Page 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat
dan HidayahNya semua akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat
Kota Probolinggo Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.
Disusunnya LKj IP ini merupakan implementasi dari TAP MPRNo. XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme
(KKN) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden dimaksud, Laporan
Kinerja disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur,
Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja.
Penyajian Laporan ini didasarkan pada Paerauran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ats Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang didalamnya memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik , Perencanaan Kinerja berupa
Perjanjian Kinerja yang akan dicapai dalam tahun anggaran serta Capaian Kinerja dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan kinerja
dengan tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis serta Analisis
Pencapaian Kinerja baik terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative yang
telah dan akan dilakukan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah
dicapai oleh Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2016.
Akhirnya LKj IP ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan
fundamental bagi Inspektorat Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pada
tahun-tahun berikutnya.
Probolinggo, Januari 2016
INSPEKTUR
KOTA PROBOLINGGO
Drs. SUKAM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640728199201 1 004
Page 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ....................................................................................................... i
Daftar isi ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ................................................................... 1
1. Struktur Organisasi ……………………………………………. 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………... 3
3. Sumber Daya Manusia ………………………………………… 3
B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………… 4
. C. DASAR HUKUM . ........................................................................ 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERA........................................................... 5
B. RENCANA STRATEGIS................................................................ 5
C. PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................... 11
D. PERJANJIAN KINERJA .............................................................. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................ 14
B. REALISASI ANGGARAN ......................................................... 22
BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Page 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan
didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa
asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas
tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan
mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.( SAKIP ), Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan suatu perencanaan
Page 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 2
strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.. Pertanggungjawaban
dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang
bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..
Dengan demikian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah harus dapat
menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan. Disamping itu harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara
rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Oleh
karena itu dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja mulai dari perencanaan strategik sampai
pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
11.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii
SSuussuunnaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo
BBeerrddaassaarrkkaann PPeerraattuurraann WWaalliikkoottaa PPrroobboolliinnggggoo NNoommoorr 8822 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg
KKeedduudduukkaann,, SSuussuunnaann OOrrggaanniissaassii,, UUrraaiiaann TTuuggaass ddaann FFuunnggssii SSeerrttaa TTaattaa KKeerrjjaa
IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo tteerrddiirrii aattaass ::
aa.. IInnssppeekkttuurr;;
bb.. SSeekkrreettaarriiaatt mmeemmbbaawwaahhii ::
-- SSuubb..BBaaggiiaann TTaattaa UUssaahhaa
-- SSuubb..BBaaggiiaann PPrrooggrraamm ddaann KKeeuuaannggaann
cc.. IInnssppeekkttuurr PPeemmbbaannttuu WWiillaayyaahh II,, IIII ddaann IIIIII ::
dd.. KKeelloommppookk JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall
Page 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 3
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.
Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan. Untuk melakukan tugas
dimaksud Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai fungsi :Perencanaan program
Pengawasan;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan;
- Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Walikota Probolinggo sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sumber Daya Manusia
Jumlah Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota Probolinggo hingga akhir
Desember 2015 sebanyak 45 Orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak
11 orang dan tenaga administrasi sebanyak 8 orang serta fungsional sebanyak 17
orang dan tenaga harian lepas atau Pegawai tidak tetap sebanyak 9 Orang.
Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan
NO
Gol Ruang
Tingkat Pendidikan Jumlah S-3 S-2 S-1 D-3 D-II D-I SLTA SMP SD
1 IV/c - 1 - - - - - - - 1
2 IV/b - 2 2 - - - - - - 4
3 IV/a - - 1 - - - - - - 1
3 III/d - 2 2 - - - - - - 4
4 III/c - 1 2 - - - - - - 3
5 III/b - 1 4 - - - - - - 5
6 III/a - - 11 - - - - - - 11
7 II/d - - - 1 - - - - - 1
7. II/c - - - - - - 2 - - 2
7 II/b - - - - - - 3 - - 3
8 II/a - - - - - - 1 - - 1
9 THL/PTT - - 1 - - - 8 - - 9
JUMLAH - 7 23 1 - - 14 - - 45
Page 6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 4
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah
( LKIP ) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Inspektorat dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan , alat ukur
pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan
memberikan daya guna untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun
peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan “Good
Governance.”
C. DASAR HUKUM
Dasar Hukum Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
a. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );
b. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );
c. Undang- undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
d. Undang- undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Page 7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi
terselenggaraannya manajemen kinerja yang baik. Untuk itu perencanaan
merupakan suatu hal yang harus dijadikan acuan oleh mamajemen dalam
melaksanakan suatu program dan kegiatan.. Selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Probolinggo Tahun 2015-
2019., sesuai Misi III dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
Kota Probolinggo didukung akuntabilitas, prefesionalitas dan Perluasan
Partisipasi Publik Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun dokumen
Perencanaan dalam lima tahun kedepan yang dituangkan dalam bentuk
Perencanaan Strategis yang didalamnya memuat visi Misi , Tujuan dan
Sasaran Strategis serta Program dan Kegiatan dalam mendukung tercapainya
tujuan organisasi.
B. RENCANA STRATEGIS
Rencana Stretegis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis
yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Stretegis merupakan
proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 ( lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi
peluang dan kendala atau yang mungkin timbul.Oleh karena itu agar mampu
beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis,
baik aspek kenegaraan , politik, ekonomi maupun budaya, maka perlu secara
periodik perlu diupayanan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun
menyeluruh. Bertitik Tolak dan terjadinya perubahan lingkungan strategis dan
kondisi perpektif organisasi di masa depan maka Inspektorat Kota Probolinggo
Page 8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 6
perlu mereposisi dan mengambil peran menjadi auditor internal yang
profesional dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan Good
Governance.
Peran ini memberikan gambaran konkrit bahwa Inspektorat Kota
Probolinggo merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kinerja
pemerintah pada umumnya yang senantiasa berusaha memberikan pelayanan
yang handal dan profesional di Bidang Pengawasan serta mendukung
terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipasif.
Keberadaan peran Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur
pengawas internal Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas diwujudkan
dalam bentuk :
1. Mendorong terwujudnya good governance;
2. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan;
3. Mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
4. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah
5. Berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi dalam mendukung
Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur pengawas internal Pemerintah
yang profesional dan mewujudkan pemerintahan yang clean government dan
good governance maka Inspektorat Kota Probolinggo dituntut untuk menyusun
rencana strategik yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarah
pada tujuan organisasi yang akan dicapai.
Rencana strategik merupakan awal dari proses akuntanbilitas suatu
lembaga secara makro kepada pihak-pihak yang berkepentingan; oleh karena
itu proses penyusunan rencana strategik memerlukan keterlibatan pihak-pihak
yang berkepentingan (stake-holder) sehingga dapat mencapai keberhasilan
dalam implementasinya.
Page 9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 7
1. Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali
gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh
organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan
demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan
perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang
diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan
upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu
organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya
peningkatan kinerja organisasi.
Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan
membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Inspektorat Kota Probolinggo
Tahun 2015 - 2019 yakni :
“Menjadi lembaga pengawasan internal yang professional dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik”
Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan
penjelasan visi sebagai berikut :
Pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita
terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatu konsepsi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga
Page 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 8
merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan
Presiden Reublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP yang
merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
alat pertanggungjawaban secara periodik guna tercapai pemerintahan yang
baik.
Akuntabilitas kinerja diperlukan suatu pengukuran mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaporan, maka diperlukan suatu pengawasan oleh aparatur
pengawas profesional untuk akuntabilitas kinerja pemerintah.
Aparatur Pengawas Profesional diperlukan suatu pelatihan atau koordinasi
antar instansi pengawas lain guna menghasilkan objektivitas hasil pengawasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Misi
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi
pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat
diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu
tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang
hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur
dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini
adalah misi SKPD.
Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban
Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
Page 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 9
“ Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan
keuangan dan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)”.
3. Tujuan dan Sasaran
a). Tujuan Organisasi :
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi
dari Misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Pernyataan Misi organisasi mengandung makna :
- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra ;
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan
yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan
strategis organisasi berupa kebijakan, program operasional dan
kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.
Dengan berlandaskan misi Inspektorat Kota Probolinggo, maka
penjabarannya ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Untuk mewujudkan Misi “ Meningkatkan efektivitas hasil
pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).”, maka ditetapkan
tujuan :
1. Good Governance Pemerintah Kota Probolinggo
2. Peningkatan kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo
b). Sasaran Organisasi :
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan
organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh
karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat
Page 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 10
memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan
kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat
diukur dan dapat dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya
merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus
utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi
dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan
dilaksanakan.
Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud
serta mengacu pada arahan tujuan yang telah dicapai atau
dihasilkan oleh Inspektorat Kota Probolinggo dalam mengemban
misi organisasi ke dalam strategis organisasi. Oleh karenanya
penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesific, measurable,
agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna
memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai
dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau
penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain
disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut sampai
dengan akhir tahun 2019, Inspektorat Kota Probolinggo menetapkan
sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo
2. Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang- undangan
Page 13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 11
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam Rangka pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kota
Probolinggo Tahun 2015- 2019, pada Tahun 2016 dalam mendukung kebijakan
pengawasan ditempuh melalui program program dan kegiatan yang tertuang
dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016 .
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
kebijakan umum yang telah disepakati , maka program dan kegiatan yang
merupakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Probolinggo tahun
2016 sebagai berikut :
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
d. Reviu Laporan Keuangan Daerah
e. Evaluasi SAKIP;
f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ( KORMNEV )
g. Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
h. Ekspos pengawasan.
i. Zona Intergritas
j. Review Rencana Kerja Anggaran
D. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja sangat membantu setiap pimpinan instansi pemerintah untuk
memantau dan mengendaliakan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan
capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta untuk menilai keberhasilan oganisasi. Perjanjian Kinerja
disajikan sebagaimana tabel :
Page 14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 12
NNOO SSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS IINNDDIIKKAATTOORR
KKIINNEERRJJAA TTAARRGGEETT
((11)) ((22)) ((33)) ((44))
11 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota
Probolinggo.
Prosentase SKPD yang
Memperorleh nilai
SAKIP B ke atas 45
22 Akuntabilitas keuangan pemerintah
kota dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik dalam
pemenuhan peraturan
perundang-undangan
85
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
95
Prosentase TLHP
Inpskekotorat yang
selesai ditindaklanjuti
95
PPRROOGGRRAAMM AANNGGGGAARRAANN KKEETTEERRAANNGGAANN
PPrrooggrraamm AAddmmiinniissttrraassii
PPeerrkkaannttoorraann
RRpp.. 662255..884499..000000,,0000 AAPPBBDD IIII
PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann SSaarraannaa
ddaann PPrraassaarraannaa AAppaarraattuurr
RRpp.. 554455..990000..000000,,0000 AAPPBBDD IIII
PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann
DDiissiipplliinn AAppaarraattuurr
RRpp.. 6600..000000..000000,,0000 AAPPBBDD IIII
PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann
KKaappaassiittaass SSuummbbeerr ddaayyaa
AAppaarraattuurr
RRpp.. 7744..333322..550000,,0000 AAPPBBDD IIII
PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann
PPeennggeemmbbaannggaann SSiisstteemm
PPeellaappoorraann CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa
ddaann KKeeuuaannggaann
RRpp.. 1199..000000..000000,,0000 AAPPBBDD IIII
PPrrooggrraamm PPeenniinnggaakkaattaann
KKuuaannttiittaass ddaann KKuuaalliittaass
PPeellaayyaannaann PPuubblliikk
RRpp.. 111111..000000..000000,,0000 AAPPBBDD IIII
PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann SSiisstteemm
PPeennggaawwaassaann IInntteerrnnaall DDaann
PPeennggeennddaalliiaann PPeellaakkssaannaaaann
KKeebbiijjaakkaann KKDDHH
RRpp.. 11..226688..441199..550000,,0000 AAPPBBDD IIII
Page 15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 13
PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann
PPrrooffeessiioonnaalliissmmee TTeennaaggaa
PPeemmeerriikkssaa ddaann AAppaarraattuurr
PPeennggaawwaassaann
RRpp..331177..334499..000000,,0000 AAPPBBDD IIII
Probolinggo, 4 November 2016
WWAALLIIKKOOTTAA PPRROOBBOOLLIINNGGGGOO
ttttdd
HHjj.. RRUUKKMMIINNII,, SSHH,, MM..SSii
IINNSSPPEEKKTTUURR
KKOOTTAA PPRROOBBOOLLIINNGGGGOO
ttttdd
DDrrss.. SSUUKKAAMM,, MM..SSii
PPeemmbbiinnaa UUttaammaa MMuuddaa
NNIIPP.. 1199664400772288 119999110033 11 000044
Page 16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan
program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja mencakup
tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target
(rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan
sebagaimana dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat
Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2016, dituangkan dalam Perjanjian Tahun 2016 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun
2016 yang dijabarkan dalam 1 ( satu ) program pokok dan 10 kegiatan. Setelah diperoleh
data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2016. Dari hasil
Pengukuran Kinerja telah dilakukan analisis dengan cara :
3.1 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2016 seperti tabel dibawah ini
:
Tabel 01
Pencapaian Kinerja No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai SAKIP
B ke atas
45% 45% 100%
2 Akuntabilitas keuangan
pemerintah kota dan
kepatuhan terhadap
peraturan perundang-
undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI dalam
pemenuhan peraturan
perundang-undangan
85% 82,93% 97,56%
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti 95% 93,09% 97,99%
Prosentase TLHP
Inspektorat yang selesai
ditindaklanjuti 95% 99,01% 104,21%
Page 17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 15
3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun
sebelumnya sebagaimana tabel dibawah :
Tabel 02
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi
Th 2015(n-1) Th 2016 (n)
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai
SAKIP B ke atas 45% 25% 45%
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI
dalam pemenuhan
peraturan perundang-
undangan
85% 78,04% 82,93%
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
95% 84 % 93,09%
Prosentase TLHP
Inspektorat yang
selesai ditindaklanjuti
95% 22,41% 99,01%
3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah
sebagai berikut;
Page 18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 16
Tabel 03
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
akhir
RPJMD/
RENST
RA
Realisasi Tingkat
Kemajuan
Meningkatnya
Kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai SAKIP B ke
atas 98% 45% 45,92
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah kota
dan kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI dalam
pemenuhan peraturan
perundang-undangan
98% 82,93% 84,62%
Prosentase TLHP BPK yang
selesai ditindaklanjuti
99% 93,09% 94,03%
Prosentase TLHP Inspektorat
yang selesai ditindaklanjuti
99% 99,01%
100,01%
3.4 Alokasi Persasaran Pembangunan
Tabel 04
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Indikator Anggaran Prosentase Anggaran
Terhadap Anggaran
SKPD Meningkatnya
Kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai SAKIP B ke
atas
6.500.000 0,21%
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah kota dan
kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI dalam
pemenuhan peraturan
perundang-undangan
149.000.000 4,93%
Prosentase TLHP BPK yang
selesai ditindaklanjuti
60.000.000 1,99%
Prosentase TLHP Inspektorat
yang selesai ditindaklanjuti
Page 19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 17
3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 05
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran/
Program Indikator
Kinerja Anggaran
Tar
get
Reali
sasi
Capai
an
Target Realisasi
Capaia
n
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo.
Persentase
SKPD
yang
memperole
h nilai
SAKIP B
ke atas
45%
45%
100%
6.500.000
5.475.000
84,23%
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD
yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenu
han
peraturan
perundang-
undangan
85%
82,93
%
97,56
%
149.000.000 142.181.473 95,42%
Prosentase
TLHP
BPK yang
selesai
ditindaklan
juti
95%
93,09
% 97,99
%
60.000.000 47.556.000
Prosentase
TLHP
Inspektorat
yang
selesai
ditindaklan
juti
95% 99,01
%
104,2
1% 79,26%
6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Kinerja adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu
proses. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara
outcome yang dihasilkan terhadap input yang digunakan ( cost of outcome). Proses
Page 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 18
kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai
dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, untuk mengukur sejauh mana
penggunaan anggaran yang terserap di lembaga pemerintahan berdasarkan realiksasi
anggaran dari program-program kegiatan yang disusun selama setahun untuk mencapai
visi dan misi lembaga apakah rasio input,output dan outcome sehingga lembaga
pemerintahan tersebut dapat dikatakan berkinerja baik.
Nilai Interval Efisiensi
No Tingkat Efisiensi Nilai
1 Sangat Efisien 200% - 100%
2 Efisien 99% - 90%
3 Cukup Efisien 89% - 80%
4 Kurang Efisien 79% - 60%
5 Tidak Efisien 60% - 0%
Tabel 06
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Indikator Prosentase
Capaian
Kinerja
Prosentase
Capaian
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai SAKIP
B ke atas 100% 84,23%
118,72%
Sangat
Efisien
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah kota dan
kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI dalam
pemenuhan peraturan
perundang-undangan
82,93% 95,42%
86,82%
Cukup
Efisien
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
97,99% 79,26%
123,63
Sangat
Efisien
Prosentase TLHP
Inspektorat yang selesai
ditindaklanjuti
104,21% 131,48
Page 21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 19
Keterangan :
Penentuan nilai hasil akhir dari tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang dievaluator
dengan kategori sebagai berikut :
No Kategori Nilai angka Interpretasi
1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan
2 A >80 - 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja
tinggi dan sangat akuntabel
3 BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki
system manajemen kinerja yang handal
4 B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,
memiliki system yang dapat digunakan manajemen
kinerja dan perlu sedikit
5 CC >50 - 60 Cukup, (memadai) Akintabilitas kinerjanya cukup,
baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk memproduksi informasi kinerja
untuk pertanggungjawaban, perlu banyak
perbaikan tidak mendasar
6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki system untuk manajemen
kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan
perbaikan yang mendasar.
7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan, untuk penerapan manajemen kinerja,
perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang
sangat mendasar.
Page 22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 20
3.7. Annaalliissiiss ppeennyyeebbaabb kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann,, ppeenniinnggkkaattaann ddaann ppeennuurruunnaann kkiinneerrjjaa sseerrttaa
aalltteerrllaattiiff ssoolluussiinnyyaa..lliihhaatt ttaabbllee ddiibbaawwaahh ::
SSaassaarraann IInnddiikkaattoorr TTaarrggeett RReeaalliissaassii AAnnaalliissaa PPeennyyeebbaabb
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo.
Persentase
SKPD yang
memperoleh
nilai SAKIP B
ke atas
45% 45% RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii
tteerrccaappaaii kkaarreennaa aaddaa
bbeebbeerraappaa SSKKPPDD yyaanngg
mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii
RReekkoommeennddaassii aattaass hhaassiill
EEvvaalluuaassii SSeebbeelluummnnyyaa
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik thd
SPI dalam
pemenuhan
peraturan
perundang-
undangan
85% 82,93% RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh
aaddaa bbeebbeerraappaa SSKKPPDD yyaanngg
kkuurraanngg mmeemmaattuuhhii
ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--
uunnddaannggaann sseeccaarraa ooppttiimmaall
ddaann AAPPIIPP aakkaann tteerruuss
mmeellaakkuukkaann mmoonniittoorriinngg
tteerrhhaaddaapp ppeellaakkssaannaann SSPPII
mmeellaalluuii ppeenniillaaiiaann
mmaattuurriittaass SSPPIIPP
bbeerrkkeellaannjjuuttaann
Prosentase
TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
95% 93,08% RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa SSKKPPDD ddaann
ppiihhaakk kkeettiiggaa yyaanngg bbeelluumm
mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii hhaassiill
ppeennggaawwaassaann,, kkeeddeeppaann
AAPPIIPP aakkaann tteettaapp ooppttmmaall
ddaallaamm ppeennyyeelleessaaiiaannnnyyaa..
Prosentase
TLHP
Inpektorat
yang selesai
ditindaklanjuti
95% 92,08% RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa SSKKPPDD ddaann
ppiihhaakk kkeettiiggaa yyaanngg bbeelluumm
mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii hhaassiill
ppeennggaawwaassaann,, kkeeddeeppaann
AAPPIIPP aakkaann tteettaapp ooppttmmaall
ddaallaamm ppeennyyeelleessaaiiaannnnyyaa..
Page 23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 21
33..88.. AAnnaalliissaa PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann yyaanngg mmeennuunnjjaanngg kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann ppeennccaappaaiiaann
KKiinneerrjjaa sseeppeerrttii ttaabbeell ddii bbaawwaahh iinnii ::
SSaassaarraann IInnddiikkaattoorr TTaarrggeett RReeaalliissaa
ssii PPrrooggrraamm//kkeeggiiaattaann
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo.
Persentase
SKPD yang
memperoleh
nilai SAKIP B
k atas
45% 45% Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan
kegiatan :
Evaluasi Lakip
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik thd
SPI dalam
pemenuhan
peraturan
perundang-
undangan
85% 82,93% Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan
kegiatan :
Monitoring SPIP
Prosentase
TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
95% 93,09% Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan
keg Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
Prosentase
TLHP
Inspektorat
yang selesai
ditindaklanjuti
95% 99,01% 1.Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan
keg Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
Page 24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 22
B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2016 sumber dana Inspektorat Kota Probolinggo berasal dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sebesar Rp. 5.885.292.151,68 terdiri dari
Belanja Langsung Rp. 3.021.850.000,- dan Belanja tidak langsung sebesar
Rp. 2.863.442.151,68 Dari Anggaran tersebut terealisir sebesar Rp. 5.152.853.594,82
atau 87,55 %.
Page 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 23
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Inspektorat Kota
Probolinggo Tahun 2015 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban
kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan sumber daya
sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
merupakan laporan capaian kinerja sesuai rencana kerja dan Arah Kebijakan
Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun
2016 yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam
perencanaan tahun yang akan datang.
LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat
pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LKj IP ini
diharapkan akan menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga
dari nilai capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat
yang sangat berguna untuk mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kota Probolinggo.
.
Page 26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 24
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suat instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya,
Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 yang menyajikan informasi mengenai
capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan selama tahun 2014
sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan disusun berdasarkan dokumen
Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra )
Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2010 – 2014.
LAKIP tahun 2014 menyajikan semua capaian kinerja program yang
merupakan perbandingan antara rencana kerja dan realisasi pada tingkat output
dan outcome kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas
capaian kinerja terhadap rencana kerja dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi
kekurangan-kekurangan sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Selain Rencana Kerja Tahunan juga ditetapkan Penetapan Kinerja yang
merupakan komitmen Inspektorat dalam merealisasikan tanggungjawab kepada
stakeholder.yang berisikan target dan tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat
Kota Probolinggo.
Penilaian Kinerja dilakukan terhadap indikator output kegiatan yang
dituangkan dalam penetapan kinerja tahun 2014 dengan membandingkan antara
target indokator dengan realisasi. Untuk Tahun 2014 Inspektorat melaksanakan
10 Program dan 34 kegiatan dengan dukungan dana sebesar
Rp.4.326.901.257,47 terdiri dari belanja langsung sebesar 2.047.000.000,- dan
Belanja tidak langsung. Sebesar Rp. 2.279.901.257,47
Page 27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 25