KATA PENGANTAR · Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, ... Laporan Penyelenggaraan Pada Acara Pembukaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan

rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya Laporan Pelaksanaan

Kegiatan “Sosialisasi Pedoman tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”, yang telah dilaksanakan pada Kamis-Sabtu, 08-

10 Desember 2016, bertempat di Hotel Seruni III Bogor Jawa Barat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan pedoman pengelolaan data dan

informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dengan tujuan menyampaikan informasi, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan,

penjabaran dan harapan terbangunnya persamaan persepsi dalam mendapatkan

pengetahuan dan keterampilan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga paham akan peran dan

fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Saya mengucapkan terimakasih dan penyampaian apresiasi kepada Kepala Bidang

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta seluruh jajarannya yang telah

mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan

Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat terlaksana dengan

baik.

Jakarta, Desember 2016

Kepala Pusat

Data dan Informasi

Helmiati, SH, M.Si

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………........................................................................... i

DAFTAR ISI ………………….......................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN…………………........................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG …………………................................................................ 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN …………………......................................................... 4

C. MATERI KEGIATAN …………………............................................................... 5

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN …………………............................................. 6

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. TAHAP PERSIAPAN …………………................................................................ 7

2. TAHAP PELAKSANAAN …………………......................................................... 7

a. Waktu & Tempat Pelaksanaan ………………….............................................. 7

b. Pelaksanaan Kegiatan …………………............................................................ 8

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN ………………….......................................................................... 19

B. SARAN …………………...................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA …………………............................................................................ 21

LAMPIRAN …………………........................................................................................... 22

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Pada Kegiatan Sosialisasi

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

Laporan Penyelenggaraan Pada Acara Pembukaan Sosialisasi

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

Dokumentasi Kegiatan

23

24

25

26

27

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah perencanaan pembangunan institusi/lembaga/organisasi, data

merupakan salah satu elemen penting, perencanaan bisa berjalan dengan baik

apabila didukung dengan data yang valid. Oleh Karena itu penyusunan data baik

di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah harus seakurat mungkin, khususnya

database pada tingkat desa/kelurahan, harus selalu dioptimalkan.

Urgensi pembuatan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 10

tahun 2016 didasarkan pada adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa PDT No.10 tahun 2016 merupakan revisi

dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian yang dapat

dijadikan payung hukum dalam melakukan pengelolaan data dan informasi.

Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjelaskan

bahwa data merupakan sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar,

tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Informasi

adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai,

makna, dan pesan, sementara pengelolaan data dan informasi adalah proses

2

mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan

menganalisis data menjadi informasi yang siap disajikan untuk mendukung

penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seperti yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 10 Tahun 2016 dapat digunakan sebagai landasan hukum/acuan dalam

melakukan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi, tata kerja, prosedur kerja dan

sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan “Good Governance”.

Data dan Informasi yang akurat dan valid merupakan kewajiban yang harus

tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam proses

perencanaan pembangunan masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi

yang akurat dengan keadaan saat ini. Hal tersebut dapat menyebabkan proses

perencannaan pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan dengan

menggunakan data yang tidak up to date. Misalnya, perbedaan data jumlah

penduduk, jumlah penduduk miskin, perubahan kawasan, dan seterusnya. Oleh

sebab itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

harus mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dan senantiasa

diperbaharui (up to date).

Akses informasi yang disajikan dalam bentuk pelayanan publik, misalnya,

akan lebih banyak disoroti oleh masyarakat dalam era digital. Tentu saja, dengan

memanfaatkan teknologi pula, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap

pengelolaan atas teknologi informasi, sehingga didapatkan informasi data yang

3

akurat dan kredibel. Penyajian data dengan mempergunakan perangkat komputer

merupakan sebuah sistem informasi yang akan mempermudah pengguna data

dalam mengakses dan melakukan analisis. Kemampuan sumber daya manusia,

infrastruktur perangkat komputer, dan struktur organisasi, harus menjadi

pertimbangan utama dalam pengembangan sistem pengolahan dan penyajian

informasi yang akan dilakukan.

Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai

institusi merupakan salah satu kendala lain dalam proses perencanaan

pembangunan. Perlunya kesamaan pradigma seluruh unit teknis terkait dalam

pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data tentang pentingnya

data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan dan dapat

diimplementasikan secara menyeluruh, baik di pusat maupun di daerah.

Masing-masing level pemerintahan tentunya telah memiliki data

pembangunan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan

pembangunan daerah untuk jangka panjang, menengah dan pendek. Setiap

kegiatan dan prioritas yang disusun setiap tahun tentunya merupakan hasil

pemikiran dan analisis terhadap serangkaian atau sekumpulan data dan informasi

terkait. Data dan Informasi tersebut umumnya didapatkan secara langsung dari

masing-masing Kabupaten/Kota.

Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan

kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga

pelaksanaan pembangunan baik yang berhubungan dengan teknis institusinya

maupun dengan pembangunan daerah bisa terukur dan diketahui target

4

pencapaiannya. Dengan ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan

kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, maka seyogyanyalah dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga setiap unit teknis

dan unit pendukung di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi memahami tugas dan fungsinya dalam melakukan

pengelolaan data dan informasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman tentang Pengelolaan Data

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri dari

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi adalah untuk memberikan pemahaman mengenai Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016


Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan


5

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada seluruh unit teknis di

seluruh lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman mengenai

landasan hukum tentang Pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi yang nantinya digunakan oleh seluruh unit teknis

dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi yang optimal, sehingga

mempermudah dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan

penyajian data dan informasi serta mempermudah proses mengakses data dan

informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, serta sebagai instrument untuk melakukan koordinasi, integrasi,

sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dinas terkait dan

masyarakat.

C. MATERI KEGIATAN

Materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Desa,



Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 tahun 2016 tentang E-Goverment di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini secara umum dilaksanakan agar terwujudnya pemahaman

mengenai landasan hukum tentang Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016




Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang nantinya digunakan oleh

seluruh unit teknis dalam rangka melakukan pengelolaan data dan informasi.

Langkah-langkah yang diupayakan sebagai pendukung tercapainya kegiatan

tersebut, maka perlu dilaksanakan beberapa kegiatan secara khusus, antara lain:

a. Menerjemahkan Kerangka Acuan Kerja dengan Perumusan langkah-langkah

rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dalam Kegiatan

Sosialisai Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

c. Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan schedule yang telah disusun

bersama.

7

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Tahap Persiapan

a. Mempersiapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016yang sudah di sah-

kan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. Menelaah kembali Peraturam Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016.

c. Melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak/unit teknis dan unit pendukung di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi melalui pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman


8

dilakukan di (Op-Room) Operational Room lantai 1, Gedung Utama

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah


Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan


Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilaksanakan di Hotel Seruni

Jl. Raya Pirus, Kampung Baru Tegal, Cibeureum, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

selama 3 (tiga) hari, mulai hari Kamis - Sabtu tanggal 8 - 10 Desember 2016.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pembukaan dihadiri oleh Pejabat Eselon 1 (Staf Ahli Menteri Bidang

Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Pembangunan

Ekonomi Lokal), beberapa pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pejabat dan staf di

lingkungan Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dan panitia. Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO)

dalam arahannya yang disampaikan pada pembukaan menyatakan bahwa Proses

Pengelolaan Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi akan efektif dan

efisien apabila memahami bisnis proses, baik pada tingkat Kementerian maupun

pada tingkat unit eselon 1.

9

Bisnis proses disusun atas permintaan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pegawai di


Transmigrasi diharapkan mampu untuk memahami dan melaksanakan bisnis

proses dengan baik agar kinerja berjalan dengan baik.

Aplikasi yang dibuat oleh pusdatin berdasarkan peraturan yang telah

disetujui oleh seluruh eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam pembuatan aplikasi seharusnya ada

kerjasama antara unit kerja teknis dan pusdatin sehingga seluruh Direktorat

Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dapat memanfaatkan aplikasi yang dibangun.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seharusnya dapat dikelola

lebih baik dan lebih dimaksimalkan. Kemampuan SDM memahami teknologi

informasi menjadi penting dalam mengelola data yang meliputi 74.754 desa.

Perencanaan based on data selalu menjadi yang pertama dilakukan dimana data

yang digunakan harus update dan akurat. Oleh karena itu dibuat Peraturan

Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan data dan bisnis proses.

Peraturan/Perundangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data

dan informasi, semula berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi

Ketransmigrasian, dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian menjadi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah

10

seharusnya diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman yang mengatur tentang

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan penting

dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, guna mencapain sasaran-sasaran strategis

yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.

Wilayah kerja pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi berada di desa, kedudukan fungsi pembangunan

daerah tertinggal dan fungsi pengembangan daerah tertentu merupakan

penajaman lokus prioritas desa-desa yang dibangun, sedangka fungsi

pembangunan kawasan perdesaan dan fungsi ketransmigrasian merupakan

instrumen untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi yang memuat ketentuan tentang pengelolaan, prosedur

pengelolaan, prosedur pelaporan, pendanaan pengelolaan dan pembinaan serta

pengendalian pengelolaan data dan informasi dapat digunakan sebagai landasan

hukum/acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi, tata kerja,

prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan

“Good Govermance”.

11

Kepala Pusat Data dan Informasi menyampaikan paparannya mengenai


Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan payung hukum dalam

pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dimana adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Wilayah kerja pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi secara umum berada di desa, kedudukan fungsi

pembangunan daerah tertinggal, pengembangan daerah tertentu merupakan

lokus prioritas desa yang dibangun, sedangkan fungsi pembangunan kawasan

perdesaan dan fungsi ketransmigrasian merupakan instrument untuk

pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Penanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi pada tingkat

pusat merupakan Kepala Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi yang di serahkan kepada Kepala Pusat Data dan

Informasi, Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Kepala Sub Bagian Data dan Informasi,

Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal

(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Masing-masing Biro), Inspektur Jenderal

(Kepala Bagian Tata Usaha), dan Balilatfo (Kepala Bagian Tata Usaha).

12

Penanggung jawab daerah pada tingkat provinsi dikelola oleh Kepala

Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi. Penanggung jawab tingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Penanggung jawab Balai Besar Pengembangan

Latihan Masyarakat, Balai Besar Latihan Masyarakat dan Balai Latihan

Masyarakat berada dibawah struktur organisasi Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO), Sub

Bagian Data dan Informasi.

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan

pengendalian terhadap pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal

dan transmigrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing

yang dilaksanakan melalui advokasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan

serta pemantauan dan evaluasi. Maksud dan tujuan pembinaan tersebut

ditujukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi dan mengembangkan pengelolaan data dan

informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan


Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, e-government adalah

penyelenggaraan Pemerintah berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

13

E-government Kementerian adalah aplikasi informasi berbasis internet dan

perangkat digital lainnya yang dikelola oleh Pemerintah untuk keperluan

penyampaian informasi dari Pemerintah ke Masyarakat, mitra bisnis, pegawai,

badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Data dan informasi

internal dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian, sedangkan data dan informasi eksternal dipergunakan untuk

masyarakat.

Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government wajib

disediakan oleh masing-masing unit Organisasi Kementerian sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Data dan informasi tersebut dikelola

dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan Pusdatin, dan disimpan pada data

centre Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah



Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

selanjutnya dilaksanakan di Hotel Seruni Bogor pada tanggal 8 Desember – 10

Desember 2016 membahas mengenai urgensi pembuatan Peraturan Menteri

Desa, PDT dan Transmigrasi No. 10 tahun 2016 didasarkan pada adanya

perubahan nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa

PDT No.10 tahun 2016 dapat dijadikan payung hukum dalam melakukan


14

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipaparkan oleh Ibu Elly

Sarikit selaku Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi. Dalam paparannya menjelaskan bahwa Pengelolan data

merupakan suatu proses yang berkelanjutan melalui pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan dan penyajian/ pelaporan data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Jenis data pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 terdapat 9 jenis data, antara lain Data

dan Informasi (Datin) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Datin

Pembangunan Kawasan Perdesaan, Datin Daerah Tertentu, Datin Daerah

Tertinggal, Datin Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi, Datin Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Datin Sekretariat

Jenderal, Datin Inspektorat Jenderal, dan Datin Balilatfo.

Hasil penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah



membedakan jenis data berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja,

dan Bisnis Proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015 tentang Bisnis Proses

Level 0.

15

Berdasarkan unit kerja yang ada di PDTT terdapat 9 jenis data memiliki

format isian yang harus dilengkapi dengan mekanisme tata cara pengisian. Oleh

karena itu terdapat turunan dari pedoman berupa Keputusan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi yang

akan disahkan oleh Kepala BALILATFO. Setiap unit eselon 1 dan dirjen

memliki kasubbag datin yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan

datin. Untuk menunjang kegiatan tersebut membutuhkan panduan yang tepat

yang nantinya akan disahkan oleh Kepala BALILATFO. Subbagian Datin

masing-masing Direktorat Jenderal akan menjadi wali data, Sekretaris Jenderal,

Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan dan Informasi wali data terdapat pada subbagian Tata Usaha. Lebih

lanjut akan disusun organisasi pengelolaan data dan informasi yang akan

disahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan

Informasi.

Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan penting

dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi pada

Balilatfo yang berada dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna mencapai sasaran-sasaran strategis

yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.

16

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan


Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipaparkan oleh

Bapak Aditya Hendra Krisna selaku Kepala Bidang Pengembangan Sistem

Informasi dan Sumber Daya Informatika. Dalam paparannya menyampaikan

bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government dapat mengatur

publikasi data. E-government adalah penyelenggara pemerintahan berbasis

system elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk menigkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi merupakan suatu hal

yang saling mendukung dalam keberhasilan. Wali data dalam masing-masing

unit kerja 1 menjadi partner kerja dalam pengembangan sistem yang diberikan

tanggung jawab sebagai wali data. Pusat Data dan Infomasi memfasilitasi

instrumen yang dibutuhkan untuk sistem informasi UKE 1, dan aplikasi yang

sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh Ditjen teknis.

Pada tahun 2016 difokuskan pada pelaksanaan desa online yang dilakukan

pada lima region, dimana aplikasi desa online tersebut nantinya dapat

dimanfaatkan oleh PPMD. Server dan data center sudah dikelola oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang

berpusat di Kalibata dan Abdul Muis.

Aplikasi e-government harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen desain

aplikasi, struktur program, kode program, prosedur standar manual, kebutuhan

17

sumber daya informatika, hak login dan dokumentasi. Nama domain

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah

“kemendesa.go.id” atau yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan penggunaan nama sub domain

dikoordinasikan oleh Pusdatin.

Berdasarkan hasil tanya jawab dan diskusi disimpulkan bahwa Pusat Data

dan Informasi merupakan unit kerja yang menfasilitasi penyusunan pedoman

pengelolaan data dan informasi di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016


Transmigrasi yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pengelolaan data dan

informasi. Setiap unit kerja, baik di Pusat maupun Daerah seyogyanya

memahami peran dan fungsinya masing-masing.

Keberhasilan tujuan pengelolaan data dan informasi sangat tergantung

pada kerjasama antara seluruh unit teknis yang diimplementasikan melalui

penunjukkan wali data yang dapat berperan aktif secara berkelanjutan dalam


Kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan secara terus menerus agar setiap

unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi dapat memahami

peran, fungsi dan tugasnya masing-masing.

Pusat data dan informasi adalah Bank data yang bertugas melakukan

pengumpulan data dasar, sedangkan data teknis dikumpulkan oleh unit teknis

yang bersangkutan. Sejauh ini selain data dasar Pusat Data dan Informasi telah

18

melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang desa, kawasan

perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi yang dapat

diakses melalui website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi yaitu kemendesa.go.id.

Pusat data dan informasi telah membangun aplikasi yang dapat digunakan

oleh unit kerja dalam melakukan pengelolaan data dan informasi, yang terdiri

dari aplikasi E-Perdin, E-Meeting, E-Monev, E-Budgeting, Sistem Informasi

Persuratan, Sistem Informasi Pembangunan Desa, Sistem Informasi Monitoring

Desa, Kemendesa Webmail, Sistem Informasi Kepegawaian, E-Budgeting,

Pemberdayaan Desa, Portal Desa Online, JDIH, Potensi Desa, LPSE, Bumdes,

Layanan Desa, STKD, Jelajah Desa, Kawasan Transmigrasi dan SIDTT.

Peran aktif peserta yang mewakili unitnya masing-masing terhadap

pembahasan mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah




Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan antusiasme serta

keseriusan para peserta menjadikan diskusi dan pembahasan berjalan dengan

baik.

19

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Selama proses pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa,




Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diperoleh beberapa

kesimpulan, antara lain:

1. Pentingnya landasan hukum tentang proses pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai tolak ukur pencapaian

program dan kinerja serta menjadi bahan perencanaan, monitoring dan

evaluasi bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-

government adalah payung hukum yang dapatt digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam melakukan proses pengelolaan data dan informasi,

serta pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

20

3. Setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi seyogyakan mampu berperan aktif dan

memahami tugas dan fungsinya, khususnya dalam proses pengelolaan data

dan informasi.

4. Para peserta berharap akan kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan secara

kontinu dan berkelanjutan sehingga semua unit kerja dapat memahami dan

melaksanakan proses pengelolaan data dan informasi secara maksimal.

B. SARAN

1. Melakukan sosialisasi baik Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah


Pengelolaan data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

maupun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara periodik dan

berkelanjutan, baik ditingkat Pusat maupun Daerah.

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan unit teknis

dalam upaya memahami Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-

government agar proses pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan

secara maksimal.

21

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01

Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah


Dr. Ir. HM. Nurdin, MT, 2016, Sambutan dan Arahan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi pada Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang

E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

22

LAMPIRAN

23

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI NOMOR 01 TAHUN

2016 TENTANG E-GOVERNMENT DI

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN

TRANSMIGRASI

- 1 -

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi, informasi dan

komunikasi yang sangat pesat memberi peluang

pengaksesan informasi yang cepat dan akurat

dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa e-government di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman,

keserempakan tindak dan keterpaduan langkah

dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam

meningkatkan layanan publik yang efektif dan

efisien;

Ranc. 070116 0948

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Desa,


Transmigrasi tentang E-government di


Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4916);


Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Nomor 5598);



- 3 -

Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama

Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita

Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

209);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. E-government adalah penyelenggaraan

pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan eifisiensi,

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

2. E-government Kementerian adalah aplikasi

informasi yang berbasis internet dan perangkat

digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah

untuk keperluan penyampaian informasi dari

pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai,

- 4 -

badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya

secara online.

3. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat

dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi

elektronik.

4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang

terdiri dari lembaga, sumber daya manusia,

perangkat keras, perangkat lunak, sustitansi data

dan informasi yang terkait satu sama lain dalam

satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan

informasi.

5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi.

6. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol,

gambar, tanda-tanda, tulisan yang

mempresentasikan keadaan yang sebenanrnya.

7. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan

untuk menempatkan sistem komputer dan

komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem

telekomunikasi dan sistem repositori.

8. Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Ketransmigrasian adalah gabungan,

rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka

yang diolah, naskah dan dokumen yang

mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu

mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Ketransmigrasian.

9. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti

keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi,

pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasilitas&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi

- 5 -

pendukung lainnya, untuk mendukung

penyelenggaraan e-government.

10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang

di gunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan

mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-

government.

11. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang

dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan


Tertinggal, dan Transmigrasi dan publik.

12. Aplikasi Khusus adalah aplikasi e-government

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit

kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang

menjadi acuan penyelenggaraan e-government.

14. Portal Web adalah kumpulan halaman web yang

berisi informasi elektronik yang dapat diakses.

15. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem

atau dua komponen atau lebih untuk bertukar

infomasi dan untuk menggunakan informasi yang

telah dipertukarkan.

16. Nama domain adalah alamat internet

penyelenggara negara, orang, badan usaha

dan/atau masyarakat yang dapat digunakan

dalam berkomunikasi melalui internet yang

berupa kode atau susunan karakter yang bersifat

unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam

internet.

17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi

dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau

dalam jaringan.

18. Badan Usaha adalah perusahaan perorangan atau

perusahaan persekutuan, baik yang berbadan

hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas

siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam

- 6 -

sistem informasi menjadi suatu informasi turunan

atau agregat secara terintegrasi.

20. Pola terpusat adalah pengintegrasian sistem

informasi yang dilaksanakan oleh Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi dengan unit kerja eselon

I untuk mendapatkan dan memberikan data

agregat (data yang telah diolah dari data individu

yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan

internal dan eksternal.

21. Pola tersebar adalah sistem informasi yang

dilaksanakan oleh unit kerja eselon I untuk

kepentingan unit kerja eselon I yang bersangkutan

dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi

lain melalui pola terpusat yang di bangun oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi.

22. Data agregat adalah data yang telah diolah dari

data individu yang dimiliki oleh unit kerja.

23. Government Chief Information Officer selanjutnya

disingkat dengan GCIO adalah Jabatan umum

yang diberikan kepada orang di suatu instansi

penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung

jawab untuk teknologi informasi dan sistem

komputer yang mendukung tujuan e-government.

24. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi yang selanjutnya

disebut Balilatfo adalah unit kerja di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang mempunyai tugas dan fungi di

bidang perumusan, pengelolaan dan

pengembangan sistem informasi desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

25. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya

disebut Pusdatin adalah unit kerja di kementerian

- 7 -

yang mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan

penyediaan data, infrastruktur bidang desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

serta penyelenggaraan sistem informasi dan

sumber daya informatika dalam rangka

mendukung manajemen Kementerian.

26. Kementerian adalah Kementerian Desa,


Transmigrasi.

27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pembangunan

desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

masyarakat desa, percepatan pembangunan

daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi

pembangunan dan pengembangan sistem informasi

desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi, yang terdiri dari:

a. sumber daya manusia;

b. data dan informasi;

c. ifrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

d. aplikasi;

e. nama domain Kementerian;

f. portal web Kementerian; dan

g. surat elektronik (e-mail) Kementerian.

- 8 -

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur

penyelenggaraan e-government di kementerian.

Pasal 4

Peraturan menteri ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman

dalam rangka penyelenggaraan e-government dalam

lingkungan Kementerian;

b. menciptakan sinergi antar unit kerja dalam

lingkungan Kementerian;

c. mengoptimalkan penyelenggaraan e-government

dalam pelayanan publik dalam lingkungan

Kementerian; dan

d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih dengan memanfaatkan

teknologi informasi.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

(1) Sumber daya manusia yang dapat

menyelenggarakan e-government harus sesuai

dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- 9 -

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-

government berupa:

a. data dan informasi internal; dan

b. data dan informasi eksternal.

Pasal 7

(1) Data dan informasi internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipergunakan

untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian.

(2) Data dan informasi eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipergunakan

untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

(1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-

government wajib disediakan oleh masing-masing

unit organisasi Kementerian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelola dan dikumpulkan oleh unit

organisasi dan Pusdatin.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) harus disimpan pada data center

Kementerian

- 10 -

Pasal 9

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur

data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan,

kerahasiaan, dan keamanan informasi.

BAB V

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Pasal 10

Infrastruktur yang diperlukan dalam e-government

harus sesuai dengan standar manual peralatan,

interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi

yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

(1) Kementerian menyediakan fasilitas berupa pusat

jaringan informasi untuk pengelolaan e-

government.

(2) Pusat jaringan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Standar fasilitas pusat jaringan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peruntukan dan luas ruangan;

b. kondisi ruangan seperti suhu, kelembaban,

kebisingan;

c. keamanan fisik dan logik;

d. pemeliharan; dan

e. back up dan restore.

- 11 -

BAB VI

APLIKASI

Pasal 12

(1) Aplikasi e-government terdiri atas aplikasi umum

dan aplikasi khusus.

(2) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilengkapi dokumen:

a. desain aplikasi;

b. struktur program;

c. kode program;

d. prosedur standar manual;

e. kebutuhan sumber daya informatika;

f. Hak log-in; dan

g. Dokumentasi.

Pasal 13

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi standar interoperabilitas, standar

keamanan sistem informasi, dan mudah

digunakan.

Pasal 14

Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (source

code) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik

negara.

- 12 -

BAB VII

NAMA DOMAIN KEMENTERIAN

Pasal 15

(1) Nama domain resmi kementerian adalah

kemendesa.go.id atau yang di tetapkan

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Penggunaan nama sub domain dikoordinasikan

oleh Pusdatin.

BAB VIII

PORTAL WEB KEMENTERIAN

Pasal 16

(1) Nama domain portal web resmi kementerian

adalah www.kemendesa.go.id.

(2) Portal web resmi kementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusdatin.

Pasal 17

(1) Nama domain situs web unit organisasi di

kementerian yang menggunakan nama domain

portal web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) diletakkan di depan nama domain

kementerian menjadi nama sub domain.

(2) Situs web unit organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelola oleh unit organisasi masing-

masing.

- 13 -

BAB IX

SURAT ELEKTRONIK

Pasal 18

(1) Alamat surat elektronik resmi kementerian

menggunakan nama domain

mail.kemendesa.go.id.

(2) Akun surat elektronik resmi kementerian

menggunakan alamat @kemendesa.go.id.

(3) Surat elektronik kementerian diperuntukkan bagi

Aparatur Sipil Negara kementerian dengan

mengajukan permohonan secara resmi kepada

Pusdatin.

(4) Surat elektronik kementerian dikelola oleh

Pusdatin.

Pasal 19

(1) Portal web resmi kementerian dikelola oleh Balilatfo.

(2) Portal web kementerian, antara lain meliputi:

a. data dan informasi;

b. peraturan perundang-undangan;

c. berita;

d. struktur organisasi Kementerian;

e. forum diskusi publik;

f. layanan online;

g. internet;

h. intranet; dan

i. surat elektronik.

Pasal 20

(1) Portal web kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh:

- 14 -

a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

untuk berita Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Ketransmigrasian.

b. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

untuk informasi peraturan perundang-

undangan, konsultasi hukum dan FAQ.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan portal web

kementerian, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja

Sama dan Biro Hukum, Organisasi, dan Tata

Laksana bekerja sama dengan Balilatfo.

(3) Penyajian data dan informasi pada portal web

kementerian disajikan dalam bahasa Indonesia dan

bahasa Internasional.

BAB X

TATA KELOLA

Pasal 21

(1) E-government di Kementerian menggunakan pola

terpusat dan pola tersebar.

(2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam memenuhi kebutuhan kerja sama sistem

informasi antar lembaga/instansi terkait

dilaksanakan oleh Balilatfo.

(3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai

tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 22

(1) E-government yang diselenggarakan oleh unit kerja

Eselon I dikoordinasikan oleh Balilatfo.

(2) Dalam penyelenggaraan e-government sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Balilatfo mempunyai tugas:

a. sebagai Government Chief Information Officer

(GCIO) kementerian;

- 15 -

b. menetapkan master plan, standar sistem

informasi desa, pembangunan daerah tertinggal,

dan ketransmigrasian;

c. memfalitasi pusat dan daerah dalam

pembangunan dan pengembangan sistem

informasi desa, pembangunan daerah tertinggal

dan ketransmigrasian;

d. menyediakan data dan informasi untuk

keperluan internal dan eksternal sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

e. membangun, mengembangkan dan memelihara

aplikasi umum berdasarkan masukan proses

kerja;

f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi

unit eselon I di Kementerian;

g. membangun, mengembangkan dan memelihara

aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit

eselon I;

h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain

pemerintah untuk situs web resmi unit eselon I;

i. menyediakan menu unit eselon I pada situs web

Kementerian sebagai sarana pendukung

penyelenggaraan e-government; dan

j. melakukan evaluasi sistem informasi secara

berkala.

Pasal 23

(1) Kepala Balilatfo diberikan tugas dan kewenangan

sebagai GCIO.

(2) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. menyetujui atau menolak usulan anggaran dan

kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dan

unit kerja yang berkaitan dengan e-government

atau Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

- 16 -

b. mengintegrasikan seluruh sistem informasi di

lingkungan Kementerian.

(3) Satuan kerja wajib memberikan wewenang kepada

GCIO dan perangkat kerja serta personilnya untuk

mengelola seluruh sistem informasi yang ada pada

satuan kerja untuk kepentingan integrasi e-

government di Kementerian.

Pasal 24

(1) Penyelenggara e-government unit Eselon I di

Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat

Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, Biro

Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal dan

Sekretariat Inspektorat Jenderal.

(2) Sesuai kewenangannya penyelenggara e-

government sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

a. melaporkan dan mengkoordinasikan

penyelenggara e-government;

b. menyusun rencana e-government unit kerja

sesuai master plan sistem informasi desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan

ketransmigrasian;

c. menyediakan sumber daya manusia yang

kompeten;

d. menyediakan dan memutakhirkan data dan

informasi;

e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain;

f. menyediakan aplikasi khusus; dan

g. mengelola situs web.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara e-

government unit eselon I sebagaiman dimaksud

pada ayat (1) berkoordinasi dengan Balilatfo.

- 17 -

Pasal 25

Penyelenggara e-government sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan instansi

Pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha dan

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan

Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 27

(1) Evaluasi e-government di Kementerian

dilakukansecara periodik setiap 6 (enam) bulan

sekali oleh Kepala Balilatfo.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. data dan informasi;

c. infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi;

d. aplikasi;

e. portal web unit eselon I; dan

f. portal web kementerian.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Menteri.

- 18 -

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2016

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 93

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,

dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

24

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI NOMOR 10 TAHUN

2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

DATA DAN INFORMASI DESA, PDT DAN

TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi

yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu pengelolaan

data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);


Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- 2 -


Nomor 4846);


Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,


Nomor 5050);


Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,


Nomor 4828);


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

- 3 -


Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Nomor 264);


pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5658);


Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik



Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019


Nomor 259);


Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

463);


Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015

tentang Bisnis Proses Level 0 (Berita Negara Republik


16. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pengelolaan Perbatasan Negara

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 589);

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan data dan informasi adalah proses

mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan

menganalisis data menjadi informasi yang siap

disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan

manajemen dan pelayanan publik.

2. Data adalah sekumpulan fakta berupa angka,

karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan

yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.

3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,

dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,

dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang

disajikan dalam berbagai kemasan dan format

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi secara elektronik ataupun non

elektronik.

4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang

terdiri dari lembaga, sumber daya manusia,

perangkat keras, perangkat lunak, substansi data

dan informasi yang terkait satu sama lain dalam

satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan

informasi.

- 5 -

5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingan yang sesuai.

9. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai

Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa

Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan

karena masalah bencana alam, goncangan

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak

berkemampuan mengelola potensi sumber daya

sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

10. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa

Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi

belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,

- 6 -

kualitas hidup manusia serta mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

11. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa

Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,

yang memiliki potensi sumber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya

secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan

menanggulangi kemiskinan.

12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra

Sembada adalah Desa yang memiliki potensi

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta

kemampuan mengelolanya untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup

manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

13. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa

Sembada adalah Desa Maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan

ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah

pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam

upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa

melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan

oleh Bupati/Walikota.

16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya

disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

- 7 -

Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Desa.

17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang

selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah

badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja

sama antar-Desa.

18. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya

disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan

tindakan secara terencana untuk meningkatkan

kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional.

19. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang

wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang

dibandingkan dengan daerah lain dalam skala

nasional.

20. Daerah Tertentu adalah adalah daerah yang

memiliki karakteristik tertentu seperti daerah

rawan pangan, rawan bencana, perbatasan,

terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pengembangan Daerah Tertentu adalah upaya-

upaya meningkatkan mengembangkan daerah

tertentu agar keluar dari karakteristik daerah

tertentu.

22. Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu

daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau

keamanan pangan sebagian masyarakat dan

rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi

standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan

kesehatan.

23. Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara

yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas

wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal

- 8 -

Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan

Perbatasan berada di kecamatan.

24. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang

mempunyai karakteristik geologis, biologis,

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,

politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah

untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi

kemampuan mencegah, meredam, mencapai

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

25. Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi

sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya

suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun

perbedaan pandangan.

26. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal

kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu

kilomenter persegi) yang memiliki titik-titik dasar

koordinat geografis yang menghubungkan garis

pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum

internasional dan nasional.

27. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

28. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan

menetap di kawasan transmigrasi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah.

29. Transmigran adalah warga negara Republik

Indonesia yang berpindah secara sukarela ke

kawasan transmigrasi.

30. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang

selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial

yang ditetapkan sebagai pengembangan

permukiman transmigrasi yang terdiri atas

beberapa satuan kawasan pengembangan yang

salah satu diantaranya direncanakan untuk

mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru

- 9 -

sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah.

31. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya

disingkat LPT adalah lokasi potensial yang

ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi

untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah

yang sudah ada atau yang sedang berkembang

sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah.

32. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya

disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri

atas beberapa satuan permukiman yang salah satu

di antaranya merupakan permukiman yang

disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan

perkotaan baru.

33. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya

disingkat KPB adalah bagian dari kawasan

transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat

pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat

pelayanan kawasan transmigrasi.

34. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan

permukiman atau bagian dari satuan permukiman

yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan

tempat usaha transmigran.

35. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP

adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan

permukiman atau beberapa permukiman sebagai

satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga

ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

36. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut

SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu

kesatuan permukiman atau beberapa permukiman

sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-

500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga

yang merupakan hasil pembangunan baru.

37. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya

disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa

- 10 -

permukiman penduduk setempat yang dipugar

menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru

dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai

dengan lima ratus) keluarga.

38. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang

selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah

permukiman penduduk setempat dalam deliniasi

Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai

SP.

39. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang

dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami

keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja

dan usaha.

40. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis

transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah

dan/atau pemerintah daerah dengan

mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra

usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi

berkembang untuk maju.

41. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis

transmigrasi yang merupakan prakarsa

transmigran yang bersangkutan atas arahan,

layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang telah

memiliki kemampuan.

42. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan

fungsi lain di KPB.

43. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya

yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan

tempat usaha masyarakat dalam satu sistem

pengembangan berupa wilayah pengembangan

transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

44. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya

disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan

- 11 -

transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan rencana perwujudan kawasan

transmigrasi.

45. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang

selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan

transmigrasi.

46. UPTP Balai Besar/Balai Latihan Masyarakat adalah

unit teknis penunjang yang bertanggung jawab

kepada Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi,


Tertinggal, dan Transmigrasi dan mempunyai tugas

pelaksanaan pelatihan masyarakat dan salah satu

fungsinya sebagai pengumpul data dasar desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi.

47. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada

pemerintah daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi,

kabupaten, atau kota.

48. Kementerian adalah Kementerian Desa,


Transmigrasi.

49. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

50. Beberapa pengertian diambil dari output yang

datanya akan diambil dari Bisnis Proses.

51. Survey adalah metode pengumpulan data dan

informasi.

Pasal 2

Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,

dan transmigrasi dipergunakan sebagai pedoman bagi

aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam

- 12 -

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,

dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

BAB II

DATA DAN INFORMASI

DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 3

(1) Data dan informasi desa terdiri atas data dan

informasi mengenai:

a. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa; dan

b. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

(2) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa;

b. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal

Sosial Dasar Desa;

d. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal

Prasarana dan Sarana Desa;

e. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan

f. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa).

(3) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan;

b. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar

Kawasan Perdesaan;

c. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa

Bersama (BUM Desa Bersama);

- 13 -

d. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa

yang Kompeten di Kawasan Perdesaan; dan

e. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan

Perdesaan.

Pasal 4

(1) Data dan Informasi Daerah Tertinggal terdiri atas

data dan informasi mengenai:

a. Pengembangan Daerah Tertentu; dan

b. Pembangunan Daerah Tertinggal.

(2) Data dan informasi Daerah Tertinggal sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah

Perbatasan;

b. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil

dan Terluar;

c. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana;

d. Data dan Informasi-Daerah Rawan Pangan;

e. Data dan Informasi-Daerah Pasca Konflik;

f. Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan

Utama Penanganan Daerah Tertentu;

g. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan

Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu;

h. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I

Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di

Daerah Tertentu;

i. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana;

j. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan;

k. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik;

l. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang

Berdaya Saing; dan

m. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang

Berdaya Saing.

(3) Data dan Informasi Daerah Tertinggal sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal;

- 14 -

b. Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah

Tertinggal;

c. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi

Kabupaten Daerah Tertinggal;

d. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan

Daerah yang dialokasikan untuk Pembangunan

Daerah Tertinggal;

e. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I

Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang Dialokasikan

untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; dan

f. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang

Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah

Tertinggal.

Pasal 5

(1) Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas data dan

informasi mengenai:

a. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi; dan

b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

(2) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Data dan Informasi-Kawasan Transmigrasi yang

Ditetapkan;

b. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-Daerah

Pelaksanaan Transmigrasi;

c. Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan

Perkotaan Baru;

d. Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan

Kawasan Pengembangan;

e. Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan

Permukiman;

f. Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail

Prasarana dan Sarana;

g. Data dan Informasi-Rencana Pengembangan

Masyarakat;

- 15 -

h. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan;

i. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil

Konsolidasi;

j. Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni,

Layak Usaha, dan Layak Berkembang; dan

k. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang

Tertata.

(3) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap

Penyesuaian;

b. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap

Pemantapan;

c. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap

Kemandirian;

d. Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan

Pengembangan/Desa Utama;

e. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru;

f. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik;

g. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai;

h. Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan

Usaha; dan

i. Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas

Sektor Terkait.

Pasal 6

Data dan Informasi Sekretariat Jenderal terdiri atas data

dan informasi mengenai:

a. Data dan Informasi-Rencana, Program, dan

Anggaran;

b. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang

Milik Negara (BMN);

c. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

d. Data dan Informasi-Kepegawaian;

e. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan;

f. Data dan Informasi-Kelembagaan;

- 16 -

g. Data dan Informasi-Aparatur Sipil Negara yang

Profesional; dan

h. Data dan Informasi-Pelayanan Publik.

Pasal 7

Data dan Informasi Inspektorat Jenderal terdiri atas data


a. Data dan Informasi-Objek Pengawasan;

b. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan;

c. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan;

d. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan;

e. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan; dan

f. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 8

Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas data


a. Data dan Informasi-yang Tersajikan;

b. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis

Pengetahuan;

c. Data dan Informasi-Desa;

d. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan

Perdesaan;

e. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa

yang Kompeten; dan

f. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional.

Pasal 9

(1) Format isian Data dan Informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Ketentuan mengenai format isian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan

- 17 -

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi.

BAB III

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,


Pasal 10

Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi, meliputi:

a) Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan

penyajian serta pelaporan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

c) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

(1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian


transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan


transmigrasi berupa perangkat lunak dan perangkat

keras.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1)

tersebut di atas dapat dilakukan dengan

menggunakan instrumen survey.

(3) Penyajian data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual

dan/atau menggunakan teknologi

informasi/memanfaatkan jaringan informasi yang

tersedia yang disediakan oleh Kementerian, Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 18 -

Pasal 12

(1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan

8 dilakukan oleh Pusat dan Daerah.


Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk

tingkat Pusat adalah Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi (BALILATFO) yang dalam pelaksanaan

sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan

Informasi.

(3) Unit Teknis dalam hal ini Eselon 1 di lingkungan


dan Transmigrasi melaksanakan pengelolaan data

dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan

teknis secara detail di bidang masing-masing.

(4) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi

pada masing-masing unit eselon 1 di lingkungan


dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian

Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat

Direktorat Jenderal.

(5) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi

pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan dan Informasi di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata

Usaha pada masing-masing Biro, Inspektur, dan

Pusat serta masing-masing Subbag Evaluasi dan

Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan

Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat

Balilatfo.


Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk

tingkat daerah, dilaksanakan oleh;

- 19 -

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau

transmigrasi di tingkat Provinsi;

b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau

transmigrasi di tingkat Kabupaten/Kota;

c. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan

Masyarakat, Kepala Balai Besar Latihan

Masyarakat dan Kepala Balai Latihan Masyarakat

yang berada di bawah struktur organisasi Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO).

BAB IV PROSEDUR

PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI

Pasal 13

(1) Prosedur pengelolaan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan

dengan ketentuan sistem pengelolaan data dan

informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dilaksanakan secara berjenjang

sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-

masing SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi,

dan Pemerintah Pusat;

(2) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara

berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD di

tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani

bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat

meliputi:

a. pengelolaan data dan informasi dalam lingkup

kewenangannya;

- 20 -

b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana; dan

c. operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem

informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

(3) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan

pola terpusat dan tersebar. Pola terpusat

dilaksanakan oleh Balilatfo dalam memenuhi

kebutuhan kerja sama sistem informasi antar

lembaga/instansi terkait. Pola tersebar

dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME

PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

(1) Prosedur pelaporan data dan informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara

periodik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di

tingkat Kabupaten/Kota, disampaikan kepada

Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala

SKPD Provinsi;

b. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di

tingkat Provinsi dan data dan informasi yang

diterima dari SKPD Kabupaten/Kota, disampaikan

kepada Gubernur dengan tembusan Menteri

melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dan

tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat

Data dan Informasi;

c. Data dan Informasi yang disusun oleh Unit Teknis

Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa,


Transmigrasi, melalui Sub Bagian Data dan

- 21 -

Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat

Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri

dengan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui

Pusat Data dan Informasi; dan

d. Penyampaian data dan informasi dilaksanakan

setiap 1 (satu) tahun, paling lambat bulan Januari

tahun berikutnya.

BAB VI PENDANAAN

PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI

Pasal 15

(1) Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggungjawab

terhadap pendanaan pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(2) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola

oleh Kementerian bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola

oleh Daerah dapat bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan

pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan


- 22 -

transmigrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan

masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. meningkatkan mutu pengelolaan data dan

informasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi; dan

b. mengembangkan pengelolaan data dan informasi

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka

ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Ketransmigrasian, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 875



dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

- 24 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI DESA, DAERAH


FORMAT ISIAN

I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa

A. Data dan Informasi-Status

Perkembangan Desa

: Data dan Informasi-PPMD 01

B. Data dan Informasi-Perencanaan

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa


C. Data dan Informasi-Standar Pelayanan

Minimal Sosial Dasar Desa


D. Data dan Informasi-Standar Pelayanan

Minimal Prasarana dan Sarana Desa


E. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa


F. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik

Desa (BUM Desa)


II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

A. Data dan Informasi-Perencanaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan

: Data dan Informasi-PKP 01

B. Data dan Informasi-Prasarana dan

Sarana Dasar Kawasan Perdesaan


C. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik

Desa Bersama (BUM Desa Bersama)


D. Data dan Informasi-Sumber Daya

Masyarakat Desa yang Kompeten di

Kawasan Perdesaan


E. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan

Kawasan Perdesaan


- 25 -

III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu

A. Data dan Informasi-Profil dan Program

Daerah Perbatasan

: Data dan Informasi-PDTu 01

B. Data dan Informasi-Profil dan Program

Pulau Kecil dan Terluar


C. Data dan Informasi-Daerah Rawan

Bencana


D. Data dan Informasi- Daerah Rawan

Pangan


E. Data dan Informasi-Daerah Rawan

Konflik


F Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan

Kegiatan Utama Penanganan Daerah

Tertentu


G. Data dan Informasi-Program Lintas

Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di

Daerah Tertentu


H. Data dan Informasi-Program Unit Kerja

Eselon I Lingkup Kementerian Desa

PDTT yang Dialokasikan di Daerah

Tertentu


I. Data dan Informasi-Daerah Tangguh

Bencana


J. Data dan Informasi-Daerah Tangguh

Pangan


K. Data dan Informasi-Daerah Tangguh

Konflik


L. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan

yang Berdaya Saing


M. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan

Terluar yang Berdaya Saing


IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal

A. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah

Tertinggal

: Data dan Informasi-PDT 01

B. Data dan Informasi-Profil Kabupaten

Daerah Tertinggal


C. Data dan Informasi-Rancangan Program

Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal


D. Data dan Informasi-Program Lintas

Sektor dan Daerah yang Dialokasikan

Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal


E. Data dan Informasi-Program Unit Kerja

Eselon I Lingkup Kementerian Desa

PDTT yang Dialokasikan Untuk

Pembangunan Daerah Tertinggal


- 26 -

F. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah

Maju yang Sebelumnya Merupakan

Kabupaten Daerah Tertinggal


V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Tranmigrasi

A. Data dan Informasi- Kawasan

Transmigrasi yang Ditetapkan

: Data dan Informasi-PKP2Trans 01

B. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-

Daerah Pelaksanaan Transmigrasi


C. Data dan Informasi-Rencana Detail

Kawasan Perkotaan Baru


D. Data dan Informasi-Rencana Rinci

Satuan Kawasan Pengembangan


E. Data dan Informasi-Rencana Teknis

Satuan Permukiman


F. Data dan Informasi-Rencana Teknis

Detail Prasarana dan Sarana


G. Data dan Informasi-Rencana

Pengembangan Masyarakat


H. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan

Lahan


I. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil : Data dan Informasi-PKP2Trans 09

J. Data dan Informasi-Permukiman Layak

Huni, Layak Usaha, dan Layak

Berkembang


K. Data dan Informasi-Persebaran

Penduduk yang Tertata


VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Data dan Informasi-Satuan Permukiman

Tahap Penyesuaian

: Data dan Informasi-PKTrans 01

B. Data dan Informasi-Satuan Permukiman

Tahap Pemantapan


C. Data dan Informasi-Satuan Permukiman

Tahap Kemandirian


D. Data dan Informasi-Pusat Satuan

Kawasan Pengembangan/Desa Utama


E. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan

Baru


F. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik : Data dan Informasi-PKTrans 06

G. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai : Data dan Informasi-PKTrans 07

- 27 -

H. Data dan Informasi-Kemitraan dengan

Badan Usaha


I. Data dan Informasi-Koordinasi dengan

Lintas Sektor Terkait


VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal

A. Data dan Informasi-Rencana, Program,

dan Anggaran

: Data dan Informasi-Setjen 01

B. Data dan Informasi-Laporan Keuangan

dan Barang Milik Negara (BMN)


C. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan


D. Data dan Informasi-Kepegawaian : Data dan Informasi-Setjen 04

E. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan : Data dan Informasi-Setjen 05

F. Data dan Informasi-Kelembagaan : Data dan Informasi-Setjen 06

VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal

A. Data dan Informasi-Objek Pengawasan : Data dan Informasi-Itjen 01

B. Data dan Informasi-Prioritas Objek

Pengawasan

: Data dan Informasi-Itjen 02

C. Data dan Informasi-Laporan Hasil

Pengawasan


D. Data dan Informasi-Atensi Hasil

Pengawasan


E. Data dan Informasi-Tindak Lanjut

Pengawasan


F. Data dan Informasi-Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)


IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, dan Informasi

A. Data dan Informasi-Yang Tersajikan : Data dan Informasi-Balilatfo 01

B. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan

Berbasis Pengetahuan

: Data dan Informasi-Balilatfo 02

C. Data dan Informasi-Desa : Data dan Informasi-Balilatfo 03

- 28 -

D. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan

Perdesaan


E. Data dan Informasi-Sumber Daya

Masyarakat Desa yang Kompeten


F. Data dan Informasi-Pegawai yang

Profesional


MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR



dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

25

LAMPIRAN 3

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN DAN INFORMASI

(BALILATFO)

SA

MB

UT

AN

KE

PA

LA

BA

LIL

AT

FO

Bis

mill

ahir

roh

man

irro

him

.

Ass

alamu’

alai

kum

Wr

Wb

Sal

am s

ejah

tera

un

tuk

kita

sem

ua.

Sel

amat

pag

i.

Puj

i sy

ukur

kita

pan

jatk

an k

epad

a T

uhan

Yan

g M

aha

Esa

, ka

rena

ata

s

berk

ah d

an k

arun

ia-N

ya,

kita

dap

at b

erku

mpu

l be

rsam

a ke

mba

li da

lam

aca

ra

pem

buka

an k

egia

tan

fin

alis

asi p

enyu

suna

n P

erat

uran

Men

teri

Des

a, P

DT

dan

Tra

nsm

igra

si

tent

ang

P

edom

an

Pen

gelo

laan

D

ata

dan

Info

rmas

i D

esa,

Dae

rah

Ter

tingg

al d

an T

rans

mig

rasi

.

Bap

ak Ib

u y

ang

kam

i Ho

rmat

i,

Per

lu

kam

i sa

mpa

ikan

ke

mba

li ba

hwa

peru

baha

n no

men

klat

ur

di

seju

mla

h ke

men

teria

n K

abin

et

Ker

ja

saat

in

i m

emba

wa

dam

pak

pada

bebe

rapa

per

ubah

an.

Mul

ai d

ari

angg

aran

, rit

me

kerja

hin

gga

pada

beb

erap

a

peru

baha

n ya

ng

pe

rlu

di

laku

kan

da

lam

pera

tura

n-p

erat

uran

ya

ng

dike

luar

kan

oleh

kem

ente

rian.

Per

atur

an/P

erun

dang

an

yang

be

rkai

tan

den

gan

keg

iata

n pe

ngel

olaa

n

data

dan

inf

orm

asi,

sem

ula

be

rupa

P

erat

uran

M

ente

ri T

enag

a K

erja

dan

Tra

nsm

igra

si N

omor

9 T

ahun

201

2 te

ntan

g P

edom

an P

enge

lola

an D

ata

dan

Info

rmas

i K

etra

nsm

igra

sian

, de

ngan

ad

anya

pe

ruba

han

nom

enkl

atur

Kem

ente

rian

men

jadi

K

emen

teria

n D

esa,

P

DT

da

n T

rans

mig

rasi

su

dah

seha

rusn

ya

di

ubah

men

jadi

Per

atur

an

M

ente

ri

Des

a,

PD

T

dan

Tra

nsm

igra

si

seb

agai

p

edom

an

yan

g

men

gatu

r te

ntan

g P

enge

lola

an D

ata

dan

Info

rmas

i Des

a, D

aera

h T

ertin

ggal

dan

Tra

nsm

igra

si.

Had

irin

yan

g B

erb

ahag

ia,

Tek

nolo

gi i

nfor

mas

i da

n si

stem

inf

orm

asi

mem

puny

ai p

eran

an p

entin

g

dala

m s

etia

p el

emen

keh

idup

an,

term

asuk

pen

gelo

laan

dat

a da

n in

form

asi

Des

a,

Dae

rah

Ter

tingg

al

dan

Tra

nsm

igra

si,

guna

men

capa

i sas

aran

-sas

aran

stra

tegi

s ya

ng

tela

h te

rtua

ng

dala

m

Ren

stra

K

emen

teria

n D

esa,

P

DT

da

n

Tra

nsm

igra

si d

an m

ewu

judk

an

cita

-cita

N

awac

ita

ke-3

ya

itu

mem

bang

un

Indo

nesi

a da

ri pi

nggi

ran

deng

an m

empe

rkua

t da

erah

– d

aera

h da

n de

sa –

desa

dal

am k

eran

gka

nega

ra k

esat

uan.

Sec

ara

umum

, w

ilaya

h ke

rja p

emba

ngun

an K

emen

teria

n de

sa, P

DT

dan

Tra

nsm

igra

si

bera

da

di

desa

, ke

dudu

kan

fung

si

pem

bang

unan

da

erah

tert

ingg

al d

an f

ungs

i pe

ngem

bang

an d

aera

h te

rten

tu

mer

upak

an

pena

jam

an

loku

s pr

iorit

as

desa

-des

a ya

ng

diba

ngun

, se

dang

kan

fung

si

pem

bang

unan

kaw

asan

per

desa

an d

an f

ungs

i ke

tran

smig

rasi

an m

erup

akan

ins

trum

en u

ntuk

pem

bang

unan

de

sa

dan

kaw

asan

pe

rdes

aan

. D

isin

ilah

pera

n te

knol

ogi

info

rmas

i da

n si

stem

inf

orm

asi

yang

die

mba

n ol

eh P

usda

tin g

una

mer

ekat

kan

dan

men

ajam

kan

fung

si –

fun

gsi

ters

ebut

mel

alui

pen

yiap

an d

an p

enye

diaa

n

data

da

n in

form

asi

dibi

dang

de

sa,

pem

bang

unan

da

erah

te

rtin

ggal

da

n

tran

smig

rasi

.

Had

irin

yan

g b

erb

ahag

ia,

Ped

oman

Pen

gelo

laan

Dat

a da

n In

form

asi

Des

a, D

aera

h T

ertin

ggal

dan

Tra

nsm

igra

si

yang

m

emua

t ke

tent

uan

tent

ang

peng

elol

aan,

pr

osed

ur

peng

elol

aan,

pr

osed

ur

pela

pora

n,

pend

anaa

n pe

ngel

olaa

n da

n pe

mbi

naan

sert

a pe

ngen

dalia

n pe

ngel

olaa

n da

ta d

an i

nfor

mas

i da

pat

digu

naka

n se

baga

i

land

asan

huk

um /

acu

an d

alam

mel

akuk

an p

enge

lola

an d

ata

dan

info

rmas

i

Des

a, D

aera

h T

ertin

ggal

Dan

Tra

nsm

igra

si,

sesu

ai d

enga

n tu

gas

dan

fung

si,

tata

ker

ja,

pros

edur

ker

ja d

an s

iste

m k

erja

mas

ing

-mas

ing

unit

kerja

unt

uk

mew

ujud

kan

“Goo

d Go

verm

ance

”.

Akh

ir ka

ta,

peng

harg

aan

dan

ucap

an t

erim

a ka

sih

disa

mpa

ikan

kep

ada

sem

ua

piha

k ya

ng

tela

h ha

dir

dan

mem

bant

u da

lam

pe

laks

anaa

n ke

giat

an

final

isas

i pe

nyus

unan

Per

atur

an M

ente

ri D

esa,

PD

T d

an T

rans

mig

rasi

ten

tang

Ped

oman

Pen

gelo

laan

D

ata

dan

Info

rmas

i D

esa,

D

aera

h T

ertin

ggal

da

n

Tra

nsm

igra

si.

Den

gan

men

guca

pkan

“B

ismill

ahirr

ohm

anirr

ohim

” sa

ya

nyat

akan

kegi

atan

fin

alis

asi

peny

usun

an

pedo

man

pe

ngel

olaa

n da

ta

dan

info

rmas

i

Des

a, D

aera

h T

ertin

ggal

dan

Tra

nsm

igra

si, s

ecar

a re

smi d

ibuk

a.

Was

sala

mu’a

laiku

m W

r W

b.

Bog

or,

A

pril

2016

Kep

ala

Bad

an

Pen

eliti

an d

an P

enge

mba

ngan

, P

endi

dika

n da

n P

elat

ihan

dan

Info

rmas

i

Dr.

Ir. M

.Nu

rdin

, MT

N

IP.

1964

0510

199

010

1 00

3

26

LAMPIRAN 4

LAPORAN PENYELENGGARAAN PADA

ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN DATIN DESA, DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI Ruang Oproom. Gd Utama Lt 1 Kementerian Desa PDTT , Kamis, Tanggal 8

Desember 2016

Yth. - Kepala Badan Penelitian,Pengembangan,Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi,

Bapak Dr. Ir. H. M. Nurdin, MT

Yth. - Para pejabat Eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi

Yth. - Para peserta kegiatan finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016.

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi

Marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga masih diberikan kesehatan dan

dapat menghadiri acara Pembukaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas keringanan langkah dan kehadiran

bapak/ibu sekalian dalam acara pagi ini.

Bapak Kepala Balilatfo, yang kami hormati

Ijinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai

berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi ini merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan

informasi mengenai:

a. Permendesapdtt Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government;

b. Permendesapdtt Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Tujuan kegiatan sosialisasi tersebut diatas adalah:

a. Agar semua unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi mengetahui, mengenal dan memahami tugas,

fungsi dan peran dalam proses pembangunan / pengembangan sistem

informasi dan proses pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal

dan transmigrasi;

b. Terciptanya sinergitas dalam pembangunan/pengembangan sistem informasi

dan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Kegiatan Sosialisasi ini di laksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai hari kamis, 8

Desember s/d Sabtu 10 Desember 2016, yang meliputi :

a. Acara pembukaan, dengan undangan para Pejabat eselon I dan eselon II di


Transmigrasi dilaksanakan pagi ini;

b. Acara selanjutnya dengan undangan para Pejabat eselon IV sebagai pejabat

yang berperan secara teknis dilaksanakan di hotel Seruni, puncak, Bogor akan

dilaksanakan mulai malam hari nanti.

4. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah:

a. “Prosedur Penyusunan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.” Yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum,

Organisasi dan Tata laksana;

b. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government dan

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”. Yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

5. Pada kesempatan ini kami laporkan, bahwa undangan yang telah hadir pada acara

pembukaan ini adalah;

a. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT;

b. Inspektur Jenderal Kemendesa PDTT;

c. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa,

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktur Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi.

d. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri

Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal.

e. Para Pejabat Eselon II dari Setjen, Itjen, Balilatfo dan Ditjen Teknis di

Lingkungan Kementerian Desa PDTT.

f. Narasumber (Bapak Ir. Harry Heriawan Saleh, M.Sc, Bapak Ir. Oon Kurniaputra,

dan Bapak Drs. Mirwanto Manuwiyoto, MM)

6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah

di distribusikan kepada para Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan

Nota Dinas nomor 960/Balilatfo.1/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 hal

Penyampaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hadirin yang berbahagia

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir pada

acara pembukaan ini dan mengirim perwakilannya untuk berpartisipasi aktif pada

kegiatan ini, Kami berharap semoga upaya dan kerja keras kita bersama mendapat

ridho dari Allah SWT dan membawa manfaat yang sebesar besarnya bagi Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi.

Selanjutnya Kepada Bapak Kepala Badan, kami mohon, berkenan untuk memberikan

arahan, sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan

Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sekian dan terimakasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Panitia Penyelenggara

27

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

KATA PENGANTAR · Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, ... Laporan Penyelenggaraan Pada Acara Pembukaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah

Documents