L A K I P 2016 BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO 1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo dapat kami selesaikan dengan segala keterbatasan yang ada pada kami. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo disusun sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Hasil pencapaian kinerja tahun 2016 secara umum menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan,dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo ini disampaikan untuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo diucapkan terima kasih. Semoga segala upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan profesional. Limboto, Januari 2017 KEPALA BKD-DIKLAT, KABUPATEN GORONTALO DR. ABD.MANAF DUNGGIO, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP 19730226 199203 1 002
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Gorontalo dapat kami selesaikan dengan segala keterbatasan yang
ada pada kami.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo disusun
sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Hasil pencapaian
kinerja tahun 2016 secara umum menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo telah dapat
melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan,dan program yang telah ditetapkan
dalam Renstra. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus
mendapatkan perhatian untuk peningkatkan pencapaian kinerja di tahun
berikutnya.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo ini
disampaikan untuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
Atas perhatian dan kerjasama semua pihak dalam perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo diucapkan terima kasih. Semoga segala
upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan aparatur pemerintah
yang bersih dan profesional.
Limboto, Januari 2017KEPALA BKD-DIKLAT,
KABUPATEN GORONTALO
DR. ABD.MANAF DUNGGIO, M.SiPEMBINA TINGKAT I
NIP 19730226 199203 1 002
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur
dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi
birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah,
serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka
setiap instansi wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Secara umum, LAKIP merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja
suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah
disusun oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan
serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara
dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung
kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Terselenggaranya good
governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.
Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perlunya
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
3
sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang
dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah yang
pada akhirnya menjadi instrumen good governance.
Selain itu pula, terbitnya Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas
terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata
pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung wacana
terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut,
pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Untuk memaksimalkan pencapaian kehendak tersebut diatas, BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diuraikan
pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Tujuan Strategis Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo.
2. Meningkatkan sistem administrasi dan manajemen kepegawaian yang bersih,
profesional dan sejahtera melalui pembinaan dan pengembangan aparatur.
3. Mewujudkan pencapaian kinerja melalui pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
4
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur.
6. Meningkatkan disiplin aparatur melalui penggunaan seragam dan atribut
sesuai ketentuan.
Untuk mencapai tujuan tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo,
telah dikerahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Oleh
karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo untuk
Tahun 2016 ini menyajikan uraian tentang capaian kinerja sesuai dengan
rencana kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016.
Secara umum kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo telah dapat dilaksanakan
dengan baik. Hal ini dimungkinkan karena dukungan dana, semangat kerja yang
tinggi dan dukungan SKPD terkait selaku mitra Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo dalam
mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang bersih, profesional
dan sejahtera yang makin meningkat dari tahun ke tahun melalui pelaksanaan
pengelolaan data administrasi kepegawaian, penyiapan penyusunan program dan
petunjuk pembinaan dan pengembangan pegawai, sosialisasi regulasi tentang
kepegawaian, serta melaksanakan mutasi dan tata usaha kepegawaian.
Diharapkan hal ini dapat ditingkatkan ditahun-tahun mendatang. Namun
demikian, ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, yaitu:
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
5
1. Pengelolaan data yang belum optimal sebagai akibat dari belum optimalnya
pelaporan data kepegawaian dari masing-masing unit organisasi yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2. Penerapan PP 53 Tahun 2010 belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian
PNS, terutama atasan langsung dalam menerapkan disiplin PNS.
Melihat kendala-kendala tersebut, maka dipandang perlu melakukan
berbagai upaya yang nyata dan yang terpenting dilakukan adalah bagaimana
dapat terus meningkatkan kompetensi intinya di bidang kepegawaian dimasa
datang untuk memenuhi harapan seluruh stakeholdernya.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Gorontalo yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh
Kepala Badan selaku Kepala Satuan Kerja.
B. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo,
dengan struktur jabatan dan susunan personilnya yang dirinci menurut
jabatan, nama, pangkat serta golongan pada posisi Akhir Desember 2016,
sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
7
Bagan 1.1 Struktur Organisasi
Perda Kab. Gorontalo No. 20 Tahun 2007
SEKRETARIAT
USMAN MIOLO, SE,M.SiPEMBINA Tkt. I, IV/b
SUB BAGIANKEUANGAN
ISKANDAR K. MOHA,SE, M.SiPENATA Tkt. I, III/d
SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
HAPSA NANIPENATA Tkt.I, III/d
SUB BAGIANPENYUSUNAN PROGRAMINDRAYANTI, S.S, M.Hum.
PENATA Tkt. I, III/d
BIDANG DIKLAT DANPENGEMBANGAN PEGAWAIHERMAN AYUBA, S.Pd, M.Si
PENATA Tkt I, III/d
BIDANG MUTASI PEGAWAI
ISMAIL DJAMUD, S.Sos, MEPEMBINA, IV/a
BIDANG PENGOLAHAN DATADAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
HASNI LAMANASA, S.STPPEMBINA, IV/a
BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI
MUSLICHIN MAKMUD, SH, MHPENATA Tkt I, III/d
SUB BIDANGPENGEMBANGAN PEGAWAI
SRI NURNANINGSIH RACHMAN, SHPENATA, III/c
SUB BIDANG/PENGGAJIAN DAN KEPANGKATAN
MULYADI MAHANIPENATA, III/c
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATADAN PELAPORAN
SYAMSUL Q. MUSTAPA, S.Kom, M.SiPENATA Tkt I, III/d
SUB BIDANGPEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
SRI WAHYUNI ANTULA, SHPENATA Tkt. I, III/d
SUB BIDANGDIKLAT
INDRIYANTI S. BOUTA, S.STP, M.SiPENATA, III/c
SUB BIDANGMUTASI DAN PENSIUN
DARWIS DJOU, S.PdPENATA Tkt I, III/d
SUB BIDANGINFORMASI DAN KEPEGAWAIAN
ALMA UTIA, SEPENATA, III/c
SUB BIDANGPENILAIAN DAN KESEJAHTERAANFLORENCE LANONGBUKA, Sm.H
PENATA Tkt. I, III/d
KEPALA BADAN
ROSWATI LASIMPALA, SH, MHPEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
8
C. Tugas dan Fungsi Organisasi
Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo No.41 tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Perda No.20 tahun 2007, yang menjadi tugas Pokok BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo adalah melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian,penyiapan penyusunan program dan petunjuk pembinaan dan
pengembangan kepegawaian serta melaksanakan mutasi dan kesekretariatan
kepegawaian.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKD-Diklat Kabupaten
Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian.
2. Pengumpulan bahan pelaksanaan ujian Dinas dan pemberian penghargaan
dan tanda jasa.
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir
pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
5. Pelaksanaan dan pengolahan mutasi dan tata usaha kepegawaian serta
analisa jabatan.
6. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan PNSD, kedudukan hukum sesuai
dengan norma, standard dan prosedur yang diterapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
9
7. Penyiapan dan penetapan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan
kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan strukturaL
dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Penyiapan dan penetapan norma pensiun PNSD sesuai norma, standard
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai
kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
10. Penyiapan dan Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan
kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan fungsional sesuai norma,
standard an prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
11. Penyiapan dan penetapan Pendidikan Pelatihan Kader, sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian PNSD secara umum.
13. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
14. Penyiapan Informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian
Negara.
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
10
D. Kondisi Demografi Organisasi
Kondisi demografi pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Gorontalo per Desember tahun 2015 dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Menurut Status Kepegawaian
a. PNS : 38 orang
b. Tenaga Kontrak : 5 orang
2. Menurut golongan dan kepangkatan
a. Golongan IV : 4 orang
b. Golongan III : 26 orang
c. Golongan II : 7 orang
d. Golongan I : 1 orang
3. Menurut tingkat pendidikan
a. Pasca Sarjana (S2) : 9 orang
b. Sarjana (S1) : 17 orang
c. Sarjana muda (Diploma) : 6 orang
d. SLTA : 5 orang
e. SMP : 1 orang
4. Menurut tingkatan jabatan
a. Jabatan Struktural
- Eselon II B : 1 orang
- Eselon III A : 1 orang
- Eselon III B : 4 orang
- Eselon IV A : 11 orang
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
11
b. Staf : 21 orang
5. Berdasarkan jenjang diklat jabatan :
Diklat Jabatan Struktural
- Diklat PIM II : 1 orang
- Diklat PIM III : 5 orang
- Diklat PIM IV : 5 orang
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi
Visi
“Kabupaten Gorontalo Gemilang Mewujudkan Masyarakat Madani”
Sebagai penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka
ditetapkanlah misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan SDM cerdas, sehat dan berkarakter.
2. Mewujudkan pemerintahan yang harmonis, bersih, dan dinamis.
3. Optimalisasi sumber daya alam menuju kemandirian.
4. Pembangunan berbasis kependudukan lingkungan hidup.
5. Kerja sama global untuk pembangunan daerah.
B. Tujuan
Tujuan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Gorontalo diformulasikan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo
2. Meningkatkan sistem administrasi & manajemen kepegawaian yang bersih,
profesional dan sejahtera melalui pembinaan dan pengembangan Aparatur
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
13
3. Mewujudkan pencapaian kinerja melalui pengembangan sistem laporan capaian
kinerja dan keuangan
4. Mewujudkan sistem administrasi perkantoran yang efektif dan efisien untuk
mendukung pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian
5. Meningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
6. Meningkatan disiplin aparatur melalui penggunaan seragam dan atribut sesuai
ketentuan.
C. Sasaran
Sasaran-sasaran BKD-DIKLAT yang akan dicapai dalam suatu periode
Renstra, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:
SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 52 3 4 5 6 7 8
Terwujudnya peningkatan - Jumlah Diklat teknis/kapasitas Sumber Daya fungsional yang 3 5 5 5 5Aparatur diselenggarakan
- Jumlah ASN yangmengikuti 81 200 200 200 200
Diklat Teknis/fungsional
Terselenggaranyapembinaan - Persentase pejabat
PIM IV:9,15 %
PIMIV:18,22 %
PIMIV:18,22 %
PIMIV:18,22 %
PIMIV:18,22 %
dan pengembangan struktural yang telahPIM III: 22,6%.
PIM III: 22,6%
PIM III: 22,6%
PIM III: 22,6%.
PIM III: 22,6%.
aparatur mengikuti DiklatPIM II:11,43%
PIM II:17,14%
PIM II:17,14%
PIM II:11,43%
PIM II:13,51%
penjenjangan PIM IV,
PIM III, dan PIM II
- Jumlah SKPD pembina 10 SKPD 10 SKPD 11 SKPD 11 SKPD 11 SKPDdisiplin amat baik
Persentasepejabat strukturalyang telah lulusDiklatpenjenjangan PIMIV,PIM III & PIM II
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,02
100
99,5
58,48
PIM IV23,94PIM III45,50PIM II47,36
99,02
100
99,5
58,48
PIM IV23,94PIM III45,50PIM II47,36
100
100
100
100
PIM IV100
PIM III100
PIM II100
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
25
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 5 indikator kinerja,
kelimanya mencapai target kinerja, yaitu: yang ditargetkan, sehingga capaiannya
mencapai 100%.
1. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi jabatannya, dimana
target tahun 2016 sejumlah 99,02% dengan realisasi sesuai target. Sehingga
persentase capaiannya mencapai 100%.
2. Persentase jabatan struktural yang ditempatkan melalui assessment, di mana
target tahun 2016 sejumlah 100% dengan realisasi sesuai yang ditargetkan.
Sehingga persentase capaiannya mencapai 100%.
3. Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin, dimana target tahun
2016 sejumlah 99,5% dengan realisasi sesuai yang ditargetkan. Sehingga
persentase capaiannya mencapai 100%.
4. Rasio aparatur yang berpendidikan sarjana di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo, dimana target tahun 2016 sebesar 58,48%, dan
terealisasi sesuai yang ditargetkan. Sehingga persentase capaiannya mencapai
100%.
5. Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat penjenjangan PIM IV, PIM
III dan PIM II. Untuk tahun 2016 yang ditargetkan PIM IV 23,94%, PIM III
45,50% dan PIM II 47,36%,erealisasi sesuai yang ditargetkan. Sehingga
persentase capaian untuk indikator ini mencapai 100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang
profesional dan berkinerja tinggi
Program :
1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
2. Pelayanan administrasi perkantoran
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
26
4. Peningkatan disiplin aparatur
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa nilai SAKIP untuk tahun
2016 belum diminta d OPD terkait. Untuk indikator tingkat penyerapan anggaran
ditargetkan 94%, namun yang terealisasi hanya 90,29%. Hal ini terjadi karena
adanya penghematan anggaran. Sedangkan untuk indikator persentase temuan
inspektorat/BPK ditargetkan 0, realisasinya sesuai target. Sehingga persentase
capaian tahun 2016 mencapai 100%.
Dari hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan secara internal di lingkungan BKD-
Diklat Kabupaten Gorontalo Tahun 2016, pencapaian kinerjanya sesuai target yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kondisi ini menjadi lebih baik
lagi dimasa yang akan datang, maka akan ditempuh langkah-langkah dan upaya-
upaya, antara lain :
1. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan unit-unit organisasi khususnya yang
berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
2. Lebih meningkatkan pembinaan aparat pelaksana Kepegawaian.
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pemberian petunjuk kepada aparat
yang menangani urusan kepegawaian.
NoIndikator
kinerjaSatuan
Tahun 2015 %CapaianKinerjaTahun2015
Tahun 2016 %CapaianKinerjaTahun2016
Target Realisasi Target Realisasi
1.
2.
3.
Nilai SAKIP SKPD
Tingkatpenyerapananggaran
Persentasetemuaninspektorat/BPK
Nilai
Persen
Persen
-
-
-
-
-
-
C
94
0
NA
90,29
-
-
96,05
-
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
27
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Untuk Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016, maka BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo dipercayakan untuk mengelola Anggaran Belanja
sebesar Rp. 6.247.695.308,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 2.724.738.247,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.522.957.061,-.
Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016, dilakukan perubahan
anggaran belanja. Dalam dokumen perubahan anggaran, belanja tidak
langsung anggarannya menjadi Rp. 2.735.615.886,- dan belanja langsung
total anggarannya menjadi Rp. 3.719.957.061,-.
Dari segi akuntabilitas keuangan, pengelolaan keuangan telah sesuai
dengan apa yang direncanakan. Dari total anggaran belanja langsung BKD-
Diklat Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 3.719.957.061,- yang telah terealisasi
sebesa Rp. 3.358.928.836,- atau 90,29%, selengkapnya diuraikan dalam
tabel Laporan Realisasi Keuangan dana APBD Tahun 2016 Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo, sampai
dengan 31 Desember 2016 sebagaimana dalam tabel berikut:
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
28
LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
NO. PROGRAM / KEGIATAN PAGU DANA REALISASIKEUANGAN
PERSENTASE(%)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 810.066.873 776.088.776 95,81Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57.180.000 48.846.376 85,43Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 2.000.000 1.426.500 71,33
Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.550.000 132.350.000 94.84Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.500.000 6.940,000 73,05Penyediaan alat tulis kantor 56.650.880 50.908.000 89,86Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.025..000 23.901.800 85,29Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 3.000.000 2.580.000 86,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 105.400.000 102.482.000 97,00Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 8.923.000 89,23Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 352.410.503 351.681.100 99,79Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 46.350.490 46.050.000 99,35
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 455.200.000 366.078.500 80,42
Pembangunan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.400.000 35.400.000 100,00
Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu 18.200.000 17.700.000 97,254 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 297.956.900 256.469.240 86,08
Pendidikan & Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSDaerah - - -
Pendidikan & Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagiCalon PNS Daerah 297.956.900 256.469.240 86,08
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 8.500.000 8.500.000 100,00
6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.094.633.288 1.898.692.320 90.65Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 26.085.000 25.087.000 96,17Seleksi Penerimaan Calon PNSPenempatan PNSPenataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatisPNS
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.000.000 37.721.000 94,30Sosialisasi dan Rakor Kepegawaian 85.000.000 55.305.000 65,06Bimbingan dan Konseling bagi PNS 68.663.788 61.363.000 89,37
J U M L A H 3.719.957.061 3.358.928.836 90,29
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
30
BAB IV
PENUTUP
Dari hasil evaluasi internal SKPD secara keseluruhan, dapat disimpulkan
bahwa pencapaian kinerja dilihat dari capaian target dan realisasi anggaran
kegiatan BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan
dengan baik. Namun demikian, untuk menghindari permasalahan di masa yang akan
datang dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja maka perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara BKD-Diklat Kabupaten
Gorontalo dengan SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
sebagai mitra kerja untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.
2. Mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas individu setiap aparat
pengelola administrasi kepegawaian baik melalui PKS (Pelatihan Kantor Sendiri),
maupun melalui kegiatan yang dilakukan oleh BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo
selaku instansi pembina aparat kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo.
3. Selalu memberikan kesempatan kepada seluruh staf dilingkungan BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo untuk berinovasi dan berkreasi dalam melaksanakan tugas,
baik didalam maupun diluar kantor sehubungan dengan tupoksi mereka. Hal ini
tentu akan memberikan suatu hal yang baru dalam hal pencarian solusi terhadap
berbagai hambatan yang mereka hadapi dengan tetap berkoordinasi antar
sesama pegawai.
Demikian LAKIP ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan gambaran secara
utuh dan obyektif terhadap pencapaian kinerja BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo
Tahun 2016.
Limboto, Januari 2017
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
31
KEPALA BK-DIKLATKABUPATEN GORONTALO,
DR. ABD. MANAF DUNGGIO,M.SiNIP. 19730226 199203 1 002