Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 1 KATA PENGANTAR Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu penyelengara pemerintahan dibidang hukum perlu mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka evaluasi LKjIP. Penyusunan LKJIP ini berdasarkan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintahan. Yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sehubungan denga telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan satu propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016 ini, masih belum sempurna. Oleh karena itu koreksi, kritik dan saran untuk kesempurnaan LKjIP ini sangat kami harapkan.
66
Embed
KATA PENGANTAR - Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara ... · Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 1
KATA PENGANTAR
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu penyelengara
pemerintahan dibidang hukum perlu mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka evaluasi LKjIP.
Penyusunan LKJIP ini berdasarkan:
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan. Yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggaran pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Sehubungan denga telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun
2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
sehingga nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan
satu propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun 2016 ini, masih
belum sempurna. Oleh karena itu koreksi, kritik dan saran untuk kesempurnaan
LKjIP ini sangat kami harapkan.
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 2
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan
pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kedepan.
Manado, 2 Januari 2017
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
KETUA
JAMRES SARAAN, SH.,MH N I P. 19640816.199103.1.003
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 3
EXECUTIVE SUMMARY
Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dengan adanya Peraturan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado selaku instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI.
Sebagai peradilan tingkat pertama merasa perlu ikut mempertanggung
jawabkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
tahun 2016 untuk menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado.
Selanjutnya bahwa LKJIP Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun
2016 ini disusun merupakan Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja“,
(Performance Result) dari jajaran dibawah Lembaga Tinggi Negara
Mahkamah Agung RI, selama kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari s/d
Desember 2016, yang selanjutnya dianalisa dan diperbandingkan dengan “
Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga “ (Renja-KL) tahun 2016, yang
sepenuhnya mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk tahun 2016 yang
seluruhnya berjumlah Rp. 6.600.893.000,- dan DIPA 05 dengan program
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) untuk
tahun 2016 yang seluruhnya berjumlah Rp. 37.500.000,-
Dalam LKjIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
Pengadilan Tata usaha Negara Manado tahun 2016, tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah menyelesaian perkara yang
diajukan masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukumnya. Oleh
karenanya proses mulai berkas masuk menjadi perkara sampai putusan
dengan penyelesaian minutasi perkara dan pelaksanaan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan sasaran strategis yang selalu
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 4
berpatokan pada faktor indikator kinerja maupun target yang diinginkan dari
realisasi dan pencapaian out put dan out come kinerja lembaga. Faktor
pendukung yaitu sarana prasarana dan anggaran adalah merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dari proses managemen yang juga ikut menjadi
penentu keberhasilan.
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................
BAB IV PENUTUP .................................................................................
A. Kesimpulan ..........................................................................................
B. Saran-saran .........................................................................................
64
64
65
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2016
4. Rencana Kinerja Tahun 2017
5. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 6
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado didirikan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1992 (pasal 2 ayat 3) dan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993.
Pada awalnya berdirinya daerah Hukum PTUN Manado meliputi seluruh
wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi
Sulawesi Tengah.
Pada tahun 1997 didirikan PTUN Palu yang daerah hukumnya meliputi
wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga
Daerah Hukum PTUN Manado tinggal Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi
Sulawesi Utara. Tahun 2000 Propinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi
Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo maka saat ini Daerah Hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten
dan Kota didalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo.
Sehubungan denga telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016
Tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga
nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan satu
propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara.
1. Wilayah Hukum PTUN Manado Di Propinsi Sulawesi Utara Terdiri Dari Kabupaten Dan Kota Sebagai Berikut :
1. Kabupaten Bolaang Mongondouw 2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 6. Kabupaten Kepulauan Talaud 7. Kabupaten Kepulauan Sitaro 8. Kabupaten Minahasa 9. Kabupaten Minahasa Selatan 10. Kabupaten Minahasa Utara 11. Kabupaten Minahasa Tenggara 12. Kota Bitung 13. Kota Kotamobagu
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 7
14. Kota Manado 15. Kota Tomohon Propinsi Gorontalo.
2. Wilayah hukum PTUN Manado Propinsi Gorontalo terdiri dari Kabupaten dan Kota sebagai berikut :
1. Kabupaten Boalemo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Pohuwato 4. Kabupaten Bone Bolango 5. Kabupaten Gorontalo Utara 6. Kota Gorontalo
Peta Provinsi Sulawesi Utara
Peta Propinsi Gorontalo
.
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 8
B. TUGAS DAN FUNGSI
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu Pelaksana
kekuasaan Yudikatif dibawah Mahkmah Agung RI dalam melaksanakan
tugasnya adalah Mandiri yang bebas dari intervensi dan pengaruh dari
lembaga/institusi lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menetapkan Program Kerja,
Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur dalam
pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
Tugas dan wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
dan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang pada
hakekatnya merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertujuan
untuk menegakan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Disamping tugas pokoknya,
Aspek sumber daya manusia dan pengelolaan sarana dan prasarana serta
pembinaan dan pengawasan harus semakin ditingkatkan, hal ini menjadi arah
kebijakan umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
Hal ini dilaksanakan untuk menopang terwujudnya Visi Mahkamah
Agung RI “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” melalui
kekuasaan yudikatif yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan
publik, profesional dan memberi pelayanan yang berkualitas, etis, terjangkau
dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan
pelayanan publik.
Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara kepengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan
guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan
lembaga peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan
sesuai tuntutan Undang-undang Dasar 1945.
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 9
Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di
bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi
Hakim yang profesional.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha
Negara Manado terdiri dari:
1. Pimpinan; terdiri dari:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
2. Para Hakim.
3. Pejabat Kepaniteraan ; yang terdiri dari :
Panitera
Wakil Panitera
Panitera Muda Perkara
Panitera Muda Hukum
4. Pejabat Kesekretariatan ; yang terdiri dari :
Sekretaris
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
5. Kelompok Tenaga Fungsional ; yang terdiri dari :
Para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan strukturorganisasi diatas
adalah sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil Ketua.
Ketua Mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan
berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara yang diajukan oleh Majelis Hakim untuk diselesaikan.
Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan
tingkahlaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan
Fungsional serta perangkat Administrasi peradilan di daerah
hukumnya.
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 10
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan
wajar dan seksama.
Wakil Ketua sebagai unsure pimpinan bertugas membantu Ketua
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Majelis Hakim
Pada prinsipnya bertugas memeriksa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara yang ditugaskan oleh pimpinan serta
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan seperti menjadi
Hakim Pengawas bagian.
3. Panitera
Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan
mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera
Pengganti, Jurusita serta pelaksana di bagian teknis Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado.
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti
bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan.
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana
yang diterima di Kepaniteraan.
Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-
undang yang berlaku.
Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan
pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat
a. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
96Perkara 96 Perkara 100%
b. Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100Perkara 100Perkara 100%
c. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100Perkara 100Perkara 100%
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100Perkara 100Perkara 100%
e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
100% 100% 100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100% 50% 50%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
5 Perkara
5 Perkara
100%
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 26
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 0% 0%
7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
b. Optimalisasi penyerapan anggaran
c. Peningkatan Kualitas SDM
100% 100% 100%
100% 96,24% 100%
100% 96,24% 100%
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan
100% 99,21% 99,21%
9. Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN
a. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN
b. Penyelesaian Perkara Peradilan TUN melalui pembebasan biaya perkara
c. Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum
55Prk
2 Prk
192 JL
100%
0
100%
100%
0
100%
Keadaan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tahun
2016 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 27
No. Nomor Perkara Klasifikasi Proses
1 01/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
2 02/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Inkracht
3 03/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Inkracht
4 04/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
5 05/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
6 06/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
7 07/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
8 08/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
9 09/G/2016/PTUN.MDO Pemilukada Kasasi
10 10/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
11 11/P/FP/2016/PTUN.MDO Fiktif Positif Inkracht
12 12/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
13 13/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
14 14/G/2016/PTUN.MDO Perijinan Banding
15 15/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
16 16/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Banding
17 17/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Inkracht
18 18/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
19 19/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
20 20/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Kasasi
21 21/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
22 22/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Inkracht
23 23/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
24 24/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
25 25/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Kasasi
26 26/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Kasasi
27 27/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Kasasi
28 28/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Kasasi
29 29/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
30 30/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
31 31/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Cabut
32 32/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
33 33/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Inkracht
34 34/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
35 35/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Inkracht
36 36/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Banding
37 37/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
38 38/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Cabut
39 39/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Banding
40 40/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Inkracht
41 41/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Putus
42 42/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Banding
43 43/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
44 44/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Inkracht
45 45/G/2016/PTUN.MDO Lain-Lain Banding
46 46/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
47 47/G/2016/PTUN.MDO Kepegawaian Inkracht
48 48/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
49 49/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Putus
50 50/G/2016/PTUN.MDO Pertanahan Banding
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 28
Sasaran Tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja :
a. Persentase/Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase/Jumlah berkas yang deregister dan siap di distribusikan
ke majelis.
c. Persentase/jumlah Penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
Perkara
2014 2014 2016
masuk selesai Capaian %
masuk selesai Capaian %
masuk selesai Capaian %
TUN 89 55 61,79% 58 51 87,93% 100 102 102%
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 42
e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat
digambarkan sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1. 2. 3. 4. 5.
Persentase/Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase/Jumlah berkas yang deregister dan siap di distribusikan ke majelis. Persentase/jumlah Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.
96Perkara 100Perkara 100Perkara 100Perkara 100%
96 Perkara 100Perkara 100Perkara 100Perkara 100%
100%
100%
100%
100%
100%
1. Indikator Kinerja prosentase jumlah berkas yang diajukan banding,
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap telah melampaui
target di atas 100% sesuai yang ditargetkan, dimana dapat dilihat dari
96 perkara yang ditargetkan, 96 perkara yang siap diajukan banding,
kasasi dan PK dan tidak terdapat berkas perkara yang dikembalikan
pada tahun 2016, ini karena adanya sisa perkara dari tahun 2015.
Penerimaan biaya perkara Tahun 2015 Rp. 99.027.324,- saldo kas
Rp. 12.502.361,- saldo bank Rp. 86.524.963,- jumlah penerimaan
biaya perkara Tahun 2016 Rp. 132.768.544,- Saldo kas Rp.
7.301.801,- Saldo Bank Rp. 125.466.743,- terjadi kenaikan sebesar
34.07% ;
2. Indikator Kinerja prosentase jumlah berkas yang diregister dan siap
disidangkan ke majelis mencapai 100 % dimana dilihat dari 100
perkara yang ditargetkan yang dapat terealisasi sebanyak 100
perkara yang siap disidangkan ke majelis sesuai perkara yang
terdaftar ;
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 43
3. Indikator Kinerja prosentase jumlah penyampaian pemberitahuan
Relass putusan / penetapan tepat waktu, tempat dan para pihak
mencapai 100 % sesuai yang ditargetkan, dimana dapat dilihat dari
target yang ditetapkan yaitu 100 perkara dan terealisasi 102 perkara ;
4. Indikator Kinerja prosentase Ratio majelis hakim terhadap perkara
mencapai 100% ;
5. Indikator Kinerja Persentase responden yang puas terhadap proses
peradilan 100% karena tidak ada laporan pengaduan proses
persidangan.
4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice).
Sasaran Tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja ;
c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
Indikator kinerja persentase jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan tidak ada perkara yang ditargetkan tidak ada perkara,
terealisasi tidak ada perkara.
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal
1 hari kerja sejak diputus.
Indikator kinerja persentase jumlah perkara yang menarik
perhatian masyarakat terdapat 2 perkara yaitu perkara Pemilukada
Manado dan Pemilukada Minahasa Utara. Bahwa masing-masing dua
perkara ini banyak dihadiri oleh masa pendukung kurang lebih 500
orang pengunjung siding yang dating setiap kali persidangan sampai
dengan putusan dibacakan.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja Permohonan
eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti.
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Persentase Permohonan eksekusi
5 Perkara
5 Perkara
100%
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 44
atas putusan yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti
Indikator Kinerja persentase jumlah eksekusi tepat waktu mencapai
100% yaitu dari 5 Perkara yang ditargetkan terdapat 5 perkara yang
terealisasi hal ini disebabkan karena bertambahnya perkara yang
dikabulkan gugatannya di tingkat peninjauan kembali.
Untuk Indikator Kinerja tersebut diatas dapat dilihat perbandingan
dengan tahun- tahun sebelumnya, dimana perubahan-perubahan
tersebut sangat nampak seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
Sasaran tersebut mempunyai 2 (dua) indikator Kinerja yaitu :
3. Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
4. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
Pencapaian Indikator kinerja sasaran pada Tahun 2016 dapat
digambarkan sebagai berikut
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
a. Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100%
0% 0%
0
20
40
60
80
100
Sisa disidangkan Banding Kasasi PK Eksekusi
2015
2016
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 45
1. Indikator kinerja persentase Pengaduan Masyarakat yang
ditindaklanjuti yang telah ditargetkan, ini dimaksudkan bahwa untuk
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk tahun 2016 terdapat
pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis
2. Indikator kinerja prosentase temuan yang ditindaklanjuti tidak
mencapai target 100%, ini dimaksudkan bahwa untuk Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado untuk Tahun 2016 tidak terdapat
temuan dari hasil pengawasan baik pengawasan Internal yaitu dari
Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung RI
maupun pengawasan Eksternal yaitu dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Sasaran tersebut mempunyai 3 (tiga) indikator Kinerja sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
a. Meningkatnya Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan
100%
100%
b. Optimalnya penyerapan anggaran
100%
98.30%
c. Penungkatan Kualitas SDM 100% 100%
a. Meningkatnya Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
peradilan dapat dilihat dalam table dibawah ini
1) Gedung dan Tanah Kantor
Nama Kantor
Alamat Tahun
Perolehan
Luas Bangunant
anah
Nilai Perolehan
No Sertifikat/St
atus Ket
1 2 3 4 5 6 7
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Jl. Pomorouw No. 66 Manado
1991 1000m2/ 3500m2
Rp.255.000.000/ Rp.130.625.000
18.01.05.19.4.00007/ Hak Pakai
Sertifikat sudah an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 46
2) Rumah dan Tanah Negara
Nama Alamat Tahun
Perolehan
Luas Tanah/ Jumlah Rudis
Nilai Perolehan
No Sertifikat/
Status Ket
1 2 3 4 5 6 7
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Kel. Taas Kec. Tikala Baru Manado
1991 1500m2/ 5 Unit
Rp.57.500.000
18.01.05.19.4.00022/ Hak Pakai
Sertifikat sudah an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Jl. Adipura Kel. Kima Atas Kec. Mapanget
2009 4.132m2/ 3 Unit
Rp.510.079.000
18.01.05.19.4.00010/ Hak Pakai
Sertifikat sudah an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI
3) Kendaraan Roda Empat
No Nama Harga Perolehan Tahun Perolehan
Kondisi Keterangan Jumlah/Merek
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp. 169.579.000 Transfer Masuk MARI
2007 1 (satu) unit/Toyota Vios
Baik DB. 3 AA
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp. 204.200.000 APBN
2011 1 (satu) unit/Nissan Livina
Baik DB. 4250 AM
4) Kendaraan Roda Dua
No Nama Harga Perolehan Tahun Perolehan
Kondisi Ket Jumlah/Merek
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp. 14.795.000 APBN
2007 1 (satu) unit/Suzuki FL
125 RCD Baik
DB. 6849 MM
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp. 13.750.000 APBN
2008 1 (satu) unit/Suzuki FL 125 RCD
Baik DB. 6049 MM
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp. 13.750.000 APBN
2008 1 (satu) unit/Suzuki FL
125 RCD Baik
DB. 6648 MM
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp. 14.065.000 APBN
2009 1 (satu) unit/Honda
Revo 115 Baik
DB. 6226 MN
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp. 14.065.000 APBN
2009 1 (satu) unit/Honda
Revo 115 Baik
DB 6225 MN
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp.15.037.000 APBN
2011 1 (satu) unit/Yamaha
Jupiter MX Baik
DB 6617 MN
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp.14.925.000 APBN
2011 1 (satu) unit/Yamaha
Xeon 125 Baik
DB 6616 MN
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Rp.16.600.000 APBN
2015 1 (satu) unit/Yamaha
Soul GT Baik
DB 2657 A
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 47
5) Peralatan dan Mesin
No Nama Barang Jumlah Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
1. Mesin Foto Copy Folio 2 2
2. Lemari Besi Metal 14 14 3
3. Lemari Kayu 26 23
4. Rak Kayu 1 1
5. Filling Cabinet Besi 29 29
6. Brandkas 2 2
7. Peti Uang Kas 2 2
8. Tabung Pemadam Api 5 5
9. CCTV 2 2
10. Papan Visual 6 6
11. White Board 3 3
12. Mesin Absensi 1 1
13. Alat Pengaman Sinyal 1 1
14. LCD Projector/Infocus 1 1
15. Perkakas Kantor Lainnya 10 10
16. Meja Kerja Kayu 62 61 1
17. Kursi Besi Metal 152 152
18. Kursi Kayu 20 14 6
19. Sice 11 9 2
20. Bangku Panjang Besi 2 2
21. Bangku Panjang Kayu 8 4 4
22. Meja Komputer 7 7
23. Meja Telepon 2 2
24. Kasur/Springbed 7 4 3
25. Meja Makan Besi 4 3 1
26. Meja Makan Kayu 3 1 2
27. Partisi 1 1
28. Jam Elektronik 7 4 3
29. Mesin Pemotong Rumput 1 1
30. Mesin Cuci 1 1
31. AC Split 21 21
32. Kipas Angin 9 9
33. Sound System 9 9
34. Wireless 1 1
35. Step Up/ Down 1 1
36. Stabilisator 1 1
37. Lambang Garuda Pancasila 2 2
38. Gambar Presiden/Wakil 4 4
39. Tiang Bendera 3 3
40. Tangga Alumunium 1 1
41. Kaca Hias 3 3
42. Dispenser 2 2
43. Mimbar/Podium 1 1
44. Palu Sidang 3 3
45. Lambang Instansi 2 2
46. Karpet 2 2
47. UPS 2 2
48. Telepone (PABX) 1 1
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 48
Grafik Perbandingan Jumlah Anggaran Yang Diusul Tersedia,
Terealisasi Dan Sisa Untuk Tahun 2015 Dan 2016 Untuk Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
0
1000000000
2000000000
3000000000
4000000000
5000000000
6000000000
7000000000
Usulan Dalam DIPA Terealisasi Sisa
2015
2016
c. Peningkatan Kualitas SDM
Sumber Daya Manusia meliputi sumber daya manusia teknis
yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial.
Jumlah Pegawai PTUN Manado sampai dengan 31 Desember 2016 adalah terdiri dari Hakim sebanyak 10 Orang, Panitera sebanyak 1 Orang, Wapan sebanyak 1 Orang, Panmud sebanyak 2 Orang, Panitera Pengganti sebanyak 7 Orang, Jurusita Pengganti sebanyak 4 Orang, Tenaga teknis yudisial sebanyak 25 Orang, tenaga teknis yudisial sebanyak 27 orang. Hakim terdiri dari 13 orang, Panitera Pengganti terdiri dari 7 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri dari 4 orang.
1. Jumlah Hakim
Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Per 31 Desember 2016 sebanyak 10 orang termasuk Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado 50