LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Ditjen PRL selama tahun 2016 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Ditjen PRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Ditjen PRL diucapkan terima kasih. Jakarta, Januari 2017 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi
137
Embed
KATA PENGANTAR - kkp.go.idkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/pdf/45b23... · capaian program dan kegiatan Ditjen PRL selama tahun 2016 melalui pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja
(LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL)
Tahun 2016 ini dapat diselesaikan.
Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang
capaian program dan kegiatan Ditjen PRL selama tahun 2016
melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.
Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan
kegiatan Ditjen PRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat
membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap
terselenggaranya program dan kegiatan Ditjen PRL diucapkan terima kasih.
Jakarta, Januari 2017
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Brahmantya Satyamurti Poerwadi
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. 1
DAFTAR ISI ...................................................................................................... 2
DAFTAR TABEL ............................................................................................... 4
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... 6
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 8
1.1 Organisasi Direktorat Jenderal Pengeloaan Ruang Laut ........................................ 8
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi .................................................................................. 11
1.2.1 Tugas Pokok .................................................................................... 11
1.2.2 Fungsi ............................................................................................. 11
1.3 Permasalahan Utama ....................................................................................... 13
IKU 2 Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan
60 Dit JASLA, TP PUGAR
IKU
3
Pertumbuhan PDB Perikanan
(%)
8 Setjen
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 23
b. Perspektif Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Costumer Perspective) Tabel 2. Target Perspektif Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Costumer Perspective)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Penanggung
Jawab No Uraian
Customer Perspective
2. Terwujudnya
kedaulatan dalam
pengelolaan SDKP
IKU
4
Jumlah Pulau-pulau kecil yang
Mandiri (pulau)
15 Dit. PPPK
3. Terwujudnya
pengelolaan SDKP
yang partisipatif,
bertanggungjawab,
dan berkelanjutan
IKU
5
Jumlah Produksi Garam Rakyat
(juta ton)
3,6 Dit JASLA, TP
PUGAR
IKU
6
Jumlah kawasan konservasi
perairan, pesisir dan pulau-pulau
kecil yang meningkat efektifitas
pengelolaannya (kawasan)
28 Dit. KKHL dan
UPT KKPN
IKU
7
Jumlah luas kawasan konservasi
(jt Ha)
17,9 Dit. KKHL dan
UPT KKPN
IKU
8
Jumlah kawasan pesisir rusak
yang pulih kembali (Kawasan)
55 Dit. PP
IKU
9
Perairan laut NKRI yang memiliki
Dokumen RTRLN
1 Dit. PRL
IKU
10
Jumlah Jasa Kelautan yang
dikelola untuk Pengembangan
Ekonomi (Ragam)
4 Dit. JASLA
IKU
11
Jumlah masyarakat hukum adat,
tradisional dan lokal di PPK yang
direvitalisasi (komunitas)
5 Dit. PPPK
IKU
12
Jumlah kawasan wisata bahari
yang dikembangkan (kawasan)
3 Dit. JASLA
c. Perspektif Internal (Internal Process Perspective) Tabel 3. Target Perspektif Internal (Internal Process Perspective)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Penanggung
Jawab No Uraian
Internal Process Perspective
4. Tersedianya
kebijakan
pembangunan KP
yang efektif
IKU
13
Indeks efektifitas kebijakan
pemerintah
6,5 Setditjen PRL
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 24
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Penanggung
Jawab No Uraian
5. Terselenggaranya
tata kelola
pemanfaatan SDKP
yang berkeadilan,
berdaya saing dan
berkelanjutan
IKU
14
Jumlah lokasi kawasan laut
dan wilayah pesisir yang
memiliki rencana zonasi
dan/atau masterplan dan
bisnisplan yang akan
ditetapkan menjadi peraturan
perundangan (kawasan)
40 Dit. PRL
IKU
15
Jumlah penambahan luas
kawasan konservasi (Ha)
600.000 Dit. KKHL
IKU
16
Jumlah Pulau-pulau kecil yang
dibangun sarana
prasarananya (pulau)
25
Dit. PPPK
IKU
17
Jumlah kawasan pesisir yang
meningkat ketangguhannya
22 Dit. PP
IKU
18
Jumlah kawasan pesisir di
Pesisir/Pantura Jawa yang
direhabilitasi:
- Bakau (Batang)
- Sabuk Pantai (km)
- Rekayasa Hybrid (km)
4.000.000
15
11,9
Dit. PP
IKU
19
Jumlah luas lahan yang
difasilitasi (Ha)
26.000 Dit. JASLA
6. Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan SDKP
yang profesional dan
partisipatif
IKU
20
Jumlah keanekaragaman
hayati laut yang dilindungi,
dilestarikan dan/atau
dimanfaatkan (jenis)
15 Dit. KKHL
d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth
Perspective) Tabel 4. Target Pembelajaran Dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Penanggung
Jawab No Uraian
Learning And Growth Perspective
7. Terwujudnya aparatur
sipil negara DJPRL yang
kompeten, profesional
dan berintegritas
IKU
21
Indeks kompetensi
dan integritas DJPRL
77 Setditjen
PRL
8. Tersedianya manajemen
pengetahuan DJPRL
IKU
22
Persentase unit kerja
DJPRL yang
50 Setditjen
PRL
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 25
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Penanggung
Jawab No Uraian
yang handal dan mudah
diakses
menerapkan sistem
manajemen
pengetahuan yang
terstandar
9. Terwujudnya birokrasi
DJPRL yang efektif,
efisien dan berorientasi
pada layanan prima
IKU
23
Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi DJPRL
A (85) Setditjen
PRL
IKU
24
Nilai AKIP DJPRL A (86) Setditjen PRL
10. Terkelolanya anggaran
pembangunan DJPRL
secara efisien dan
ekuntabel
IKU
25
Nilai kinerja anggaran
DJPRL (%)
85 Setditjen PRL
IKU
26
Persentase Kepatuhan
terhadap SAP lingkup
DJPRL (%)
100 Setditjen PRL
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 26
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran capaian kinerja Ditjen PRL tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif.
Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis
balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada
http://kinerjaku.kkp.go.id.
Secara rinci, capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja utama Ditjen PRL
Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Target dan Realisasi Indikator Kinerja PRL Tahun 2016
Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2016
Target Tahun 2016 Revisi
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016 (%)
No Uraian
Stakeholder Perspective
IKU 1
Nilai Tukar Petambak Garam 102 102 102,23 100,2%
IKU 2
Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan
60 50 42.87 85,74%
IKU 3
Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
8 8 5,15 64,37%
Customer Perspective
IKU 4
Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri
(pulau) 15 15 15 100%
IKU 5
Jumlah Produksi Garam Rakyat (juta ton) 3,6 3 0,118 3,9%
IKU 6
Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir
dan pulau-pulau kecil yang meningkat
efektifitas pengelolaannya (kawasan)
28 28 28 100%
IKU 7
Jumlah luas kawasan konservasi
(jt Ha) 17,9 17,9 17,9 100%
IKU 8
Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih
kembali (Kawasan) 55 37 37 100%
IKU 9
Perairan laut NKRI yang memiliki Dokumen
RTRLN 1 1 1 100%
IKU 10
Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk
Pengembangan Ekonomi (Ragam) 4 4 4 100%
IKU 11
Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional
dan lokal di PPK yang direvitalisasi
(komunitas)
5 5 5 100%
IKU 12
Jumlah kawasan wisata bahari yang
dikembangkan (kawasan) 3 3 3 100%
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 27
Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2016
Target Tahun 2016 Revisi
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016 (%)
No Uraian
Internal Process Perspective
IKU 13
Indeks efektifitas kebijakan pemerintah 6,5 6,5 7,79 119,85%
IKU 14
Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah
pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau
masterplan dan bisnisplan yang akan
ditetapkan menjadi peraturan perundangan
(kawasan)
40 14 14 100%
IKU 15
Jumlah penambahan luas kawasan konservasi
(Ha) 600.000 600.000 1.144.003 190,67%
IKU 16
Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun
sarana prasarananya (pulau) 25 25 25 100%
IKU 17
Jumlah kawasan pesisir yang meningkat
ketangguhannya 22 25 25 100%
IKU 18
Jumlah kawasan pesisir di Pesisir/Pantura Jawa yang direhabilitasi: - Bakau (Batang)
4.000.000
450.000
496.930
110,43%
- Sabuk Pantai (km) 15 10 10 100%
- Rekayasa Hybrid (km) 11,9 - -
IKU 19
Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha) 26,000 24,000 12.643 52,68%
IKU 20
Jumlah keanekaragaman hayati laut yang
dilindungi, dilestarikan dan/atau
dimanfaatkan (jenis)
15 15 15 100%
Learning and Growth Perspective
IKU 21
Indeks kompetensi dan integritas DJPRL 77 77 84,46 109,69%
IKU 22
Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar
50 100 100 200%
IKU 23
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL A (85) A (85) 87,65 103%
IKU 24
Nilai AKIP DJPRL A (86) A (86) 84,03 97,71%
IKU 25
Nilai kinerja anggaran DJPRL (%) 85 85 75,50 88,82%
IKU 26
Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup
DJPRL (%) 100 100 100 100%
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 28
SS.1. Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kemakmuran masyarakat Kelautan
dan Perikanan, Ditjen PRL menjabarkannya dalam 3 (tiga) Indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar
Petambak Garam, Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%) dan
Pertumbuhan PDB Perikanan (%). Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan
indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada Tahun 2016 ini dijelaskan
pada tabel berikut:
Penjelasan tentang capaian masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:
IKU 1. Nilai Tukar Petambak Garam
Tabel 6. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Tukar Petambak Garam
No
IK Indikator Kinerja Target Realisasi Akhir
Capaian
(%)
1 Nilai Tukar Petambak Garam 102 102,23 100,2%
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan
masyarakat KP, dalam hal ini petambak garam yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan menabung. Untuk itulah perlu dilakukan penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak
Garam (NTPG). Secara konsepsional NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang
dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untukkonsumsi rumah tangga
dan keperluan dalam memproduksi garam.
NTPG merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (It) dengan
indeks harga yang dibayar petambak garam (Ib) dalam persentase. It merupakan suatu
indikator tingkat kesejahteraan petambak garam dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi
kebutuhan petambak garam baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi. Bila
It atau Ib lebih besar dari 100, berarti It atau Ib lebih tinggi dibandingkan pada tahun dasar.
Dengan kata lain bila NTPG=100, berarti masyarakat mengalami impas/break even;
NTPG>100, berarti masyarakat mengalami surplus; NTPG<100, berarti masyarakat
mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan
masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu
Sumber data untuk untuk menghitung nilai indeks NTPG berasal dari hasil survey
(pengambilan data primer) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap populasi
masyarakat KP yang telah ditentukan, yakni petambak garam. Berdasarkan pendataan yang
didapat dari hasil lapangan di tahun 2016, indeks NTPG tahun 2016 mengalami fluktuasi
dengan kecenderungan meningkat. Pada triwulan I didapatkan hasil indeks NTPG sebesar
97,10. Pada triwulan II mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan hasil indeks
sebesar 102,10. Sedangkan pada triwulan III dan triwulan IV didapatkan hasil indeks NTPG
yang relatif cukup sama yaitu sebesar 104,88 dan 104,78.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 29
Tabel 7. NTPG, NTUPG tahun 2016 dan tahun 2015
Berdasarkan table 7 dapat digambarkan indeks 2016 mengalami peningkatan dibandingkan
dengan indeks NTPG tahun 2015. Rata-rata Indeks NTPG tahun 2016 yang didapatkan
sebesar 102,23 dibandingkan dengan rata-rata indeks NTPG tahun 2015 sebesar 98,82 atau
mengalami peningkatan sebesar 3,45%.
Hal-hal yang menyebabkan peningkatan indeks NTPG antara lain adalah
Indeks ditingkat konsumsi rumah tangga petani petambak garam cenderung
mengalami penurunan pada bidang transportasi dan komunikasi yang menerangkan
bahwa petambak garam tidak banyak menggunakan transportasi dalam melakukan
perjalanan dan sarana komunikasi untuk untuk kebutuhan petambak garam tersebut.
Begitu juga indeks ditingkat biaya untuk produksi garam pada bidang biaya sewa dan
pengeluaran lainnya juga cenderung menurun yang menerangkan bahwa petambak
garam yang menyewa lahan tambak garam untuk memproduksi garam juga
berkurang.
Dua hal diatas kemungkinan dikarenakan musim hujan pada tahun 2016 cenderung
lebih panjang sehingga baik ditingkat konsumsi rumah tangga petambak garam pada
bidang transportasi dan komunikasi serta ditingkat biaya produksi garam pada bidang
biaya sewa dan pengeluaran lain berkurang. musim hujan yang panjang menyebabkan
kemungkinan gagal panen dalam produksi garam menjadi tinggi sehingga dapat
mengakibatkan untuk para petani petambak garam sewa lahan kurang berkeinginan
untuk melanjutkan sewa lahan untuk berproduksi garam. Keadaan tersebut juga
berdampak kepada penggunaan transportasi dan komunikasi untuk kebutuhan
petambak garam tersebut.
Nilai harga jual garam pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai harga
jual pada tahun 2015. Berdasarkan dari hasil pendataan garam tahun 2016 yang
dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dihasilkan bahwa
2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT;
3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT;
4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan
5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.
1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT;
2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT;
3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT;
4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (waste management) di lokasi SKPT; dan
5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.
Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil - Ditjen PRL
Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui
data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data
sekunder, dan focus group discussion (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status
pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang
mandiri.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 39
Status Nilai Kategori
Pra Mandiri 1 0.25 Pra Persiapan
Pra Mandiri 2 ≥ 0.25 dan < 0.5 Persiapan
Pra Mandiri 3 ≥ 0.5 dan < 0.75 Terbangun
Pra Mandiri 4 ≥ 0.75 dan < 1 Terkelola
Mandiri 1 Terkelola Efektif
Simeulue (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.48
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.35
Aspek Kelembagaan 0.54
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.63
Nilai Rata-Rata 0.50
Natuna (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.65
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.45
Aspek Kelembagaan 0.71
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.58
Nilai Rata-Rata 0.60
Nunukan (Pra Mandiri 2)
Aspek Fisik 0.42
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.30
Aspek Kelembagaan 0.68
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.38
Nilai Rata-Rata 0.44
Sangihe (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.67
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.20
Aspek Kelembagaan 0.50
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.75
Nilai Rata-Rata 0.53
Talaud (Pra Mandiri 2)
Aspek Fisik 0.43
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.30
Aspek Kelembagaan 0.46
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.46
Nilai Rata-Rata 0.41
Sarmi (Pra Mandiri 2)
Aspek Fisik 0.40
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.30
Aspek Kelembagaan 0.61
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.46
Nilai Rata-Rata 0.44
Biak (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.62
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.45
Aspek Kelembagaan 0.50
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.42
Nilai Rata-Rata 0.50
Merauke (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.67
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.50
Aspek Kelembagaan 0.54
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.58
Nilai Rata-Rata 0.51
Mentawai (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.50
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.25
Aspek Kelembagaan 0.75
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.58
Nilai Rata-Rata 0.52
Morotai (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.74
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.30
Aspek Kelembagaan 0.82
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.50
Nilai Rata-Rata 0.59
MTB (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.61
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.40
Aspek Kelembagaan 0.75
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.58
Nilai Rata-Rata 0.59
MBD (Pra Mandiri 2)
Aspek Fisik 0.34
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.30
Aspek Kelembagaan 0.64
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.46
Nilai Rata-Rata 0.44
Rote (Pra Mandiri 2)
Aspek Fisik 0.26
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.25
Aspek Kelembagaan 0.36
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.42
Nilai Rata-Rata 0.32
Tual (Pra Mandiri 3)
Aspek Fisik 0.72
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.50
Aspek Kelembagaan 0.93
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.67
Nilai Rata-Rata 0.50
Mimika (Pra Mandiri 2)
Aspek Fisik 0.57
Aspek Produksi dan Ekonomi 0.45
Aspek Kelembagaan 0.32
Aspek Sosial dan Lingkungan 0.53
Nilai Rata-Rata 0.47
Tabel 18.Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri
Status Nilai Kategori
Pra Mandiri 1 0.25 Pra Persiapan
Pra Mandiri 2 ≥ 0.25 dan < 0.5 Persiapan
Pra Mandiri 3 ≥ 0.5 dan < 0.75 Terbangun
Pra Mandiri 4 ≥ 0.75 dan < 1 Terkelola
Mandiri 1 Terkelola Efektif
Berdasarkan penilaian status pengelolaan SKPT di 15 lokasi dengan menggunakan empat
kriteria pengukuran (aspek fisik, ekonomi dan produksi, kelembagaan, serta sosial dan
lingkungan) diperoleh capaian seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 7. Status Capaian PSKPT Di 15 Lokasi Tahun 2016
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 40
Analisis jaring laba-laba (spider web analysis) terhadap Enam (6) lokasi SKPT mempunyai
kategori pra mandiri 2/persiapan dengan nilai rerata ≥ 0.25 dan < 0.5, sebagai berikut:
1. Nunukan
2. Talaud
3. Sarmi
4. Mimika
5. Maluku Barat Daya/MBD
6. Rote Ndao
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 41
Analisis jaring laba-laba (spider web analysis) terhadap Sembilan (9) lokasi mempunyai
kategori pra mandiri 3/terbangun dengan nilai rerata ≥ 0.5 dan < 0.75, sebagai berikut:
7. Natuna
8. Sangihe
9. Morotai
10. Simeulue
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 42
11. Mentawai
12. Maluku Tenggara Barat/MTB
13. Tual
14. Biak Numfor
15. Merauke
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Aspek Fisik
Aspek Produksi
dan Ekonomi
Aspek Kelembag
aan
Aspek Sosial
dan Lingkung
an
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 43
Status capaian PSKPT di 15 lokasi pada tahun 2016 sebagai berikut:
A. Enam (6) lokasi SKPT mempunyai kategori pra mandiri 2/persiapan dengan nilai rerata ≥
0.25 dan < 0.5, yaitu:
1. Nunukan (0,44).
2. Talaud (0,41).
3. Sarmi (0,44).
4. Mimika (0,47).
5. Maluku Barat Daya/MBD (0,44).
6. Rote Ndao (0,32).
B. Sembilan (9) lokasi mempunyai kategori pra mandiri 3/terbangun dengan nilai rerata ≥ 0.5 dan < 0.75, yaitu:
1. Natuna (0,60).
2. Sangihe (0,53).
3. Morotai (0,59).
4. Simeulue (0,50).
5. Mentawai (0,52).
6. Maluku Tenggara Barat/MTB (0,59).
7. Tual (0,50).
8. Biak Numfor (0,50).
9. Merauke (0,51).
SS.3. Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang partisipatif,
bertanggungjawab dan berkelanjutan
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang
partisipatif,bertanggungjawab dan berkelanjutan, Ditjen PRL menjabarkannya dalam 8
(delapan) Indikator kinerja, yaitu Jumlah Produksi Garam Rakyat (juta ton), Jumlah
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Efektifitas
Pengelolaannya (Kawasan), Jumlah Luas Kawasan Konservasi (jt Ha), Jumlah Kawasan
Pesisir Rusak yang Pulih Kembali (kawasan), Perairan Laut NKRI yang memiliki Dokumen
RTRLN, Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam), Jumlah
Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal di PPK yang direvitalisasi (Komunitas), Jumlah
Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan (Kawasan).
Penjelasan tentang capaian masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 44
IKU 5. Jumlah Produksi Garam Rakyat (juta ton)
Indikator Jumlah Produksi Garam Rakyat dihitung dari jumlah produksi garam yang
dihasilkan oleh penerima manfaat dari Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) di 51 kabupaten.
Target awal jumlah produksi garam rakyat yang dihasilkan berdasarkan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 3,6 juta ton. Namun, karena cuaca di daerah - daerah
penghasil garam pada umunya terjadi anomali maka target dikoreksi menjadi 3 juta ton.
Hingga akhir masa produksi 2016 menghasilkan 118.054 ton (tercapai 3,94% dari target).
Tabel 19. Target dan Realisasi Produksi Garam Rakyat
No
IKU
Indikator Kinerja Target Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
5 Jumlah Produksi Garam Rakyat (juta ton) 3 0,118 3,94
Hasil produksi 118.054 ton terdiri dari produksi PUGAR 93.577 ton dan Non PUGAR 24.476,7
ton merupakan hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di 51 kabupaten
pada 10 provinsi. Jumlah produksi garam dari setiap kabupaten adalah sebagaimana terlihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 20. Jumlah luas lahan garam (Ha) dan produksi garam (ton) tahun 2016
KABUPATEN LUAS LAHAN
(Hektar) PRODUKSI 2016
(Ton)
ACEH 6.96 14,604.65
1. ACEH TIMUR 0.00 777.89
2. ACEH BESAR 0.00 839.69
3. PIDIE 0.00 3,744.11
4. BIREUEN 6.96 6,277.43
5. ACEH UTARA 0.00 2,386.18
6. PIDIE JAYA 0.00 579.35
JAWA BARAT 2,897 6,853
7. CIREBON 1,069 592
8. INDRAMAYU 1,634.79 6,260.80
9. KARAWANG 193.20 0.00
JAWA TENGAH 2,813.62 17,259.60
10. REMBANG 267.71 1,726.00
11. PATI 582.73 6,252.90
12. JEPARA 449.72 4,417.58
13. DEMAK 1,114.94 4,755.20
14. BREBES 398.52 107.92
JAWA TIMUR 5,558.17 52,481.27
15. PROBOLINGGO 309.65 5,046.68
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 45
KABUPATEN LUAS LAHAN
(Hektar) PRODUKSI 2016
(Ton)
16. PASURUAN 153.75 869.50
17. SIDOARJO 107.40 576.62
18. TUBAN 197.02 3,267.50
19. LAMONGAN 187.89 2,957.20
20. GRESIK 34.61 195.70
21. BANGKALAN 210.55 8,110.35
22. SAMPANG 2,204.93 7,005.58
23. PAMEKASAN 1,008.26 10,508.35
24. SUMENEP 834.24 10,174.91
25. PASURUAN 127.38 1,499.89
26. KOTA SURABAYA 182.50 2,269.00
BALI 24.10 502.26
27. KLUNGKUNG 0.00 59.65
28. KARANG ASEM 0.00 235.22
29. BULELENG 24.10 207.39
NTB 564.58 10,532.53
30. LOMBOK BARAT 15.15 1,402.11
31. LOMBOK TENGAH 8.15 400.63
32. LOMBOK TIMUR 49.05 997.90
33. SUMBAWA 54.70 513.38
34. BIMA 431.65 7,216.32
35. KOTA BIMA 5.88 2.20
NTT 220.98 8,938.20
36. SUMBA TIMUR 86.10 318.10
37. KUPANG 40.48 1,705.10
38. TIMOR TENGAH UTARA 0.00 792.31
39. ALOR 2.00 0.00
40. LEMBATA 32.55 174.62
41. FLORES TIMUR 0.00 474.23
42. ENDE 7.15 32.06
43. MANGGARAI 2.38 108.00
44. NAGEKEO 11.22 63.13
45. SABU RAIJUA 39.10 5,270.66
SULAWESI TENGAH 49.71 2,919.79
46. PALU 49.71 2,919.79
SULAWESI SELATAN 501.67 3,786.81
47. KEPULAUAN SELAYAR 3.09 5.00
48. JENEPONTO 188.48 3,154.13
49. TAKALAR 106.48 209.11
50. PANGKEP 203.62 418.58
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 46
KABUPATEN LUAS LAHAN
(Hektar) PRODUKSI 2016
(Ton)
GORONTALO 6.95 176.54
51. POHUWATO 6.95 176.54
Total 12,643 118,054
Realisasi capaian jumlah produksi garam ini lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian jumlah jumlah produksi garam tahun sebelumnya (2015), dimana pada tahun 2015 PUGaR mampu menghasilkan garam sebanyak 2.915.461,17 ton dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 3.100.000.000 ton atau sebanyak 94%. Kecilnya pencapaian jumlah produksi garam pada tahun 2016 (3,94%) ini diakibatkan
terjadinya anomali cuaca akibat La Nina.
4
BMKG
PREDIKSI ENSO DAN SST KE DEPAN
Sebagian besar lembaga internasional memprediksi
terjadinya La Nina mulai JAS (Juli, Agustus, September).
Prediksi SST menunjukkan di PasifikTimur semakin dingin La Nina.
Terlihat pula SST yang mendingin diAfrika Timur Indian OceanDipole (Moda Dipole Sam Hindia)
Indikator Jumlah luas kawasan konservasi adalah jumlah kumulatif capaian kawasan
konservasi yang telah dicadangkan/ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah,
melalui beberapa tahapan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan yaitu:
usulan inisiatif, identifikasi dan penilaian potensi calon kawasan konservasi perairan, dan
tahap selanjutnya pencadangan kawasan melalui SK Kepala Daerah.
Sumber data untuk mengetahui jumlah luas kawasan konservasi yang dikelola dari basis
data Ditjen PRL
Cara menghitung jumlah luas kawasan konservasi perairan adalah dengan
menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi perairan yang telah
dicadangkan/ditetapkan melalui SK Kepala Daerah/SK Menteri dan menambahkan luasan
kawasan konservasi tersebut ke dalam data base capaian kumulatif kawasan konservasi
perairan yang ada dalam data base kawasan konservasi perairan di Ditjen PRL.
Capaian target indikator kinerja ini pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 24. Target dan Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan
Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2016
Target
Triwulan IV
Realisasi
Triwulan IV
Realisasi
Triwulan IV thd Target 2016
Customer Perspective
IKU
7
Jumlah Luasan Kawasan
Konservasi (jt Ha)
17,9 17,9 17,9 100%
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 61
Capaian luas kawasan konservasi 17.980.651 Ha meliputi kawasan konservasi perarian
daerah dan nasional, yaitu: 1 kawasan taman nasional perairan, 3 kawasan suaka perairan,
6 taman wisata perairan, dan 123 kawasan konservasi perairan daerah. Capain ini berasal
dari 17.302.746 Hektar luas kawasan capaian tahun 2015 dan penambahan 1.144.003,57
Hektar pada tahun 2016 dan terkoreksi seluas 466.099,378 Hektar karena ada beberapa
kawasan yang sudah dicadangkan mengalami pengurangan luasan.
Adapun rincian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel 23, Peta lokasi kawasan
konservasi disajikan pada Gambar 8.
Tabel 25. Luas Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2016 Tambah tabel Luas Kawasan Konservasi per lokasi dg jml 17,9 jt Ha
No Kawasan Konservasi Jumlah
Kawasan Luas (Ha)
A Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
32 4.694.947,55
1. Taman Nasional Laut 7 4.043.541,30
2. Taman Wisata Alam Laut 14 491.248,00
3. Suaka Margasatwa Laut 5 5.678,25
4. Cagar Alam Laut 6 154.480,00
B Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan Pemerintah Daerah
133 13.285.704,44
5. Taman Nasional Perairan 1 3.355.352,82
6. Suaka Alam Perairan 3 445.630,00
7. Taman Wisata Perairan 6 1.541.040,20
8. Kawasan Konservasi Daerah 123 7.943.681,42
Jumlah Total 165 17.980.651,99
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 62
Gambar 10. Peta lokasi kawasan konservasi
Adanya penigkatan jumlah luasan kawasan tersebut dikarenakan adanya penambahan
luasan kawasan konservasi baru dan/atau luasan kawasan yang berubah dari kawasan yang
sudah dicadangkan sebelumnya. Capaian jumlah luas kawasan pada tahun 2016 adalah
17.980.651 Hektar. Capaian ini berasal dari luas kawasan tahun 2015 (17.302.746 Hektar)
dan penambahan luas kawasan tahun 2016 (1.144.003,57 Hektar) serta koreksi luas
kawasan yang dicadangkan (466.099,378 Hektar). Koreksi terhadap luas kawasan konservasi
dilakukan karena (i) perubahan luas kawasan yang sudah ditetapkan melalui Keputusan
Menteri kelautan dan Perikanan dan (ii) pencadangan ulang oleh Gubernur sebagai tindak
lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Luas kawasan konservasi perairan ditahun 2016 menjadi 18,3 juta hektar sesuai dengan
tercapainya penambahan luas kawasan sebesar 1 jt ha, namun pada proses penetapan
kawasan oleh Menteri KP ada perubahan luasan kawasan, dimana ada beberapa kawasan
yang sudah dicadangkan mengalami pengurangan luasan. Tabel pengurangan luas kawasan
dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 63
Tabel 26. Pengurangan Luasan Kawasan Konservasi Tahun 2016
No
Nama Kawasan Luas Kawasan
Provinsi Kab/Kota SK Pencadangan Semula Menjadi Pengurangan
1 Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong (Perairan dan Pesisir
Distrik Abun)
26.795,53 - 26.795,53 Papua Barat Sorong No.142 Tahun 2005 tanggal 8 Desember
2005
2 Kawasan Konservasi Perairan Daerah
kabupaten Belitung Timur
801,57 - 801,57 Bangka Belitung
Belitung Timur
Nomor 2.05.5/021/DKP/I/20
12
3 Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai (lokasi
Desa Saibi Samukop,Saliguma dan desa Katurai
172.191,00 129.566,00 42.625,00 Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai
SK Bupati no. 178 tahun 2006 tgl 11
maret 2006 Berubah menjadi Nomor 188.45/42
Tahun 2012
4 Taman Wisata Perairan Gugusan
Pulau-pulau Momparang dan Laut
Sekitarnya
133.759,37 124.320,70 9.438,67 Bangka Belitung
Kepulauan
Belitung Timur
Keputusan Bupati Belitung Timur
Nomor 188.45/551/2014
tanggal 11 Agustus 2014
5 Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
171.937,71 66.870,00 105.067,71 Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan
Keputusan Bupati pangkajene dan
Kepulauan No. 290 Tahun 2015 tanggal
2 Maret 2015
6 Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Tambrauw
170.426,40 32.250,80 138.175,60 Papua Barat Tambrauw Nomor 522/303/2015
tanggal 5 Oktober 2015
7 Taman Wisata Perairan Teluk
Bumbang
22.940,45 6.310,00 16.630,45 Nusa Tenggara
Barat
Lombok Tengah
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 523 - 505 Tahun 2016 tanggal
25 Mei 2016
8 Taman Wisata Perairan Gili Banta
43.750,00 40.500,00 3.250,00 Nusa Tenggara
Barat
Bima Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 523 - 505 Tahun 2016 tanggal
25 Mei 2016
9 Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat
Pantar
400.008,30 276.693,45 123.314,85 Nusa Tenggara
Timur
Alor Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 523 - 505 Tahun 2016 tanggal
25 Mei 2016
Total 466.099,378
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 64
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target luas kawasan konservasi perairan ini
adalah adanya perubahan-perubahan luasan kawasan yang telah dicadangkan. Pada saat
pencadangan oleh pemerintah daerah yang kemudian dilanjutkan pada penataan batas dan
penyusunan zonasi terjadi perubahan luasan yang bisa menyebabkan suatu kawasan dapat
bertambah atau berkurang. Permasalahan lain adalah pada pembuatan peta luasan
kawasan, basemap yang digunakan masih belum menyesuaikan basemap terkini yang
dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial.
IKU 8. Jumlah Kawasan Pesisir Rusak Yang Pulih Kembali (Kawasan)
Tabel 27. Target dan Realisasi Jumlah Kawasan Pesisir Rusak Yang Pulih Kembali
No
IK Indikator Kinerja Target
Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
8 Jumlah Kawasan Pesisir Rusak Yang Pulih
Kembali (Kawasan) 37 37 100%
Kawasan pesisir rusak adalah suatu kondisi menurunnya kualitas pesisir sampai tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya
yang dapat diakibatkan oleh faktor alam atau aktivitas manusia.
Kawasan pesisir rusak yang pulih kembali adalah kawasan pesisir yang mengalami proses
perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula melalui upaya
restorasi pesisir, peningkatan ketangguhan, fasilitasi reklamasi dan pengembangan kawasan
serta pengelolaan pesisir secara terpadu. Ekosistem di wilayah pesisir yang telah pulih
kembali dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung pantai, pelestarian
keanekaragaman hayati termasuk perikanan di dalamnya, ekowisata, serta adaptasi
terhadap dampak perubahan iklim.
Sumber data untuk mengetahui jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali berasal
dari Ditjen PRL meliputi : Data kerusakan meliputi abrasi/ erosi pantai, akresi, dan kerusakan
ekosistem, data pencemaran pesisir (data kualitas air), data bencana dan dampak perubahan
iklim, data fasilitasi pengelolaan pesisir
Cara menghitung jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali yaitu inventarisasi atau
penjumlahan kawasan yang telah diupayakan untuk pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi,
Pada tahun 2016, target indikator kinerja adalah 37 kawasan dengan telah dilaksanakannya
beberapa kegiatan pendukung. Realisasi sebesar 100% atau terealisasinya upaya pemulihan
pesisir yang rusak di 37 kawasan melalui kegiatan: penanaman vegetasi pantai di 5 kawasan
(Sukabumi, Tasikmalaya, Pangandaran, Pekalongan dan Pesisir Selatan), kegiatan bantuan
sarana pengendalian pencemaran di 1 kawasan (Simeuleu), kegiatan PRPM di 2 kawasan
(Sinjai dan Pangandaran), kegiatan PKPT di 25 kawasan (Morotai dan kegiatan pengelolaan
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 65
pesisir terpadu di 4 kawasan (Gorontalo Utara, Kubu Raya, Lombok Barat dan Bitung).
Capaian 37 kawasan tersebar di 20 provinsi.
(1) Kab. Pulau Morotai (11) Kab. Agam (21) Kab. Gresik
(2) Kab. Lombok Utara (12). Kab. Luwu Utara (22) Kab. Garut
(3) Kab. Tanah Laut (13) Kota Kendari (23) Kab. Singkawang
(4) Kab. Sambas (14) Kab Maluku Tenggara (24) Kota Bitung
(5) Kab. Trenggalek (15) Kab. Gorontalo Utara (25) Kab. Pangandaran
(6) Kab. Pekalongan (16) Kab. Sumba Timur
(7) Kab. Kebumen (17) Kab. Kepulauan Meranti
(8) Kab. Pandeglang (18) Kab. Brebes
(9) Kab. Bangka Barat (19) Kab. Kotawaringin Timur
(10) Kab. Aceh Barat (20) Kab. Tanjung Jabung Barat
(6) Kab. Pekalongan (16) Kab. Sumba Timur
Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan tercapainya target di tahun 2016 sebesar
100% meliputi pembangunan fisik kegiatan PRPM yang telah mencapai 100%, pelaksanaan
bimbingan teknis perizinan reklamasi, pembangunan sanitasi untuk bantuan pengendalian
pencemaran yang telah mencapai 100%, pelaksanaan sosialisasi kegiatan penanaman
vegetasi serta kegiatan penanaman vegetasi di beberapa lokasi serta tersusunnya dokumen
pengelolaan pesisir terpadu.
Sesuai Permen KP No.45/Permen-KP/2015 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 target yang ditetapkan untuk
Indikator Jumlah Kawasan Pesisir Yang Rusak Pulih Kembali adalah sejumlah 55 kawasan.
Dalam perjalanannya IKU ini mengalami perubahan target menjadi 37 Kawasan dikarenakan
efisiensi anggaran. Meskipun demikian realisasi yang tercapai apabila dibandingkan dengan
target yang ada dalam dokumen perencanaan sudah 100% terpenuhi.
Gambar 11. Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan IV
Faktor yang melatarbelakangi realisasi yang sesuai target yang dilaksanakan adalah 1)
Beberapa kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan; 2)
0
20
40
60
80
100
120
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target
Realisasi
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 66
Adanya kegiatan yang dilaksanakan lebih cepat dari jadwal; 3) Kerjasama, dukungan dan
kesiapan dari Pemerintah Daerah yang bagus; 4) Pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan
yang berkompeten dan kooperatif; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh
penanggungjawab kegiatan
Gambar 12. Realisasi Triwulan IV
Pada tahun 2015 jumlah kawasan pesisir yang rusak pulih kembali ditargetkan sebanyak 50
kawasan dan terealisasi sebesar 55 Kawasan atau terealisasi 110%. Sedangkan tahun 2016
target awal sebesar 55 kawasan tetapi dikarenakan efisiensi target berubah menjadi 37
kawasan. Realisasi dari target TA 2016 sebesar 37 Kawasan atau sebesar 100%. Akan tetapi
meskipun target telah terpenuhi, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016
dibandingkan dengan tahun 2015 lebih rendah.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan target menengah yang terdapat
dalam perencanaan strategis organisasi (sesuai lampiran II Permen KP No.45 Permen-
KP/2015 total target kawasan rusak pulih kembali sampai tahun 2016 adalah 105 Kawasan)
mengalami penurunan target lokasi dikarenakan efisiensi anggaran (target menjadi 92
kawasan).
Penyebab penurunan realisasi kinerja adalah terjadinya efisiensi selama beberapa kali dalam
1 tahun anggaran disebabkan kebijakan pemerintah.
Efisiensi penggunaan sumberdaya merupakan upaya penghematan penggunaan sumber
daya. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga biaya yang dikeluarkan
menjadi lebih murah dan lebih cepat. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya modal. Modal adalah segala yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa. Modal dapat meliputi uang, teknologi, peralatan, mesin-
mesin, tanah, informasi, dan sebagainya. Dalam hal ini sumberdaya modal utama Ditjen PRL
berupa pagu anggaran kegiatan. Pagu kegiatan dari semula Rp. 251.569.350.000,- diefisiensi
menjadi Rp. 123.968.867.000,- (revisi dengan self blocking) atau Rp. 81.686.903.000,-
(revisi tanpa self blocking). Dampak dari efisiensi sumberdaya modal tersebut adalah
perubahan penyesuaian target kawasan dari semula 55 kawasan menjadi 37 kawasan.
Apabila dinilai secara kasar untuk 1 kawasan dari semula Rp. 4,5 M diefisiensi menjadi Rp.
2,2 M. Efisiensi tersebut berpengaruh pada target jangka panjang sebagaimana yang telah
ditetapkan di RPJMN dan dokumen Renstra tidak terpenuhi.
0
10
20
30
40
TARGET REALISASI
TW IV (%)
TARGET
REALISASI
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 67
Program pemulihan kawasan pesisir rusak pulih kembali merupakan implementasi indikator
kinerja utama Ditjen PRL telah memenuhi target yang ditetapkan dan merupakan penunjang
keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.
IKU 9. Perairan Laut NKRI yang Memiliki Dokumen RTRLN
Tabel 28. Target dan Realisasi Perairan Laut NKRI yang Memiliki Dokumen RTRLN
No
IK Indikator Kinerja Target
Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
9 Perairan Laut NKRI yang Memiliki Dokumen
RTRLN
1 1 100%
Indikator Perairan Laut NKRI yang Memiliki Dokumen RTRLN merupakan bagian Sasaran
Strategis Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan
berkelanjutan di laksanakan oleh Subdit Tata Ruang Laut Nasional. Pada tahun 2016 Output
yang dicapai sudah 100 % yaitu berupa Draf RPP Perencanaan ruang Laut yang sudah di
harmonisasi.
Penyusunan RPP Perencanaan Ruang Laut merupakan tindak lanjut dari UU No.23 Tahun
2014 Tentang Kelautan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang lebih detail
atau rinci. Dalam penyusunan RPP Perencanaan Ruang Laut yang sudah di harmonisasi ada
beberapa tahap yang harus diikuti yaitu :
Pemantapan Teknis
Dokumen teknis RTRLN final hasil kegiatan tahun anggaran 2015 perlu dilakukan
pemantapan kembali, khususnya melalui verifikasi berbagai muatan perencanaan Tata
Ruang Laut Nasional yang menyangkut aspek pengembangan wilayah kelautan, struktur
ruang kelautan, pola pemanfaatan ruang laut, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan,
sistem konektivitas kemaritiman, pertahanan dan keamanan laut, perbatasan maritim,
kawasan-kawasan laut bersifat strategis bagi kepentingan nasional, serta pemanfaatan
potensi sumberdaya kelautan. Pemantapan teknis memerlukan keterlibatan pakar yang
memiliki kompetensi dibidangnya meliputi:
1. Kebijakan Pembangunan Kelautan
2. Pengembangan Wilayah Kelautan
3. Tata Ruang Laut
4. Legal Drafting
5. Hukum Laut
6. Perhubungan/transportasi dan Konektivitas Maritim
7. Perikanan Tangkap
8. Perikanan Budiaya
9. Pertambangan/Migas di Laut
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 68
10. Konservasi Laut
11. Pertahanan dan Keamanan Laut.
12. Pariwisata
13. Pemantapan Kebijakan
Kegiatan pemantapan kebijakan difokuskan dalam rangka proses penyepakatan lintas
Kementerian/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Bidang Kemaritiman
dan Sumberdaya, baik pada tingkat eselon dua (Tim Pelaksana) maupun eselon satu (Tim
Teknis).
Konsultasi Publik
Konsultasi Publik dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dari berbagai stakeholders baik
di Pusat maupun beberapa daerah tertentu. Konsultasi Publik dilaksanakan sebanyak 4 kali
dengan mengundang K/L, akademisi, LSM, dan para pakar agar RPP Rencana Tata Ruang
Laut Nasional dapat disepakati bersama.
Harmonisasi
Kegiatan harmonisasi dilakukan di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan penyepakatan lintas K/L terkait sebagaimana
ketentuan prosedur yang harus dilalui dalam proses penetapan peraturan perundang-
undangan. Hasil dari proses harmonisasi merupakan rekomendasi penyempurnaan RPP lebih
lanjut sebelum disampaikan kepada Menteri Sekretaris Kabinet untuk dimajukan kepada
Presiden.
Cara menghitung Indikator : Wilayah perairan laut NKRI yang memiliki dokumen
perencanaan yaitu: teralokasikan ruang di wilayah perairan dan yurisdiksi dalam Struktur
ruang Laut (merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana
dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan Pola ruang Laut meliputi kawasan
pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur Laut, dan kawasan strategis nasional
tertentu, dimana pada tahun 2016 tersusunya Draf RPP yang sudah diharmonisasikan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Draf RPP Perencanaan Ruang Laut yaitu
setelah disampaikan Permohonan ijin prakarsa RPP PRL oleh KKP ke Setneg pada 31 Maret
2016, namun baru dilakukan pembahasan pada tanggal 28 April 2016 yang hasilnya : Draftt
RPP PRL yang telah disampaikan kepada Sekneg dimaksud diminta untuk dipisah menjadi 2
(dua) RPP, yaitu Hasil RPP PRL dan RPP RTRLN serta mengajukan lagi permohonan ijin
prakarsa untuk RPP RTRLN.
Capaian Indikator ini pada tahun 2016 sudah mencapai 100 % sama dengan tahun
sebelumnya, adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :
1. Rapat Pleno Pembahasan RPP RTRLN, KKP 24 Oktober 2016
2. Rapat pembahasan antara kementerian RPP RTRLN, 31Oktober 2016
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 69
3. Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan
Ruang Laut
4. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Ham RPP Rencana Tata Ruang laut
Nasional 26 September 2016
5. Harmonisasi RPP Tata Ruang Laut Nasional tanggal, 7 Desember 2016
Realisasi anggaran dalam mencapai Output RPP Perencanaan Ruang Laut yang sudah
diharmonisasi dan RPP Rencana Tata Ruang Laut Nasional yaitu sebesar 85,84 % dari total
anggaran 1.720.950.000,- tetapi apabila dikurangi dengan anggaran yang diblokir sebesar
Rp. 242.300.000 realisasi kegiatan ini sebesar 99,90 %.
Indikator Kinerja Perairan Laut NKRI yang memiliki Dokumen RTRLN pada tahun 2016
berbeda output yang dihasilkan dengan tahun 2015, dimana perbedaan tersebut dapat
dilihat dari dasar hukum, output yang dihasilkan, anggaran dan jenis pelaksanaan, hal ini
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 70
Tabel 29. dasar hukum, output yang dihasilkan, anggaran dan jenis pelaksanaan
NO PERBEDAAN 2014 2015 2016
1. Dasar Hukum UU No. 26 Tahun
2007 tentang
Penataan Ruang.
Pasal 6 Ayat 5 Ruang
laut dan ruang udara
pengelolaanya diatur
dengan UU tersendiri
Pasal 43 Ayat (1) UU
32/2014 ttg KELAUTAN
Perencanaan ruang
Laut meliputi:
perencanaan tata ruang
Laut nasional;
perencanaan zonasi
wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil; dan
perencanaan zonasi
kawasan Laut.
Pasal 43 Ayat (1) UU
32/2014 ttg KELAUTAN
Perencanaan ruang
Laut meliputi:
perencanaan tata ruang
Laut nasional;
perencanaan zonasi
wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil; dan
perencanaan zonasi
kawasan Laut.
2 Ouput yang
di hasilkan
Dokumen Rencana Dokumen Rencana PP TRLN
3 Anggaran 500 Jt 500 Jt 500 Jt
4 Indikator
Kinerja
Bukan Indikator
Kinerja
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
5 Jenis
Pelaksanaan
Swakelola Swakelola dan
Kontraktual
Kontraktual
Dari tabel diatas dapat disimpulkan pelaksanaan Indikator ini masih berlanjut selama 3
(tiga) tahun karena masuk dalam indikator kinerja level I serta lahirnya UU No.32 tentang
Kelautan yang mengamanatkan untuk Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional.
Pada tahun 2016 target Ditjen PRL tersedianya dan tersosialisasikan PP Perencanaan Ruang
Laut tidak dapat dicapai hal ini dikarenakan Setneg meminta untuk menghasilkan 2 (dua) PP
Perencanaan Ruang laut dan PP Rencana Tata Ruang Laut Nasional.
Sedangkan untuk RPP Rencana Tata Ruang Laut Nasional target output tahun 2016 tercapai
karena proses harmonisasi sudah dilaksanakan sejak tanggal 7 desember 2016 masih
berlanjut pada tahun 2017.
Indikator kinerja Wilayah perairan laut NKRI yang memiliki dokumen perencanaan (kawasan)
ditargetkan selama 2 (dua) tahun di 2015 dan 2016. Dimana target pada tahun 2015
tersusunya Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan tahun 2016 legalisasi PP Perencanaan
Ruang Laut.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 71
Indikator Kinerja Ditjen PRL pada tahun 2010-2014 tidak ada yang mendukung penyusunan
rencana tata ruang laut nasional, tetapi pada tahun 2014 sudah ada indikator yang
mendukung Rencana Tata Ruang Laut Nasional berdasarkan Balanced Score Card yaitu
Penyusunan Materi Teknis Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Laut Nasional
dan dokumen rencana tata ruang/rencana zonasi wilayah NKRI disusun pada tahun 2011.
Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut pada
tahun 2015 dan 2016, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
No Sasaran
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
1 Tersusunnya
dokumen
perencanaan di
wilayah perairan
laut NKRi
Wilayah perairan
laut NKRI yang
memiliki
dokumen
perencanaan
1 1
2 Tersusunya
rencana zonasi
dan masterplan
di kawasan
strategis
nasional/tertentu
Lokasi di
kawasan strategis
nasional/tertentu
yang memiliki
rencana zonasi
dan masterplan
46 56 55 70 71
Pada Indikator ini PP Perencanaan ruang laut ditargetkan tercapai pada bulan September
2016 sudah selesai, tetapi tidak tercapai disebabkan antara lain :
Setelah dilakukan pembahasan dengan Sekneg pada tanggal 28 April 2016 yang hasilnya :
Draftt RPP PRL yang telah disampaikan kepada Sekneg dimaksud diminta untuk dipisah
menjadi 2 (dua) RPP, yaitu Hasil RPP PRL dan RPP RTRLN.
Proses harmonisasi di Kemenkumham yang tadinya hanya untuk 1 (satu) RPP menjadi 2
(dua) RPP. Pertemuan harmonisasi untuk RPP PRL baru dimulai pada 26 September dan
selesai pada 23 Desember 2016.
Tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam penyusunan PP Perencanaan Ruang Laut pada
tahun 2017 menyusun surat permohonan untuk proses penetapan RPP PRL dari KKP kepada
Setneg, koordinasi dengan Biro Hukum KKP (terkait penyampaian RPP PRL kpd Setneg);
koordinasi dengan Sesditjen PRL (terkait administrasi dan penganggaran); pembuatan Peta
Kerja Pelaksanaan kegiatan proses penetapan RPP PRL
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 72
Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk penyusunan PP RTRLN pada tahun 2017 antara
lain : koordinasi dengan Kemenkumham (terkait kelanjutan harmonisasi); koordinasi dengan
Biro Hukum KKP (terkait penyampaian RPP RTRLN kpd Setneg); koordinasi dengan Sesditjen
PRL (terkait administrasi dan penganggaran); Pembuatan Peta Kerja Pelaksanaan kegiatan
proses penetapan RPP RTRLN.
IKU 10. Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan
Ekonomi (Ragam)
No
IK Indikator Kinerja Target
Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
10 Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk
Pengembangan Ekonomi (Ragam)
4 4 100%
Direktorat Jasa Kelautan pada Ditjen PRL merupakan struktur organisasi baru yang dibentuk
pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi merupakan
indikator kinerja baru mengikuti struktur organisasi yang baru dibentuk, Target dari indikator
Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi adalah 4 ragam jasa
kelautan adalah Pendayagunaan Air Laut Non Energi (ALNE), Benda Berharga Asal Muatan
Kapal yang Tenggelam (BMKT), Kawasan alur laut yang ditata untuk pemasangan pipa/kabel
bawah laut, dan Kawasan pemanfaatan umum yang dikelola untuk bangunan laut.
Target pencapaian kinerja untuk mencapai target tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan
seperti (1) Identifikasi, koordinasi, dan konsolidasi (2) Penyusunan NSPK (3) Sosialisasi
NSPK.
Dari target yang ditetapkan, telah dihasilkan beberapa dokumen yaitu :
1. Pedoman Umum Kriteria, Persyaratan dan Mekanisme Pendirian dan/atau
Penempatan Bangunan Laut.
2. Tinjauan Teoritis Rancangan Peraturan Pemerintah Penataan Bangunan dan Instalasi
Laut.
3. Rancangan Peraturan Perundang Undangan Penataan Bangunan dan Instalasi di
Laut.
4. Roadmap Pendayagunaan Air Laut Non Energi.
5. Roadmap Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam
Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja, telah dihasilkan beberapa kegiatan antara
lain:
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 73
Identifikasi, koordinasi, dan konsolidasi penataan bangunan laut. Koordinasi telah banyak
dilakukan di lingkup internal Ditjen PRL seperti Direktorat Perencanaan Ruang laut dalam
rangka identifikasi peta dan koordinat eksisting bangunan laut di Indonesia, seiring dengan
penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Kemenko Maritim telah mengawal secara
intensif dengan agenda pembahasan penataan bangunan laut yang dilaksanakan di Kemenko
Maritim. Terkait isu penggelaran kabel internasional, Kementerian Luar Negeri memandang
perlunya clearing house untuk menata bangunan dan instalasi laut, khususnya yang bersifat
lintas negara.
Konsultasi Bilateral dengan beberapa K/L terkait. Koordinasi juga dilakukan melalui
konsultasi bilateral dengan SKK Migas terkait alih fungsi bangunan laut. Terkait tentang
pembongkaran bangunan dan instalasi di laut perlu diatur tentang tata cara pembongkaran
karena membutuhkan anggaran atau biaya yang sangat besar. Konsultasi bilateral juga
dilakukan dengan Kementerian ESDM terkait kegiatan pengembangan energi terbarukan
dimana pada saat ini sedang dikembangkan energi dengan tenaga arus laut, dan pembangki
listrik OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Seiring dengan penyusunan RPP Penataan
Bangunan Laut, Direktorat Jasa Kelautan juga berkoordinasi dengan Ditjen Migas,
Kementerian ESDM, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Harmonisasi RPP melalui pertemuan Panitia Antar Kementerian. Sampai dengan bulan
Desember 2016 telah dilaksanakan konsultasi publik penyusunan RPP Penataan Bangunan
dan Instalasi di Laut serta pembahasan Panitia Antarkementerian (PAK) sebanyak 2 (dua)
kali. Namun demikian, masih perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada
sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan tumpang tindih dalam hal penataan bangunan
dan instalasi laut.
FGD penyusunan ALNE. ALNE merupakan sumberdaya baru bagi Jasa Kelautan. Dengan
keterbatasan data maka dilaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui FGD dengan
pakar dan instansi terkait.
Inventarisasi potensi dan pemanfaatan BMKT.Beberapa daerah seperti Perairan Kepri,Babel
dan Laut Jawa dikenal dengan jalur lalu lintas perdagangan kuno. Beberapa laporan
penemuan BMKT oleh kelompok masyarakat di lokasi-lokasi tersebut. Menimbang hal
tersebut maka Pemerintah secara aktif perlu memetakan/menginventarisi potensi BMKT yang
ada di Perairan, yang akan menjadi referensi pemanfaatan, apakah pemanfaatan in situ atau
diangkat ke permukaan.
Pemilihan koleksi Negara. Kegiatan yang melibatkan instansi terkait a.l Kemendikbud ini
bertujuan untuk memilih representasi BMKT yang sudah diangkat untuk dijadikan sebagai
koleksi Negara.
Kerjasama pemanfaatan BMKT. KKP mengelola +200 ribu koleksi BMKT yang disimpan di
Warehouse BMKT Cileungsi. BMKT tersebut perlu dioptimalkan pemanfaatan agar dapat
memberikan kontribusi baik sebagai objek edukasi maupun pemanfaatan berkelanjutan yang
bernilai ekonomi.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 74
Penyelesaiaan status BMKT dalam rangka pemanfaatan. Ada 8 hasil pengangkatan BMKT
yang statusnya pemanfaatannya belum jelas, dan perusahaan pengangkat telah mengajukan
agar pemerintah melalui KKP dapat memberikan kepastian status, apakah barang tersebut
akan dilelang dan hasilnya dibagi dalam bentuk uang atau dibagi dalam bentuk barang,
antara Pemerintah dan perusahaan. Arah dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan hal
tersebut melalui penyusunan peraturan.
IKU 11. Jumlah Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal di PPK yang
direvitalisasi (Komunitas)
No
IK Indikator Kinerja Target
Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
11 Jumlah Masyarakat Adat, Tradisional dan
Lokal di PPK yang direvitalisasi (Komunitas)
5 5 100%
Indikator kinerja jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil yang
direvitalisasi (komunitas) merupakan indikator kinerja baru Direktorat Pendayagunaan Pulau-
Pulau Kecil di Ditjen PRL pada tahun 2016. Target indikator kinerja ini sebanyak 5
komunitas. Pada tahun sebelumnya, indikator kinerja ini berada di Direktorat PMPPU Ditjen
KP3K dengan nama indikator kinerja ini jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal yang
direvitalisasi (komunitas) dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di PPK Yang Direvitalisasi Pada Tahun 2015 dan 2016
N
o Rincian
Tahun 2015 Tahun 2016 Keterangan
Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah masyarakat adat,
tradisional dan lokal yang
direvitalisasi (komunitas)
8 9 - - Pada tahun 2015, indikator
kinerja ini merupakan indikator
kinerja Direktorat PMPPU
(sebelum adanya nomenklatur
baru).
2 Jumlah masyarakat
hukum adat, tradisional
dan lokal di PPK yang
direvitalisasi (komunitas)
- - 5 5 Pada tahun 2016, indikator
kinerja ini merupakan indikator
kinerja utama (IKU) baru
Direktorat Pendayagunaan
Pulau-Pulau Kecil sehubungan
dengan adaya nomenklatur baru
Sumber: Subdirektorat Penguatan Masyarakat Adat dan Lokal, 2016
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 75
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pulau-Pulau Kecil (Komunitas) Tahun 2016
No Pulau Kabupaten Provinsi Kearifan
Lokal Keterangan
1 Para Kepulauan
Sangihe
Sulawesi
Utara
Seke Kegiatan revitalisasi kelembagaan
masyarakat hukum adat dan lokal.
2 Gili Belek Lombok
Timur
Nusa
Tenggara
Barat
Awig-awig Kegiatan revitalisasi kelembagaan
masyarakat hukum adat dan lokal.
3 Um Sorong Papua
Barat
Egek Kegiatan revitalisasi kelembagaan
masyarakat hukum adat dan lokal.
4 Siompu Buton
Selatan
Sulawesi
Tenggara
Kaumbo Kegiatan identifikasi dan pemetaan
masyarakat adat/lokal serta
revitalisasi kelembagaan masyarakat
hukum adat dan lokal.
5 Kakorotan Kepulauan
Talaud
Sulawesi
Utara
Manee Kegiatan identifikasi dan pemetaan
masyarakat adat/lokal, revitalisasi
kelembagaan masyarakat hukum
adat dan lokal, inventarisasi
kebutuhan sarana ekonomi
produktif di masyarakat adat/lokal,
dan penyusunan road map
pemberdayaan masyarakat
adat/lokal
Sumber: Subdirektorat Penguatan Masyarakat Adat dan Lokal - Dit. PPPK, 2016
Masyarakat adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana Permen KP No.
40/2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan WP3K,
dengan pengertian sebagai berikut:
Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena
adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah,
sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan
sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku
umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil tertentu.
Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak
tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 76
di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut
internasional.
Revitalisasi masyarakat adat, tradisional dan lokal adalah upaya untuk mengangkat kembali
nilai-nilai/norma masyarakat adat, tradisional, dan lokal di pulau-pulau kecil dengan
peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja jumlah masyarakat hukum adat,
tradisional, dan lokal di pulau-pulau kecil yang direvitalisasi sebagai berikut:
a. Identifikasi dan pemetaan masyarakat adat dan lokal
Identifikasi dan pemetaan masyarakat adat dan lokal bertujuan untuk mengidentifikasi dan
memetakan masyarakat adat dan lokal yang ada di pulau-pulau kecil serta mengkaji hak-hak
masyarakat adat dan lokal dengan melakukan pemetaan dalam hal pengelolaan serta
pelestarian SDKP di pulau-pulau kecil.
b. Revitalisasi masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil
Revitalisasi masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil bertujuan untuk menghidupkan
kembali budaya masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil dengan menggunakan
kearifan lokal sumber daya alam yang ada serta meningkatkan kualitas dan kemampuan
masyarakat pulau-pulau kecil dalam mengelola kekayaan sumberdaya alam yang ada.
Kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 ini adalah adanya kebijakan efisiensi
anggaran di instansi pemerintah (kementerian/lembaga) termasuk di Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) menyebabkan unit kerja lingkup (KKP) melakukan langkah-langkah
penghematan anggaran yang cukup signifikan. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan-
kegiatan di Ditjen PRL pada tahun 2016 ini berjalan lambat.
IKU 12. Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan (Kawasan)
No
IK Indikator Kinerja Target
Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
12 Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang
dikembangkan (Kawasan)
3 3 100%
Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah jumlah kawasan yang difasilitasi
pengembangannya melalui kegiatan inisiasi pembinaan, penyusunan strategi pengembangan
wisata bahari, dan/atau pengembangan sarana prasarana dasar wisata bahari (seperti
diantaranya alat selam, alat snorkeling, papan nama wisata, papan informasi wisata dan
penunjuk arah wisata). Target Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan pada
2016 adalah 3 kawasan dan realisasi tercapai yaitu Kota Gorontalo, Kota Bitung dan
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 77
Kabupaten Manokwari sesuai dengan target. Realisasi lokasi sasaran sesuai dengan target
sasaran sebanyak 3 lokasi.
Realisasi sasaran kinerja tahun ini 3 kawasan terpenuhi dengan penyusunan masterplan,
NSPK pedoman umum pengembangan wisata bahari berkelanjutan, pembangunan sarana
dan prasarana berupa sarana wisata bawah laut dan sarana pendukung wisata bahari :
pondok wisata, papan nama, papan penunjuk arah dan papan informasi.
Penggunaan sumberdaya dengan memanfaatkan sumberdaya local (dinas) untuk membantu
pelaksanaan kegiatan sehingga efisiensi dalam hal penggunaan anggaran. Program/Kegiatan
yang menunjang keberhasilan didasarkan pada hasil identifikasi dan FGD sehingga tepat
sasaran. Program/Kegiatan yang menyebabkan kegagalan Karena komunikasi antara
pemerintah pusat dan darah kurang aktif sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
Berikut adalah tabel jenis bantuan masyarakat yang telah di sampaiakan kelokasi :
Tabel 33. Rincian Bantuan Masyarakat di 3 lokasi
No Kabupaten /
Kota
Bantuan Alokasi Bantuan
Jenis Jumlah Lokasi Jenis Jumlah Kelompok Penerima
1 Kota Bitung
1. Alat Selam 14 Unit Kareko Alat Selam 8 KSDP Kelurahan
Kareko
2. Alat Snorkeling 10 Unit
Alat Snorkeling 6 (Kelompok Pengelola
Sumberdaya Pesisir
Kelurahan Kareko) 3. Kompresor 1 Unit Kompresor 1
Mooring Bouy 3 Unit Mooring Bouy 1
5. Papan Lokasi
1 Paket
Wisata/
Papan Informasi/
Penunjuk arah
Pasir
Panjang Alat selam 6
KSDP Kelurahan
Pasir Panjang Alat Snorkeling 4
Papan Informasi 1
Penunjuk arah 1
Pintu Kota Papan Lokasi
Wisata 1
KSDP Kelurahan
Pintu Kota
2 Kota
Gorontalo
1. Alat Selam 5 Unit Pantai
Leato Alat Selam 5
Gorontalo Tirta
Wisata
2. Alat Snorkeling 5 Unit Alat Snorkeling 5
3. Kompresor 1 Unit Kompresor 1
4. Mooring Bouy 3 Unit Mooring Bouy 3
5. Papan Lokasi
Wisata / 1 Paket
Papan Nama Lokasi
Wisata 1
Papan Informasi/ Papan Nama
Informasi 8
Penunjuk arah Penunjuk arah 8
3 Kabupaten 1. Alat Selam 10 Unit Pulau Alat Selam 5 Kelompok Jopari
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 78
No Kabupaten /
Kota
Bantuan Alokasi Bantuan
Jenis Jumlah Lokasi Jenis Jumlah Kelompok Penerima
Manokwari Mansinam Bahari (Pulau
Mansinam)
2. Alat Snorkeling 10 Unit Kompresor 1
3. Kompresor 1 Unit Alat Snorkeling 5
1 Unit
Pantai
Pasir Putih Alat Snorkeling 5
Kelompok Pasir
Putih
Alat Selam 5
Untuk sarana dan / atau prasarana dasar wisata bahari yang telah diuraikan di atas
merupakan tahap awal sarana dasar yang mendukung wisata Bahari untuk meningkatkan
pengelolaan wisata lebih baik menuju kemandirian.
Kota Bitung tercapai, dengan pembangunan papan informasi, papan nama lokasi, dan papan
penunjuk arah serta bantuan sarana alat selam
Kota Gorontalo tercapai dengan pembangunan papan informasi, papan nama lokasi, dan
papan penunjuk arah serta bantuan sarana alat selam
Kabupaten Manokwari tercapai dengan pemberian bantuan alat selam.
SS.4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang
Efektif , Ditjen PRL menjabarkannya dalam 1 (satu) Indikator kinerja, yaitu Indeks Efektifitas
Kebijakan Pemerintah.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 79
IKU 13. Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah
Tabel 34. Target dan Capaian Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah
No
IK Indikator Kinerja Target
Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
13 Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah 6,5 7,79 119,85%
Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari
implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam
dokumen kebijakan tersebut.
Efektivitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh Ditjen PRL melalui
penerbitkan Peraturan Dirjeni dan/atau Keputusan Dirjen dapat dilaksanakan dan mampu
menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana
kebijakan yang diterbitkan oleh Ditjen PRL dapat diterima oleh stakeholders pesisir dan
pulau-pulau kecil, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan
kebijakan tersebut.
Cara menghitung indikator ini adalah dengan melakukan survey melalui prosedur sebagai
berikut: (a) konsistensi nilai jawaban responden; (b) pemberian skor nilai skala (methods of
summated ratings); (c) standarisasi skor nilai skala; (d) penetapan angka indeks, dengan
besaran angka indeks bergerak dari ‘0’ sampai dengan ‘1’; dan (e) analisis dan interpretasi
nilai indeks.
Untuk mengukur indikator ini dengan menggunakan salah satu variabel pembentuk Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik KKP yang sudah menggunakan sistem
elektronik pelayanan publik (ePP-KKP)
Pada penilaian ePP-KKP menggunakan skala 1-100 dengan nilai A-D, kemudian dikonversikan
ke skala 1-10 dengan nilai yang sama.
Pencapaian Indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah ini merupakan hasil
penghitungan yang didasarkan atas hasil survey melalui kuisioner kepada stakeholder yang
merasakan dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan khususnya di bidang pengawasan
SDKP. Kebijakan bidang pengelolaan ruang laut yang dilakukan survey adalah Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015 Tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2014 tentang larangan
pengeluaran ikan hiu koboi dan hiu martil dari Wilayah NKRI Ke Luar Wilayah NKRI.
Berdasarkan hasil survey yang disebar ke enam UPT Pesisir lingkup Ditjen PRL (BPSPL
Adanya tabel ini juga menginformasikan Realisasi lokasi pada tahun 2016 tidak tercapai
dikarenakan beberapa hal :
Lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No.32 tentang Kelautan, UU
No 27 tahun 2007 Jo. UU No.1 Tahun 2014 tentang PWP-P3K maka 1) adanya pembagian
kewenangan antara Pemerintah pusat dan Daerah dengan 2) Penyerahan kewenangan
wilayah laut kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi
(16.626.518.000)
(8.250.000.000)
(10.000.000.000)
ALOKASI ANGGARAN SESUDAH EFISIENSI TA. 2016
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 87
Pada tahun 2016 tidak adanya anggaran yang diserahkan ke UPT untuk mendukung
penyusunan dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang diserahkan ke Provinsi pada
tahun 2016 hanya untuk konsultasi publik dokumen RZWP3K Provinsi.
IKU 15. Jumlah Penambahan Luas Kawasan Konservasi (Ha)
Indikator Jumlah penambahan luas kawasan konservasi adalah jumlah penambahan luas
kawasan konservasi yang dicadangkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, melalui
beberapa tahapan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan yaitu: usulan
inisiatif, identifikasi dan penilaian potensi calon kawasan konservasi perairan, dan tahap
selanjutnya pencadangan kawasan melalui SK Kepala Daerah;
Sumber data untuk mengetahui jumlah luas kawasan konservasi yang dikelola dari data base
dari Ditjen PRL.
Cara menghitung penambahan luas kawasan konservasi perairan adalah dengan
menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi baru yang telah dicadangkan
melalui SK Kepala Daerah/ SK Menteri dan menambahkan luasan kawasan konservasi
tersebut ke dalam data base capaian kumulatif kawasan konservasi perairan yang ada dalam
data base kawasan konservasi perairan di Ditjen PRL.
Pada tahun 2016, target indikator kinerja dapat dlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 38. Target dan Realisasi Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha)
Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2016 Target 2016
Realisasi
2016
Realisasi thd
Target 2016 No Uraian
Internal Process Perspective
IKU
15
Jumlah penambahan luas
kawasan konservasi (Ha) 600.000 600.000 1.144.037 190,67%
Target pada tahun 2016 ini sebesar 600.000 Ha dimana pencapaian target hingga tahun
2016 ini telah mencapai lebih dari 100 % dari target di tahun 2016, dimana pencapaian
target di tahun 2016 dicapai dengan telah di SK kan pencadangan beberapa kawasan
konservasi perairan di beberapa daerah seperti SK Gubernur NTB no 523-505 tahun 2016
tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Nusa Tenggara Barat, SK Bupati Maluku Tenggara Barat No 523-246 tahun 2016 tentang
Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Keputusan Bupati Sumbawa.
Berdasarkan capaian tahun 2016, tercatat adanya capaian sebesar 190,67% atau
penambahan luasan kawasan 1.144.003,57 Hektar (Tabel 34). Penambahan luasan kawasan
konservasi tersebut meliputi pencadangan kawasan baru oleh pemerintah daerah dan/atau
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 88
pencadangan ulang kawasan oleh pemerintah daerah dengan penambahan/pengurangan
luasan dari luas kawasan sebelumnya.
Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka percepatan penambahan jumlah
luas kawasan adalah:
1. Koordinasi percepatan pencadangan kawasan dengan pemerintah daerah dan mitra
kerja konservasi
2. Peningkatan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait dalam hal penentuan batas
kawasan konservasi dan menggunakan basemap yang sama dan terkini dari Badan
Informasi Geospasial (BIG)
3. Inventarisasi data dan informasi hasil identifikasi calon kawasan konservasi di daerah
baik oleh Pemerintah Daerah maupun mitra kerja konservasi
4. Menyusun roadmap pencapaian luas kawasan konservasi 20 Juta Hektar
Tantangan yang dihadapi terkait penambahan jumlah luasan adalah adanya Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan pengelolaan
kawasan di pemerintah provinsi sehingga proses pencadangan kawasan oleh Gubernur
diperlukan pendampingan yang lebih intens lagi karena selama ini kabupaten yang
mengelola kawasan konservasi langsung.
Tabel 39. Daftar Penambahan Luasan Kawasan Konservasi Tahun 2016
No
Nama Kawasan
Luas Kawasan
Provinsi Kab/Kota SK Pencadangan Semula Menjadi
Penambahan Luasan
1
Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow (Danau)
- - 617,00 Sulawesi
Utara Bolaang
Mongodow
Nomor 65a Tahun 2008 tanggal 17
Maret 2008
2 Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Banggai
16,00 11.500,00 11.484,00 Sulawesi Tengah
Banggai
Keputusan Bupati Banggai Nomor :
523/1209/Dislutkan/2009
3
KKPD Gorontalo Utara - Perairan Pulau Mohinggito Desa Ponelo Kecamatan Ponelo
80,56 Gorontalo Gorontalo
utara
Kep. Bupati Gorontalo Utara Nomor 5a Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012
4
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) - taman pesisir ngambur dan taman Pulau Betuah
14.866,87 15.459,68 592,81 Lampung Lampung
Barat
SK Bupati Nomor : B/290/kpts/10-
IV/2007 SK Bupati Nomor :
B/290/kpts/10-IV/2007 di rubah
menjadi SK Bupati B/206/KPTS/II.12/2
012
5 Taman Pulau Batang Segama
14.569,30 Lampung Lampung
Timur
Keputusan Gubernur Lampung
No.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 89
No
Nama Kawasan
Luas Kawasan
Provinsi Kab/Kota SK Pencadangan Semula Menjadi
Penambahan Luasan
G/585/III.17.HK/2015
6 Buol
140,70 Sulawesi Tengah
Buol SK Bupati Nomor :
188.04/168.24/DISLUTKAN/2015
7 Kawasan Konservasi Perairan Daerah Brebes
- - 5.000,00 Jawa
Tengah Kab. Brebes
Keputusan Bupati Brebes Nomor 523/273/2015
tanggal 24 April 2015
8
Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor
24.910,00 46.983,62 22.073,62 Papua Biak Numfor
Keputusan Bupati Nomor 231 Tahun 2015 tanggal 30
Oktober 2015
9
Suaka Pulau Kecil Kab. Halmahera Selatan Prov Maluku Utara
- - 7.690,00 Maluku Utara
Halmahera Selatan
Keputusan Gubernur Maluku
Utara Nomor 251/KPTS/MU/2015
tanggal 15 Desember 2015
10 Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil
9.901,00 Maluku Seram bagian Timur
Nomor 523/189/KEP/2011, RPZ No 47 tahun
2016
11
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman pesisir Penyu Lunyuk
- - 70.000,00 Nusa
Tenggara Barat
Kab. Sumbawa
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 523 - 505 Tahun 2016 tanggal
25 Mei 2016
12 Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Pulau Ngali
- - 33.461,00 Nusa
Tenggara Barat
Sumbawa
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 523 - 505 Tahun 2016 tanggal
25 Mei 2016
13
Taman Pulau Kecil Gili Balu dan Taman Pesisir Penyu Tatar Sepang
1.157,40 6.728,36 5.570,96 Nusa
Tenggara Barat
Sumbawa Barat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 523 - 505 Tahun 2016 tanggal
25 Mei 2016
14 Suaka Alam Perairan Teluk Cempi
2.240,00 39.000,00 36.760,00 Nusa
Tenggara Barat
Dompu
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 523 - 505 Tahun 2016 tanggal
25 Mei 2016
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 90
No
Nama Kawasan
Luas Kawasan
Provinsi Kab/Kota SK Pencadangan Semula Menjadi
Penambahan Luasan
15
Sulawesi Tenggara ( Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kab. Konawe Selatan) - Taman Wisata Perairan
10.371,78 21.786,14 11.414,36 Sulawesi Tenggara
No. 324 Tahun 2014 Tgl. 18 Juni
2014 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Gubernur Sultra No.
98 Tahun 2016
16
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir
1.771,00 2.706,09 935,09 Jawa Barat
Sukabumi
Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 5/KEPMEN-
KP/2016 tanggal 5 Februari 2016
17
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil
- - 783.806,00 Maluku Kab. Maluku
Tenggara barat
Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor: 523-246 Tahun 2016 tanggal 30 Maret
2016
18
Taman Wisata Pulau Baeer di dusun Duroa kecamatan Pulau Dullah Utara
- - 82,00 Maluku Kota Tual
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 386 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016
19
Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil kepulauan lease Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
81.573,48 81.573,48 Maluku
Maluku Tengah
SK Gubernur Maluku Nomor 387 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016
20
Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay-Pulau Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
47.968,74 47.968,74 Maluku
Maluku Tengah
SK Gubenur Maluku Nomor 388 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016
21
Kawasan Konservasi Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya
285.266,00 285.548,95 282,95 KALTIM Berau
Kepmen. KP No. 87 / KEPMEN-KP/2016
tanggal 30 Desember 2016
Total
1.144.003,57
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 91
IKU 16. Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dibangun Sarana Prasarananya
(Pulau)
No
IK Indikator Kinerja Target
Realisasi
Akhir
Capaian
(%)
16 Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dibangun Sarana
Prasarananya (Pulau)
25 25 100%
Indikator kinerja jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya mendukung
indikator kinerja jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri.
Target indikator kinerja jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya pada
tahun 2016 sebanyak 25 pulau merupakan akumulasi dari target tahun 2015 sebanyak 20
pulau ditambah dengan target baru tahun 2016 sebanyak 5 pulau.
Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya adalah wilayah PPK/PPKT (khususnya
PPKT berpenduduk) dimana dilakukan pengadaan sarana prasarana dasar (misalnya: PLTS,
sarana air bersih, jetty, BTS, dan lain-lain) dan sarana prasarana pendukung ekonomi
(misalnya: alat selam, jukung, freezer mini, mesin es curah mini, alat transportasi antar
desa/pulau untuk mengangkut hasil desalinasi air bersih).
Salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam pengembangan pulau-pulau kecil
termasuk PPKT adalah keterbatasan sarana dan prasarana dasar. Untuk mendukung upaya
pengembangan pulau-pulau kecil perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana dasar.
Pengadaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil bertujuan untuk meningkatkan
aksesibilitas, memperlancar aliran investasi dan produksi, menciptakan keterkaitan ekonomi
antar pulau, mendorong pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi serta lingkungan
masyarakat agar taraf hidup masyarakat pulau-pulau kecil meningkat.
Kegiatan bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk PPKT merupakan
upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang
mandiri agar tidak mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan dibandingkan dengan
pulau utamanya, sehingga diharapkan di dalam pemanfaatannya dapat dijaga dan dikelola
dengan sebaik-baiknya.
Penentuan lokasi dan jenis bantuan sarana dan prasarana yang akan diberikan sangat
tergantung pada kebutuhan masyarakat dan didukung oleh komitmen pemerintah daerah.
Pemberian bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara
berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola
bantuan yang sudah diberikan serta menyesuaikan rencana strategis yang sudah disusun
oleh pemerintah daerah.
Bantuan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil memerlukan adanya penguatan
pengelolaan. Kegiatan penguatan pengelolaan bantuan sarana dan prasarana bertujuan
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 92
melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan dengan memberikan
kegiatan penunjang yang dapat mengembangkan pemanfaatan bantuan tersebut secara
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di pulau-
pulau kecil.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 93
Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pulau Kecil Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Yang Terfasilitasi Penyediaan Infrastruktur (Tahun 2010-2014), Indikator Kinerja Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Yang Difasilitasi Pengembangan Ekonominya Tahun 2016
No Indikator Kinerja
Capaian Target
2016
Realisasi
2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah pulau kecil termasuk
pulau-pulau kecil terluar
yang terfasilitasi penyediaan
infrastruktur (pulau) (tahun
2010 - 2014)
19 47 102 97 67 - - -
2. Jumlah pulau-pulau kecil
terluar (PPKT) yang
difasilitasi pengembangan
ekonominya (pulau) (tahun
2015)
- - - - - 20 - -
3. Jumlah Pulau-Pulau Kecil
Yang Dibangun Sarana
Prasarananya (Pulau) (tahun
2016)
- - - - - - 25 25
Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada capaian indikator kinerja tahun 2010 - 2014, pulau-
pulau kecil (PPK) yang disediakan sarana prasarana adalah pulau-pulau kecil termasuk pulau-
pulau kecil terluar (PPKT). Sedangkan capaian indikator kinerja tahun 2015 fokus pada PPKT.
Secara umum, tabel ini juga memberikan gambaran perhatian Pemerintah Indonesia kepada
pengembangan PPK termasuk PPKT.
Pada tahun 2014, pengadaan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil dilakukan di 67 PPK/PPKT
meliputi:
1. Alat desalinasi siap minum kapasitas 9000 liter/hr (40 PPK).
2. Sarana prasarana penunjang usaha perikanan di PPK (pengadaan perahu katinting +
mesin katinting 6,5 HP sebanyak 252 unit di 10 lokasi dan pengadaan motor tempel DC
15 HP sebanyak 5 unit) di Prov. Maluku, Kota Tual (Pulau Dullah, Pulau Duroa, Pulau Ut,
Pulau Fair, Pulau Tayando, Pulau Taam, Pulau Kur, Pulau Kaimear, Pulau Mangur, Pulau
Fadol).
3. Pembangunan keramba jaring apung (KJA) Minawisata di 17 PPK.
4. Kerjasama dengan LSM (DFW) utk pendampingan selama 6 bulan di 6 Kabupaten
(Pangkep, Manggarai, Kota Makassar, Raja Ampat, Anambas, Lombok Timur).
5. Pendampingan PPKT dalam rangka pembangunan PLTS kerjasama antara Ditjen KP3K
dan Ditjen EBTKE, ESDM di 25 PPKT.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 94
Pengadaan sarana dan prasarana di PPK/PPKT berpenduduk tahun 2015 sebagai berikut:
1. Pengadaan sarana penyediaan air minum di pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pengadaan dermaga apung dan titik labuh.
3. Pengadaan prasarana tracking mangrove.
4. Pengadaan kapal sarana kapal operasional pengembangan kawasan kelautan dan
perikanan terintegrasi (program pembangunan SKPT di pulau-pulau kecil dan/atau
kawasan perbatasan).
5. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi produktif (mesin ice flake, motor
angkut roda tiga, alat selam, alat pengolahan hasil perikanan (nugget, bakso, kerupuk,
dll), ice making, lampu jalan, dan jalan desa).
6. Pendampingan efektifitas sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil berbasis
masyarakat. Bentuk pendampingan ini dengan melakukan pengadaan fasilitator di 25
PPKT berpenduduk.
7. Kerjasama dengan Kementerian ESDM (pembangunan PLTS).
Pada tahun 2016, beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja jumlah pulau-pulau
kecil yang dibangun sarana prasarananya, antara lain:
1. Pendampingan bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil (18 lokasi
pendampingan).
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan intensif di lapangan kepada
kelompok masyarakat pengelola sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan
pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil sehingga dapat memberi
manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan
penguatan pada dukungan perencanaan berbasis desa, pengumpulan data dan
informasi sosial ekonomi untuk memperkuat basis perencanaan pembangunan pulau-
pulau kecil, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia khususnya
kelompok masyarakat pengelola sarana prasrana dan kelembagaan masayrakat desa
umumnya serta mengembangkan kemitraan dan pemasaran produk hasil pengelolaan
sarana dan prasarana.
2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana.
3. Bimtek (salah satunya bimtek operator air bersih di pulau-pulau kecil).
4. Pengadaan sarana penunjang pengembangan ecowisata di pulau-pulau kecil, yaitu:
pengadaan alat selam di (1) Pulau Kangean, Madura, (2) Pulau Enggano, Bengkulu,
(3) Pulau Senoa, Natuna, (4) Pulau Sangihe, Sangihe, dan (5) Pondok wisata di Pulau
Senoa, Natuna.
5. Bantuan sarana ekonomi produktif di pulau-pulau kecil (2 paket dimana 1 paket di
lokasi Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan 1 paket lagi di lokasi Gorontalo Utara,
Provinsi Gorontalo).
6. Adopsi pulau. Program adopsi pulau dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil
terluar pada tahun 2016 bekerjasama dengan 4 (empat) perguruan tinggi, yaitu:
Universitas Bengkulu (UNIB), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor
(IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 95
Capaian indikator kinerja jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya pada
tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pulau-Pulau Kecil Yang Dibangun Sarana Prasarananya (Pulau) Tahun 2016
NO NAMA PULAU KABUPATEN/KOTA BANTUAN SARANA PRASARANA KETERANGAN
1 Pulau Maratua Kab. Berau – Kaltim Pengadaan prasarana dermaga apung di
pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
2 Pulau Simeulucut Kab. Simeulue – Aceh Pengadaan prasarana dermaga apung dan
titik labuh di pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
3 Pulau Kolepon Kab. Merauke – Papua
Pengadaan prasarana dermaga apung dan
titik labuh di pulau-pulau kecil (tahun 2015).
Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
4 Pulau Larat Kab. MTB – Maluku Pengadaan prasarana dermaga apung dan
titik labuh di pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
5 Pulau Kakorotan Kab. Kep. Talaud – Sulut Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
6 Pulau Kawio Kab. Kep. Sangihe – Sulut Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
7 Pulau Masela Kab. MBD – Maluku Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
8 Pulau Kawaluso Kab. Kep. Sangihe – Sulut Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
9 Pulau Marore Kab. Kep. Sangihe – Sulut Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
10 Pulau Bras Kab. Supiori – Papua Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
11 Pulau Enggano Kab. Bengkulu Utara -
Bengkulu
Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
12 Pulau Wetar Kab. MBD – Maluku Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
13 Pulau Liran Kab. MBD – Maluku Pengadaan sarana penyediaan air minum di
pesisir dan pulau-pulau kecil (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
14 Pulau Subi Kecil Kab. Natuna - Kep. Riau Sarana dan prasarana pengembangan
ekonomi (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
15 Pulau Lingayan Kab. Toli-Toli – Sulteng Sarana dan prasarana pengembangan
ekonomi (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
16 Pulau Selaru Kab. MTB – Maluku Sarana dan prasarana pengembangan
ekonomi (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
17 Pulau Sebatik Kab. Nunukan – Kaltara Sarana dan prasarana pengembangan
ekonomi (tahun 2015)
Pendampingan
(tahun 2016)
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 96
NO NAMA PULAU KABUPATEN/KOTA BANTUAN SARANA PRASARANA KETERANGAN
18 Pulau Liki Kab. Sarmi – Papua
Sarana dan prasarana pengembangan
ekonomi (tahun 2015)
Bimtek
teknisi/operator air
bersih (tahun
2016)
19 Pulau Teupah Kab. Simeulue – Aceh Sarana dan prasarana pengembangan
Indikator Kinerja untuk target tahun 2016 ini sebanyak 15 spesies prioritas, dengan realisasi
kinerja pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 15 spesies (100%). Indikator ini dihitung dari
jumlah jenis ikan yang terancam punah, langka, endemik yang dilakukan upaya
perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan guna menjamin ketersediaannya di masa
sekarang dan masa yang akan datang pada tahun 2016. Capaian 15 jenis ini adalah
kumulatif capaian dari tahun 2010 – 2015. Sebagai perbandingan pada tahun 2015, Jumlah
jenis ikan yang telah dikonservasi secara berkelanjutan adalah 15 jenis ikan (kumulatif).
Capaian dan target tahun 2015 dan 2016 sama 15 jenis, tetapi yang membedakan adalah
penambahan kualitas pengelolaan di tahun 2016.
Kegiatan pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang
dilaksanakan pada tahun 2016 ini meliputi 15 jenis spesies prioritas yang menjadi target IKU,
ke 15 jenis spesis ini antara lain : Hiu Paus; Penyu; Pari Manta; Karang; Napoleon; Terubuk;
Bambu Laut; Hiu; Kuda Laut; Sidat; Paus; Kima; Lola; Teripang; Dugong. Gambar di bawah
ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk pelestarian dan
perlindungan keanekaragaman hayati laut.
Tabel berikut ini merupakan program pelaksanaan kegiatan untuk mencapai iku pengelolaan
dan pelestarian keanekaragaman hayati laut.
Tabel 47. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan pelestarian keanekaragaman hayati laut
NO JENIS CAPAIAN 2016
1 Hiu Paus Sosialisasi Konservasi Jenis Ikan dilindungi/terancam Punah
Status Konservasi Keanekaragaman Hayati laut
2 Penyu Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Penyu
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 115
NO JENIS CAPAIAN 2016
3 Pari Manta Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Pari Manta
RanKepmen Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan Dilindungi (Pari Manta)
Sosialisasi Konservasi Jenis Ikan dilindungi/terancam Punah (Pari Manta)
4 Karang Dokumen Rencana Aksi Nasional Konservasi Karang
5 Napoleon Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Napoleon
RanKepmen Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan Dilindungi (Napoleon)
6 Terubuk Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Teanulosa ilisha)(Kepmen KP No.43/Kepmen-KP/2016)
Dokumen Rencana Aksi Nasional Konservasi Terubuk
RanKepmen Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan Dilindungi (Terubuk)
7 Bambu Laut Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Bambu Laut
RanKepmen Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan Dilindungi (Bambu Laut)
Pedoman Umum Rehabilitasi Bambu laut dengan metode Transplantasi
Uji Coba Rehabilitasi Bambu Laut dengan Metode Transplantasi
8 Hiu Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Hiu
Permen KP No. 48/Permen-KP/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
RanKepmen KP tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas 112 Jenis Ikan Hiu (Hiu Anakan, Hiu sedang Hamil, Hiu di Dalam Kawasan Konservasi)
RanKepmen Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan Dilindungi (Hiu dan Pari)
Sosialisasi Konservasi Jenis Ikan dilindungi/terancam Punah (Hiu)
9 Kuda Laut Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Kuda Laut
Inisisasi pilot project Percontohan Kuda laut
10 Sidat Sosialisasi Konservasi Jenis Ikan dilindungi/terancam Punah
Status Konservasi Keanekaragaman Hayati laut
11 Paus Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Paus
12 Kima Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Kima
Bimbingan Teknis Rehabilitasi/Pengayaan Populasi Kima
13 Lola Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Lola
14 Teripang Dokumen Detail Pilot Project Percontohan Konservasi Teripang
15 Dugong Dokumen Rencana Aksi Nasional Konservasi Dugong
Sosialisasi Konservasi Jenis Ikan dilindungi/terancam Punah (Mamalia Laut)
Dukungan Program Dugong and Seagrass Conservation Project
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 116
Gambar 42. capaian pengelolaan keanekaragaman hayati laut
Faktor penghambat tercapainya IKU ini adalah dengan adanya penghematan anggaran,
sehingga dalam rangka mencapai iku ini dit kkhl banyak bekerjasama dengan berbagai
instansi seperti lsm, pemerintah daerah dan masyarakat.
SS.7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara DJPRL yang Kompeten,
Profesional dan Berintegritas
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Aparatur Sipil Negara DJPRL yang
Kompeten,Profesional dan Berintegritas , Ditjen PRL menjabarkannya dalam 1 (satu)
Indikator kinerja yaitu Indeks Kompetensi dan Integritas DJPRL (%).
Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran
strategis ini, serta realisasi pada tahun 2016 ini dijelaskan pada tabel berikut:
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 117
Tabel 48. Target dan Realisasi Sasaran Strategis Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Djprl Yang Kompeten,Professional Dan Berintegritas
Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Target
2016
Realisasi
2016
Realisasi thd
Target 2016
(%) No Uraian
Customer Perspective
IKU
21
Indeks kompetensi dan
integritas DJPRL
77 77 84,46 109,69%
Penjelasan tentang capaian masing-masing indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:
IKU 21. Indeks Kompetensi dan Integritas DJPRL
Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan
pengetahuan. Integritas adalah kecendrungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan
norma.
Indeks kompetensi dan integritas dimaksud terdiri dari kompetensi hasil asesmen, kehadiran
pegawai, capaian kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap pejabat yang telah dilakukan
assessment.
Cara menghitung indikator kinerja indeks kompetensi dan integritas Ditjen PRL sebagai
berikut:
1. Merupakan agregasi dari variabel di bawahnya:
2. Dengan membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian
kompetensi/assessment dari assessor dengan jenis standar kompetensi yang
dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-
SJ/2014.
3. Persentase capaian output pegawai pada SKP.
4. Persentase tingkat kehadiran pegawai.
5. LHKASN/LHKPN.
Indikator Indeks komptensi dan intregitas Ditjen PRL mengacu pada hasil nilai indeks
dibawah ini :
Tabel 49. Hasil Nilai Indeks Kompetensi dan Intregitas Ditjen PRL Tahun 2016
NO URAIAN NILAI CAPAIAN BOBOT TOTAL
1 Rekap Presensi Online 87,39 25 21,85
2 Hasil Asessment Pegawai 100 25 25,00
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 118
NO URAIAN NILAI CAPAIAN BOBOT TOTAL
3 Nilai SKP Pegawai 83,58 25 20,90
4 Nilai LHKPN/LHKASN 66,87 25 16,72
Rata – rata 84,46
Dari tabel hasil nilai indeks kompetensi dan intregitas diatas untuk capaian sudah melampaui
target yang ditetapkan dengan nilai indeks 77.
Apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja tahun lalu, untuk tahun ini memiliki selisih
nilai antara target dan capaian lebih tinggi daripada tahun lalu. Adapun perhitungan selisih
nilai indeks sebagai berikut :
Tahun 2015 sebesar : 94,80 (capaian) – 88 (target) = 6,80 (selisih)
Tahun 2016 sebesar : 84,46 (capaian) – 77 (target) = 7,46 (selisih)
Perbandingan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 degan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi Ditjen PRL Tahun 2015 -
2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Perencanaan Jangka Menengah
No Tahun Indeks Kompetensi dan Intregitas
Target Capaian Realisasi
1 2015 88 94,80
2 2016 77 84,46
3 2017 77 -
4 2018 80 -
5 2019 85 -
Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PRL bersama unit eselon I lain
lingkup KKP pada Tahun 2016 yang menunjang pencapaian realisasi kinerja yang melampaui
target adalah sebagai berikut :
Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai Online (e-SKP) untuk pengukuran kinerja individu pegawai
dari tingkat eselon I sampai tingkat pelaksana/staf dapat diukur secara berkala setiap
bulannya;
Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SIKEPO) untuk pengukuran tingkat
kehadiran Pegawai dengan menerapkan Disiplin Pegawai yang mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 119
Pelaksanaan Assesment Pegawai untuk penilaian kompetensi jabatan fungsional
umum/tertentu, jabatan pengawas (setara eselon IV), Jabatan Administrator (setara eselon
III), Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II), dan Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya (setara eselon I);
Ditjen PRL telah menerapkan seleksi terbuka untuk jabatan dari tingkat pengawai sampai
dengan tingkat jabatan pimpinan tinggi madya dengan menggunakan persyaratan
Assesment Pegawai dan kompetensi Pegawai yang di amanatkan oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan;
Pelaksanaan program “Tour of Duty” yang dilakukan KKP untuk penataan SDM sesuai
dengan kompetensinya pada semua eselon I termasuk Ditjen PRL.
SS.8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan DJPRL yang
Kompeten,Profesional dan berintegritas
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Tersedianya Manajemen Pengetahuan DJPRL
yang Kompeten,Profesional dan Berintegritas , Ditjen PRL menjabarkannya dalam 1 (satu)
Indikator kinerja yaitu Persentase Unit Kerja DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen
Pengetahuan yang terstandar (%).
Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran
strategis ini, serta realisasi pada tahun 2016 ini dijelaskan pada tabel berikut:
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 120
Tabel 51. Target dan Realisasi Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Pengetahuan DJPRL Yang Kompeten,Professional Dan Berintegritas
Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Target
2016
Realisasi
2016
Realisasi thd
Target 2016
(%) No Uraian
Customer Perspective
IKU
22
Persentase unit kerja DJPRL
yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar
50 50 100 200%
IKU 22. Persentase Unit Kerja DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen
Pengetahuan yang terstandar
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur sasaran strategis tersedianya manajemen
pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: Persentase unit kerja Ditjen
PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
Dalam rangka pelaksanaan IKU Penerapan Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP
sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan
(Knowledge Management), sampai dengan akhir Tahun 2016 Nilai Penerapan Manajemen
Pengetahuan (MP) Ditjen PRL Tahun 2016 adalah 65.83% termasuk dalam 3 besar KKP
(60,92%) dan Balitbang KP menduduki peringkat pertama dengan nilai 100% (terlampir).
Salah satu poin penting dalam penilaian manajemen pengetahuan adalah pimpinan eselon I
dan II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui
aplikasi Sistem informasi Manajemen Pengetahuan berstandar
(https://kinerjakkp.bitrix24.com) atas capaian/prestasi dalam mendukung kinerja KKP/Unit
kerja eselon I/Unit kerja eselon II.
Di lingkup Ditjen PRL Nilai Setditjen, Dit. PRL, PP, PPPK, dan Jasa Kelautan masing-masing
sebesar 60%, sedangkan Dit. KKHL mendapatkan nilai tertinggi (95%). Salah satu
kekurangan yang menyebabkan Nilai Penerapan Manajemen Pengetahuan (MP) Ditjen PRL
Tahun 2016 belum tercapai adalah belum semua pimpinan unit kerja eselon I dan II
melakukan posting di aplikasi bitrix24. Untuk itu partisipasi aktif pimpinan Eselon I dan II
lingkup Ditjen PRL dalam aplikasi tersebut dapat meningkatkan nilai manajemen
pengetahuan Ditjen PRL tahun 2017
Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi
informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi,
menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali,
diketahui dan dipelajari.
Cara menghitung sebagai berikut: unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan dibandingkan dengan total unit kerja Ditjen PRL.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 121
Dalam penghitungan realisasi indikator kinerja ini, Ditjen PRL melakukan koordinasi dengan
Setjen KKP khususnya Biro Perencanaan. Pada umumnya, indikator ini dihitung untuk satu
tahun penuh (sifatnya tahunan). Berikut merupakan nilai implementasi Manajemen
pengetahuan terstandar lingkup KKP tahun 2016 dan per unit kerja :
Gambar 43. Rata-rata implementasi MP level KKP tahun 2016
Gambar 44. Rata-rata implementasi MP level KKP tahun 2016
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 122
SS.9. Terwujudnya Birokrasi DJPRL yang Efektif, Efisien dan
Berorientasi pada Layanan Prima
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi DJPRL yang Efektif,Efisien
dan Berorientasi pada Layanan Prima, Ditjen PRL menjabarkannya dalam 2 (satu) Indikator
kinerja yaitu Nilai Kinerja Reformasi DJPRL (nilai), Nilai AKIP DJPRL.
Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran
strategis ini, serta realisasi pada tahun 2016 ini dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 52. Target dan Realisasi Sasaran Strategis Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Djprl Yang Kompeten,Professional Dan Berintegritas
Indikator Kinerja Utama Target
Tahun
2016
Target
2016
Realisasi
2016
Realisasi thd
Target 2016
(%) No Uraian
Customer Perspective
IKU
23
Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi DJPRL
A (85) 85 87,65 103%
IKU
24
Nilai AKIP DJPRL A (86) 86 84,03 97,71%
IKU 23. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang bersih dan akuntabel , dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya peningkatan dalam 8 (delapan) area yakni (a) manajemen perubahan, (b) penataan peraturan perundang-undangan, (c) penataan tata laksana, (d) penguatan kelembagaan, (e) penataan sdm aparatur, (f) penguatan pengawasan, (g) penguatan akuntabilitas, (h) peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima.. Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator Nilai Penerapan RB DJ PRL secara mandiri dihitung berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 123
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Proses penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut adalah sebagai berikut : 1. Pembentukan Tim Penilaian mandiri reformasi birokrasi melalui SK Dirjen KP3K Nomor
07/KEP-KP3K/ 2015 tentang Pembentukkan Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2015 Lingkup Ditjen KP3K;
2. Penyusunan lembar kerja evaluasi (LKE) RB oleh tim PMPRB dan pengumpulan bukti terhadap komponen pengungkit yang terdiri dari (a) manajemen perubahan, (b) penataan peraturan perundang-undangan, (c) penataan tata laksana, (d) penguatan kelembagaan, (e) penataan sdm aparatur, (f) penguatan pengawasan, (g) penguatan akuntabilitas, (h) peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Pertemuan dalam pemberian nilai RB oleh Assesor dan Tim PMPRB lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan menghasilkan penilaian untuk pelaksanaan RB sebesar 87,65;
4. Pelaksanaan panel I yang dihadiri oleh assessor dan tim Inspektorat Jenderal untuk konsensus nilai RB Ditjen PRL ;
5. Pelaksanaan panel II untuk mensubmit nilai RB Ditjen PRL ke dalam nilai RB Kementerian kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya di submit kedalam aplikasi PMPRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 124
IKU 24. Nilai AKIP DJPRL
Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Adapaun teknik menghitung indikator kinerja nilai AKIP Ditjen PRL sebagai berikut:
1. Pemberian penilaian atas AKIP Ditjen PRL dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk level kementerian dan Inspektorat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk level eselon I dengan indikator-
indikator sebagai berikut:
a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
b. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
c. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
e. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.
2. Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator.
3. Hasil penilaian atas AKIP KKP tahun N didapatkan pada akhir tahun.
Dalam penghitungan realisasi indikator kinerja ini, Ditjen PRL melakukan koordinasi dengan
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada umumnya, indikator ini
dihitung untuk satu tahun penuh (sifatnya tahunan). Capaian pada tahun 2016 ini adalah
sebesar 84,03 (A) atau sekitar 97,71%. Namun capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan
capaian nilai AKIP pada tahun sebelum, di karenakan IKU ini baru ada pada tahun 2016.
Berikut hasil penilaian SAKIP oleh Tim ITJEN KKP :
Tabel 53. Penilaian SAKIP tahun 2016
Unit Kerja
Komponen Manajemen Kinerja Nilai Hasil
Evaluasi
Tahun
2016
Predikat
Penilaian Perencanaan
Kinerja
(%)
Pengukuran
Kinerja
(%)
Pelaporan
Kinerja
(%)
Evaluasi
Kinerja
(%)
Capaian
Kinerja
(%)
DJ PRL 27,69 20,94 11,62 4,00 19,78 84,03 A
Prosentase Capaian
thd Bobot Indikator 92,3% 83,76% 77,47% 40% 95%
Pencapaian Nilai Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintahan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pada capaian nilai indikator
Evaluasi Kinerja dengan bobot 10% hanya tercapai 4% atau sekitar 40% terhadap
prosentase capaian terhadap bobot indikator penilaian atas AKIP. Untuk meningkatkan nilai
evaluasi kinerja diperlukan :
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 125
1. Penyusunan Rencana Aksi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan
evaluasi
Perlu dioptimalkan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi, sehingga ke depan
Rencana Aksi perlu menjadi acuan terhadap proses dan progress tercapainya target
indikator kinerja sesuai pada penetapan kinerja Ditjen PRL.
2. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja untuk
mencapai Kualitas Evaluasi yang baik
Perlu dioptimalkan agar Evaluasi kegiatan memberikan rekomendasi-
rekomendasi peningkatan kinerja untuk dilaksanakan.
Memberikan alternarif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
Perlu dioptimalkan agar hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan
setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi
Perlu dioptimalkan Hasil evaluasi kegiatan agar ditindaklanjuti untuk
perbaikan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.
Perlu dioptimalkan Hasil evaluasi kegiatan agar ditindaklanjuti untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan dating.
Perlu dioptimalkan Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam
bentuk langkah-langkah nyata.
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 126
SS.10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan DJPRL Secara Efisien dan
Akuntabel
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terkelolanya Anggaran Pembangunan DJPRL
Secara Efisien, Ditjen PRL menjabarkannya dalam 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja
Anggaran DJPRL , Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL (%).
Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran
strategis ini, serta realisasi pada tahun 2016 ini dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 54. Target dan Realisasi Sasaran Strategis Terkelolanya Anggaran Pembangunan DJPRL Secara Efisien dan Akuntabel
Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2016
Target
2016
Realisasi
2016
Realisasi thd Target 2016
(%) No Uraian
Customer Perspective
IKU 25
Nilai kinerja anggaran DJPRL (%) 85 85 75,50 88,82%
IKU 26
Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup DJPRL (%) 100 100 100 100%
IKU 25. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (%)
Dalam penghitungan realisasi indikator kinerja ini, Ditjen PRL melakukan koordinasi dengan
Setjen KKP khususnya Biro Perencanaan. Pada umumnya, indikator ini dihitung untuk satu
tahun penuh (sifatnya tahunan).
Cara Menghitung indikator kinerja nilai kinerja anggaran Ditjen PRL sebagai berikut:
Untuk menghitung nilai kinerja anggaran, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-
K/L:
Nilai kinerja aspek implementasi = (P x WP) + (K x WK) + (PK x WPK) + (NE x WE)
Bobot kinerja aspek implementasi (WI) sebesar 33.3% , terdiri atas:
1) Bobot penyerapan anggaran (WP) = 9.7%.
2) Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK) = 18.2%).
3) Bobot pencapaian keluaran (WPK) = 43.5%.
4) Bobot efisiensi (WE) = 28.6%.
Pengukuran aspek implementasi:
• Pengukuran penyerapan anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara
akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh
satker.
• Pengukuran konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan
berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 127
membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh
satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.
• Pengukuran pencapaian keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-
rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi
Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (contoh terlampir).
Pengukuran tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap
jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan Capaian Nilai
Kinerja Anggaran Ditjen PRL Tahun 2016 adalah sebesar 75,50% atau mempunyai realisasi
capaian 88,82% jika dibandingkan dari nilai target sebesar 85%. Penyerapan anggaran
Ditjen PRL sebesar 69,49% merupakan perbandingan realisasi anggaran sebesar Rp.
636.529.587.000,00 terhadap pagu Rp. 915.994.464.000,00 sebagai hasil revisi dari pagu
awal sebesar Rp. 1.411.472.567.000,00 yang mengalami pemotongan anggaran. Realisasi
anggaran setiap bulan berada dibawah nilai rencana penarikan dana awal dan revisi dengan
nilai konsistensi sebesar 31,18% terhadap rencana penarikan dana awal dan 47,57%
terhadap rencana penarikan dana revisi. Penyerapan anggaran Ditjen PRL menghasilkan
pencapaian output sebesar 89,9% dengan tingkat efisiensi sebesar 11,57%.
Realisasi anggaran Ditjen PRL Tahun 2016 sebesar Rp. 636.529.587.000,00 terdiri atas Rp.
57.495.710.870,00 belanja pegawai, Rp. 568.165.326.000,00 belanja barang, dan Rp.
10.868.549.000,00 belanja modal. Persentase penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar
69,49% lebih kecil dibandingkan persentase penyerapan anggaran tahun 2015 (83,2%) dan
tahun 2014 (94,49%). Penurunan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2016
disebabkan adanya kebijakan pemerintah berupa efisiensi anggaran sehingga tidak semua
anggaran dapat direalisasikan. Hal ini mempengaruhi pencapaian keluaran karena tidak
seluruh target kinerja dapat dicapai. Pencapaian keluaran tahun 2016 sebesar 89,9% berada
dibawah pencapaian keluaran tahun 2015 (92,06%) namun lebih tinggi dibandingkan
pencapaian keluaran tahun 2014 (50,06%). Rendahnya pencapaian keluaran tahun 2014
dikarenakan tidak semua satker menyampaikan pencapaian keluaran dimana hanya 21 dari
135 satker (15,56%) yang melaporkan pencapaian keluaran.
Efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2016 mengakibatkan tidak tercapainya target
pencapaian keluaran Ditjen PRL karena terdapat sebagain anggaran yang tidak dapat
dibelanjakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kurangnya pencapaian keluaran
Ditjen PRL ini akan mengurangi nilai kinerja anggaran secara keseluruhan, akan tetapi jika
penghitungan pencapaian keluaran diluar anggaran yang di-blocking maka anggaran yang
direalisasikan dapat mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, efisiensi
anggaran yang terjadi pada Ditjen PRL telah menghambat pencapaian target kinerja dan
mengurangi nilai kinerja anggaran. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran perlu
dilakukan revisi anggaran dengan menyesuaikan jumlah efisiensi anggaran sehingga dapat
meningkatkan persentase penyerapan anggaran dan pencapaian keluaran.
Bila penghitungan nilai kinerja anggaran Ditjen PRL menggunakan pagu anggaran sebelum
self blocking (Rp. 915.994.464.000) dan mengikuti hasil penghitungan berdasarkan
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 128
http://monev.anggaran.depkeu.go.id/2015/satker pada dashborad satker, maka nilai kinerja
anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar 76,88, seperti pada table di
bawah ini :
Tabel 55. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRLTahun 2016
No Uraian Nilai
1 Penyerapan Anggaran (WP) 69,49
2 Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) (atas revisi)
47,57
3 Pencapaian Keluaran (WPK) 89,66
4 Efisiensi (WE) 13,68
Nilai kinerja aspek implementasi (WI) 75,50 Keterangan: Penghitungan nilai kinerja anggaran bersumber dari
http://monev.anggaran.depkeu.go.id
Gambar 45. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL berdasarkan Aplikasi SMART-DJA
IKU 26. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL (%)
Angka persentase informasi dalam Laporan Keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat
diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71
Tahun 2010). Cara Menghitung menghitung capaian IKU Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup DJPRL melaui Prosentase penyelesaian Laporan Keuangan yang telah di
kerjakan oleh masing-masing satker penerima anggaran dari Ditjen PRL pada tahun
anggaran 2016.
Capaian pada tahun 2016 ini adalah 100%, dengan 126 satker telah menyelesaikan laporan
keuangan dengan baik dan telah direview oleh Inspektorat Jenderal Kemeneterian Kelautan
dan Perikanan.
Apabila dibandingkan dengan capian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,
indicator ini memiliki capaian yang sama dengan tahun 2015 yaitu 100%, sehingga kinerja
LAPORAN KINERJA DITJEN PRL TAHUN 2016 | 129
terkait IKU Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL bisa terus dipertahankan dan
ditingkatkan.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Ditjen 2015 – 2019, adalah sebagai
berikut.
Tabel 56. Perbandingan Persentase Kepatuhan Tahun 2015 dengan Perencanaan Jangka Menengah