BAB I PENDAHULUAN I. 1 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja Kecamatan Pamulihan) Kabupaten Sumedang Tahun 2018. Penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dilakukan melalui 5 (lima)pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik,teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dilakukan melalui 4(empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Gambar 1.1). 1
51
Embed
KATA PENGANTAR · Web viewBAB I PENDAHULUAN I. 1 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
I. 1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD),
perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD
dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD sebagaimana
dimaksud adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.Sesuai amanat
tersebut maka Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja Kecamatan Pamulihan) Kabupaten Sumedang Tahun
2018. Penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dilakukan melalui 5
(lima)pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan
politik,teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
Proses penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dilakukan
melalui 4(empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian
Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Gambar 1.1).
1
Gambar 1.1. Alur Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamulian Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.
Selanjutnya Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini akan
menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD terutama untuk penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 (Gambar 1.2).
Gambar 1.2 Kedudukan Renja SKPD aalam Proses Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Daerah
2
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47,tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia nomor 4286 )
2. Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah beberapa kali terahir
Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah ,antara
pemerintah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)’’
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ,Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517)
11. Pemendagri No 32 tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanggunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembar Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan
dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014 Nomor 18);
18. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019
I. 3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan
Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 disusun sebagai dokumen
perencanaan operasional tahunan yang memuat rancangan awal program dan kegiatan di
Kecamatan Pamulihan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renja Kecamatan
Pamulihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Menjadi acuan bagi Kecamatan Pamulihan dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggran ( Pra RKA ) serta pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
Menyelaraskan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pamulihan dengan
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
Menjadi tolak Ukur kinerja aparatur Kecamatan Pamulihan dalam menilai
implementasi program serta kegiatan oprasional tahun 2020
Menyediakan rancangan awal program dan kegiatan Kecamatan Pamulihan
sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan Pamulihan; dan
Mengetahui perencanaan program, kegiatan, pagu indikatif dan kebutuhan
anggaran Kecamatan Pamulihan tahun 2020 yang akan diusulkan kepada Bapeda
Kabupaten Sumedang.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan terdiri dari 4
(empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN
2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 dan Capaian
Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2023
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pamulihan2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Pamulihan Tahun 2020
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020
BAB V PENUTUP
Lampiran
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMULIHAN
TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan tahun 2019
Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur
atau penentu keberhasilan atau kegagalan Kecamatan dalam melaksanakan rencana
strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu
kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai
kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu SKPD yang akan diukur
keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat
diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatanyang hendak atau telah dicapai
5
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk
mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikatorkinerja yang merupakan alat ukur untuk
pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan
menilai kinerja sebuah entitas.
Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang
diarahkan dalam pencapaian sasaran SKPD, yang tertuang dalam sasaran setiap visi dan misi.
Visi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, yaitu:
Pencapaian kinerja yang belum memenuhi target dikarenakan program/kegiatan yang
pada tiap Tahun ada, adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk mengangkat
perekonmian masyarakat terutama dalam bidang Pangan dan kerajinan sudah dapat
dirasakan baik dari segi keberhasilan Prestasi sampai mewakili ke Tingkat Profinsi maupun
usaha UMKM
Visi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut :
“Terwujudnya Kecamatan Pamulihan yang SIAP (SeJahtera Iman dan Takwa
Amanah,Pelaynan Prima) pada tahun 2019 (2019-2023) dalam mendukung pencapaian
Sumedang SIMPATI (Sejahtera Agamis Maju Prefesional dan Kreatif”
Misi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Menciptakan Aparatur yang Iman dan Taqwa
3. Meningkatkan Pemerintah yang Amanah
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi;
6. Menciptakan situasi lingkungan yang tentram, aman, dan nyaman dengan peningkatan perilaku gotong royong
dan swadaya masyarakat;
7. Menciptakanpelestarian dan peningkatan seni tradisional Sumedang dan Menerapkan sistem tata nilai
kesundaan dalam kegiatan masyarakat yang dijiwai semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda
(SPBS);
8. Menciptakan peningkatan kualitas ibadah dan kerukunan umat beragama di Masyarakat;
6
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelayanan Renja Kecamatan Pamulihan 2018
I Indeks Kepuasan Masyarakat 88,36 75 78 81 84 87 88,36 75
2. Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin 7.512 7.437 7.362 7.287 7.212 7.137 7.512 7.437
3. Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Cakupan Nenanggulangan Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%5. Nilai Sakip c c cc b b bb6. Tingkat/Persentase penyerapan Anggaran 98,40 98,60% 98,60% 90% 99% 99,10% 98,40% 98,60%7. Inovasi Kecamatan n/a 2 1 2 3 4 5 n/a 2 2 8. Indek Pembangunan Zona Integritas n/a 65 65 70 75 80 85 n/a 65 659. Persentase Pencapaian PBB
12
Tabel 2.3 Uslan Terhadap Rancangan RKPDNo Program/Kegiatam Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
2 3 4 5 6Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum
1. Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan Siskam Swakarsa Kecamatan Pamulihan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum2. Pembinaan Satlak Penaggulangan Bencana Kecamatan Pamulihan Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih
Peningkatan Kerdayaan masyarakat
1. Pemberdayaan keluarga Kecamatan Pamulihan Frekuensi fasilitasi peningkatan kapasitan lembaga kemasyarakatan2. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kecamatan Pamulihan Persentase peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pamulihan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang dibedayakan
4. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kecamatan Pamulihan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat( BBGRM)
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
1. Monitoring dan evaluasi RAPBDes dan RPABDes Kecamatan Pamulihan Tersedianya data dan informasi keuangan
2. Pembinaan, pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Kecamatan Pamulihan Penelola Administrasi Keuangan Desa yang Dibina
3. Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kecamatan Pamulihan Kolektor PBB deas yang Dibina
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
1, Pembinaaan Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Pamulihan Aparur Desa Yang Dilatih Tentang Peraturan mengenai Desa2. Penyelenggaraan Lomba Desa Kecamatan Pamulihan Lomba Desa -
Progaram Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembanguanan Kecamatan Pamulihan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
13
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Pamulihan Pembangunan Yang Terevaluasi
3. Penyelenggaraan Tilwatil Qur’an Kecamatan Pamulihan Musabaqoh Tilawtil Qur’an
4. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat Kecamatan Pamulihan Masyarakat yang mendapatkan Raskin
5. Monitoring Pemilihan Umum Kecamatan Pamulihan Monitoring Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatip Kecamatan Pamulihan 11 Desa
6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Pamulihan Pelayanan Publik
7. Penyelenggaraan Porum Komunikasi Pimpinan Masyarakat Kecamatan Pamulihan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
8. Peringatan Hari-Hari Besar Kecamatan Pamulihan Peringatan Hari-hari Besar
14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pamulihan
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta
kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Pamulihan, maka dapat
dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Pamulihan sebagai berikut :
1. Pelayanan umum di Kecamatan Pamulihan belum dapat memberikan pelayanan
yang maksimal yang dibutuhkan Masyarakat karena hanya bersifat Registrasi.
2. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya perizinan baik untuk usaha maupun
mendirikan rumah masih rendah.
3. Penanganan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pamulihan belum
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama kendaraan untuk
kelancaran operasional, SDM Satpol PP dan kesejahteraannya untuk mendukung
operasional di lapangan.
4. Penanganan masalah sosial terutama masalah pengangguran dan kemiskinan,
memerlukan penanganan yang lebih baik lagi dari tingkat Desa, Kecamatan
maupun tingkat Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana Kecamatan cukup memadai namun belum didukung oleh
biaya operasional kegiatan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Pada
Kecamatan Pamulihan dilakukan yaitu dengan membandingkan antara
Program/Kegiatan yang tertera dalam Rancangan Awal RKPD yang datanya diperoleh
dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
Analisis kebutuhan didapat setelah Kecamatan Pamulihan melalui seksi masing-
masing mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk segera
ditangani pada tahun anggaran 2020. Adapun dari hasil analisis tersebut tidak
menjamin Anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan terutama kebutuhan rutin seperti
belanaja Sumber Daya Air Listrik atau Pajak Kendaraan Bermotor dan yang lainya.
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 setelah kami
bandingkan dengan analisis kebutuhan yang dirasakan perlu segera mendapat
perhatian untuk ditindaklanjuti kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:
15
Tabel 2.4 Usulan Hasil Musren Kegiatan Pagu Indikatip Kecamatan
No Program/Kegiatam Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
11 Desa (Desa Cigendel, Cijeruk, Pamulihan, Haurngombong, Cilembu, Cimarias, Cinanggerang, Mekarbakti, Sukawangi, Ciptasari dan Citali)
120.000.000
JUMLAH TOTAL 1.131.935.000
20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2019 pada dasarnya merupakan
pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan
rutinitas Kecamatan Pamulihan maupun pengakomodasian program/ kegiatan pembangunan
yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang Dusun maupun Musrenbang Desa di
Kecamatan Pamulihan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pamulihan yang
mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.
Usulan masyarakat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
tingkat Kecamatan Pamulihan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017, yang terakomodir
sebagai bagian dari usulan rencana program kegiatan SKPD Kabupaten Tahun 2019
selengkapnya tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini.
21
Tabel 2.5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kecamatan Pamulihan
No Aspek Fokus NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 KEBIJAKAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating Prosedur (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:1. SOP Seksi Tata Pemerintahan
1.Proses Pembuatan Ajab2. SOP tentang Subbag
Pelayanann Umum2.Rekomendasi Pembuatan KK3 Rekomendasi Pembuatan KTP4 Rekomendasi Penerbitan Surat Pindah5 Surat Ketearnagn Waris6 IMB7.Ijin Ganguan8.Rekomendasi Pinjaman Ke Bank9.SKCK10 Surat Pindah
3. SOP tentang Subbag Program dan Keuangan
4. SOP tentang Subbag Umum dan Kepegawaian
5. SOP tentang Sie Trantibum6. SOP tentang Sie PMD7. SOP tentang Sie Sosial
Ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak …3….
- PERDA yang seharusnya, sebanyak …3…..
100 %
3PENATAAN
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi
- Jabatan yang ada sebanyak 10 100 %
22
No Aspek Fokus NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Keterangan
KELEMBAGAAN DAERAH
eselonering yang terisi jumlah jabatan yang
ada x 100%- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 10
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------
Tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 29 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 11.673 personil
0,25 %
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
85 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.
100 %
23
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD- RKPD Sumedang- RENSTRA SKPD- RENJA SKPD- RKA-SKPD- DPA
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari:1. RENSTRA SKPD2. RENJA SKPD3. RKA SKPD4. DPA5. Rkpd Sumedang
5 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7
100 %
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.872.479.700,00
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 667.225.664,00
23,2 %
Besaran belanja modal
14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 123.981,000,00
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.872.479.700,00
0.043 %
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.574.000,00
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 538.684.664,00
0,292 %
16 Total Belanja total belanja - Total belanja pemeliharaan
24
pemeliharaan dari total belanja SKPD
pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
SKPD, sebesar Rp. 1.574.000,00
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.872.479.700,00
Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan, maka tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan di tuangkan dalam Program Kegiatan
2.4 Program dan Kegiatan Kecamatan Pamulihan Tahun 2018Program prioritas Renja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan penjabaran dari program prioritas yang telah ditetapkan dalam
RKPDKabupaten Sumedang Tahun 2018. Adapun program-program yang akan
dilaksanakan oleh Kecamatan Pamulihan adalah:
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
4. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pamulihan langsung pada
Tahun 2018 terdiri dari 6 program dan 22 kegiatan, 6 usulan kegiatan melalui Pagu
Indikatif Kewilayahan (PIK), 75 kegiatan diusulkan melalui Pagu Indikatif Sektoral
SKPD Kabupaten dan 9 kegiatan diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat dengan
rincian diuraikan dalam tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini.
34
Tabel 3.3 RencanaProgram dan Kegiatan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ( APBD Kabupaten Sumedang )
KodeUrusan/
BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
IndikatorKinerja
RencanaTahun 2018Catatanpe
nting
PrakiraanMajuRencanaTahun 2019
LokasiTarget
CapaianKinerja
PIK PI SKPD Kebutuhan Dana Sumber DanaTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.01.01.6.01.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
6.01.01.6.01.01.01.001 Penyediaan Jasa SDA dan Listrik Persentase Cakupan IKM Pamulihan 100% 21.552.300 21.552.300 40.000.000 APBD