KATA PENGANTAR - pa-pasuruan.go.id filePengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan ... Aset Lancar 24 ... kewajiban, dan ekuitas per 31 ...

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan

ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan

informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada

Pengadilan Agama Pasuruan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pasuruan, 26 Januari 2016

Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris

H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H. NIP. 19710424 200003 1 001

i

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iv Ringkasan 1 iii

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3 3

II. Neraca 4 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan 5 7

A. Penjelasan Umum 7

A.1. Dasar Hukum 7

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pasuruan 8

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 12

A.4. Basis Akrual 12

A.5. Dasar Pengukuran 13

A.6. Kebijakan Akuntansi 13

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 21

B.1. Pendapatan 21

B.2. Belanja 21

B.3. Belanja Barang 23

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 24

C.1. Aset Lancar 24

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 26

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 26

D.2. Beban Barang dan Jasa 26

D.3. Beban Perjalanan Dinas 26

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 28

E.1. Ekuitas Awal 28

E.2.Surplus (Defisit) LO 28

E.3. Koreksi Nilai Persediaan 28

E.4. Koreksi Aset Tetap 28

E.5. Koreksi Atas Beban 28

E.6. Koreksi Atas Pendapatan 28

E.7. Ekuitas Akhir 29

F. Pengungkapan Penting Lainnya 30

F.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 30

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 30

F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 30

F.4. Rekening Pemerintah 30

F.5. Revisi DIPA 30

F.6. Ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB 30

F.7. Pengungkapan Lain-Lain 30

i

VI. Lampiran dan Daftar

i

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari: Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 26 Januari 2016 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris

H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H.

NIP. 19710424 200003 1 001

i

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara

Bukan Pajak sebesar Rp 131.657.391 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi

Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp 15.161.000 atau

mencapai 95,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 15.800.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas per 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari:

Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang

(neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

i

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan

31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 131.657.391, sedangkan jumlah beban

adalah sebesar Rp 15.161.000 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional

senilai Rp 116.496.391. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-

masing sebesar Rp0 dan tidak terdapat surplus/defisit sehingga entitas mengalami

Surplus-LO sebesar Rp 116.496.391.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015

adalah sebesar Rp0 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 116.496.391 sehingga Ekuitas entitas

pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula

dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan

tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun

dan disajikan dengan basis akrual.

i

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

TA 2014

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 0 131,657,391 0.00 121,609,078

JUMLAH PENDAPATAN 0 131,657,391 0.00 121,609,078

BELANJA B.2.

Belanja Operasi

Belanja Pegawai B.3 0 0 0.00 0

Belanja Barang B.4 15,800,000 15,161,000 95.96 8,795,000

Belanja Bantuan Sosial B.5 0 0 0.00 0

Jumlah Belanja Operasi 15,800,000 15,161,000 95.96 8,795,000

Belanja Modal

Belanja Tanah B.6 0 0 0.00 0

Belanja Peralatan dan Mesin B.7 0 0 0.00 0

Belanja Gedung dan Bangunan B.8 0 0 0.00 0

Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan B.9 0 0 0.00 0

Belanja Modal lainnya B.10 0 0 0.00 0

Jumlah Belanja Operasi 0 0 0.00 0

JUMLAH BELANJA 15,800,000 15,161,000 95.96 8,795,000

% thd AnggCATATANURAIANTA 2015

i

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN NERACA

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)

CATATAN 2015 2014

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 0 0Kas di Bendahara Penerimaan C.2 0 0Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 0 0Piutang PNBP C.4 0 0Bagian Lancar TP/TGR C.5 0 0Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 0 0Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.7 0 0Belanja Dibayar di Muka C.8 0 0Persediaan C.9 0 0Jumlah Aset Lancar 0 0

Tagihan TP/TGR C.10 0 0Tagihan Penjualan Angsuran C.11 0 0Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.12 0 0Jumlah Piutang Jangka Panjang 0 0

Tanah C.13 0 0Peralatan dan Mesin C.14 0 0Gedung dan Bangunan C.15 0 0Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.16 0 0Aset Tetap Lainnya C.17 0 0Konstruksi dalam pengerjaan C.18 0 0Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.19 0 0

Jumlah Aset Tetap 0 0

ASET LAINNYAAset Tak Berwujud C.20 0 0Aset Lain-Lain C.21 0 0Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.22 0 0Jumlah Aset Lainnya 0 0

JUMLAH ASET 0 0

Uang Muka dari KPPN C.23 0 0Utang kepada Pihak Ketiga C.24 0 0Pendapatan Diterima di Muka C.25 0 0Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0 0

0 0

Ekuitas C.26 0 0JUMLAH EKUITAS 0 0

0 0

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG

i

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN OPERASIONAL


(Dalam Rupiah)

CATATAN 2015 2014

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 131,657,391 -

131,657,391 -

Beban Pegawai D.2 - -

Beban Persediaan D.3 - -

Beban Jasa D.4 12,301,000 -

Beban Pemeliharaan D.5 - -

Beban Perjalanan Dinas D.6 2,860,000 -

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - -

Beban Bantuan Sosial D.8 - -

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 - -

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 - -

Beban Lain-lain D.11 - -

15,161,000 -

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 116,496,391 -

D.12

Surplus Penjualan Aset Nonlancar - -

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - -

Defisit Selisih Kurs - -

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - -

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 116,496,391 -

D.13

Pendapatan PNBP - -

Beban Perjalanan Dinas - -

Beban Persediaan - -

SURPLUS/DEFISIT LO 116,496,391 -

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN

i

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 2015 2014

EKUITAS AWAL E.1 - -

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 116,496,391 -

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

LAIN-LAIN

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3 - -

KOREKSI ASET TETAP E.4 - -

KOREKSI ATAS BEBAN E.5 - -

KOREKSI ATAS PENDAPATAN E.6 - -

KOREKSI LAIN-LAIN - -

Jumlah Lain-Lain - -

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.7 (116,496,391) -

EKUITAS AKHIR - -

i

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009

tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara

Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan

Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

h. Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor10 Tahun

2010Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan

Transfer pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca

pada Bagan Akun Standar;

l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Prosess

Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

i

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah

o. Pusat;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pasuruan

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN

INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di

dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan

kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas

pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara

Indonesia : “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan

Agama Pasuruan Yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntable “.

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada

Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai

tujuan Negara Republik Indonesia.

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Transparan dan akuntable

pada Pengadilan Agama Pasuruan, secara ideal dapat diwujudkan sebagai

sebuah Badan Peradilan antara lain :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif,

dan berkeadilan pada Pengadilan Agama Pasuruan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam DIPA pada Pengadilan Agama

i

Pasuruan.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang

jelas dan terukur pada Pengadilan Agama Pasuruan.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional pada

Pengadilan Agama Pasuruan.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan pada


6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan

profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima pada Pengadilan Agama

Pasuruan.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,

dan transparansi pada Pengadilan Agama Pasuruan.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu pada Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan Agama

Pasuruan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel,

menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Misi Pengadilan Agama Pasuruan adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah

sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pasuruan memenuhi butir 1 dan

i

2 di atas

Adapun Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pasuruan

melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Transparansi Putusan

Adalah sebuah program dimana pencari keadilan atau para pengguna

pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan

tetap melalui website maupun direktori putusan Mahkamah Agung, program

ini berdampak :

a. Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim

maupun panitera.

b. Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin

mencari dan mendapatkan salinan putusan.

c. Menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Pasuruan bisa diakses

dari mana saja.

2. Pengembangan Teknologi Informasi

Pengembangan website di Pengadilan Agama Pasuruan terus dilakukan,

dimaksudkan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pengguna

pengadilan lainnya untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan


3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Pengadilan Agama

Pasuruan dan disetor ke kas negara antara lain : pendaftaran perkara,

redaksi, akta cerai, legalisasi, maupun pengembalian persekot gaji dan lain-

lain. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi

pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program quick wins Pengadilan

Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara

i

bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib

langsung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah

Agung nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan nomor

42/WKMA.N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008.

4. Kode Etik Hakim

Kode etik yang dimaksud dalam program quick wins adalah pedoman prilaku

hakim. Pedoman prilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi

hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan

hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini

mengikat hakim dalam berprilaku sehari-hari. Adapun pedoman prilaku hakim

ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi

kewajiban-kewajiban untuk:

1. Berprilaku adil,

2. Berprilaku jujur,

3. Berprilaku arif dan bijaksana,

4. Bersikap mandiri,

5. Berintegritas tinggi,

6. Bertanggungjawab,

7. Menjunjungtinggi harga diri,

8. Berdisiplin tinggi,

9. Berprilaku rendah hati,

10. Bersikap profesional.

5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan

Sistem Remunerasi

Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, kegiatan analisa pekerjaan dan

evaluasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan

pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap

posisi. Dengan demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang

menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen

uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh dimensi dari sebuah

i

pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan

adanya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil

ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam

pembenahan organisasi.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pasuruan.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya.

Basis Akuntansi A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Pasuruan menerapkan basis akrual dalam penyusunan

dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

i

Dasar

Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Pengadilan Agama Pasuruan dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang merupakan

entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pasuruan. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai

berikut:

Pendapatan- (1) Pendapatan- LRA

i

LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Legalisasi TandaTangan.

o Pendapatan Ongkos Perkara.

o Pendapatan Kejaksaandan Peradilan Lainnya

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

i

(KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang

dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu

12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal

neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

i

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan

direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk

dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang

jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

i

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu

perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja

yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

i

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam

satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet 1

.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2

.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/DJKN

i

Penyusutan

Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan

penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah

atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

i

sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Implementasi

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis Akrual

Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis

akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada

beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas

dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual

direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun

sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak

i

dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi

berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp131.657.391

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp131.657.391 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama

Pasuruan terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi

pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan - 2,280,000 0,00

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada

Badan Pengadilan (Peradilan) - 3,933,000 0,00

Pendapatan Ongkos Perkara 66,010,000 0,00

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya - 59,434,391 0,00

Jumlah - 131,657,391 0,00

Uraian

2015

Anggaran Realisasi % Real

Angg.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2015

mengalami kenaikan sebesar 8,26% persen dibandingkan TA 2014. Hal ini

disebabkan oleh meningkatnya pendaftaran perkara dan adanya setoran

Pendapatan uang meja (leges) di tahun 2015.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA 2015 dan per 31

Desember TA 2014

i

URAIAN REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A. 2014

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 2,280,000 2,100,000 8.57

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah

Pada Badan Pengadilan (Peradilan) 3,933,000 - -

Pendapatan Ongkos Perkara 66,010,000 65,410,000 0.92

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 59,434,391 54,099,078 9.86

Jumlah 131,657,391 121,609,078 8.26

Realisasi Belanja

Negara

Rp15.161.000

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember TA 2015 adalah sebesar

Rp15.161.000 atau 95,96% dari anggaran belanja sebesar Rp15.800.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2015 adalah

sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015

Belanja Pegawai - - 0,00

Belanja Barang 15,800,000 15,161,000 95.96

Belanja Modal - - 0,00

Jumlah 15,800,000 15,161,000 95.96

Uraian

2015

Anggaran Realisasi % Real

Angg.

i

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Dibandingkan dengan semester II TA 2014, Realisasi Belanja per 31 Desember TA

2015 mengalami kenaikan sebesar 72,38% dibandingkan realisasi belanja pada

tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat Anggaran untuk

sidang keliling, sedangkan pada tahun 2014 tidak ada.

2. Kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dapat terealisasi dengan

cepat.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015 dan per 31 Desember TA 2014

URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Pegawai - - -

Belanja Barang 15,161,000 8,795,000 72.38

Belanja Modal - - -

Jumlah 15,161,000 8,795,000 72.38

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran

Realisasi

i

Belanja Barang

Rp15.161.000

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan per 31 Desember 2014

adalah masing-masing sebesar Rp15.161.000 dan Rp8.795.000. Realisasi

Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 mengalami kenaikan 72,38% dari

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2014. Hal ini antara lain

disebabkan oleh adanya anggaran sidang keliling yang yang cukup banyak,

dibandingkan tahun 2014 yang tidak ada anggaran tersebut.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan per 31 Desember TA 2014

URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Barang Non Operasional 12,301,000 8,795,000 39.86

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 2,860,000 - 0,00

Jumlah Belanja Kotor 15,161,000 8,795,000 72.38

Pengembalian Belanja - -

Jumlah Belanja 15,161,000 8,795,000 72.38

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan

atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Pasuruan per 31 Desember

2015 dan 2014 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar

i

Keterangan TH 2015 TH 2014

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

Jumlah - -

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan per 31

Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan

kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara

Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan

atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di

Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran


Uang Tunai - -

Jumlah - -

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan per

31 Desember 2014 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di

Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah

tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari

pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan


Uang Tunai - -

Jumlah - -

Uang Muka dari KPPN

Rp0

C.1.3 Uang Muka dari KPPN

i

Pendapatan PNBP

Rp131.657.391

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp131.657.391 dan Rp0.

Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2015 dan 31 Desember 2014

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 2,280,000 - -

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada

Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) 3,933,000

Pendapatan Ongkos Perkara 66,010,000

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 59,434,391

Jumlah 131,657,391 - -

TH 2015 TH 2014

NAIK

(TURUN)

%

URAIAN

Pendapatan PNBP merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan

Legalisasi Tanda Tangan, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan

Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Beban Jasa

Rp12.301.000

D.2 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 31

Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.301.000 dan Rp0. Beban

Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember

2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan

Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan

KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN

adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di

kelompok akun Aset Lancar.

i

entitas. Rincian Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015

dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 31

Desember 2014

URAIAN JENIS BEBAN TH 2015 TH 2014NAIK

(TURUN)

%

Beban Jasa Lainnya 12,301,000 - -

Jumlah 12,301,000 - -

Beban Perjalanan

Dinas Rp2.860.000

D.3. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan

31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.860.000 dan Rp0.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban

Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 31

Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan

31 Desember 2014

URAIAN JENIS BEBAN TH 2015 TH 2014NAIK

(TURUN)

%

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,860,000 - -

Jumlah 2,860,000 - -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0.

i

Surplus LO

Rp116.496.391

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2015 dan 2014 adalah sebesar Rp116.496.391 dan Rp0. Surplus LO merupakan

selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan

non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0 E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang

diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap

Rp0

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan

pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah

koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Koreksi Atas Beban

Rp0

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang

terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas Beban yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas

Pendapatan Rp0

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan

pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada

periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan yang berakhir sampai dengan 31

i

Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Ekuitas Akhir Rp20

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

D. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan

Agama Pasuruan adalah : BRI CABANG PASURUAN A/C 006501000675304

a.n. BPG 032 PENGADILAN AGAMA PASURUAN 04

yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per

tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0.

F.5 PENGUNGKAPAN PEGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KE-3

Sampai dengan akhir semester II Tahun 2015, penerimaan uang titipan pihak

ke-3 sebesar Rp. 109.900.000; sedangkan pengeluaran sebesar Rp.

i

94.153.400; sehingga saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 15.746.600.

F.6 REVISI DIPA

Tidak ada revisi DIPA 04 sampai dengan akhir tahun anggaran 2015

F.7 RALAT SPM, SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB

Tidak ada ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB.

F.8 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor. 173/SEK/SK/12/2013 Tentang Penunjukkan Kuasa

Pengguna Anggaran, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. W13-

A23/1507/KU.00.1/SK/VI/2014 dan Nomor. W13-A23/1507/KU.00.1/SK/VI/2014

Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang

Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/

Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan

Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada

Pengadilan Agama Pasuruan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. H. Chafidz Syafiuddin, SH, MH.

Pejabat Pembuat Komitmen : M. Nidzom Anshori, SH.

PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Mochamad Rodien

Bendahara : Dimas Wahyu Adrianto, SE.

PPABP : Samsul Hadi

i

Lampiran A1

Pengadilan Agama Pasuruan

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

i

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai Buku

Manfaat Per 31-12-2014 Sem I Tahun 2015 Per 30-06-2015 Per 31-12-2015

A Tanah

1 Tanah - - - - - -

Jumlah - - - - - -

B Peralatan dan Mesin

1 Alat Angkutan Darat Bermotor - - - - - -

2 Alat Kantor - - - - - -

3 Alat Rumah Tangga - - - - - -

4 Alat Komunikasi - - - - - -

5 Komputer Unit - - - - - -

6 Peralatan Komputer - - - - - -

7 Peralatan Olah Raga - - - - - -

Jumlah - - - - - -

C Gedung dan Bangunan

1 Bangunan Gedung Tempat Kerja - - - - - -

2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal - - - - - -

Jumlah - - - - - -

D Jaringan

1 Jaringan Listrik - - - - - -

2 Jaringan Telepon - - - - - -

Jumlah - - - - - -

E Konstruksi Dalam Pengerjaan

1 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - -

Jumlah - - - - - -

F Aset Tetap Lainnya

1 Barang bercorak kesenian - - - - - -

2 - - - - -

Jumlah - - - - - -

G Aset Lainnya

1 Aset Tak Berwujud* - - - - - -

No Aset Tetap Nilai Perolehan

* Beban Amortisasi

SEKRETARIS

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

i

H. M. NIDZOM ANSHORI, S.H.

KATA PENGANTAR - pa-pasuruan.go.id filePengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan ... Aset Lancar 24 ... kewajiban, dan ekuitas per 31 ...

Documents