Rencana Strategis (RENSTRA BKBPM) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 guna memaparkan gambaran akan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung lingkup kebijakan (urusan wajib) Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan) selama lima tahun kedepan (2013-2018), setelah mereviuw kembali capaian kinerja pada RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya (2009-2013), yang akan dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Renstra BKBPM ini merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) Kota Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014. Target capaian kinerjanya pada Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahap Kedua (2009-2013) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menjadikan bahan evaluasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahap yang Ketiga (2013-2018). Dokumen Perencanaan ini tentu masih terdapat kekurangan, yang disebabkan beberapa indikator kinerja (Program, Kegiatan dan Sasaran), yang perlu disesuaikan dengan pedoman Permendagri No. 54 Tahun 2010. Masukan dan saran guna perbaikan RENSTRA BKBPM 2013-2018 ini sangat kami
128
Embed
KATA PENGANTAR - PPID KOTA BANDUNGppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Restra...periode 2013-2018. (Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap yang Ketiga). Selanjutnya sebagaimana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Rencana Strategis (RENSTRA BKBPM)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018iv
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN PADA BKBPM
77
4.1. Visi dan Misi BKBPM 774.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BKBPM Kota Bandung79
4.3. Strategi Kebijakan BKBPM KotaBandung
85
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
88
5.1. Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja, Kelompok Sasaran danPendanaan Indikatif pada BKBPM KotaBandung
88
BAB VI INDIKATOR KINERJA BKBPM KOTABANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD
92
6.1. Indikator Kinerja BKBPM KotaBandung berdasarkan Tujuan danSasaran RPJMD Kota Bandung 2013-2018
92
BAB VII PENUTUP 95
LAMPIRANTabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada BKBPM Kota
Bandung Tahun 2009-2013Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada
BKBPM Kota Bandung Tahun 2009-2013Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BKBPM Kota BandungTabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BKBPMKota Bandung
Tabel 6.1. Indikator Kinerja BKBPM Kota Bandung yang mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung 2013-2018Realisasi Anggaran BKBPM Tahun 2013IKU (Indikator Kinerja Utama) Sesuai TUPOKSI SKPDIKU (Indikator Kinerja Utama) Sesuai Rencana StrategisDaerah Kota Bandung/RPJMD
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
1
BAB IP E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber dayayang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yangnyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapanganberusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.1
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu prosespenyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagaiunsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatandan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangkameningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkunganwilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.2
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksuddisusun dalam jangka waktu tertentu adalah meliputi : RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang PerubahanPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun2009-2013, yang pada akhir tahun 2013, merupakan akhir darievaluasi pencapaian visi, misi dan program Walikota Bandungperiode termaksud. (Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahap Kedua).
Dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka untuk
1Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, BAB IKetentuan Umum Pasal 1 Angka 7.2Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 8.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
2
kesinambungan pelaksanaan Pembangunan Daerah sertaberkelanjutan, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkanPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)periode 2013-2018. (Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahap yang Ketiga).
Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 84Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan DaerahKabupaten/Kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD danpenyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasipenyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rencana Strategis BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat) Kota Bandung yang disingkat denganRenstra BKBPM adalah merupakan dokumen perencanaan yangada pada BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan PemberdayaanMasyarakat) Kota Bandung untuk periode 5 (lima) tahun yakniTahun 2013-2018.
Renstra BKBPM antara lain memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuaitugas dan fungsi BKBPM serta berpedoman kepada RPJM DaerahKota Bandung dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra BKBPMdalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagaipedoman untuk bahan perencanaan yang lebih terarah sesuaitugas pokok dan fungsi BKBPM sebagai lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusanwajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sertaPemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai Visi dan MisiKepala Daerah.
Renstra BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat) Kota Bandung memuat gambarankeadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yangdiformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategiyang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan(2013-2018).
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
3
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2013-2018 padadasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankanamanat yang ditetapkan, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sertauntuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaranpembangunan daerah Kota Bandung serta dalam rangkamenyesuaikan terhadap Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJM Daerah) Kota Bandung Tahun 2013-2018, yangtelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :03 Tahun 2014.
BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan PemberdayaanMasyarakat) Kota Bandung telah ditetapkan dengan PeraturanDaerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi LembagaTeknis Daerah. BKBPM Kota Bandung juga telah mempunyaiTugas Pokok Fungsi serta Uraian Tugas berdasarkan PeraturanWalikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013 tentangTugas Pokok,Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa DanPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Bidang Penanggulangan Kemiskinan merupakan strukturorganisasi didalam BKBPM yang baru terbentuk pada tanggal 1April 2013, oleh sebab itu belum terdapat data capaian kinerjaselama tahun 2009-2013, sebagai kelengkapan penyusunanRENSTRA. Namun dalam implementasinya BKBPM senantiasaberkoordinasi dengan BAPPEDA selaku Ketua TKPK Kota Bandungdalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.Bidang Penanggulangan Kemiskinan sebagai bagian dalampelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan akan disusunrencana capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang(2013-2018).
Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pokoksesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, maka disusunlahRenstra Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
4
sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Proses penyusunan Renstra BKBPM disusun dengantahapan antara lain, persiapan penyusunan Renstra, penyusunanrancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPDdan penetapan Renstra.Persiapan sebagaimana dimaksud dalammeliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentangpembentukan tim penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenaiRenstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RenstraSKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaanpembangunan daerah.
Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 huruf a Permendagri Nomor 54 Tahun2010, untuk kabupaten/kota mencakup:
1. Pengolahan data dan informasi;2. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota;3. Review renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD
provinsi;4. Penelaahan rtrw kabupaten/kota;5. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan
hidup strategis (klhs) sesuai dengan tugas dan fungsiSKPD kabupaten/kota;
6. Perumusan isu-isu strategis;7. Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota;8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
kabupaten/kota;9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
kabupaten/kota;10. Mempelajari surat edaran bupati/walikota perihal
penyusunan rancangan renstra SKPD kabupaten/kotabeserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMDKabupaten/Kota yang memuat indikator keluaranprogram dan pagu per-SKPD kabupaten/kota;
11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengahSKPD kabupaten/kota, guna mencapai target kinerjaprogram prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjaditugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
5
12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5(lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
13. Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yangmengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDkabupaten/kota; dan
14. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.Pada tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yangberpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Permendagritermaksud.Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuanuntuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerahsesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalamRPJMD. Pada tahap Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikankepala BKBPM kepada kepala Bappeda untuk memperolehpengesahan Kepala Daerah. Rancangan akhir Renstra SKPDdiverifikasi akhir oleh Bappeda.
Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud harus dapatmenjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program, dan kegiatan BKBPM dengan RPJMD, dan keterpaduandengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya. SelanjutnyaBappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPDyang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepadaKepala Daerah guna memperoleh pengesahan dan ditetapkandengan keputusan Kepala Daerah.
Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahanRenstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadipedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusunrancangan Renja SKPD.3Pengesahan rancangan akhir RenstraSKPD dengan keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu)bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMDditetapkan.4Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling
3 Pasal 97 Ayat 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 20104Pasal 97 Ayat 7 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
6
lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh KepalaDaerah.5
Bagan alir Proses penyusunan Renstra SKPD dapat secararinci pada gambar berikut:
Gambar 1Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota6
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137 ayat (1)disebutkan bahwa SKPD menyusun Renja-SKPD. RancanganRenja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awalRKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dankegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulanprogram serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.7 Rencanakerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPDadalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerahuntuk periode 1 (satu) tahun.8
Rancangan Renja-BKBPM memuat kebijakan, program, dankegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung olehpemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
5Pasal 97 Ayat 8 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.6Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota juga dapat dilihatpada Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.7 Pasal 139 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.8Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 8.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
7
partisipasi masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKBPM.Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedangberjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dankelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, sertamenunjukkan prakiraan maju.9
Tahapan perumusan rancangan renja SKPD mencakup:10
a. Persiapan penyusunan rancangan renja SKPDkabupaten/kota;
b. Pengolahan data dan informasi;c. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota;d. Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan
renstra SKPD kabupaten/kota;e. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD kabupaten/kota;f. Penelaahan rancangan awal rkpd kabupaten/kota;g. Perumusan tujuan dan sasaran;h. Penelaahan usulan masyarakat; dani. Perumusan kegiatan prioritas.
Selanjutnya Rancangan Renja SKPD kabupaten/kotadibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.11Rancangan RenjaSKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan KeputusanBupati/Keputusan Walikota dan Penetapan KeputusanBupati/Keputusan Walikota paling lambat 2 (dua) minggu setelahRKPD kabupaten/kota ditetapkan.12Pada akhirnya dapatdisimpulkan bahwa seluruh tahapan dan proses penyusunanRenstra BKBPM materinya harus berkesinambungan dan sinergisdengan Renja BKBPM serta RPJMD Kota Bandung sesuai denganTupoksi BKBPM, sebagaimana dapat terlihat pada gambar BaganAlur proses penyusunan Renstra sebelumnya.
Rencana Strategis (Renstra) BKBPM Tahun 2013-2018harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD sertaberpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu,
9Lihat Pasal 140 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.10 Pasal 142 Ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 201011 Pasal 144 Ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 201012Pasal 154 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
8
RKPDsebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu danberpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.
1.2. Landasan Hukum
Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikanacuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaranSKPD serta penyusunan Renstra BKBPM antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuanperaturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada BKBPM, dapatdirinci sebagai berikut:
A. Aturan Umum terkait Penyusunan RENSTRA BKBPM :1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
9
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIBandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPenyusunan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tetangTatacara Pengendalia dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah DaerahKepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010–2014;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
10
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentangMasterplan Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia 2011-2025;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentangPembangunan yang Berkeadilan;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenasdan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK.07/2010tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJMNasional 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun2009 Tentang Sistem Perencanaan PembangunanDaerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun2010 tentang PerubahanPeraturan Daerah ProvinsiJawaBarat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi JawaBarat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah ProvinsiJawaBarat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 10 Desember 2013 (Lembar DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BandungNomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah KotamadyaDaerah Tingkat II Bandung;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
11
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandungsebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sertaMusyawarah Perencanaan Pembangunan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
33. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sertaPedoman dan Tata Cara Musyawarah PerencanaanPembangunan.
B. Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok FungsiBadan Kesatuan Bangsa dan PemberdayaanMasyarakat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant On Economic, Social
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
12
and Cultural Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Convenant On Civil and PoliticRight (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil danPolitik);
4. Undang-Undang Pemilu UU No. 42 Tahun 2008 tentangPemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang PemilihanUmum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang PenangananKonflik Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2011 tentangPedoman Pemantauan, Pelaporan Dan EvaluasiPerkembangan Politik Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, BadanNarkotika Provinsi, dan Badan NarkotikaKabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentangKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun2010 Tentang Badan Intelijen Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
13
15. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentangPenanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
16. Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang PedomanPenyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor11 Tahun 2006tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana diubahdengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011;
18. Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang KewaspadaanDini Masyarakat di Daerah;
19. Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentangPembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama diProvinsi, Kota dan Kabupaten;
21. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri DalamNegeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah dalam PemeliharaanKerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragama, dan Pendirian RumahIbadat;
22. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang PenataanLembaga Kemasyarakatan;
23. Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KaderPemberdayaan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat DanDesa/Kelurahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007tentang Pedoman Umum Pembentukan KomisiPenanggulangan AIDS dan PemberdayaanMasyarakatdalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
14
26. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang PedomanFasilitasi Organisasi Kemasyarakatan BidangKebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalamPelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009tentang Pedoman Pembentukan Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi danKabupaten/Kota;
28. Permendagri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman KerjaSama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerahdengan Organisasi Kemasyarakatan dan LembagaNirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri;
29. Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang PedomanFasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
30. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentangPemberdayaan Masyarakat Melalui PengelolaanTeknologi Tepat Guna;
31. Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang PedomanPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DalamMembantu Meningkatkan dan Mewujudkan TertibAdministrasi Kependudukan;
32. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang PedomanPenyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa danKelurahan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa danKelurahan;
34. Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang PedomanPembentukan Kelompok Kerja Operasional PembinaanPos Pelayanan Terpadu;
35. Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi danKabupaten/Kota;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
15
36. Permendagri Nomor : 19 Tahun 2011 Tentang PedomanPengintegrasian Layanan Dasar di POS PELAYANANTERPADU (POSYANDU);
37. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang PedomanPenerbitan Rekomendasi Penelitian;
38. Permendagri Nomor 33 tahun 2012 Tentang PedomanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di lingkunganKementerian Dalam Negeri;
39. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang PedomanPendidikan Wawasan Kebangsaan;
40. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang FasilitasiPencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000tentang Gerakan Pemberdayaan dan KesejahteraanKeluarga;
42. Kep. Bersama Menkeu, Mendagri, Menkop & UKM sertaGubernur BI No. 351.1/KMK.010/2009 ; No.900-639AThn.2009 ; No. 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 ; No.11/43A/Kep.GBI/2009. tentang Strategi PengembanganLembaga Keu.Mikro;
43. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan MenteriKebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009;Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman PelestarianKebudayaan;
44. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung danMendagri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentangPeringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggotadan/Atau Anggota Pengurus Jemaat AhmadiyahIndonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
45. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013tentang Lembaga Kemasyarakaratan Kelurahan;
46. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
16
Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukandan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
47. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 289 Tahun 2012tentang Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) KotaBandung;
48. Peraturan Walikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan TataKerja Badan Kesatuan Bangsa Dan PemberdayaanMasyarakat Kota Bandung;
49. Keputusan Walikota Bandung Nomor188.32/Kep.040.Bappeda/2010 tentang Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. MaksudPenyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dimaksudkanuntuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategipembangunan Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung sehingga dapatsecara konsekuen dan konsisten menyelenggarakankegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi dankewenangan BKBPM yang mengacu pada RPJMD KotaBandung 2013-2018.
1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsadan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandungantara lain:
1. Menjadi bahan pedoman bagi BKBPM dalammenyusun Rencana Kerja Tahunan (Program danKegiatan pada setiap Tahun selama 2013-2018).
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personildalam melaksanakan tugasnya untuk menentukanprioritas-prioritas di bidang Bina Ideologi danWawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Masyarakat danPenanggulangan Kemiskinan, sehingga tujuan
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
17
program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkandalam kurun waktu 2013 – 2018 dapat tercapai;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan sertapelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secarainternal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunanselama lima tahun kedepan (2013 sampai 2018);
5. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunanLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikotatahunan (2013 sampai 2018) dan akhir masa jabatanterutama dalam pelaksanaan tugas urusanpemerintahan yang dilaksanakan oleh BKBPM.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika naskah Renstra Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung 2013-2018 disusun,sebagaiberikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini Mengemukakan secara ringkas pengertianRenstra BKBPM, fungsi Renstra BKBPM dalampenyelenggaraan pembangunan daerah, prosespenyusunan Renstra BKBPM, keterkaitan RenstraBKBPM dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembagadan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan RenjaBKBPM.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini berisi memuat informasi tentang peran (tugasdan fungsi) BKBPM dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa sajasumber daya yang dimiliki BKBPM dalampenyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakancapaian-capaian penting yang telah dihasilkan melaluipelaksanaan Renstra BKBPM periode sebelumnya,
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
18
mengemukakan capaian program prioritas BKBPM yangtelah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periodesebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utamayang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melaluiRenstra BKBPM ini.
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat identifikasi permasalahan-permasalahanpelayanan pada BKBPM beserta faktor-faktor yangmempengaruhinya, Tugas pokok dan fungsi BKBPM yangterkait dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Faktor Penghambatdan faktor pendorong dari pelayanan BKBPM yang dapatmempengaruhi pencapaian visi misi Kepala Daerah inilayang dijadikan sebagai bahan isu strategis. Bab ini jugamembahas telaahan renstra terkait dengan faktorpenghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhipermasalahan pelayanan pada BKBPM, ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembagayang terkait, Renstra Provinsi Jawa Barat (dengan SKPDterkait) dan Renstra Kota, kemudian ditinjau dariimplikasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah danKajian Lingkungan Hidup Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN
Bab ini Pada bagian ini dikemukakan Visi dan MisiBKBPM, Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahBKBPM,serta strategi dan kebijakan BKBPM.
BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini berisikan uraian mengenai rencana programkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran danpendanaan indikatif yang berkaitan dengan BadanKesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat KotaBandung.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
19
Bab ini berisi uraian mengenai indikator kinerja BKBPMyang mengacu secara langsung menunjukan kinerjayang akan dicapai oleh BKBPM dalam 5 (lima) tahunmendatang sebagai komitmen untuk mendukungpencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab terakhir ini memuat pedoman transisi dan kaidahpelaksanaan dokumen RPJMD Tahun 2013-2018.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
20
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Pokok Fungsi Dan Struktur Organisasi
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan KesatuanBangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandungberdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BadanKesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandungadalah sebagai berikut:A. KEPALA BADAN1. Tugas Pokok :
Memimpin, mengatur, merumuskan, membina,mengendalikan, mengkoordinasikan danmempertanggungjawabkan kebijakan teknis lingkup binaideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengankewenangannya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Badan mempunyai fungsi :a. Merumuskan kebijakan di bidang bina ideologi dan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanananumum bidang kesekretariatan, bina ideologi dan wawasankebangsaan, penanggulangan kemiskinan danpemberdayaan masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesekretariatan,bina ideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuaidengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatanBadan.
3. Uraian Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
21
a. Menyusun rencana program Badan berdasarkan kebijakanumum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakankepada bawahan sesuai program yang telah ditetapkanagar pekerjaan berjalan lancar;
c. Membina bawahan di lingkungan Badan dengan caramemberikan reward and punishment untuk meningkatkanproduktivitas kerja;
d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengancara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanaprogram, sasaran ketentuan perundangan agar diperolehhasil yang maksimal;
e. Merumuskan kebijakan daerah bidang bina ideologi danwawasan kebangsaan, bidang penanggulangan kemiskinandan bidang pemberdayaan masyarakat;
f. Memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikanpelaksanaan kebijakan bina ideologi dan wawasankebangsaan, penanggulangan kemiskinan danpemberdayaan masyarakat;
g. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaanpenataan organisasi, kelembagaan dan peningkatankapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
h. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaanproduk hukum lingkup bina ideologi dan wawasankebangsaan, penanggulangan kemiskinan danpemberdayaan masyarakat;
i. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaanbina ideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
j. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
k. Menyusun Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang binaideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahanpertanggungjawaban kepada atasan ; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai denganperintah atasan.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
22
B. SEKRETARIS1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin,membina, mengarahkan, mengkoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan danpelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umumdan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dananggaran, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasiantugas-tugas Bidang.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Sekretaris mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
23
f. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaanpendokumentasian peraturan perundang-undangan,pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubunganmasyarakat;
g. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan danpenetapan Rencana Strategis, Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ), Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD) dan InformasiPenyelenggaraan Daerah (IPPD) Badan;
h. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;i. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan
kebijakan kesekretariatan;j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahanpertanggungjawaban kepada atasan;
k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokokdan fungsinya;
C. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkupkeuangan dan program.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyaifungsi :a. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana
keuangan dan program kegiatan Badan;b. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja
Badan;c. Pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis
operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidangbina ideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusanpemerintahan, program dan kebijakan di bidang binaideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
24
e. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunanlaporan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Badan;
f. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunanpelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakandi bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan,penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaanmasyarakat;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkupkegiatan Sub Bagian Keuangan dan Program;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyaiuraian tugas sebagai berikut :a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang program
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;b. Melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan
sistem informasi bidang bina ideologi dan wawasankebangsaan, penanggulangan kemiskinan danpemberdayaan masyarakat;
c. Melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan danpengkoordinasian penyusunan program dan rencanakegiatan Badan;
d. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian danpenyusunan rencana strategis Badan;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dankonsultasi pelaksanaan penyusunan program;
f. Melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan penyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) danInformasi Penyelenggaraan Daerah (IPPD) Badan;
g. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunanrancangan peraturan perundang-undangan di bidang binaideologi dan wawasan kebangsaan, penanggulangankemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
h. Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangananggaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
i. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan dibidang administrasi program;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
25
j. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan Badan;
l. Melaksanakan fasilitasi, pengkordinasian dan penyusunanlaporan pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan danurusan pemerintah di bidang bina ideologi dan wawasankebangsaan, penanggulangan kemiskinan danpemberdayaan masyarakat;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan aturan sesuaitugas dan fungsinya.
D. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkupadministrasi umum dan kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyaifungsi :a. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi
umum dan kepegawaian;b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan
naskah dinas, penataan kearsipan Badan, penyelenggaraankerumahtanggaan Badan dan pengelolaan perlengkapan;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputikegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian,penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin,pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkupadministrasi umum dan kepegawaian.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyaiuraian tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum
dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;b. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
26
c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahanpembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkunganBadan;
d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian danpengiriman surat-surat, naskah Badan dan pengelolaandokumentasi serta kearsipan;
e. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tatanaskah badan;
f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapatBadan;
g. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan,ketertiban dan kebersihan kantor;
h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungankantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;
i. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhansarana dan prasarana perlengkapan Badan;
j. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,inventarisasi dan pencatatan perlengkapan;
k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan danpendokumentasian peraturan perundang-undangan;
l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanandan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
m. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasidan mutasi pegawai;
n. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasikepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala,pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes,hukuman disiplin dan pemberian penghargaan sertapeningkatan kesejahteraan pegawai;
o. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikutipendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsionalserta ujian dinas;
p. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaiandan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
q. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasipensiun dan cuti pegawai;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
27
r. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasiDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan DaftarUrut Kepangkatan (DUK);
s. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidangadministrasi umum dan kepegawaian;
t. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas ; dan
v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuaitugas pokok dan fungsinya.
E. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN1. Tugas Pokok :
Melaksanakan Sebagian tugas Kepala Badan Lingkup Ideologidan Wawasan Kebangsaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaanmempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana dan program Lingkup Kewaspadaan
dan ketahanan nasional serta pembinaan politik danpemilu;
b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkupkewaspadaan dan ketahanan nasional serta pembinaanpolitik dan pemilu;
c. Pelaksanaan lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasionalserta pembinaan politik dan pemilu
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasionalserta pembinaan politik dan pemilu.
3. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaanmempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana dan program di bidang Ideologi dan
wawasan kebangsaan sebagai pedoman pelaksanaantugas;
b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan rencana program yang telah ditetapkan agarprogram dapat di laksanakan secara efektif dan efisien;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
28
c. Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang kewaspadaandan ketahanan nasional serta pembinaan politik danpemilu;
d. Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkupkewaspadaan dan ketahanan nasional serta pembinaanpolitik dan pemilu;
e. Mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring danevaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang ideologidan wawasan kebangsaan;
f. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusankebijakan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan ;
g. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
h. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan ; dan
i. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
F. KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DAN KETAHANANNASIONAL
1. Tugas Pokok :Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Ideologi danKebangsaan lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Nasionalmempunyai fungsi :a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup
kewaspadaan dan ketahanan nasional;b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis
lingkup kewaspadaan dan ketahanan nasional;c. Pelaksanaan kewaspadaan nasional, toleransi beragama,
pemantauan, pencegahan dan penanganan konflikhorisontal, fasilitasi komunitas Intelijen daerah (KOMINDA)dan peningkatan nilai luhur budaya bangsa ; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kewaspadaandan ketahanan nasional.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
29
3. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Nasionalmempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di
bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional sebagaipedoman pelaksanaan tugas ;
b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan rencana program yang telah ditetapkan agarprogram dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien ;
c. Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakankewaspadaan dan ketahanan nasional;
d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasilpemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewaspadaan danketahanan nasional ;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dankonsultasi pelaksanaan kewaspadaan dan ketahanannasional ;
f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangankewaspadaan dan ketahanan nasional
g. Melaksanakan kegiatan kewaspadaan nasional , toleransiberagama, pemantauan , pencegahan dan penanganankonflik horisontal,fasilitasi komunitas Intelijen Daerah(KOMINDA ) dan peningkatan nilai luhur budaya bangsa ;
h. Membuat telaahan staff sebagai bahan kajian kebijakanumum di bidang kewaspadaan dan ketahanan Nasionaloleh pimpinan;
i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
j. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program sub Bidang Kewaspadaan danKetahanan Nasional sebagai bahan pertanggung jawabankepada atasan;
k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
30
G. KEPALA SUB BIDANG SUB BIDANG PEMBINAAN POLITIKDAN PEMILU
1. Tugas Pokok :Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Ideologi danwawasan Kebangsaan lingkup Pembinaan Politik dan Pemilu.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bidang Pembinaan Politik dan PEMILU:a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup
Pembinaan Politik dan Pemilu;b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis
lingkup Pembinaan Politik dan Pemilu;c. Pelaksanaan lingkup Politik dan Pemilu yang ,meliputi
pembinaan kelembagaan politik, penyusunan databaseorganisasi masyarakat dan partai politik, fasilitasipenyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaanPolitik dan Pemilu.
3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Politik dan PEMILUmempunyai uraian tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di
bidang Pembinaan Politik dan Pemilu sebagai pedomanpelaksanaan tugas ;
b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan rencana program yang telah ditetapkan agarprogram dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien ;
c. Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakanPembinaan Politik dan Pemilu;
d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasilpemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Politikdan Pemilu;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan kordinasi dankonsultasi pelaksanaan Pembinaan Politik dan Pemilu;
f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembanganPembinaan Politik dan Pemilu;
g. Melaksanakan pembinaan kelembagaan polotik,penyusunan database organisasi masyarakat dan partaipolitik, fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada ;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
31
h. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakanumum di bidang Pembinaan Politik dan Pemilu olehpimpinan
i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program sub Bagian Pembinaan Politik danPemilu sebagai bahan pertanggungjawaban kepadaatasan;dan
k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasdan fungsinya.
H. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas kepala Badan LingkupPemberdayaan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyaifungsi:
a. Penyusunan rencana dan program lingkup kemitraan danpartisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya danekonomi masyarakat ;
b. Penyusunan petunjuk teknis operasional kemitraan danpartisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya danekonomi masyarakat;
c. Pelaksanaan lingkup kemitraan dan partisipasi, sertapemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan lingkup kemitraan dan partisipasi, sertapemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat uraian tugassebagai berikut:a. Menyusun rencana dan program di bidang Pemberdayaan
Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
denga rencana program yang talah ditetapkan agarprogram dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
32
c. Mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup kemitraan danpartisipasi, serta pemberdayaan sosial, budaya danekonomi masyarakat;
d. Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanlingkupkemitraan dan pertisipasi, serta pemberdayaansosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
e. Mengkaji bahan bahan kebijakan pembinaan, monitoringdan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan BidangPemberdayaan Masyarakat;
f. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusankebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
h. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahanpertanggungjawaban kepada atasan; dan
i. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
I. SUB BIDANG KEMITRAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PemberdayaanMasyarakat lingkup Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi Masyarakatmempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup kemitraandan partisipasi masyarakat;
b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknislingkup kemitraan dan partisipasi masyarakat;
c. Pelaksanaan lingkup partisipasi masyarakat danpembinaan serta pengolahan data dasar profilkelurahan;dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kemitraandan partisipasi masyarakat.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
33
3. Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi Masyarakatmempunyai uraian tugas sebagai berikut:a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja
bidang kemitraan dan partisipasi masyarakat sebagaipedoman tugas;
b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan rencana program yang telah di tetapkan agarprogram dapat di laksanakan secara efektif dan efisien;
c. Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakankemitraan dan partisipasi masyarakat;
d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasilpemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan danpartisipasi masyarakat;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dankonsultasi pelaksanaan kmitraandan prtisipasimasyarakat;
f. Menganalisa dan untuk bahan kajian kemitraan danpartisipasi masyarakat;
g. Melaksanakan partisipasi masyarakat dan pembinaan sertafasilitasi manajemen pembangunan partisipatif sertapengolahan data dasar profil kelurahan;
h. Membuat telaahan staf sebagi bahan kajan kebijaka umumdi bidang kajian kemitraan dan partisipasi masyarakat olehpimpinan;
i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Sub Bidang Kajian Kemitraan danpartisipasi masyarakat sebagai bahan pertanggungjawabankepada atasan; dan
k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
J. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, BUDAYA DANEKONOMI MASYARAKAT.
1. Tugas Pokok :Melaksanakan sebagian tugas pokok kepala BidangPemberdayaan Masyarakat lingkup Pemberdayaan Sosial,Budaya dan Ekonomi Masyarakat.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
34
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya danEkonomi Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkuppemberdayaan sosial , Budaya dan ekonomi masyrakat;
b. Penyusunan bahan perncanaan dan petunjuk teknislingkup pembedayaan sosial ,Budaya dan Ekonomimasyarakat;
c. Pelaksanaan pelatihan dasar usaha ekonomimasyarakat,inventarisasi usaha ekonomi masyarakat ;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaa lingkup pemberdayaansosial,Budaya dan ekonomi masyarakat.
3. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya danEkonomi Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagaiberikut:a. Menyusun rencana teknis operasi dan program keja di sub
bidang pemberdayaan sosial, Budaya dan ekonomimasyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan rencana program yang telah di tetapkan agarprogram dapat di laksanakan secara efektif dan efisien;
c. Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakanPemberdayaan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat;
d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasilpemantauan dan evaluasi pelaksanaan PemberdayaanSosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dankonsultasi pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Budaya danEkonomi Masyarakat;
f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembanganPemberdayaan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat;
g. Melaksanakan pelatihan dasar usaha ekonomi masyarakat,inventarisasi usaha ekonomi masyarakat;
h. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakanumum di bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya danEkonomi Masyarakat oleh pimpinan;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
35
i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Sub Bidang Pemberdayaan Sosial,Budaya dan Ekonomi Masyarakat sebagai bahanpertanggungjawaban kepada atasan; dan
k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
K. BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas kepala Badan lingkuppenanggulangan kemiskinan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program lingkup penanganankemiskinan dan bina infrastruktur lingkungan;
b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkuppenanganan kemiskinan dan bina infrastrukturlingkungan;
c. Pelaksanaan lingkup penanganan kemiskinan dan binainfrastruktur lingkungan; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan lingkup penanganan lingkungan dan binainfrastruktur lingkungan.
3. Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai uraiantugas sebagai berikut:a. Menyusun rencana dan program di bidang penanggulangan
kemiskinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agarprogram dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. Mengkaji bahan kebijakan teknis penanganan kemiskinandan bina infrastruktur lingkungan;
d. Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
36
penanganan kemiskinan dan bina infrastrukturlingkungan;
e. Mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring danevaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidangpenanggulangan kemiskinan;
f. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusankebijakan bidang penanggulangan kemiskinan;
g. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat;
h. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi danpelporan pelaksanaan tugas sebagai bahanpertanggungjawaban kepada atasan; dan
i. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
L. SUB BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN.1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PenanggulanganKemiskinan lingkup penanganan kemiskinan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyaifungsi :
a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkuppenanganan kemiskinan;
b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknislingkup penanganan kemiskinan;
c. Pelaksanaan lingkup penanganan kemiskinan meliputikoordinasi dan fasilitasi peningkatan jangkauan asuransikesehatan dan sistem perlindungan sosial bagi masyarakatmiskin;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penanganankemiskinan.
3. Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyaiuraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang Penanganan Kemiskinan sebagai pedomanpelaksanaan tugas;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
37
b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan rencana program yang telah ditetapkan agarprogram dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien;
c. Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakanPenanganan Kemiskinan;
d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasilpemantauan dan evaluasi pelaksanaan PenanganananKemiskinan;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dankonsultasi pelaksanaan Penanganan Kemiskinan;
f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembanganPenanganan Kemiskinan;
g. Melaksanakan penanganan kemiskinan meliputi koordinasidan fasilitasi peningkatan jangkauan asuransi kesehatandan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
h. Membuat teaahan staf sebagi bahan kajian kebijakanumum di bidang Penanganan Kemiskinan oleh pimpinan;
i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Sub Bidang Penanganan Kemiskinansebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
M. SUB BIDANG BINA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN1. Tugas Pokok :
Melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugasKepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan lingkup BinaInfrastruktur Lingkungan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyaifungsi :
a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup BinaInfrastruktur Lingkungan;
b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknislingkup Bina Infrastruktur Lingkungan;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
38
c. Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas lingkungan daninfrastruktur lingkungan serta pemenuhan akses fisik bagimasyarakat miskin; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penetapandan Pembukuan.
3. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkunganmempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang Bina Infrastruktur Lingkungan sebagai pedomanpelaksanaan tugas;
b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuaidengan rencana program yang telah ditetapkan agarprogram dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien;
c. Memeriksa data sebagai bahan penyususnan kebijakanBina Infrastruktur Lingkungan;
d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasilpemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bina InfrastrukturLingkungan;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordianasi dankonsultasi pelaksanaan Bina Infrastruktur Lingkungan;
f. Menganalisa data untuk bahan kajian Bina InfrastrukturLingkungan;
g. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan danInfrastruktur Lingkungan serta pemenuhan akses fisik bagimasyarakat miskin;
h. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakanumum di bidang Bina Infrastruktur Lingkungan olehpimpinan;
i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
j. Melaksnakan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Sub Bidang Bina InfrastrukturLingkungan sebagi bahan pertanggungjawaban kepadaatasan; dan
k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
39
N. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung berdasarkan PeraturanDaerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013, terdiri dari :
1. Kepala Badan2. Sekretaris Badan yang membawahkan:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
3. Kepala Bidang :a. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang
membawahkan: Sub Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Ketahanan Sosial;dan Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu;
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang membawahkan: Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat;
dan Sub Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya dan
Ekonomi Masyarakat;c. Bidang Penanggulangan Kemiskinan yang
membawahkan: Sub Bidang Sub Bidang Penanganan Kemiskinan;dan Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dapat dilihat padagambar 2, dibawah:
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
41
2.2. SUMBER DAYA SKPD
Selanjutnya terkait dengan keadaan sumber daya manusiaaparatur yang terdapat pada BKBPM Kota Bandung Kondisi BulanPer 31 Desember 2013, adalah sebagai berikut:
Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan
No Uraian EsselonII
EsselonIII
EsselonIV Staff Jumlah
1 Kepala BKBPM 1 - - - 12 Sekretariat 1 2 20 23
Bidang-Bidang3 BIWASBANG - 1 2 17 204 Pemberdayan
Masyarakat (PM) - 1 2 7 10
5 PenanggulanganKemiskinan (PK) - 1 2 14 17
JUMLAH 1 4 8 58 71
Keadaan Pegawai pada BKBPM berdasarkan GolonganPangkat (Per 31 Desember 2013) :
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
42
Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengantingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan padakondisi tingkat pendidikan karyawan BKBPM Kota Bandung yangpaling banyak adalah pendidikan SLTA sebanyak 42 orang(29,82%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawanBKBPM Kota Bandung ini merupakan modal dasar yang pentingdalam peningkatan kinerja BKBPM Kota Bandung secara umum.
Jumlah karyawan BKBPM Kota Bandung yang menamatkanpendidikan S-3 tercatat ada 1 orang, S2 tercatat sebanyak 5orang dan paling banyak kedua yaitu S1 sebanyak 18 orang yangsecara prosentase, jumlah tersebut mencapai 12,78 % dari seluruhkaryawan BKBPM Kota Bandung, hal ini tentu menjadi modaldasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsiBKBPM Kota Bandung. Namun dengan terbitnya PP Nomor 46Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja PNS, yang terpentingadalah faktor Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang akan dicapaipada akhir tahun oleh setiap PNS yang ada di BKBPM KotaBandung, akan sangat menentukan keberhasilan organisasiBKBPM dalam mendukung Visi serta Misi Kota Bandungberdasarkan kewenangannya.
2.3. KINERJA PELAYANAN BKBPM
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bandung (BKBPM), pada Renstra periode sebelumnya (2009-2013) telah melaksanakan urusan wajib bidang pemerintahanyakni Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri danPemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, PerlindunganMasyarakat*)13,sehingga lembaga teknis yang semula bernamaBKPPM (Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan danPemberdayaan Masyarakat), berubah nama menjadi BKBPM per 1April 2013, dan terdapat struktur baru BIDANG
13Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang PerubahanKedua Atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukandan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, BIDANG PERLINDUNGANMASYARAKAT Per 1 April 2013 sudah DIPINDAHKAN ke SATPOL PP KotaBandung.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
43
PENANGGULANGAN KEMISKINAN sebagaimana telah diuraikandiatas tugas pokok fungsi dan uraian tugasnya.
Adapun capaian kinerja BKBPM berdasarkansasaran/target Renstra sebelumnya (2009-2013) menurut StandarPelayanan Minimal14 dan atau indikator kinerja pelayanan padaBKBPM, maupun indikator lain seperti dari MDG’s atau indikatoryang telah diratifikasi oleh pemerintah, dapat dilihat pada tabel2.1. tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KesatuanBangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Th. 2009-2013 (Halaman 44 & lihat pada halaman lampiran tersendiri).
Tabel 2.1. tersebut menggambarkan ada atau tidaknyakesenjangan/gap pelayanan, bidang mana saja targetnya dapatdicapai, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilanpelayanan tersebut, dan dapat dianalisis apabila terdapat bidang,program atau kegiatan yang terdapat kesenjangan/gap pelayananyang belum tercapai/belum berhasil serta faktor-faktor apa yangmenghambatnya.
Setelah melihat Tabel 2.1. maka dapat disampaikan kinerjapelayanan pada BKBPM Kota Bandung selama periode Renstrasebelumya (2009-2013), maka dapat digambarkan potensi danpermasalahan pelayanan BKBPM ditinjau dari kinerja pelayanansebelumnya, adalah sebagai berikut:
a. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapatkegiatan yang masih terbatas dalam pelaksanaannyadisebabkan hanya dilakukan satu (1) kali dalam satu tahunanggaran, misalnya Sosialisasi Toleransi Beragama, NilaiLuhur Budaya Bangsa, Peningkatan Rasa Solidaritas diKalangan Masyarakat, Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan, Penyuluhan KepadaMasyarakat, dan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik.Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa pelaksanaankegiatan yang berulang-ulang pada tahun anggaran yangsama tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangandaerah yang berdasarkan basis kinerja SKPD.
14SPM ini hanya untuk Urusan Wajib dan melihat dari Kementrian/Lembagabaru ada 16 Kementrian yang memiliki SPM. (diolah dari berbagai sumber).
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
45
b. Masih perlunya ditingkatkan kerjasama dengan berbagaistakeholder guna melaksanakan tugas fungsi Bidang BinaIdeologi dan Wawasan Kebangsaan antara lain denganFKUB, FKDM, FPOA, BNK, KOMINDA, Aparat Keamanan(TNI, POLRI), Kejaksaan, KPUD, LSM, ORMAS, Partai Politikdan pihak-pihak berkompeten dalam menunjang tugasfungsi BKBPM;
c. Target Kinerja pada Sasaran Jangka Menengah periode2009-2013, masih bersifat kualitatif, indikator kinerjanyamasih belum dapat diukur secara kuantitatif yang dapatmenunjukkan dan menggambarkan capaian kinerja BidangBina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Hal inidisebabkan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengantarget kinerja kualitatif antara lain, peningkatan rasatoleransi beragama, peningkatan rasa cinta tanah airmelalui bina ideologi dan wawasan kebangsaan,menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat,Pembauran Antar Etnis, Pelestarian nilai-nilai luhur budayabangsa guna memperkuat ketahanan nasional danketahanan sosial, pencegahan konflik di masyarakat melaluiDeteksi Dini, pembinaan Ormas,LSM dan Parpol, sertaPengkajian Masalah Aktual.
d. Bidang Perlindungan Masyarakat, (dengan adanya amanatperaturan yang lebih tinggi), maka sejak tanggal 1 April2013, beralih tugas fungsi dan kewenangannya padaSATPOL PP Kota Bandung, dan terbentuk BidangBaruberdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 04Tahun 2013 yakni BIDANG PENANGGULANGANKEMISKINAN. sehingga evaluasi bidang PerlindunganMasyarakat, pada RENSTRA BKBPM disampaikan secaragaris besar dan pokok materi saja;
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat beberapakendala untuk kegiatan pemasyarakatan Teknologi TepatGuna, disebabkan masih belum terbentuknya Posyantekdan Wartekdes/Kel.Pelaksanaan Pameran Teknologi TepatGuna Tingkat Kota Bandung sebagai upaya menumbuhkaninovasi dan kreatifitas Usaha Kecil belum dapat
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
46
dilaksanakan disebabkan belum siapnya sarana danprasarana serta data base Posyantek dan Wartekdes/Kel.Perlu diusahakan pada tahun-tahun mendatangpelaksanaan Pameran Teknologi Tepat Guna melaluikerjasama dengan berbagai pihak swasta dan InstitutTehnologi Bandung (ITB) sebagai perguruan tinggi teknikuntuk memberdayakan masyarakat.
f. Selanjutnya pada Koordinasi dan Fasilitasi PembangunanMasyarakat Kelurahan, masih terdapat beberapa keluarankegiatan yang lebih dari 1 (satu) antara lain :e.1. Lomba Kinerja Pemerintahan Kelurahan;e.2. TNI Manunggal Membangun Kelurahan;e.3. Bakti Siliwangi-Manunggal Satata Sariksa;e.4. Bulan Bakti Gotong Royong Membangun Masyarakat;
g. Masih belum berhasilnya lembaga masyarakat diKelurahanuntuk berpartisipasi dalam perlombaan di tingkat Provinsidan Nasional, antara lain Lomba Kinerja Kelurahan, LombaPKK, Lomba UP2K, dan Lomba Posyandu. Dalam tahun2009-2013 tercatat baru Kelurahan Sekeloa KecamatanCoblong yang berhasil Juara Lomba Kelurahan TingkatProvinsi Tahun 2010 sehingga mendapat Penghargaan dariPresiden RI.
h. Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antarapemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahandan stakeholder lain dalam rangka PemberdayaanMasyarakat.Hal ini disebabkan lahirnya Peraturan yangrelatif masih baru yakni Perda Kota Bandung Nomor 02Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,yang masih perlu ditindaklanjuti dengan PeraturanWalikota agar implikasi pelaksanaan penguatan lembagamasyarakat diberbagai sektor dapat dilakukan denganlebih sinergis dan lebih baik;
i. Keberadaan Usaha Ekonomi Mikro skala Kelurahan (UP2K,UED-SP, MUBR, UBK, PPUD), masih belum optimalkeberadaan dan kapasitasnya, sehingga masih perluditingkatkan pembinaan dan penguatan kapasitas bagipengelolanya agar lebih inovatif dan lebih berdaya dalamrangka menumbuhkan usaha ekonomi produktif. Hal ini
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
47
dapat dilakukan melalui kemitraan dengan BUMN, BUMDdan swasta, untuk membentuk Lembaga Mikro KeuanganTingkat Kelurahan;
j. Terlaksananya Kegiatan Penilaian BKM Award,Pengembangan Lingkungan Pemukiman BerbasisKomunitas (PLPBK), Gelar Karya PNPM dan koordinasiPNPM, P2KB dan TKPP dengan Intansi Terkait serta Keg.Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini masih perluditingkatkan akses kerjasama dan koordinasi dengan SKPDterkait agar pelaksanaannya pada tahun-tahun mendatanglebih optimal.
k. Masih belum optimalnya kinerja Pokja Profil DataKelurahan sehingga Penyusunan Data Profil Kelurahanmasih relatif pada Kelurahan yang akan diperlombakansaja, sehingga Pemanfaatan dan Pengelolaan Data ProfilKelurahan masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkanterbatasnya anggaran dan tenaga terlatih bidang ProfilKelurahan serta belum tersedianya Kader PemberdayaanMasyarakat pada setiap Kelurahan yang dapat memberikanmotivasi untuk pemberdayaan masyarakat.
l. Masih belum optimalnya Sistem Informasi Posyandu diPokjanal Posyandu baik di tingkat Kota, Kecamatanmaupun Kelurahan, hal ini dikarenakan terbatasnya SDMyang menguasai ketrampilan Sistem Informasi Posyandu;
m. Pelaporan Data Swadaya Murni Masyarakat masih perluditingkatkan, termasuk evaluasi dalam hal pemeliharaansarana atau prasarana yang sudah dibangun melaluipemberdayaan masyarakat belum dapat dilaporkan secaraoptimal. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010terdapat indikator pengukuran Data Swadaya MurniMasyarakat yakni Prosentase Biaya Pemeliharaan terhadapsarana yang telah dibangun. Hal ini masih perludisosialisasikan kembali kepada Camat dan Lurah sebagaimitra kerja BKBPM dalam rangka tugas fungsiPemberdayaan Masyarakat.
n. Perlunya regenerasi dalam kegiatan pembinaan generasimuda khusus MARCHING BAND Gema Wibawa Mukti,sebab sebagian besar pelatih dan anggota sudah menyebar
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
48
di berbagai SKPD sehingga pada event-event tertentukesulitan dalam koordinasi disebabkan kesibukan danaktivitas masing-masing SKPD.Pembinaan pada tahunmendatang lebih intensif dan diupayakan terus untukdapat mengikuti event-event tingkat Nasional maupunRegional.
Selanjutnya disampaikan interpretasi perbandingan yangmenggambarkan pada tahun mana rasio antara realisasi dananggaran pada BKBPM dapat dikatakan baik atau kurang baik,faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerjapengelolaan pendanaan pelayanan pada BKBPM, progrespelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilihat potensidan permasalahan pendanaan/pembiayaan pada BKBPM tertuangpada Tabel 2.2. tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan padaHalaman 49 dan Tabel Lampiran tersendiri).
Setelah melihat Tabel 2.2. maka dapat disampaikan potensidan permasalahan terkait dengan Pembiayaan/Pendanaan padaBKBPM Kota Bandung selama periode Renstra sebelumya (2009-2013) adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan atau pendanaan pada BKBPM Kota Bandungselama 2009-2013, telah mengalami peningkatan daritahun ke tahun berikutnya. Kendala yang sering dialamipada BKBPM adalah terbatasnya SDM dalam pengelolaankeuangan dan administrasi keuangan sehingga dalamevaluasi kinerja pertanggungjawaban keuangan masihterdapat hal-hal yang perlu diperbaiki;
b. Ketrampilan Tenaga SDM dalam administrasi keuanganpada Bidang-Bidang masih belum cukup memadai dengantugas fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan sehinggapelaporan realisasi kegiatan dari aspek Keuangan dankegiatan masih perlu ditingkatkan kembali;
c. Terbatasnya SDM yang sudah menguasai prosesPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga sedikitmengganggu proses pelaksanaan kegiatan yang harussegera dilaksanakan, dan memerlukan proses pengadaanbarang/jasa;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
50
d. Perlu diantisipasi untuk peningkatan ketrampilan dandiadakan pelatihan SDM dibidang Perbendaharaan,Proses Pengadaan Barang dan Jasa, SPJ, AdministrasiPengelolaan Keuangan Daerah, SIMDA Barang, danSIMDA Keuangan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan padaBadan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bandung
Kota Bandung yang sudah berusia 203 Tahun pada tanggal26 September 2013, dalam perkembangan politik mengalamiperubahan yang signifikan yang ditandai dengan berakhirnyaPemilihan Kepala Daerah (Walikota Bandung Periode 2013-2018)dan telah selesai pada tanggal 23 Juni 2013. Terjadi pergeseranpilihan masyarakat yang hampir menyerupai kondisi di PropinsiDKI Jakarta, yakni terpilihnya Pasangan Ridwan Kamil dan OdedDahnial yang diusung oleh sedikit Fraksi yang ada di DPRD KotaBandung. Hal ini menjadikan babak baru perjalanan PemerintahKota Bandung yang akan dipimpin oleh Walikota berlatarbelakangpendidikan Arsitektur alumni ITB (Institut Teknologi Bandung),dan tantangan untuk membangun Kota yang agar lebih nyaman,tertib dan indah sehingga terwujud makna BERMARTABAT.
Kota Bandung telah melaksanakan pembangunan jangkapanjang (PJP) selama 20 tahun, dan pada saat Tahun 2013-2018adalah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap ke III,merupakan tonggak langkah awal saat Pemimpin baru terpilih,untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan. PeraturanDaerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025,menjadi landasan hukum dalam melaksanakan PembangunanJangka Menengah Daerah selama lima tahunan.
Misi BKBPM dalam melaksanakan tupoksi urusan KesatuanBangsa, dan Politik Dalam Negeri di Kota Bandung terutamaadalah Menumbuh-kembangkan budaya politik demokratis yangsantun, sehingga tercipta kesadaran politik di kalanganmasyarakat dan kesadaran bersama untuk membangun Kota
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
51
Bandung. Pemilu Walikota yang telah dilalui pada 23 Juni 2013lalu menunjukkan kedewasaan cara pikir warga masyarakat sertapelaku politik dalam mengikuti proses pembelajaran demokrasitelah berjalan dengan baik dalam implementasi Hak dankewajiban sebagai warga negara. Kalaupun terjadi gugatanterhadap Hasil Pemilu Walikota, namun semuanya juga dilakukanmelalui proses peraturan perundang-undangan yang berlakusehingga hasilnya dari Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) jugaditaati sebagai produk hukum tetap, sehingga langkah awalpelaksanaan proses demokrasi telah berjalan denganbaik.Suasana kondusif, tertib mengikuti proses aturan hukumyang berlaku seperti ini harus dijaga dan dapat dijadikan sebagaicontoh bagi daerah lain yang melaksanakan proses demokrasiPEMILU Kepala Daerah di daerah lain Indonesia.
Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat danmerupakan kota Pendidikan tempat beberapa Universitas danInstitut terkemuka di Indonesia, yang banyak menghasilkanalumni generasi penerus, juga merupakan kota jasa sehinggabanyak pendatang dari berbagai penjuru tanah air. Berbagaipendatang yang berasal dari berbagai etnik, suku di seluruhIndonesia, maka diperlukan sinergitas dalam menjaga suasanarukun, aman dan damai diantara suku Sunda yang palingdominan dalam hal budaya,sehingga diperlukan harmonisasidengan suku-suku lain yang tinggal di Bandung baik sebagaiPelajar, Mahasiswa, maupun berusaha di berbagai sektorpembangunan kota.
Upaya sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, rasapersatuan dan kesatuan, Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI), rasa solidaritas di kalanganmasyarakat masih harus terus ditingkatkan bagi warga KotaBandung yang banyak ditinggali juga oleh warga Non Sunda,sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi pelaksanaan urusanKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Disamping itu prosesdemokrasi yang secara nasional akan dilaksanakan pada Tahun2014 adalah PEMILU LEGISLATIF dan PEMILU Presiden dan WakilPresiden, juga merupakan momen nasional yang harus
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
52
disukseskan di Kota Bandung agar budaya politik yang lebihsantun dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Apabila suasana kondusif dikalangan masyarakat kotaBandung berhasil diciptakan, dan proses demokrasi dilalui secarabaik, maka peluang serta kesempatan pemimpin yang baruberkonsentrasi untuk melaksanakan pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahap ketiga (2013-2018), akan terlaksanadengan baik,sehingga diharapkan mampu menumbuhkanpartisipasi masyarakat dalam membangun Kota Bandung yangBERMARTABAT.
Misi BKBPM dalam melaksanakan tupoksi urusanPemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalahMemberdayakan seluruh potensi sumber daya masyarakat yangberbasis pada kemitraan dengan berbagai pihak, agar mampuberdaya saing dalam melaksanakan pembangunan kota sertameningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerjadalam rangka Program Penanggulangan Kemiskinan.
Selama pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunansebelumnya yakni 2008-2013 pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan PP Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota;
BKBPM masih perlu untuk lebih berperan dalammengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dalam upayameningkatkan kapasitas pemerintahan Kelurahan, penguatanKelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,Pemberdayaan Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat,Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, PemberdayaanMasyarakat dalam mengelola Teknologi Tepat Guna. Kendala yangdihadapi BKBPM adalah pelaksanaan dua (2) Urusan Wajib olehsebuah Badan/Lembaga Teknis, sebagian besar Kota danKabupaten di Provinsi Jawa Barat, satu urusan wajibdilaksanakan oleh satu Badan/Lembaga Teknis, sehingga urusanPemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Badan
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
53
Pemberdayaan Masyarakat, urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.
Guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut,memerlukan partisipasi masyarakat Kota Bandung denganseluruh potensi dan ide kreatif warga kota untuk memberdayakanmasyarakat dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. Gunamencapai visi tersebut yakni masyarakat yang sejahtera, makafaktor sumber daya manusia baik dari sisi aparatur pemerintahkota yang berkompeten terhadap masalah pemberdayaanmasyarakat dan pelaksanaan program penanggulangankemiskinan memegang peran yang sangat penting dan komitmenmendukung program-program Kepala Daerah terpilih sesuaitupoksi Lembaga Teknis/Badan, serta ditunjang oleh partisipasimasyarakat melalui kelembagaan masyarakat dan membangunkemitraan dengan para stakeholder terkait.
Kota Bandung yang menegaskan diri sebagai Kota Jasa yangBermartabat, merupakan peluang untuk menumbuhkankreatifitas warga kota dalam rangka menciptakan berbagai even-even yang berskala regional maupun nasional, sehingga faktorpartisipasi masyarakat memegang peran penting guna lebihmempromosikan Kota Bandung, serta dapat mendukung upayapeningkatan daya saing dan laju pertumbuhan ekonomi, karenaBandung sebagai Ibukota Propinsi.
Upaya mencapai Visi tersebut merupakan tantangan bagiBKBPM dengan potensi kekuatan sumber daya yang dimiliki baikSDM Aparatur maupun stake holder terkait dengan pelaksanaanurusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan urusanpemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan, serta seluruhmasyarakat Kota Bandung baik yang berbentuk kelembagaanmasyarakat yang telah berkembang di masyarakat, makadiharapkan BKBPM dapat memberikan fasilitasi kepada wargaKota Bandung sekaligus memberdayakan masyarakat secarasosial, budaya dan ekonomi serta dapat melaksanakan programpenanggulangan kemiskinan.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
54
BAB IIIISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi pada BKBPMKota Bandung dihadapkan pada persoalan degradasi
lingkungan dan tatanan sosial yang semakin terus mengalamipenurunan yang sangat signifikan sebagai gambaran umumperkembangan kota Bandung. Persoalan ini terutama dilihat dariaspek fisik lingkungan dan kualitas lingkungan serta tatanansosial masyarakatnya. Akibat pertumbuhan yang tidak terkendali,Bandung kini harus menanggung beban yang berat dari berbagaihal yang muncul dan kemudian menjadikan masalah sosial baru.
Membangun masyarakat melalui enriching human lives(memperkaya hidup seseorang), merupakan kejadian yang seringberlaku karena suatu keharusan sebagian pihak yangmenganggap bahwa masyarakat miskin bisa mendapatkanfasilitas-fasilitas gratis dari pemerintah.
Mensinergikan pembangunan masyarakat melalui sektorpeningkatan kemampuan dengan sektor-sektor penunjangpembangunan lainnya merupakan salah satu investasi humancapital.
Kota Bandung sebagai kota yang mengandalkan sektor jasamerupakan kota yang seharusnya mengandalkan kemampuankotanya sebagai kota mandiri dari segi pendidikan dasar karenaberpotensi menghasilkan investasi ekonomi yang sangat tinggi darisektor ini. Menggerakkan masyarakat melalui peningkatankapasitas dan potensi dalam suatu kawasan merupakan suatupembangunan yang berlandaskan kepada pendekatan manusiasebagai obyek, memang tidak dapat dipetik dekat-dekat ini, tapipada masa depan akan terlihat dapat berkembang untukmembangun kawasan tersebut.
Kota Bandung dalam perkembangan politik mengalamiperubahan yang signifikan yang ditandai dengan berakhirnyaPemilihan Kepala Daerah (Walikota Bandung Periode 2013-2018)dan telah selesai pada tanggal 23 Juni 2013. Terjadi pergeseranpilihan masyarakat yang hampir menyerupai kondisi di Propinsi
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
55
DKI Jakarta, yakni terpilihnya Pasangan Ridwan Kamil dan OdedDahnial yang diusung oleh sedikit Fraksi yang ada di DPRD KotaBandung. Hal ini menjadikan babak baru perjalanan PemerintahKota Bandung yang akan dipimpin oleh Walikota berlatarbelakangpendidikan Arsitektur alumni ITB (Institut Teknologi Bandung).
Disamping itu harapan yang sangat besar dari warga KotaBandung terhadap Walikota yang baru terpilih untuk Periode2013-2018, tentunya merupakan tantangan yang harus dihadapioleh jajaran birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, gunamencapai Visi dan Misi Kota Bandung.
Terdapat beberapa hal isu-isu strategis dan permasalahankota yang terkait dengan Tupoksi BKBPM dalam rangkamenjalankan urusan wajib sebagaimana diatas, antara lain:
1. Keberadaan Ormas dan LSM yang belum seluruhnya terdatasecara administratif sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun2012, sedangkan peran serta ormas dan LSM tersebut akanmendukung porses pembangunan kota serta dapatmenunjang upaya menciptakan suasana kondisif keamananKota Bandung. Perlu diadakan sosialisasi lebih intensifterkait Permendgri Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata CaraPendirian Ormas kepada Ormas dan LSM agar dapatdipahami lebih baik dan peran Ormas, LSM lebihditingkatkan dalam pembangunan Kota Bandung;
2. Isu strategis selanjutnya adalah adanya momen pelaksanaanPEMILU Legislatif pada Bulan April 2014 dan PEMILUPresiden dan Wakil Presiden RI pada tahun 2014, yangmerupakan periode kepemimpinan nasional Presiden SusiloBambang Yudhoyono, yang tidak dapat dipilih kembali,sehingga memerlukan sosialisasi pendidikan politik bagiwarga Kota Bandung guna mensukseskan proses demokrasitersebut;
3. Wacana pergantian nama Propinsi Jawa Barat menjadiProvinsi ”PASUNDAN”, yang sudah dibentuk oleh PansusDPRD Propinsi Jawa Barat, setidaknya akan mempengaruhiproses pelaksanaan tupoksi BKBPM yang terkait dengankegiatan peningkatan rasa solidaritas di kalangan
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
56
masyarakat, disebabkan Kota Bandung saat ini sudahbanyak pendatang dari luar yang menempuh pendidikanTinggi di Bandung atau sudah menetap lamabertugas/bekerja dan memiliki usaha di Kota.BKBPM masihperlu untuk terus mensosialisasikan nilai-nilai luhur budayabangsa dan menumbuhkan wawasan kebangsaan bagiwarga Kota.
4. Proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat seiringdengan Gubernur dan Wakil Gubernur baru Periode 2013-2018 juga akan mempengaruhi proses pembangunan di KotaBandung sebab harus ada keserasian dan sinergitas dalampembangunan Kota dan Provinsi Jawa Barat;
5. Isu strategis terkait upaya pemberdayaan masyarakat secarasosial, budaya dan ekonomi serta pelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung akanmenunjang pencapaian visi dan misi Kota oleh PimpinanDaerah terpilih, karena masih terdapat warga masyarakatyang perlu dibantu dengan berbagai program unggulanantara lain, perbaikan sarana dan prasarana infrastrukturdi tingkat Kelurahan, akses terhadap pendidikan, kesehatandan usaha ekonomi produktif, kelembagaan masyarakatyang dapat memfasilitasi warga masyarakat;
6. Perlunya peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadapSKPD yang melaksanakan program penanggulangankemiskinan di Kota Bandung;
7. Belum optimalnya upaya pengakurasian Data MasyarakatMiskin agar dapat diakses oleh berbagai programpenanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatanyang terdapat pada SKPD yang melaksanakan programpenanggulangan kemiskinan;
8. Peran stake holder dan kelembagaan masyarakat masihperlu untuk ditingkatkan, dalam upaya pemberdayaanmasyarakat dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi,sehingga penguatan kelembagaan dapat menumbuhkanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota;
9. Kota Bandung sebagai Kota Kreatif, memerlukan ide-idebaru terutama terkait dengan pemasyarakatan danpemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dapat
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
57
memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat;
10. Upaya peningkatan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) yang melibatkan berbagai stakeholderdan lembaga masyarakat agar dapat mengurangi angkakemiskinan di Kota Bandung serta meningkatkan kualitassarana dan prasarana pemukiman di wilayah (Kelurahan);
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah TerpilihSelanjutnya dengan mempertimbangkan arah pembangunan
jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantanganpembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis potensi, danpeluang yang ada di Kota Bandung serta mempertimbangkanbudaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Kota BandungTahun 2013-2018, yaitu:
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNGYANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”15
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:
Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya KotaBandung dan semua warganya yang berada dalamsuatu kawasan dengan batas-batas tertentu yangberkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;
Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan denganmempertahankan pencapaian sebelumnya sertamenjadi contoh bagi daerah lain dalam upayaterobosan perubahan bagi kenyamanan dankesejahteraan warga Kota Bandung;
Nyaman : terciptanya suatu kondisi dimana kualitaslingkungan terpelihara dengan baik melaluisinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikankesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota
15 Lihat pada Perda Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota Bandung 2013-2018.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
58
yang nyaman adalah suatu kondisi dimanaberbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah,air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingganyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kotadan infrastruktur pendukungnya responsifterhadap berbagai aktivitas dan perilakupenghuninya;
Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaituTerwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, danSejahtera, merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras denganVisi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaianVisi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalamPeraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD KotaBandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada VisiKota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaiturumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangkamengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukandalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusanmisi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai danmenguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusanmisi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dansasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukanjalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktorlingkungan strategis, baik eksternal dan internal yangmempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dantantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusununtuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukandalam rangka mencapai perwujudan visi.
Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misikepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaanpembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
59
sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan diatas.
Tabel 3.a.Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi Misi
TERWUJUDNYA KOTABANDUNG
YANG UNGGUL,NYAMAN, DANSEJAHTERA
Mewujudkan Bandung nyaman melaluiperencanaan tataruang, pembangunaninfrastruktur serta pengendalian pemanfaatanruang yang berkualitas dan berwawasanlingkungan.
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yangakuntabel, bersih dan melayani.
Membangun masyarakat yang mandiri,berkualitas dan berdaya saing.
Membangun perekonomian yang kokoh, maju,dan berkeadilan.
Misi Pertama: Mewujudkan Bandung nyaman melaluiperencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur sertapengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas danberwawasan lingkungan. Bermakna untuk menciptakankenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melaluipembangunan infrastruktur yang berkualitas denganmemperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Misi Kedua: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayananbirokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankanfungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung olehkompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasisIPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).
Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitasdan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga KotaBandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikanmeningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
60
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginyaperan pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional, serta terpeliharanya senidan warisan budaya.
Misi Keempat: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, danberkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatankerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usahayang kondusif, mengembangkankoperasi dan UMKM, mewujudkanpariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkanketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kotaterpadu.
Misi dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedomanpada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, terdapat hubunganyang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD.Apabila dalam RPJPD 2005-2025 sebagaimana dikemukakandiatas terdiri atas 6 Misi, maka pada RPJMD 2013-2018dipertajam menjadi 4 Misi, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.b.Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung dengan
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018MISI
RPJMD 2013 – 2018MISI
RPJPD 2005 – 2025Misi 1: Mewujudkan Bandung nyaman
melaluiperencanaan tataruang,pembangunan infrastrukturserta pengendalian pemanfaatanruang yang berkualitas danberwawasan lingkungan.
Misi 4: Meningkatkan kualitaslingkungan hidup kota
Misi 2: Menghadirkan tata kelolapemerintahan yang efektif,bersih dan melayani.
Misi 5: Meningkatkan kinerjapemerintah kota yangefektif, efisien, akuntabel,dan transparan.
Misi 3: Membangun masyarakat yangmandiri, berkualitas danberdaya saing.
Misi 1: Meningkatkan SumberDaya Manusia yanghandal dan religius
Misi 3: Mengembangkankehidupan sosial budayakota yang kreatif,
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
61
MISIRPJMD 2013 – 2018
MISIRPJPD 2005 – 2025
berkesadaran tinggi sertaberhati nurani
Misi 4: Membangun perekonomianyang kokoh, maju, danberkeadilan.
Misi 2: Mengembangkanperekonomian kota yangberdaya saing
Misi 6: Mengembangkan sistempembiayaan kota terpadu(melalui pembiayaanpembangunan yangmelibatkan pemerintah,swasta, dan masyarakat)
Guna menyeleraskan tugas dan fungsi Badan KesatuanBangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dalammencapai visi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2018, makatugas fungsi BKBPM yang terkait dan mendukung sertamelengkapi visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Bandung, yangtercantum pada RPJMD Kota Bandung 2013-2018, antara lainadalah:
1. Misi Kedua yang berhubungan dengan Menghadirkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasipemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsibirokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung olehkompetensi aparat yang profesional dan sistem modernberbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik(Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (CleanGovernment). 16
Terlihat pada Tujuan 3 : Meningkatkan KesadaranMasyarakat dan Aparat terhadap Hukum dan HAM denganSasaran ke :
16 Lihat juga pada Tabel 5-4, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung diMisi-2, Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2014, Halaman : 276.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
62
6. Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentangpendidikan politik dan perilaku demokratis danwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerjaIndeks Demokrasi
7. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemiludengan indikator kinerja Tingkat PartisipasiPemilihan Umum (Legislatif dan Presiden/Wapres.)
Terkait dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD KotaBandung di Misi 2 ini, BKBPM Kota Bandung terdapatbeberapa Program dan Kegiatan yang mendukung danselaras guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, antaralain:
a. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengankegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritasdan ikatan sosial dikalangan masyarakat, peningkatankesadaran masyarakat akan nilai luhur budayabangsa;
b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengankegiatan Seminar, Talk Show, diskusi peningkatanwawasan kebangsaan, Pengkajian Masalah Aktual danmonitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengankegiatan Penyuluhan kepada masyarakat, Koordinasiforum-forum diskusi politik, penyusunan data basepartai politik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri,berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untukmewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, danberbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanankeluarga, menurunnya jumlah Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalampembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
63
nasional dan internasional, serta terpeliharanya seni danwarisan budaya.17
Terlihat pada Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas HidupMasyarakat, dengan Sasaran ke : 8 adalah :
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitasprogram-program penanggulangan kemiskinan.
Adapun indikator kinerja yang diinginkan adalah :
Peran serta Swadaya Masyarakat terhadap ProgramPemberdayaan Masyarakat;
Angka Kemiskinan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan
Pembangunan Kewilayahan
Terkait dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD KotaBandung di Misi 3 ini, BKBPM Kota Bandung terdapatbeberapa Program dan Kegiatan yang mendukung danselaras guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, antaralain:
a. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakatdengan kegiatan Inventarisasi dan PengembanganPartisipasi Masyarakat, Penguatan KelembagaanMasyarakat, Koordinasi dan Fasilitasi PembangunanMasyarakat Kelurahan, Pengembangan ManajemenPembangunan Partisipatif dan Peningkatan KapasitasAparat atau Masyarakat, Monitoring, Evaluasi danInventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan,Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Produktif dan Pemasaran, PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna, Koordinasi PenanggulanganKemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial EkonomiPenduduk Miskin;
b. Program Penanggulangan Kemiskinan denganbeberapa kegiatan antara lain: pengolahan profil dandata dasar kemiskinan, koordinasi strategipenanggulangan kemiskinan dan perencanaan jangka
17 Lihat juga pada Tabel 5-5, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi-3, Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2014, Halaman : 283
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
64
menengah program penanggulangan kemiskinan KotaBandung, Peningkatan akses dan sistem perlindungansosial masyarakat miskin, peningkatan kualitas dankuantitas pemukiman masyarakat miskin, fasilitasipemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin,pengembangan indikator kemiskinan Kota Bandung,Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan(GARDU TASKIN), Pengembangan sistem informasimanajemen dan website kemiskinan dan Kajian sistemperingatan dini kondisi dan permasalahankemiskinan.
Terkait dengan pemenuhan kebutuhan hak dasar, makasejalan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dankegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan danFasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin,yang merupakan tugas fungsi BKBPM dalam mencapai visidan misi Kota Bandung.
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD di Provinsi JawaBarat yang terkait dengan Tugas Fungsi BKBPM.
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bandung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinyaterkait dengan berbagai Kementrian dan SKPD Provinsi JawaBarat, antara lain:
1. Kementrian Dalam Negeri yang berhubungan dengan tugasfungsi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, KetahananNasional dan Sosial, Pembinaan Politik dan PEMILU, sertaprogram-program Pemberdayaan Masyarakat Desa(Kelurahan);
2. Menkokesra yang berhubungan dengan Tugaspenanggulangan kemiskinan dan pemberdayaanmasyarakat;
3. Kementrian Pekerjaan Umum terkait pemberdayaanmasyarakat melalui PNPMdan upaya penanggulangankemiskinan melalui peningkatan akses pelayanankebutuhan dasar;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
65
4. Kementrian Kesehatan terkait dengan integrasi pelaksanaantugas fungsi Pokjanal POSYANDU dan program-programpemberdayaan masyarakat;
5. BAKESBANGLINMASDA (Badan Kesatuan Bangsa, Politik,dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat)terkait dengan tugas fungsi pelaksanaan urusan wajibKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
6. BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) Provinsi Jawa Barat terkait dengantugas fungsi pelaksanaan urusan wajib PemberdayaanMasyarakat Desa/Kelurahan;
7. BNP/K (Badan Narkotika Provinsi, Kota), KOMINDA, FKUB(Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (ForumPembauran Kebangsaan), FKDM (Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat), FPOA (Forum Pengawasan Orang Asing),Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), TNI, POLRI,Kejaksaanserta berbagai stakeholder lain terkait upayapemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja dalampelaksanaan tugas fungsi BKBPM;Pada Renstra Bakesbangpol dan Linmasda (Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah) ProvinsiJawa Barat terdapat keterkaitan Renstra antara lain :
Bakesbangpol dan Linmasda Provinsi Jawa Barat sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas pokokberdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 tahun2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, RincianTugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu“menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakandan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuanbangsa, politik dan perlindungan masyarakat”.Bakesbangpolinmas mempunyai fungsi :
1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakanteknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindunganmasyarakat daerah;
2) Penyelenggaraan kesekretariatan, hubungan antar lembaga,ketahanan bangsa, pengkajian strategis daerah danperlindungan masyarakat serta pelaksanaan;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
66
3) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.
Bakesbangpolinmasda Provinsi Jawa Barat mempunyaiSasaran “Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalampemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,meningkatnya peran dan fungsi Partai Politik, menguatnya peranmasyarakat madani dalam kehidupan politik, dan tumbuhnyapembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara”.
BKBPM Kota Bandung mempunyai keterkaitan dankesamaan tugas pokok dan fungsi yakni menyelenggarakanperumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang KesatuanBangsa, Politik. Sebagai lembaga teknis pada PemerintahanProvinsi, tentu saja saling berkoordinasi dan konsultasi dalamrangka pelaksanaan urusan wajib ”Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri, pada level Kota dan Level Provinsi”.
Pada Renstra BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa) Provinsi Jawa Barat terdapatketerkaitan Renstra antara lain :
Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi JawaBarat Nomor 22 Tahun 2008, Kedudukan Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai unsurlembaga teknis, mempunyai fungsi diantaranya :
a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaankebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat danpemerintahan desa;
b. Penyelenggaraan kesekretariatan, pemerintahan desa/kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi,pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumberdaya alam danteknologi tepat guna;
c. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB
Adapun Visi dari BPMPD adalah ”Sebagai Penggerak UtamaTerwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri dan Sejahtera Tahun2013”, yang mengandung makna yaitu suatu keadaaan dimanamasyarakat memiliki daya dan kekuatan sendiri mencakup
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
67
pengetahuan/keterampilan,kelembagaan yang kuat. Pemerintahdesa yang kuat, prasarana ekonomi yang kuat, kemampuanmenggunakan sumber daya alam dan TTG serta akses yang kuat.Besar terhadap sumber daya pembangunan, serta kondisimasyarakat yang memiliki kemandirian merencanakan,melaksanakan serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.
BKBPM Kota Bandung sejalan juga dengan Visi BPMPDProvinsi Jawa Barat yakni bagaimana memberdayakanmasyarakat agar tercapai kesejahteraan warga Kota Bandung, danini sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih di KotaBandung.
Selain itu sebagai lembaga teknis di tingkat Propinsi JawaBarat BPMPD juga melaksanakan urusan wajib ”PemberdayaanMasyarakat Desa (Kelurahan)”, sehingga secara koordinasi dankonsultasi BKBPM berkaitan erat dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis
Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107º36’ Bujur Timur dan 6 º 55’Lintang Selatan. Iklim KotaBandung dipengaruhi oleh iklimpegunungan di sekitarnya.Topografi Kota Bandung terletakpada dataran tinggi yangdikelilingi pegunungan. Titiktertinggi berada di daerah utaradengan ketinggian 1.050 Meterdpl, dan titik terendah berada di sebelah selatan denganketinggian 675 Meter dpl. Luas wilayah Kota Bandung saat ini16.729,65 Ha. Secara administratif, Kota Bandung berbatasandengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya di WilayahProvinsi Jawa Barat, yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung, danKabupaten Bandung Barat (KBB)
Sebelah Barat berbatasan dengan KBB dan Kota Cimahi
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
68
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung
Jumlah penduduk Kota Bandung per Desember 2011 adalah2.417.287 jiwa, dengan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)sebesar 1,81%. Kota Bandung adalah ibu kotaprovinsiJawa Barat.Kota ini pada zaman dahulu dikenal sebagai Parijs van Java(Bahasa Belanda) atau “Paris dari Jawa”. Karena terletak didataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawasejuk. Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuanwisata. Sedangkan keberadaan perguruan tinggi negeri danbanyak perguruan tinggi swasta di Bandung membuat kota inidikenal sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia.
Kota Bandung terletak di ketinggian ±768 m di ataspermukaan laut rata-rata (mean sea level). Daerah Utara KotaBandung pada umumnya lebih tinggi daripada daerah selatan.Rata-rata ketinggian di sebelah utara adalah ±1050 dpl,sedangkan di bagian selatan adalah ±675 dpl. Bandung dikelilingioleh pegunungan yang membuat Bandung menjadi semacamcekungan (Bandung Basin).
Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu SungaiCikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainyayang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu diSungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatansangat rentan terhadap masalah banjir.
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan MasyarakatTugas Pokok Fungsinya tidakterkait secara langsung dengantelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis.
BKBPM Kota Bandung terkait dengan Rencana Tata RuangWilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis lebih bersifatupaya-upaya pencegahan dengan deteksi dini pada masyarakatagar tidak terjadi konflik sosial akibat kebijakan Tata Ruang Kota,upaya pemberdayaan masyarakat melalui wilayah-wilayah yangtelah dijadikan sentra perekonomian masyarakat sesuai tata ruangdi Kota Bandung, serta upaya-upaya untuk penanggulangan
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
69
kemiskinan dari berbagai kelompok sebagai dampak adanyaperencanaan Tata Ruang Kota yang semakin maju dan modern.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategisa. Sosial Politik dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bandung
Kota Bandung merupakan kota metropolitan yangmempunyai latar belakang masyarakat beraneka ragam. Hal inidilihat karena Kota Bandung merupakan kota tujuan bagisebagian masyarakat di kota-kota lain untuk meraih peluangkehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkaturbanisasi yang begitu tinggi setiap tahunnya yakni banyaknyapendatang dari luar Kota Bandung.
Keadaan demikian ini menjadikan Kota Bandungmempunyai keberaneka-ragaman latar belakang masyarakatnya.Kondisi ini akan mempengaruhi terhadap sudut pandang antarmasyarakat asli dan pendatang. Menghormati hak-hak antarwarga sudah tidak lagi dipandang perlu oleh sebagian masyarakatdikarenakan banyaknya tuntutan dalam hal ketersediaan barangdan jasa guna menunjang kehidupan.
Fenomena cara pandang dan wawasan masyarakat akanpentingnya saling hormat-menghormati, toleransi dan kerukunanantar masyarakat akan terus terkikis oleh sifat masyarakat yangsemakin tidak menghiraukan kehidupan orang lain. Rendahnyapartisipasi masyarakat dalam hormat menghormati, toleransi dankerukunan antar masyarakat ini nantinya akan dimanfaatkan olehsekelompok golongan untuk memecah belah persatuan dankesatuan masyarakat kota.
Wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara semakinluntur akibat perbedaan cara pandang dan latar belakangsebagian warga masyarakat yang hidup di Kota Bandung. Merekaakan memandang perbedaan (differensiasi sosial) merupakan halyang harus dipertahankan mengingat apa yang dimiliki saat inidibawa ke Kota Bandung merupakan asset yang dapat dijadikanmodal bagi meraup keuntungan pribadi.
Kesadaran diatas selanjutnya tidak perlu dipelihara didalamsuatu suatu hubungan sosial kritis yang terbuka bagi suatu
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
70
control sosial dengan suatu kekuatan internal untuk bias terusmelakukan kehidupan berbangsa.
Dalam kerangka kesadaran etis, selanjutnya perludikembangkan untuk mendorong setiap orang untuk bias bersikapkritis. Dari sini, dunia sosial dan keagamaan bisa dikembangkansebagai wilayah kehidupan masyarakat yang akan memberi ruangbagi seseorang dengan menegasi orang lain. Selama ini upayamemecahkan konflik tidak pernah keluar dan tidak pernah bebasdari logika konflik yang bergulir di Kota Bandung.
Konflik kesukuan, ras, agama dan golongan justru akanmempertajam konflik menjadi lebih keras, massif dan absurb yangmeninggalkan dendam sejarah.
Sulit sekali menentukan semua variable yang memberikankontribusi bagi konflik-konflik etnis, suku dan agama. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi ini dapat diklasifikasikankedalam kategori faktor struktural dan kultural (psikologis) yangterkait satu sama lainnya yang mencakup ketimpangan ekonomisdiantara kelompok-kelompok rasial antara lain orang asli Bandungversus pendatang, orang miskin versus orang kaya, pekerja versuspengusaha, rakyat versus pemerintah.
Masyarakat yang heterogen sangat sulit memahami aturanpolitik atau prosedur birokrasi politik. Yang penting, masyarakatdimudahkan dalam berbagai akses kehidupan. Jika perlu,sebagian masyarakat mengambil sikap abstain untuk prosespemilihan umum, karena memilih atau tidak memilih tidakmemengaruhi kenaikan atau kesejahteraan. Jika kita amati,munculnya kegamangan politik berawal dari tak adanyapendidikan politik yang benar-benar dipahami sebagian besarmasyarakat.Proses pembelajaran tidak menyentuh norma-normapendidikan politik yang mencerahkan. Hal ini berakibat saatseseorang berada di pendidikan tinggi, yang konon merupakantempat belajar berpolitik secara nyata.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
71
b. Pemberdayaan Masyarakat dan PenanggulanganKemiskinan di Kota Bandung.
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunansosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yangberinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampumemperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yangmemiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalahLembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PemberdayaanKesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Rukun Warga(RW); yang dikenal sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan(LKK).
LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuaidengan kebutuhan danmerupakan mitra Kelurahan dalammemberdayakan masyarakat. Sejalan dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Lembaga KemasyarakatanKelurahan mempunyai fungsi:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuanmasyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara KesatuanRepublik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahkepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelolapembangunan serta pemanfaat pelestarian danpengembangan, hasil-hasil pembangunan secara partisipatif,
e. penumbuhkembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi,serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensisumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan,penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
72
j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antarapemerintah Kelurahan dan masyarakat.Kemiskinan perkotaan adalah fenomena yang mulai
dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakinbanyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yangditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kalidituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu yang lain,perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundangterjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas-komunitas kumuhatau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan.Kota Bandung salah satu kota yang tergolong ibu kota provinsimenyandang berbagai permasalah penduduk miskin.
Luas Kota Bandung 16.729,50 Ha terdiri dari jumlahpenduduk Kota Bandung berdasarkan hasil Susenas tahun 2005adalah 2.270.970 jiwa (penduduk perempuan 1.135.485 Jiwa danpenduduk laki-laki 1.135.485 jiwa). Angka tersebut menentukanLaju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,72%. Rata-ratakepadatan penduduk Kota Bandung 13.505 jiwa/Km2, dilihat darisegi kepadatan penduduk per Kecamatan, maka KecamatanBojongloa Kaler merupakan daerah terpadat dengan kepadatanpenduduk 39.256 jiwa/Km2. Menurut Laporan Dinas TenagaKerja 29.190 penduduk Kota Bandung tercatat sebagai pencarikerja tahun 2005, yang berarti menurun 44,83 % dari tahunsebelumnya. Sedangkan lowongan kerja yang tersedia sebanyak1.448 orang dan jumlah penempatan hanya untuk 1.429 orang.
Tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2008mencapai 379.255 jiwa (15,97%). Namun tahun 2012 tingkatkemiskinan mengalami penurunan menjadi sebanyak 360.578 jiwa(9,09%) (LKPJ AMJ Kota Bandung). Jumlah penduduk miskin danjumlah individu miskin berdasarkan sebaran per kecamatan dapatdilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.c.Jumlah Rumah Tangga
dan Individu Miskin di Kota Bandung Tahun 2011Nama Kecamatan Jumlah
Rumah Tangga IndividuBandung Kulon 5,407 21,616Babakan Ciparay 6,018 24,277Bojongloa Kaler 6,975 27,577
Penduduk miskin di Kota Bandung tersebut dimana tidakmemilih-milih tempat dia mau "hinggap", tidak peduli mereka yangberada di tengah kota atau daerah kumuh. Kota Bandung adalahibu kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat bisnis, pusatperdagangan, pusat tempat hiburan dan lain sebagainya yangberarti pusat perkonomian di Jawa Barat, tempat keluar-masuknya uang, selain kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat inipun tidak terlepas dari kemiskinan. Kita dapat melihat di setiapsudut kota pasti ada daerah yang perumahannya kumuh,berhimpitan satu dengan yang lain, atau pula ada penduduk yangmendirikan rumah ala kadamya di bantaran sungai dan kali danmasih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkanmasyarakat miskin perkotaan. Banyak cara telah dilakukan baik
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
74
oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan jugaindividu-individu pemerhati kemiskinan dan permasalahannyauntuk mengatasinya seperti transmigrasi penduduk dari daerahpadat ke daerah yang masih jarang penduduknya,penanggulangan bertambahnya penduduk dengan programKeluarga Berencana (KB), pemberian keterampilan dan modal.Kota Bandung mampu pula menarik masyarakat pinggiran kotauntuk pindah ke Kota Bandung sehingga tidak menutupkemungkinan menimbulkan daerah-daerah kumuh di beberapatitik kota ini.
Berbagai dinamika kehidupan dan pergantian generasi kegenerasi, telah berhasil memimpin Kota Bandung, tapi yang pasti,warga kota mendambakan sebuah kehidupan yang harmoni,sejahtera lahir dan batin, dengan pemerintah kotanya yangmampu memfasilitasi dan membuat regulasi yang bisa menjaminkeadilan semua warga kota, serta bisa memberikan pelayananpublik yang memuaskan warga.
Di tengah persoalan yang melilit saat ini, seperti masalahkemiskinan dan pengangguran yang masih belum bisa diatasi,tingkat daya beli masyarakat yang terus menurun seiring denganharga BBM dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat,serta masalah pendidikan, kesehatan juga permasalahanlingkungan antara lain ruang terbuka hijau, pencemaran sungai,meningkatnya kadar polusi, menyempitnya ruang-ruang publikserta semrawutnya tata ruang kota, telah menambah sejumlahpersoalan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota besertaseluruh aparaturnya.
Kecenderungan kemiskinan di Kota Bandung mempunyaiempat dimensi pokok, yaitu: kurangnya kesempatan, rendahnyakemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan.Mengacu pada batasan kemiskinan yang ditetapkan Badan PusatStatistik (BPS) maka berdasarkan hasil sensus yang dilakukanpada Tahun 2008 tercatat sebanyak 82.432 Rumah TanggaSasaran (RTS) atau 11,66% dari jumlah total Kepala Keluarga dikota Bandung.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
75
Angka kemiskinan kota Bandung Tahun 2008 tersebutapabila ditelusuri lebih mendalam terhadap 30 Kecamatan, makadiperoleh persentase terbesar keluarga miskin berada diKecamatan Mandalajati (46,29%). Namun demikian, apabiladicermati lebih lanjut pada pendekatan jumlah Rumah TanggaSasaran (RTS) terbanyak, maka Kecamatan Bojongloa Kaler dandiikuti oleh Kecamatan Kiaracondong serta KecamatanBatununggal merupakan jumlah RTS terbanyak.
Berdasarkan kategori persentase dan jumlah keluargamiskin per kecamatan di Kota Bandung, dapat diklasifikasimenjadi empat karakteristik kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin dan persentaseterhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebut tergolongtinggi;
2. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin banyak, namunpersentase terhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebuttergolong kecil;
3. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin tergolong sedikitnamun persentase terhadap seluruh keluarga di kecamatantersebut tergolong tinggi;
4. Kecamatan yang jumlah keluarga miskin dan persentaseterhadap seluruh keluarga di kecamatan tersebut tergolongkecil.
Fokus penting untuk program penanggulangan kemiskinanterutama adalah kategori-1, yaitu kecamatan yang jumlahkeluarga miskin dan persentase terhadap seluruh keluarga dikecamatan tersebut tergolong tinggi.
Sebaran penduduk miskin terbanyak adalah di KecamatanBojongloa Kaler, Batununggal, Kiaracondong, Cibeunying Kidul,Babakan Ciparay, Coblong, Bojongloa Kidul, Bandung Kulon, danCicendo. Seluruh kecamatan tersebut meliputi 50% jumlahpenduduk miskin di Kota Bandung. Kecamatan-kecamatan yangterberat mengalami kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskintergolong banyak dan proporsi terhadap penduduknya tinggiadalah di Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler,
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
77
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi Dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan PemberdayaanMasyarakat Kota Bandung
Sebagaimana disampaikan pada Bab sebelumnya bahwaBKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat)ini merupakan struktur organisasi dengan nama baruberdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun2013. Oleh sebab itu Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran BKBPMperlu disesuaikan kembali berdasarkan tugas fungsinya.Visiadalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintahharus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, Visi adalahsuatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yangdiinginkan.
Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2018 yakni“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, danSejahtera”, maka untuk tahun 2013-2018, Badan KesatuanBangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandungmenetapkan Visi:
“Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang KokohMenuju Masyarakat yang Demokratis, Berdaya, Mandiri dan
Sejahtera.”
Penjabaran Visi Badan Kesatuan Bangsa dan PemberdayaanMasyarakat Kota Bandung, adalah sebagai berikut:
Persatuan danKesatuan
: Bahwa seluruh masyarakat di KotaBandung bersatu dan memilikiikatan, gabungan, serta salingmenghormati dalam kebhinekaan disegala aspek kehidupan masyarakatyang berjiwa Pancasila demikeutuhan NKRI.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
78
Kokoh : Bahwa masyarakat Kota Bandungmemiliki ketahanan ideologi, politik,ekonomi, sosial budaya, dalamkehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara, sehinggamembentuk masyarakat yangreligius dan kreatif membangun kota.
Demokratis : bahwa masyarakat Kota Bandungturut serta aktif dalam rangkaprosespenyelenggaraanPembangunanPemerintahan Daerah dan berperanaktif dalam pemilihan umum secarasadar dan bertanggung jawab.
Berdaya : Bahwa masyarakat Kota Bandungmemiliki daya dan kekuatan sendirimeliputi pengetahuan, ketrampilan,kelembagaan yang kuat,kemandirian masyarakat dalammerencanakan, melaksanakan danmemanfaatkan hasil-hasilpembangunan.
Mandiri : Bahwa kondisi masyarakat di KotaBandung terjaga suasanakondusivitasnya, untuk mendukungkreatifitas warganya sehinggamasyarakat secara aktif akanmampudan mandiri dalam melaksanakanpembangunan partisipatif yangdidukung oleh berbagai penguatankelembagaan dan swadayamasyarakat.
Sejahtera : Yaitu mengarahkan semuapembangunan kota pada pemenuhankebutuhan lahir dan batin wargaKota Bandung yang makmur dandamai.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
79
Melalui ketahanan dan kemandirian masyarakat secarasosial, budaya, ekonomi dan politik, diharapkan akan mendukungterwujudnya Bandung sebagai Kota yang Unggul, Nyaman danSejahtera sehingga untuk mewujudkan visi BKBPM tersebut, makaditetapkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan PemberdayaanMasyarakat, yaitu :
1. Menumbuh-kembangkan budaya politik demokratis yangsantun, demi terciptanya kesadaran berpolitik di kalanganmasyarakat dan kesadaran bersama untuk membangunKota Bandung;
2. Mengembangkan pemberdayaan melalui penguatan seluruhpotensi dan sumber daya masyarakat yang berbasis padakemitraan dengan berbagai pihak, agar mampu berdayasaing, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalamrangka penguatan pemberdayaan masyarakat danpenanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatkan kapasitas kinerja SKPD melalui peningkatankualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkanakuntabilitas kinerja melalui evaluasi AKIP (AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintahan), prosentase temuanpengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjutiserta prosentase tertib administrasi barang/asset daerah.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKBPM
Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasidari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkandengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehinggarumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingindicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun gunamemperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaranberbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah punmenggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencanapembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
80
pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan,program, dan sasaran.
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikotadan wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuandan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnyahubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan SKPD dalamperumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi,dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:
Gambar 4Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yangperlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi denganmenjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunandaerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuanyang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun ke depan.
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalammenyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan saranauntuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebutmaka Tujuan dan Sasaran BKBPM Kota Bandung, sebagai berikut:
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
81
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaranstrategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalamRPJMD Kota Bandung 2013-2018 yang selanjutnya akanmenjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunandaerah secara keseluruhan khususnya bagi BKBPM KotaBandung sesuai tupoksinya;
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkandalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuanditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi danmisi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.
Untuk mewujudkan visi dan misi (BKBPM) BadanPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung ditetapkan Tujuan yangingin dicapai antara lain :
1. Misi Kesatu, menumbuh-kembangkan budaya politikdemokratis yang santun, sehingga tercipta kesadaran politikdi kalangan masyarakat dan kesadaran bersama untukmembangun Kota Bandung.
Tujuan :
Mengukur Indeks Demokrasi di masyarakat dan partisipasimasyarakat dalam pendidikan politik ditandai dengantingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sertamenumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalamkebhinekaan masyarakat di Kota Bandung dalam rangkamembangun Kota, melalui penguatan ideologi, wawasankebangsaan dan ketahanan nasional serta dapatmeningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadapHukum dan HAM;
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
Peningkatan pemahaman ketahanan ideologi, wawasankebangsaan melalui sosialisasi peraturan per-Undang-undangan Bidang Politik dan pengembangan pendidikanpolitik, empat pilar kebangsaan, wawasan nusantara, moraldan etika bangsa, nilai luhur, toleransi beragama, solidaritasantar masyarakat, dan ketahanan nasional kepada Ormas,LSM, Parpol, serta masyarakat.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
82
2. Misi Kedua, Mengembangkan pemberdayaan melaluipenguatan seluruh potensi dan sumber daya masyarakatyang berbasis pada kemitraan dengan berbagai pihak, agarmampu berdaya saing, serta meningkatkan koordinasi dansinergitas kerja sama dalam rangka penguatanpemberdayaan masyarakat dan program penanggulangankemiskinan.
Tujuan :
Meningkatnya peran dan fungsi pemberdayaan masyarakatserta percepatan penanggulangan kemiskinan melaluipenguatan kelembagaan, peningkatan sosial budaya danekonomi serta koordinasi penanganan kemiskinan dan binainfrastruktur lingkungan masyarakat miskin gunameningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
Penguatan sumber daya masyarakat melalui penguatankelembagaan, pengembangan pemberdayaan Sosial Budayadan Ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatanakses dan perlindungan sosial, Peningkatan Kualitas danKuantitas Pemukiman.
3. Misi Ketiga, Meningkatkan kapasitas kinerja SKPD melaluipeningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi AKIP(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), prosentasetemuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yangditindaklanjuti serta prosentase tertib administrasibarang/asset daerah.Tujuan :Dalam rangka mendukung terlaksananya reformasi birokrasidi lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui ijinrekomendasi penelitian, penyusunan LAKIP pada BKBPM,tindak lanjut terhadap temuan pengelolaan anggaranBPK/Inspektorat dan pelaporan keuangan SKPD/tertibadministrasi SIMDA barang/asset pemerintah daerah.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
83
Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, makaditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai BKBPM KotaBandung dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagaimanatercantum pada Tabel 4.1. Pernyataan Tujuan dan SasaranJangka Menengah BKBPM beserta indikator kinerjanyaHalaman : 84 (Tercantum pada Halaman Tabel Lampiran DokumenRenstra ini).
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
85
4.3. Strategi Dan Kebijakan Pada BKBPMStrategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasipersoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makrodibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakanrangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapaitujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakandan program-program, antara lain :
a. Strategi dalam mewujudkan Misi Kesatu yakni menumbuh-kembangkan budaya politik demokratis yang santun,sehingga tercipta kesadaran politik di kalangan masyarakatdan kesadaran bersama untuk membangun Kota Bandung,antara lain :1) Memberikan Fasilitas pembinaan dan pendidikan
politik bagi Parpol, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan Aparatur;
2) Menyusun Data Base Parpol dan Ormas, LSM agardapat diberikan pembinaan dan meningkatkankoordinasi serta terjalin silaturahmi,kerjasama yangbaik antar Ormas, LSM dan Parpol;
3) Memberikan fasilitas bagi upaya meningkatkanketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, ketananannasional, ketahanan sosial, nilai luhur budaya bangsadan pembauran bangsa;
4) Memberikan fasilitas bagi upaya meningkatkanDeteksi Dini kerawanan Ipoleksosbudhankam danmencegah kemungkinan timbulnya konflik dimasyarakat;
b. Strategi dalam mewujudkan Misi Kedua yakniMemberdayakan seluruh potensi sumber daya masyarakatyang berbasis pada kemitraan dengan berbagai pihak, agarmampu berdaya saing dalam melaksanakan pembangunankota serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarSatuan Kerja dalam rangka Program PenanggulanganKemiskinan, antara lain :
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
86
1) Memberikan Fasilitas bagi pembinaan dan penguatankelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasidalam manajemen pembangunan partisipatif;
2) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber dayamanusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat danpenguatan kelembagaan masyarakat;
3) Menyempurnakan Sistem pendataan danpenginformasian rencana pelaksanaan dan evaluasikeberhasilan pembangunan masyarakat melalui profilKelurahan;
4) Meningkatkan peran keswadayaan masyarakat dangotong royong dalam membangun Kota Bandung melaluiTMMK, BS MSS dan BBGRM;
5) Meningkatkan ketrampilan, manajemen usaha dankewirausahaan anggota keluarga dan ekonomi mikromasyarakat kelurahan untuk pengembangan usahaekonomi produktif sesuai dengan potensi sumberdayasetempat;
6) Memfasilitasi pengadaan dan bantuan spesifikasiteknologi tepat guna kepada masyarakat pengguna danMengadakan dan mengikuti even-even promosi teknologitepat guna sebagai sarana pemasyarakatan danperluasan TTG lokal;
7) Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar SKPD yangterkait dengan program pemberdayaan masyarakat danpenanggulangan kemiskinan;
8) Memberikan fasilitasi guna Peningkatan Akses danSistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin;
9) Memberikan Fasilitasi untuk Pemenuhan KebutuhanDasar Masyarakat Miskin serta meningkatkan Kualitasdan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin;
10) Memberikan fasilitasi bagi Gerakan TerpaduPengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) melaluipengembangan indikator kemiskinan, informasi database masyarakat miskin melalui website, sertaperingatan dini terhadap kondisi permasalahankemiskinan
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
87
c. Strategi dalam mewujudkan Misi Ketiga yakni meningkatkankapasitas kinerja SKPD yakni dengan meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rekomendasi ijinpenelitian, penyusunan AKIP, dan Penyusunan LaporanKeuangan SKPD dan tertib administrasi SIMDABarang/Asset Pemerintah Daerah serta Ikhtisar KinerjaSKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangkaimplementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
88
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkanPeraturan Walikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013,melaksanakan urusan wajib yakni Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyaibeberapa Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompoksasaran dan pendanaan indikatif untukmendukung,melaksanakan rencana kerja BKBPM serta dalam rangkamencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkanpada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan, IndikatorKinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihatpada Tabel 5.1. Halaman 91 (Lihat halaman Daftar TabelLampiran tersendiri).18
Secara umum Program dan Kegiatan yang dilaksanakanBKBPM Kota Bandung adalah menjalankan 2 (dua) UrusanWajib: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri danPemberdayaan Masyarakat Desa (KELURAHAN). Beberapa jenisprogram dan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:
URUSAN KESATUAN BANGSA & PEMBINAAN POLITIK DALAMNEGERIPROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAANPeningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan BeragamaPeningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalanganMasyarakatPeningkatan Kesadaran Nasyarakat akan Nilai-Nilai Luhur BudayaBangsa
18Sumber Data diolah dari DPA BKBPM Per 1 April 2013 dan Laporan RealisasiSIMDA DPKAD 2013 Per Juli 2013.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
89
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAANSeminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan KebangsaanPengkajian Masalah AktualMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKPenyuluhan Kepada MasyarakatKoordinasi Forum-Forum Diskusi PolitikPenyusunan Data Base Partai PolitikMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PENEGAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMKerjasama Penyelenggaraan Pemeliharaan dan PenegakkanKetentraman dan Ketertiban di Kota Bandung (TNI, POLRI,KEJAKSAAN) * BNK
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Keamanan dan Ketertibandi Wilayah Kota Bandung (KOMINDA ) *
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KELURAHAN)PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATInventarisasi dan Pengembangan Partisipasi MasyarakatPenguatan Kelembagaan MasyarakatKoordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat KelurahanPengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif danPeningkatan Kapasitas Aparat atau MasyarakatMonitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi MasyarakatKelurahanKoordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktifdan PemasaranPemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi PeningkatanSosial Ekonomi Penduduk MiskinPeningkatan Keterampilan Bagi Generasi Muda
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANPengolahan Profil dan Data Dasar KemiskinanKoordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan PerencanaanJangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan KotaBandung
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
90
Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat MiskinPeningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat MiskinFasiltasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat MiskinPengembangan Indikator Kemiskinan Kota BandungFasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GARDU TASKIN)Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Website KemiskinanKajian Sistem Peringatan Dini Kondisi dan Permasalahan Kemiskinan
NON URUSANPROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPenyediaan jasa kebersihan kantorPenyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Peralatan Rumah TanggaPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganPenyediaan Makanan dan MinumanRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURPengadaan MebelairPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATURPengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaPengadaan Pakaian KORPRI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURPendidikan dan Pelatihan FormalPembinaan Kinerja Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
92
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untukmemberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaianVisi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhirperiode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasipencapaian indikator outcome program pembangunan daerahsetiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiaptahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periodeRPJMD dapat dicapai.
Skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerahtahun 2013-2018 berpedoman kepada Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025, hasilevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saatini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurunwaktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. IndeksPembangunan Manusia merupakan tolok ukur pembangunandaerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunanjangka menengah.
Selanjutnya Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang mengacu kepadatujuan dan sasaran RPJMD adalah sejumlah indikator yang akandicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan padatahun 2013 - 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Daftar program danindikatornya dapat dilihat pada Tabel 6.1. tentang IndikatorKinerja BKBPM berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMDHalaman 93 (Lihat halaman Lampiran tersendiri).
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
94
Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukanpenyesuaian dengan mengacu kepada:
1. Sasaran Pembangunan Kota Bandungberdasarkan RPJMN2010-2014; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi,kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-ratalama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatanper kapita;
2. Tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)
3. Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun2009 s.d. 2013, untuk proyeksi 2005-2025.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
95
BAB VIPENUTUP
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2018 berfungsi sebagaipedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalammelaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaanpembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholdersyang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visidan misi Kepala Daerah yang tertuang pada Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018.
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat KotaBandung Tahun 2013 – 2018 merupakan gambaran umumsekaligus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan,khususnya bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa danPemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selama 5 (lima) tahunkedepan. Diharapkan melalui pedoman ini, akuntabilitas kinerjapada masing-masing bidang kewenangannya dapat lebihmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalampembangunan masyarakat, kesatuan bangsa, pemberdayaanmasyarakat dan program penanggulangan kemiskinan.
Sangat disadari sekali bahwa dalam penyusunan RencanaStrategis ini masih banyak kekurangan, untuk itu kepada pihakterkait agar lebih mengembangkan kemitraan dengan berbagailintas pelaku termasuk Stakeholder, Tokoh Masyarakat, unsurEksekutif maupun Legislatif yang ada di wilayah, Perguruan Tinggidan pihak lainnya. Selain itu pula, diharapkan agar dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bidangserta Sub Bidang untuk lebih implementatif dengan kondisiberbagai perkembangan aspirasi maupun kebutuhan masyarakatdi wilayah.
RENSTRA (Rencana Strategis)Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
96
Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Taufikdan Hidayah-Nya dalam merealisasikan Rencana Strategis BadanKesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2018 ini.
BANDUNG, Juni 2014KEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT
c. 35.000.000 70.500.000 235.165.000 34.909.400 69.995.700 197.123.000 99,74% 99,28% 83,82% 340.665.000 302.028.100KegiatanPenyusunan database partai politik
KegiatanMonitoring,Evaluasi danProgram
Pendidikan Politik
KegiatanKoordinasi Forum -forum Diskusi
KegiatanPengkajianMasalah Aktual
KegiatanPenyuluhanKepada
Halaman 49 a-f
U R A I A NANGGARAN PADA TAHUN KE : REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE: RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE : Rata -Rata Pertumbuhan
2 a 150.000.000.000 165.000.000.000 181.500.000.000 199.650.000.000 219.615.000.000
Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam PEMILU.(Kepala Daerah, Legislatif danPresiden/Wapres)
Meningkatnya PemberdayaanMasyarakat dan SinergitasProgram-ProgramPenanggulangan Kemiskinan
Peran serta swadayaMasyarakat terhadap Program-Program PemberdayaanMasyarakat
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*) Lihat Tujuan ke 3 Pada Misi - 3 diTabel 5.5. Tujuan dan Sasaran RPJMDKota Bandung Hal. 282 (Perda KotaBandung No. 03 Tahun 2014)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG
Meningkatnya PemahamanMasyarakat tentangPendidikan Politik danPerilaku Demokratis
Meningkatnya Kesadaran Masyarakatdan Aparat terhadap Hukum dan HAM *)Lihat Tujuan ke 3 Pada Misi -2 di Tabel5.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD KotaBandung Hal. 276. (Perda Kota BandungNo. 03 Tahun 2014)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERIODE 2013 - 2018Tabel 4.1.
TUJUAN Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja SasaranPada Tahun yang KE :No
Terlaksananya Reformasi Birokrasi *)Lihat Tujuan ke 2 Pada Misi -2 di Tabel5.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD KotaBandung Hal. 275. (Perda Kota BandungNo. 03 Tahun 2014)
Meningkatnya PemberdayaanMasyarakat dan SinergitasProgram-ProgramPenanggulangan Kemiskinan
Peran serta swadayaMasyarakat terhadap Program-Program PemberdayaanMasyarakat
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat*) Lihat Tujuan ke 3 Pada Misi - 3 diTabel 5.5. Tujuan dan Sasaran RPJMDKota Bandung Hal. 282 (Perda KotaBandung No. 03 Tahun 2014)
Tingkat Pelaksanaan InovasiPemberdayaan danPembangunan Kewilayahan
Terwujudnya PeningkatanKualitas Pelayanan Publik
100% 100% 100% 100% 100%Tertib Administrasi Barang danAsset Daerah
(Tabel. 5.1. ) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFBADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013-2018 *) Dalam Ribuan Rupiah (Lihat Juga Tabel 8-1 Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2014 Halaman : 427-428)UnitKerjaSKPD
Penang-gung-jawab
Tahun - 3 (2016) Tahun - 4 (2017)SASARAN
Tingkat Pemahamanterhadap wawasankebangsaan, ideologinegara, Toleransi AntarUmat Beragama danAntar Etnis di KotaBandung
Kode
Kondisi KinerjaPada Awal RPJMD(Tahun 0) /Th.
2013
PROGRAM DANKEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
ProgramPengembanganWawasanKebangsaan
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (Outcome)
dan KEGIATAN(Output)
Kondisi Kinerja Pada AkhirPeriode RPJMDTahun - 5 (2018)
Bandung, Juni 2014KEPALA BKBPM KOTA BANDUNG,
DADANG GANTINA, SH., M.A.PPembina Utama Muda
NIP. 19611122 199101 1 001
Halaman : 91 - 1
1.19. 1 55.000.000 125 psrt 100.000.000 140 psrt 110.000.000 160 psrt 121.000.000 180 psrt 133.100.000 200 psrt 146.410.000 146.410.000 BKBPM1.19.01.01.17.01. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
1.19. 2 57.475.500 125 psrt 65.000.000 140 psrt 71.500.000 160 psrt 78.650.000 180 psrt 86.515.000 200 psrt 95.166.500 95.166.500 BKBPM1.19.01.01.17.02. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
1.19. 3 51.725.500 125 psrt 60.000.000 140 psrt 66.000.000 160 psrt 72.600.000 180 psrt 79.860.000 200 psrt 87.846.000 87.846.000 BKBPM1.19.01.01.17,03 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Tingkat pemahamanRasa Persatuan danKesatuan Bangsa dan4 Pilar KehidupanBerbangsa danBernegara (Pancasila,UUD 1945, NKRI danBhineka Tunggal Ika),dan terciptanyasuasana kondusivitas,rasa aman di kalanganmasyarakat
1.19. 3 118.000.000 4 Kali 575.000.000 4 Kali 632.500.000 4 Kali 695.750.000 4 Kali 765.325.000 4 Kali 841.857.500 841.857.5001.19. Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan1,01
18.05.01.01.
21
A 634.580.500 1.360.000.000 1.496.000.000 1.645.600.000 1.810.160.000 1.991.176.000
55% PILWALKOT
th 2013 PILKADA
Monitoring,evaluasi danpelaporan
TerevaluasinyaKegiatan KemitraanWawasan Kebangsaandengan InstansiPenegak Hukum
ProgramPendidikanPolitikMasyarakat
Tingkat PartisipasiPolitik Masyarakat KotaBandung dan IndeksDemokrasi
TerlaksananyaMonitoring, Evaluasidan PelaporanKegiatan PendidikanPolitik Masyarakat
Koordinasi forum-forum diskusi politik
Penyusunan database partai politik
Monitoring,Evaluasi danPelaporan
Bandung, Juni 2014KEPALA BKBPM KOTA BANDUNG,
DADANG GANTINA, SH., M.A.PPembina Utama Muda
NIP. 19611122 199101 1 001
Halaman : 91 - 3
1.19.01.01.21.05.
1.19. D 788.012.500 1.103.500.000 1.213.850.000 1.335.235.000 1.468.758.500 1.615.634.3501.19.01.01.
23 55%
1.19. 1 388.012.500 2 kali 200.000.000 2 kali 220.000.000 2 kali 242.000.000 2 kali 266.200.000 2 kali 292.820.0001.19. Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor01.01.23.04. 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
1.19. 2 400.000.000 11 Kali 903.500.000 11 Kali 993.850.000 11 Kali 1.093.235.000 11 Kali 1.202.558.500 11 Kali 1.322.814.3501.19. Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat
65% 70% 75% 75%
Terdeteksinya secaraCepat dan AkuratPotensi-potensi Konflikdi Masyarakat danUpayaPenanggulangannyasecara tepat dankondusiv melaluiKOMINDA
KerjasamaPenyelenggaraanPemeliharaan danPenegakanKetenraman danKetertiban di KotaBandung (TNI,POLRI,KEJAKSAAN) *KOMINDA
TerlaksananyaMonitoring, Evaluasidan PelaporanKegiatan PendidikanPolitik Masyarakat
1.19. 2 906.352.500 151 Kel 1.366.005.000 151 Kel 1.502.605.500 151 Kel 1.391.722.717 151 Kel 1.530.894.989 151 Kel 1.683.984.488 1.683.984.4881.19.01.01.20.02.
1.19. 3 706.687.000 6 Kel 658.850.000 6 Kel 724.735.000 6 Kel 797.208.500 6 Kel 876.929.350 6 Kel 964.622.285 964.622.2851.19. Terbaik Terbaik Terbaik Terbaik Terbaik01.01.20.03. 151 151 151 151 151
Kel Kel Kel Kel KelPembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan
1.19. 4 242.626.000 151 750.000.000 151 825.000.000 151 907.500.000 151 998.250.000 151 1.098.075.000 1.098.075.0001.19. Kel Kel Kel Kel Kel01.01.20.04.
PengembanganManajemenPembangunanPartisipatif danPeningkatanKapasitas Aparatatau Masyarakat
1.19. 1 169.425.600 3 Rakor 300.000.000 3 Rakor 330.000.000 3 Rakor 363.000.000 3 Rakor 399.300.000 3 Rakor 439.230.000 439.230.0001.19. Data Data Data Data Data1,01 Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan
21.01.1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan
1.19. 2 159.584.100 4 kali 200.000.000 4 kali 220.000.000 4 kali 242.000.000 4 kali 266.200.000 4 kali 292.820.000 292.820.0001.19. Rakor Rakor Rakor Rakor Rakor
1.19. 5 178.512.800 1 kali 200.000.000 1 kali 220.000.000 1 kali 242.000.000 1 kali 266.200.000 1 kali 292.820.000 292.820.0001.19. Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan1,01
JUMLAH BELANJA LANGSUNG KEGIATAN 7.053.212.400 10.264.555.000 11.291.010.500 12.158.968.217 13.374.865.039 14.712.351.543 14.712.351.5431.19. A 1.428.957.424 1.695.534.790 1.865.088.269 2.051.597.096 2.256.756.805 2.482.432.486 2.482.432.4861.19.
01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan KajianSistem PeringatanDini Kondisi danPermasalahanKemiskinan
Tersusunnya StrategiPeringatan Dini Kondisidan PermasalahanKemiskinan
2 Tingkat Partisipasi PEMILU Kepala Daerah 55% 57% - - - 58% 58%dan Pemilu Presiden/Wapres. Pil Pres & Pil Leg Pilkada
3 173.678.709.134 150.000.000.000 165.000.000.000 181.500.000.000 199.650.000.000 219.615.000.000 219.615.000.000Peran serta Swadaya Masyarakat terhadap ProgramPemberdayaan Masyarakat
Kondisi Kinerja PadaAKHIR Periode RPJMD
Tabel 6.1.INDIKATOR KINERJA BKBPM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
I N D I K A T O RTarget Kinerja SasaranPada Tahun yang KE :No
Kondisi Kinerja Padaawal Periode RPJMD
Lihat Hal : 93
4 Angka Kemiskinan *) 304.939 301.890 298.871 295.882 292.924 289.994 289.994jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa
5 Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan danPembangunan Kewilayahan NA Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi
Keterangan :*) Indikator Millenium Development Goal (MDG's)
ke 1 dan merupakan Bidang Baru "PENANGGULANGAN KEMISKINAN"pada BKBPM Kota BandungBerdasarkan Perda No. 04 Tahun 2013
Peran serta Swadaya Masyarakat terhadap ProgramPemberdayaan Masyarakat