KATA PENGANTAR - inspektorat.probolinggokota.go.idinspektorat.probolinggokota.go.id/images/publikasi/Dokumen-SAKIP... · Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ats Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat

dan HidayahNya semua akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat

Kota Probolinggo Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya LKj IP ini merupakan implementasi dari TAP MPRNo. XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

(KKN) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden dimaksud, Laporan

Kinerja disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur,

Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja.

Penyajian Laporan ini didasarkan pada Paerauran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ats Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang didalamnya memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik , Perencanaan Kinerja berupa

Perjanjian Kinerja yang akan dicapai dalam tahun anggaran serta Capaian Kinerja dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan kinerja

dengan tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis serta Analisis

Pencapaian Kinerja baik terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative yang

telah dan akan dilakukan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah

dicapai oleh Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2016.

Akhirnya LKj IP ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan

fundamental bagi Inspektorat Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pada

tahun-tahun berikutnya.

Probolinggo, Januari 2016

INSPEKTUR

KOTA PROBOLINGGO

Drs. SUKAM, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640728199201 1 004

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ....................................................................................................... i

Daftar isi ........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ................................................................... 1

1. Struktur Organisasi ……………………………………………. 2

2. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………... 3

3. Sumber Daya Manusia ………………………………………… 3

B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………… 4

. C. DASAR HUKUM . ........................................................................ 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERA........................................................... 5

B. RENCANA STRATEGIS................................................................ 5

C. PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................... 11

D. PERJANJIAN KINERJA .............................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................ 14

B. REALISASI ANGGARAN ......................................................... 22

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan

didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa

asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas

tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan

mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.( SAKIP ), Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan suatu perencanaan


strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.. Pertanggungjawaban

dimaksud berupa laporan yang disampaikan

kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala

pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..

Dengan demikian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah harus dapat

menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan. Disamping itu harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara

rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Oleh

karena itu dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja mulai dari perencanaan strategik sampai

pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

11.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii

SSuussuunnaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo

BBeerrddaassaarrkkaann PPeerraattuurraann WWaalliikkoottaa PPrroobboolliinnggggoo NNoommoorr 8822 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg

KKeedduudduukkaann,, SSuussuunnaann OOrrggaanniissaassii,, UUrraaiiaann TTuuggaass ddaann FFuunnggssii SSeerrttaa TTaattaa KKeerrjjaa

IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo tteerrddiirrii aattaass ::

aa.. IInnssppeekkttuurr;;

bb.. SSeekkrreettaarriiaatt mmeemmbbaawwaahhii ::

-- SSuubb..BBaaggiiaann TTaattaa UUssaahhaa

-- SSuubb..BBaaggiiaann PPrrooggrraamm ddaann KKeeuuaannggaann

cc.. IInnssppeekkttuurr PPeemmbbaannttuu WWiillaayyaahh II,, IIII ddaann IIIIII ::

dd.. KKeelloommppookk JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall


Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas melakukan pengawasan dan

pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan. Untuk melakukan tugas

dimaksud Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai fungsi :Perencanaan program

Pengawasan;

- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan;

- Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Walikota Probolinggo sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota Probolinggo hingga akhir

Desember 2015 sebanyak 45 Orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak

11 orang dan tenaga administrasi sebanyak 8 orang serta fungsional sebanyak 17

orang dan tenaga harian lepas atau Pegawai tidak tetap sebanyak 9 Orang.

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO

Gol Ruang

Tingkat Pendidikan Jumlah S-3 S-2 S-1 D-3 D-II D-I SLTA SMP SD

1 IV/c - 1 - - - - - - - 1

2 IV/b - 2 2 - - - - - - 4

3 IV/a - - 1 - - - - - - 1

3 III/d - 2 2 - - - - - - 4

4 III/c - 1 2 - - - - - - 3

5 III/b - 1 4 - - - - - - 5

6 III/a - - 11 - - - - - - 11

7 II/d - - - 1 - - - - - 1

7. II/c - - - - - - 2 - - 2

7 II/b - - - - - - 3 - - 3

8 II/a - - - - - - 1 - - 1

9 THL/PTT - - 1 - - - 8 - - 9

JUMLAH - 7 23 1 - - 14 - - 45


B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah

( LKIP ) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Inspektorat dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan , alat ukur

pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan

memberikan daya guna untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun

peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan “Good

Governance.”

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

a. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );

b. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );

c. Undang- undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;

d. Undang- undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi

terselenggaraannya manajemen kinerja yang baik. Untuk itu perencanaan

merupakan suatu hal yang harus dijadikan acuan oleh mamajemen dalam

melaksanakan suatu program dan kegiatan.. Selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Probolinggo Tahun 2015-

2019., sesuai Misi III dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan

Kota Probolinggo didukung akuntabilitas, prefesionalitas dan Perluasan

Partisipasi Publik Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun dokumen

Perencanaan dalam lima tahun kedepan yang dituangkan dalam bentuk

Perencanaan Strategis yang didalamnya memuat visi Misi , Tujuan dan

Sasaran Strategis serta Program dan Kegiatan dalam mendukung tercapainya

tujuan organisasi.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Stretegis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis

yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Stretegis merupakan

proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 5 ( lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi

peluang dan kendala atau yang mungkin timbul.Oleh karena itu agar mampu

beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis,

baik aspek kenegaraan , politik, ekonomi maupun budaya, maka perlu secara

periodik perlu diupayanan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun

menyeluruh. Bertitik Tolak dan terjadinya perubahan lingkungan strategis dan

kondisi perpektif organisasi di masa depan maka Inspektorat Kota Probolinggo


perlu mereposisi dan mengambil peran menjadi auditor internal yang

profesional dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan Good

Governance.

Peran ini memberikan gambaran konkrit bahwa Inspektorat Kota

Probolinggo merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kinerja

pemerintah pada umumnya yang senantiasa berusaha memberikan pelayanan

yang handal dan profesional di Bidang Pengawasan serta mendukung

terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipasif.

Keberadaan peran Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur

pengawas internal Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas diwujudkan

dalam bentuk :

1. Mendorong terwujudnya good governance;

2. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan;

3. Mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

4. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah

5. Berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi dalam mendukung

Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur pengawas internal Pemerintah

yang profesional dan mewujudkan pemerintahan yang clean government dan

good governance maka Inspektorat Kota Probolinggo dituntut untuk menyusun

rencana strategik yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarah

pada tujuan organisasi yang akan dicapai.

Rencana strategik merupakan awal dari proses akuntanbilitas suatu

lembaga secara makro kepada pihak-pihak yang berkepentingan; oleh karena

itu proses penyusunan rencana strategik memerlukan keterlibatan pihak-pihak

yang berkepentingan (stake-holder) sehingga dapat mencapai keberhasilan

dalam implementasinya.


1. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di

daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali

gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh

organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan

demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan

perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang

diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan

upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu

organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya

peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan

membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Inspektorat Kota Probolinggo

Tahun 2015 - 2019 yakni :

“Menjadi lembaga pengawasan internal yang professional dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik”

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan

penjelasan visi sebagai berikut :

Pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita

terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatu konsepsi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga


merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara

pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan

Presiden Reublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP yang

merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

alat pertanggungjawaban secara periodik guna tercapai pemerintahan yang

baik.

Akuntabilitas kinerja diperlukan suatu pengukuran mulai dari perencanaan

sampai dengan pelaporan, maka diperlukan suatu pengawasan oleh aparatur

pengawas profesional untuk akuntabilitas kinerja pemerintah.

Aparatur Pengawas Profesional diperlukan suatu pelatihan atau koordinasi

antar instansi pengawas lain guna menghasilkan objektivitas hasil pengawasan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi

pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat

diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu

tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang

hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur

dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini

adalah misi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban

Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:


“ Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan

keuangan dan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)”.

3. Tujuan dan Sasaran

a). Tujuan Organisasi :

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi

dari Misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Pernyataan Misi organisasi mengandung makna :

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra ;

- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan

yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;

- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan

strategis organisasi berupa kebijakan, program operasional dan

kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Dengan berlandaskan misi Inspektorat Kota Probolinggo, maka

penjabarannya ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Untuk mewujudkan Misi “ Meningkatkan efektivitas hasil

pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).”, maka ditetapkan

tujuan :

1. Good Governance Pemerintah Kota Probolinggo

2. Peningkatan kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo

b). Sasaran Organisasi :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan

organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh

karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat


memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan

kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat

diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya

merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus

utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi

dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan

dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud

serta mengacu pada arahan tujuan yang telah dicapai atau

dihasilkan oleh Inspektorat Kota Probolinggo dalam mengemban

misi organisasi ke dalam strategis organisasi. Oleh karenanya

penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesific, measurable,

agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna

memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai

dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau

penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain

disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut sampai

dengan akhir tahun 2019, Inspektorat Kota Probolinggo menetapkan

sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo

2. Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang- undangan


C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Rangka pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kota

Probolinggo Tahun 2015- 2019, pada Tahun 2016 dalam mendukung kebijakan

pengawasan ditempuh melalui program program dan kegiatan yang tertuang

dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016 .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

kebijakan umum yang telah disepakati , maka program dan kegiatan yang

merupakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Probolinggo tahun

2016 sebagai berikut :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

d. Reviu Laporan Keuangan Daerah

e. Evaluasi SAKIP;

f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ( KORMNEV )

g. Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

h. Ekspos pengawasan.

i. Zona Intergritas

j. Review Rencana Kerja Anggaran

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sangat membantu setiap pimpinan instansi pemerintah untuk

memantau dan mengendaliakan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan

capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta untuk menilai keberhasilan oganisasi. Perjanjian Kinerja

disajikan sebagaimana tabel :


NNOO SSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS IINNDDIIKKAATTOORR

KKIINNEERRJJAA TTAARRGGEETT

((11)) ((22)) ((33)) ((44))

11 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota

Probolinggo.

Prosentase SKPD yang

Memperorleh nilai

SAKIP B ke atas 45

22 Akuntabilitas keuangan pemerintah

kota dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan


patuh/baik dalam

pemenuhan peraturan

perundang-undangan

85

Prosentase TLHP BPK

yang selesai

ditindaklanjuti

95

Prosentase TLHP

Inpskekotorat yang

selesai ditindaklanjuti

95

PPRROOGGRRAAMM AANNGGGGAARRAANN KKEETTEERRAANNGGAANN

PPrrooggrraamm AAddmmiinniissttrraassii

PPeerrkkaannttoorraann

RRpp.. 662255..884499..000000,,0000 AAPPBBDD IIII

PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann SSaarraannaa

ddaann PPrraassaarraannaa AAppaarraattuurr


PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann

DDiissiipplliinn AAppaarraattuurr



KKaappaassiittaass SSuummbbeerr ddaayyaa

AAppaarraattuurr



PPeennggeemmbbaannggaann SSiisstteemm

PPeellaappoorraann CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa

ddaann KKeeuuaannggaann


PPrrooggrraamm PPeenniinnggaakkaattaann

KKuuaannttiittaass ddaann KKuuaalliittaass

PPeellaayyaannaann PPuubblliikk


PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann SSiisstteemm

PPeennggaawwaassaann IInntteerrnnaall DDaann

PPeennggeennddaalliiaann PPeellaakkssaannaaaann

KKeebbiijjaakkaann KKDDHH

RRpp.. 11..226688..441199..550000,,0000 AAPPBBDD IIII



PPrrooffeessiioonnaalliissmmee TTeennaaggaa

PPeemmeerriikkssaa ddaann AAppaarraattuurr

PPeennggaawwaassaann

RRpp..331177..334499..000000,,0000 AAPPBBDD IIII

Probolinggo, 4 November 2016

WWAALLIIKKOOTTAA PPRROOBBOOLLIINNGGGGOO

ttttdd

HHjj.. RRUUKKMMIINNII,, SSHH,, MM..SSii

IINNSSPPEEKKTTUURR

KKOOTTAA PPRROOBBOOLLIINNGGGGOO

ttttdd

DDrrss.. SSUUKKAAMM,, MM..SSii

PPeemmbbiinnaa UUttaammaa MMuuddaa

NNIIPP.. 1199664400772288 119999110033 11 000044


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian

kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan

program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja mencakup

tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target

(rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat

Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2016, dituangkan dalam Perjanjian Tahun 2016 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun

2016 yang dijabarkan dalam 1 ( satu ) program pokok dan 10 kegiatan. Setelah diperoleh

data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2016. Dari hasil

Pengukuran Kinerja telah dilakukan analisis dengan cara :

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2016 seperti tabel dibawah ini

:

Tabel 01

Pencapaian Kinerja No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Kinerja

Pemerintah Kota

Probolinggo.

Persentase SKPD yang

memperoleh nilai SAKIP

B ke atas

45% 45% 100%

2 Akuntabilitas keuangan

pemerintah kota dan

kepatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan


patuh/baik thd SPI dalam

pemenuhan peraturan

perundang-undangan

85% 82,93% 97,56%

Prosentase TLHP BPK

yang selesai

ditindaklanjuti 95% 93,09% 97,99%

Prosentase TLHP

Inspektorat yang selesai

ditindaklanjuti 95% 99,01% 104,21%


3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun

sebelumnya sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 02

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi

Th 2015(n-1) Th 2016 (n)

Meningkatnya

Kinerja

Pemerintah

Kota

Probolinggo.


memperoleh nilai

SAKIP B ke atas 45% 25% 45%

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah

kota dan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan


patuh/baik thd SPI

dalam pemenuhan

peraturan perundang-

undangan

85% 78,04% 82,93%

Prosentase TLHP BPK

yang selesai

ditindaklanjuti

95% 84 % 93,09%

Prosentase TLHP

Inspektorat yang


95% 22,41% 99,01%

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah

sebagai berikut;


Tabel 03

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

akhir

RPJMD/

RENST

RA

Realisasi Tingkat

Kemajuan

Meningkatnya

Kinerja Pemerintah

Kota Probolinggo.


memperoleh nilai SAKIP B ke

atas 98% 45% 45,92

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah kota

dan kepatuhan

terhadap peraturan

perundang-

undangan



pemenuhan peraturan

perundang-undangan

98% 82,93% 84,62%

Prosentase TLHP BPK yang


99% 93,09% 94,03%

Prosentase TLHP Inspektorat

yang selesai ditindaklanjuti

99% 99,01%

100,01%

3.4 Alokasi Persasaran Pembangunan

Tabel 04

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Indikator Anggaran Prosentase Anggaran

Terhadap Anggaran

SKPD Meningkatnya

Kinerja Pemerintah

Kota Probolinggo.


memperoleh nilai SAKIP B ke

atas

6.500.000 0,21%

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah kota dan

kepatuhan terhadap

peraturan

perundang-

undangan



pemenuhan peraturan

perundang-undangan

149.000.000 4,93%

Prosentase TLHP BPK yang


60.000.000 1,99%

Prosentase TLHP Inspektorat

yang selesai ditindaklanjuti


3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 05

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/

Program Indikator

Kinerja Anggaran

Tar

get

Reali

sasi

Capai

an

Target Realisasi

Capaia

n

Meningkatnya

Kinerja

Pemerintah

Kota

Probolinggo.

Persentase

SKPD

yang

memperole

h nilai

SAKIP B

ke atas

45%

45%

100%

6.500.000

5.475.000

84,23%

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah

kota dan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

SKPD

yang

patuh/baik

thd SPI

dalam

pemenu

han

peraturan

perundang-

undangan

85%

82,93

%

97,56

%

149.000.000 142.181.473 95,42%

Prosentase

TLHP

BPK yang

selesai

ditindaklan

juti

95%

93,09

% 97,99

%

60.000.000 47.556.000

Prosentase

TLHP

Inspektorat

yang

selesai

ditindaklan

juti

95% 99,01

%

104,2

1% 79,26%

6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Kinerja adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu

proses. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara

outcome yang dihasilkan terhadap input yang digunakan ( cost of outcome). Proses


kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai

dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, untuk mengukur sejauh mana

penggunaan anggaran yang terserap di lembaga pemerintahan berdasarkan realiksasi

anggaran dari program-program kegiatan yang disusun selama setahun untuk mencapai

visi dan misi lembaga apakah rasio input,output dan outcome sehingga lembaga

pemerintahan tersebut dapat dikatakan berkinerja baik.

Nilai Interval Efisiensi

No Tingkat Efisiensi Nilai

1 Sangat Efisien 200% - 100%

2 Efisien 99% - 90%

3 Cukup Efisien 89% - 80%

4 Kurang Efisien 79% - 60%

5 Tidak Efisien 60% - 0%

Tabel 06

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Indikator Prosentase

Capaian

Kinerja

Prosentase

Capaian

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

Meningkatnya Kinerja

Pemerintah Kota

Probolinggo.


memperoleh nilai SAKIP

B ke atas 100% 84,23%

118,72%

Sangat

Efisien

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah kota dan

kepatuhan terhadap

peraturan

perundang-undangan



pemenuhan peraturan

perundang-undangan

82,93% 95,42%

86,82%

Cukup

Efisien

Prosentase TLHP BPK

yang selesai

ditindaklanjuti

97,99% 79,26%

123,63

Sangat

Efisien

Prosentase TLHP

Inspektorat yang selesai

ditindaklanjuti

104,21% 131,48


Keterangan :

Penentuan nilai hasil akhir dari tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang dievaluator

dengan kategori sebagai berikut :

No Kategori Nilai angka Interpretasi

1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan

2 A >80 - 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja

tinggi dan sangat akuntabel

3 BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki

system manajemen kinerja yang handal

4 B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,

memiliki system yang dapat digunakan manajemen

kinerja dan perlu sedikit

5 CC >50 - 60 Cukup, (memadai) Akintabilitas kinerjanya cukup,

baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk memproduksi informasi kinerja

untuk pertanggungjawaban, perlu banyak

perbaikan tidak mendasar

6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat

diandalkan, memiliki system untuk manajemen

kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan

perbaikan yang mendasar.

7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat

diandalkan, untuk penerapan manajemen kinerja,

perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang

sangat mendasar.


3.7. Annaalliissiiss ppeennyyeebbaabb kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann,, ppeenniinnggkkaattaann ddaann ppeennuurruunnaann kkiinneerrjjaa sseerrttaa

aalltteerrllaattiiff ssoolluussiinnyyaa..lliihhaatt ttaabbllee ddiibbaawwaahh ::

SSaassaarraann IInnddiikkaattoorr TTaarrggeett RReeaalliissaassii AAnnaalliissaa PPeennyyeebbaabb

Meningkatnya

Kinerja

Pemerintah

Kota

Probolinggo.

Persentase

SKPD yang

memperoleh

nilai SAKIP B

ke atas

45% 45% RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii

tteerrccaappaaii kkaarreennaa aaddaa

bbeebbeerraappaa SSKKPPDD yyaanngg

mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii

RReekkoommeennddaassii aattaass hhaassiill

EEvvaalluuaassii SSeebbeelluummnnyyaa

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah

kota dan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

SKPD yang

patuh/baik thd

SPI dalam

pemenuhan

peraturan

perundang-

undangan

85% 82,93% RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk

tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh

aaddaa bbeebbeerraappaa SSKKPPDD yyaanngg

kkuurraanngg mmeemmaattuuhhii

ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann sseeccaarraa ooppttiimmaall

ddaann AAPPIIPP aakkaann tteerruuss

mmeellaakkuukkaann mmoonniittoorriinngg

tteerrhhaaddaapp ppeellaakkssaannaann SSPPII

mmeellaalluuii ppeenniillaaiiaann

mmaattuurriittaass SSPPIIPP

bbeerrkkeellaannjjuuttaann

Prosentase

TLHP BPK

yang selesai

ditindaklanjuti


tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa

bbeebbeerraappaa SSKKPPDD ddaann

ppiihhaakk kkeettiiggaa yyaanngg bbeelluumm

mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii hhaassiill

ppeennggaawwaassaann,, kkeeddeeppaann

AAPPIIPP aakkaann tteettaapp ooppttmmaall

ddaallaamm ppeennyyeelleessaaiiaannnnyyaa..

Prosentase

TLHP

Inpektorat

yang selesai

ditindaklanjuti


tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa

bbeebbeerraappaa SSKKPPDD ddaann

ppiihhaakk kkeettiiggaa yyaanngg bbeelluumm

mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii hhaassiill

ppeennggaawwaassaann,, kkeeddeeppaann

AAPPIIPP aakkaann tteettaapp ooppttmmaall

ddaallaamm ppeennyyeelleessaaiiaannnnyyaa..


33..88.. AAnnaalliissaa PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann yyaanngg mmeennuunnjjaanngg kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann ppeennccaappaaiiaann

KKiinneerrjjaa sseeppeerrttii ttaabbeell ddii bbaawwaahh iinnii ::

SSaassaarraann IInnddiikkaattoorr TTaarrggeett RReeaalliissaa

ssii PPrrooggrraamm//kkeeggiiaattaann

Meningkatnya

Kinerja

Pemerintah

Kota

Probolinggo.

Persentase

SKPD yang

memperoleh

nilai SAKIP B

k atas

45% 45% Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah dengan

kegiatan :

Evaluasi Lakip

Akuntabilitas

keuangan

pemerintah

kota dan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

SKPD yang

patuh/baik thd

SPI dalam

pemenuhan

peraturan

perundang-

undangan

85% 82,93% Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian



kegiatan :

Monitoring SPIP

Prosentase

TLHP BPK

yang selesai

ditindaklanjuti

95% 93,09% Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian



keg Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan

Prosentase

TLHP

Inspektorat

yang selesai

ditindaklanjuti

95% 99,01% 1.Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian



keg Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan


B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2016 sumber dana Inspektorat Kota Probolinggo berasal dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo yang bersumber dari Dana

Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sebesar Rp. 5.885.292.151,68 terdiri dari

Belanja Langsung Rp. 3.021.850.000,- dan Belanja tidak langsung sebesar

Rp. 2.863.442.151,68 Dari Anggaran tersebut terealisir sebesar Rp. 5.152.853.594,82

atau 87,55 %.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Inspektorat Kota

Probolinggo Tahun 2015 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban

kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan sumber daya

sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan laporan capaian kinerja sesuai rencana kerja dan Arah Kebijakan

Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun

2016 yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

perencanaan tahun yang akan datang.

LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat

pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LKj IP ini

diharapkan akan menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga

dari nilai capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat

yang sangat berguna untuk mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kota Probolinggo.

.


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suat instansi

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya,

Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 yang menyajikan informasi mengenai

capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan selama tahun 2014

sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan disusun berdasarkan dokumen

Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra )

Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2010 – 2014.

LAKIP tahun 2014 menyajikan semua capaian kinerja program yang

merupakan perbandingan antara rencana kerja dan realisasi pada tingkat output

dan outcome kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas

capaian kinerja terhadap rencana kerja dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi

kekurangan-kekurangan sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Selain Rencana Kerja Tahunan juga ditetapkan Penetapan Kinerja yang

merupakan komitmen Inspektorat dalam merealisasikan tanggungjawab kepada

stakeholder.yang berisikan target dan tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat

Kota Probolinggo.

Penilaian Kinerja dilakukan terhadap indikator output kegiatan yang

dituangkan dalam penetapan kinerja tahun 2014 dengan membandingkan antara

target indokator dengan realisasi. Untuk Tahun 2014 Inspektorat melaksanakan

10 Program dan 34 kegiatan dengan dukungan dana sebesar

Rp.4.326.901.257,47 terdiri dari belanja langsung sebesar 2.047.000.000,- dan

Belanja tidak langsung. Sebesar Rp. 2.279.901.257,47


KATA PENGANTAR - inspektorat.probolinggokota.go.idinspektorat.probolinggokota.go.id/images/publikasi/Dokumen-SAKIP... · Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ats Laporan

Documents