peluang (Opportunities)

a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo;

b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan

tersedianya media informasi dan komunikasi untuk

didayagunakan;

c. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government;

d. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya kebutuhan informasi terhadap layanan

berbasis IT;

2. Ancaman (Threats)

a. Masih adanya ego sektoral antar satuan kerja perangkat

daerah dalam berbagi data dan informasi;

b. Globalisasi informasi dan pesatnya perkembangan TIK

yang berdampak pada keterbukaan informasi publik

sehingga kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat

system error/crash dan kejahatan dunia maya;

c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata dan

terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum

profesional sehingga masih ada kesenjangan informasi di

masyarakat;

d. Masih terdapatnya pendirian menara yang tidak sesuai

dengan ketentuan;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

DAN STRATEGI


4.1. Visi

Perumusan visi ini merupakan pandangan yang jauh ke depan

dari tujuan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika yang

hendak dicapai oleh Kabupaten Mojokerto . Adapun visinya adalah

sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA YANG EFEKTIF, EFISIEN MENUJU MASYARAKAT

KABUPATEN MOJOKERTO YANG MANDIRI DAN BERMARTABAT”

Dari perwujudan Visi diatas dapat dikelompokkan menjadi

pokok-pokok Visi seperti dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2

Penyusunan Penjelasan Visi

Visi

Pokok-pokok Penjelasan Visi

Visi

Terwujudnya Pelayanan Integrasi Agar pelayanan public Komunikasi Bidang Pelayanan berjalan dengan efektif dan Informatika Yang Publik efisien, perlu adanya

Efektif Dan Efisien integrasi antar layanan

Menuju Masyarakat sehingga masyarakat tidak Kabupaten Mojokerto merasa kesulitan Yang Mandiri Dan mendapatkan pelayanan

Bermartabat Infrastruktur Pelayanan public yang yang handal terintegrasi, harus didukung

dengan infrastruktur yang handal agar berjalan secara optimal

Kemudahan Pelayanan Publik yang Bagi handal harus dapat diakses masyarakat dan digunakan dengan mudah oleh masyarakat

4.2. Misi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal guna

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas serta

meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan publik yang

profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi;


2. Meningkatkan Pelaksanaan E-goverment menuju pemerintahan

yang baik (Good Governance);

3. Meningkatkan Pengelolaan Pos, Persandian dan Statistik;

4.3 Tujuan

1. Untuk mewujudkan misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia

yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas serta kualitas informasi dan pelayanan publik yang

profesional berbasis Teknologi Informasi Komunikasi”, maka

ditetapkan tujuan : “Meningkatnya kinerja aparatur dalam

pelaksanaan pengembangan jaringan komunikasi efektif-efisien

untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berbasis

teknologi informasi dan komunikasi”

2. Untuk mewujudkan misi 2 “Meningkatkan Pelaksanaan E-

government menuju pemerintahan yang baik (Good

Governance)”, maka ditetapkan tujuan : “Meningkatnya

implementasi e-goverment dalam Pembangunan sistem layanan

kepemerintahan yang terintegrasi dalam layanan publik secara

online”

3. Untuk mewujudkan misi 3 “Meningkatkan Pengelolaan Pos,

Persandian dan Statistik”, maka ditetapkan tujuan :

“Percepatan dan penataan layanan penyelenggaraan pos dan

telekomunikasi serta pengendalian menara telekomunikasi”

4.4 Sasaran

1. Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 1 “Mewujudkan sumber

daya manusia yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi dinas serta kualitas informasi dan pelayanan publik

yang profesional berbasis Teknologi Informasi Komunikasi”,

maka ditetapkan sasaran : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia

Aparatur yang berkomitmen, integritas tinggi dan mempunyai

kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”


2. Untuk mewujudkan misi 2 “Meningkatkan Pelaksanaan E-

government menuju pemerintahan yang baik (Good

Governance)”, maka ditetapkan sasaran : “Terwujudnya kualitas

layanan data, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta

layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website”

3. Untuk mewujudkan misi 3 “Meningkatkan Pengelolaan Pos,

Persandian dan Statistik”, maka ditetapkan sasaran :

“Terwujudnya layanan Pembinaan, penertiban dan pengamanan

penyelenggaraan pos telekomunikasi, Persandian dan Statistik”

Tabel kesesuaian RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021

Dengan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika. Tabel 3

4.5 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto

Strategi dalam Renstra Dinkominfo 2016-2021 ini adalah

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain

untuk mencapai tujuan tertentu yaitu serangkaian kegiatan

perencanaan yang diformulasikan untuk menjawab berbagai

permasalahan yang timbul. Dari analisis faktor internal dan

eksternal serta memperhatikan sasaran Kabupaten, strategi dan


arah kebijakan kota, maka didapatkan sejumlah rumusan strategi

sebagai berikut :

1. Strategi menyediakan layanan public berbasis teknologi

informasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara

lain:

a. Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan public

administrative.

b. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan aplikasi,

data, jaringan, perangkat keras.

2. Strategi menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang

memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan

dengan implementasi kebijakan dan pembangunanskala kota

dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain

dengan menyediakan sarana dan saluran informasi public

melalui berbagai media.

3. Strategi melakukan pengintegrasian sistem e-government guna

memudahkan monitoring keamanan dilaksanakan melalui

beberapa arah kebijakan, antara lain:

a. Melakukan pemetaan pelayanan publik administratif di

Kabupaten Mojokerto

b. Menyusun SOP pengembangan aplikasi pelayanan publik

administratif

4. Strategi menambah jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK

5. Strategi memperluas akses sarana pembelajaran TIK guna

mengurangi kesenjangan kemampuan TIK di masyarakat yakni

dengan arah kebijakan pengembangan sarana pembelajaran TIK

di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam

rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional

yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan


kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan

pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan

bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih

lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai

arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi

Organisasi Perangkat Daerah. Di sisi lain posisi kegiatan dalam

rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung

pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana

strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi,

dan Misi Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun Program Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2016-2021 sebagai

implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikan

pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib

administrasi perkantoran.

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA KINERJA

Capaian Capaian Kinerja bidang 100%

Sekretariat ditargetkan mulai

tahun 2016 s/d 2021 adalah

100% terpenuhinya kebutuhan

sarana komunikasi, sumber daya

air dan listrik.


Masukan Jumlah Dana APBD

Keluaran Jumlah Waktu penyediaan jasa 12 Bulan

komunikasi, sumber daya air dan

listrik.

Hasil Indeks kepuasan 100%

masyarakat/aparatur terhadap

pelayanan administrasi

perkantoran dan kenyamanan

kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Telepon, sumber daya air dan

listrik OPD

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional






selama 12 bulan yang terdiri dari

penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.


Keluaran Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan

pemeliharaan, dan perizinan

kendaraan dinas/operasional.





kantor.


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas operasional

OPD

c. Penyediaan alat tulis kantor







penyediaan alat tulis kantor.


Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis 12 Bulan

kantor.





kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan alat tulis Tata Usaha


d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran







penyediaan sarana prasarana

kantor layak fungsi



Keluaran Jumlah penyediaan Peralatan dan 12 Bulan

Perlengkapan Perkantoran yang

bertujuan untuk mewujudkan

sarana dan prasarana kantor yang

layak fungsi.





kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan






selama 12 bulan yang terdiri

dari penyediaan barang

cetakan dan penggandaan.


Keluaran Jumlah penyediaan barang 12 Bulan

cetakan dan penggandaan.


masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

administrasi perkantoran dan

kenyamanan kantor dengan

terselesaikannya pekerjaan


penata usahaan administrasi

kepegawaian.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan di Tata Usaha Perkantoran Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

f. Penyediaan makanan dan minuman







dari penyediaan makanan dan

minuman.


Keluaran Jumlah penyediaan makanan 12 Bulan

dan minuman.


masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

administrasi perkantoran dan

kenyamanan kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan makanan dan

minuman rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto

g. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar dan dalam

daerah



Capaian Capaian Kinerja bidang Sekretariat 100%


ditargetkan mulai tahun 2016 s/d

2021 adalah selama 12 bulan yang

terdiri dari Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah.


Keluaran Jumlah Rapat-rapat koordinasi, 12 Bulan

konsultasi ke luar dan dalam

daerah.





kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Perjalanan Dinas

untuk luar dan dalam daerah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto.

2. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR a. Pengadaan Pakaian Dinas




Sekretariat ditargetkan untuk

pengadaan Pakaian Dinas mulai

tahun 2016 s/d 2021.


Keluaran Jumlah ASN Dinas Komunikasi 12 Bulan

dan Informatika Kabupaten

Mojokerto.






kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas untuk

ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan

sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung

pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat

mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Kegiatan dalam

pelaksanaan ini adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional







tercukupinya kebutuhan sarana

dan prasarana kantor Kendaraan

Dinas/ Operasional dalam

rangka mendukung pelaksanaan

operasional kantor.


Keluaran Jumlah kebutuhan sarana dan 12 Bulan

prasarana kantor.






kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan kebutuhan sarana

dan prasarana kantor Kendaraan Dinas/ Operasional

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor








dan prasarana kantor berupa

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor.


Keluaran Jumlah kebutuhan sarana dan 12 Bulan

prasarana kantor.





kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan kebutuhan sarana

dan prasarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor









dan prasarana kantor berupa

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor.


Keluaran Jumlah kebutuhan Pemeliharaan 12 Bulan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor.





kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan kebutuhan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi

kinerja, dan pelaksanaan asistensi atas pelaporan program

kegiatan OPD



Capaian Capaian Kinerja bidang Sekretariat 100%


2021 adalah terdiri IKU, RENSTRA,

RENJA/RKT, RKA/DPA, CAPAIAN

KINERJA, RKA, DPA, LKPJ, LPPD,

Hasil Rakor, Asistensi Pelaporan

Kegiatan dll.



Keluaran Jumlah dokumen dan laporan 12 Bulan

perencanaan, Jumlah data

informasi yang tersedia dalam

database Kominfo





kantor Terwujudnya sinergitas

program dan kegiatan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Laporan – laporan

dan data – data Komunikas dan Informatika terkait

perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi

program.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASA.

a. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi

dan Informasi



Capaian Capaian Kinerja Bidang 100%

Komunikasi dan Informasi

Publik ditargetkan mulai tahun

2016 s/d 2021 adalah selama 12

bulan yang terdiri dari

terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi.


Keluaran Jumlah pembinaan dan 12 Bulan


pengembangan Sumberdaya






kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

b. Operasional Telecenter





Publik ditargetkan mulai tahun

2016 s/d 2021 adalah selama 12

bulan yang terdiri terwujudnya

keterbukaan dan peningkatan

Informasi Publik.


Keluaran Jumlah Pengunjung yang 12 Bulan

menggunakan fasilitas

Telecenter.



pelayanan dan kenyamanan

Telecenter.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan peningkatan

kemampuan Sumberdaya Manusia pengelola dan pengguna

telecenter.


c. Penyelenggaraan Penyiaran Radio WIKA




Komunikasi dan Informasi Publik

ditargetkan mulai tahun 2016

s/d 2021 adalah selama 12 bulan

yang terdiri terwujudnya

keterbukaan dan peningkatan

Informasi Publik dengan

penyebarluasan informasi baik

media interaktif maupun media

informasi.


Keluaran Jumlah siaran Radio Wika. 12 Bulan




pendengar Radio WIKA.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Penyebarluasan

Informasi media interaktif dan media informasi dalam

melaksanakan keterbukaan informasi publik.

d. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Waktu

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan

Publik selama 12 bulan melalui sub kegiatan Pemeliharaan dan

Pengembangan Aplikasi Data Spasial (12 bulan), Pemeliharaan

dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (12

bulan), Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pengembangan

Sistem Integrasi Database (12 bulan). Kegiatan ini telah

dilaksanakan selama 12 bulan (100%).







2021 adalah selama 12 bulan

dengan terwujudnya keterbukaan

dan peningkatan Informasi Publik

dengan Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem Informasi.


Keluaran Jumlah Kegiatan Sistem Informasi 12 Bulan

Evaluasi dan Monitoring

Pembangunan WEB.




Aplikasi Sistem Informasi

Monitoring Evaluasi dan

Monitoring Pembangunan.

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kabupaten Mojokerto.

e. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

(PPID).





ditargetkan mulai tahun 2016

s/d2021 adalah dengan


Terlaksananya pelayanan

informasi bagi pemohon

informasi publik Terlaksananya

monitoring dan evaluasi PPID

OPD Memberikan pelayanan

informasi melalui media website

kepada masyarakat.


Keluaran Jumlah Pemohon Informasi 12 Bulan

Publik.



keterbukaan Informasi Publik

dan peningkatan informasi

kepada masyarakat.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan keterbukaan

InformasiPublikbagipemohoninformasidengan

melaksanakan monitoring dan evaluasi PPID OPD.

f. Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah







terdiri terwujudnya keterbukaan


dengan penyebarluasan informasi

baik media interaktif maupun

media informasi.



Keluaran Jumlah Pendokumentasian 12 Bulan

Kegiatan Pemerintah Daerah.



keterbukaan Informasi Publik

dengan Pendokumentasian

Kegiatan Pemerintah Daerah.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan keterbukaan

Informasi Publik dengan Pendokumentasian Kegiatan

Pemerintah Daerah.

g. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi.



Capaian Capaian Kinerja Bidang Informatika 100%





dengan penguatan Teknologi

Informasi yang telah disediakan.


Keluaran Jumlah sistem informasi pelayanan 12 Bulan

publik dan Sistem Informasi

Manajemen yang terintegrasi ke

pusat data.




Infrastruktur Teknologi Informasi.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Integrasi Aplikasi

Pelayanan Publik Berbasis Website dan Pembangunan Sistem


Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data.

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Pada

tahun 2018, Peningkatan dan penguatan Teknologi Informasi

telah disediakan bandwidth 10 MBps Jalur intranet yang

tersambung di Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten

Mojokerto ada 79 sambungan menggunakan koneksi VPN up to

10 Mbps.

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi yang

Terintegrasi ke Pusat Data dilaksanakan dengan output jumlah

sistem informasi pelayanan publik dan Sistem Informasi

Manajemen yang terintegrasi ke pusat data sejumlah 10

(sepuluh) sistem. Adapun Kegiatan Pembangunan Sistem

Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen

yang Terintegrasi ke Pusat Data meliputi: Integrasi Aplikasi

Pelayanan Publik Berbasis Website (5 sistem), Pembangunan

Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data (5

sistem), Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Teknologi Informasi selama 12 bulan.

h. Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik (LAPOR!

SP4N)



Capaian Capaian Kinerja Bidang Komunikasi 100%

dan Informasi Publik ditargetkan

mulai tahun 2016 s/d 2021 adalah


terwujudnya keterbukaan dan

peningkatan Pelayanan Pengaduan

Masrakat melalui Teknologi informasi.



Keluaran Jumlah Aspirasi dan Pengaduan yang 12 Bulan

masuk.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat / 100%

aparatur terhadap pelayanan

Pengaduan Masyarakat melalui

Teknologi Informasi yang terintegrasi

dengan pemerintah pusat.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan pengelolaan

pengaduan pelayanan publik berbasis TI.

i. Pameran Pembangunan dan Lomba Cerdik Cermat

Kominikatif (LCCK)



Capaian Capaian Kinerja Bidang Komunikasi 100%

dan Informasi Publik ditargetkan



peningkatan Informasi Publik dengan

Pameran Pembangunan dan Lomba

Cerdik Cermat Kominikatif (LCCK)

serta pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM).


Keluaran Jumlah lembaga komunikasi sosial 12 Bulan

dan atau Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) yang diberdayakan.


aparatur terhadap pelayanan dan

kenyamanan keterbukaan informasi

publik.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Pameran


Pembangunan dan Lomba Cerdik Cermat Kominikatif (LCCK)

dengan mengoptimalkan pemberdayaan kelompok komunikasi

social.

Target capaian kinerja dalam program ini bukan pada

jumlah kegiatan yang akan dikerjakan namun lebih pada jumlah

anggota kelompok sosial yang mampu untuk diberdayakan.

Capaian Kinerja Pendidikan kemasyarakatan produktif

melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada rentang lima

tahun kedepan lebih menitikberatkan pada jumlah masing-

masing kelompok yang berhasil diberdayakan. Program

pemberdayaan kelompok komunikasi sosial ini akan terwujud

dalam berbagai kegiatan yang secara garis besar akan dibagi

dalam termin dua tahunan.

Untuk tahun genap akan berfokus pada program

pembinaan seperti workshop, temu wicara, pengembangan

model kegiatan dan berbagai bentuk pembinaan lainnya.

Sedangkan pada tahun ganjil perhatian akan lebih besar pada

pembangunan jejaring antar kelompok sosial ini seperti melalui

pemantapan jejaring antar-blog KIM, rangkaian kegiatan yang

mempertemukan seluruh anggota KIM.

j. Pengamanan Informasi dan Persandian



Capaian Capaian Kinerja Bidang Pos 100%

Persandian dan Statistik ditargetkan


Meningkatnya pengamanan informasi

dan membantu pemda dan

masyarakat dalam mendapatkan

informasi yang otentik, utuh dan

terbebas dari ancaman kebocoran


atau kerusakan informasi dalam

rangka pengiriman atau

penyimpanannya


Keluaran Jumlah informasi yang wajib 12 Bulan

diamankan dengan persandian dan

jumlah konten informasi yang wajib

diamankan dengan persandian



Pelayanan publik yang didukung oleh

kegiatan komunikasi persandian,

akan mampu enghasilkan data yang

otentik, utuh, dan terbebas dari

ancaman kebocoran atau kerusakan

informasi.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan penatalaksanaan

persuratan dinas, penatalaksanaan persuratan berita rahasia,

pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan

berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan

sistem sandi, melakukan komunikas koordinasi persandian,

dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan

Pemda.

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat

dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun

2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah

rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau

penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan

berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian

dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu

kesatuan sistem persandian negara. Di pemerintah daerah


(pemda), masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal

12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah urusan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah

mengenai persandian.

k. Pengembangan dan Monitoring ORARI

Kegiatan Amatir Radio merupakan penyaluran minat dan bakat

dalam pengembangan kemampuan dibidang elektronika dan

komunikasi guna meningkatkan sumber daya manusia yang

mahir dan trampil dibidang telekomunikasi radio, yang pada

akhirnya dapat memberikan sumbangsihnya yang bermanfaat

bagi Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya serta bagi

Organisasi pada khususnya.




Persandian dan Statistik,


2021 adalah Berkembang dan

termonitornya ORARI mewujudkan

Radio Amatir yang berpengetahuan

dan trampil dibidang komunikasi

radio dan teknik elektronika radio

untuk diabdikan bagi kepentingan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Mojokerto.


Keluaran Jumlah Radio Amatir yang ada di 12 Bulan



aparatur terhadap Pengembangan


dan Monitoring ORARI.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengembangan dan Monitoring

Radio Amatir di Kabupaten Mojokerto

l. Monitoring dan Pengendalian Menara Telekomunikasi




Persandian dan Statistik adalah

Dengan adanya monitoring dan

pengendalian Menara

Telekomunikasi dari tahun ke tahun

diharapkan adanyapenurunan

pelanggaran penyelenggaraan

Menara dan Telekomunikasi di



Keluaran Jumlah Provider 12 Bulan


aparatur terhadap adanya menara

dan telekomunikasi.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan penyebarluasan

informasi publik baik media interaktif maupun media informasi

melalui menara dan telekomunikasi.

m. Pemeliharaan dan Updating Teknologi

Informasi INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA





terdiri terwujudnya keterbukaan dan


peningkatan Informasi Publik

denganJaringan Infrastruktur

Teknologi Informasi.


Keluaran Jumlah Kegiatan Updating 12 Bulan



meningkatnya SDM dan Prasarana

di bidang TI.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaringan Infrastruktur Teknologi

Informasi.

n. Pengelolaan Data Elektronik

Pengolahan data dengan menggunakan komputer terkenal

dengan nama Pengolahan Data Elektronik (PDE) atau Electronic

Data Processing (EDP). Data adalah kumpulan kejadian yang

diangkat dari suatu kenyataan. Data dapat berupa angka-angka,

huruf-huruf atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya.

Pengolahan data (data processittg) adalah manipulasi dari data

ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa

suatu informasi. Informasi (information) adalah hasil dari

kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih

berarti dari suatu kejadian. Jadi Pengolahan Data Elektronik

(PDE) atau Electronic Data Processing (EDP) adalah manipulasi

dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu

informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu

computer.




Informatika ditargetkan mulai






dengan peningkatan Pelayanan

dan Kinerja Teknologi Informasi.


Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana 12 Bulan

Teknologi Informasi



pelayanan dan kenyamanan dalam

Bidang Informatika

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasaran di Bidang

Informatika

o. Operasional LPSE




Informatika ditargetkan mulai





dengan Sistem Layanan

Pengadaan Barang Dan Jasa

secara aplikasi LPSE.


Keluaran Jumlah Verifikasi Administrasi 12 Bulan

Layanan Pengadaan Barang Dan

Jasa dan Kode Akses (User ID dan

Pasword) kepada pengguna LPSE.





Proses Pengadaan Barang Dan

Jasa secaraaplikasi LPSE

sehingga menjadi efektif, efisien

dan transparan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Layanan Pengadaan

Barang Dan Jasa secara aplikasi LPSE.

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah

penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa

pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement

bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang

dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan

sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik).

SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan

oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah

seluruh Indonesia (termasuk Kementerian Keuangan).

p. Operasional E Government






terdiri terwujudnya keterbukaan dan

peningkatan Informasi Publik dengan

Terlaksananya Pengembangan E-

Government.


Keluaran Jumlah PemanfaatanTeknologi 12 Bulan


Informasi dan Komunikasi dalam

Proses Penyelenggaraan

Pemerintahan.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat 100%

/aparatur terhadap pelayanan dan

kenyamanan Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi dalam

Proses Pemerintahan untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses

Pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

q. Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral









dengan memenuhi kebutuhan OPD

dalam rangka penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintah dan tugas

pembangunan.


Keluaran Jumlah Data Statistik Sektoral. 12 Bulan




pelayanan dan kenyamanan dalam

Pengumpulan Data Informasi

Pembangunan Daerah.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data

Informasi Pembangunan Daerah dengan output kegiatan

Jumlah data dan informasi yang diupload di website

www.mojokertokab.go.id

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah

tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah

dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi

pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan Pengelolaan Data Statistik Sektoral adalah

Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah

dilaksanakan dengan output kegiatan Jumlah data dan

informasi yang diupload di website www.mojokertokab.go.id

Untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan daya saing

Kabupaten untuk mendukung iklim investasi, maka

dilaksanakan 1 (satu) program prioritas pembangunan yaitu

Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi dengan 2 (dua) indikator peningkatan persentase

antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total

layanan publik, dan indikator peningkatan presentase antara

jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah

total pengguna.

5.2. Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi

Indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai

pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau

tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu


program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan Renstra OPD.

Cascading Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Dinas

Komunikasi dan Informatika. Tabel 5

Kepala Daerah

Kepala Diskominfo (Eselon 2)

Kepala Bidang

(Eselon 3)

Kepala Seksi (Eselon 4)

Sasaran : Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi

serta keterlibatan peran serta masyarakat Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan data, pengelolaan informasi dan dokumentasi,

serta layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website 2. Meningkatnya layanan Pembinaan, penertiban dan pengamanan

penyelenggaraan pos telekomunikasi, Persandian dan Statistik

Indikator Kinerja (IKU ): Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Program :

1. Program Komunikasi, Informasi dan Media Masa Indikator

Kinerja : Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan : Kegiatan :

Kegiatan : 7. Pengamanan 1. Pengelolaan Data

Informasi dan Elektronik 1. Pendokumentasian Kegiatan Persandian 2. Pemeliharaan dan

Pemerintah Daerah 8. Pengembangan Updating TI

2. Peningkatan Pengelolaan dan Monitoring 3. Pembangunan

Informasi dan Dokumentasi ORARI Infrastruktur TI

(PPID) 9. Pengelolaan Data 4. Pemeliharaan dan

3. Pengelolaan dan Pengaduan dan Statistik Pengembangan Pelayanan Publik (LAPOR! Sektoral Sistem Informasi

SPAN) 10.Monitoring dan 5. Operasional LPSE

4. Operasional Telecenter Pengendalian 6. Operasional E

5. Penyelenggaraan Penyiaran Menara Government

Radio WIKA Telekomunikasi Indikator Kinerja :

6. Pembinaan dan Pengembangan Indikator Kinerja : Tingkat Keterbukaan Sumberdaya Komunikasi dan

Tingkat Informasi Publik Informasi Keterbukaan

Informasi Publik

Tabel 6. Keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD

RPJMD RENSTRA OPD

Visi dan Misi Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran

Perencanaan Strategik

Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perencanaan Operasional Pemerintahan Program Prioritas

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

2016 - 2021 68

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah

menetapkan Program dan indikator milik Kabupaten yang diemban

oleh masing masing OPD yang sebelumnya ada 18 (delapan belas)

Program dengan 25 (dua puluh lima) Kegiatan, untuk efisiensi dan

efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan itu telah ditetapkan

12 (dua belas) Program dengan 27 (dua puluh tujuh belas)

Kegiatan.

Tabel 7. Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Mojokerto.


BAB VI

INDIKATOR KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD 2016-2021

6.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai

ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kondisi yang ditetapkan

sebagai ukuran mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu

program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan

dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan di evaluasi. Selanjutnya

hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan

sasaran tujuan dan OPD. Keberhasilan tujuan dan sasaran OPD

yang selaras dengan RPJMD Kabupaten akan berkontribusi pada

capaian tujuan dan sasaran Kabupaten.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika masing masing bidang

berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD, yakni

Sekretariat, Bidang Informatika, Bidang Komunikasi Dan Informasi

Publik, dan Bidang Pos, Persandian dan Statistik. Tabel 8


IKU DISKOMINFO

DINAS KOMINFO

KAB. MOJOKERTO

INDIKATOR SUMBER PENANGGUNG

SASARAN STRATEGIS KINERJA PENJELASAN/ /FORMULASI PENGHITUNGAN DATA JAWAB

UTAMA 1.Meningkatnya Tingkat

Jmlh Pengakses Layanan Informasi yg Terlayanix100% Bidang Bidang Informatika

kualitas layanan Keterbukaan Informatika Bidang Komunikasi

Jumlah Pengakses Layanan Informasi berbasis TIK

data, pengelolaan Informasi Bidang Komu Dan Informasi

Publik informasi dan Publik

nikasi Dan

dokumentasi, serta Informasi Publi Bidang Pos,

layanan Pengaduan Persandian dan Statistik

dan Pengolahan

konten website

2.Meningkatnya Tingkat Jumlah Provider Yang Tertib Administrasi x 100% Laporan Bidang Pos,

layanan penertiban, Keterbukaan

Provider Persandian dan Jumlah Provider Yang ada di Kab. Mojokerto pengendalian dan Informasi Statis

pengamanan Publik OPD Bidang Pos,

penyelenggaraan

Jumlah Data Yang Tersediax 100%

Persandian dan telekomunikasi dan

Jumlah Data OPD Statistik statistik

Bidang Informatika

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tabel 9


INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

KONDISI

KONDISI KINERJA

KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

PADA PADA AWAL AKHIR

No. INDIKATOR

PERIODE PERIODE

RPJMD RPJMD

TAHUN 0

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

1 2 3 4 TAHUN 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

Index Pemeringkatan e-

A. Government Indonesia

(PeGI)

1 Jumlah waktu penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air 0 0 12 23 25 40 100 dan listrik

2 Jumlah penyediaan jasa

pemeliharaan, dan perizinan 0 0 25 20 25 30 100 kendaraan dinas/operasional.

3 Jumlah penyediaan alat tulis 0 0 25 20 25 30

100 kantor.

4 Jumlah penyediaan barang 0 0 25 20 25 30

100 cetakan dan penggandaan

5 Jumlah penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Perkantoran yang bertujuan 0 0 24 24 25 27

100 untuk mewujudkan sarana dan

prasarana kantor yang layak

fungsi

6 Jumlah penyediaan makanan 0 0 25 20 25 30

100 dan minuman

7 Jumlah Rapat-rapat

koordinasi, konsultasi ke luar 0 0 22 17 20 41 100 dan dalam daerah

8 Jumlah Kebutuhan Sarana 0 0 25 20 25 30

100 dan Prasarana Kantor

Jumlah kebutuhan

9 Pemeliharaan rutin/berkala 0 0 25 21 24 30 100 kendaraan Dinas/Operasional

10 Jumlah kebutuhan

Pemeliharaan rutin/berkala 0 0 25 12 25 38 100 peralatan gedung kantor.

11 Jumlah Radio Amatir yang ada 0 0 22 25 25 28

100 di Kabupaten Mojokerto

12 Jumlah dokumen dan laporan

perencanaan, Jumlah data 0 0 25 25 25 25

100 informasi yang tersedia dalam

database Kominfo


Jumlah Pembinaan dan

13 Pengembangan sumberdaya 0 0 20 20 25 35 100 Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pengunjung yang

14 menggunakan fasilitas 0 0 8 20 37 35 100 Telecenter

15 Jumlah Siaran Radio Wika 0 0 22 23 25 30 100 Terlaksananya kegiatan

16 Sistem Informasi Evaluasi dan 0 0 24 23 26 27 100 Monitoring Pembangunan

17 Jumlah Pemohon Informasi

0 0 20 25 25 30 100 Publik

18 Jumlah Pendokumentasian 0

100 Kegiatan Pemerintah Daerah 22 17 20 41

19 Jumlah kegiatan

pembangunan Infrstruktur 0 100 Teknologi Informasi 25 25 25 25

20 Pelaksanaan pengelolaan

pengaduan pelayanan publik 0 0 25 20 25 30 100 berbasis TI

21 Jumlah lembaga komunikasi

sosial dan atau Kelompok 0 0 20 25 25 30 100 Informasi Masyarakat (KIM)

yang diberdayakan

22 Jumlah Kegiatan Updating 0 0 25 20 25 30 100

23 Jumlah Sarana dan Prasarana 0 0 25 20 25 30 100 Teknologi Informasi

24 Jumlah Verifikasi Administrasi

Layanan Pengadaan Barang

Dan Jasa dan Kode Akses 0 0 20 22 28 30 100 (User ID dan Pasword) kepada

pengguna LPSE

25 Tersedianya sarana dan 0 0 25 20 25 30 100 Prasarana Teknologi Informasi

26 Terpeliharanya Alat

0 0 20 25 25 30 100 Komunikasi


BAB VII

PENUTUP

7.1 Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto disusun sebagai tindak lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 dan penjabaran VISI dan

MISI Kabupaten Mojokerto. Sasaran yang ingin diraih adalah

“Meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan di bidang

komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien guna

terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang berbasis TIK”.

Hal ini demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan transparan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang

nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari hasil identifikasi dan analisis masalah, diperoleh faktor-

faktor kunci keberhasilan yang disusun dalam formulasi strategi

dengan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Menerapkan dan mengembangkan fasilitas teknologi

informasi tepat guna dalam penyelenggaraan

pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas, untuk peningkatan akses komunikasi

dan kesejahteraan masyarakat;

2. Meningkatkan diseminasi informasi secara berkala

didukung oleh peningkatan sumber daya komunikasi dan

informasi serta peningkatan kuantitas, kualitas dan

pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

berbasis IT.

Review Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagus

apapun isi dari Review Renstra tidak akan mampu merubah Dinas


Kominfo menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan

misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari

seluruh aparatur Dinas Kominfo termasuk stakeholder untuk

menerapkannya. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Review

Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut

terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena

itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang

sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai

tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

kebijakan dan prosedur yang tepat.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat dapat mendorong

terbukanya peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi

dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang

baru. Diharapkan di masa depan, implementasi Smart city dapat

memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan

masyarakat secara efektif dan efisien.

Akhir kata, semoga Review Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto ini dapat diimplementasikan

sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara

konsisten dalam rangka Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Bidang

Informatika Yang Efektif Dan Efisien Menuju Masyarakat Kabupaten

Mojokerto Yang Mandiri Dan Bermartabat.


No SASARANINDIKATOR

SASARANTARGET PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN

TARGET

OUTPUTANGGARAN

1 Tersedianya Sumber Daya Manusia

Aparatur yang berkomtmen,

Integritas tinggi dan mempunyai

Kompetensi dalam melaksanakan

tugas dan Fungsinya

Tingkat

Keterbukaan

Informasi Publik

100% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya kebutuhan

sarana komunikasi, sumber daya air

dan listrik

100% Penyediaan jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah waktu penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln 84.000.000

100% Indeks kepuasan masyarakat / aparatur

terhadap pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Kenyamanan Kantor

100% Penyediaan jasa

pemeliharaan perizinan

kendaraan dinas/Operasional

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.

12 bln 9.000.000


terhadap pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Kenyamanan Kantor

100% Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor. 12 bln 20.000.000


terhadapPenyediaan barang cetakan

dan penggandaan di Tata Usaha

Perkantoran Dinas Komunikasi dan


100% Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 bln 12.500.000


terhadap Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto

100% Penyediaan peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran yang

bertujuan untuk mewujudkan sarana

dan prasarana kantor yang layak fungsi

12 bln 150.000.000


terhadap Penyediaan makanan dan

minuman rapat Dinas Komunikasi dan


100% Penyediaan Makanan dan

minuman

Jumlah penyediaan makanan dan

minuman

12 bln 15.000.000


terhadap Penyediaan Perjalanan Dinas

untuk luar dan dalam daerah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto

100% Rapat-rapat koordinasi,

konsultasi keluar dan dalam

Daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi,

konsultasi ke luar dan dalam daerah

12 bln 40.000.000

100% Program Peningkatan

sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor

100% Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Kantor

12 bln 30.000.000

SASARAN KEGIATAN


KABUPATEN MOJOKERTO 2017

100% Persentase pemenuhan kebutuhan

Penunjang Perangkat Daerah


kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kebutuhan Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

Dinas/Operasional

12 bln 75.000.000

10 100% Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kebutuhan Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor.

12 bln 20.000.000

100% Persentase pemenuhan kebutuhan


100% Pemeliharaan Rutin Peralatan

ORARI

Jumlah Radio Amatir yang ada di

Kabupaten Mojokerto

12 bln 25.000.000


Disiplin Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan


100% Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan


12 bln 11.150.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Prosentase dokumen dan laporan

perencanaan, Jumlah data informasi

yang tersedia dalam database Kominfo

100% Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

Jumlah dokumen dan laporan

perencanaan, Jumlah data informasi

yang tersedia dalam database Kominfo

12 bln 10.000.000

2 Meningkatnya kualitas layanan data,

pengelolaan informasi dan

dokumentasi, serta layanan

Pengaduan dan Pengolahan konten

website

Tingkat

Keterbukaan

Informasi Publik

100% Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Masa

Indeks kepuasan masyarakat / aparatur

terhadap keterbukaan Informasi Publik

dengan Pendokumentasian Pemerintah

Daerah

100% Pendokumentasi Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah Pendokumentasian Kegiatan

Pemerintah Daerah

12 bln 200.000.000

100% Pekasanaan Keterbukaan Informasi

Publik bagi pemohon dan Melaksanakan

Monitoring dan Evaluasi PPID OPD

100% Peningkatan Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

Jumlah Pemohon Informasi Publik 12 bln 170.400.000


terhadap Pelaksanaan penyebarluasan

Informasi baik Media Interaktif maupun

Media Informasi radio WIKA

100% Penyelenggaraan Penyiaran

Radio Wika

Jumlah Siaran Radio Wika 12 bln 275.000.000


terhadap Pelaksanaan Pameran

Pemnagunan dan Lomba Cerdik Cermat

Komunikatif (LCCK) dengan

mengoptimalkan Pemberdayaan

kelompok Komunikasi Social

100% Pameran Pembangunan dan

Lomba cerdik cermat

Komunikatif (LCCK)

Jumlah lembaga komunikasi sosial dan

atau Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM) yang diberdayakan

12 bln 50.000.000


terhadap Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengembangan Sumberdaya


100% Pembinaan dan

pengembangan sumberdaya


Jumlah Kepuasan Masyarakat/Aparatur

terhadap Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan kenyamanan Kantor

dan Kualitas SDM

12 bln 25.000.000


terhadap Pelaksanaan peningkatan

kemampuan sumberdaya Manusia

pengelola dan engguna Komunikasi dan

Informasi melalui Telecenter

100% Operasional Telecenter Jumlah Kepuasan Masyarakat/Aparatur

terhadap pelayanan dan kenyamanan

Telesenter

12 bln 30.000.000


terhadap Pelaksanan penyebarluasan

Informasi publik baik meia interaktif

maupun media informasi melalui

menara dan telkomunikasi

100% Monitoring dan pengendalian

Menara Telekomunikasi

Kepuasan Masyarakat/ Aparatur

terhadap adanya menara dan

Telekomunikasi

12 bln 50.000.000


terhadap Pelaksanaan penatalaksanaan

persuratan dinas, persuratan berita

rahasia, pengamanan berita atau

informasi yang bersifat rahasia dan

berklasifikasi, mengadakan dan

memelihara peralatan dan sistem sandi,

melakukan komunikas koordinasi

persandian, dan mengamankan sinyal

frekuensi dan jaringan di lingkungan

Pemda.

100% Pengamanan Informasi dan

Persandian

Kepuasan Masyarakat/ Aparatur

terhadap adanya Pengamanan

Informasi dan Persandian

12 bln 50.000.000

3 Tingkat

Keterbukaan

Informasi Publik

100% Pelaksanaan Pengumpulan Data

Informasi Pembangunan Daerah

dengan output kegiatan Jumlah data

dan informasi yang diupload di website

www.mojokertokab.go.id

100% Pengelolaan Data Data

Statistik Sektoral

Jumlah pengembangan Data Statistik 12 bln 25.000.000

100% Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap aplikasi sistem informasi

monitoring dan evaluasi pembangunan

100% Pemeliharaan dan

Pengembangan Sistem

Informasi

Terlaksananya kegiatan Sistem

Informasi Evaluasi dan Monitoring

Pembangunan

12 bln 110.000.000



Infrastruktur Teknologi Informasi

100% Pembangunan Infrastruktur

Teknologi Informasi

Jumlah Terlaksananya kegiatan

pembangunan Infrstruktur Teknologi

Informasi

12 bln 471.000.000


terhadap meningkatnya SDM dan

Prasarana di bidang TI.

100% Pemeliharaan dan Updating

Teknologi Informasi

Jumlah Kegiatan Updating 12 bln 80.000.000



dalam Bidang Informatika

100% Pengelolaan Data Elektronik Jumlah Sarana dan Prasarana

Teknologi Informasi

12 bln 70.000.000



Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

secara aplikasi LPSE sehingga menjadi

efektif, efisien dan transparan

100% Operasional LPSE Jumlah Verifikasi Administrasi Layanan

Pengadaan Barang Dan Jasa dan Kode

Akses (User ID dan Pasword) kepada

pengguna LPSE

12 bln 875.000.000


terhadap pelayanan Pengaduan

Masyarakat melalui Teknologi Informasi

yang terintegrasi dengan pemerintah

pusat

100% Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional

(LAPOR!-SP4N)

Jumlah Pelaksanaan pengelolaan

pengaduan pelayanan publik berbasis

TI

12 bln 50.000.000

100% Indeks kepuasan masyarakat /aparatur


Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi dalam Proses

Pemerintahan untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi dan

Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan

100% Operasional E-Government Tersedianya jumlah sarana dan sarana

Teknologi Informasi

12 bln 171.550.000

3.204.600.000

KATA PENGANTAR - diskominfo.mojokertokab.go.iddiskominfo.mojokertokab.go.id/upload/RENSTRA_2016_-_2021_New.pdf · yang demikian hebat sangat menuntut adanya penataan ulang ... tetap

Documents