Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan Executive Summary i Kata Pengantar Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena atas karunia dan berkahNya lah studi dengan judul “Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan” ini dapat terlaksana dengan baik. Studi ini dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah kami terima. Kegiatan penyusunan konsep standar di bidang prasarana transportasi jalan ini dilaksanakan sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan prasarana transportasi jalan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan prasarana teminal penumpang, uji berkala kendaraan bermotor, dan prasarana bengkel umum, dan terminal barang, yang juga menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini yang juga dijelaskan dalam Bab I. Untuk mendapatkan acuan dalam penyusunan konsep standar ini, seperti dijelaskan bagian metodologi (Bab I) akan dilakukan kajian akademis, kajian dasar hukum, kajian lapangan, hingga dilakukan pembandingan dengan kondisi pelayanan prasarana transportasi jalan di negara lain. Beberapa kajian tersebut, pada laporan pendahuluan ini akan dibahas secara umum dalam pembahasan Bab II. Sedangkan gambaran umum penyelenggaraan prasarana transportasi jalan di wilayah studi akan kami sampaikan pada pembahasan Bab III. Konsep standar prasarana jalan akan dijelaskan pada lampiran laporan ini, sedangkan analisis dan evaluasi hasil survey akan disampaikan pada Bab IV. Sedangkan kesimpulan akhir studi dan rekomendasi bagi studi lanjutan akan kami sampaikan pada pembahasan Bab V. Kami berharap executive summary ini telah memuat semua ringkasan materi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam KAK dan dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan prasarana transportasi jalan serta dapat menjadi acuan bagi studi lanjutan yang terkait. TIM STUDI KETUA TIM Kata Pengantar
78
Embed
Kata Pengantar - elibrary.dephub.go.idelibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-091500000000148... · Konsep Dasar Penyusunan Naskah Akademis Daftar Isi. Studi Penyusunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary i
KataPengantar
Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena atas karunia danberkahNya lah studi dengan judul “Studi Penyusunan Konsep Standar di BidangPrasarana Transportasi Jalan” ini dapat terlaksana dengan baik. Studi inidilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah kami terima.
Kegiatan penyusunan konsep standar di bidang prasarana transportasi jalan inidilaksanakan sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan prasarana transportasijalan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan prasarana teminal penumpang,uji berkala kendaraan bermotor, dan prasarana bengkel umum, dan terminal barang,yang juga menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini yang juga dijelaskandalam Bab I.
Untuk mendapatkan acuan dalam penyusunan konsep standar ini, seperti dijelaskanbagian metodologi (Bab I) akan dilakukan kajian akademis, kajian dasar hukum, kajianlapangan, hingga dilakukan pembandingan dengan kondisi pelayanan prasaranatransportasi jalan di negara lain. Beberapa kajian tersebut, pada laporan pendahuluan iniakan dibahas secara umum dalam pembahasan Bab II. Sedangkan gambaran umumpenyelenggaraan prasarana transportasi jalan di wilayah studi akan kami sampaikanpada pembahasan Bab III.
Konsep standar prasarana jalan akan dijelaskan pada lampiran laporan ini, sedangkananalisis dan evaluasi hasil survey akan disampaikan pada Bab IV. Sedangkankesimpulan akhir studi dan rekomendasi bagi studi lanjutan akan kami sampaikan padapembahasan Bab V.
Kami berharap executive summary ini telah memuat semua ringkasan materi sesuaidengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam KAK dan dapat bermanfaat bagipenyelenggaraan prasarana transportasi jalan serta dapat menjadi acuan bagi studilanjutan yang terkait.
TIM STUDI
KETUA TIM
Kata Pengantar
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary iv
Da
ft
ar
Is
i, T
ab
el,
G
am
ba
r,
& L
am
pir
an
KATA PENGANTAR.....................................................................................i
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary iii
Abstract
ABSTRACT
The development of transportation sector is the crucial part of national development.Transportation development focus on the improvement of the efficient, reliable, secure,and high quality transportation services with the affordable cost, and also focus on therealization of the integrated national transportation system as a part of distributionsystem that can provide services and benefits to the community. The most importantthing should be considered by the government dealing with transportation services istransportation infrastructure. An adequate transportation infrastructure services iswhat people expect from the government. Therefore, the rules and references areneeded in the implementation of transportation infrastructure services, by law or by theexisting standard guidelines.
This study analyzed the level of needs regarding to the road transportationinfrastructure services. It specifies into the terminal services, vehicles periodic testing,cross-road infrastructure, study of literature and law related to the transportationinfrastructure services, and comparative study of transportation system in some othercountries. Then, the result of all the data analysis can be formulated as the standard oftransportation service. To get the data, descriptive analysis was employed. Then, theresult of the study and analysis is being formulated as the standard guidelines oftransportation infrastructure through the standard organizing method published byBadan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI). The formulated transportationinfrastructure standard is expected to be a reliable reference for the improvement oftransportation infrastructure service held by the government, both the centralgovernment and the local government as the regulator and operator of transportationinfrastructure services, specifically, terminal infrastructure service, vehicles periodictesting, and vehicle service facilities.
Key Word: Standard, Infrasturcture, Road
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary ii
Abstrak
ABSTRAK
Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalampembangunan nasional. Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkanpelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan hargaterjangkau serta mewujudkan sistem transportasi nasional secara terpadu dan menjadibagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaatbagi masyarakat luas. Dalam kegiatan pelayanan transportasi salah satu halterpenting disediakan oleh Pemerintah adalah prasarana transportasi. Pelayananprasarana transportasi jalan yang baik tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat,oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu aturan dan acuan dalammenyelenggarakan kegiatan pelayanan prasarana transportasi, baik melalui peraturanperundangan maupun standar pedoman yang sudah ada.
Kegiatan studi ini mencoba menganalisis tingkat kebutuhan pelayanan prasaranatransportasi jalan, khsusnya terkait dengan pelayanan terminal, uji berkala kendaraan,dan prasarana penyeberangan orang. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisiskondisi eksisting pelayanan prasarana jalan, kajian literatur maupun perundanganterkait dengan pelayanan prasarana transportasi, studi perbandinganpenyelenggaraan transportasi jalan di Negara lain, dan selanjutnya dari seluruh inputhasil analisis tersebut dapat dirumuskan standar pelayanan transportasi jalan. Untukmendapatkan masukan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisisdeskriptif, yang kemudian dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukanselanjutnya dirumuskan standar pedoman prasarana transportasi jalan berdasarkanmetode penyusunan standar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi NasionalIndonesia (BSNI). Diharapkan setelah tersusunnya standar di bidang prasarana jalanini dapat menjadi pegangan bagi peningkatan pelayanan transportasi jalan yangdilakukan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertindak sebagai regulatormaupun operator dalam kegiatan pelayanan prasarana transportasi jalan khususnyadalam pelaksanaan pelayanan prasarana terminal, uji berkala kendaraan bermotor,dan pelayanan fasilitas bengkel umum kendaraan bermotor.
Kata Kunci : Standar, Prasarana, Jalan
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 1
BabI-Pendahuluan
Pada Bab I bagian Pendahuluan ini disampaikan cuplikan dari Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang disampaikan pemberi kerja sebagai dasar bagi konsultan untuk
melaksanakan pekerjaan ini.
A. Latar Belakang Pelaksanaan Pekerjaan
1. Gambaran Umum
Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan
wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan
antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945.
Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam
pembangunan nasional. Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkan
pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga
terjangkau serta mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermodal dan
terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi
yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk
meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai.
Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam
pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa
angkutan dibandingkan moda lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah
sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan
sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, social budaya dan pertahanan keamanan.
Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal,
berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan
barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan
nusantara.
PendahuluanBab I
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 2
BabI-Pendahuluan
Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, maka sasaran pembangunan transportasi
jalan terutama adalah untuk menciptakan penyelenggaraan transportasi yang efisien dan
efektif. Efektivitas pelayanan jasa transportasi jalan dapat diukur melalui : (1)
tersedianya kapasitas dan prasarana transportasi jalan yang sesuai dengan
perkembangan permintaan / kebutuhan; (2) tercapainya keterpaduan antar dan intra
moda transportasi jalan dalam jaringan prasarana dan pelayanan; (3) tercapainya
ketertiban yaitu penyelenggaran system transportasi yang sesuai dengan peraturan dan
norma yang berlaku di masyarakat; (4) tercapainya ketepatan dan keteraturan yaitu
sesuai dengan jadwal dan adanya kepastian pelayanan; (5) aman atau terhindar dari
ganguan alam maupun manusia; (6) tercapainya tingkat kecepatan pelayanan yang
diinginkan atau waktu perjalanan yang singkat tetapi dengan tingkat keselamatan
tinggi; (7) tercapainya tingkat keselamatan atau terhindar dari berbagai kecelakaan; (8)
terwujudnya kenyamanan atau ketenangan dan kenikmatan pengguna jasa; dan (9)
tercapainya penyediaan jasa sesuai dengan kemampuan daya beli penguna jasa dan
tariff / biaya yang wajar. Sedangkan efisiensi pelayanan biasanya diukur melalui
perbandingan penggunaan beban public rendah dengan utilitas yang cukup tinggi di
dalam penyelenggaran kesatuan jaringan transportasi jalan.
2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan konsep
standar di bidang prasarana transportasi jalan ini antara lain adalah :
1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
Jalan
3. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan
Uraian kegiatan / ruang lingkup dari studi ini sebagai berikut:
1) Inventarisasi kebijakan mengenai prasarana transportasi jalan.
2) Inventarisasi kebijakan pengembangan prasarana transportasi jalan.
3) Inventarisasi perkembangan teknologi prasarana transportasi jalan.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 3
BabI-Pendahuluan
4) Menganalisis dan mengevaluasi kondisi existing prasarana transportasi jalan di
Indonesia
5) Melakukan studi literatur / benchmarking standar prasarana transportasi bidang
jalan dari negara lain.
6) Merumuskan 6 naskah akademis konsep standar dibidang prasarana transportasi
jalan, yang meliputi:
(a) Standar fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor;
(b) Standar fasilitas terminal tipe A
(c) Standar fasilitas terminal tipe B
(d) Standar fasilitas terminal tipe C
(e) Standar fasilitas terminal barang
(f) Standar fasilitas bengkel umum
4. Batasan Kegiatan
Studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang Prasarana Transportasi Jalan adalah
berupa penyusunan konsep standar di bidang prasarana transportasi jalan yang efektif
sebagai jaminan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Maksud dan Tujuan
1) Maksud Kegiatan
Maksud kegiatan adalah melakukan studi Penyusunan Konsep Standar Di
Bidang Prasarana Transportasi Jalan
2) Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah merumuskan konsep standar di bidang prasarana
transportasi jalan.
6. Indikator Keluaran dan Keluaran
Keluaran (output) dari kegiatan studi ini adalah tersusunnya 4 (empat) laporan studi
yaitu laporan pendahuluan, laporan interim, rancangan laporan akhir dan laporan akhir.
Laporan akhir terdiri dari laporan studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang
Prasarana Transportasi Jalan dan buku Konsep Standar Di Bidang Prasarana
Transportasi Jalan.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 4
BabI-Pendahuluan
7. Cara Pelaksanaan Kegiatan
1) Metode Pelaksanaan
Studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
dilaksanakan melalui survei di lapangan dalam pengumpulan data primer dan
sekunder sesuai dengan lokasi survey dan diskusi interaktif dengan pakar di
bidang prasarana transportasi jalan baik di pusat maupun di daerah.
2) Tahapan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan Studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang prasarana
Transportasi Jalan sebagai berikut :
Persiapan pelaksanaan kegiatan
Laporan Pendahuluan (Inception Report)
Laporan Antara (Interim Report)
Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report)
Laporan Akhir (Final Report) dan Executive Summary Report.
8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan lokasi obyek studi ini akan dilaksanakan di Jakarta,
Yogyakarta, Pontianak, Padang, dan Surabaya.
B. Pendekatan pelaksanaan kegiatan
1. Pendefinisian Kata Kunci
Untuk memahami inti dari pekerjaan, maka perlu dipahami terlebih dahulu arti dari
judul pekerjaan, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan yang
diharapkan. Berdasarkan judul pekerjaan yaitu Studi Penyusunan Konsep Standar di
Bidang Prasarana Transportasi Jalan, terdapat beberapa kata kunci yang perlu
diterjemahkan/didefinisikan terlebih dahulu. Beberapa kata kunci tersebut disampaikan
pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Pendefinisian kata kunciNo Kata Kunci Definisi Sumber
1 Standar spesifikasi teknis atau sesuatu yangdibakukan termasuk tata cara dan metodeyang disusun berdasarkan konsensus semuapihak yang terkait dengan memperhatikansyarat-syarat
Pasal 1 PP 102/2000
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 5
BabI-Pendahuluan
Tabel 1.1 Pendefinisian kata kunciNo Kata Kunci Definisi Sumber
keselamatan, keamanan, kesehatan,lingkungan hidup, perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi,serta pengalaman, perkembangan masa kinidan masa yang akan datang untukmemperoleh manfaat yang sebesar-besarnya
2 Prasarana segala sesuatu yg merupakan penunjangutama terselenggaranya suatu prosespembangunan
Kamus Besar BahasaIndonesia
3 Jalan prasarana transportasi darat yang meliputisegala bagian jalan, termasuk bangunanpelengkap dan perlengkapannya yangdiperuntukkan bagi lalu lintas, yang beradapada permukaan tanah, di atas permukaantanah, di bawah permukaan tanah dan/atauair, serta di atas permukaan air, kecualijalan kereta api, jalan lori, danjalan kabel
Pasal 1 PP 34/2006
2. Pendekatan Teoritis
2.1. Konsep Dasar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip good
governance. Dalam penyusunan standar maupun peraturan aplikasi terkait dengan uji
kendaraan bermotor, Pemerintah (diwakili panitian teknis dan tim penyusun) perlu
melibatkan unsur lainnya (yakni swasta dan masyarakat melalui diskusi panel)
diharapkan bersama-sama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah
transportasi, khususnya kelaikan berkendaraan. Sehingga transportasi yang bersendi
keamanan, keselamatan, ramah lingkungan, dan kenyamanan dapat diupayakan secara
maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu suatu perencanaan, pengaturan, dan
pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel,
formal/hukum, efisien dan afektif.
2.2. Konsep Dasar Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Terminal penumpang adalah bagian dari infrastruktur transportasi yang merupakan titik
lokasi perpindahan penumpang. Pada lokasi itu terjadi konektivitas antar lokasi tujuan,
antar modal, dan antar berbagai kepentingan dalam system transportasi dan
infrastruktur. Terminal penumpang secara fungsional dapat didefinisikan secara
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 6
BabI-Pendahuluan
berbeda-beda oleh penumpang, kendaraan umum (dan operatornya), serta regulator,
dimana:
- Dalam pandangan pengguna angkutan, terminal adalah sebagai tempat
melakukan alih moda
- Dalam pandangan operator angkutan, terminal berfungsi sebagai asal-tujuan dari
suatu trayek pelayanan angkutan umum penumpang
- Dalam pandangan regulator, terminal berfungsi sebagai lokasi pengaturan
keberangkatan (manajemen operasional) maupun pengawasan terhadap
pelayanan angkutan umum penumpang agar tercipta sistem angkutan umum
yang baik.
2.3. Konsep Dasar Penyelenggaraan Terminal Barang
Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda
transportasi. Terminal barang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar
dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.
Sedangkan terkait dengan fasilitas terminal barang, pada terminal barang terdiri
juga dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang.
Penyelenggaraan terminal barang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi,
sehingga operasional terminal barang dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah tingkat I. Sedangkan untuk pengelolaan
terminal barang dilakukan dalam lingkup kegiatan penrencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan oeprasional terminal.
2.4. Konsep Dasar Penyelenggaraan Bengkel Umum
Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk
membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan. Bengkel umum terbagi kedalam 3 klasifikasi yang
didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik,
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 7
BabI-Pendahuluan
fasilitas, dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai dengan penilaian masing-
masing kelas bengkel. Ketiga klasifikasi bengkel tersebut antara lain yaitu :
- Bengkel kelas I tipe A, B, C
- Bengkel kelas II, tipe A, B, C
- Bengkel kelas III, tipe A, B, C
Tipe-tipe bengkel tersebut secara teknis didasarkan pada jenis pekerjaan yang mampu
dilakukan oleh bengkel tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bengkel tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan
perawatan berkala, perbaikan kecil perbaikan besar, perbaikan chasis dan bodi;
- Bengkel tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan
perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar atau jenis pekerjaan
perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chasis dan bodi;
- Bengkel tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan
perawatan berkala, dan perbaikan kecil.
2.5. Konsep Dasar Penyusunan Naskah Akademis dan Buku Standar
Perumusan naskah akademis akan mengikuti prosedur yang ada dalam Perpres Nomor
68 Tahun 2005 dan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-
159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik
Peraturan Perundang-undangan.
Sedangkan untuk penyusunan buku standar, dijelaskan dalam buku Pengembangan
Standar Nasional Indonesia (PSN 01 Tahun 2007) yang dikeluarkan oleh BSN (Badan
Standarisasi Nasional) disebutkan bahwa penyusunan pengembangan standar nasional
Indonesia memperhatikan:
1) kebijakan nasional di bidang standarisasi;
2) kebutuhan pasar
3) perkembangan standarisasi internasional;
4) kesepakatan regional dan internasional;
5) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 8
BabI-Pendahuluan
C. Metodologi Kerja
1. Uraian Kegiatan dan Metoda Pelaksanaannya
Sesuai dengan KAK Butir 2.a disampaikan sebanyak 6 buah item kegiatan yang
diembankan kepada konsultan untuk dilakukan dalam kerangka waktu yang disediakan
sehingga menghasilkan keluaran yang mencerminkan tercapainya maksud dan tujuan
yang diinginkan dalam KAK.
Gambar 1.1 Pendekatan proses pelaksanaan kegiatan
KAJIAN AKADEMIS1) Studi literatur2) Benchmarking3) Kajian perkembangan teknologi
IDENTIFIKASI DASAR HUKUM1) Inventarisasi kebijakan/ peraturanperundangan2) Inventarisasi kebijakanpengembangan
PENELITIAN LAPANGANAnalisis dan evaluasi kondisi eksistingprasarana transportasi darat yang akandistandarkan
NASKAH AKADEMIS dasar filosofis dasar sosiologis dasar yuridis pokok dan lingkup materi yang akandiatur
KONSEP AWAL STANDAR Ruang lingkup Acuan normatif Definisi dan istilah Pokok pengaturan Lampiran
sekunder dan primer:- Data fasilitas danperalatan uji berkalakendaraan bermotor- Data fasilitas terminal(Tipe A, B, C)- Data fasilitas terminalbarang- Data fasilitas danperalatan bengkelumum
Gap analysis Deviasi antara kondisi eksistingdengan kondisi ideal diperaturan perundanganDeviasi antara kondisi eksisting
dengan target yang ada di dalamdokumen rencanaDeviasi antara kondisi eksisting
dengan perkembanganteknologi terkini
5 Melakukan studiliteratur/benchmarkingstandarprasaranatransportasijalan dari negaralainnya
Literatur terkait Standar prasarana di
negara lain International standarKondisi prasarana
transportasi jalan dinegara lain
Benckmarking
Best practice standar (ruanglingkup, spesifikasi, danaplikasi) Potensi aplikasi standar di
Indonesia (kesesuaiankarakteristik fisik, teknis,kelembagaan, dlsb)
DATA PERKEMBANGANTEKNOLOGI PRASARANA Data hasil penelitian Data vendor/penyediateknologi prasarana Data aplikasi terkini
DATA KONDISIPRASARANA EKSISTING Data fasilitas danperalatan uji berkalakendaraan bermotor Data fasilitas terminal(Tipe A, B, C) Data fasilitas terminalbarang Data fasilitas danperalatan bengkel umum
DATA LITERATUR DANSTANDAR NEGARA LAIN Literatur terkait International standar Standar dan kondisiprasarana transportasijalan negara lain
CONTENTANALYSISINVENTARISASIKEBIJAKAN TERKAIT
Prinsip dasarpenyelenggaraanprasaranatransportasi jalan Kriteria/standarumum penyediaandan kinerjaprasaranatransportasi jalan
CONTENTANALYSISINVENTARISASI KEBIJA-KAN PENGEMBANGAN Strategi, program,kegiatan pengembanganprasarana transportasijalan Target penyediaan,kondisi, dan kinerjaprasarana transportasijalan (jangka pendek,menengah, panjang)
DESCRIPTIVEANALYSISINVENTARISASI PERKEM-BANGAN TEKNOLOGI Perkembangan riset danaplikasi teknologi prasa-rana transportasi jalanterkini Keunggulan dan kelema-han dari teknologi prasa-rana transportasi jalanterkini (biaya, operability,manfaat, resiko, dampak)
GAP ANALYSISANALISIS DAN EVALUASIKONDISI EKSISTINGDeviasi antara kondisieksisting dengan: Kondisi ideal yangdiharapkan dalamperaturan perundangan Target yang ada didalam dokumen rencana Perkembangan teknologiterkini
COMPARISONBENCHMARKINGSTANDAR
Best practice standar(ruang lingkup,spesifikasi, dan aplikasi) Potensi aplikasi standardi Indonesia (kesesuaiankarakteristik fisik,teknis, kelembagaan,dlsb)
PERUMUSAN Naskah akademis (dasarfilosofis-sosiologis-yuridis dan pokok danlingkup materi yangakan diatur) Konsep standar (ruanglingkup, acuan normatif,definisi dan istilah,pokok pengaturan,lampiran)
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 11
BabI-Pendahuluan
2. Metoda Perumusan dan Penulisan Naskah Akademis
Penyusunan naskah akademis dari setiap standar yang akan dirumuskan konsepnya
merupakan upaya untuk melaksanakan ruang lingkup/uraian kegiatan yang disampaikan
dalam KAK Butir 2.a point 6). Perumusan naskah akademis akan mengikuti prosedur
yang ada dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2005 dan Keputusan Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.
Adapun hasilnya akan berupa suatu dokumen naskah akademis yang berisi beberapa
substansi. Dengan isi dan muatan dari naskah akademis tersebut diharapkan pengaturan
yang disusun dalam konsep standar dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan
akademis serta implementable.
Tabel 1.3 Ilustrasi isi dari dokumen naskah akademisBab Daftar Isi Muatan pokokA. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai3. Metode Pendekatan4. Materi Muatan5. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
Apa yang menjadi landasan daristandar yang disusun, baik secaraakademis, sosiologis, maupunlegal
B. RUANG LINGKUPNASKAHAKADEMIK
1. Umuma. Pengertian-pengertianb. Asas-asas
2. Materi3. Sanksi4. Peralihan5. Penutup
Apa saja pokok-pokokpengaturan yang harus dimuatsebagai standar/acuan dalammenyediakan danmengoperasikan prasaranatransportasi jalan
C. KESIMPULANDAN SARAN
1. Perlunya pengaturan2. Jenis/bentuk pengaturan3. Pokok-pokok materi yang perlu diatur
Apa saja hal-hal utama yangharus diperhatikan dari produkstandar yang disusun
D. LAMPIRAN 1. Daftar kepustakaan2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan3. Hasil kajian atau penelitian atau makalah-
makalah yang membahas materi standar yangbersangkutan.
Data-data dan informasi yangdiperlukan sebagai pendukungdari standar yang disusun
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary I- 12
BabI-Pendahuluan
Tabel 1.4 Ilustrasi isi dari konsep standar prasarana transportasi jalanBagian Muatan pokok1. RUANG LINGKUP Menjelaskan mengenai cakupan obyek dan spesifikasi standar yang akan diatur di
dalam konsep standar2. ACUAN NORMATIF Menjelaskan acuan peraturan perundangan, standar lainnya (nasional maupun
internasional) yang digunakan sebagai rujukan atau dasar dari konsep standar yangdisusun
3. ISTILAH DAN DEFINISI Menjelaskan apa saja pengertian/pendefinisian dari setiap istilah yang digunakandalam konsep standar agar menjadi kesamaan persepsi dalam penggunaan standar
4. SPESIFIKASI UMUM Menjelaskan persyaratan umum dan fungsional yang diharapkan dari setiap jenisfasilitas dan peralatan yang harus disediakan di setiap jenis prasarana transportasijalan yang disusun konsep standarnya
5. SPESIFIKASI TEKNIS Menjelaskan persyaratan teknis yang harus dipenuhi (terkait dengan material,ukuran, jenis, lokasi, kapasitas, dlsb) dari setiap jenis fasilitas dan peralatan yangharus disediakan di setiap jenis prasarana transportasi jalan yang disusun konsepstandarnya
6. PENUTUP Menjelaskan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasidari konsep standar yang disusun
LAMPIRAN-LAMPIRAN Menjelaskan mengenai lampiran normatif (wajib dipertimbangkan) dan lampiraninformatif (bersifat penjelasan atau contoh) sebagai pelengkap dari konsep standaryang disusun
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 1
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
Pada Bab II bagian Kajian Literatur ini akan disampaikan mengenai beberapa acuan
dasar hukum dan dasar teori yang mengatur terkait dengan prasarana transportasi jalan,
serta beberapa literatur pendukung sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan studi
penyusunan konsep standar di bidang prasarana transportasi jalan ini.
A. Kajian Literatur dan Perundangan Terkait dengan Prasarana
Transportasi Jalan
Dalam melakukan kajian literatur dan perundangan ini akan dibahas mengenai
detail pengaturan terkait dengan penyelenggaraan prasarana transportasi jalan
seperti yang telah dijelaskan dalam KAK.
Beberapa peraturan terkait dengan prasarana transportasi jalan antara lain
adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-
rambu Lalu Lintas di Jalan, beserta perubahannya dalam Kepmenhub
Nomor 63 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 61 tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu
Lintas di Jalan;
e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 62 tahun 1993 tentang
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
Kajian LiteraturBab II
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 2
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK.116/AJ.404/DRJD/97 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Perlengkapan Jalan.
B. Kajian Literatur dan Perundangan terkait dengan Penyelenggaraan
Terminal
Dalam melakukan kajian literatur dan perundangan ini akan dibahas mengenai
detail pengaturan terkait dengan penyelenggaraan prasarana terminal seperti
yang telah dijelaskan dalam KAK.
Beberapa peraturan terkait dengan prasarana terminal antara lain adalah sebagai
berikut :
a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan;
Sementara untuk kajian literatur terkait dengan penyelenggaraan prasarana
terminal akan dibahas melalui beberapa sumber-sumber terkait
C. Kajian Literatur terkait dengan Penyelenggaraan Terminal Barang
Aturan mengenai penyelenggaraan terminal barang secara normatif diatur pula
dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 31 tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan. Dalam Pasal 1 Kepmenhub KM 31/1995, yang
dimaksud dengan terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau
antar moda transportasi.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 3
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
D. Kajian Literatur terkait dengan Penyelenggaraan Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor
Dalam melakukan kajian literatur dan perundangan ini akan dibahas mengenai
detail pengaturan terkait dengan penyelenggaraan uji berkala kendaraan
bermotor dan penyelenggaraan prasarana jembatan timbang seperti yang telah
dijelaskan dalam KAK.
Beberapa peraturan terkait dengan penyelenggaraan uji berkala kendaraan
bermotor dan penyelenggaraan prasarana jembatan timbang antara lain adalah
sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1993 tentang
Pengujian berkala kendaraan bermotor;
f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK.165/HK.206/DRJD/99 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan
Alat Penimbangan yang Dapat Dipindah-pindahkan (Portable).
g. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK.215/AJ.4011/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji
Berkala Serta Tanda Samping Kendaraan.
Sementara untuk kajian literatur terkait dengan penyelenggaraan uji berkala
kendaraan bermotor dan penyelenggaraan prasarana jembatan timbang akan
dibahas melalui beberapa sumber-sumber terkait.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 4
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
E. Kajian Literatur terkait Dengan Penyelenggaraan Bengkel Umum
Terkait dengan penyelenggaraan bengkel umum, Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian mengeluarkan regulasi berupa Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan
Bermotor. Berdasarkan Kepmenperindag tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk
membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan.
Berdasarkan Kepmenperindag Nomor 551/MPP/Kep/10/1999, bengkel umum terbagi
kedalam 3 klasifikasi yang didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan
sistem mutu, mekanik, fasilitas, dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai
dengan penilaian masing-masing kelas bengkel. Ketiga klasifikasi bengkel tersebut
antara lain yaitu :
- Bengkel kelas I tipe A, B, C
- Bengkel kelas II, tipe A, B, C
- Bengkel kelas III, tipe A, B, C
F. Standar Bangunan Negara
Terkait dengan standar pembangunan bagi gedung negara, Pemeirntah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara. Secara teknis terkait dengan standar pembangunan gedung negara
dijelaskan dalam Kepmenkimpraswil Nomor : 322/KPTS/M/2002 tentang pedoman
teknis Pembangunan Gedung Negara.
Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung
berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak
sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per-personil.
b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana
rata-rata sebesar 8 m2 per-personil. Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung
berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 5
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
dengan klasifikasi bangunannya. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan
ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung
secara tersendiri di luar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung.
Standar Luas Ruang Kerja Kantor Pemerintah tercantum pada Tabel 2.3.
G. Kajian Literatur terkait Dengan Standar Fasilitas Bangunan
Standar fasilitas bangunan yang umum digunakan di Indonesia untuk menentukan
klasifikasi fasilitas sesuai dengan kondisi bangunannya adalah literatur dari Ernst and
Peter Neufert dalam buku Architects’ Data. Secara umum literatur tersebut
menjelaskan standar minimum fasilitas tertentu bagi bangunan tertentu.
1. Standar Jalan
Ruang lalu lintas bagi kendaraan bermotor di sebuah lingkungan tentunya harus
bisa mengakomodir kebutuhan aksesibilas tipikal kendaraan yang akan melintas
baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor maupun pejalan kaki.
Beberapa ketentuan lebar jalan bagi kendaraan bermotor, tidak bermotor dan
pejalan kaki dalam standar aturan bangunan.
2. Standar Tangga dan Lift
Peraturan/ketetapan untuk membuat tangga dalam pembangunan gedung berbeda-
beda. Salah satunya adalah aturan DIN 18065 yang menetapkan ukuran yang pasti
untuk membuat tangga. Untuk bangunan yang memiliki tinggi bangunan lebih dari
2 (dua) lantai ukuran luas tangga harus diatas 0,80 m, dengan tinggi 17/28. Menurut
aturan bangunan ukuran tangga yang direkomendasikan adalah 1,00 meter dan
17/28.
Akses vertikal pada sebuah gedung yang terdiri dari beberapa lantai dapat dialihkan
dengan menggunakan instalasi lift. Biasanya untuk perencanaan instalasi lift ini
dikerjakan oleh arsitek yang ahli dalam bidangnya. Pada gedungyang bersar dan
bertingkat, penempatan lift pada tengah-tengah bangunan sangat cocok terutama di
bagian akses utama bangunan dan pad apersilangan akses bangunan. Sesuai
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 6
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
kegunaannya, lift terbagi menjadi 2 jenis yaitu lift barang dan orang, dan dalam
aplikasinya tentunya lift barang harus dipisahkan dengan lift untuk orang.
3. Standar Pendingin Ruangan Umum
Alat pendingin ruangan diperhitungkan memiliki pakasitas yang lebih besar
daripada kebutuhan suhu dinginnya berdasarkan persediaan dan faktor
kepastiannya. Waktu kerja dalam satu ruangan diperkirakan antara 16 hingga 20
jam per hari, untuk kasus tertentu dapat lebih singkat ataupun lebih lama. Untuk
pendinginan ruangan kecil dengan suhu kurang lebih 2oC hingga 4oC dan
pergantian barang atau keluar masuk orang sebesar 50 kg/m2 per hari maka dapat
digunakan acuan kebutuhan suhu dingin dan output instalasi pendingin yang
diperlukan
4. Standar Ruang Sanitasi
Standar ruang sanitasi yang mencakup standar bagi kamar mandi dan WC, dalam
Data Arsitek mengatur terkait dengan perlengkapan ruang sanitasi. Standar ruang
sanitasi memberikan acuan bagi dimensi perlengkapan ruang sanitasi, dan standar
penempatannya.
5. Standar Parkir Kendaraan
Ruang parkir merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam pelayanan umum
seperti terminal, fasilitas pengujian kendaraan, maupun bengkel kendaraan. Dalam
Architect’s Data dijelaskan secara umum tentang spesifikasi teknis ruang parkir.
Dalam standar tersebut dijelaskan bahwa ruang parkir biasanya dibatasi oleh garis
berwarna kuning atau putih dengan ketebalan 12 hingga 20 mm. Selain itu untuk
parkir yang menghadap tembok, garis parkir biasanya berjarak 1 meter sebelum
tembok agar kendaraan tidak bersentuhan dengan tembok.
6. Standar Terminal Bus
Data Architect’s juga mengatur terkait dengan standar dimensi terminal bus, meskipun
tidak terlalu detail namun cukup mengatur bagi jalur bus, pemberhentian bus, dan
dijelaskan dengan gambar-gambar contoh layout terminal bus. Untuk aturan bagi
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 7
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
pemberhentian bus, dibagi kedalam 3 jenis bus yaitu bus biasa, bus tingkat, dan bus
gandengan.
Perhentian bus, baik perhentian bus di jalan raya maupun perhentian bus di terminal
tentunya memerlukan ruang henti yang cukup yang tidak mengganggu lalu lintas dan
juga memberikan keleluasaan bagi bus untuk berhenti dan bagi penumpang yang akan
menggunakan bus. Titik perhentian bus, untuk memudahkan penumpang, perlu
disediakan ramp yang memiliki beda ketinggian dengan halte setinggi 30 hingga 40 cm,
agar penumpang yang akan naik dapat lebih mudah. Sedangkan untuk lebar ramp henti
bus dan lengkungan ramp untuk tiap-tiap jenis bus dijelaskan dalam gambar berikut
Untuk standar ukuran parkir bus tentunya menyesuaikan dengan dimensi bus dan jarak
antara parkir bus harus mengakomodir kebutuhan naik tutun penumpang dan bongkar
muat bagasi bus. Posisi parkir bus dapat mennggunakan 3 (tiga) posisi parkir, yaitu
parkir paralel, parkir dengan kemiringan 45o dan parkir dengan kemiringan 90o.
Berdasarkan keseuaian dengan posisi ruang tunggu terminal, parkir bus terbagi kedalam
2 (dua) jenis parkir, yang pertama parkir bus dengan ruang tunggu lurus dan dengan
ruang tunggu melingkar.
H. Standar Terminal Penumpang di Washington
Standar terminal di Washington diterbitkan pada tahun 2008 oleh Washington
Metropolitan Area Transport Authority (WMATA). Dalam standar terminal
penumpang tersebut, diatur mengenai standar fasilitas terminal yang menjadi acuan
dalam perencanaan terminal yang didalamnya mengatur fasilitas di dalam terminal
hingga akses menuju terminal, baik akses kendaraan maupun akses penumpang.
Dalam standar yang diterbitkan WMATA intinya standar terminal harus bisa
mengakomodir kebutuhan transit penumpang atau model transportasi antar moda yang
handal. Dari standar WMATA yang diterbitkan tersebut diharapkan dapat memberikan
manfaat yang antara lain terdiri dari :
- Meningkatkan akses dan kapasitas dari terminal menuju sistem perangkutan rel
metropolitan di Washington;
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary II- 8
Ba
b II
–K
aji
an
L
ite
ra
tu
r
- Meningkatkan pelayanan bus penumpang, dan memperluas jaringan pelayanan
bus;
- Mengintegrasikan sistem rel metropolitan dengan sistem terminal;
- Menyediakan lebih banyak rute pelayanan bus, terutama bagi area yang belum
terjangkau.
Sedangkan dalam meningkatkan pelayanan bagi para penumpang bus standar WMATA
ini diutamakan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi calon penumpang
yang akan menuju terminal. Peningkatan kualitas pedestrian dan peningkatan fasilitas
penumpang lainnya menjadi fokus utama dalam meberikan pelayanan bagi penumpang.
Tujuan khusus dalam menngkatkan kualitas akses terhadap penumpang antara lain
adalah :
- Meningkatkan kualitas jalur pedestrian di terminal dengan kenyamanan dan
keamanan yang lebih baik;
- Meningkatkan level pelayanan yang lebih baik untuk fasilitas menuju halte
angkutan antarmoda;
- Mengakomodir kebutuhan peningkatan pertumbuhan jumlah penumpang di
masa yang akan datang;
- Menjadikan pelayanan terminal menjadi lebih baik, nyaman, dan aman.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary III- 1
Ba
b III
–G
am
ba
ra
n P
ra
sa
ra
na
J
ala
n
Pada Bab III bagian Gambaran Penyelenggaraan Prasarana Jalan ini disampaikan
mengenai gambaran penyelenggaraan prasarana transportasi jalan di wilayah yang
menjadi lokasi studi ini yaitu di DKI Jakarta, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, Kota
Padang, dan Kota Surabaya. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum
transportasi umum, gambaran penyelenggaraan terminal penumpang maupun barang,
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dan penyelenggaraan bengkel umum.
A. Gambaran Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan di DKI Jakarta
1. Gambaran Prasarana Terminal Penumpang
Dalam melayani kebutuhan transportasi umum bagi masyarakat, di DKI Jakarta
terdapat 11 (sebelas) terminal yang tersebar di 5 wilayah administratif kota di
DKI Jakarta. Dari 11 (sebelas) terminal tersebut 5 terminal merupakan terminal
tipe A dan 6 terminal merupakan terminal tipe B. Daftar terminal yang
melayani transportasi penumpang umum di DKI Jakarta dapat dilihat dalam
tabel berikut,
Tabel 3.1 Terminal di DKI JakartaNo Kota Nama Terminal Tipe Luas (m2)1 Jakarta Selatan Lebak bulus A 6.1502 Jakarta Barat Kalideres A 4.3003 Jakarta Timur Rawamangun A 2.3004 Jakarta Timur Kampung Rambutan A 4.5005 Jakarta Timur Pulo Gadung A 5.4506 Jakarta Selatan Blok M B 2.1007 Jakarta Selatan Pasar Minggu B 1.7508 Jakarta Timur Cililitan B 7509 Jakarta Timur Kampung Melayu B 1.50010 Jakarta Pusat Senen B 2.10011 Jakarta Utara Tanjung Priok B 2.750
Sumber : Profil dan Kinerja Transportasi Darat DKI Jakarta, 2011.
Gambaran Penyelengaraan Prasarana Transportasi JalanBab III
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary III- 2
Ba
b III
–G
am
ba
ra
n P
ra
sa
ra
na
J
ala
n
Dari tabel diatas terlihat bahwa terminal lebak bulus merupakan terminal tipe A
dengan luas terminal terbesar dan disusul kemudian dengan terminal Kampung
Rambutan. Kedua terminal ini khususnya terminal Kampung Rambutan,
melayani perjalanan bus antar kota antar Provinsi yang menuju arah timur
maupun selatan dari DKI Jakarta.
Salah satu terminal tipe A yang cukup besar di DKI Jakarta yaitu Terminal
Lebak Bulus merupakan terminal yang melayani keberangkatan dan kedatangan
angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Trayek DKI, dan
Trayek non DKI. Secara rinci, data pelayanan terminal Lebak Bulus dapat
dilihat dalam tabel berikut,
Tabel 3.2. Data Terminal Lebak Bulus
No Deskripsi Penjelasan
1
Jumlah Bus yang melayani 1.024 kendaraan/hariBus AKAP 206 kendaraan/hariTrayek DKI 565 kendaraan/hariTrayek Non DKI 253 kendaraan/hari
2Jumlah RIT Operasi/hari 3.703 RITJumlah RIT AKAP/hari 206 RIT
3
Jumlah Penumpang/hari Masuk = 24.639 orangKeluar = 41.607 orang
Jumlah Penumpang AKAP Berangkat = 2.500 orangTiba = 1.522 orang
4 Jumlah Perusahaan Bus 66 PO
5
Jumlah TrayekAKAP 44 trayekTrayek DKI 16 trayekTrayek non DKI 6 trayek
Sumber : Profil Terminal Lebak Bulus, 2012
Dalam melayani calon penumpang yang datang maupun berangkat dari
terminal Lebak Bulus, terminal ini dilengkapi dengan 78 loket penjualan tiket
dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelayanan terminal
terhadap penumpangnya. Gambaran pelayanan fasilitas terminal Lebak Bulus
dapat dilihat dalam tabel berikut,
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary III- 3
Ba
b III
–G
am
ba
ra
n P
ra
sa
ra
na
J
ala
n
Tabel 3.3 Fasilitas Terminal Lebak BulusNo Fasilitas Penjelasan1 Luas Terminal 2 Hektare2 Luas Emplasement Terminal 24.070 m2
3 Ruang Tunggu/Kios 510 m2
4 Kantor 1.540 m2
5 Taman 1.839 m2
2. Gambaran Penyelenggaraan Terminal Barang
DKI Jakarta memiliki satu terminal barang, yaitu terminal angkutan barang
Tanah Merdeka yang terletak di Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Terminal Angkutan Barang Tanah Merdeka ini menjadi tempat transit bagi truk-truk
kontainer yang akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Umumnya truk-truk pengangkut
barang yang menggunakan terminal angkutan barang ini adalah truk yang tidak
memiliki pool truk atau truk-truk dari wilayah diluar DKI Jakarta.
Terminal angkutan barang Tanah Merdeka ini memiliki luas terminal 50.227 m2.
Dengan kapasitas dapat menampung hingga kurang lebih 250 truk kontainer. Tarif
retribusi bagi truk-truk yang transit di terminal angkutan barang ini adalah sebesar
Penyelenggaraan pengukuran kendaraan hanya difokuskan pada pengukuran
kendaraan di jembatan timbang. Namun wilayah DKI Jakarta tidak memiliki
jembatan timbang, padahal untuk wilayah Jakarta Utara diperlukan alat
pengukuran kendaraan seperti jembatan timbang, karena untuk wilayah Jakarta
Utara aktivitas kendaraan berat paling tinggi dibandingkan dengan kawasan
Jakarta lainnya, di Jakarta Utara kendaraan yang melintas setiap harinya ada
kurang lebih 6.000 – 7.000 kendaraan berat, namun kapasitas jalan di kawasan
tersebut hanya didesain untuk kapasitas beban kendaraan 10-20 ton.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, saat ini terdapat 5 seksi uji
PKB di DKI Jakarta, dan 2 diantaranya dilengkapi pula dengan fasilitas
pengujian berkala, yaitu
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary III- 4
Ba
b III
–G
am
ba
ra
n P
ra
sa
ra
na
J
ala
n
- PKB Pulogadung melayani uji berkala dan uji khusus mobil bus; dan
- PKB Cilincing melayani uji berkala kendaraan khusus (truk, trailer,
mobil box, dan kendaraan wajib uji lainnya)
Lokasi PKB Pulogadung yang terletak di Jl.Raya Bekasi Km.1, beroperasi
sejak tahun 1971 dengan luas 1,5 hektare. Peralatan yang ada di lokasi PKB
Pulogadung antara lain adalah 2 (dua) lajur uji mekanis yang dilengkapi dengan
peralatan uji mekanis sistem digital dengan merek Cartec produksi Jerman dan
merek Iyasaka produksi Korea dan Jepang.
Jenis-jenis peralatan uji kendaraan yang dimiliki oleh UPT PKB seksi
Pulogadung ini antara lain terdiri dari :
a. Alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor
b. Alat uji akurasi speedometer kendaraan
c. Alat uji kebisingan suara
d. Alat uji kekuatan intensitas cahaya
e. Alat uji kincup roda depan kendaraan
f. Alat pengukur berat sumbu kendaraan
g. Alat uji rem utama kendaraan
h. Alat uji deteksi sistem-sitsem roda depan
4. Gambaran Penyelenggaraan Bengkel Umum
Penyelenggaraan bengkel umum di DKI Jakarta secara teknis belum diatur
terutama menyangkut spesifikasi teknis peralatan yang harus dimiliki bengkel
umum yang bersangkutan. Beberapa bengkel dengan kualifikasi besar memang
sudah mengadopsi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian
terkait dengan klasifikasi bengkel umum, namun banyak juga yang tidak
berpedoman kepada aturan tersebut.
Namun secara umum, pelayanan bengkel umum di DKI Jakarta sudah cukup
baik, keberadaan bengkel umum yang cukup banyak menjadikan persaingan
usaha di bidang perbengkelan menjadi tinggi, sehingga tiap-tiap bengkel umum
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary III- 5
Ba
b III
–G
am
ba
ra
n P
ra
sa
ra
na
J
ala
n
berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan melengkapi
bengkelnya dengan stall maupun peralatan yang baik, sehingga dapat
memberikan pelayanan yang maksimal dan memberikan pelayanan yang
lengkap bagi kendaraan yang melakukan perbaikan maupun perawatan.
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, saat ini terdapat sekitar
472 bengkel umum yang tercatat, dan 240 diantaranya merupakan bengkel
umum yang juga sebagai mitra Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tempat
pengujian kendaraan bermotor. Meskipun tercatat di Dinas Perhubungan,
namun untuk ketersediaan fasilitas masih belum terstandarisasi, disamping
pedoman yang belum ada, Pemerintah pun masih belum mengadopsi aturan
umum yang sudah ditetapkan dalam KM Perindag No. 551/1999 tentang
Begkel Umum Kendaraan Bermotor.
B. Gambaran Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan di Yogyakarta
1. Gambaran Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat Kota Yogyakarta khususnya
bagi masyarakat pengguna angkutan umum, di Kota Yogyakarta terdapat
beberapa terminal sebagai simpul transportasi angkutan umum. Terminal
terbesar di Kota Yogyakarta adalah terminal Giwangan yang berlokasi di Pusat
Kota Yogyakarta menggantikan terminal Umbulharjo yang saat ini diopersikan
untuk melayani angkutan dalam Kota. Secara umum di wilayah Provinsi DI.
Yogyakarta terdapat 5 (lima) terminal, satu terminal tipe A, tiga terminal tipe
B, dan satu terminal tipe C. Data terkait terminal di Provinsi DI Yogyakarta
dapat dilihat dalam Tabel 3.4 berikut,
Tabel 3.4 Terminal Penumpang di DI.YogyakartaNo Nama Terminal Tipe Luas Lokasi1 Giwangan A 50.000 Kota Yogyakarta2 Wates B 450 Kab. Kulon Progo3 Wonosari B 400 Kab. Sleman4 Pasar Klopo C 300 Kab. Sleman
Sumber : Perhubungan Dalam Angka 2011
Terminal yang berada di Kota Yogyakarta adalah terminal Giwangan yang
merupakan terminal tipe A yang melayani kedatangan dan keberangkatan bus
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary III- 6
Ba
b III
–G
am
ba
ra
n P
ra
sa
ra
na
J
ala
n
AKAP, AKDB, bus perkotaan, dan angkutan kota. Detail data terminal
giwangan di Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut,
Tabel 3.6. Data Terminal Giwangan
No Deskripsi Penjelasan1 Lalu Lintas Orang 2.658.359 org/tahun2 Lalu Lintas Kendaraan 810.639 kend/tahun3 Tipe Terminal A4 Luas Terminal 58.850 m2
Sumber : Perhubungan Dalam Angka 2011
Tabel 3.7 Fasilitas Terminal Giwangan
No Deskripsi Penjelasan1 Luas Ruang Tunggu Terminal 920,80 m2
Kapasitas Ruang Tunggu Terminal 600 orang2 Fasilitas Parkir Kendaraan
Bus AKAP 116Bus AKDP 25Bus Perkotaan 50Taksi 70Kendaraan Pribadi Roda 2 240Kendaraan Probadi Roda 4 125
11.Pengukuran dimensi kendaraan (untuk kendaraan baru, mutasi, dan
rubah bentuk)
3. Gambaran Penyelenggaraan Bengkel Umum
Seperti halnya daerah-daerah lain pada umumnya, penyelenggaraan bengkel umum di
Kota Yogyakarta tidak diatur secara teknis. Penyelenggaraan bengkel umum cukup
memiliki izin dari Dinas Teknis daerah yang terkait dengan perijinan dan retribusi,
sedangkan untuk standarisasi peralatan bengkel belum diatur secara spesifik oleh Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta.
Untuk mendapatkan gambaran terkait dengan penyelenggaraan bengkel umum di Kota
Yogyakarta, dilakukan pengamatan pada beberapa bengkel umum yang melayani
kendaraan roda dua maupun roda empat. Dari hasil pengamatan dan wawancara
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary III- 8
Ba
b III
–G
am
ba
ra
n P
ra
sa
ra
na
J
ala
n
pemilik, peralatan yang dimiliki oleh bengkel umum tersebut hanya menyesuaikan
kepada kebutuhan pelayanan berdasarkan penilaian pemilik bengkel dan masukan dari
pelanggan, dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh KM Perindag No
551/1999.
C. Gambaran Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan di Kota Padang
1. Gambaran Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Terminal yang ada di Kota Padang berdasarkan Perhubungan Darat Dalam
Angka tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.8 Terminal Penumpang di Kota PadangNo Nama Terminal Tipe Luas (m2) Lokasi1 Andalas A 6.200 Kota Padang2 Jl. Pemuda B 16.650 Kota Padang3 Pasar Goan Hoat C 7.200 Kota PadangSumber : Perhubungan Darat Dalam Angka, 2011
Namun pada kenyataannya terminal Andalas saaat ini sudah tidak ada dan
berubah fungsi menjadi Plaza Andalas. Saat ini terminal bus yang ada di Kota
Padang dan berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP)
dan antar kota dalam provinsi (AKDP) adalah Terminal Bingkuang Air Pacah dan saat
ini pun terminal tersebut sudah tidak beroperasi lagi.
A. Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Dalam menggali masukan bagi penyusunan standar bagi terminal penumpang,
dilakukan survey persepsi terhadap pengguna terminal penumpang dan juga
survey prefenensi terhadap operator terminal terkait dengan layanan yang
diberikan terhadap penumpang, baik kendala dalam melakukan pelayanan,
maupun capaian yang sudah diraih dalam memberikan pelayanan bagi para
pengguna terminal penumpang.
1. Persepsi Pengguna Terminal Penumpang
Dalam menggali persepsi pengguna terminal penumpang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan terminal penumpang, baik dari sisi pelayanan
fasilitas utama dan juga fasilitas penunjang, dilakukan wawancara terhada
responden di lokasi-lokasi terminal penumpang di lokasi yang ditetapkan
sebagai wilayah studi, yaitu terminal Giwangan di Kota Yogyakarta, terminal
Batulayang di Kota Pontinanak, dan terminal Lebak Bulus di DKI Jakarta.
Khusus untuk Kota Padang tidak dilakukan survey pengguna terminal, karena
Analisis dan EvaluasiBab IV
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 2
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
di Kota Padang ini sudah tidak terdapat lagi terminal penumpang semenjak
bencana gempa bumi di tahun 2009.
Secara umum, pelayanan terminal di ketiga kota yang dilakukan pengamatan,
belum memberikan pelayanan yang cukup baik meskipun apabila merujuk
kepada persepsi penggunanya tidak juga terlalu mengecewakan. Gambaran
hasil dari pengamatan lapangan dan wawancara terhadap para pengguna dapat
khususnya terkait dengan pelayanan fasilitas utama terminal penumpang yang
berhubungan langsung dengan aktifitas calon penumpang dilihat dalam gambar
dan penjelasan berikut,
Terkait dengan fasilitas ruang tunggu terminal penumpang, terlihat dari
persepsi pengguna, terminal Purabaya dan selanjutnya terminal Giwangan
memberikan pelayanan yang cukup baik dengan masing-masing memberikan
kepuasan terhadap 63% dan 62% dari total responden yang memberikan
penilaian terhadap pelayanan fasilitas ruang tunggu penumpang, sementara
terminal Batulayang Pontianak berdasarkan persepsi pengguna memiliki ruang
tunggu yang memberikan pelayanan yang kurang baik. Sedangkan untuk
terminal lebak bulus, berdasarkan persepsi yang ada terlihat bahwa pelayanan
ruang tunggu penumpang cukup berimbang antara pengguna yang merasa
cukup, kurang, maupun merasa puas dengan pelayanan yang ada.
Terkait dengan pelayanan loket penjualan karcis terminal penumpang, terlihat
bahwa terminal Purabaya Surabaya dan kemudian dilanjutkan dengan terminal
Giwangan Yogyakarta memberikan pelayanan yang cukup baik bagi calon
penumpang, ini terlihat dari sekitar 70% responden di terminal Purabaya dan
62% di terminal Giwangan merasa cukup puas dengan pelayanan loket
penumpang. Sementara terminal Batulayang berdasarkan persepsi masyarakat
kondisinya kurang, ini terlihat dari 82 % responden yang merasa tidak puas
dengan pelayanan loket penjualan karcis. Sementara terminal Lebak Bulus,
sebagian besar atau 49% responden merasa kurang puas dengan pelayanan
loket penjualan karcis yg ada.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 3
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
Terkait dengan penyediaan pelayanan parkir kendaraan, terminal Giwangan
Yogyakarta memberikan pelayanan yang cukup baik, ini terlihat dari sebagian
besar atau 73 % responden memiliki pandangan bahwa pelayanan hal ini cukup
baik, kemudian dilanjutkan denagn terminal Purabaya Surabay dimana 57%
pengguna merasa cukup puas dengan pelayanan parkir kendaraan. Sementara
untuk terminal Batulayang sebanyak 44 % responden merasa cukup dengan
fasilitas parkir kendaraan, sedangkan untuk terminal Lebak Bulus, sebagian
besar responden atau 39% juga merasa cukup dengan pelayanan parkir
kendaraan, meskipun terdapat juga 31% responden yang merasa kurang puas.
Sementara itu terkait dengan penyelenggaraan prasarana penunjang, beberapa
persepsi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan prasarana penunjang
terminal penumpang, khususnya yang terkait langsung dengan aktifitas calon
penumpang bus, dapat dilihat dalam tabel berikut,
Untuk pelayanan toilet di terminal penumpang, terlihat bahwa terminal Purabaya
Surabaya memberikan pelayanan yang lebih baik dengan 70% responden menyatakan
puas dan kemudian dilanjutkan dengan terminal Giwangan Yogyakarta yang juga
menyediakan pelayanan toilet dengan cukup baik, ini terlihat dari hasil wawancara yang
meyatakan bahwa 55% responden merasa puas dengan kondisi toilet yang ada.
Sedangkan untuk terminal Batulayang, sebanyak 80% responden merasa kurang puas,
atau dalam artian pelayanan terkait penyediaan toilet masih kurang baik. Sementara itu
untuk terminal lebak bulus, sebagian besar responden atau sebesar 39% responden
merasa bahwa pelayanan penyediaan toilet di terminal ini masih kurang baik,
Mengenai fasilitas ruang ibadah di terminal penumpang, terlihat dari hasil wawancara,
terminal Purabaya Surabaya dan Giwangan Yogyakarta memiliki fasilitas ibadah yang
cukup memuaskan para pengguna terminal, ini terlihat dari 87% responden di terminal
Purabaya dan 76% responden di terminal Giwangan yang merasa bahwa fasilitas ruang
ibadah yang ada sudah cukup baik. Sedangkan untuk terminal Batulayang, sebanyak
79% responden merasa bahwa ketersediaan fasilitas ruang ibadah masih kurang.
Sedangkan untuk terminal Lebak Bulus, sebagian besar calon penumpang merasa
bahwa pelayanan terkait fasilitas ruang ibada sudah cukup dan beberapa berpendapat
sudah baik dengan persentase 38% dan 36%.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 4
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
Terkait dengan fasilitas kantin terminal penumpang, terminal Purabaya Surabaya
memberikan pelayanan yang lebih baik terlihat dari sekitar 63% responden menyatakan
puas dengan pelayanan kantin dan kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kantin di
terminal Giwangan memberikan pelayanan yang cukup baik dengan sebanyak 51%
responden merasa bahwa pelayanan kantin sudah cukup baik. Sedangkan terminal
Batulayang 65% reponden berpendapat bahwa pelayanan kantin masih kurang.
Sedangkan untuk terminal lebak bulus, sebanyak 49% responden berpendapat bahwa
kantin yang ada dalam taraf cukup memberikan pelayanan.
Terkait dengan fasilitas ruang pengobatan terminal penumpang, di terminal Purabaya
memberikan pelayanan lebih baik terlihat dari 73% responden menyatakan puas dengan
pelayanan ruang pengobatan. Kemudian dilanjutkan dengan terminal Giwangan dimana
fasilitas tersebut sudah cukup baik dengan 52% dari responden berpendapat bahwa
pelayanan ruang pengobatan terminal penumpang di terminal ini sudah cukup baik.
Sedangkan untuk terminal Batulayang pelayanan masih kurang dengan 89% responden
merasa bahwa pelayanan ruang pengobatan di terminal ini masih kurang. Sementara
terminal Lebak Bulus relatif cukup dengan 32 % reponden menjawab cukup, dan 30%
menjawab baik.
Terkait dengan pelayanan ruang informasi dan pengaduan terminal penumpang, dari
hasil survey terlihat bahwa terminal Batulayang Pontianak memebrikan pelayanan yang
kurang, ini terlihat dari 88% responden merasa kurang. Sedangkan untuk terminal
Purabaya Surabaya sudah memberikan pelayanan dengan baik dimana sebanyak 83%
responden menyatakan puas dan dilanjutkan dengan pelayanan terminal Giwangan
sudah cukup baik terlihat dari 57% responden berpendapat ketersediaan fasilitas ruang
informasi dan pengaduan ini sudah cukup baik. Sedangkan terminal Lebak Bulus
cenderung seimbang antara responden yang berpendapat cukup dan baik dengan
persentase 34% dan 33%.
Penilaian untuk fasilitas telepon umum di terminal, terlihat terminal Purabaya Surabaya
memberikan pelayanan yang baik dimana 77% responden menyatakan puas dengan
pelayanan telepon umum di Purabaya. Selain itu terminal Giwangan pula masih
memberikan pelayanan yang cukup baik, begitu pula terminal Lebak Bulus yang
memberikan pelayanan yang cukup pula. Sedangkan untuk terminal Batulayang tidak
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 5
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
memberikan pelayanan yang baik, ini terlihat dari 97% responden yang memberikan
penilaian kurang terhadap penyediaan fasilitas ini.
Terkait dengan penilaian fasilitas penitipan barang terminal penumpang, terlihat bahwa
terminal Purabaya memberikan pelayanan yang baik dengan sebanyak 60% responden
merasa puas, namu untuk terminal lainnya yang menjadi lokasi studi hampir di seluruh
terminal lainnya belum memberikan pelayanan yang baik. Di terminal Giwangan 47%
responden menjawab kurang, di terminal Lebak Bulus sebanyak 49% responden
menjawab kurang, dan di terminal Batulayang yang terbanyak atau 97% responden
menjawab kurang.
Untuk persepsi mengenai fasilitas taman di terminal penumpang, terlihat bahwa
terminal Giwangan dan terminal Purabaya cukup memberikan pelayanan yang
baik, ini terlihat di kedua terminal tersebut sebanyak 63% responden
menyatakan bahwa kondisi taman di terminal Giwangan dan Purabaya sudah
cukup baik, sedangkan untuk terminal Batulayang, sebanyak 86% responden
menyatakan bahwa kondisi taman di terminal ini masih kurang, dan di terminal
lebak bulus sebanyak 53 % menyatakan bahwa ketersediaan taman di terminal
Lebak Bulus masih kurang.
2. Penilaian Operator Bus terhadap Penyelenggaraan Terminal
Terkait dengan masukan dan pendapat dari operator bus angkutan penumpang
terkait dengan penyelenggaraan terminal nya di masing-masing lokasi terminal,
ditanyakan beberapa kegiatan penyelenggaraan terkait terminal yang mereka
manfaatkan, permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan terminal,
dan masukan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang khususnya
masukan bagi penyusunan standar prasarana transportasi jalan yang akan
disusun.
Dalam melakukan analisis pemenuhan kelengkapan fasilitas terminal
penumpang ini dilakukan dengan membandingkan persyaratan pemenuhan
kelengkapan fasilitas terminal penumpang yang diamanatkan dalam
Kepmenhub Nomor 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, baik
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 6
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
yang terkait dengan pemenuhan fasilitas utama terminal penumpang maupun
fasilitas penunjang terminal penumpang.
Pembandingan pemenuhan kelengkapan fasilitas terminal dilakukan dengan
membuat matriks perbandingan antara syarat kelengkapan fasilitas terminal
penumpang dengan kondisi kelengkapan fasilitas terminal penumpang di
wilayah studi, yang dapat dilihat dalam tabel berikut,
Tabel 4.1 Analisis Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Utama Terminal
Penumpang di Wilayah Studi
Kelengkapan PrasaanaTerminal Penumpang
Berdasarkan KM31/1995
Terminal PenumpangBatulayang,
KotaPontianak
Lebak Bulus,DKI Jakarta
Giwangan,Kota
Yogyakarta
Purabaya,Kota
SurabayaJalur Pemberangkatan 1 jalur 8 jalur 16 jalur 15 jalurJalur Kedatangan 1 jalur 2 jalur 4 jalur 3 jalurParkir Kendaraan Umum 6.000 m2 24.070 m2 58.850 m2 32.000 m2
Bangunan KantorTerminal
100 m2 1.540 m2 1.850 m2 1.700 m2
Tempat tunggupenumpang/ pengantar
120 m2 510 m2 920,8 m2 600 m2
Menara PengawasTidak tersedia Tersedia Tersedia Tersedia dan
dilengkapidengan CCTV
Loket PenjualanKarcis
Tidak tersedia 78 loket/hari 128 loket/hari 102 loket/hari
Parkir kendaraanpengantar
1.200 m2 720 m2 2.485 m2 1.800 m2
Sumber : KM 31/1995, Hasil Pengamatan Lapangan 2012
Dari keempat terminal yang menjadi lokasi wilayah studi dan dilakukan
pengamatan, secara umum fasilitas utama terminal penumpang sudah tersedia,
hanya di terminal Batulayang Kota Pontianak yang tidak tersedia menara
pengawas dan loket penjualan karcis yang sudah tidak berfungsi lagi. Dari tabel
diatas terlihat pula terminal dengan fasilitas terlengkap dengan kuantitas
pemenuhan ketersediaan fasilitas utamanya yang cukup banyak adalah terminal
Purabaya di Kota Surabaya.
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 7
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
Sedangkan terkait dengan pemenuhan prasarana penunjang terminal
penumpang di 4 (empat) lokasi terminal yang menjadi wilayah studi ini dapat
Kelengkapan Prasaana Terminal BarangBerdasarkan KM 31/1995
Kondisi PrasaranaEksisting
Tempat istirahat awak kendaraan Tersedia (180 m2)Parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang 1.600 m2
Alat timbang kendaraan dan muatannya Tidak TersediaKamar kecil/toilet 8 unitMusholla 1 unitKios/kantin 4 unitRuang pengobatan Tidak tersediaTaman 400 m2
Sumber : KM 31/1995, Hasil Pengamatan Lapangan 2012
Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa ketersediaan fasilitas di terminal barang
Tanah Merdeka masih cukup minim. Terlihat dari tidak tersedianya
gudang/lapangan penumpukan barang, papan informasi, dan peralatan bongkar
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 10
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
muat barang sebagai fasilitas utama. Selain itu untuk fasilitas penunjang yang
tidak tersedia adalah alat timbang dan ruang pengobatan.
C. Pengamatan dan Penilaian Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor
(PKB)
Untuk mendapatkan persepsi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas
pengujian kendaraan bermotor dilakukan pengamatan lapangan di fasilitas PKB
Kota Pontianak, Kota Padang, Kota Yogyakarta, DKI Jakarta, dan PKB di Kota
Surabaya.
Dalam melakukan analisis pemenuhan kelengkapan fasilitas pengujian
kendaraan bermotor ini dilakukan dengan membandingkan persyaratan
pemenuhan kelengkapan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang
diamanatkan dalam Kepmenhub Nomor KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor, baik yang terkait dengan pemenuhan fasilitas
utama pengujian kendaraan bermotor maupun fasilitas penunjang pengujian
Sedangkan terkait penilaian terhadap fasilitas penunjang terminal penumpang
yang nantinya menjadi acuan bagi batasan kebutuhan fasilitas terminal tipe A,
tipe B, maupun ype C, hasil analisisnya dapat dilhat dalam gambar-gambar
berikut ini,
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 21
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
Gambar 4.2 Grafik Analisis Penilaian Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang
sumber : Hasil Analisis, 2012
y = 149.6x-1.00
R² = 0.370
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pnp/
m2
Penilaian
Penilaian fasilitas taman
y = 99419x-3.40
R² = 0.877
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pnp/
m2
Penilaian
Penilaian penyediaan kamar kecil
y = 1E+07x-5.11
R² = 0.988
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pnp/
m2
Penilaian
Penilaian penyediaan tempat ibadah
y = 4057.x-1.69
R² = 0.411
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pnp/
m2
Penilaian
Penilaian kantin
y = 10659x-1.84
R² = 0.786
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pnp/
m2
Penilaian
Penilaian penyediaan ruang pengobatan
y = 64616x-1.89
R² = 0.722
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pnp/
m2
Penilaian
Penilaian penyediaan ruang informasi dan pengaduan
y = 3E+11x-9.65
R² = 0.79
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pnp/
unit
Penilaian
Penilaian penyediaan telepon umum
y = 1E+07x-3.21
R² = 1
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pnp/
unit
Penilaian
Penilaian fasilitas penitipan barang
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 22
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
Berdasarkan hasil analisis penilaian fasilitas terminal penumpang dari kondisi wilayah
studi didapatkan kesimpulan batasan kuantitas untuk tiap-tiap item fasilitas penunjang
terminal penumpang baik terminal tipe A, tipe B, maupun tipe C yang dijelaskan dalam
tabel berikut,
Tabel 4.8 Hasil Analisis Penyediaan Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang
Fasilitas Persamaanpenyediaan
R2 Rangepenyediaan
Data pembanding Kesimpulan
kamarkecil/toilet
Pnp/m2 =99419*(nilai)^(-3,40)
0,877 Min = 225pnp/m2Max = 84,5pnp/m2
SPM Stasiun KA(PM 9/2011) = 16toilet per 10000pnp/hr≈ 312 pnp/m2
Minimal 1 toilet(2m2) untuk tiap500 pnp/hari
musholla Pnp/m2 =1^(10^(7))*(nilai)^(-5,11)
0,988 Min = 1056pnp/m2
Max = 243 pnp/m2
SPM Stasiun KA(PM 9/2011) =kapasitas 8 orang per10000 pnp/hr ≈625pnp/m2
Minimal 1musholla (2m2)untuk tiap 1250pnp/hari
kios/kantin pnp/m2
=4057*(nilai)^(-1,69)
0,411 Min = 196pnp/m2
Max = 121pnp/m2
Tidak ada datapembanding
1 kantin (4 m2)per 750 pnp/hr
ruangpengobatan
pnp/m2
=10659*(nilai)^(-1,84)
0,786 Min = 3944pnp/m2
Max = 2323pnp/m2
Tidak ada datapembanding
1 ruang (4 m2)per 10000pnp/hr
ruanginformasi danpengaduan
pnp/m2
=64616*(nilai)^(-1,89)
0,722 Min = 2186pnp/m2
Max = 1269pnp/m2
Tidak ada datapembanding
1 ruang (4 m2)per 7500 pnp/hr
teleponumum
pnp/unit =(3*10^(11))*(nilai)^(-9,65)
0,790 Min = 9288pnp/unitMax = 578pnp/unit
Standar Nasional, 5unit /1000 orang
1 telepon umumper 2000 pnp/hr
tempatpenitipanbarang
pnp/unit =(1*10^(7))*(nilai)^(-3,21)
1,000 Min=317779pnp/unitMax=12620pnp/unit
Tidak ada datapembanding
1 tempat per100000 pnp/hr
taman pnp/m2=149*(nilai)^(-1,00)
0,370 Min = 24,83pnp/m2Max = 18,63pnp/m2
Sesuai UU TataRuang, RTH min =30 % luas area
30% luas areaterminal
sumber : Hasil Analisis, 2012
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary IV- 23
Ba
b V
–A
na
lis
is d
an
E
va
lua
si
3. Terminal Barang
Untuk mendapatkan batasan angka penyediaan fasilitas terminal barang, maka
dilakukan analisis dan evaluasi dengan cara menganalisis data-data hasil
lapangan yang kemudian dilakukan analisis statistik. Analisis dilakukan untuk
tiap-tiap item fasilitas sehingga didapatkan angka yang menjadi acuan batasan
dalam penyusunan standar pedoman fasilitas terminal barang. Hasil analisis
terhadap penyediaan fasilitas di wilayah studi dapat dilihat dalam tabel berikut,
Tabel 4.9 Hasil Analisis Penyediaan Fasilitas Terminal Barang
Fasilitas Penyediaan PenilaianRate
penyediaanData pembanding Kesimpulan
Parkirbongkarmuat
1.200 m2 4,445 Min = 21,60m2/trukMax = 28,80m2/truk
1 SRP truck (sesuai272/HK.105/DRJD/96)= 42,5 m2
1 SRP utk 2truk ≈ 21,25m2
parkiristirahat
12.000 m2 4,861 Min = 97,48m2/trukMax = 263,31m2/truk
1 SRP truck (sesuai272/HK.105/DRJD/96)= 42,5 m2
1 SRP utk 1truk ≈ 42,5m2
tempatistirahat
180 m2 3,056 Min = 4,71m2/trukMax = 6,28m2/truk
1 truk = 2 awak = 2ruang (2 m2) ruangistirahat
5m2 ruangistirahat pertruk
Toilet 8 Unit 4,167 Min = 0,15m2/trukMax = 0,20m2/truk
Sesuai Perpres73/2011, bahwa 1toilet (2 m2) untuk 25orang = 0,16 m2/truk
0,175m2/truk
Musholla 1 Unit 5,001 0,02 m2/truk Sesuai Perpres73/2011, bahwa 1musholla = 0,8m2/orang = 0,4 m2/truk
0,4 m2/truk
Kantin 4 Unit 3,889 Min = 0,08m2/trukMax = 0,11m2/truk
Tidak ada datapembanding
0,1 m2/truk
Taman 400 m2 3,473 Min = 9,21m2/trukMax = 12,29m2/truk
Sesuai UU tata ruang,RTH minimum 30%dari luas
30% luasareaterminal
sumber : Hasil Analisis, 2012
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary V- 1
Ba
b V
–K
es
imp
ula
n
Pada Bab V bagian Kesimpulan ini disampaikan mengenai temuan-temuan dari hasil
studi ini, baik terkait dengan penyelenggaraan prasarana transportasi jalan maupun
temuan terkait dengan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu pada
bagian ini akan disampaikan pula rekomendasi dan saran terhadap hasil studi yang telah
disusun
A. Temuan Studi
Berdasarkan hasil studi terkait dengan penyusunan konsep standar pedoman prasarana
di bidang transportasi jalan yang mencakup penyelenggaraan terminal penumpang,
terminal barang, pengujian kendaraan bermotor, dan penyelenggaraan bengkel umum,
didapat beberapa temuan-temuan studi ini, yang akad dijelaskan dalam bagian-bagian
berikut.
1. Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang, dari hasil studi ini didapat
beberapa temuan-temuan, yang antara lain adalah :
a. Terkait dengan penyelenggaraan prasarana terminal transportasi jalan, terdapat
kebijakan dan perundangan yang mengatur baik secara regulasi, maupun
mengatur secara teknis, yang antara lain
- Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Jalan yang
disampaikan dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 41;
- Dalam KM 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dijelaskan
terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang secara teknis, mulai
dari tipe dan fungsi terminal penumpang, fasilitas terminal penumpang,
penetapan lokasi terminal penumpang, dan penyelengaraan terminal
penumpang.
b. Terkait dengan kondisi eksisting penyelenggaraan terminal penumpang,
khususnya di wilayah studi didapat beberapa kondisi yang antara lain adalah :
- Secara pelayanan, terminal di wilayah studi sudah cukup untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam penyediaan prasarana yang menunjang
penyelenggaraan angkutan bus;
KesimpulanBab V
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary V- 2
Ba
b V
–K
es
imp
ula
n
- Terkait dengan penyediaan fasilitas, berdasarkan pengamatan lapangan dan
uji preferensi masyarakat berdasarkan wawancara, didapatkan gap antara
pemenuhan kepuasan masyarakat, dan aturan teknis dalam pemenuhan
kelengkapan fasilitas, dengan kondisi eksisting di lapangan;
- Dari hasil pengamatan lapangan, di beberapa lokasi seperti di terminal
Giwangan Yogyakarta dan Terminal Bungurasih Surabaya yang memiliki
luas terminal yang cukup besar, terlihat bahwa luasnya terminal tersebut
tidak termanfaatkan secara optimal. Namun di sisi lain pemenuhan fasilitas
bagi penumpang masih terdapat kekurangan, kondisi demikian memberikan
gambaran bahwa luasan terminal di beberapa lokasi tidak berdampak secara
signifikan terhadap pemenuhan kualitas pelayanan terminal itu sendiri.
c. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di wilayah studi terkait dengan
pemenuhan fasilitas utama dan penunjang terminal penumpang, didapat
beberapa kondisi yang dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut,
Tabel 5.1 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Utama Terminal Penumpang di
Wilayah Studi
Kelengkapan PrasaanaTerminal Penumpang
Berdasarkan KM31/1995
Terminal PenumpangBatulayang,
KotaPontianak
Lebak Bulus,DKI Jakarta
Giwangan,Kota
Yogyakarta
Purabaya,Kota
SurabayaJalur Pemberangkatan 1 jalur 8 jalur 16 jalur 15 jalurJalur Kedatangan 1 jalur 2 jalur 4 jalur 3 jalurParkir Kendaraan Umum 6.000 m2 24.070 m2 58.850 m2 32.000 m2
Bangunan KantorTerminal
100 m2 1.540 m2 1.850 m2 1.700 m2
Tempat tunggupenumpang/ pengantar
120 m2 510 m2 920,8 m2 600 m2
Menara PengawasTidak tersedia Tersedia Tersedia Tersedia dan
dilengkapidengan CCTV
Loket PenjualanKarcis
Tidak tersedia 78 loket/hari 128 loket/hari 102 loket/hari
Parkir kendaraanpengantar
1.200 m2 720 m2 2.485 m2 1.800 m2
Sumber : KM 31/1995, Hasil Pengamatan Lapangan 2012
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Kamar kecil/toilet 2 unit (2 m2) 7 unit (2 m2) 16 unit 22 unit
Musholla1 unit (20 m2) 1 unit (24 m2) 1 Masjid,
2 Musholla1 Masjid,
2 Musholla
Kios/Kantin12 unit (120
m2)25 unit 32 unit 42 unit
Ruang pengobatan TIdak tersedia 12 m2 18 m2 20 m2
Ruang informasi danpengaduan
20 m2 24 m2 32 m2 42 m2
Telepon umum Tidak tersedia 1 unit 12 unit 15 unitTempat penitipanbarang
Tidak tersedia Tidak tersedia 1 unit 2 unit
Taman 250 m2 1.839 m2 2.880 m2 3.250 m2
Sumber : KM 31/1995, Hasil Pengamatan Lapangan 2012
2. Penyelenggaraan Terminal Barang
Dari hasil pengamatan lapangan, analisis, dan kegiatan evaluasi terkait dengan
penyelenggaraan terminal barang, didapati beberapa temuan yang antara lain adalah :
a. Terkait dengan penyelenggaraan prasarana terminal barang, terdapat kebijakan
dan perundangan yang mengatur baik secara regulasi, maupun mengatur secara
teknis, yang antara lain dalam KM 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi
Jalan dijelaskan terkait dengan penyelenggaraan terminal barang secara teknis,
mulai dari fungsi terminal barang, fasilitas terminal barang, penetapan lokasi
terminal barang, dan penyelengaraan terminal barang.
b. Dari keempat lokasi studi, keberadaan temrinal barang hanya berada di DKI
Jakarta yang berlokasi di Jakarta Utara, yaitu terminal Barang Tanah Merdeka.
Fasilitas pendukung terminal barang Tanah Merdeka di DKI Jakarta masih
kurang memadai, seperti ruang tunggu, toilet, dan kondisi lapangan parkir masih
kurang baik. Selain itu terminal barang Tanah Merdeka ini seringkali digunakan
sebagai terminal penumpang, yang bukan peruntukannya.
c. Dari hasil analisis pemenuhan kelengkapan prasarana utama terminal barang di
Tanah Merdeka berdasarkan KM 31/1995, terlihat bahwa fasilitas gudang,
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary V- 4
Ba
b V
–K
es
imp
ula
n
papan informasi, dan peralatan bongkar muat belum tersedia. Dan prasarana
utama terminal barang yang tersedia secara kuantitas dan kualitas belum
memadai.
d. Dari hasil analisis pemenuhan kelengkapan prasarana penunjang terminal
barang berdasarkan KM 31/1995 dan pengamatan lapangan di Tanah merdeka
terlihat bahwa fasilitas alat timbang dan ruang pengobatan masih belum
tersedia, dan fasilitas penunjang yang ada masih kurang memadai. Secara detail
terkait dengan pemenuhan fasilitas terminal barang dapat dilihat dalam tabel-
table berikut,
Tabel 5.3 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Utama Terminal Barang di
Wilayah Studi
Kelengkapan Prasaana Terminal BarangBerdasarkan KM 31/1995
Kondisi PrasaranaTerminal Tanah
MerdekaBangunan Kantor Terminal 120 m2
Parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan muatbarang
1.200 m2
Gudang atau lapangan penumpukan barang Tidak tersediaTempat parkir kendaraan angkutan barang untukistirahat
12.000 m2
Papan informasi Tidak tersediaPeralatan bongkar muat barang Tidak tersedia
Sumber : KM 31/1995, Hasil Pengamatan Lapangan 2012
Tabel 5.4 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Penunjang Terminal Barang di
Wilayah Studi
Kelengkapan Prasaana Terminal BarangBerdasarkan KM 31/1995
Kondisi PrasaranaEksisting
Tempat istirahat awak kendaraan Tersedia (180 m2)Parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang 1.600 m2
Alat timbang kendaraan dan muatannya Tidak TersediaKamar kecil/toilet 8 unitMusholla 1 unitKios/kantin 4 unitRuang pengobatan Tidak tersediaTaman 400 m2
Sumber : KM 31/1995, Hasil Pengamatan Lapangan 2012
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
Executive Summary V- 5
Ba
b V
–K
es
imp
ula
n
3. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Dari hasil pengamatan lapangan, analisis, dan kegiatan evaluasi terkait dengan
penyelenggaraan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, didapati beberapa temuan
studi yang antara lain adalah :
a. Terkait dengan penyelenggaraan prasarana fasilitas pengujian kendaraan
bermotor, terdapat kebijakan dan perundangan yang mengatur baik secara
regulasi, maupun mengatur secara teknis, yang antara lain dalam UU 22 tahun
2009; UU 38 tahun 2004; PP 43 tahun 1993; Kepmenhub KM 5 tahun 1995;
Kepmenhub KM 71 tahun 1993; Kepdirjen Hubdat nomor
SK.165/HK.206/DRJD/99; dan Kepdirjen Hubdat nomor
SK.215/AJ.4011/DRJD/96.
b. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di fasilitas PKB Kota Pontianak dan
Kota Padang terlihat bahwa secara umum kelengkapan peralatan pengujian
sudah tercukupi, namun permasalahan di PKB Pontianak dan Padang ini adalah
perawatan berkala yang kurang, sulitnya mendapatkan sparepart peralatan
pengujian, dan kurangnya fasilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor;
c. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di fasilitas PKB di wilayah lain (DKI
Jakarta, dan Surabaya) peralatan pengujian sudah cukup baik, fasilitas
penunjang pun tersedia namun secara kuantitas masih belum mencukupi, seperti
lapangan parkir yang kurang, ruang tunggu yang kurang luas, dan ketersediaan
fasilitas penunjang lain yang masih kurang secara kuantitas.
d. Dari hasil pengamatan lapangan di wilayah studi terkait dengan pemenuhan
fasilitas PKB secara umum di seluruh fasilitas PKB sudah terpenuhi terutama
untuk prasarana utama, sedagkan untuk prasarana penunjang di beberapa lokasi
masih kurang memadai meskipun sudah tersedia. Secara detail terkait dengan
fasilitas utama dan penunjang fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat
tergambar kondisi pemenuhan prasarana PKB seperti terlihat dalam tabel-tabel
berikut,
Studi Penyusunan Konsep Standar di Bidang Prasarana Transportasi Jalan