Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) Page v KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya maka penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RPHJP-KPHL) Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan Penyusunan RPHJP-KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seorang Kepala KPHL yang disyahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya RPHJP ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan KPHL Unit VII (Way Waya). Penyusunan RPHJP KPHL Unit VII (Way Waya) ini mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyusunannya berdasarkan pada hasil tata hutan dan mengacu pada rencana kehutanan mulai dari rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi dan juga rencana kehutanan tingkat kabupaten dengan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan juga kondisi lingkungan di tingkat tapak. Dalam penyusunan RPHJP ini tentu masih jauh dari sempurna walaupun telah dilakukan diskusi terfokus di tingkat kabupaten serta dilanjutkan dengan konsultasi publik di tingkat kabupaten oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun terus diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Planologi Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX yang sudah memfasilitasi penyusunan RPHJP ini, demikian juga kepada tim pakar dari Universitas Lampung (Dr. Agus Setiawan) yang sudah memberikan pendampingan dan bimbingan selama proses penyusunan RPHJP ini hingga selesai, terima kasih juga kami sampaikan
106
Embed
KATA PENGANTAR - kphl.sim-pdashl.menlhk.go.idkphl.sim-pdashl.menlhk.go.id/kphlnew/report/dok_rphjp/RPHJP KPHL Way Waya.pdf · Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) Page v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya maka
penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (RPHJP-KPHL) Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah
dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
Kegiatan Penyusunan RPHJP-KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan salah satu
tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seorang
Kepala KPHL yang disyahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selanjutnya RPHJP ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan KPHL
Unit VII (Way Waya).
Penyusunan RPHJP KPHL Unit VII (Way Waya) ini mengacu pada Peraturan
Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei
2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyusunannya berdasarkan pada hasil tata
hutan dan mengacu pada rencana kehutanan mulai dari rencana kehutanan tingkat
nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi dan juga rencana kehutanan tingkat
kabupaten dengan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan
juga kondisi lingkungan di tingkat tapak.
Dalam penyusunan RPHJP ini tentu masih jauh dari sempurna walaupun telah
dilakukan diskusi terfokus di tingkat kabupaten serta dilanjutkan dengan konsultasi
publik di tingkat kabupaten oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat
membangun terus diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Planologi Kehutanan melalui
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX yang sudah memfasilitasi
penyusunan RPHJP ini, demikian juga kepada tim pakar dari Universitas Lampung
(Dr. Agus Setiawan) yang sudah memberikan pendampingan dan bimbingan selama
proses penyusunan RPHJP ini hingga selesai, terima kasih juga kami sampaikan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) Page vi
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta saran-
saran dalam penyusunan ini diantaranya: Pusat Pengendalian Pembangunan
Kehutanan Regional I Sumatera, Sekretariat Nasional KPH, Kepala Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya, teman-teman
anggota asosiasi KPHL, NGO, masyarakat, dan semua pihak yang sudah
mendukung penyelesaian RPHJP ini tepat pada waktunya.
Akhirnya semoga RPHJP KPHL Unit VII (Way Waya) Kabupaten Lampung
Tengah ini bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di wilayah
KPHL Unit VII (Way Waya) Kabupaten Lampung Tengah.
Lampung Tengah, Desember 2015
Plh.Kepala KPHL Unit VII (Way Waya) Kabupaten Lampung Tengah
Hendro, BSc.F NIP.19620903 198903 1 007
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 1
BAB I
1.1. Latar Belakang
Hutan merupakan sumberdaya alam yang dianugrahkan Tuhan untuk
kelangsungan semua makhluk ciptaannya. Hutan merupakan bagian dari sistem
pengatur tata air, tanah dan udara untuk kehidupan di bumi yang sulit tergantikan.
Hutan sebagai salah satu sistem pendukung kehidupan, penting dikuasai oleh
negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Mengingat peran atau fungsinya yang sangat penting, hutan harus dikelola
secara baik, arif dan bijaksana, yaitu sesuai dengan kondisi dan peruntukannya.
Pengelolaan hutan tidak dapat disamakan dengan sumberdaya alam lainnya,
pengelolaan sumberdaya hutan ditujukan untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi
kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan fungsi, sifat dan karakteristik
kawasan hutan, yaitu fungsi ekonomi/produksi, fungsi ekologis, dan fungsi sosial
budaya.
Prinsip pengelolaan hutan untuk mewujudkan keberlanjutan fungsi hutan saat
ini adalah sustainable forest ecosystem. Pergeseran paradigma pengelolaan hutan
ini didasarkan pemahaman bahwa sebagian besar nilai hutan adala berupa jasa-jasa
lingkungan hutan, baik yang bersifat tangible maupun intangible.
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan suatu sistem pengelolaan
hutan berdasarkan satu satuan wilayah yang berbasis ekosistem, yang di dalamnya
memuat prinsip-prinsip kelestarian hutan, tindakan administrasi, dan tindakan
organisasi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang prospektif, sehat dan lestari.
Seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH yang meliputi Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi,
sesuai kewenangannya (menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014)
bertanggung jawab terhadap pembangunan (KPH) dan infrastrukturnya.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 2
Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) berperan penting bagi pembangunan
kehutanan. Adanya KPH di tingkat tapak akan bermanfaat bagi upaya pembenahan
tata kelola kehutanan, mendorong terwujudnya desentralisasi nyata bidang
kehutanan, optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah
satu jalan bagi resolusi konflik. Selain itu keberadaan KPH dapat menjamin
penyelenggaraan pengelolaan hutan yang tepat lokasi, tepat sasaran, tepat
kegiatan, tepat pendanaan serta memungkinkan ditanganinya wilayah-wilayah “open
acces” yang hingga saat ini belum ditangani.
Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008.
Pembentukan kelembagaan KPH merupakan prioritas pembangunan nasional dalam
Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Peraturan Pemerintah tersebut mengarahkan seluruh pengelolaan hutan di
Indonesia dilaksanakan oleh sebuah organisasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH). Pengelolaan hutan, sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya
dapat dilakukan secara efektif dan efisien sarta lestari sesuai dengan kondisi
ekologis, sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat sekitar hutan. Kegiatan
pengelolaan yang akan dilakukan oleh KPH meliputi: 1) Tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, 2) Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan
pengendalian terhadap pemegang izin, 3) Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu, 4)
Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan 5) Perlindungan hutan dan konservasi alam.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 68/Menhut-
II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi
Lampung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki 1 unit KPHL yaitu KPHL Unit VII
(Way Waya) dengan luas 24.337 ha.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendukung terbentuknya
KPHL dengan harapan KPH bersama pemegang izin (HKm) dapat melaksanakan
pengelolaan KPHL Way Waya secara optimal (aspek ekonomi, aspek sosial dan
aspek lingkungan).
Sebagai sebuah institusi pengelola ditingkat tapak dimana salah satu fungsi
dan tugas dari organisasi KPH yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka KPHL Way Waya
harus mempunyai Rencana Pengelolaan yang merupakan rencana induk penggerak
seluruh kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 3
yang telah ditetapkan. Rencana pengelolaan yang terdiri dari rencana pengelolaan
jangka panjang dan jangka pendek ini memuat setidaknya tujuan, strategi, rencana
kegiatan serta target yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan itu sendiri.
Tentunya, di dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, KPH harus mengacu pada
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat
Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai
budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan.
Sejak ditetapkannya menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
Unit VII oleh Menteri Kehutanan, KPHL Way Waya Lampung Tengah direncanakan
segera melaksanakan proses penyusunan RPHJP dengan difasilitasi oleh
Kementrian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah
XX Lampung – Bengkulu. Penyusunan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung.
Langkah awal yang ditempuh dalam penyusunan RPHJP adalah dengan
pelaksanaan inventarisasi hutan dan penyusunan tata hutan wilayah KPHL Unit VII
Way Waya Lampung Tengah yang dilaksanakan oleh Tim BPKH Wilayah Wilayah XX
Lampung – Bengkulu dan didampingi oleh KPHL, selain itu juga dilakukan
pengumpulan data dan informasi terkait lainnya yang nantinya dibutuhkan dalam
penyempurnaan penyusunan RPHJP KPHL Way Waya Lampung Tengah agar lebih
baik.
Oleh karena itu, melalui kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPH-JP) KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah ini diharapkan
informasi dan data yang dimiliki oleh KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah
yang meliputi kondisi kawasan biofisik, sosial, ekonomi, kelembagaan yang
dilengkapi dengan isu dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, dapat
tersusun sebagai sebuah baseline data yang menjadi dasar di dalam penentuan
prioritas pengelolaan.
Penyusunan RPHJP KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah sangat
penting karena hasilnya merupakan dokumen yang akan dijadikan sebagai pedoman
dan acuan pelaksanaan pengelolaan atau pembangunan kehutanan tingkat tapak di
wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah sepuluh tahun kedepan dan
memberikan hasil yang sesuai dengan visi dibentuknya KPHL yaitu Pengelolaan
hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 4
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
(RPHJP) KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah ini adalah untuk dapat dijadikan
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan pada wilayah kelola
KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah selama 10 (sepuluh) tahun kedepan,
mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Unit VII Way Waya ini adalah sebagai berikut:
a. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan yang akan dijadikan
sebagai pedoman dan acuan di dalam penyelenggaraan pengelolaan
hutan di wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah.
b. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan yang berisi strategi dan
arah pengelolaan yang layak terap untuk memberikan manfaat sosial,
ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan melalui pengelolaan kawasan
hutan dan seluruh potensi yang ada secara komprehensif dengan tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan dan kearifan lokal yang
ada.
c. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan dengan tata waktu yang jelas
sehingga kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien untuk memberikan hasil yang optimal.
d. Untuk dijadikan sebagai dasar di dalam penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Rencana Pengelolaan Tahunan) dan
rencana-rencana teknis pengelolaan lainnya di wilayah KPHL Unit VII Way
Waya Lampung Tengah.
1.3. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dalam RPHJP KPHL Unit VII Way Waya
Lampung Tengah adalah:
1. Mengembalikan fungsi lindung dalam wilayah kelola KPHL Unit VII Way
Waya Lampung Tengah yang optimal melalui peningkatan presentase
penutupan vegetasi hutan dan peningkatan nilai hasil hutan kayu dan
bukan kayu.
2. Merumuskan visi, misi dan tujuan spesifik dalam pengembangan konsep
KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah 10 tahun ke depan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 5
3. Memperkuat kelembagaan masyarakat penggarap yang dapat
berkeloborasi dengan pemegang izin dan atau KPH dalam pengelolaan
KPHL Unit VII Way Waya pada zona – zona tertentu.
4. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam
mendukung revitalisasi hutan dan optimalisasi pemanfaatan hutan yang
berwawasan lingkungan.
5. Membangun jaringan/hubungan, kerjasama, dan harmonisasi para pihak
dalam pengelolaan, perlindungan, dan pengamanan hutan serta
pemasaran hasil hutan
6. Rencana rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman jenis tanaman
MPTS yang mempunyai potensi HHBK dengan memberdayakan
masyarakat sekitar baik dalam penanaman maupun pemanfaatan HHBK
secara berkolaboratif dengan pemegang izin, NGO maupun pihak –
pihak lainnya.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
(RPHJP) KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah meliputi :
1. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran, ruang lingkup dan batasan pengertian.
2. Deskripsi kawasan, yang mengandung informasi tentang wilayah KPHL
Way Waya Unit VII Lampung Tengah, terdiri dari risalah wilayah,
potensi wilayah KPHL Unit VII, data sosekbud masyarakat, kondisi
posisi KPHL Unit VII dalam perspektif tata ruang wilayah dan
pembangunan daerah dan isu strategis, kendala dan permasalahan.
3. Visi dan misi, yang berisi tentang visi dan misi Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, visi dan misi KPHL Unit VII
Way Waya Lampung Tengah sendiri, strategi pengelolaan hutan dan
tujuan serta sasaran KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah.
4. Analisis dan proyeksi, yang memuat analisa data dan informasi yang
tersedia saat ini baik data primer maupun sekunder serta proyeksi
kondisi wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung Tengah dimasa
yang akan datang.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 6
5. Rencana kegiatan, yang memuat :
a. inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya,
b. pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu,
c. pemberdayaan masyarakat,
d. penyelenggaran rehabilitasi pada areal KPHL Unit VII Way Waya
Lampung Tengah,
e. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan pada areal berizin
f. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi,
g. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam,
h. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar
pemegang izin, instansi dan pemangku kepentingan,
i. penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM,
j. penyediaan pendanaan,
k. pengembangan pangkalan data (data base)
l. rasionalisasi wilayah kelola,
m. review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)
n. pengembangan investasi.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
8. Penutup.
9. Lampiran, yang berisi peta wilayah KPHL Unit VII Way Waya Lampung
Tengah, peta penutupan lahan sesuai ketentuan, peta DAS sesuai
kondisi wilayah kerja, peta sebaran potensi wilayah KPHL Unit VII Way
Waya Lampung Tengah dan aksesibilitas, peta penataan hutan berupa
zona/blok dan petak, peta penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan,
peta tanah, iklim dan geologi.
Pada awal rencana pengelolaan adalah inventarisasi berkala yang akan
mengetahui potensi – potensi yang berada di dalam wilayah kelola KPHL Unit
VII Way Waya, potensi – potensi yang dimaksud dianalisa dan ditelaah secara
ekonomi dan ekologi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat
sehingga dapat tercipta suatu kondisi dimana masyarakat sekitar merasakan
manfaat langsung dari keberadaan hutan, kelestarian/lingkungan hutan dan
kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada daerah konflik, KPHL Unit VII
berkolaborasi dan mendorong pemegang izin untuk merangkul masyarakat
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB I - 7
penggarap dalam pengelolaan yang saling menguntungkan sesuai dengan
ketentuan – ketentuan yang berlaku.
Berkenaan dengan pendanaan KPHL Unit VII akan membangun hubungan
harmonis dengan Bappeda Kabupaten untuk sumber APBD, Pemerintah
Provinsi, NGO, UPT – UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
Pembangunan jaringan dengan berbagai pihak merupakan prioritas KPHL
Unit VII Way Waya dalam melaksanakan pengelolaan antara lain dengan
pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung, kepolisian, TNI, Kejaksaan, LSM/Pers, Tokoh
3 Sendang Agung 0 34.716 35.977 37.381 38.592 39.843 41.135
Jumlah - 107.607 107.741 112.478 116.593 120.868 125.311
Tabel 3. Kepadatan penduduk kecamatan yang mencakup KPHL Unit VII Way Waya
No. Kecamatan
Luas/Area (km2)
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
2000 2005 2010 2016 2021 2026 2031
1 Selagai Lingga 173,88 0 185 180 191 200 210 221
2 Pubian 161,64 0 252 251 260 267 275 283
3 Sendang Agung 108,89 0 319 330 343 354 366 378
Jumlah 444,41 - 756 761 794 821 851 882
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 11
2.3.1.2. Keagamaan
Banyaknya transmigran dan imigran dari berbagai daerah yang masuk ke
Kabupaten Lampung Tengah telah menyebabkan penduduknya memiliki
keragaman budaya dan agama. Salah satu dari keragaman agama ini,
tentunya dibutuhkan prasarana ibadah. Secara keseluruhan jumlah
fasilitas peribadatan terbanyak adalah mushola dan mesjid dikarenakan
banyak penganut agama Islam. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian
besar penduduk yang ada di Kabupaten Lampung Tengah memeluk
agama Islam dimana tempat peribadatannya tidak hanya berupa Masjid
Jami’i (yang dapat digunakan untuk melaksanakan sholat Jum’at secara
berjama’ah) namun juga berdiri bangunan langgar/ surau/mushola yang
dipergunakan untuk keperluan ibadah dengan jema’ah yang lebih kecil
dalam lingkup keluarga/lingkungan.
2.3.1.3. Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan yang saat ini disekitar wilayah KPHL Way Waya dapat
dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Sarana pendidikan dikecamatan yang mencakup KPHL Unit VII Way Waya
No Kecamatan Fasilitas Pendidikan Eksisting Tahun 2008
SD SLTP SLTA
1 Selagai Lingga 26 10 1
2 Pubian 31 9 0
3 Sendang Agung 24 8 2
Jumlah 81 27 3
2.3.2.4. Mata Pencaharian
Mata Pencaharian anggota kelompok adalah bertani (berkebun) kopi,
kakao karena komoditi ini dianggap paling cocok di daerah ini. Sebagai
penunjang ekonomi keluarga sebagian masyarakat ada pula yang
menanam pala wija dan sayur mayur. Sebagian lagi ada juga sebagai
pedagang keliling, ojek, usaha perikanan, peternakan dan ada pula yang
hanya sebagai buruh tani.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 12
2.3.2.5. Tingkat Pendapatan
Tanaman kopi sebagai tanaman utama yang dibudidayakan oleh
masyarakat menjadi komoditas yang sangat menentukan tingkat
kehidupan petani. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa produksi
tanaman kopi yang dapat dihasilkan oleh petani berkisar antara 500
sampai 1.000 kg/ha dan dengan harga antara Rp. 12.500,- sampai dengan
Rp. 17.000,- /kg. Dengan tingkat produksi dan tingkat harga tersebut
petani dapat memperoleh penghasilan rumah tangga berkisar antara Rp.
1.000.000,- sampai Rp. 40.000.000,-/tahun.
2.3.2.6. Kegiatan Sosial Masyarakat
Masyarakat disekitar KPHL Way Waya aktif di Kegiatan sosial bidang
organisasi lainnya seperti: Karang Taruna, Remaja Islam Masjid,
Kelompok-kelompok pengajian, rukun kematian, klub-klub sepak bola dan
kegiatan sosial lainnya.
2.3.2 Konflik Lahan dan Keadaan Perambahan
Konflik Lahan dan Perambahan di KPHL Way Waya pernah terjadi secara
administrasi Pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
yang mengklaim sebagian Register 39 yang berada di Kabupaten
Lampung Tengah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Lampung
Barat dengan munculnya istilah Register 39 B. Namun seiring waktu,
masyarakat Lampung Barat sendiri dan Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat, mengakui bahwasanya
daerah tersebut merupakan wilayah administrasi Kabupaten Lampung
Tengah.
Masuknya kembali wilayah yang sempat di klaim sebagai wilayah
Kabupaten Lampung Barat ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah
memunculkan beberapa persoalan baru terkait keberadaaan perambah
hutan yang berada dan tinggal di dalam kawasan hutan serta perlunya
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 13
perbaikan hutan diwilayah tersebut yang selama ini proses pembinaan dan
pengelolaan hutan yang dilaksanakan berbeda dengan yang dilaksanakan
di Kabupaten Lampung Tengah. Namun beberapa kelompok masyarakat
yang tergabung didalam Gapoktan Wana Marta telah sepakat untuk
mengikuti aturan main yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung
Tengah. Selain permasalahan diatas permasalahan lain yang perlu
disikapi adalah masih terdapatnya bangunan semi permanen pada
beberapa titik didalam kawasan yang apabila dibiarkan terus berada
disana akan memunculkan kecemburuan dari masyarakat lainnya yang
telah pindah tempat tinggal dan keluar dari kawasan hutan.
2.3.3 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan
pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,
politik, sosial, dan hukum. Jika yang diasumsikan sebagai masyarakat
hukum adat sesuai definisi diatas, wilayah kerja KPHL Way Waya tidak
memiliki masyarakat hukum adat. Karena adat yang terbentuk dan berada
di wilayah KPHL Way Waya merupakan Hukum adat masyarakat yang
dibawa dari daerah asalnya yang mengatur tata kehidupan dan prilaku
bermasyarakat pada masyarakat tersebut. Karena sebagian besar
masyarakat yang mengelola kawasan hutan di wilayah KPHL Way Waya
merupakan masyarakat pendatang.
2.3.4 Posisi KPHL Unit VII dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Lampung Tengah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1
tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung
Tengah tahun 2011 – 2031 yang telah disahkan, wilayah KPHL Way Waya
masuk dalam kawasan hutan lindung. Didalam proyeksi yang telah ada
dalam perda tersebut juga disebutkan bahwa wilayah KPHL way Waya
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 14
merupakan kawasan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
di Kabupaten Lampung Tengah.
2.4 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Hutan Lindung
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup juga dapat
mengganggu fungsi lindung dari kawasan tersebut. Untuk itu fungsi
sebagai Kawasan Hutan Lindung harus dikembalikan secara bertahap
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada
kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya sangat
diperlukan. Melakukan kegiatan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui
kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi
pemerintah dan masyarakat setempat diharapkan dapat memperbaiki dan
menjaga fungsi lindung dari kawasan hutan tersebut. Kegiatan
Inventarisasi kawasan hutan yang rusak dan penegakan hukum bagi
kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif, persuasif, dan
preventif) secara kontinu diharapkan dapat mendorong perambah yang
masih ada tergabung pada areal HKm yang sudah direncanakan. Program
pengembangan dan pemantapan kawasan hutan lindung diharapkan dapat
meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm
pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan
sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara efektif.
Selain itu, dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang
bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta
kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Apabila
ternyata di Kawasan Lindung terdapat indikasi adanya sumber daya
mineral, kandungan air tanah, atau kekayaan lainnya yang bila diusahakan
dinilai amat berharga bagi Pemerintah, maka kegiatan budidaya di
Kawasan Lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 15
2.5 Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
Kawasan Hutan Lindung yang berada di Register 39 dan Register 22 pada
KPHL Waya. Dalam rangka menjaga kelestarian alam dan sesuai dengan
aturan dari pemerintah pusat melalui Permen PU nomor 16 tahun 2009
untuk dapat menyediakan ruang bagi paru-paru udara sebesar 30% dari
luas Kabupaten/Kota salah satu bentuknya adalah berupa keberadaan
hutan. Mengandalkan program pemerintah dan inisiatif masyarakat dalam
perbaikan lingkungan hutan (rehabilitasi) sangat kecil keberhasilannya
dalam menjaga dan melestarikan keberadaan hutan. Maka dengan adanya
penetapan blok lindung pada masing-masing wilayah KPHL diharapkan
tidak akan adanya perambahan dan pengalihfungsian kawasan ini pada
masa mendatang.
2.6. Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan
2.6.1. Tata Batas Kawasan
a. Belum dilakukannya inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara
komprehensif di tingkat blok maupun petak.
b. Banyak hilangnya patok batas kawasan hutan.
c. Masih terdapat perluasan garapan oleh masyarakat setempat yang
dilakukan pada beberapa titik blok perlindungan.
d. Belum adanya informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan
sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam
melaksanakan investasi.
e. Belum terjaminnya kualitas data dan Peta sebaran lahan kritis.
f. Belum tersedianya citra satelit yang menggambarkan penutupan
vegetasi kawasan hutan sebagai bahan evaluasi.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 16
2.6.2. Keanekaragaman Hayati
a. Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya
serta sistem ekologis secara berkelanjutan dengan didukung
optimalisasi pengawasan sumberdaya hutan belum berjalan dengan
baik.
b. Belum adanya kesepahaman antara masyarakat pengelola dan
pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati.
c. Belum terjalinnya kerjasama melalui penelitian dan pengembangan
kehutanan dengan kerjasama Badan penelitian dan pengembangan
daerah, dan lembaga penelitian perguruan tinggi dan Balitbang
Kementerian dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati.
d. Masih kurangnya minat para pengelola untuk mengaktifkan
produktifitas sumber benih dan menggali potensi sumber benih yang
menjadi endemik daerahnya.
2.6.3. Koordinasi dengan pihak terkait (stakeholders)
a. Belum berjalannya pengawasan secara merata terhadap pengelolaan
kawasan sehingga beberapa kelompok pengelola merasa belum
mendapatkan keadilan dan merasa diperhatikan, hal ini mengurangi
tingkat kepercayaan kepada KPH dalam penerapan aturan.
b. Belum terjalin sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.
c. Masih adanya elemen masyarakat (LSM) yang bersikap kontradiktif
terhadap upaya pengelolaan RHL.
d. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi,
inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta
jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan
kehutanan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 17
2.6.4. Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu
a. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi,
inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta
jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan
kehutanan sehingga pemanfaatan hasil hutan tidak optimal.
b. Rapatnya tutupan vegetasi di Kawasan Hutan Lindung oleh tanaman
kayu sehingga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu belum optimal;
c. Lemahnya fasilitasi terhadap potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK),
sehingga belum memberikan nilai tambah;
d. Belum adanya role model lokal (silvikultur, kesinambungan
kelembagaan dll) yang didasarkan pada kearifan lokal masyarakat
setempat.
e. Sistem pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat belum sesuai
dengan peruntukanya antara kawasan budidaya dan kawasan lindung
untuk mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan, baik sebagai
fungsi lindung (penyangga kehidupan) maupun fungsi produksi Non
kayu/ HHBK.
f. Masih kurangnya pembinaan dalam rangka peningkatan penerimaan
PNBP bidang Kehutanan, meliputi ; PSDH dan retribusi hasil hutan.
g. Belum dilakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data
potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem dan
penyusunan NSDH (Neraca Sumber Daya Hutan) yang baik.
h. Belum tersedianya data dan informasi potensi wisata, jasa lingkungan
dan sumber daya hutan di wilayah KPHL Way Waya.
i. Belum terpenuhinya kebutuhan penyuluh masyarakat (PKSM)
sekaligus meningkatkan pengetahuan di bidang kehutanan terutama
potensi HHBK.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 18
2.6.5. Perlindungan Kawasan
a. Belum diterapkannya aturan main yang telah dibuat oleh kelompok
sebagai pondasi dasar dalam hal perlindungan hutan.
b. Lemahnya pemahaman pemanfaatan hasil hutan oleh kelompok
masyarakat, sehingga kerap terjadi tindak pidana kehutanan.
c. Masih terjadinya perambahan di hulu DAS/Sub DAS dan di sekitar
mata air.
d. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan
hutan masih tinggi sehingga masyarakat masih mencari celah untuk
membuka areal garapan baru.
e. Masih ada masyarakat / perambah yang bermukim secara menyebar
di setiap umbulan/talang sebagai penggarap kawasan hutan.
f. Belum tersedianya sarana prasarana operasional polisi kehutanan
(polhut) yang memadai dilapangan.
2.6.6. Pemberdayaan Masyarakat
a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar
sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan
pemberdayaan dan pembinaan kelompok LMDH dan kelompok tani
hutan
b. Peningkatan kepedulian, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat
bagi upaya pelestarian sumber daya hutan dan pelestarian
lingkungan, sehingga diharapkan mampu mengamankan dan
mengawal pembangunan yang berkelanjutan
c. Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang masih miskin dan belum
memperoleh akses dalam mengembangkan usahanya.
d. Perlunya mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi
permasalahan kerusakan sumberdaya hutan dan perlunya pelibatan
peran serta perempuan dalam pembangunan kehutanan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 19
2.6.7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia
a. Bagaimana kelembagaan KPH dapat diperkuat dan dikembangkan
secara terencana sehingga bisa menjalankan perannya dan fungsinya
sebagai bentuk penterjemahan atas jiwa dan semangat desentralisasi
bidang kehutanan sehingga KPH dapat melakukan pengelolaan hutan
di tingkat tapak dengan baik.
b. Dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan
perlunya pembinaan pada pengurus dan anggota tiap bulan bulan
dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan
kelembagaan kelompok.
c. Kemampuan wira usaha KPH dan masyarakat harus dibangun
berbasis pengelolaan sumberdaya alam lestari sehingga mampu
menciptakan pasar dan yang perdagangan yang lebih berkadilan.
d. Belum berjalannya Tugas pokok dan fungsi KPH Hal ini sebagai
konsekuensi logis dari belum mengacu pengelola KPH pada norma
standar prosedur dan kriteria KPH, termasuk juga personil sumber
daya manusia yang minim, dana operasional kegiatan yang tidak
dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.
e. Masih terkendalanya rencana pengembangan usaha kelompok
melalui koperasi yakni penyiapan akta pendirian serta persyaratan lain
yang diperlukan termasuk modal awal, sebagai langkah untuk
memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu untuk kesejahteraan
anggota yang selama ini dikelola oleh para tengkulak dan pemilik
modal. Pelatihan manajemen usaha akan dilakukan kepada anggota
agar dapat mewujudkan koperasi yang mandiri dan menguntungkan
seluruh anggota.
f. Lemahnya database (data dasar) kehutanan sehingga akan
menyulitkan pengambilan keputusan.
g. Belum tersedianya perencanaan kehutanan yang akan menuntun
aparatur dan para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB II - 20
h. Lemahnya kemampuan manajerial aparatur KPHL dalam pengelolaan
hutan.
2.6.8. Penanggulangan Potensi Kebakaran Hutan
a. Masih diperlukannya peningkatkan pengamanan dan perlindungan
hutan dari bahaya kebakaran dan perambahan/ pendudukan (enclave)
hutan.
b. Masih diperlukannya upaya pembangunan posko terpadu pencegahan
perambahan hutan dan Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
serta pembentukan Satgas-Satgas Perambahan dan Kebakaran hutan
di wilayah kerja KPHL.
c. Sampai saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya
pemadaman api pada saat kebakaran terjadi, sedangkan
perencanaan menyeluruh dalam penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan belum dilakukan.
2.6.9. Kemitraan dan Kolaborasi Pegelolaan
a. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang.
b. Aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan masih
kurang.
c. Belum tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat /
swasta & terlaksananya pembinaan terhadap peluang usaha
masyarakat swasta diwilayah KPHL.
d. Kurang optimalnya peran serta badan usaha di sektor kehutanan.
e. Belum adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan investor
dalam pengelolaan hutan di KPHL Way Waya.
f. KPHL belum melakukan pengelolaan secara kolaboratif bersama
masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan yang mempunyai
peluang cukup besar dan menjanjikan serta kompetitif di wilayah
KPHL.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025) BAB III - 1
BAB III
3.1 Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3.1.1 Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Terwujudnya kelestarian hutan dan lahan serta agribisnis kehutanan
perkebunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
3.1.2. Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan
informasi kehutanan.
2. Meningkatkan pengelolaan hutan dan pembangunan agribisnis
perkebunan yang berkelanjutan untuk memperkuat kesejahteraan
masyarakat.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi
sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran
sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi
ekologi, ekonomi dan sosial DAS.
5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta
kompetisi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan
kehutanan dan perkebunan secara optimal.
3.2 Visi dan Misi KPHL Unit VII (Way Waya)
3.2.1. Visi KPHL Unit VII (Way Waya)
Pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.2.2. Misi KPHL Unit VII (Way Waya)
1. Membangun wilayah dan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya)
yang mantap.
Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit V Sungai Buaya Kab. Mesuji (2015 – 2024) BAB III - 2
2. Memperkuat kelembagaan KPH dalam mengemban misi pengelolaan
kawasan hutan.
3. Pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang optimal secara
partisifatif, kolaboratif, lestari dan berkelanjutan.
4. Pengembangan produk barang (kayu dan non kayu) dan jasa
kehutanan yang ramah lingkungan, kompetitif dan bernilai tambah
serta berbasis kearifan lokal.
5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang
adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
6. Pelestarian dan perlindungan sumberdaya hutan pada kawasan KPHL
Unit VII (Way Waya)
3.3 Tujuan KPHL Unit VII (Way Waya)
1. Memaksimalkan fungsi kawasan sebagai penyangga lingkungan.
2. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur KPH.
3. Meningkatkan Penyadaran para pemangku kepentingan melalui
sosialisasi dan penyuluhan kehutanan.
4. Meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari
jasa lingkungan.
5. Memanfaatkan hutan secara optimal sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis
kehutanan.
6. Meningkatkan aspek pemasaran baik itu HHBK, jasa lingkungan dan
ekowisata di tingkat nasional dan internasional melalui website KPH,
Kabupaten Lampung Tengah, Asosiasi KPH yang telah ada.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan
(Mendorong pola kemitraan).
8. Memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar dan
dalam kawasan hutan melalui Kemitraan dan Izin HKm.
9. Mengembangkan teknik agroforestry dalam pemanfaatan lahan hutan
yang menyediakan ragam kebutuhan masyarakat.
Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit V Sungai Buaya Kab. Mesuji (2015 – 2024) BAB III - 3
10. Merehabilitasi hutan yang kurang produktif atau kritis (melalui evaluasi
RKU/RKT Pemegang izin HKm).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) Lampung Tengah (2016 – 2025) BAB IV - 1
BAB IV
4.1. Analisa Strategis dan Faktor Penentu Keberhasilan
Analisa lingkungan strategis dan faktor penentu keberhasilan, meliputi
faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal sebagai berikut :
4.1.1. Lingkungan Internal
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan yang dimiliki oleh KPHL Unit VII (Way Waya) diantaranya
adalah:
1) Legalitas formal Kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya) dan struktur
organisasi yang jelas.
2) Potensi kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) dengan
keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya.
3) Adanya potensi jasa lingkungan dan ekowisata yang terdapat dalam
kawasan hutan KPHL Unit VII (Way Waya).
4) Wilayah pengelolaan yang luas dan ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan.
5) Dukungan dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan yang dimiliki oleh KPHL Unit VII (Way Waya) diantaranya
adalah:
1) Masih banyak kawasan yang belum ditata batas
2) Rendahnya kontribusi sektor kehutanan dalam pendapatan asli
daerah Lampung Tengah.
3) Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap KPHL.
4) Belum lengkapnya data potensi Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 2
5) Kurangnya sumberdaya manusia pada Unit Pengelola KPHL Unit VII
(Way Waya).
6) Hubungan dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait belum
terbangun dengan baik
7) Kurangnya sarana dan prasarana operasional
8) Pendanaan yang belum mencukupi pelaksanaan kegiatan
4.1.2. Lingkungan Eksternal
A. Peluang (Opportunities)
Peluang yang dimiliki oleh KPHL Unit VII (Way Waya) diantaranya adalah
:
1) Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan pengelolaan hutan melalui pengelolaan hutan berbasis
KPHL Unit VII (Way Waya).
2) Perangkat Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3) Dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pengelolaan
hutan berbasis masyarakat.
4) Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha kehutanan bukan
kayu.
5) Dukungan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
B. Ancaman (Threat)
Beberapa ancaman terhadap KPHL Unit VII (Way Waya) adalah :
1) Terdapat potensi tambang dalam wilayah KPHL Unit VII (Way Waya).
2) Terancamnya sumber daya flora dan fauna.
3) Meningkatnya jumlah penduduk yang memanfaatkan kawasan hutan
(merambah).
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 3
4) Rendahnya Kesadaran masyarakat dan pengusaha dalam pelestarian
alam.
5) Tingginya kebutuhan lahan untuk kegiatan di luar Kehutanan
6) Kurang sejahtera dan rendahnya tingkat pendidikan masyarkat di
dalam dan disekitar hutan.
4.1.3. Strategi Memakai Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang
1) Memantapkan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya).
2) Mengembangkan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
3) Mengembangkan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan.
4) Pemantapan wilayah kelola yang didukung oleh regulasi
5) Mempromosikan dan memasarkan potensi hasil hutan dan jasa
lingkungan
6) Memperkuat kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya)
7) Melindungai keanekaragaman hayati yang dilindungi seseuai dengan
peraturan perundang – undangan
8) Menjalin kemitraan dengan NGO untuk mengembangkan KPHL Unit
VII (Way Waya)
9) Menjalin kemitraan dengan NGO untuk mengembangkan Jasa
Lingkungan
10) Menjalin kemitraan dengan NGO untuk melestarikan keanekaragaman
hayati
11) Mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan hutan
12) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi bukan kayu sehingga bernilai
ekonomi dengan memberdayakan masyarakat
13) Menigkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dengan memberdayakan
massyarakat sekitar
14) Pengiriman staf dalam Diklat Kementerian Ligkungan Hidup dan
Kehutanan
15) Pengembangan SDM untuk pemanfaatan dan perlindungan
keanekargaman hayati, yang mampu melakukan pendekatan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 4
partisipatif, serta mengikuti pelatihan-pelatihan pada Diklat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada berbagai
peluang pelatihan instansi lain yang relevan baik pemerintah maupun
swasta.
4.1.4. Strategi Menanggulangi Kendala/Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang
1) Kegiatan Tata Batas melalui kordinasi dengan UPT Kementerian
dengan sumber anggaran APBN atau APBD
2) Sosialisasi kesepahaman dengan masyarakat tentang pentingnya
pelestarian hutan
3) Mengembangkan usaha – usaha produktif berbasis kehutanan
4) Melakukan sosialisasi tentang KPHL Unit VII (Way Waya) kepada
semua pihak
5) Membangun data base KPHL Unit VII (Way Waya)
6) Pengembangan dan penambahan SDM sesuai dengan analisa
kebutuhan tenaga pada KPHL Unit VII (Way Waya)
7) Kerjasama dengan pemegang izin dan pihak terkait dala pembinaan
dan pendampingan kelompok masyarakat kemitraan
8) Kerjasama penningkatan kualitas SDM pengelola KPHL Unit VII (Way
Waya).
9) Berkolaborasi dengan pemegang izin dalam pemanfaatan potensi
bukan kayu yang memberdayakanmasyarakat sekitar
10) Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang
izin
11) Menyelesaikan konflik kehutanan dengan masyarakat bekerjasama
dengan pemerintah daerah.
12) Peningkatan kualitas SDM dengan mengirimkan staf KPHL Unit VII
(Way Waya) untuk mengikuti program pelatihan yang relevan pada
Diklat Teknis Kehutanan, pengembangan SDM secara terus menerus
sesuai kebutuhan KPHL Unit VII (Way Waya).
13) Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan
kepada masyarakat termasuk sosialisasi tentang KPHL Unit VII (Way
Waya) dan bersinergi dengan dinas untuk mensosialisasikan KPHL
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 5
Unit VII (Way Waya) kepada berbagai pihak termasuk lingkup SKPD
Kabupaten Lampung Tengah, kepada masyarakat sekitar.
4.1.5. Strategi Memakai Kekuatan Untuk Mengatasi
Tantangan/Ancaman
1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kehutanan terkait
jasa lingkungan, ekowisata, perlindungan dan pemanfaatan hutan dan
pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati dan manfaatnya
untuk kehidupan masyarakat.
2. Pengoptimalan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata dengan
melibatkan masyarakat setempat
3. Mendorong pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan dan
penggunaan spesies lokal.
4.1.6. Strategi Memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Tantangan/ Ancaman
1. Melengkapi dan memperbaharui Data Base yang berisi data flora dan
fauna, daftar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan
hutan, serta pendataan penduduk yang memanfaatkan kawasan
hutan.
2. Melakukan tata batas kawasan hutan pada KPHL Unit VII (Way Waya)
bersama pihak2 terkait.
3. Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati satwa tertentu dan
mengembangkan program perlindungan flora dan fauna secara
partisipatif.
4. Berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan melibatkan
Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
5. Melakukan sosialisasi KPHL Unit VII (Way Waya) kepada masyarakat
sekitar hutan.
4.2. Analisa SWOT
SWOT merupakan perangkat umum yang digunakan sebagai langkah
awal dalam proses pembuatan keputusan dan perencanaan strategis
dalam berbagai terapan. Analisis SWOT menjawab dua pertanyaan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 6
dimana organisasi saat ini dan ke arah mana organisasi ini akan dibawa.
Jadi analisis SWOT dapat memproyeksikan situasi masa depan dan
membantu organisasi dalam menentukan strategi yang tepat untuk
memanfaatkan kemampuannya dalam meraih atau merespon peluang
dan meminimalkan ancaman dalam mencapai tujuan.
Analisis SWOT merupakan alat bantu analisis dalam menstrukturkan
masalah dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, yaitu
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kombinasi dari faktor-faktor
dalam lingkungan internal kepada faktor-faktor dalam lingkungan
eksternal, akan menghasilkan strategi makro dalam pencapaian misi
perencanaan jangka panjang. Strategi merupakan langkah-langkah yang
berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Masing-masing misi akan memiliki tujuan yang memuat manfaat dan hasil
capaian masa depan sehingga mengapa misi tersebut diperlukan.
Cara-cara untuk pencapaian misi tersebut akan dirumuskan dalam
strategi yang berisikan kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan
yang diambil untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang berisikan
program-program indikatif jangka panjang. Program adalah instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
maupun waktu pentahapan pekerjaan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 7
Tabel 5.1. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity (Peluang) dalam Analisis SWOT
S – O
Legalitas formal
kelembagaan KPHL Unit
VII (Way Waya) dan
struktur orgnisasi yang
jelas
Potensi kawasan KPHL Unit
VII (Way Waya) dengan
keanekaragaman hayati dan
ekosistem yang ada di
dalamnya.
Adanya potensi jasa
lingkungan dan ekowisata
yang terdapat dalam
kawasan KPHL Unit VII
(Way Waya)
Wilayah kelola yang
luas dan ditetapkan
oleh menteri
Letak kabupaten
Lampung Tengah yang
strategis
Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPHL Unit VII (Way Waya).
Memantapkan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya).
Mengembangkan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Mengembangkan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan.
Pemantapan wilayah kelola yang didukung oleh regulasi yang lebih inggi
Mempromosikan dan memasarkan potensi hasil hutan dan jasa lingkungan.
Perangkat peraturan perundang-undangan serta kebijakan Peme-rintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Memperkuat kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya).
Melindungi keanekaragaman hayati yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Mengembangkan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan.
Mendorong tersusunnya regulasi yang mengakomodir peran KPHL Unit VII (Way Waya) dalam pengelolaan hutan yang lebih jelas
Dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Menjalin kemitraan dengan NGO untuk mengembangkan KPHL Unit VII (Way Waya).
Menjalin kemitraan dengan NGO untuk pengembangan jasa lingkungan.
Menjalin kemitraan dengan NGO untuk melestarikan keanekaragaman hayati.
Bekerja sama dan menjalin kemitraan dengan NGO dalam pengelolaan hutan
Mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha kehutanan bukan kayu.
Pengembangan hasil hutan non kayu berupa sarang walet,lebah madu, dan hasil lainnya.
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi bukan kayu sehingga bernilai ekonomi
Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dengan memberdayakan masyarakat sekitar.
Meningkatkan peran serta masyarkat dalam pengelolaan hutan
Membantu pangsa pasar dan promosi usaha kehutanan bukan kayu
Dukungan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dari Kementerian Kahutanan;
Mengirim staf mengikuti pelatihan pada Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Membangun keterampilan staf dalam pemanfaatan dan perlindungan keanekargaman hayati
Membangun keterampilan dalam pemanfaatan potensi jasaa lingkungan dan jasa lingkungan
Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM KPHL Unit VII (Way Waya) melalui diklat
Menguatnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan
Membangun dukungan baik dana maupun SDM dari pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan
Mengembangkan pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman hayati bersama pemerintahan daerah
Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan bersama pemerintah daerah
Koordinasi dan harmonisasi serta dukungan pihak – pihak terkait
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 8
Tabel 5.2. Strategi Kombinasi Kekuatan (Strength) dan Ancaman (Threat) dalam Analisis SWOT
S - T
Legalitas formal
kelembagaan KPHL Unit
VII (Way Waya) dan
struktur orgnisasi yang
jelas
Potensi kawasan KPHL Unit
VII (Way Waya) dengan
keanekaragaman hayati dan
ekosistem yang ada di
dalamnya.
Adanya potensi jasa
lingkungan dan ekowisata
yang terdapat dalam
kawasan KPHL Unit VII
(Way Waya)
Wilayah kelola yang
luas dan ditetapkan
oleh menteri
Letak kabupaten
Lampung Tengah yang
strategis
Terdapat potensi tambang dalam wilayah KPHL Unit VII (Way Waya).
Mencegah pertambangan pada kawasan HP melalui koordinasi multi pihak.
Mendorong usaha produktif yang lebih lestari tanpa harus melakukan penambanga.
Mengoptimalkan pengelolaan hutan berbasis ekowisata dan HHBK.
Memantau dan mencegah penambangan ilegal
Mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat.
Terancamnya sumber daya
flora dan fauna.
Mendorong rehabilitasi
hutan berbasis species
lokal.
Mendorong rehabilitasi hutan
hkhususnya Blok Lindung
berbasis species lokal.
Rehabilitasi dan Reklamasi
kawasan hutan.
Mencegah kegiatan
yang mengancam
sumberdya flora dan
fauna yang dilindungi
Meningkatkan
kegiatan pengawasan
melalui patroli rutin di
Unit VII (Way Waya)
Meningkatnya jumlah
penduduk yang
memanfaatkan kawasan
hutan (merambah)
Membangun ekonomi
masyarakat berbasis
hasil hutan
Membangun ekonomi
masyarakat berbasis
keanekaragaman hayati
Melibatkan masyarakat
dalam pemanfaatan jasa
lingkungan
Pembinaan dan
pemberdayaan
masyarakat sekitar
melalui kemitraan
Sosialisasi pentingnya
fungsi Kawasan Hutan
terhadap Lingkungan
dan kehidupan
Rendahnya kesadaran
masyarakat dan pengusaha
dalam pelestarian alam.
Melakukan sosialisasi
dan penyuluhan
pengelolaan hutan
lestari
Memberikan penyuluhan
tentang keanekargaman
hayati dan manfaatnya untuk
kehidupan masyarakat
Melakukan sosialisasi dan
penyuluhan jasling dan
HHBK kawasan hutan
Sosialisasi kepada
masyarakat sekitar
pentingnya pelestarian
alam
Tingginya kebutuhan lahan untuk kegiatan diluar Kehutanan
Mendorong usaha pro-duktif yang lebih lestari tanpa harus melakukan penambang-an
Optimalisasi manfaat kawasan hutan
Mencegah pertambangan pada kawasan Hutan Lindung
Mendorong kegiatan kemitraan melalui tumpang sari
Kurang sejahtera dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di dalam dan disekitar hutan.
Mengembangkan program pemanfaatan hutan pro-poor.
Mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan jasa lingkungan
Peningkatan kesejahteraan dengan memberdayaan masyarakat melalui kemitraan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 9
Tabel 5.3. Strategi kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Peluang (Opportunity) dalam Analisis SWOT
W – O Masih banyak kawasan belum ditata batas
Sebagian besar wilayah sudah dibebani ijin HKm
Rendahnya kontribusi sek-tor kehutanan terhadap pen-dapatan asli daerah Lampung Tengah
Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap
KPHL Unit VII (Way Waya)
Belum lengkap-nya data potensi kawasan
Kurangnya sumber daya manusia pada unit Pengelola
KPHL Unit VII (Way Waya)
Hubungan dan koordinasi dengan pihak terkait belum terbangun dengan baik
Kurangnya Sarpras Opersional
KPHL Unit VII (Way Waya)
Pendanaan yang belum mencukupi kegiatan
Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPHL Unit VII (Way Waya).
Mengusulkan kegiatan tata batas melalui koordinasi dengan BPKH XX menggunakan dana APBN dan APBD
Membangun kesepaham-an dengan masyarakat tentang pelestarian hutan
Mengembangkan usaha usaha produktif berbasis kehutanan
Melakukan sosialisasi tentang
KPHL Unit VII (Way Waya)secara terus menerus kepada semua pihak
Membangun data base
KPHL Unit VII (Way Waya)
Pengembangan SDM secara terus menerus sesuai kebutuhan
KPHL Unit VII (Way Waya)
Penambahan sarpras melaui pendanaan dari pusat dan daerah serta donatur yang tidak mengikat
Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta untuk mendukung kegiatan KPHL UNIT VII (WAY WAYA)
Perangkat peraturan perundang-undangan serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Mengimplementasikan berbagai aturan dalam pengelolaan hutan
Melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung pola pengelolaan hutan partisipatif/ dorangan kemitraan kepada pemegang izin
Menerapkan peraturan yang ada untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pendapatan asli daerah
melaksanakan sosialisasi berbagai kebijakan kehutanan kepada pihak pihak terkait
Menghim-pun berbagai peraturan kebijakan pengelolaan hutan
memanfaatkan berbagai kebijakan yang ada untuk me-ningkatkan SDM KPHL UNIT VII (WAY WAYA)
Penambahan sarpras berdasarkan regulasi yang ada
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 10
W – O Masih banyak kawasan belum ditata batas
Sebagian besar wilayah sudah dibebani ijin HKm
Rendahnya kontribusi sek-tor kehutanan terhadap pen-dapatan asli daerah Lampung Tengah
Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap
KPHL Unit VII (Way Waya)
Belum lengkap-nya data potensi kawasan
Kurangnya sumber daya manusia pada unit Pengelola
KPHL Unit VII (Way Waya)
Hubungan dan koordinasi dengan pihak terkait belum terbangun dengan baik
Kurangnya Sarpras Opersional
KPHL Unit VII (Way Waya)
Pendanaan yang belum mencukupi kegiatan
Dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Kerjasama dalam pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat kemitraan
melaksanakaan pendampingan program kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan
Kerjasama dengan NGO dan dana donor terkait pengeloaan hutan demi peningkatan APBD dari sektor Kehutanan
Pembangunan Hubungan dan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan hutan
Kerjasama peningkatan kualitas SDM pengelola
KPHL Unit VII (Way Waya)
Pembangunan hubungan dan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan hutan
Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha kehutanan bukan kayu.
Melakukan kerjasama tata hutan Blok Resort terkait kegiatan investasi pada.
Berkolaborasi dengan pemegang izin dalam pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu
Menyediakan informasi peluang investasi sektor kehutanan.
Melakukan so-sialisasi terus menerus kepa-da semua pihak termasuk kepada investor.
Mengoptimalkan potensi HHBK yang bernilai bisnis dengan memberdayakan masyarakat
Kerjasama dengan NGO dan investor terkait pengelolaan hutan.
Membina hubungan dengan stakeholders dalam pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu
Penambahan sarpras operasional yang mendukung pengembangan hasil bukan kayu
Berkoordinasi dengan pusat, daerah, dan swasta dalam pembinaan/pendampingan masyarakat
Dukungan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kahutanan;
Sosialisasi batas kawasan yang telah ada
Peningkatan kemampuan SDM melalui diklat pengelolaan pada wilayah yang telah dibebani izin
Pembentukan koperasi terkait pengelolaan hasil hutan non kayu
Sosialisasi KPHL Unit VII (Way Waya)
Pengikutserta-an SDM untuk diklat dalam rangka peningkatan kemampuan
Mengoptimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi dengan pusat dan daerah dalam rangka
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 11
W – O Masih banyak kawasan belum ditata batas
Sebagian besar wilayah sudah dibebani ijin HKm
Rendahnya kontribusi sek-tor kehutanan terhadap pen-dapatan asli daerah Lampung Tengah
Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap
KPHL Unit VII (Way Waya)
Belum lengkap-nya data potensi kawasan
Kurangnya sumber daya manusia pada unit Pengelola
KPHL Unit VII (Way Waya)
Hubungan dan koordinasi dengan pihak terkait belum terbangun dengan baik
Kurangnya Sarpras Opersional
KPHL Unit VII (Way Waya)
Pendanaan yang belum mencukupi kegiatan
penambahan personil
Menguatnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan
Pelibatan pihak – pihak terkait dari unsur pemda, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam review tata batas
Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang izin
Berkolaborasi dengan pemegang izin HKm dalam penigkatan hasil produksi sehinngga PSDH meningkat
Sosialisasi keberadaan Unit VII (Way Waya) ke pada para pihak dengan pelibatan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Fasilitasi Kemenhut dalam pemenuhan data
Mengirim-kan staf KPHL Unit VII (Way Waya) untuk mengikuti program pelatihan yang relevan pada DIKLAT Teknis Kehutanan
Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPHL Unit VII (Way Waya).
Bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penataan batas hutan
Membangun hutan dengan berbasis memberdayakan masyarakat sekitar
Dukungan regulasi yang berpihak kepada peran KPHL Unit VII (Way Waya)
Mensosialisasikan peran KPHL Unit VII (Way Waya) kepada daerah daerah sekitar kawasan hutan
Bekerjasa-ma dengan pemerintah daerah dalam penanganan masalah hutan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 12
Tabel 5.4. Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat) Dalam Analisis SWOT
W – T Masih banyak kawasan belum ditata batas
Seluruh wilayah sudah dibebani ijin HKm
Rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Lampung Tengah
Masih rendahnya pemahaman multipihak terhadap KPHL Unit VII (Way Waya)
Belum lengkap-nya data potensi kawasan
Kurangnya sumber daya manusia pada unit Pengelola KPHL Unit VII (Way Waya)
Hubungan dan koordinasi dengan pihak terkait belum terbangun dengan baik
Kurangnya Sarpras Opersional KPHL Unit VII (Way Waya)
Pendanaan yang belum mencukupi kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terancamnya
sumber daya
flora dan fauna.
Pengukuhan tata batas dengan melibatkan pihak2 terkait
Berkolaborasi dengan pemegang izin dalam perlindungan flora dan fauna
Berkolaborasi dengan pemegang izin HKm dalam peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
Melakukan sosialisassi tentang KPHL Unit VII (Way Waya) dan perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi
Identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang ada di Unit VII (Way Waya)
Mengoptimalkan SDM yang ada dan memberdayakan masyarakat sekitar dalaam perlindungan flora dan fauna
Pelibatan stakeholders dalam perlindungan flora dan fauna
di KHPL Unit VII (Way Waya)
Penambahan sarpras operasional yang mendukung perlindungan flora dan fauna
Menjalin kerjasama dengan pihak – pihak yang perduli dengan kelesatarian flora dan fauna
Meningkatnya
jumlah
penduduk yang
memanfaatkan
kawasan hutan
(merambah)
Review dan pemeliharaan pal batass
Mendorong pemegang izin member-dayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan
Melakukan sosialisasi KPHL Unit VII (Way Waya) kepada masyarakat miskin
Pemberdaya-an masyarakat sekitar dalam rehabilitasi hutan
Melakukan pendataan keluarga miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan
Mengoptimal-kan SDM yang ada dalam sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat
Membangun koordinasi dengan stakeholders dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat
Penambahan sarpras operasional yang mendukung kegiatan penyuluhan
Berkoordinasi dengan pemerintah pusat, peme-rintah daerah dan pihak – pihak yang perduli akan kelestarian hutan
Rendahnya
kesadaran
masyarakat dan
pengusaha
dalam
pelestarian
alam.
Sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat melalui program perlindungan flora dan fauna secara partisipatif
Berkolaborasi dengan pemegang izin untuk melakukan sosialisasi tentang pelestarian alam
Sosialisasi untuk pemahaman masyarkat pentingnya fungsi kawasan hutan bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat serta penyumbang PAD
Sosialisasi tentang peran KPHL Unit VII (Way Waya) dalam pelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarkat akan kelestarian linngkungan
Melakukan identifikasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan monitoring terhadap kegiatan pengusaha
Pelibatan stakeholders dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi
Membangun hubungan dengan lembaga kemasyarakatan dalam sosialisasi
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 13
Tingginya kebutuhan lahan untuk kegiatan diluar Kehutanan
Mengem-bangkan pola pemanfaatan kawasan untuk tujuan khusus
Monitoring dan evaluasi kegiatan pemgang izin untuk mengoptimal-kan manfaat kawasan hutan
Melakukan sosialisasi pentingnya fungsi kawasan hutan dan proaktif bersama pemegang izin dalam pengelolaan hutan
Melakukan pendataan penduduk yang memanfaat-kan kawasan
Penambahan sarpras operasional yang mendukung kegiatan HHBK
Kurang sejahtera dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di dalam dan disekitar hutan.
Mengembang-kan pola pemanfaatan kawasan untuk tujuan khusus
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar
Menggiatkan penyuluhan kehutanan
Mendorong pemegang izin HKm untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalm berbagai bidang.
Identifikasi dan inventarisasi sosial ekonomi masyarakat sekitar
Pemberdaya-an atau pelibatan masyarakat sekitar dalam identifikasi sosial ekonomi masyarakat
Membangun koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders dalam peningkatan kesejahteraan masyarkat sekitar
Penambahan sarpras operasional yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekitar
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 14
Tabel 6. Koherensi Antara Visi, Misi, Tujuan, Kombinasi Faktor (Strategi) dan Sasaran Program Indikatif
VISI
“Pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
Misi Tujuan Kombinasi Faktor (Strategi)
Sasaran Program
I. Membangun wilayah dan kelembagaan KPHL Unit VII (Way Waya) yang mantap
1. Memaksimalkan fungsi kawasan sebagai penyangga lingkungan
1. Memantapkan tata batas hutan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT dan pemegang izin serta pemerintah daerah
1. Wilayah kelola KPHL Unit VII (Way Waya), patok batas dan patok blok pengelolaan
2. Berkolaborasi dengan pemegang izin dan sakeholders dalam pengamanan dan perlindunngan kawasan hutan
2. Peningkatan eksistensi kawasan
3. Mengembangkan program perlindungan flora dan fauna secara partisipatif.
3. Mempertahankan flora dan fauna enedemik
4. Melestarikan hutan dengan membangun kesepahaman dengan masyarakat tentang pelestarian hutan dan mendorong keluarnya PERDA perlindungan hutan
4. Kelestarian suplai jasa lingkungan
II. Memperkuat kelembagaan KPH dalam mengemban misi pengelolaan kawasan hutan
1. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur KPH
1. Pengembangan SDM untuk pemanfaatan dan perlindungan keanekargaman hayati, melakukan pendekatan partisipatif, serta mengikuti pelatihan pelatihan pada Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada berbagai peluang pelatihan lain yang relevan
1. Pengembangan dan Pemantapan skill aparat KPHL Unit VII (Way Waya)
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 15
2. Membangun Data Base KPHL Unit VII (Way Waya) berisi data social, ekonomi, kebijakan, dan fisik, termasuk daftar keluarga miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, data flora dan fauna, serta pendataan penduduk yang memanfaatkan kawasan hutan
2. Peningkatan akurasi informasi dalam pengelolaan hutan.
2. Meningkatkan Penyadaran para pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan penyuluhan kehutanan
Menggiatkan sosialisasi dan penyuluhan kehutanan terkait, KPHL Unit VII (Way Waya), jasa lingkungan, perlindungan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati dan manfaatnya untuk kehidupan masyarakat, peraturan perundang-undangan, kebijakan kehutanan, dan perdagangan Carbon kepada pihak pihak yang berkepentingan
Peningkatkan pemahaman tentang peran jasa lingkungan dan pengelolaan hutan lestari
III. Pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang optimal secara partisifatif, kolaboratif, lestari dan berkelanjutan;
1. Meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari jasa lingkungan
1. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan melalui penjagaan fungsi tangkapan air, mempromosikan jasa lingkungan, mengembangkan pola pola pembayaran jasa lingkungan, memasarkan hasil hutan non kayu dengan melibatkan masyarakat terutama rumah tangga miskin serta mengoptimalkan jasa lingkungan sebagai sumber penerimaan KPHL Unit VII (Way Waya)
1. Peningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam pengelolaan hutan
2. Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pendapatan asli daerah dengan mengaplikasikan berbagai peraturan yang ada
2. KPHL Unit VII (Way Waya) sebagai penyumbang PAD
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 16
3. Melakukan kajian dampak pertambangan terhadap kawasan hutan dan mencegah mencegah pertambangan pada kawasan HP sebelum ada kajian akademik dan mendorong usaha produktif yang lebih lestari tanpa harus melakukan penambangan
3. Penghimpunan sumberdana dan sumberdaya stakeholders
2. Memanfaatkan hutan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kehutanan,
1. Mengembangkan pemanfaatan, perlindungan, dan kelestarian keanekaragaman hayati.
1. Peningkatan nilai ekonomi hutan
2. Membangun ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan dan keanekaragaman hayati
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
3. Menciptakan manfaat ekonomi hutan sesuai fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekita hutan
IV. Pengembangan produk barang (kayu dan non kayu) dan jasa kehutanan yang ramah lingkungan, kompetitif dan bernilai tambah serta berbasis kearifan lokal
1. Meningkatkan aspek pemasaran baik itu HHBK, jasa lingkungan dan ekowisata di tingkat nasional dan internasional melalui website KPH, Kabupaten Lampung Tengah, Asosiasi KPH yang telah ada
1. Kegiatan pembuatan dan pengorganisasian website KPHL Unit VII (Way Waya) yang memuat semua informasi pengelolaan yang sudah dilakukan oleh KPHL Unit VII (Way Waya), salah satunya kawasan wisata
1. Website Dinas Kehutanan
2. Kegiatan pemasaran yang dilakukan adalah mempermudah proses publikasi potensi sumberdaya alam yang ada dan yang telah diolah oleh Unit V Lampung Tengah terhadap publik.
2. Tersosialisasikannya manfaat keberadaan KPHL Unit VII (Way Waya), hasil produksi beserta nilai tambahnya.
V. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan
1. Mengembangkan pola pola pemanfaatan hutan yang mendorong meningkatnya fungsi
1. Peningkatan kelestarian ekonomi dan ekologi hutan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 17
dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat
(Mendorong pola kemitraan)
kawasan dan juga menjadi sumber sumber pendapatan masyarakat
2. Mengentasan kemiskinan dengan melibatkan keluarga miskin dalam rehabilitasi hutan dan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, serta mengembangkan agroforestry
2. Berkurangnya keluarga miskin di sekitar hutan
3. Mengeluarkan masyarakat dari keterisoliran
3. Daerah terpencil
2. Memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan melalui kemitraan dan izin Hkm.
Mengurangi konflik kehutanan dan meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat
1. Membangun ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan dan keanekaragaman hayati
2. Menyelesaikan konflik kehutanan dengan masyarakat bekerjasama pihak – pihak tekait
3. Membangun Pola kemitraan bersama Pemgang izin dan pihak – pihak terrkait.
3. Mengembangkan teknik agroforestry dalam pemanfaatan lahan hutan yang menyediakan ragam kebutuhan masyarakat
1. Tersedianya teknik agroforestry di tingkat masyarakat
1. Pemanfaatan jasa lingkungan terkait perdagangan Carbon dengan mempersiapkan masyarakat sekitar hutan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 18
2. Melakukan penanaman pohon pada kawasan yang diokupasi dengan pola agroforestry dan menyiapkan mekanisme REDD + untuk memberikan insentif pengelolaan hutan jangka panjang kepada masyarakat
VI. Pelestarian dan perlindungan sumberdaya hutan pada kawasan KPHL Unit VII (Way Waya)
1. Merehabilitasi hutan yang kurang produktif atau kritis (melalui evaluasi RKU/RKT Pemegang izin HKm)
1. Merevitalisasi fungsi kawasan hutan yang ada dalam wilayah kerja KPHL Unit VII (Way Waya).
1. Meningkatkan produksi hasil hutan non-kayu yang dijadikan produk unggulan.
2. Melakukan reboisasi pola penuh maupun pengkayaan dengan kombinasi tanaman tanaman kehidupan/MPTS,
1. Peningkatan peran sektor kehutanan dalam PAD
3. Meningkatkan produksi penanaman tanaman penghasil HHBK melalui budidaya species lokal, penyediaan bibit, dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat sekitar kawasan.
1. Peningkatan produksi HHBK bernilai ekonomi tinggi.
4. Mengembalikan kondisi tutupan kawasan hutan dengan tanaman multi guna.
2. Peningkatan tutupan hutan
5. Menyusun panduan panduan investasi sektor kehutanan, menyediakan informasi peluang investasi sektor kehutanan, serta merancang pola investasi tiga pihak; masyarakat, investor, dan KPHL Unit VII (Way Waya)
Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 19
4.3. Proyeksi
Kondisi hutan dan pengelolaan hutan di Kabupaten Lampung
Tengah tidak bisa dipisahkan dari kecendrungan-kecendrungan isu terkait
pengelolaan hutan masa depan. Oleh sebab itu pengelolaan hutan dalam
wilayah kerja KPHL Unit VII (Way Waya) harus diproyeksikan pada
kecendrungan-kecendrungan regional, nasional dan global tersebut. Isu-
isu tersebut mencakup spektrum yang cukup luas yaitu sosial, ekonomi,
budaya, politik dan lingkungan.
4.3.1 Blok Lindung pada KPHL Unit VII (Way Waya)
Blok Lindung pada kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan
blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air, perlindungan satwa,
dan perlindungan keanekaragaman hayati lainnya.
Kriteria blok lindung ini antara lain:
1. Termasuk dalam kriteria kawasan lindung dan
2. Pada RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk
perlindungan hutan alam dan kawasan rehabilitasi.
Proyeksi ekologi 10 tahun ke depan untuk blok lindung dapat
berupa:
- Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
dengan sasaran dihasilkannya peta perencanaan dan rehabilitasi
kawasan yang dijadikan dasar pengelolaan kawasan blok lindung, baik
secara ekonomi, sosial dan budaya; terdapatnya pengaturan produksi
pada kawasan blok lindung yang direncanakan sesuai daya dukung
kawasan KPHL Unit VII (Way Waya); dan terehabilitasinya lahan-lahan
kritis pada kawasan blok lindung dengan berbagai jenis pohon
unggulan lokal (endemik) dan komersial.
- Identifikasi dan Inventarisasi blok lindung dan tata batas kawasan
KPHL Unit VII (Way Waya) dengan output tersedianya data potensi
hutan pada kawasan blok lindung; terdefinisikanya masing-masing
peruntukan kawasan blok lindung beserta batas-batasnya pada
Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 20
kawasan KPHL Unit VII (Way Waya); dan adanya fakta bahwa
sebagian besar blok lindung pada KPHL Unit VII (Way Waya) sudah
mengalami degradasi akibat perambahan sehingga hanya tersisa
beberapa petak saja yang masih terlindungi dengan baik dan lestari.
- Pengukuhan dan pemantapan blok lindung pada KPHL Unit VII (Way
Waya) bersama – sama dengan pemegang izin (Kelompok Tani Hkm
dan atau Gapoktan) dengan sasaran terwujudnya kesepahaman
bersama terhadap blok lindung agar pengelolaan atau
pemanfaatannya secara ekonomi, sosial dan budaya tidak
mempengaruhi fungsi ekologi kawasan tersebut; dan terwujudnya
pengelolaan blok lindung yang memperhatikan aspek ekonomi, ekologi,
dan sosial dengan memperhatikan keberadaan masyarakat sekekitar.
4.3.2 Blok Pemanfaatan pada KPHL Unit VII (Way Waya)
Blok pemanfaatan di kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) merupakan
kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan kehutanan. Blok pemanfaatan
yang ada di wilayah KPHL Unit VII Way Waya merupakan wilayah yang
telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang telah memperoleh
izin ataupun yang saat ini sedang dalam proses pengurusan izin usaha
pemanfaatan hutan. Dan tentunya blok daerah yang akan dimanfaatkan
oleh KPHL sebagai unit kelolanya dengan luas ± 18.042 hektar
4.3.3 Blok Pemanfaatan untuk Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat
melalui kemitraan pada kawasan hutan yang belum dibebani izin
pemanfaatan maka kemitraan bisa dilakukan antara KPHL Unit VII (Way
Waya) dengan masyarakat.
Kriteria blok ini, adalah:
1. Belum dibebani izin pemanfaatan
2. Belum menarik minat pihak ketiga untuk memanfaatkannya.
Naskah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit VII (Way Waya) 2016 – 2025 BAB IV - 21
3. Wilayah tertentu yang berada diperbatasan kawasan atau berada di
sekitar pemukiman penduduk
Proyeksi 10 tahun ke depan untuk blok pemberdayaan dapat berupa:
o Membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat di bidang
kehutanan berbasis Dusun/kelompok sebagai mitra pemegang izin
dalam pengelolaan hutan dengan sasaran masyarakat mandiri sesuai
komoditas unggulan setempat dalam upaya memanfaatkan blok
pemberdayaan.
o Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan dan
penanganan pasca panennya dengan sasaran meningkatnya
kemampuan manajerial dan teknis masyarakat dalam pengelolaan
komoditas kehutanan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas
produk
o Pengembangan potensi lainnya yang mempunyai nilai bisnis sebagai
hasil tambahan masyarakat dan kemandirian KPHL Unit VII (Way
Waya).
BAB V
Rencana pengelolaan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Unit VII (Way Waya) tahun 2016—2025 sesuai dengan
arahan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor:
P.5/VII-WP3H/2012 dan kondisi KPHL Unit VII (Way Waya) adalah
sebagai berikut:
5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan
Kegiatan inventarisasi pada seluruh kawasan KPHL Unit VII (Way
Waya) dilakukan bersama pemegang izin HKm yang bertujuan
mengumpulkan dan menyajikan data lapangan terkini, sesuai dengan
perubahan – perubahan yang terjadi pada tingkat tapak. Dinamika
tersebut akan terukur bila dilakukan inventarisasi berkala terhadap
potensi, karakteristik bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta data
informasi lainnya
Kegiatan tersebut pelaksanaannya diseluruh blok pengelolaan agar
data yang tersaji pada pemegang izin HKm dan KPHL Unit VII (Way
Waya) sinkron. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara
pemegang izin HKm dan KPHL Unit VII (Way Waya) dengan sumber
anggaran dari pemegang izin HKm / APBD / APBN. Secara lebih
sepesifik, inventarisasi ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi
yang berkaitan dengan potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya
hutan ini meliputi sumber daya biofisik dan sosial ekonomi.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 20165 – 2025) BAB V - 2
Tabel 7. Jumlah Plot Inventarisasi Hutan dalam Blok Pengelolaan
Uraian Jumlah Lokasi (Resort)
Blok Lindung 5.500 Ha Selagai Lingga, Sendang
Agung, Pubian
Blok Pemanfaatan HHBK 18.042 Ha Selagai Lingga, Sendang
Agung, Pubian
Blok Pemberdayaan 795 Ha Selagai Lingga, Sendang
Agung Pubian
Grand Total 24.337 Ha
Dalam melaksanakan inventarisasi maka diperlukan survei
lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi secara spesifik dari
komponen-komponen penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem,
yang mencakup pengukuran atas jenis, populasi, penyebaran, sex-ratio,
kerapatan/kelimpahan populasi, status kelangkaan, permasalahan dan
sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati dan
ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan KPHL Unit VII (Way Waya). Kegiatan survei lapangan
pada seluruh kawasan akan diselesaikan bertahap maksimal dalam tiga
tahun dengan selang waktu lima tahun sekali.
Inventarisasi potensi dilakukan melalui tahapan kegiatan eksplorasi dan
survei lapangan. Praktek kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi,
evaluasi/penilaian dan monitoring mencakup pengetahuan dan
keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan metoda dan teknik
dalam pelaksanaan kegiatan.
Tujuan dilaksanakannya inventarisasi berkala wilayah kelola dan
penataan hutan yaitu tergambarnya kondisi riil dan tersedianya data
sumberdaya hutan serta lingkungan secara lengkap; Adanya pengakuan
dan kepastian hukum batas wilayah KPHL Unit VII (Way Waya) dan
kepastian wilayah yang dapat dikelola oleh KPHL Unit VII (Way Waya)
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 20165 – 2025) BAB V - 3
Adapun rencana sub-kegiatannya sebagai berikut.
1. Koordinasi dan sinkronisasi wilayah kelola dengan pemegang izin
HKm dalam penataan hutan terkait dengan rencana pengembangan
HHBK dan kemitraan
2. Sosialisasi tata batas kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) pada lokus
desa sekitar Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya)
3. Orientasi batas luar kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) agar
terbentuk kesepahaman wilayah kawasan KPHL Unit VII (Way Waya).
4. Pemeliharaan pal batas untuk mencegah terjadinya hal–hal yang
merugikan.
5. Inventarisasi potensi kayu, HHBK, vegetasi, jasa lingkungan dan
sosial ekonomi sebagai dasar dalam penyusunan rencana bisnis
6. Review pal batas blok dan petak yang telah dilakukan oleh pemegang
izin HKm untuk mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan yang
telah dilakukan pemegang izin HKm yang akan disinkronkan dengan
fungsi kawasan dan daya dukung lahan
7. Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman satwa untuk melindungi
atau menjaga keanekaragaman hayati agar tidak punah.
5.2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu
Pada area Kawasan KPHL Unit VII (Way Waya) telah dibebani izin
HKm, KPHL Unit VII (Way Waya) akan berkoordinasi dan berkolaborasi
dengan pemegang izin HKm dalam pengoptimalan manfaat kawasan
hutan terutama blok lindung yang tidak termanfaatkan.
Pada kondisi wilayah tertentu yang belum dibebani izin pada
wilayah KPHL Unit VII (Way Waya), maka KPHL Unit VII (Way Waya)
akan berkoordinasi dengan pemegang izin HKm dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan kawasan dengan mendorong pelibatan atau
pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan pada hasil hutan kayu dan
getah karet serta KPHL Unit VII (Way Waya) akan berkolaborasi dengan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII (Way Waya) 20165 – 2025) BAB V - 4
pemegang izin HKm untuk mengembangkan potensi HHBK, Jasling–
Ekowisata, dan pengembangan kawasan untuk pendidikan dan penelitian.
1) Pengembangan Hasil Hutan Non-kayu
Hasil Hutan Non-kayu yang dapat dikembangkan pada KPHL Unit
VII (Way Waya) adalah hasil sampingan dari jenis tanaman MPTS, lebah
madu, tanaman obat, rotan dan Jasa Lingkungan. Pemanfaatan Hasil
Non-kayu KPHL Unit VII (Way Waya) diarahkan pada lokasi yang dekat
masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Alasannya
karena tingginya minat masyarakat untuk ikut dalam mengelola hutan dan
tingkat konflik ataupun potensi konflik yang terdapat dalam kawasan
dimaksud.
Pemanfaatan hasil hutan non-kayu akan dilakukan dengan satu
atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya
hutan dan lingkungannya. Usaha pemanfaatan meliputi kegiatan
pelaksanaan komponen investasi (expenditure components) khususnya
mencakup procurement, dan keuangan (efisiensi dan efektivitas
anggaran), dan 6) rekomendasi, menjelaskan hal yang perlu mendapat
perhatian atau tindak lanjut baik oleh Kepala KPHL maupun oleh
pelaksana kegiatan.
Dalam lingkungan internal pelaporan disampaikan kepada Kepala KPHL
Way Waya, Bidang-Bidang yang ada di KPHL Way Waya, dan Pelaksana
Kegiatan. Sedangkan Pihak-pihak eksternal yang perlu diberi laporan
disesuaikan dengan kepentingan dan atau keterkaitan dalam kegiatan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025) BAB VIII - 1
BAB VIII
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya ini telah tersusun menurut kaidah
yang berlaku dan telah menyajikan data yang benar pada saat dokumen ini disusun
sebagai dasar penentuan arah pengembangan KPHL Way Waya ke depan.
Proses penyusunan telah melibatkan berbagai pihak, baik di Kabupaten Lampung
Tengah maupun di Provinsi Lampung, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
Wilayah XX Lampung – Bengkulu serta pihak terkait di Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dewan Pakar
(Akademisi) melalui kegiatan diskusi.
Penyusunan RPHJP yang di fasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan melalui UPT BPKH Wilayah XX Lampung Bengkulu yang nantinya akan
memberikan arahan secara makro dan indikatif bagi pengelolaan KPHL Way Waya
10 (sepuluh) tahun mendatang.
Untuk operasionalisasinya, rencana ini perlu diturunkan ke dalam rencana jangka
pendek seperti rencana kerja tahunan KPHL Unit VII (Way Waya). Sebagai sebuah
rencana makro, dokumen ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan perubahan-
perubahan lingkungan strategis baik dalam jangka pendek atau jangka panjang
sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan
hutan pada KPHL Way Waya. Perubahan-perubahan yang akan terjadi dapat
dimasukan ke dalam review dokumen ini untuk perbaikan pada masa mendatang.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHL UNIT VII WAY WAYA TAHUN 2016-2025
Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inventarisasi berkala wilayah kelola
1. Koordinasi dan sinkronisasi wilayah kelola dengan pemegang izin HKm
Penataan hutan terkait dengan rencana pengembangan HHBK dan kemitraan
Seluruh wilayah KPH
# #
2. Sosialisasi tata batas
Diketahuinya batas kawasan # #
3. Orientasi batas luar kawasan
Terbentuk kesepahaman wilayah kawasan
# #
4. Pemeliharaan pal batas
Menjaga keutuhan kawasan hutan
#
#
#
5. Inventarisasi potensi kayu, HHBK, vegetasi, jasa lingkungan dan sosial ekonomi
Menjadi dasar dalam penyusunan rencana bisnis
Blok Pemanfaatan, Perlindungan, dan pemberdayaan
# #
#
#
6. Review pal batas blok dan petak
Mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan
# # #
7. Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman satwa
Melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan
Blok Pemanfaatan, Perlindungan, dan pemberdayaan
# #
#
#
Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu
1. Pengembangan hasil hutan non kayu
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Blok Pemanfaatan dan pemberdayaan
# # # # # # # # #
2. Pemanfaatan jasling-ekowisata
Pendayagunaan potensi obyek ekowisata dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian alam
Blok Perlindungan
# # # # # # # # #
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3. Pemanfaatan kawasan pendidikan dan penelitian
Mengakomodasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Blok Perlindungan
# # # # # # # # #
Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan usaha-usaha ekonomi kehutanan non-kayu
Peningkatan taraf hidup masyarakat
Wilayah KPH # # # # # # # # # #
2. Fasilitasi pembentukan kelompok tani hutan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta studi banding pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat.
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari
Wilayah KPH # # # # # # # # # #
3. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.
Rencana pengelolaan berbasis masyarakat
Wilayah KPH # # # # # # # # # #
4. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan lembaga dan instansi lain lintas sektoral
Membangun kesepahaman Kantor KPH, Dishutprov, BPKH,
BPDAS, Kementerian
# # # # # # # # # #
5. Penyuluhan Kehutanan (penyusunan program penyuluhan, sosialisasi perundangan, sosialisasi kawasan konservasi, diskusi fokus grup)
Opitimalisasi peran penyuluh sekaligus Peningkatan pemahaman masyarakat
Mengembalikan fungsi hutan Wilayah KPH # # # # # # # # # #
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3. Pemeliharaan tanaman Keberhasilan rehabilitasi Wilayah KPH # # # # # # # # # #
4. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
Penilaian keberhasilan rehabilitasi
Wilayah KPH # # # # # # # # # #
Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal yang berizin
1. Monitoring dan evaluasi kinerja HKm
Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang baik oleh pemegang izin HKm
Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
2. Pemetaan tutupan lahan dan komoditas HKm
Teridentifikasinya Potensi HKm
Wilayah KPH # #
#
#
#
3. Bimbingan teknis pengelolaan dan pembinaan areal HKm
Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang baik oleh pemegang izin HKm
Wilayah KPH # # # # # # # # # #
4. Pendampingan kelompok Tani HKm dalam Kemitraan
Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang baik oleh pemegang izin HKm
Wilayah KPH # # # # # # # # # #
5. Pendampingan kelompok tani HKm dalam pengolahan pasca panen produk HKm dan pemasarannya
Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang baik oleh pemegang izin HKm
Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi
1. Pembinaan dan pengawasan terhadap sipil teknis RHL yang dilakukan oleh pemegang ijin
Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH # # # # # # # # # #
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah/pengelola KPHL Unit VII (Way Waya)
Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
3. Pembinaan dan pengawasan Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
terhadap tata cara pelaporan RHL dan administrasi keuangan oleh pemegang ijin.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL kepada semua stakeholder di KPHL Unit VII (Way Waya).
Kesesuaian dengan Juknis Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1. Pengelolaan kawasan inti/blok perlindungan
Mempertahankan fungsi
lindung
Blok Perlindungan
# # # # # # # # # #
2. Pengelolaan keanekaragaman hayati
Peningkatan keanekaragam
hayati
Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
3. Pengendalian kebakaran hutan Menjaga kelestarian hutan Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
4. Perlindungan kawasan dari
aktivitas ilegal (Penjagaan kawasan hutan dari ilegal loging, perambah hutan, perladangan liar, perburuan satwa liar dll)
Perlindungan Kawasan hutan Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar Pemegang Izin, instansi dan pemangku kepentingan
1. Pembentukan kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak.
Membangun dukungan dan
jaringan kerja daripara pihak
Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
2. Pembangunan kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan antar pihak
Membangun dukungan dan
jaringan kerja daripara pihak
Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
1. Perbaikan jenjang pendidikan Peningkatan Kapasitas SDM Universitas, Badan
Diklat # # # # # # # # # #
2. Pemetaan kompetensi Penempatan SDM sesuai
kemampuannya
Kantor KPH
# # # # # # # # # #
3. Diklat SDM Pengelola KPH Penyiapan SDM yang
tangguh dan profesional
Kantor KPH,
Pusdiklat dll # # # # # # # # # #
4. Pertukaran kunjungan staf pengelola
Pemahaman tentang pola
pengelolaan KPH lainnya
Kantor KPH Lainnya
# # # # # # # # # #
5. Studi banding Peningkatan Kapasitas SDM Disesuaikan dengan
kebutuhan dan potensi
# # # # # # # # # #
6. Magang pegawai Peningkatan Kapasitas SDM
Disesuaikan dengan kebutuhan dan
potensi # # # # # # # # # #
Penyediaan Pendanaan
1. Pembangunan mekanisme
penggalangan dana
Keberlangsungan KPH Kantor KPH
# # # # # # # # # #
2. Penyusunan proposal dukungan
pendanaan
Keberlangsungan KPH Kantor KPH
# # # # # # # # # #
3. Pembangunan perencanaan
program bersama
Keberlangsungan KPH Kantor KPH
# # # # # # # # # #
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4. Penyediaan sarana dan
prasarana
Keberlangsungan KPH Wilayah KPH
# # # # # # # # # #
Pengembangan pangkalan data (data base)
1. Pembangunan kelembagaan pangkalan data
Optimalisasi peran KPH dalam updating data dan informasi
Kantor KPH
# # #
2. Penyediaan staf pangkalan data Pemenuhan kebutuhan pegawai yang berkompeten
Kantor KPH
# # # # # # # # #
3. Pelatihan staf pangkalan data Peningkatan SDM Kantor KPH
# # # # # # # # #
4. Penyiapan perangkat pangkalan data
Optimalisasi perangkat pendukung
Kantor KPH
# # # # # # # # #
5. Penyusunan dan pengelolaan sistem pangkalan data
Optimalisasi sistem pangkalan data
Kantor KPH
# # #
6. Membangun manajemen pusat informasi
Membangun jejaring kerja serta feed back dari para pihak
Kantor KPH
# # #
Rasionalisasi Wilayah Kelola 1. Rasionalisasi aspek fisik
kawasan (silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi pada wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak)
Kesesuaian pemanfaatan dan penggunaan kawasan
Wilayah KPH
# #
#
#
2. Rasionalisasi aspek non teknis (kelembagaan, organisasi dan personil)
Kesesuaian kelembagaan Kantor KPH
# #
#
#
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Program Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Review Rencana Pengelolaan
1. Review rencana pengelolaan KPH
Melakukan penilaian atas rencana kerja dan kinerja KPH
Kantor KPH
# #
# #
2. Revisi Rencana pengelolaan KPH
Melakukan penilaian atas rencana kerja dan kinerja KPH
Kantor KPH
# #
#
3. Monitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan
Melakukan penilaian atas rencana kerja dan kinerja KPH
Wilayah KPH # # # # # # # # # #
4. Evaluasi kegiatan pengelolaan Menyusun Rencana tindak lanjut
Kantor KPH # # # # # # # # # #
5. Pelaporan kegiatan pengelolaan Akuntabilitas kinerja KPH Kantor KPH
# # # # # # # # # #
Pengembangan Investasi
1. Penyusunan skema startegi investasi di wilayah KPH
Memberikan peluang investasi di wilayah KPH dengan memperhatikan kesesuaian ekologi dan kapasitas ekosistem yang ada melalui penataan ruang kelola KPH bersama dengan masyarakat
Kantor KPH
# # #
2. Implementasi investasi pada wilayah KPH
Wilayah KPH
# # # # # # # #
3. Meyelenggarakan KPH Expo, Mengikuti pameran dan exebisi
Menyesuaikan
# # # # # # # # #
4. Pelatihan forestpreneurship
Wilayah KPH
# # # # # # # # #
5. Pengembangan skema perdagangan karbon (REDD+)
Demplot pendidikan, penelitian dan pengembangan PHL
# # # # # # # # #
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit VII Way Waya (2016 – 2025)
Lampiran : Matrik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Sumber dana yang digunakan berasal dari :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD II),
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBD I),
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
4. Tugas Perbantuan (TP),
5. Dana Dekonsiliasi,
6. Global found,
7. Swadaya masyarakat
8. Sumber dana lain yang tidak mengikat dari pihak ketiga.