KATA PENGANTAR Pemerintah Provinsi Jambi telah mendisain Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah tahap kedua, yaitu untuk periode 2011-2015. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2011-2015 dijelaskan Visi Pemerintah Daerah Jambi yaitu Jambi “Emas”, Ekonomi maju, Aman, Adil dan Sejahtera. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jambi 2011 - 2015 tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra ) untuk periode 2011 - 2015 dengan berpedoman pada RPJM 2011 - 2015. Dokumen Rencana Strategis (Renstra ) ini merupakan dokumen perencanaan strategis KPID Provinsi Jambi dalam melaksanakan pembangunan Sistem Penyiaran Daerah, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan atau pedoman lembaga dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahunan dan penganggarannya selama periode tahun 2011-2015. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Jambi, Sekretaris Drs. Dahnil Miftah.M.Si Pembina Tk.I NIP. 19591010 198303 1 017 i
60
Embed
KATA PENGANTAR - jambiprov.go.idjambiprov.go.id/v2/files/RENSTRA KPID.pdf · berpedoman pada RPJM 2011- 2015. Dokumen . Rencana Strategis (Renstra ) ini merupakan dokumen perencanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Pemerintah Provinsi Jambi telah mendisain Perencanaan Strategis
Pembangunan Daerah tahap kedua, yaitu untuk periode 2011-2015. Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2011-2015 dijelaskan Visi Pemerintah
Daerah Jambi yaitu Jambi “Emas”, Ekonomi maju, Aman, Adil dan Sejahtera.
Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jambi
2011 - 2015 tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra ) untuk periode 2011 - 2015 dengan
berpedoman pada RPJM 2011 - 2015.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra ) ini merupakan dokumen
perencanaan strategis KPID Provinsi Jambi dalam melaksanakan pembangunan
Sistem Penyiaran Daerah, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan atau pedoman
lembaga dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahunan dan penganggarannya
selama periode tahun 2011-2015.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat
dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga dapat memberikan
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................ ......... 1 1.2. Landasan Hukum .............................................................................................3 1.3. Maksud dan Tujuan ..........................................................................................4 1.4. Sistiematika Penulisan......................................................................................5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.0. Tugas, Fungsi KPID ............................................................................ 7 2.1. Struktur Organisasi ...................................................................................... 18 2.2. Sumber Daya SKPD .......................................................................................20 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................................24 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...........................28 BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasakan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD29 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
2010-2015 ......................................................................................................30 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.............................................................................32 3.4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI..........................................33 BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi SKPD..........................................................................................35 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD...............................................36 4.3. Strategi dan Kebijakan.....................................................................................37 BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, .
dan Pendanaan Indikatif..............................................................................39 BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..........................................................................................42 BAB VII Penutup.....................................................................................................44
ii
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2012
TANGGAL : 2012
1. 1. Latar Belakang
Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun regional, perlu
disusun suatu perencanaan strategik, yaitu berupa proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin akan timbul.
Kemudian dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
dapat dimaknai dua hal, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari
berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan public. Kedua adalah semangat untuk
menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan
sistem siaran berjaringan. Munculnya UU penyiaran tersebut menimbulkan
pergeseran regulator dari pemerintah ke lembaga Negara independen.
Independensi tersebut untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran
bebas dari intervensi kelompok kepentingan maupun kepentingan pemerintah atau
lembaga lainnya.
Artinya peran publik dalam penyelenggaraan aktivitas dunia penyiaran
lebih dikedepankan, dengan dilandasi oleh pemikiran bahwa aktivitas penyiaran
merupakan aktivitas yang berada pada ranah publik, sehingga frekuensi siaran
merupakan milik publik dan sebesar-besarnya diabdikan bagi kepentingan publik
Implikasi dengan adanya Undang-Undang Penyiaran adalah perlu adanya
BAB I PENDAHULUAN
KPID PROVINSI JAMBI 1
lembaga independen yang menjadi representasi public serta mempunyai tugas
dan kewenangan yang komprehensif menangani masalah penyiaran di
Indonesia.
Dalam rangka itu, dibentuklah lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, baik di
tingkat Pusat (KPI) dan di daerah (KPID).
Sementara itu, sejalan dengan perencanaan pembangunan, telah diatur
sistem perencanaan pembangunan secara nasional dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004, dimana public dan masyarakat berperan aktif dalam
aktivitas pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengawasan/pengendalian pembangunan. Oleh karena itu setiap daerah
diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, telah ditetapkan visi Jambi
2005-2025 yaitu ` Jambi Ekonomi, Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera’. Pada tahun
2010 ini adalah tahap kedua pelaksanaan RPJPD Jambi, dan dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan merupakan periode pemerintahan 2010-2015
yang nantinya akan disusun dalam RPJMD sesuai dengan Visi Gubernur terpilih
hasil pemilukada Gubernur Jambi Tahun 2010 yaitu `Ekonomi Maju, Aman, Adil
dan Sejahtera’.
Untuk mendukung RPJMD tersebut, setiap SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi, diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra),
Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang berpedoman pada RPJM Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2011-2015.
Termasuk juga Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jambi, yang
baru saja dibentuk pada 10 Juni 2010, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
KPID PROVINSI JAMBI 2
Jambi Nomor 9 Tahun 2009, walaupun komisioner KPID sebagai unsur pimpinan
belum terbentuk, penyusunan Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman
lembaga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan
penganggarannya selama tahun 2011-2015 ke depan.
Fokus Renstra ini memuat tentang beberapa hal yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Strategi
Kebijakan, Program, Kegiatan, Penjadwalan, Anggaran Pembangunan KPID
Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPID Provinsi
Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009.
1. 2. Landasan Hukum
Penyusunan Rentra ini mengacu pada beberapa peraturan perudang-undangan
yaitu;
1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
KPID PROVINSI JAMBI 3
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentan Pedoman
organisasi dan tata kerja Sekretriat Komisi Penyiar Indonesia Daerah;
7. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/5/2006 tentang kelembagaan Komisi Penyiaran
Indonesia
8. Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang izin penyelengaraan Penyiaran
(IPP);
9. Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
(P3);
10. Peraturan KPI Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Stndar Program Siaran (SPS);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi 1 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Jangka Menengah Daerah provinsi jambi tahun 2010-2015
14. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Nomor 6)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tentang cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah.
1. 3 Maksud dan Tujuan
Rencana strategis merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk
membuat keputusan, kesepakatan dann tindakan penting dalam membentuk dan
KPID PROVINSI JAMBI 4
memadukan bagaimana menciptakan kinerja yang efektif, efesien dalam
organisasi.
Penyusunan Renstra ini secara umum dimaksudkan untuk mengikuti
ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Jambi,
dimana setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan
menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Disamping itu juga dimaksudkan untuk memperhatikan surat Ketua Bappeda
Provinsi Jambi Nomor 005/726/I/BAPPEDA tentang Rapat Penyusunan Renstra
SKPD 2011-2015.
Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renstra ini adalah :
1. Memberian arah dan strategi penyelengaraan pembangunan penyiaran daerah
Provinsi Jambi dalam periode 2011 – 2015
2. Memberikan acuan atau pedoman untuk menetapkan prioritas kegiatan dan
pengangaran dalam pembangunan penyiaran daerah Provinsi Jambi per tahun
dalam periode 2011 - 2015
3. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pendukung pelaksanaan fungsi
koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait dengan pembangunan
penyiaran daerah provinsi Jambi pertahun dalam periode 2011 – 2015
1. 4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2. 1. Tugas pokok dan Struktur Organisasi SKPD
2. 2. Sumber Daya SKPD
KPID PROVINSI JAMBI 5
2. 3. Kinerja Pelayanan SKPD
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3. 1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Daerah 2010 – 2015
3. 3. Penetuan Isu – isu Strategis
3. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN
4. 1. Visi dan Misi SKPD
4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4. 3. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
BAB VII PENUTUP
KPID PROVINSI JAMBI 6
KPID Provinsi Jambi sangat tergantung dari komitmen Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah
diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama menyangkut
kebijakan anggaran untuk penyelenggaraan sistem penyiaran daerah yang dituangkan
dalam kebijakan APBD Provinsi Jambi kedepan.
Beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi faktor kunci keberhasilan antara
lain menyangkut komitmen, kebersamaan, sinergitas, dan profesionalisme, semua
elemen yang terlibat dalam mengupayakan pencapaian cita-cita sistem Penyiaran
Daerah Provinsi Jambi.
Sejalan dengan itu didukung pula dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisani Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretriat Komisi Penyiar Indonesia Daerah dan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Jambi maka
terbitlah Peraturan Daerah ( Perda ) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain Provinsi Jambi tanggal 10 Agustus 2009.
2. 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. 1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi KPID Provinsi Jambi
A. Tugas Pokok KPID Provinsi Jambi
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Struktur
Organisani Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi mempunyai
tugas :
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
KPID PROVINSI JAMBI
7
1. Menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai
dengan HAM;
2. Membantu infrastruktur di bidang penyiaran;
3. Membantu iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan
industry terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan , sanggahan serta kritik
apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin
profesionalitas bidang penyiaran
B. Tugas Pokok Sekretariat KPID
Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Penyiaran Daerah Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat
Komisi Penyiaran Daerah Jambi maka terbitlah Peraturan Daerah ( Perda )
Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja
Lembaga lain Provinsi Jambi tanggal 10 Agustus 2009 mempunyai tugas :
1. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program Sekretariat
dan serta perencanaan peraturan dan adiminitrasi pengaduan.
2. Pemberian dukungan adminitrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan
fasilitas kajian teknologi penyiaran.
3. Pemberian dukungan kegiatan hubungan kegitan hubungan dengan
masyarakat dan antar lembaga,pemberdayaan masyarakat,serta fasilitas
5. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan organisasi dan tata kerja KPID;
Sekretaris KPID, membawakan 4 (empat) sub bagian dengan tugas
sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
pelayanan ketatausahaan meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan,
umum dan perlengkapan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Tata Usahamempunyai
fungsi :
a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi
dan pelaporan.
b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian surat
menyurat;
c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
d. Melakukan pengadaan,pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
e. Melakukan pendokumentasian dan pelaksanaan publikasi;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai
bidang tugas;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum.
Sub bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas pokok
melakukan penyusunan bahan rancangan produk hukum, kajian dan
pengembangan hukum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian
Perencanaan dan Hukum mempunyai fungsi :
a. Menyusun bahan kebijakan umum KPID;
b. Menyusun rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
KPID PROVINSI JAMBI
16
c. Menyusun rancangan peraturan KPID, pedoman prilaku penyiaran dan
standar program siaran;
d. Memberikan pelayanan pengaduan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai
bidang tugas;
3. Sub Bagian Administrasi Perizinan
Sub bagian Adminitrasi Perizinan mempunyai tugas
menyiapkan bahan verifikasi perizinan penyelengaraan penyiaran,fasilitas
pengusulan ijin lokasi,fasilitas kajian teknologi penyiaran;
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Administrasi
Perizinan mempunyai fungsi :
a. Melakukan pendataan lembaga penyiaran ;
b. Melakuakan verifikasi berkas perizinan lembaga penyiaran;
c. Menyiapkan bahan verifikasi faktual lembaga penyiaran;
d. Menyiapkan naskah yang berkaitan dengan perizinan;
e. Melakukan fasilitasa kajian teknologi penyiaran;
f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang
Dan tugas.
4. Sub bagian Komunikasi
Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
kegitan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan
masyarakat serta fasilitas monitoring siaran radio dan televisi;
a. Melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pada
lembaga penyiaran;
b. Melakukan perencanaan dan pengelolaan hubungan antar KPID dengan
lembaga Pemerintah,lembaga penyiaran, swasta dan masyarakat;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan Komisioner sesuai bidang
tugas;
KPID PROVINSI JAMBI
17
2. 1. 3. STRUKTUR ORGANISASI KPID JAMBI
A. ORGANISASI KOMISIONER
KETUA
-
WAKIL KETUA
Bidang Bidang Bidang Infrastruktur Kelembagaan Isi Siaran Penyiaran
KPID PROVINSI JAMBI
18
B. ORGANISASI SEKRETARIAT :
Sekretaris
Jabatan Fungsional
Kasubbag. Tata Usaha
Kasubbag. Administrasi
Perizinan
Kasubbag. Komunikasi
Kasubbag. Perencanaan dan
Hukum
KPID PROVINSI JAMBI
19
2. 2. Sumber Daya SKPD
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekrertariat KPID Provinsi
Jambi terdapat 27 pegawai yang ditempatkan dilingkungan Sekretariat KPID Provinsi
Jambi sebagai berikut :
No Nama Pegawai Pendidikan Jabatan Pangkat/ Golongan
Ket
1 Drs. Dahnil Miftah.M.Si S1 Sekretaris IV/b
2 Bunjani. SE S1 Kasubag Komunikasi IV/a
3 Setiyo Rini. BA D.III Kasubag Administrasi
Perizinan
III/d
4 Dra. Syarifah Asnah S1 Kasubag Perencanaan
Dan Hukum
III/c
5 Jefferson Pempatua,SH.MA S2 Kasubag Tata Usaha III/c
6 Harvedrida. Spd S1 Staf III/d
7 Aldrin. ST. M.Si S2 Staf III/c
8 Abdul Halim,SH S1 Staf III/c
9 Rd. Wawan Setiawan,SH S1 Staf III/c
10 Untung. A. Md D3 Staff
III/b
11 Agung Swi Yuwana SMA Staff
III/b
12 Sri Rubingah,SE SMA Staff III/b
13 Nariati SMA Staf
III/b
14 Ahmad Nasiri,A.Md D3 Staf III/b
15 Mahbub Junaidi A,S.sos.I S1 Staff III/a
16 Sisca Ely Wulansari, S.sos S1 Staff III/a
17 Rika Raka Melawati.SE S1 Staf III/a
KPID PROVINSI JAMBI
20
18 Isro Handayani. SH S1 Staf III/a
19 Hayati,SH S1 Staf III/a
20 Lely Handayani Berliana
BN,SH
S1 Staf III/a
21 Nasir. HR SLTA Staf III/a
22 Hana Savitri,SE S1 Staf III/a
23 Sri Hartati, A.md DIII Staff II/c
24 Neneng Chobsoh, A.md DIII Staff II/c
25 Fitriyana Islamiyah SLTA Staf II/a
26 Syafriadi. ZA STM Staff II/a
27 Ahmad Setiawan STM Staff II/a
Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya dibantu oleh tenaga penunjang kegiatan sebanyak 10
orang.
Selain didukung oleh beberapan staf yang cukup berkompetensi, kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung ( yang tercatat sebagai asset ) Sekretariat KPID.
Pada saat ini Kantor Sekretariat KPID Provinsi Jambi menempati Rumah Dinas Eks Kesehatan.
Adapun asset yang ada pada Kantor Sekretariat KPID Provinsi Jambi yaitu :
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH No. Urut Kode Barang Register Nama/ Jenis Barang Barang
1 2 3 4 13 01. TANAH
02. PERALATAN DAN MESIN a. Alat-Alat Besar
KPID PROVINSI JAMBI
21
b. Alat-Alat Angkutan Kendaraan Roda Empat
1 02.03.01.02.04 0001 Minibus 1 2 02.03.01.02.04 0002 Minibus 1 Kendaraan Roda dua
1 02.03.01.05.01 0001 Sepeda Motor 1 2 02.03.01.05.01 0002 Sepeda Motor 1 3 02.03.01.05.01 0003 Sepeda Motor 1 4 02.03.01.05.01 0004 Sepeda Motor 1 5 02.03.01.05.01 0005 Sepeda Motor 1
1
2
3
4
5 e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 02.06.01.01.01 0001 Mesin ketik 1 2 02.06.01.01.07 0002 Mesin ketik Elektrik 1 3 02.06.01.04.04 0001-0005 Filling Besi 5 4 02.06.01.04.04 0006-0007 Filling Besi 2 5 02.06.01.05.06 0001 Papan Nama 1 6 02.06.01.05.48 0001 Papan Data 1 7 02.06.01.05.48 0002 Papan Visi Misi KPID 1 8 02.06.01.05.48 0003 Papan Diagram Alur Penyiaran 1 9 02.06.01.05.48 0004 Papan Data Penyiaran 1 10 02.06.01.05.48 0005 Papan Visi Misi Sekretariat 1
11 02.06.01.05.48 0006
Papan Diagram Alur Pengawasan 1
12 02.06.01.04.10 0001 Peti Uang/Brankas 1 13 02.06.02.01.02 0001-0002 Rak TV 2 14 02.06.02.01.04 0001-0006 Meja Kerja 6 15 02.06.02.01.04 0007-0011 Meja Biasa/kerja 5 16 02.06.02.01.10 0001 Meja Rapat Oval 1 17 02.06.02.01.10 0002 Meja Rapat 1 18 02.06.02.01.27 0001-0030 Kursi Rapat 30 19 02.06.02.01.29 0001-0009 Kursi Tangan 9 20 02.06.02.01.30 0001-0013 Kursi Putar bertangan 13 21 02.06.02.01.30 0001-0002 Kursi Komputer 2 22 02.06.02.01.34 0001-0015 Kursi Nikel Lipat 15 23 02.06.02.01.37 0001-0003 Meja Komputer 3 24 02.06.02.01.37 0004-0005 Meja Komputer 2 25 02.06.02.01.46 0001 Karpet Ruang Kerja/Rapat 1 26 02.06.02.01.48 0001-0005 Meja Biro 5 27 02.06.02.01.48 0001-0007 Meja Biro Sedang 7 28 02.06.02.02.01 0001-0004 Jam Dinding 4 29 02.06.02.04.01 0001 Lemari Es 2 pintu 1 30 02.06.02.04.01 0002 Lemari Es Mini 1 31 02.06.02.04.04 0001 AC Split 1 32 02.06.02.04.04 0002 AC Split 1 33 02.06.02.04.04 0003-0006 AC Split 4
KPID PROVINSI JAMBI
22
34 02.06.02.04.04 0007-0008 AC Split 2 35 02.06.02.04.04 0009-0010 AC Split 2 36 02.06.02.04.06 0001-0002 Kipas Angin 2 37 02.06.02.05.02 0001 Kompor Gas 1 38 02.06.02.05.05 0001-0002 Rak air Galon 2 39 02.06.02.05.05 0001-0002 Cangkir Tamu 2 40 02.06.02.05.05 0001 Teko Alumunium 1 41 02.06.02.05.05 0001-0002 Piring Makan 2 42 02.06.02.05.05 0001-0004 Gelas 4 43 02.06.02.05.05 0001-0002 Tutup Gelas 2 44 02.06.02.05.05 0001-0004 Sendok-Garpu 4 45 02.06.02.05.05 0001-0006 Mangkuk 6 46 02.06.02.05.05 0001-0005 Mug Besar 5 47 02.06.02.05.05 0001-0002 Stoples 2 48 02.06.02.05.05 0001-0005 Asbak 5 49 02.06.02.05.09 0001-0002 Tabung Gas 2 50 02.06.02.06.03 0001 TV 1 51 02.06.02.06.03 0002-0003 TV LCD 2 52 02.06.02.06.03 0004 TV LCD 1 53 02.06.02.06.03 0005 TV LCD 1 54 02.06.02.06.08 0001 Sound System 1 56 02.06.02.06.14 0001 Microphone 1 57 02.06.02.06.15 0001-0002 Microphone Floor Stand 2 58 02.06.02.06.16 0001-0002 Microphone Table Stand 2 55 02.06.02.06.16 0002 Wireless 1 59 02.06.02.06.18 0001-0004 UPS/Stabillizer 4 60 02.06.02.06.23 0001 Tustel / Kamera 1 61 02.06.02.06.32 0001 Tiang Bendera 1 63 02.06.02.06.32 0001-0026 Tiang Umbul-umbul 26 62 02.06.02.06.32 0002-0005 Tiang Bendera 4 64 02.06.02.06.39 0001-0002 Dispenser 2 65 02.06.02.06.49 0001 Handycam 1 66 02.06.02.06.71 0001 DVD Player 1 67 02.06.02.06.75 0001 Mesin Genset 1 68 02.06.02.08.07 0001-0026 Umbul-umbul 26 69 02.06.02.08.12 0001-0002 Bendera Merah Putih 2 70 02.06.02.08.12 0001-0002 Bendera Merah Putih Dekorasi 2 71 0001 Gordyn 1 72 0001 Teralis 1 73 0001 Pompa Air 1 74 02.06.03.02.01 0001-0002 Komputer PC 2 75 02.06.03.02.01 0003 Komputer PC 1 76 02.06.03.02.01 0004-0006 Komputer PC 3 77 02.06.03.02.01 0007 Komputer PC 1 78 02.06.03.02.01 0008 Komputer PC 1 79 02.06.03.02.01 0009 Komputer PC 1 80 02.06.03.02.02 0001-0002 Note Book 2 81 02.06.03.02.02 0003 Note Book 1
KPID PROVINSI JAMBI
23
82 02.06.03.02.02 0004-0006 Note Book 3 83 02.06.03.02.03 0001 Netbook 1 84 02.06.03.05.03 0001-0002 Printer 2 85 02.06.03.05.03 0003-0007 Printer 5 86 02.06.03.05.03 0008-0009 Printer 2 87 02.06.03.05.03 0010 Printer Laser Jet 1 88 02.06.03.05.04 0001 Scanner All in One 1 89 02.06.04.02.10 0001 Meja Tamu Ruangan Esl. III 1 90 02.06.04.02.11 0001 Meja Tamu Biasa 1 91 02.06.04.03.07 0001-0012 Kursi Jok Sandaran Tinggi 12 92 02.06.04.04.05 0001-0010 Kursi Sandaran Rendah 10 93 02.06.04.06.05 0001 Kursi Tamu Ruangan Esl. III 1 94 02.06.04.07.07 0001-0002 Almari 2 95 02.06.04.07.07 0001-0002 Bupet Arsip 2 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 1 02.07.01.01.03 0001 Proyektor + Attachment 1 2 0001 TV Cable, Multimedia 1 3 0001 Website+SMS Gateway 1
03 GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung 1 03.11.01.01.01 0001 Gedung Kantor 1 2 03.11.01.01.05 0001 Pagar Kantor 1 b. Bangunan Monumen
04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air / Irigasi 1 c. Instalasi 1 04.16.01.04.02 0001 Instalasi Listrik 1 2 04.16.01.04.02 0002 Instalasi Listrik 1 3 04.16.01.04.02 0003 Instalasi Listrik 1 4 04.16.01.04.02 0004 Instalasi Listrik 1 5 04.16.01.04.02 0005 Instalasi Listrik 1 6 04.16.01.04.02 0006 Instalasi Listrik 1 7 04.16.03.01.01 0001 Instalasi Telepon 1 Jumlah 337
2.3. Kinerja Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi
A. Keadaan Umum Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
mengamanatkan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (Selanjutnya disebut KPI)
,yang merupakan Suatu lembaga Independent, representasi publik dan mempunyai
tugas dan kewenangan menangani masalah penyiaran di Indonesia.
KPID PROVINSI JAMBI
24
Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa KPI sebagai wujud peran
serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan
masyarakat akan penyiaran, yang mempunyai wewenang dalam menetapkan standar
program siaran ;menyusun peraturan dan menetapkan pedoman prilaku penyiaran;
mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar
program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman
perilaku penyiaran serta standar program siaran; melakukan koordinasi dan/atau
kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
Sedangkan tugas dan kewajiban KPI adalah menjamin masyarakat untuk
memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut
membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim
persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; mememlihara
tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti,
dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat
terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan
sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
Sebagai perpanjangan tangan di daerah dibentuk pula Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (Selanjutnya disebut dengan KPID), yang berlokasi di setiap Ibukota
Provinsi. KPI maupun KPID adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
dimana hubungan keduanya diatur melalui ketentuan tersendiri.
KPI diseleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk ditetapkan sebanyak 9 (sembilan)
anggota KPI secara administratif oleh Presiden RI. Sedangkan KPID diseleksi melalui
kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk ditetapkan
sebanyak 7 (tujuh) anggota KPID secara administratif oleh Gubenur. Baik KPI maupun
KPID mempunyai masa bhakti selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilh kembali untuk
satu periode berikutnya.
KPID PROVINSI JAMBI
25
B. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Provinsi Jambi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan
yang berupa indikator-indikator, masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak,
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari
proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau
penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan
pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator
kinerja dikategorikan ke dalam kelompok :
a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output,
misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan
sebagainya;
b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran
seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat;
d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat
diakses oleh publik;
KPID PROVINSI JAMBI
26
e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan
atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap
indikator dalam suatu kegiatan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data.kinerja. Data
kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) data internal,
berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal,
berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.
Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja
yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan
keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan
prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas. Untuk itu
perlu dibangun system informasi kinerja yang bertanggungjawab dalam pencatatan,
secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular, mingguan,
bulanan, triwulan, dan seterusnya.
Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari
indikator – indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan
sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisien dan kualitas
pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data untuk indikator manfaat dan
dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam
rangka mengukur pencapaian tujuan – tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait
pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur
indicator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan
survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan
masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap
masyarakat.
KPID PROVINSI JAMBI
27
Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing – masing kelompok
indicator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah
yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing –
masing indicator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam
dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan
pada data hasil pengukuran sebagai berikut :
Rumus pengukuran kinerja kegiatan’
(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka
digunakan rumus :
Persentase pencapaian Realisasi ) x 100%
rencana tingkat capaian Rencana )
(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka
Misi I : Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil, merata dan seimbang1 Mewujudkan tantanan informasi yang
berkualitas dan regulasi tentang pengendalian penyiaran
Meningkatnya kapasitas penyelengaraan penyiaran di Provinsi Jambi 25% 80% 87% 98% 100%
Misi II : Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib, teratur, dan memiliki kepastian hukum.Terciptanya kelembagaan penyiaran yang efisien dan efektif di Provinsi Jambi
Terselengaranya pembinaan bidang penyiaran
1 Terbentuknya anggota komisioner KPID provinsi jambi sesuai UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran untuk Periode 2011/2014
100% 100%
2 2 Terlaksananya Evaluasi dengar Pendapat (EDP) guna Syarat pendirian Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi sebanyak 9 Kali
1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Misi III : Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
3 1 Meningkatnya kerjasama antar Lembaga Penyiaran di Provinsi Jambi untuk 42 Lembaga Penyiaran
20% 85% 90% 90% 100%
2 Terbentuknya 15 Unit Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi 1 Unit 2 Unit 4 Unit 3 Unit 5 Unit
: Mewujudkan program siaran yang berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya (Disederhanakan)
4 Meningkatkan hubungan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan stakeholder terkait
Penyebarluasan informasi kegiatan KPID Provinsi Jambi melalui media cetak, elektronik dan website.
2 Kali pertemuan
2 Kali pertemuan
2 Kali pertemuan
2 kali pertemuan
K kali pertemuan
Misi V : Mewujudkan profesionalisme di bidang penyiaran melalui pengembangan SDM
5 Meningkatkan kemampuan SDM Penyiaran di Provinsi Jambi
Meningkatnya kwalitas SDM penyiaran dalam rangka peningkatan dan pengembangannya Komunikasi dan Informasi Media Massa
1 terlaksanaya sosialisasi UU No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran kepada Stkeholder di provinsi Jambi
4 Kali pertemuan
2 Kali pertemuan
2 Kali pertemuan
2 Kali pertemuan
2 Kali pertemuan
2 Terlaksanaya sosialisasi P3SPS (Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Prog Siaran) KE stakeholder di Provinsi Jambi
3 Kali pertemuan
2 Kali pertemuan
5 Kali pertemuan
5 Kali pertemuan
5 Kali pertemuan
(4)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Program Proritas dan senergitas dengan stakeholder terkait melalui berbagai pertemuan dan sosialisasi di 10 Kabupaten/Kota
Terlaksananya Monitring dan Evaluasi ke 32 Lembaga Penyiaran di provinsi Jambi
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penyiaran di propinsi jambi
Meningkatnya koordinasi penyiaran dalam rangka penataan dan pengelolaan penyiaran di provinsi jambi
Misi IV
Tabel 4.2
(1) (2) (3) (5)
Misi I : Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil, merata dan seimbang
1 Mewujudkan tantanan informasi yang berkualitas dan regulasi tentang pengendalian penyiaran
Meningkatnya kapasitas penyelengaraan penyiaran di Provinsi Jambi
Meningkatkan kwalitas data dan informasi perencanaan Kelembagaan Lembaga Penyiaran melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Misi II : Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib, teratur, dan memiliki kepastian hukum.
2 Terciptanya kelembagaan penyiaran yang efisien dan efektif di Provinsi Jambi
Terselengaranya pembinaan bidang penyiaran
1 Membentuk anggota komisioner KPID provinsi jambi sesuai UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran untuk Periode 2011/2014
Meningkatkan penguatan lembaga dan Sosialisasi serta Audensi ke Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah di Provinsi Jambi
2 Melaksanakan Evaluasi dengar Pendapat (EDP) guna Syarat pendirian Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi Minimal 2 kali setahun
Mendorong Lembaga Penyiaran baru untuk mengurus izin kelembagaan penyiaran
Misi III : Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
3 Meningkatnya mutu penyiaran di prov Jambi
1 Meningkatnya kerjasama antar Lembaga Penyiaran di Provinsi Jambi
Menciptakan pertemuan antar Lembaga Penyiaran
Meningkatnya koordinasi penyiaran dalam rangka penataan dan pengelolaan penyiaran di provinsi jambi
2 Terbentuknya Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi
Mempermudah serta mendorong Lembaga Penyiran Baru dalam melaksanakan Program yang ada hubungan dengan KPID
: Mewujudkan program siaran yang berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya
4 Meningkatkan hubungan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan stakeholder terkait
Penyebarluasan informasi kegiatan KPID Provinsi Jambi melalui media cetak, elektronik dan website.
Menyambut Visi Misi Provinsi Jambi menuju Jambi Emas Tahun 2015 dengan Program Prioritas
Melaksanakan Program Proritas dan senergitas dengan stakeholder terkait melalui berbagai pertemuan dan sosialisasi di 11 Kabupaten/Kota
ARAH KEBIJAKAN
(4)
Melaksana Monitring dan Evaluasi ke Lembaga Penyiaran di provinsi Jambi
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penyiaran di propinsi jambi
Misi IV
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI
Misi V : Mewujudkan profesionalisme di bidang penyiaran melalui pengembangan SDM
5 Meningkatkan kemampuan SDM Penyiaran di Provinsi Jambi
Meningkatnya kwalitas SDM penyiaran dalam rangka peningkatan dan pengembangannya Komunikasi dan Informasi Media Massa
1 Melaksanakan sosialisasi UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran kepada Stkeholder di provinsi Jambi
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral dan penyebaran ke kabupaten/kota di propinsi jambi
2 Melaksanakan sosialisasi P3SPS (Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Prog Siaran) ke stakeholder di Provinsi Jambi
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan
hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 2010-
2015, maka untuk Rencana Strategik KPID Tahun 2010-2015, program yang akan dilaksanakan
adalah :
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
7) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
8) Kerjasama Informasi dengan Mass Media
PROGRAM
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
39 KPID PROVINSI JAMBI
Tabel 5.1, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan