KATA PENGANTAR - KPPN Jakarta VII Official Webkppnjakarta7.net/wp-content/uploads/2017/09/FAQ-MSKI-3.0.pdf · KATA PENGANTAR ... (Surat Perintah Membayar), Bab IV mengenai Aplikasi

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penyusun sehingga buku

elektronik FAQ KPPN Jakarta VII dapat diselesaikan dengan baik.

Buku elektronik ini disusun dengan tujuan menyediakan daftar pertanyaan

yang sering diajukan oleh Satker beserta dengan penyelesaian atas pertanyaan

tersebut. Daftar pertanyaan tersebut berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang

sering diajukan oleh petugas Satker melalui telepon, website, dan juga meja CSO

(Customer Service Officer).

Buku elekteronik ini dibagi dalam lima bab berdasarkan kriteria pertanyaan.

Bab I merupakan pertanyaan-pertanyaan terkait Kontrak, Bab II mengenai

Perjalanan Dinas, Bab III mengenai SPM (Surat Perintah Membayar), Bab IV

mengenai Aplikasi Perbendaharaan, Bab V berisi tentang Bendahara, dan Bab VI

tentang Rekonsiliasi.

Buku elektronik FAQ KPPN Jakarta VII disusun secara sederhana dan

disajikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami sehingga diharapkan dapat

membantu Satker memahami aturan-aturan terkait tata cara pelaksanaan anggaran.

Pemahaman yang baik dari Satker turut membantu dalam pelaksanaan anggaran

yang lebih cepat.

Penyusunan buku ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan dari

Kepala Kantor dan para pegawai KPPN Jakarta VII. Oleh karena itu, penyusun

mengucapkan terima kasih atas bantuan dalam penyusunan buku ini, baik berupa

materiil dan nonmateriil.

Seperti peribahasa tak ada gading yang tak retak, buku ini juga tidak terlepas

dari adanya kesalahan. Atas kekurangan buku ini, penulis mohon kritik dan saran

yang membangun dari pembaca untuk perbaikan Buku elektronik FAQ KPPN

Jakarta VII berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi Satker. Sekian dan terima

kasih.

Jakarta, 7 Agustus 2017

Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... 1

DAFTAR ISI ............................................................................................................... 1

KONTRAK .................................................................................................................. 3

PERJALANAN DINAS ................................................................................................ 8

SURAT PERINTAH MEMBAYAR............................................................................... 9

APLIKASI PERBENDAHARAAN .............................................................................. 15

BENDAHARA ........................................................................................................... 17

REKONSILIASI ........................................................................................................ 19

3

KONTRAK

1. Q : Apabila mengadakan sewa kendaraan 12 bulan yg mulai kontrak di bulan Maret

2017. Apakah sewa kendaraan tersebut dapat dibayar di muka? Jika bisa, berapa

bulan yang harus dibayar, tetap 12 bulan sampai Februari 2018 atau cukup sampai

Desember 2017 saja?

A : Berdasarkan PP 45 tahun 2013 Pasal 68, dalam hal tertentu, pembayaran atas

beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Selanjutnya dalam

Penjelasan PP 45 Tahun 2013 Pasal 68 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

“dalam hal tertentu” adalah kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan

pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa

menyewa. Pembayaran sewa gedung atau kendaraan dapat dilakukan di muka dan

dapat dimungkinkan melewati (bulan Desember) satu tahun anggaran sesuai

periode sewa yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak. Selanjutnya alokasi sewa

gedung/ kendaraan tersebut tidak membebani DIPA lebih dari satu tahun anggaran

meskipun masa sewa gedung dimungkinkan melewati satu tahun anggaran.

Silahkan untuk berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk

mendapatkan asistensi lebih lanjut.

2. Q : Bagaimana solusinya jika terjadi keterlambatan pengajuan pendaftaran kontrak

ke KPPN karena sudah 1 bulan dari penandatanganan kontrak (SPK) untuk sebuah

pekerjaan ke penyedia, sehingga penyampaian pendaftaran Rincian kontrak yang

saya ajukan ditolak oleh KPPN.

A : Sesuai PMK Nomor 190/2012 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-

153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017, disebutkan bahwa : Kontrak didaftarkan

ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani dan Kontrak yg

bertanggal 3 Januari 2017 s.d 3 Maret 2017 wajib disampaikan ke KPPN paling

lambat 15 Maret 2017.

Selanjutnya jika tidak dapat memenuhi periode tersebut dapat mengajukan surat

dispensasi pengajuan kontrak ke Kepala KPPN.

3. Q : Bagaimana solusinya jika ADK kontrak untuk hotel setelah di instal sas 2017

versi 04 ada penambahan lokasi peta dimana peta ini untuk lokasi kantor kami atau

4

lokasi acara tempat soalnya tidak ada keterangan untuk penambahan ini dan peta ini

selalu error karena ada java scrip yg blm sempurna

A : Untuk pembuatan kontrak pada versi saat ini wajib ditambahkan dengan

perekaman koordinat lokasi kegiatan/ lokasi pekerjaan dilaksanakan.

Jika proses rekam koordinat masih error, dapat menggunakan opsi perekaman

manual.

4. Q : Kapan waktu untuk membuat SPM data kontrak apabila tanda tangan kontrak

tanggal 1 dan SPMK dibuat tanggal 5?

A : SPM dibuat sesuai dengan tanggal SPMK

5. Q : Mengapa pada aplikasi om span kontrak yang sudah SP2D atau dilakukan

pembatalannya tetap muncul dan tidak terhapus

A : Pada OM SPAN : Modul Komitmen – Menu Monitoring Kontrak digunakan

sebagai bahan pengawasan kontrak dan memuat keseluruhan data kontrak yang

sudah pernah diajukan oleh Satker.

6. Q : Bagaimana mekanisme pembayaran jasa konsultan perencana konstruksi fisik

yang belum dibayarkan 100% (pembayaran 80%) karena tahap pembangunan

konstruksi fisiknya belum terlaksana (sesuai kemen PU 45/2007). Sisa 20%

pembayaran dianggarkan tahun ini (2017) dan pembangunan fisik akan

dilaksanakan th 2017 dengan menggunakan rancangan dari konsultan sebelumnya.

Tahap apa yang harus dilakukan untuk administrasi pembayaran jasa konsultan

perencana yg masih tersisa 20% tersebut? Apakah harus addendum kontrak?

A : Untuk mekanisme pembayaran pekerjaan dimaksud dapat berpedoman pada

PMK 194/PMK.05/2014 ttg Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian

Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran dan

PP Nomor 4/2015 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 54/2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Silahkan mengakses artikel di link berikut :

http://kppnjakarta7.net/penyelesaian-pekerjaan-yang-tidak-terselesaikan-sampai-

dengan-akhir-tahun-anggaran-dan-pembayaran-tunggakan-tayl/

7. Q : Apakah BAP/BAKP yang digunakan satker saat mengajukan termin baru dalam

mengajukan SPM Kontraktual?

5

A : Dalam hal mengajukan termin baru berarti terdapat kontrak baru sehingga

dokumen yang digunakan adalah BAP. Untuk penggunaan BAKP ketika terdapat

penyelesaian pekerjaan yang dilakukan.

8. Q : Bagaimana cara untuk ralat kontrak yang telah didaftarkan untuk nomor rekening

supplier salah?

A : Dengan cara addedum ADK dan mengganti nomor rekening yang salah

sedangkan untuk nama supplier tetap.

9. Q : Bagaimana perlakuan koreksi pengembalian belanja tahun 2016 namun baru

diketahui tahun 2017?

A : Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa

koreksi pengembalian belanja untuk tahun 2016 yang akan dilakukan koreksi di

tahun 2017 maka diperlakukan sebagai Pendapatan (SSBP). Untuk koreksi

pengembalian belanja di tahun berjalan maka diperlakukan sebagai pengembalian

belanja (SSPB).

10. Q : Bagaimana teknis prosedur perubahan rekening dan nama satker?

A : Jika terjadi perubahan data supplier maka diselesaikan dengan pengajuan surat

datau addendum

11. Q : Bagaimana solusinya apabila terjadi penolakan informasi supplier pada saat

melakukan pendaftaran kontrak supplier?

A : Membuat karwas baru dengan membuat supplier yang sesuai dengan OM SPAN

12. Q : Apa dasar bahwa sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran

berikutnya?

A : Berdasarkan PMK 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam

Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir

Tahun Anggaran, harus memenuhi syarat:

- Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang dan jasa dianggap mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan seteleh diberikan kesempatan sampai

dengan 90 hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan berakhir.

- Penyedia barang dan jasa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling

lambat 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang

6

dinyataan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas

kertas bermeterai.

- Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan

dimaksud dapat dilakukan pada TA berikutnya dengan menggunakan dana

yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA TA berikutnya melalui revisi

anggaran.

13. Q : Dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan

akhir tahun anggaran harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Apa saja

yang harus dicantumkan dalam membuat surat pernyataan kesanggupan tersebut?

A : Surat Pernyataan Kesanggupan paling tidak memuat:

- Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang dan jasa untuk

menyelesaikan pekerjaan.

- Waktu yang diperlukan paling lama 90 hari kalender untuk menyelesaikan

sisa pekerjaan sejak berakhirnya masa pelaksanaan anggaran.

- Pernyataan bahwa penyedia bahwa penyedia barang/jasa dikenakan denda

keterlambatan pekerjaan.

- Pernyataan bahwa penyedia bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut

denda/bunga apabila terhadap keterlambatan pembayaran atas sisa

pekerjaan yang disebabkan pleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

14. Q : Bagaimana melakukan klaim jaminan uang muka?

A : Berdasarkan Per 19/Pb/2013 tentang Jaminan Uang Muka (Klaim) tata cara yang

harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. KPA menyampaikan surat pernyataan terjadi pemutusan hubungan kontrak

karena kesalahan penyedia barang dan jasa kepada KPPN.

2. Paling lambat 5 hari kerja setelah terjadi pemutusan kontrak.

3. Kepala KPPN mengajukan klaim jaminan uang muka kepada penerbit

jaminan itu yang satu kota atau berbeda kota dengan KPPN penerbit SP2D.

4. Dilakukan pada hari berikutnya, dengan melampirkan:

a. Asli jaminan uang muka

b. Asli surat kuasa dari PPK kepada kepala KPPN

c. Asli konfirmasi tertulis dari PPSPM bahwa penerbit jaminan uang muka

harus:

7

- Menerbitkan jaminan uang muka

- Jaminan uang muka harus bersifat mudah dicairkan dan tidak

bersyarat

15. Q : Bagaimana tata cara pembayaran tunggakan, pembayaran yang dilakukan tahun

2017?

A : Berdasarkan S.914/PB/2017 tata cara pembayaran tunggakan adalah sebagai

berikut:

- Pembayaran dilakukan dengan mekanisme tunggakan membebani DIPA

tahun 2017 atau tahun berjalan.

- Sisa pembayaran dicantumkan pada halaman IV DIPA tahun berjakan.

- Pelaksanaan revisi DIPA mempedomani PMK mengenai Tata Cara Revisi

DIPA.

- Untuk pembayaran, pendaftaran kontrak satuan kerja dilakukan sebagai

tagihan nonkontraktual, KPPN mengidentifikasi pada uraian addendum

kontrak tahun 2016.

8

PERJALANAN DINAS

1. Q : Apakah ada batas waktu tiket pesawat bisa dicairkan apabila yang bersangkutan

pulang perjadin melewati batas akhir Surat Tugas dan bagaimana

pertanggungajwabannya?

A : Sepenuhnya menjadi tanggung A dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk

memutuskan apakah tagihan ini berhak dibayarkan oleh negara atau tidak.

Pertimbangannya adalah apakah bukti pendukung dan dokumen perjalanan dinas

sah dan valid serta hak tagihnya telah jatuh tempo.

2. Q : Terkait surat edaran tentang batas waktu penyampaian tagihan kegiatan sd 31

Maret adalah 27 April 2017, apakah termasuk perjadin dan honor narasumber?

A : Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari

2017 hal Langkah- langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga Tahun Anggaran 2017 tagihan dimaksud adalah untuk semua jenis

tagihan yang telah sah dan kegiatannya telah selesai termasuk didalamnya Perjadin

ataupun honor narasumber.

9

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

1. Q : Untuk pengajuan gaji PPNPN bulan Januari 2017 apakah masih diperkenankan

apabila SK memakai SK yang lama, yaitu SK tahun 2016 menunggu SK yang baru

keluar? Apabila SK 2016 harus direvisi masa berlakunya atau bagaimana?

A : Untuk realisasi pada Tahun 2017, seyogyanya menggunakan dokumen tagih

tahun 2017.

Dalam hal ini, setiap tahunnya wajib diberikan perikatan baru, yaitu tahun 2017

berupa SPK (PPNPN yang diangkat oleh PPK) dan SK (PPNPN yang diangkat oleh

Pembina Kepegawaian) kepada setiap PPNPN yang telah memenuhi persyaratan.

2. Q : Kapan batas akhir pengumpulan DPP PPNPN untuk bulan Januari ke KPPN?

A : Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016,

maka pembayaran penghasilan PPNPN dapat diajukan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pekerjaan selesai.

3. Q : Bagaimana cara mengajukan kekurangan gaji PPNPN karena masih

menggunakan SK tahun 2016 dengan gaji lama, padahal di SK 2017 gaji sudah

naik?

A : Sampai dengan saat ini di update SAS Versi 17.0.2 Belum tersedia menu

“Kekurangan Pembayaran Pengahasilan PPNPN”. Jika memungkinkan, maka

pembayaran kekurangan dapat diubah dan ditambahkan pada pembayaran bulan

Februari. Selanjutnya pada bulan Maret, kembali diubah dan disesuaikan seperti

besaran dalam SPK.

4. Q : Bagaimana tata cara pengajuan pembayaran mulai dari penyusunan spp, spm

untuk pembayaran lembur non pns? apakah akun yang digunakan menggunakan

akun 51?

A : Untuk pembayaran lembur dan uang makan lembur Pegawai Non ASN sudah

tersedia pada SBM Tahun 2017 dan POK Tahun 2017. Akan tetapi masih harus

menunggu aturan lebih lanjut mengenai prosedur pembayaran lembur dan uang

makan lembur Pegawai Non ASN yg dilakukan oleh satker.

5. Q : Bagaimana solusi apabila menerbitkan spm gaji yg salah pilih nama penerima

seharusnya gaji langsung ke PNS tetapi masuk ke rekening bendahara sedangkan

10

SP2D sudah terbit? Apabila harus retur, berapa lama prosesnya, apakah ada cara

lain selain retur?

A : Dapat kami sampaikan bahwa jika pembayaran telah masuk ke rekening tujuan

sesuai data yang diinput oleh satker, maka Tidak dikategorikan sebagai retur.

Sehingga tidak akan memunculkan notifikasi pemberitahuan retur resmi dari KPPN

mitra. Selanjutnya langkah yang dapat diambil adalah menghubungi CSO KPPN

untuk diassistensi dalam pengajuan Permohonan penarikan saldo pada rekening

yang dikarenakan salah nomor rekening penerima. surat dimaksud diajukan oleh

satker kepada KPPN Mitra dan akan diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen

Perbendaharaan.

6. Q : Siapakah yang bertanggung atas salah entri rekening gaji seorang PNS

sehingga masuk ke rekening PNS lain? Apa sanksi hukum atas kesalahan entri

tersebut?

A : Dapat kami sampaikan bahwa pengajuan SPM dari setiap satuan kerja melalui

proses validasi dan pemeriksaan dari PPSPM dan PPK. Selanjutnya langkah yang

dapat diambil jika terjadi kesalahan transfer adalah menghubungi CSO KPPN untuk

diassistensi dalam pengajuan Permohonan penarikan saldo pada rekening yang

dikarenakan salah nomor rekening penerima. Surat dimaksud diajukan oleh satker

kepada KPPN Mitra dan akan diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

7. Q : Apakah KPA bisa merangkap sebagai PPK apabila PPK sedang melaksanakan

cuti atau harus menunjuk PPK sementara?

A : Mengenai Pengangkatan PPK dapat merujuk pada PMK 190/2012, seorang KPA

dapat merangkap PPK (Perlu dilakukan dengan pembuatan SK Pengangkatan

PPK), selanjutnya seorang KPA tidak dapat merangkap menjadi PPSPM.

8. Q : Apakah terdapat jumlah maksimal waktu dalam 1 hari untuk mekanisme

pembayaran uang lembur? Apa dasar hukumnya?

A : Dapat merujuk pada PMK Nomor 125 /PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur Dan

Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu pada Pasal 2 s.d Pasal 7.

9. Q : Bagaimana cara merevisi SPM apabila saat mengajukan SPM GU dalam SPM

tersebut ada salah satu transaksi yang seharusnya tidak masuk di akun tersebut?

11

A : Jika transaksi dimaksud salah pembebanan Akun, maka dapat mengajukan

permohonan Koreksi Transaksi berdasarkan Per-16/PB/2014.

10. Q : Apakah diperbolehkan jika pengiriman SPM ke KPPN dilakukan sehari setelah

SPM diterbitkan?

A : Sesuai PMK 190/2012, maka batas pengajuan ke KPPN atau kadaluarsa SPM

adalah 2 Hari Kerja sejak diterbitkan oleh PPSPM Satker.

11. Q : Apabila terdapat kekurangan gaji pegawai dari bulan Desember 2016 s/d April

2017 apakah kekurangan gaji tersebut dicairkan dari bulan Januari 2017 ataukah

dari Desember 2016 mengingat telah ada pergantian tahun anggaran.

A : Permintaan kekurangan gaji, baik karena Kenaikan Pangkat ataupun KGB

dihitung dengan memperhatikan TMT SK tersebut mulai berlaku. Pengajuan

kekurangan gaji dapat berlaku surut sesuai ketetapan dalam SK tersebut, walaupun

telah berganti tahun anggaran.

12. Q : Apa syarat yang harus dilampirkan saat mengajukan SPM Tunjangan Kinerja

untuk satker?

A : Berdasarkan PMK No 80 tahun 2017, SPM Ls disampaikan ke KPPN dengan

dilampiri dengan:

a. Daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja

b. Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai

c. Surat Setoran Pajak PPh Ps 21.

Sedangkan untuk pembayaran kekurangan tunjangan kinerja dengan

memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima pada bulan sebelumnya.

SPM Ls yang diajukan dilampiri dengan Rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran

tunjangan kinerja Pegawai dengan dilampiri:

a. Kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak menerima

kekurangan tunjangan

b. Perhitungan kewajiban pajak.

13. Q : Satker menerima pemberitahuan retur, tetapi tidak ada surat dari KPPN. Apa

yang harus dilakukan?

12

A : Berdasarkan per 30 tahun 2014 dalam mengajukan retur SP2D satker

mengajukan surat permohonan retur, SPTJM, dan daftar rincian rekening retur yang

sudah diperbaiki tanpa melampirkan surat pemberitahuan retur dari KPPN.

14. Q : Apabila masih terdaftar di bank penyalur yang lama kemudian mau membuka

rekening di bank penyalur yang baru. Apakah rekening yang lama perlu ditutup

dahulu?

A : Perlu ditutup dulu dan menyertakan surat dari bank tertanda rekening ditutup lalu

baru dapat mengajukan surat izin pembukaan rekening baru.

15. Q : Apa saja komponen jika ingin mengajukan dispensasi pengajuan non kontrak

yang sudah terlambat lebih dari 17 hari kerja ?

A : Silakan untuk mencantumkan:

Alasan keterlambatan

Jumlah hari keterlambatan sejak tanggal kuitansi

Jumlah hari berlakunya No SPP

Tanggal berlaku SPM

Tanggal masuk SPM

16. Q : Dokumen apa saja yang harus dilampirkan ketika ingin mengajukan SPM UP

untuk pertama kali?

A : Silakan untuk menyertakan :

Surat rekonsiliasi terakhir (Desember 2016) beserta BAR

SK Pengelola Keuangan

Surat Pernyataan bahwa UP tidak akan digunakan untuk

membiayaipengeluaran-pengeluaran yang menuurt peraturan perundang-

undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (Ls).

17. Q : Berapakah akun yang digunakan untuk penyetoran TUP?

A : Berdasarkan Perdirjen No. 11/PB/2011, SPM UP/Tambahan UP diterbitkan

dengan menggunakan kode kegiatan untuk rupiah murni 0000.0000.825111,

pinjaman luar negeri 9999.9999.825112, dan PNBP 0000.0000.825113.

18. Q : Bagaimana proses retur/ralat SPM?

A : Melakukan perbaikan DRPP GU sampai SPM baru

19. Q : Bagaimana mekanisme pembayaran lembur non ASN?

A : Berdasarkan PMK 85 tahun 2017, PPK mengajukan SPP LS dilampiri dengan:

13

- Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan KPA/PPK/kepala

kantor/kepala satker.

- Surat Perintah Kerja Lembur

- Daftar Hadir Kerja selama 1 bulan

- Daftar Hadir Lembur

- Daftar Nominatif, untuk ang lebih dari 1 penerima

- Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan (SSP PPh)

PPSPM mengajukan SPM-LS rangkap 2 beserta ADK SPM dengan dilampiri:

- SSP PPh

- Daftar nominatif, untuk yang lebih dari 1 penerima

20. Q : Bagaimana proses perbaikan sisa TUP Hibah?

A : Surat koreksi penerimaan negara/perbaikan akun ke akun sisa TUP Hibah.

21. Q : Bagaimana proses pengembalian belanja?

A : Berdasarkan per 21 tahun 2014, PPK membuat surat permohonan penyesuaian

pagu yang dilampiri :

- Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran II

- SSBP

- Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

22. Q : Apa saja yang menyebabkan SPM mengalami retur?

A : Penyebab retur adalah:

- Nama pemilik rekening pada SPM salah

- Nomor rekening pada SPM salah

- Nama bank penerima salah

- Rekening tidak aktif

- Rekening tidak susup

- Rekening pasif

23. Q : Bagaimana cara KPPN menyampaikan kepada satker apabila terjadi SPM retur?

A : KPPN akan menyampaikan surat pemberitahuan sebagai berikut:

- Retur SP2D kepada satuan kerja dengan dilampiri daftar retur SP2D.

14

- Berdasarkan surat pemberitahuan retur SP2D tersebut . Satuan kerja

melakukan perbaikan data supplier/ data kontrak pada aplikasi SAS/GPP

sesuai dengan data yang benar dan sesuai rekening koran.

- Pada saat perekaman data atau perubahan data sebaiknya mencocokkan

kembali dengan data yang terdapat dalam OM SPAN, seperti nama supplier,

kode NPWP untuk menghindari penolakan data supplier karena adanya

perbedaan data dengan SPAN.

- Setelah itu satker menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening ke KPPN

paling lambat 7 hari kerja setelah surat pemberitahuan retur SP2D dari KPPN

diterima oleh satker dengan melampirkan :

SPTJM

ADK

Surat permintaan perubahan data supplier jika bukan karena kesalahan

nama bank atau nomor rekening.

ADK perubahan data kontrak apabila mengakibatkan perubahan data

kontrak yang telah didaftarkan di SPAN.

24. Q : Apa yang penyebabkan pengembalian PNBP?

A : Berdasarkan PMK 96/PMK.05/2017 Pengembalian PNBP disebabkan:

- Kelebihan penyetoran PNBP.

- Kelebihan pemotongan SPM atas transaksi PNBP.

- Kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing setoran PNBP oleh bank

persepsi.

15

APLIKASI PERBENDAHARAAN

1. Q : Bagaimana cara menyetel apabila ingin menginput di RUH Kuitansi dengan User

Staf Bendahara Pengeluaran (BPP), terdapat tulisan „Setting Default Bendahara

Belum Dilakukan‟.

A : Sebelum melakukan perekaman transaksi, moho n dipastikan bahwa : User BPP

telah direkam sesuai kode PPK (Pada Modul Admin), Referensi Rekening BPP telah

diisi dengan lengkap dan telah melakukan Update Referensi (Utility – Modul Silabi

BP) dan terakhir adalah mencentang pilihan default pada Referensi Pejabat.

2. Q : Bagaimana solusinya jika saat mau mencatat SPM dan mau simpan SPM tidak

bisa disimpan dan muncul “No spm up/tup tidak boleh kosong” padahal SPM UP

yang pertama sudah kita catat dan sudah keluar SP2Dnya dan sudah tercatat di

aplikasi.

A : Silahkan untuk melakukan :

Transfer data SPM dari PPSPM ke Silabi

Memberikan Nomor SP2D pada SPM UP/ TUP berkenaan

Lalu memasukkan transaksi dengan kode 05 “SPM UP/TUP” pada RUH

Transaksi Silabi.

Selanjutnya harap memastikan bahwa setting databasenya adalah :”Gabung”

3. Q : Mengapa ketika menginstal aplikasi SAS 2017 di komputer, data sudah restore

semua tetapi di aplikasi PPSM, buka pagu, tayang pagu, detail satker, detail PNBP,

cetak MP selalu muncul lakukan perekaman parameter judul di menu cetak SPM?

A : Jika yang dimaksud adalah menu pencetakan MP, maka harus melakukan

langkah perbaikan dahulu. Dengan cara : Masuk ke Modul PPSPM – Menu Cetak

SPM – Klik “Parameter Judul” – Pilih Kode Departemen – dan Lengkapi semua isian

yg kosong. Selanjutnya Log Out dan Log In modul PPSPM, pastikan pengisian

parameter sudah sesuai dan lengkap. Selanjutnya masuk ke modul Admin dan

lakukan pencetakan MP.

4. Q : Bagaimana solusi pada aplikasi SAS Modul PPK saat membuat SPP, saat klik

DRPP muncul “File Tidak Lengkap”?

16

A : Untuk notifikasi tersebut, silahkan melakukan perbaikan dengan cara :

memastikan pembagian pagu PPK sudah benar (melakukan pembagian ulang) dan

membuat ulang DRPP dimaksud. Kemudian melanjutkan proses pembuatan SPP.

5. Q : Bagaimana solusinya apabila saya sudah restore ADK revisi di SAS, user

admin, dan bendahara sudah muncul namun waktu di user SPP tidak muncul pagu

tersebut?

A : Silahkan melakukan pembagian ulang pagu sesuai dengan kode PPK yang

berlaku.

Dan memastikan bahwa DB dalam status “Gabung”

6. Q : Bagaimana cara untuk mengubah urutan nomor kuitansi saat menginput

transaksi di RUH Kuitansi namun terdapat kuitansi yang dobel, lalu yang dobel

dihapus namun nomor urut tersebut lompat?

A : Untuk nomor kuitansi sudah disetting otomatis mengikuti database SAS 2017,

sehingga nomor yang muncul berikutnya adalah urutan dari nomor kuitansi terakhir.

Penomoran dapat dilakukan secara manual dengan tombol rekam

input manual nomor yang belum pernah dipakai

isi data kuitansi

simpan.

7. Q : Bagaimana cara mengganti nama Supplier di SPM?

A : Silakan mengikuti cara berikut:

Masuk ke level Admin

Menu

Referensi

Supplier

8. Q : Mengapa aplikasi SAS LPJ tidak bisa mencetak lampiran LPJ?

A : Dapat dibetulkan dengan cara menghapus Berita Acara.

17

BENDAHARA

1. Q : Apa saja syarat untuk melakukan pendaftarab sertifikasi bendahara?

A : Berdasarkan Peng-4/PB/2017 tanggal 25 Juli 2017 berkas yang harus

dilampirkan adalah:

Form pendaftaran sertifikasi bendahara

Hardcopy dan sofcopy ijazah pendidikan terakhir (legalisir)

Hardcopy dan sofcopy SK kepangkatan (legalisir)

Surat usulan nama calon bendahara dari kepala satker

Hardcopy dan sofcopy pas foto 4x6 (foto terbaru maksimal 2 bulan)

Hardcopy dan sofcopy SK penunjukan bendahara (bagi yang sudah menjadi

bendahara)

Hardcopy dan sofcopy sertifikat pendidikan dan pelatihan keuangan

2. Q : Apa saja dokumen pendukung Berita Acara Rekonsiliasi?

A : Berdasarkan Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,

Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara dokumen pendukung BAR

yang diajukan satker meliputi:

BAR dan LHR

Neraca SAIBA

Neraca Percobaan (per akhir bulan)

Neraca Percobaan Akrual (Awal Tahun)

Laporan Posisi BMN

LRA Face (SAIBA)

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Kinerja

Fc. LPJ Bulan Berkenaan

Registrasi Pengiriman

3. Q : Bagaimana prosedur pengajuan pejabat perbendaharaan yang baru?

18

A : Dalam mengajukan pejabat perbendaharaan yang baru satuan kerja

melampirkan:

Surat permohonan pengajuan pejabat perbendaharaan yang dari yang

semula menjadi yang baru yang disertai dengan nama pejabat, NIP, Nomor

HP, email, dan tanda tangan.

SK pengangkatan pejabat perbendaharaan

4. Q : Apa saja yang menjadi perhatian dalam penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi?

A : Yang menjadi perhatian adalah :

BAR diterbitkan jika data SAI dan SiAP sudah sama

Jika perbedaan karena kesalahan data SiAP maka BAR diterbitkan dengan

penjelasan

Jika perbedaan diakibatkan kesalahan pada SAI maka dilakukan perbaikan

data SAIBA oleh satker dan dilakukan upload ulang

Apabila ada transaksi yang tidak diakui oleh satker, maka KPA membuat

Surat Pernyataan Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan

dengan penjelasan

5. Q : Siapa saja Satker yang wajib menyusun LPJ Bendahara?

A : LPJ wajib dibuat oleh satker pengelola APBN selain satker Badan Layanan

Umum (BLU) yang akan diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan tersendiri.

19

REKONSILIASI

1. Q : Bagaimana solusinya apabila saat melakukan upload data rekon ke e-rekon,

muncul peringatan bahwa pengaturan upload belum ditetapkan?

A : Silahkan mengecek terlebih dahulu “Jadwal Buka Tutup Upload” per kementerian

pada sistem e-Rekon LK satker. Jika sudah close period, maka harus menunggu

jadwal berikutnya.

2. Q : Bagaimana cara melakukan reset BAR di e-rekon?

A :Membuat Surat Permintaan Reset BAR dengan ditandatangani oleh KPA,

Mengirimkan foto atas surat tersebut ke grup Whattsapp Gasrek.

3. Q : Terdapat salah setor atas PNBP ke satker yang telah dilikuidasi

A : Satker harus melakukan koreksi sesuai Perdirjen no 16 tahun 2014 serta

menyertakan surat pernyataan perbedaan rekonsiliasi ke KPPN.

4. Q : Bagaimana solusinya apabila ada kendala pada tayang pagu, realisasi semua

SPM/SP2D menjadi dobel, padahal pagu dan semua monitoring spm-load master

dan RUH transaksi semua sudah benar sesuai dengan DRPP/Kwitansi. dan tidak

ada bekas SPM batal atau koreksi lain?

A : Update ke versi SAS yang terakhir dan melakukan Menu : Perbaikan database.