KATA PENGANTAR - dmsppid.bantenprov.go.idKementerian Perdagangan sebagai representasi Pemerintah Pusat. ... dan perdagangan. Renstra yang disusun memuat gambaran umum sektor industri

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. atas segala Rahmat dan KaruniaNya kepada kita,

Alhamdulillah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah

menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk Tahun 2017 -2022.

Penyusunan Renstra Tahun 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten mengacu kepada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, melalui tahapan

yang diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kab/Kota se Provinsi Banten, sebagai upaya menampung aspirasi dari pemerintah

Kab/Kota, kemudian koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Perindustrian dan

Kementerian Perdagangan sebagai representasi Pemerintah Pusat.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai

pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan industri dan perdagangan,

selain itu penyusunan Renstra disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta

sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat maupun Kabupaten/Kota di Provinsi

Banten serta instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri

dan perdagangan.

Renstra yang disusun memuat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-

isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan

dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan

tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, program,

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ii

kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten dan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan

perdagangan yang diharapkan dapat berdampak pada Laju Pertumbuhan Ekonomi,

Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan daya beli

masyarakat.

Atas Semua bantuan semua pihak kami ucapkan terimakasih dan, mohon maaf bila

terdapat kekurangan dalam dokumen ini .

Serang, Desember 2017

KEPALA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI BANTEN

H. BABAR SUHARSO, ST., M. Si

NIP. 19680803 199603 1 004

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………............... i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….................... iii

DAFTAR BAGAN ................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL …………………………………………………………..................... iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... I-1

1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................. I-1

1.2 LANDASAH HUKUM ........................................................................... I-4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................... I-6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …………………………………................. I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................. II-1

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ............................ II-1

2.2 SUMBER DAYA ……………………………………………….................. II-21

2.3 KINERJA PELAYANAN ....................................................................... II-28

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYAAN ........ II-34

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI PELAYANAN ................................................................ III-1

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH … III-3

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L ................................................................. III-5

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH ................................... III-5

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS .......................................................... III-14

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................... IV-1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ............................... IV-1

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ...................................................... V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ……….. VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …………………… VII-1

BAB VIII PENUTUP ............................................................................................... VIII-1

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 iv

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten ......................................................................... II-5

Bagan 2.1.4.1 Struktur Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang ....................................................................................... II-19

Bagan 2.1.4.2 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan

Standardisasi Industri ……………………………………………... II-20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.a Komposisi Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun

2017 ........................................................................................... II-21

Tabel 2.2.b Komposisi Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 ………... II-22

Tabel 2.2.c Daftar Barang Inventasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten Tahun 2017 ……………………………………… II-22

Tabel 2.3.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013-2017 ……………… II-29

Tabel 2.3.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013-

2017 ………………...................................................................... II-32

Tabel 2.3.c Rasio Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013-

2017 ........................................................................................... II-33

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

Daerah ………………………………………………………………. IV-1

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 v

Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ……………………….. V-1

Tabel 6.a Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Banten Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 ……... VI-1

Tabel 6.b Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten ………………. VI-4

Tabel 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………………………... VII-1

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 vi

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 I - 1

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010), pada bagian menimbang

bahwa pembentukan Provinsi Banten akan dapat mendorong peningkatan

pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta

memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah, demikian amanat yang diberikan pada

pengelola pemerintaha daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang pemerintahan daerah mengamanatkan tentang upaya meningkatkan

perindustrian dan pedagangan dengan perencanaan dan pelayanan kepada

masyarakat dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan

landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah

dengan melibatkan masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor: 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten, tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan dengan amanat

dalam Peraturan gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan , tugas


pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah

Provinsi Banten,

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan

bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan

pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-

2022, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5

(lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2020 – 2025 serta mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2014 -

2019. RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 telah disusun sebagai acuan

kelanjutan pembangunan Provinsi Banten 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu

Tahun 2012 – 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

periode lima tahunan (2017-2022). Renstra adalah dokumen perencanaan

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Penyusunan Renstra-

OPD tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Nasional 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

Banten 2017-2022 , Visi dan Misi Gubernur Provinsi dalam janji politiknya, dan

Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat.

Penyusunan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

2017-2022 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh

stakeholder, mulai dari rujukan rancangan teknokrasi RPJMD Provinsi Banten

tahun 20017 – 2022 dalam perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna

mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program,

kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan

penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan

sasaran dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Pembahasan dengan seluruh stakeholder dilaksanakan dalam Focus Group

Discussion (FGD) dengan delapan kabupaten/Kota se- Provinsi Banten dengan

melahirkan rekomendasi – rekomendasi, yang selanjutya di tindak lanjuti dalam

rancangan awal renstra, sampai dengan perumusan rancangan renstra yang

bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Pertahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan tersebut

dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator

kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang dan penetapan isu strategis yang

berkembang, sehingga melahirkan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu

Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Persentase capaian

pembangunan industri Provinsi Banten.

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

2017-2022 dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang dituangkan dalam

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan

Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja


Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah disusun

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

1.2 LANDASAH HUKUM

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

2017-2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daera

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-

DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementeriaan Perdagangan

Tahun 2015 -2019

15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-

IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementeriaan Perindustrian

Tahun 2015 -2019

16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta


Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten

Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

19. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas

Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan

Provinsi Banten 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode

lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan


sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten 2017 – 2022 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan

sektoral.

2. TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan

Provinsi Banten 2017 – 2022 dalam menjalankan organisasinya.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perindustrian Perdagangan

Provinsi Banten 2017 – 2022 dalam menjalankan Rencana Kerja

selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang

disusun dapat dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan.

3. Memudahkan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Banten dalam

melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala

yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/

Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi

Banten 2017 – 2022, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan

kewenangan) sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian

kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya,

capaian program prioriras dalam pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi

melalui Renstra OPD ini.


BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi,

misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan

OPD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN.

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan,

serta pendanaan sesuai dengan perumusan rencana program

dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja OPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari renstra secara

keseluruhan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 II - 1

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor: 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan perangkat daerah Provinsi Banten, tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan

perdagangan.

Kemudian di dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 tentang

kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja

perangkat daerah Provinsi Banten, dengan Struktur Organisasi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Tugas Pembantuan

yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada tugas membantu gubernur dengan

menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Penetapan rencana pembangunan industry provinsi;

b. Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) Besar;

c. Penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)

bagi industri besar;

d. Penerbitan rekomendasi IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;


e. Penyampaian laporan informasi industri untuk : (1) IUI Besar

dan Izin perluasannya (2) IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas

Daerah kabupaten/kota

f. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol

took bebas bea dan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi

distributor;

g. Penerbitan rekomendasi surat izin usaha perdagangan bahan

berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi

bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan

dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;

h. Penetapan rekomendasi untuk penerbitan Pedagang Gula

Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan

Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP);

i. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah provinsi yang

telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan

asal);

j. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API);

k. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan

pusat distribusi provinsi;

l. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang

penting di tingkat daerah provinsi;

m. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi;

n. Penyelenggaraan operasi pasar dalam rangka stabilisasi

harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

o. Pengawasan pupuk dan pestistida tingkat daerah provinsi

dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan

penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;


p. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang

internasional, pameran dagang nasional, dan pameran

dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan

yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi;

q. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala

nasional (lintas daerah provinsi);

r. Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu

barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di

seluruh daerah kabupaten/kota; dan

s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

3 Susunan Strukur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perindustrian, membawahkan :

1. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan

Rekomendasi Teknis Perijinan;

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah;

3. Kepala Seksi Sumberdaya Industri.

d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:

1. Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka;

2. Kepala Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan;

3. Kepala Seksi Stabilisasi Harga.

e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:

1. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor;


2. Kepala Seksi Pengendalian Impor;

3. Kepala Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri.

f. Bidang Pengawasan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen;

2. Kepala Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri;

3. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib

Niaga.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Jabatan Fungsional.


2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Ba

ga

n 2

.1.2

Str

uktu

r O

rga

nis

asi D

ina

s P

eri

nd

ustr

ian

dan

Pe

rda

gan

ga

n P

rovin

si B

an

ten


2.1.3 URIAN TUGAS

1. Kepala Dinas.

a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris

Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan,

pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta

program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada

Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan Dalam Negeri,

Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Bidang Pengawasan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan rencana

strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan program

yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target

kerja tercapai sesuai rencana;

3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan

dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang

diharapkan;

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas,

tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta

ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran

pelaksanaan tugas;


5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang industri agro kimia

dan kerajinan, industri logam, mesin, tekstil, transportasi

dan telematika, perdagangan dalam negeri, dan

perdagangan luar negeri;

6. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan di bidang industri agro kimia dan

kerajinan, industri logam, mesin, tekstil, transportasi dan

telematika, perdagangan dalam negeri, dan perdagangan

luar negeri;

7. Merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja

terkait;

8. Merumuskan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan dinas;

9. Merumuskan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan cara

membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

yang akan datang;

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.


2. Sekretaris.

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan perumusan

rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta

perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta

evaluasi dan pelaporan;

6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7. merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas

Perindustrian dan Perdagangan;


8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja ;

10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

3. Bidang Perindustrian

a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam merencanakan perumusan

kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan

Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan, Seksi

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Seksi Sumberdaya

Industri.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perindustrian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perindustrian



2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;


lingkungan Bidang Perindustrian sesuai dengan peraturan dan


prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Perindustrian secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5. Merencanakan Pelaksanaan teknis operasional bidang

perencanaan pengembangan industri dan rekomendasi teknis

perijinan, pemberdayaan industri kecil menengah dan sumber

daya industri;

6. Merencanakan Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi

perindustrian;

7. Merencanakan Pembinaan, pelaksanaan perencanaan

pengembangan industri dan rekomendasi teknis perijinan,

pemberdayaan industri kecil menengah dan sumber daya industri;

8. Merencanakan Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan

bidang industri;

9. Merencanakan Pelaksanaan program dan kegiatan bidang

perencanaan pengembangan industri dan rekomendasi teknis

perijinan, pemberdayaan industri kecil menengah dan sumber

daya industri;

10. Merencanakan Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan

kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang perindustrian;

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Perindustrian dengan cara membandingkan antara rencana



datang;


12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja;

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

a. Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka, Seksi Sarana dan

Sistem Distribusi Perdagangan serta Seksi Stabilisasi Harga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perdagangan Dalam Negeri

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perdagangan

Dalam Negeri berdasarkan program kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perda sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;


Perdagangan Dalam Negeri secara berkala sesuai dengan


peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

5. Merencanakan pengkajian program kerja Bidang Perdagangan

Dalam Negeri;

6. Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi pada

urusan perdagangan dalam negeri, bina usaha, alternatif

pembiayaan resi gudang, pasar lelang, perdagangan berjangka,

sarana dan sistem distribusi perdagangan serta stabilisasi harga;

7. Merencanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan

usaha urusan perdagangan dalam negeri, bina usaha,

perdagangan berjangka alternatif pembiayaan resi gudang, pasar

lelang, sarana dan sistem distribusi perdagangan serta stabilisasi

harga.

8. Merencanakan pengkajian bahan pengendalian pada urusan

perdagangan dalam negeri, bina usaha, perdagangan berjangka,

alternatif pembiayaan resi gudang, pasar lelang, sarana dan sistem

distribusi perdagangan serta stabilisasi harga.

9. Merencanakan pengaturan teknis dan pelayanan umum pada

urusan perdagangan dalam negeri, bina usaha, perdagangan

berjangka, alternatif pembiayaan resi gudang, pasar lelang, sarana

dan sistem distribusi perdagangan serta stabilisasi harga;

10. Merencanakan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan

pengembangan usaha urusan perdagangan dalam negeri, bina

usaha, alternatif pembiayaan resi gudang, pasar lelang,

perdagangan berjangka, sarana dan sistem distribusi perdagangan

serta stabilisasi harga.

11. Merencanakan pengendalian urusan perdagangan dalam negeri,

bina usaha, perdagangan berjangka, alternatif pembiayaan resi

gudang, pasar lelang, sarana dan sistem distribusi perdagangan

serta stabilisasi harga.


12. Merencanakan monitoring dan evaluasi urusan perdagangan

dalam negeri, bina usaha, perdagangan berjangka, alternatif

pembiayaan resi gudang, pasar lelang, sarana dan sistem

distribusi perdagangan serta stabilisasi harga;

13. Merencanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam

pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;


Perdagangan Dalam Negeri dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

yang akan datang;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam

Negeri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;



5. Bidang Perdagangan Luar Negeri

a. Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi

Pengembangan Ekspor, Seksi Pengendalian Impor dan Seksi Promosi

Perdagangan Luar Negeri.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perdagangan Luar Negeri

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perdagangan

Luar Negeri berdasarkan program kerja Dinas Perindustrian dan


Perdagangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Perdagangan Luar Negeri Perda sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;


Perdagangan Luar Negeri secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5. Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

bidang promosi perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor,

impor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan kebijakan pimpinan agar terlaksana sesuai dengan

rencana;

6. Merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis

operasional promosi perdagangan luar negeri, pengembangan

ekspor, impor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai

dengan rencana;

7. Merencanakan bahan kebutuhan, penyediaan dan pendayagunaan

promosi perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, impor,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai dengan rencana;

8. Merencanakan bahan rancangan model promosi perdagangan luar

negeri, pengembangan ekspor impor, sesuai dengan peraturan


perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pimpinan, agar

terlaksana sesuai dengan rencana;

9. Merencanakan bahan penyelenggaraan identifikasi promosi

perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, impor sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai dengan rencana;

10. Merencanakan bahan rumusan sarana, prasarana dan bahan

informasi promosi perdagangan luar negeri, pengembangan

ekspor, impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai dengan

rencana;

11. Merencanakan bahan penyelenggaraaan dan menyebarluaskan

hasil-hasil pembangunan perindustrian dan perdagangan,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi agar kegiatan

terlaksana sesuai rencana;

12. Merencanakan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;


Perdagangan Luar Negeri dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

yang akan datang;

14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar

Negeri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;




6. Bidang Pengawasan

a. Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam merencanakan perumusan

kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen,

Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri serta Seksi Pengawasan

Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengawasan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengawasan




Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;


lingkungan Bidang Pengawasan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;


Pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5. Merencanakan pengkajian program kerja Bidang Pengawasan;

6. Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi pada

sub bidang urusan Perlindungan Konsumen, pengawasan barang

beredar dan/atau jasa,tertib niaga, pemberdayaan konsumen,

pengendalian standardisasi perdagangan;


7. Merencanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan

usaha urusan perlindungan konsumen, pengawasan barang

beredar dan/atau jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen,


8. Merencanakan pengkajian bahan pengendalian dan pengawasan

pada urusan perlindungan konsumen, pengawasan barang

beredar dan/atau jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen,


9. Merencanakan peraturan teknis dan pelayanan umum pada

urusan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar

dan/atau jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen,


10. Merencanakan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan

pengembangan usaha urusan perlindungan konsumen,

pengawasan barang beredar dan/atau jasa, tertib niaga,

pemberdayaan konsumen, pengendalian standardisasi

perdagangan;

11. Merencanakan pengendalian dan pengawasan urusan

perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan/atau

jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen, standardisasi

perdagangan;

12. Merencanakan monitoring dan evaluasi urusan perlindungan

konsumen, pengawasan barang beredar dan/atau jasa, tertib

niaga, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan;

13. Merencanakan koordinasi dengan Badan Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan

tugas di Kabupaten/Kota;


Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana




datang;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja;



2.1.4 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

2.1.4.1 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Unit

Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten. Balai Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas

pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan dalam melaksanakan pelayanan kalibrasi

dan sertifikasi mutu barang.

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis

kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;

b. Penyelenggaraan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;

c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi

pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;

d. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, evalasi

dan pelaksanan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang terdiri atas :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Kalibrasi dan Sertifikasi;


d. Seksi Pengujian Mutu Barang;

e. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan 2.14.1 Struktur Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

2.1.4.2 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN

STANDARDISASI INDUSTRI

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri

adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan.


mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis

operasional Dinas di bidang pengembangan teknologi dan

standardisasi bagi industri khususnya industri mikro kecil

dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai

Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri:

a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan

teknologi dan standardisasi industri;


b. pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan,

rekayasa teknologi dan standardisasi industri;

c. pelaksanaan fasilitasi standardisasi industri;

d. pelaksanaan pengujian mutu industri;

e. pelaksanaan pelayanan klinik Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HaKI);

f. pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;

g. pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan

teknologi dan standardisasi industri;

h. pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi

dan standardisasi industri;

i. pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan

standardisasi industri.

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan

Standardisasi Industri terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;

d. Seksi Pengembangan Jasa Teknik;

e. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan 2.1.4.2 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri


2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang merupakan salah

satu perangkat daerah didukung oleh sejumlah personil atau Aparatur yang

mengemban tugas dan fungsinya, sampai dengan Tahun 2017 jumlah

Aparatur sebanyak 177 orang dengan status kepegawaian terdiri dari 88 orang

Aparat Sipil Negara (ASN) dan 89 orang TKK/TKS.

Berdasarkan tingkat golongan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan Provinsi Banten sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.2.a Komposisi Aparat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Banten Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2017

N0. JABATAN GOLONGAN

JUMLAH I II III IV

1. Kepala Dinas - - - 1 1

2. Sekretaris - - - 1 1

3. Bidang - - - 5 5

4. Kepala Sub Bagian - - 3 2 5

5. Kepala Seksi - - 12 4 16

6. Pelaksana PNS 1 15 44 - 60

7. Pelaksana TKK/TKS - - - - 89

TOTAL 1 15 59 13 177

Sumber : Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017

Sedangkan kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan latar belakang

pendidikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2.b Komposisi Aparat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

N0. JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN

JML S3 S2 S1 D4 D3 D2

SL

TA

SL

TP SD

1. Kepala Dinas - 1 - - - - - - - 1

2. Sekretaris - 1 - - - - - - - 1

3. Bidang - 5 - - - - - - - 5

4. Kepala Sub

Bagian - 3 1 - 1 - - - - 5

5. Kepala Seksi - 11 5 - - - - - - 16

6. Pelaksana

PNS - 7 33 - 4 - 14 1 1 60

7. Pelaksana

TKK/TKS - 1 35 - 4 - 43 5 1 89

TOTAL - 29 74 - 9 - 57 6 2 177

% - 16.38 41.81 - 5.08 - 32.20 3.39 1.13 100

Sumber : Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten Tahun 2017 dapat dilihat dari Tabel daftar Inventaris sebagai berikut:

Tabel 2.2.c Daftar Barang Inventasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten Tahun 2017

NO

NAMA JENIS BARANG

JUMLAH

KONDISI

1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

555

1.1 Alat-alat Besar 3

1.1.1 Portable Water Pump 3 Baik

1.2 Alat-alat Angkutan 28

1.2.1 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

10 Baik

1.2.2 Sepeda Motor 16 Baik

1.2.3 Gerobak Tarik 2 Baik

1.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4

1.3.1 Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain 4 Baik

1.4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 477

1.4.1 Mesin Ketik Elektronik 5 Baik

1.4.2 Mesin Penghitung Uang 2 Baik


NO

NAMA JENIS BARANG

JUMLAH

KONDISI

1.4.3 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 3 Baik

1.4.4 Lemari Besi 5 Baik

1.4.5 Rak Besi/Metal 1 Baik

1.4.6 Filling Besi/Metal 49 Baik

1.4.7 Band Kas 2 Baik

1.4.8 Lemari Kaca 4 Baik

1.4.9 Alat Penghancur Kertas 4 Baik

1.4.10 Mesin Absensi 3 Baik

1.4.11 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 5 Baik

1.4.12 Meja Kayu/Rotan 1 Baik

1.4.13 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 2 Baik

1.4.14 Meja Rapat 4 Baik

1.4.15 Meja Makan 1 Baik

1.4.16 Kursi Rapat 1 Baik

1.4.17 Sofa 14 Baik

1.4.18 MOUBILER LAINNYA 1 Baik

1.4.19 Mesin Potong Rumput 1 Baik

1.4.20 Lemari Es 3 Baik

1.4.21 AC Unit 12 Baik

1.4.22 AC Split 35 Baik

1.4.23 Televisi 10 Baik

1.4.24 Sound System 1 Baik

1.4.25 Camera Video 17 Baik

1.4.26 Kaca Hias 1 Baik

1.4.27 Dispenser 8 Baik

1.4.28 Handy Cam 1 Baik

1.4.29 Alat Rumah Tangga Lain-lain 3 Baik

1.4.30 P.C Unit 65 Baik

1.4.31 Lap Top 39 Baik

1.4.32 Note Book 1 Baik

1.4.33 Personal Komputer Lain-lain 1 Baik

1.4.34 Hard Disk 9 Baik

1.4.35 Printer 1 Baik


1.4.37 Scanner 2 Baik

1.4.38 Server 2 Baik

1.4.39 Router 7 Baik

1.4.40 Peralatan Jaringan Lain-lain 7 Baik

1.4.41 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik

1.4.42 Meja Kerja Pejabat Eselon III 3 Baik

1.4.43 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 13 Baik

1.4.44 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 35 Baik

1.4.45 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik

1.4.46 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 Baik


NO

NAMA JENIS BARANG

JUMLAH

KONDISI

1.4.47 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Baik

1.4.48 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 16 Baik

1.4.49 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 18 Baik

1.4.50 Buffet Kayu 1 Baik

1.5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 38

1.5.1 Camera + Attachment 1 Baik

1.5.2 Proyektor + Attachment 3 Baik

1.5.3 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2 Baik

1.5.4 Camera Electronic 11 Baik

1.5.5 Video Monitor 2 Baik

1.5.6 Video Tape Recorder Portable 1 Baik

1.5.7 Slide Projector 5 Baik

1.5.8 Layar Film 1 Baik

1.5.9 Amplifier 2 Baik


1.5.11 Telephone (PABX) 1 Baik

1.5.12 Handy Talky 5 Baik

1.5.13 Facsimile 2 Baik

1.5.14 Wireless Amplifier 1 Baik

1.6 Alat Laboratorium 5

1.6.1 Meja Kerja 5 Baik

2 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARISASI INDUSTRI

252


2.1.1 Portable Compresor 1 Baik

2.2 Alat-alat Angkutan 5


2 Baik



2.3.1 Mesin Gerinda 2 Baik

2.3.2 Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain 11 Baik

2.3.3 Perkakas Bangku Kerja 1 Baik

2.3.4 Perkakas Bengkel Service Lain-lain 1 Baik

2.3.5 Perkakas Pengangkat Lain-lain 1 Baik

2.3.6 Tool Kit Set 1 Baik

2.3.7 Tool Kit Boks 1 Baik

2.3.8 Perkakas Khusus Lain-lain 1 Baik

2.3.9 Pahat 1 Baik

2.3.10 Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain 2 Baik


2.4.1 Mesin Ketik Elektronik 1 Baik


NO

NAMA JENIS BARANG

JUMLAH

KONDISI


2.4.3 Filling Besi/Metal 3 Baik


2.4.5 Overhead Projektor 1 Baik

2.4.6 Display 1 Baik

2.4.7 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 5 Baik

2.4.8 Lemari Kayu 1 Baik

2.4.9 Meja Rapat 25 Baik

2.4.10 Meja Podium 2 Baik

2.4.11 Meja Reseption 5 Baik

2.4.12 Bangku Tunggu 3 Baik

2.4.13 Sofa 4 Baik

2.4.14 Lemari Pakaian 1 Baik

2.4.15 Mesin Pel 1 Baik

2.4.16 AC Unit 1 Baik




2.4.20 Unit Power Supply 3 Baik





2.4.25 Hard Disk 4 Baik



2.4.28 Plotter 1 Baik

2.4.29 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik

2.4.30 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2 Baik

2.4.31 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 21 Baik

2.4.32 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 24 Baik

2.4.33 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik


2.4.35 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 10 Baik

2.4.36 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 32 Baik


2.4.38 Buffet Kayu 1 Baik

2.5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 3 Baik



2.6 Alat Laboratorium 6 Baik

2.6.1 Load Coll 3 Baik

2.6.2 Alat Pemeriksaan Beton 1 Baik

2.6.3 Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain) 1 Baik


NO

NAMA JENIS BARANG

JUMLAH

KONDISI

2.6.4 Laboratory Safety equipment Lain-lain 1 Baik

3 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

386


3.1.1 Lori 1 Baik

3.1.2 Pompa Lain-lain 2 Baik

3.2 Alat-alat Angkutan 7 Baik

3.2.1 Jeep 1 Baik


3 Baik

3.2.3 Truck + Attachhment 1 Baik


3.2.5 Gerobak Lori 1 Baik


3.3.1 Mesin Gerinda 8 Baik

3.3.2 Takel 3 Baik

3.3.3 Tool Kit Set 2 Baik

3.3.4 Perkakas Standar Lain-lain 4 Baik

3.3.5 Bor 2 Baik

3.3.6 Alat Calibrasi Lain-lain 75 Baik


3.3.8 Manometer Untuk Mesin 2 Baik

3.3.9 Termometer Standard 2 Baik

3.3.10 Micro Meter 1 Baik

3.3.11 Air Conditioning Unit 11 Baik

3.3.12 Komparator 1 Baik

3.3.13 Ban Ukur 5 Baik

3.3.14 Diameter Tape 3 Baik

3.3.15 Bejana Ukur 27 Baik

3.3.16 Alat Ukur Kadar Air 1 Baik

3.3.17 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 17 Baik

3.3.18 Timbangan 20 Baik

3.3.19 Neraca 2 Baik

3.3.20 Neraca Tera A Kapasitas 75 Kg 2 Baik

3.3.21 Neraca Tera B Kapasitas 10 Kg 2 Baik

3.3.22 Neraca Kapasitas 1 Kg 2 Baik

3.3.23 Anak Timbangan Halus daro 1.000 - 1 Gr

3 Baik

3.3.24 Anak Timbangan Biasa dari 1000 - 1 Gr

16 Baik

3.3.25 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain-lain

2 Baik


3.4.1 Mesin Ketik Listrik Portable 1 Baik


NO

NAMA JENIS BARANG

JUMLAH

KONDISI


3.4.3 Rak Besi/Metal 5 Baik


3.4.5 Overhead Projektor 1 Baik

3.4.6 Display 1 Baik

3.4.7 Kursi Tamu 6 Baik

3.4.8 Sofa 2 Baik

3.4.9 Mesin Penghisap Debu 1 Baik

3.4.10 Lemari Es 1 Baik










3.4.20 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 10 Baik


3.4.22 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III

1 Baik


3.5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 6 Baik


3.5.2 Theodolit 1 Baik

3.5.3 Level 2 Baik


3.6 Alat-alat Kedokteran 1 Baik

3.6.1 Water Bath 1 Baik

3.7 Alat Laboratorium 77 Baik

3.7.1 Timbangan Elektronik 25 Baik

3.7.2 Water Meter 10 Baik

3.7.3 Labu Takar 2 Baik

3.7.4 Thermometer 4 Baik

3.7.5 Hygro Thermograph 9 Baik

3.7.6 Personal Komputer 6 Baik

3.7.7 Anak Timbangan 20 Baik

3.7.8 Barometer 1 Baik

Sumber : Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017.

Keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten masih perlu penunjang dalam rangka


kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mengingat pelaksanaan tugas

dan fungsi tersebut harus dilaksanakan setiap tahun secara kontinyu serta

perlu peningkatan

2.3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

merupakan kinerja pelayanan sebelumnya, yang ditetapkan secara umum dan

akan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yaitu bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten mempunyai

tugas pokok melaksanakan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan

Perdagangan.

Sedangkan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis di Bidang

Perindustrian dan Perdagangan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di

Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja

pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang secara

rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada

perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aktivitas industri dan

perdagangan, yang pencapaian kinerjanya dari Tahun 2013 sampai dengan

Tahun 2017 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut.


Tabel 2.3.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Banten Tahun 2013-2017

No.

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi

Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1

Peningkatan

Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah

Rasio ketersediaan

Dokumen

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

Rasio ketersediaan

Dokumen

Penatausahaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Laporan

Keuangan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

2 Peningkatan

Sarana, Prasarana

Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan

Barang dan Jasa

Adm. Perkantoran

serta Pelayanan

Tata Usaha

Kerumahtanggaan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

Rasio

Penyelenggaraan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -


No.

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi


2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi di

dalam dan ke Luar

Daerah

Rasio

Pembangunan,

Pengadaan,

Pemeliharaan dan

Rehabilitasi

Prasarana dan

Sarana Aparatur

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

Rasio pembinaan

dan peningkatan

pelayanan, tata

usaha dan

administrasi

kepegawaian

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

3 Penyediaan Data

Pembangunan

Daerah

Ketersediaan Data

dan Informasi

Pembangunan

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

4 Peningkatan dan

Pengembangan

Perdagangan

Cakupan

Peningkatan

Prasarana dan

Sarana Kelancaran

Distribusi

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -


No.

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi


2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Perdagangan/Pasar

tradisional (%)

Cakupan

Pemberdayaan dan

Perlindungan

Konsumen, dan

Pengawasan

Barang

Beredar/Jasa (%)

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

5 Peningkatan Daya

Saing Industri

Cakupan Penataan

Kawasan dan

Penguatan Struktur

industri (%)

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

Cakupan

Penumbuhan dan

Pengembangan

Wirausaha Baru

Bidang Industri (%)

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.82 20.00 20.00 - 100.00 94.12 100.00 100.00 -

Cakupan

Peningkatan

Mutu/Daya Saing,

Stadarisasi dan

Sertifikasi Produk

(%)

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -

Cakupan Kemitraan

Usaha dan

Pengembangan

klaster industri (%)

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 -


Tabel 2.3.b

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013-2017

No Uraian Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I Kelembagaan

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Anggaran 727,109,600 1,372,461,000 2,140,235,000 1,600,631,000 778,585,400

Realisasi 665,058,600 1,298,929,500 2,066,336,000 1,336,041,899

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Anggaran 3,290,041,400 6,132,165,850 8,950,530,000 11,483,819,460 10,752,670,500

Realisasi 3,063,800,081 5,742,107,087 8,180,477,636 10,896,107,254

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Anggaran 150,000,000 346,628,000 1,126,063,000 424,357,000 1,287,000,000

Realisasi 134,258,500 334,680,000 1,083,865,000 363,149,000

II Perdagangan

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

Anggaran 3,656,700,000 824,945,447 10,965,849,500 7,124,053,500 3,801,070,950

Realisasi 3,260,471,250 7,613,210,100 10,031,308,200 6,267,961,258

III Perindustrian

Peningkatan Daya Saing Industri

Anggaran 2,111,269,000 4,609,000,000 5,967,142,500 4,428,899,900 3,212,373,525

Realisasi 2,009,466,824 4,425,337,008 5,360,096,548 4,222,878,000

IV Belanja Tidak Langsung Anggaran 8,631,000,000 9,873,000,000 10,630,000,000 11,925,000,000 14,622,000,000

Realisasi 8,256,469,015 9,498,363,201 10,368,160,411 11,838,032,525

Jumlah Anggaran 18,566,120,000 23,158,200,297 39,779,820,000 36,986,760,860 34,453,700,375

Realisasi 17,389,524,270 28,912,626,896 37,090,243,795 34,924,169,936 -


Tabel 2.3.c

Rasio Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013-2017

No Uraian Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Kelembagaan

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 91.47 94.64 96.55 83.47 0 8.03 8.07

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 93.12 93.64 91.40 94.88 0 9.07 9.10

Penyediaan Data Pembangunan Daerah 89.51 96.55 96.25 85.58 0 13.65 14.27

II Perdagangan

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan 89.16 922.87 91.48 87.98 0 6.17 8.33

III Perindustrian

Peningkatan Daya Saing Industri 95.18 96.02 89.83 95.35 0 8.11 7.97 IV Belanja Tidak Langsung 95.66 96.21 97.54 99.27 0 4.76 4.84

Jumlah 93.66 124.85 93.24 94.42 0 6.38 6.80


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYAAN

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan

mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih

memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi

organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan

strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci

tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors)

merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian

keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan

eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta

penentuan skala prioritas.

2.4.1 KELEMAHAN DAN KEKUATAN

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang

menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur

organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan

prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal

yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength)

organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten diantaranya :

A. Kekuatan

1. Memiliki Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yang jelas

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan

tugas;


2. Adanya Pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan

fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis, pada

setiap operasional kegiatan;

3. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan

dibidang Perindustrian dan perdagangan;

4. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas fungsinya;

5. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

B. Kelemahan

1. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit

kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa

kebutuhan aparatur tiap bidang;

2. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas,

distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan

organisasi;

3. Perlunya peningkatan dalam perencanaan,

evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;

4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai

standar;

5. Perlu peningkatan koordinasi antara bidang yang ada.

2.4.2 PELUANG DANA ANCAMAN

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi

terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan

peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan

ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan.

Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang

(opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan


eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, diantaranya :

A. Peluang

1. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam

pembangunan pada Sektor Industri dan Perdagangan;

2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang

memadai;

3. Jumlah pelaku industri dan perdagangan yang cukup besar

dan berkembang;

4. Sumber Daya Manusia yang cukup besar untuk memenuhi

kebutuhan Industri dan Perdagangan;

5. Perkembangan investasi yang terus berkembang baik

investasi dalam negeri dan investasi luar negeri.

B. Ancaman

1. Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional;

2. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi;

3. Kebutuhan akan pelayanan di sektor perindustrian dan

perdagangan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah

sebagai perwujudan good goverrnace yang masih

membutuhkan perhatian;

4. Sumber Daya Manusia terampil yang belum sepenuhnya

dapat disiapkan oleh daerah yang memungkinkan masuk dari

luar daerah;

5. Produk Industri dan perdagangan yang masih harus di

perbaiki mengingat produk dari luar negeri sebagai pesaing

makin banyak.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 III - 1

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN

3.1.1 Sekretaris.

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.

2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi

keuangan yang bersertifikat.

3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil

pelaksanaan program dan kegiatan Bidang dan UPT Dinas

Perindustrian dan Perdagangan belum optimal.

4. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

5. Peran aktif Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal

sebagai perpanjangan tangan gubernur selaku wakil pemerintah

pusat di daerah masih perlu ditingkatkan

3.1.2 Kepala Bidang Perindustrian

1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk,

pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal

kerja, pada industri kecil dan indusri kreatif

2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan

pengetahuan bahan baku/bahan penolong.


3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan

sertifikasi produk.

4. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan

pemahaman green industry, kemasan, serta penanganan dan

pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif.

5. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di

kabupaten/kota belum tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan

yang mendukung iklim usaha pertumbuhan industri kreatif.

6. Belum optimalnya terlaksananya penetapan kawasan industri kecil

menengah dan industri kreatif berbasis kerajinan, fasion, kuliner ,

teknologi.

3.1.3 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. Akses pasar dan jaringan pemasaran yang masih perlu

ditingkatkan

2. Infrastruktur perdagangan masih sangat perlu dukungan dari

pemerintah

3. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan

perlindungan konsumen masih kurang;

4. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;

5. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang

teknis ekspor.

6. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan

produk dalam negeri;

7. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik

3.1.4 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Kepercayaan terhadap perdagangan luar negeri masih

membutuhkan peningkatan


2. Pemasaran perdagangan luar negeri membutuhkan akses yang

perlu ditingkatkan

3. Kemampuan pemahaman transaksi yang masih perlu di latih

4. Persiapan teknis kemapuan dasar perdangan luar negeri masih

perlu ditingkatkan

5. Kualitas dan mutu barang yang belum standar international

6. Pembiayaan terhadap barang orientasi ekspor cukup besar

3.1.5 Kepala Bidang Pengawasan

1. Sumber daya aparatur pengawas masih sangat terbatas

2. Banyaknya produk yang perlu diawasi yang belum berstrandar

nasional indonesia (SNI)

3. Penetapan prosedur pengawasan untuk berbagai jenis produk

masih perlu di sempurnakan

4. Masih perlu ditingkatkan kepada pelaku industri, perdagangan

untuk mencantumkan label informasi kualitas produknya

5. Pada produk tertentu yang membutuhkan akses laboratorium

masih sangat terbatas

6. Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan

lembaga perlindungan konsumen.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menggambarkan

bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Gubernur terpilih lima tahun

mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Banten, yaitu :


“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut

adalah:

1. Misi pertama, Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good

Governance). Tujuan misi ke-1 adalah Terwujudnya kelembagaan

Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien,

transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas,

berkompetensi dan melayani masyarakat. Dengan Tujuan untuk

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif,

efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Sedangkan sasaran adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melelui

Peningkatan Kompetensi dan Integritas Aparatur.

2. Misi Kelima, Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan

Ekonomi. Tujuan misi ke-5 adalah Meningkatnya perekonomian banten

melalui kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi,

pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap

pengangguran dan kemiskinan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, fungsi Dinas

Perindustrian berada pada Urusan Pilihan yaitu Urusan Perindustrian dan

Urusan Perdagangan, yang memiliki 7 (tujuh) Program yaitu:

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

2. Program Peningkatan Daya Saing Industri

3. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri

4. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

5. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri

7. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang


3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA NEGARA (K/L)

Telaah terhadap renstra kementrian perdagangan diarahkan pada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan.

2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat).

3. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia.

4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah.

5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non

konvensional.

6. Mendorong penggunaan produk domestik.

7. Meningkatkan perlindungan konsumen.

8. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.

9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas

pasar domestik.

10. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi.

11. Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

perdagangan

Telaah terhadap renstra kementrian perindustrian diarahkan pada :

1. Pengembangan Perwilayahan Industri.

2. Penumbuhan Populasi Industri.

3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas .

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang

Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional

yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui


Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan

Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata. dengan tahapan

A. Skenario Jangka Pendek (Tahun 2010 s.d 2014) adalah melalui :

1. Mensinergikan antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah Provinsi

Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW).

2. Terselenggaranya interaksi antara Kawasan Strategis Nasional di

Provinsi Banten dengan struktur ruang dan pola ruang di wilayah

provinsi dan wilayah kabupaten/kota.

3. Terbentuknya sistem jaringan transportasi yang aman melalui

perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir

secara sistemik di wilayah Tangerang (sebagai bagian dari kawasan

Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno

Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam,

pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman.

4. Terselenggaranya penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan

ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara

produktif.

B. Skenario Jangka Menengah (Tahun 2010 s.d 2019) adalah melalui :

1. Terbangunnya pusat penyebaran primer Pelabuhan Internasional

Bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan

strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten.

2. Terselenggaranya interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan

kereta api) di Wilayah Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis,

dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah

provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di

kawasan perkotaan fungsi PKN (Serang, Cilegon, Tangerang), dengan

simpul-simpul di kawasan pendukungnya.

3. Terbentuknya pola ruang wilayah melalui pengembangan kawasan

pertanian, industri, perkebunan, pertambangan, pariwisata,


permukiman, secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di

perkotaan dan perdesaan.

4. Terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada

pusat-pusat pertumbuhan dengan pemasaran regional dan nasional

melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.

5. Tertatanya kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatnya

fungsi kawasan lindung.

C. Skenario Jangka Panjang (tahun 2010 s.d 2030) adalah melalui :

1. Terbangunnya jalur transportasi nasional penghubung Jawa –

Sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional

lintas Utara, Tengah, dan Selatan Pulau Jawa di Wilayah Provinsi

Banten.

2. Terwujudnya pola pemanfaatan ruang Kawasan Selat Sunda secara

produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah

lingkungan.

3. Terbentuknya kawasan Taman Nasional dan Kawasan Lindung

khususnya di Wilayah Banten Selatan yang memberi manfaat kepada

masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan

hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian

perubahan iklim.

4. Terjadinya keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan

berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan

strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah

kabupaten/kota.

5. Terbentuknya Pusat Kegiatan Wilayah baru yang dipromosikan

(PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya

sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan

wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 pada

hakikatnya merupakan wujud struktur dan pola ruang yang harapkan


sampai dengan akhir tahun perencanaan. Rencana Struktur Ruang

Provinsi meliputi:

a. Sistem Perkotaan

Arahan Sistem Pusat-Pusat di Provinsi Banten dapat

diidentifikasikan pada beberapa jenjang pusat-pusat Rencana

sistem perkotaan, meliputi sebagai berikut

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu a) Kawasan

Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan

Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota

Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang

Selatan; b) Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan

Perkotaan Kabupaten Serang; dan c). Kawasan Perkotaan

Cilegon.

2) Pusat Kegitan Wilayah (PKW) meliputi Kawasan Perkotaan

Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung.

3) Pusat Kegitan Wilayah dalam promosi (PKWp)

sebagaimana dimaksud meliputi Kawasan Panimbang,

Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja

4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada

meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan

Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan

Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan

Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan

Kawasan Cikeuruh Wetan;


Lingkup Wilayah RTRW Provinsi Banten merupakan wilayah

Daerah seluas 966.292,00 (sembilan ratus enam puluh

enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma nol nol)

hektar yang terdiri atas :

a. WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;

b. WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan

Kota Cilegon; dan

c. WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan

Kabupaten Lebak.

Arahan fungsi dan peranan WKP meliputi:

a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan

industri, jasa, perdagangan, pertanian,

permukiman atau perumahan, dan

pendidikan;

b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan

pemerintahan, pendidikan, kehutanan,

pertanian, industri, pariwisata, jasa,

perdagangan, dan pertambangan; dan

c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan

kehutanan, pertanian, pertambangan,

pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan

perkebunan.

b. Sistem Prasarana Utama

Sistem prasarana utama akan diwujudkan melalui rencana

pengembangan sistem jaringan transportasi yang terdiri

dari:

1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi

darat;



udara;


laut;

4) Rencana pengembangan angkutan masal.

c. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari :

1. Rencana pengembangan sistem jaringan

telekomunikasi dan informatika;

2. Rencana pengembangan sistem jaringan

energi/kelistrikan;

3. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya

air;

4. Rencana pengembangan migas;

5. Rencana pengembangan prasarana lingkungan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Banten 2010-2030 menetapkan Rencana

Pola Ruang Wilayah Provinsi Banten yang dibagi kedalam:

a. Rencana pola ruang Kawasan Lindung (30,15%)

kawasan hutan lindung;

kawasan suaka alam;

kawasan pelestarian alam;

kawasan cagar budaya;

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya;

kawasan perlindungan setempat.

kawasan rawan bencana alam


b. Rencana pola ruang Kawasan Budidaya (69,85%)

kawasan peruntukan hutan produksi

kawasan peruntukan pertanian

kawasan perkotaan

kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional

Disamping kawasan lindung dan kawasan budidaya, dalam RTRW

juga menetapkan Kawasan Strategis Daerah Provinsi Banten yang

meliputi:

a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan

keamanan diarahkan pada:

1. Pulau Deli sebagai kawasan pulau kecil terluar.

2. Lanud Gorda dan daerah latihan tempur TNI AU di Kabupaten

Serang,

3. Bumi Marinir TNI AL di Merak Kota Cilegon.

4. Kawasan Kesatrian KOPASSUS Grup I – TNI AD di Taman

Kabupaten Serang,

5. Tempat latihan gabungan tempur TNI AL di Pulau Sangiang

dan Pulau Ular Kabupaten Serang,

6. Kawasan Komando Pendidikan Latihan Tempur TNI AD di

Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak,

7. Bataliyon 320 TNI AD di Kabupaten Pandeglang.

b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

diarahkan pada:

1. Kawasan Selat Sunda,


2. Kawasan Perkotaan Jabodetabekjur,

3. KEK dan Pelabuhan Bojonegara,

4. KEK Krakatau Industriai Estate Cilegon,

5. Banten Water Front City,

6. Kawasan Wisata Tanjung Lesung,

7. Kawasan Sport City,

8. KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten),

9. Kawasan Malingping,

10. Kawasan Cibaliung,

11. Kawasan Bayah,

12. Kawasan Kota Kekerabatan Maja,

13. Kawasan Reklamasi Pantai Kabupaten Tangerang (Tangerang

International City),

14. Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda,

c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

diarahkan pada:

1. Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang,

2. Kawasan Masyarakat Adat Baduy dan

3. Desa Adat Cisungsang di Kabupaten Lebak.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber

daya alam dan/atau teknologi tinggi diarahkan pada:

1. PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon dengan kapasitas 600 s.d 700

MW,

2. PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 300

s.d 400 MW,

3. PLTU 3 Kemiri Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 300

s.d 400 MW,

4. PLTN Banten,

5. PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten,


6. Bendungan Karian Kabupaten Lebak,

7. Bendungan Pasir Kopo Kabupaten Lebak,

8. Bendungan Cilawang Kabupaten Lebak,

9. Bendungan Tanjung Kabupaten Lebak,

10. Bendungan Sindang Heula,

11. Bendungan Krenceng Kota Cilegon,

12. Bendungan Pamarayan Kabupaten Serang,

13. Bendungan Ranca Sumur Tangerang,

14. Bendungan Ciliman Kabupaten Lebak,

15. Kawasan Puspiptek Kota Tangerang Selatan.

e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup diarahkan pada:

1. Taman Nasional Ujung Kulon,

2. Taman Nasional Gunung Halimun – Salak,

3. Cagar Alam Rawa Danau (2.500 Ha) dan

4. Cagar Alam Gunung Tukung Gede (1.700 Ha) di Kabupaten

Serang,

5. Kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, di

Kabupaten Serang dan Gunung Pulosari) dan Kabupaten

Pandeglang.

6. Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta di Kota

Tangerang.


3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki

dampak jangka panjang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Banten 2017-2022 bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari

stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan

daerah Provinsi Banten Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten 2017-2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan

Industri ber-IPTEK

2. Peningkatan pelayan dan kemudahan pada Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK).

3. Perbaikan perekonomian bidang industri dan perdagangan untuk perbaikan

peningkatan daya beli,

4. Pengembangan komoditi lokal pada industri unggulan,

5. Peningkatasn kualitas produk untuk meraih proses ekspor

6. Moderenisasi teknologi industri, mendukung agribisnis.

7. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP).

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 IV - 1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/ SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Mewujudkan

kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1.1 Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

B BB BB BB BB

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 IV - 2

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/ SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2 Meningkatnya

Industri Manufaktur dan Perdagangan Yang Bedaya Saing

LPE 6 6.2 6.4 6.7 7

Daya beli / Inflasi

3.7 4.2 4 4 4

TPT 8.45 8.2 7.95 7.68 7.4

2.1 Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM

LPE Sektor Perindustrian

3.7 3.95 4.2 4.45 4.7

2.2 Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, serta wirausaha baru sektor perdagangan

Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting

4 4 4 4 4

LPE Sektor Perdagangan

4.9 5.4 5.9 6.4 6.9

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 V - 1

Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam lima

tahun mendatang, sebagaimana dipaparkan pada table berikut;

Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

Misi I : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

1 Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

1 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

1 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima


Misi V : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI


1 Meningkatnya Industri Manufaktur dan Perdagangan Yang Bedaya Saing

1 Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM

1 Meningkatkan capaian pembangungan industri yang didorong pengembangan industri, pemberdayaan industri kecil serta peningkatan kualitas sumber daya industri

1.1 Peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan kemitraan strategis, penambahan sarana pendukung dan pemanfaatan teknologi dalam uapaya peningkatan pertumbuhan industri

1.2 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar

2 Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, serta wira usaha baru sektor perdagangan

2.1 Meningkatkan pertumbuhan perdagangan yang didorong pengadaan sarana prasaran perdagangan, meningkatkan usaha perdagangan dalam negeri dan upaya untuk dapat menstabilkan harga

1 Peningkatan sarana prasarana perdagangan, peningkatan akses pasar, peningkatan kesadaran produk dalam negeri, pengamanan produk dan tata niaga serta penuatan pasar domestik untuk mencapi pertumbuhan



2.2 Meningkatkatkan capaian perdagangan luar negeri dengan meningkatkan pengembangan produk orientasi ekspor yang didukung produk berkualitas dan promosi pemasaran perdagangan luar negeri

1 Peningkatan kualitas produk unggulan ekspor, yang di tunjang dengan pemahaman transkasi luar negeri, akses jaringan kerjasama pemasaran internasiona, dan akses permodalan untuk mencapai target transaksi luar negeri

2.3 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal

1 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 VI - 1

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan

akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya

untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan

adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan

berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.a Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

NO NAMA KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) Program Tata Kelola Pemerintahan

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur

8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi



NO NAMA KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) Industri

10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri

11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri

12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri

13 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

15 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

16 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Program Peningkatan Daya Saing Industri

1. Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan

1 Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan

2. Rasio Pertumbuhan industri kreatif

1 Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah

3. Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif

1 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri

Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri

1. Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi

1 Standarisasi dan sertifikasi Industri

2 Pengembangan dan Peningkatan Produk industri



NO NAMA KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1. Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu

1 Pengendalian Inflasi Daerah

2. capaian stabilitas harga barang pokok

1 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3. Pertumbuhan Omset Pedagang

1 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka

4. Neraca ketersediaan barang pokok

1 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan

Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

1. Surplus Neraca Perdagangan

1 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah

2 Pengendalian Impor daerah

3 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri

1. Indeks Tendensi Konsumen

1 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri

2 Peningkatan Perlindungan Konsumen

3 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

1. Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi

1 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi

2 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang

Tabel 6.b Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Terlampir

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 VII - 1

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan

ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta

gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Tabel 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATOR

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD THN 0 THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) I Capian

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

C B BB BB BB BB BB

1 Nilai IKM (Satuan: skala)

2.5 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6

II LPE Sektor Perindustrian

3.05 3.7 3.95 4.2 4.45 4.7 4.7

1 Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan

Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan

0 20 20 20 20 20 100

2 Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif

0 20 20 20 20 20 100

3 Rasio Pertumbuhan industri kreatif

0 20 20 20 20 20 100

4 Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan

1200 200 200 200 200 200 200


NO INDIKATOR

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD THN 0 THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) bersertifikasi

IV Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting

4.19 4 4 4 4 4 4

1 Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu

0 5 5 5 5 5 5

2 capaian stabilitas harga barang pokok

6.93 5 5 5 5 5 5

III LPE Sektor Perdagangan

3.82 4.9 5.4 5.9 6.4 6.9 6.9

1 Pertumbuhan Omset Pedagang

5 10 12 14 16 18 18

2 Neraca

ketersediaan barang pokok

100 100 100 100 100 100 100

3 Surplus Neraca Perdagangan

2828.83 2970.27 3118.79 3274.72 3438.46 3610.38 3610.38

4 Indeks Tendensi Konsumen

104.65 108 112 116 118 120 120

5 Persentase Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi

0 20 40 60 80 100 100


Definisi Operasional Indikator Kinerja:

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Yaitu Untuk memudahkan interpretasi

terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut

diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25.

2. LPE Sektor Perindustrian Yaitu Menunjukan tahap perubahan pertumbuhan

ekonomi di bidang industri, persentase perekonomian suatu daerah dalam

PDRB.

IKM =𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai

Perseps

i

Nilai Interval

IKM

Nilai Interval

Konversi IKM

Mutu

Pelayana

n

Kinerja Unit

Pelayanan

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik

𝐺𝑖 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖1 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0𝑥 100%

LPE Sektor Perindustrian

Keterangan :

Gi = adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen.

PDRBit = PDRB Sektor Perindustrian pada tahun t

PDRBi0 = PDRB Sektor Perindustrian tahun dasar.


3. Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis Tingkat inflasi Yaitu

menunjukan persentase tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang pokok

(beras, rokok, gula, jagung kedelai, minyak goreng, daging beku, bawang

merah) dan bahan galian srategis (aspalt, bijih besi, minyak bumi dan bahan

tambang )

4. LPE Sektor PerdaganganYaituMenunjukan tahap perubahan pertumbuhan

ekonomi di bidang perdagangan, persentase perekonomian suatu daerah

dalam PDRB.

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾0

𝐼𝐻𝐾0 𝑥 100%

Tingkat inflasi

Keterangan:

IHKn = Indeks Harga Konsumen pada tahun n

IHK0 = Indeks Harga Konsumen pada tahun 0

𝐺𝑖 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖1 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0𝑥 100%

LPE sektor perdagangan

Keterangan :

G = adalah tingkat pertumbuhan sektor Perdagangan yang dinyatakan dalam

persen.

PDRB it = PDRB Sektor Perdagangan pada tahun t

PDRB 0 = pendapatan daerah pada tahun dasar.


Indikator Kinerja Program :

1. Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Yaitu Antar Waktu Persentase

Akumulatif harga kebubutuhan bahan pokok yang diharpakan tidak lebih

kurang dari 5%

2. Pertumbuhan Omset Pedagang Yaitu Persentase pendapatan keuntungan

pedagang dalam periode tertentu dihitung dengan growt percentage over one

years.

3. capaian stabilitas harga barang pokok Yaitu Penghitungan yang menunjukan

tingkat pencapaian stabilitas harga pada tingkat tertentu dari laju inflasi yang

berjalan. Hasil akan berbentuk persentase.

𝐾𝑉𝐻 =𝑡 − (𝑡 − 1)

(𝑡 − 1)𝑥 100%

Keterangan:

t = Tahun Berjalan

t-1 = Tahun yang lalu

𝐺𝑃𝑂 =𝐹𝑉 − 𝑆𝑉

𝑆𝑉𝑥 100

Keterangan

GPO = growt percentage over one years

FV = final value

SV = start value

𝑆𝐻 =𝑡 − (𝑡 − 1)

(𝑡 − 1)𝑥 100%

Keterangan:

t = Tahun Berjalan



4. Surplus Neraca Perdagangan Yaitu Perbedaan antara nilai ekspor dan impor

suatu negara pada periode tertentu diukur menggunakan mata uang yang

berlaku akan menjadi surplus atau kelebihan jika ekspor melebihi impor

5. Neraca ketersediaan barang pokok Yaitu Penjelasan dalam angka yang

menunjukan ketersediaan barang pokok (beras, gula, jagung,minyak goreng,

daging beku, ayam ras, rokok, bawang merah) yang keluar masuk negara /

daerah.

6. Indeks Tendensi Konsumen Yaitu Indeks yang dapat memberikan gambaran

mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapatan

konsumen yang didasarkan pada persepsi konsumen mengenai keadaan

bisnis dan perekonomian

X = ∑ Ekspor – ∑ Impor

𝑥 =𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘

𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑦𝑎 𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑥 100%


7. Persentase Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Yaitu Menunjukan Kesiapan

pelayanan dalam penguji dan mengeluarkan Sertifikasi

8. Persentase Struktur Industri pada Industri Yaitu Unggulan Daerah Yang

Mendapatkan Fasilitasi Penguatan Perhitungan dengan menggunakan

metode survey atau data sekunder yang menunjukan persentase struktur

industri di suatu daerah dan mengidentivikasi industri unggula mana yang telah

mendapatkan kebijakan.

9. Rasio Pertumbuhan industri kreatif Yaitu Membandingkan angka–angka

pertumbuhan dalam persentase di bidang industri yang mengandalkan bakat

kreatifitas sebagai modal utama.

𝑥 =𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 5 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑥 100%

Keterangan:

t = Tahun Berjalan


𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑈𝑛𝑔𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑈𝑛𝑔𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑥 100%

𝑅𝑃𝐼𝐾 =𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 5 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥100 %


10. Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif Yaitu

Penjelasan bagaimana para tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang

industri atau menempuh pendidikan di bidang pengolahan telah diterima di

perusahaan yang bergerak di sektor industri.

11. Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi Yaitu Menunjukan

produk yag sudah memiliki standar tertentu untuk diperjualkan ke pasar seperti

kemasan, kebersihan, bebas bakteri dan hak cipta.

𝑃𝐾𝑆𝐷𝑀𝐼 =𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 5 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥100 %

Jumlah Fasilitasi Produk Industri Kecil yang berstandar dan bersertifikasi

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 VIII - 1

Rencana Straetgis (Rentstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi

perangkat daerah dalam melakukan aktifitas organisasinya, keberasilan

implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan kometmen

pemangku kepentingan dalam hal ini di tatanan sumber daya manusia Dinas

Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Banten. Dukungan masyarakat yang

merupakan mitra strategis dan dunia usaha sebagai mitra utama serta semua pihak

yang terlibat pada sektor perindustrian dan perdagangan diharapkan dapat

meningkatkan akselerasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah

Daerah Provinsi Banten.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan

sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan industri dan

perdagangan, penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta

sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

maupun instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan

perdagangan.

Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap program dan

kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, sehingga hasil yang

diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan daya saing daerah.

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Mewujudkan kelembagaan

pemerintahan daerah yang

berakhlakul karimah dengan efektif,

efisien, transparan, akuntabel, dan

sumber daya aparatur berintegritas,

berkompetensi serta melayani

masyarakat

Meningkatnya kualitas

kesekretariatan dengan

mengarahkan aparatur

pada pencapaian kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

1 Capian Laporan

Kinerja

Pemerintah

Provinsi Banten

2007.01 Program Tata Kelola Pemerintahan 1 Nilai IKM 2.5 Skala (1-4) 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.60

2007.200701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset

22 Dokumen 22.00 60,342,800.00 22.00 60,342,800.00 22.00 60,342,800.00 22.00 60,342,800.00 22.00 60,342,800.00 110.00 301,714,000.00

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 85.00

2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00

3 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah

(APIP)

2 Dokumen 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

2007.200701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 22 Dokumen 21.00 310,853,400.00 21.00 310,853,400.00 21.00 310,853,400.00 21.00 310,853,400.00 22.00 310,853,400.00 106.00 1,554,267,000.00

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan

Kegiatan

3 Dokumen 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00

2 Penyusunan Perencanaan Program dan

Kegiatan Tahunan

9 Dokumen 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00

3 Penyusunan Renstra 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

4 Penyusunan Laporan Evaluasi dan

Pengendalian

5 Dokumen 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

5 Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

2007.200701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0 Paket 4.00 450,000,000.00 3.00 450,000,000.00 2.00 450,000,000.00 2.00 450,000,000.00 2.00 450,000,000.00 13.00 2,250,000,000.00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

2 Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor 0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3 Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat

Distribusi Provinsi

0 Paket 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

4 Pengadaan Kontruksi Pembangunan Pusat

Distribusi Provinsi

0 Paket 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2007.200701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

0 Bulan 36.00 470,000,000.00 36.00 470,000,000.00 36.00 470,000,000.00 36.00 470,000,000.00 36.00 470,000,000.00 180.00 2,350,000,000.00

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

3 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

LAMPIRAN

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6

Data Capaian

Pada Tahun Awal

PerencanaanTujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)


2007.200701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0 % 100.00 1,665,720,150.00 100.00 1,686,820,150.00 100.00 2,086,120,150.00 100.00 2,067,520,150.00 100.00 2,220,920,150.00 100.00 9,727,100,750.00

1 Operasional Tidak Tetap 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan

Halaman (outsurcing)

0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

3 Penyediaan Barang Pakai Habis 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

4 Penyediaan Bahan Cetak 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

6 Penyediaan Promosi dan Publikasi 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

8 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten EXPO 0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

9 Penyediaan BBM 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

10 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2007.200701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 Orang 25.00 195,440,000.00 25.00 195,440,000.00 25.00 195,440,000.00 25.00 195,440,000.00 25.00 195,440,000.00 125.00 977,200,000.00

1 Peningkatan Kopetensi Aparatur 0 Orang 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 125.00

2007.200701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

0 Bulan 24.00 1,052,974,600.00 24.00 1,052,974,600.00 24.00 1,052,974,600.00 24.00 1,052,974,600.00 24.00 1,052,974,600.00 120.00 5,264,873,000.00

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2007.200701.01.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada

Balai Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

0 Paket 1.00 296,000,000.00 1.00 296,000,000.00 1.00 296,000,000.00 1.00 296,000,000.00 1.00 296,000,000.00 5.00 1,480,000,000.00



0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00


Kantor pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri

0 Bulan 36.00 288,374,000.00 36.00 288,374,000.00 36.00 288,374,000.00 36.00 288,374,000.00 36.00 288,374,000.00 180.00 1,441,870,000.00

1 Pemeliharaan Gedung Kantor 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2007.200701.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada Balai Pengembangan Teknologi dan


0 Bulan 72.00 634,746,700.00 72.00 634,746,700.00 72.00 634,746,700.00 72.00 634,746,700.00 72.00 634,746,700.00 360.00 3,173,733,500.00

1 Operasional kantor Tidak tetap 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran Balai


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Balai



(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

Pada Tahun Awal


Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



Halaman (Outsourching)

0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

3 Penyediaan Barang Habis Pakai 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00




7 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2007.200701.01.012 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang

0 Paket 4.00 228,007,650.00 2.00 228,007,650.00 2.00 228,007,650.00 2.00 228,007,650.00 2.00 228,007,650.00 18.00 1,140,038,250.00



0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

2 Pengadaan Peralatan Laboratorium 0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3 Pengadaan Kendaraan Operasional 0 Paket 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00


Kantor pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

0 Bulan 36.00 310,440,000.00 36.00 310,440,000.00 36.00 310,440,000.00 36.00 310,440,000.00 36.00 310,440,000.00 180.00 1,552,200,000.00

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

3 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2007.200701.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang

0 Bulan 96.00 657,702,700.00 96.00 657,702,700.00 96.00 657,702,700.00 96.00 657,702,700.00 96.00 657,702,700.00 480.00 3,288,513,500.00

1 Operasional Tidak Tetap 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00


Halaman (outsurcing)

0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

3 Penyediaan Barang Pakai Habis 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00


5 Penyediaan Promosi dan Publikasi 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00



8 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

9 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2007.200701.01.015 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0 Dokumen 7.00 203,538,000.00 7.00 203,538,000.00 7.00 203,538,000.00 7.00 203,538,000.00 7.00 203,538,000.00 35.00 1,017,690,000.00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana KantorBalai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

Pada Tahun Awal


Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)


1 Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

0 Dokumen 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

2 Pembuatan Visuallisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten

0 Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3 Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan


0 Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi

Geospasial tematik

0 Dokumen 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

5 Pengelolaan PPID 0 Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00


Daerah pada Balai Pengembangan


0 Bulan 24.00 235,650,000.00 24.00 235,650,000.00 24.00 235,650,000.00 24.00 235,650,000.00 24.00 235,650,000.00 120.00 1,178,250,000.00




Daerah pada Balai Pengujian dan


0 Bulan 24.00 210,410,000.00 24.00 210,410,000.00 24.00 210,410,000.00 24.00 210,410,000.00 24.00 210,410,000.00 120.00 1,052,050,000.00



Meningkatnya Industri Manufaktur dan

Perdagangan Yang Bedaya Saing

Meningkatnya

perkembangan Industri

Kecil dan Menengah, nilai

tambah industri berbasis

sumber daya alam,

kapasitas teknologi

industri dan kualitas SDM

1 LPE Sektor

Perindustrian

2007.15 Program Peningkatan Daya Saing Industri 1 Persentase Struktur Industri pada Industri

Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi

Penguatan

0 % 20.00 2,663,200,000.00 20.00 2,663,200,000.00 20.00 2,663,200,000.00 20.00 2,663,200,000.00 20.00 2,663,200,000.00 20.00 13,316,000,000.00

2 Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi

Industri yang Aktif

0 % 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

3 Rasio Pertumbuhan industri kreatif 0 % 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2007.200701.15.002 Perencanaan dan Pengembangan

Perwilayahan Industri serta Rekomendasi

Teknis Perijinan

0 % 100.00 783,200,000.00 100.00 783,200,000.00 100.00 783,200,000.00 100.00 783,200,000.00 100.00 783,200,000.00 100.00 3,916,000,000.00

1 Harmonisasi Peraturan Daerah RPID Provinsi

Banten

Dokumen 62 62 62 62 62 310.00

2 Kajian Pengembangan Kawasan/Sentra Industri Dokumen 2 2 2 2 2 10.00

3 Penyusunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Industri

Dokumen 2 2 2 2 2 10.00

4 Peningkatan Kerjasama Penelitiaan IPTEK

Industri

Dokumen 1 1 1 1 1 5.00

5 Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri Perusahaan 5 5 5 5 5 25.00

6 Kajian Galeri Industri (Industri Kreatif) Dokumen 50 50 50 50 50 250.00

7 Kajian Pemanfaatan Lahan Industri Dokumen 1 1 1 1 1 5.00

8 Dst. % 100 100 100 100 100 100.00

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan

Industri, Peningkatan Kerjasama Industri dan

Fasilitasi Perijinan

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah Balai Pengembangan Teknologi dan



(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

Pada Tahun Awal


Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)


2007.200701.15.003 Peningkatan dan Pengembangan Industri

Kecil Menengah

0 % 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 4,700,000,000.00

1 Fasilitasi Pengembangan Sentra/SIKM di 8

Kab/Kota

Sentra 2 2 2 2 2 10

2 Pengembangan dan Peningkatan Keahlian IKM

Provinsi Banten

IKM 360 360 360 360 360 1800

3 Pengembangan Mutu dan Sertfikasi Produk IKM

di Provinsi Banten

Produk 60 60 60 60 60 300

4 Workshop Kemitraan Bahan Baku Produk IKM di

Provinsi Banten

Produk 20 20 20 20 20 100

5 Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8

Kab/Kota

IKM 8 8 8 8 8 40

6 Fasilitasi IKM Dalam Rangka Gelar Produk

Unggulan Provinsi Banten

Produk 6 6 6 6 6 30

7 Pendampingan TPL IKM Orang 40 40 40 40 40 200

8 Pengembangan Industri Keratif Produk 10 10 10 10 10 50

9 Dst. % 100 100 100 100 100

2007.200701.15.004 Peningkatan dan Pengembangan Sumber

Daya Industri

0 % 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 940,000,000.00 100.00 4,700,000,000.00

1 Peningkatan Mutu dan Standarisasi Produk 20 20 20 20 20 100

2 Peningkatan Nilai Tambah Produk Produk 20 20 20 20 20 100

3 Peningkatan Standarisasi Produk Industri Kecil,

Menengah dan Besar

Produk 25 25 25 25 25 125

4 Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan

untuk Sumber Daya Lokal

Pelaku Industri 5 5 5 5 5 25

5 Peningkatan SDM Industri Orang 2000 2000 2000 2000 2000 10000

6 Peningkatan SDM IKM Orang 100 100 100 100 100 500

7 Fasilitasi Teknologi Industri Pelaku Industri 5 5 5 5 5 25

8 Peningkatan Akses Pembiayaan Pelaku Industri 200 200 200 200 200 1000

9 Kerjasama link and Match industri dan SMK Perusahaan 18 18 18 18 18 90

10 Fasilitasi Insentif Industri Perusahaan 18 18 18 18 18 90

11 Penyusunan Standar Kompetensi Industri Dokumen 5 5 5 5 5 25

12 Dst. % 100 100 100 100 100 100



Meningkatnya

perkembangan Industri

Kecil dan Menengah, nilai

tambah industri berbasis

sumber daya alam,

kapasitas teknologi

industri dan kualitas SDM

1 LPE Sektor

Perindustrian

2007.16 Program Pelayanan Pengembangan


1 Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan

bersertifikasi

1200 jumlah 200.00 1,254,422,000.00 200.00 1,307,922,000.00 200.00 1,508,122,000.00 200.00 1,433,522,000.00 200.00 1,298,122,000.00 2,200.00 6,802,110,000.00

2007.200701.16.001 Pengembangan dan Peningkatan Produk

industri

0 % 100.00 743,067,150.00 100.00 780,220,500.00 100.00 819,231,500.00 100.00 860,193,100.00 100.00 860,193,100.00 100.00 4,062,905,350.00

1 Pelayanan Rumah Kemasan 0 Produk 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00

2 pengadaan Peralatan dan mobile kemasan 0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3 Dst. 0 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2007.200701.16.002 Standarisasi dan sertifikasi Industri 0 Produk 180.00 511,354,850.00 180.00 527,701,500.00 180.00 688,890,500.00 180.00 573,328,900.00 180.00 437,928,900.00 900.00 2,739,204,650.00

1 Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Uji Mutu

Produk Industri Bahan Bangunan

0 Produk 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00

Terlaksananya Pemberdayaan Industri kecil

Menengah

Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Industri

Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Produk

industri

Fasilitasi Standarisasi dan sertifikasi Industri


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

Pada Tahun Awal


Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)


2 Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Industri

Pangan

0 Produk 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00

3 Fasilitasi PIRT, Standar, Hki, Uji Umur Simpan

dan halal

0 Produk 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00

4 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Meningkatnya pangsa

pasar dalam negeri,

efisiensi dan efektivitas

sistem distribusi daerah,

serta wira usaha baru

sektor perdagangan

1 Tingkat Inflasi

Bahan Pokok

dan Bahan

Penting

2006.15 Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri

1 Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar

Waktu dan Wilayah

0 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

2 LPE Sektor

Perdagangan

2 Pertumbuhan Omset Pedagang 5 % 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 18.00

3 capaian stabilitas harga barang pokok 6.93 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4 Neraca ketersediaan barang pokok 100 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.15.001 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam

Kerjasama Perdagangan dan

Pengembangan Perdagangan Berjangka

0 % 100.00 510,000,000.00 100.00 535,500,000.00 100.00 562,275,000.00 100.00 590,388,700.00 100.00 619,908,000.00 100.00 2,818,071,700.00

1 Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan

Berjangka

0 Pelaku Usaha 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00

2 Pembinaan Aparatur Perdagangan Berjangka 0 Aparatur 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

3 Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang 0 Gudang 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

4 Kerjasama UKM dan Pengusaha Ritel 0 Dokumen 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

5 Misi Dagang Lokal 0 Pelaku Usaha 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

6 Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional 0 Pelaku Usaha 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

7 Penyelenggaraan dan Partsispasi Pasar Lelang 0 Pelaku Usaha 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

8 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.15.002 Peningkatan Akses Distribusi

Perdagangan

0 % 100.00 104,734,581,850.00 100.00 54,818,647,900.00 100.00 5,276,307,000.00 100.00 5,080,474,700.00 100.00 4,558,255,400.00 100.00 174,468,266,850.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian

Pusat distribusi Provinsi

0 Dokumen 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 11.00

2 Rapat Koordinasi Pendataan Sarana

Perdagangan

0 Kegiatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

3 Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting

0 Kegiatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

4 Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Dalam

Negeri

0 Kegiatan 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 10.00

5 Bimtek UKM/Pedagang Pasar di Provinsi Banten 0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Terlaksananya Peningkatan Akses Distribusi


Terlaksananya Peningkatan Peran Pelaku Usaha

Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan

Perdagangan Berjangka


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

Pada Tahun Awal


Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)


6 Bimtek Pengelolaan Pasar bagi Pengelola Pasar 0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

7 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.15.003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting

0 Kegiatan 18.00 736,378,000.00 18.00 773,196,950.00 18.00 811,857,150.00 18.00 852,449,750.00 18.00 895,072,450.00 90.00 4,068,954,300.00

1 Bazal/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten 0 Kegiatan 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00

2 Pemantauan Harga dan Persediaan Bahan

Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang

Penting di Provinsi Banten dalam Rangka Hari

Besar Keagamaan dan Tahun Baru

0 Kegiatan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00

3 Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis

di Provinsi Banten

0 Kegiatan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00

4 Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan

Pokok Masyarakat

0 Kegiatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

5 Forum Komunikasi Perpupukan di Provinsi

Banten (Data dan Informasi Pupuk Bersubsidi)

0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

6 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.15.004 Pengendalian Inflasi Daerah 0 % 100.00 236,300,000.00 100.00 248,115,000.00 100.00 260,520,700.00 100.00 273,546,700.00 100.00 287,224,000.00 100.00 1,305,706,400.00

1 Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV Tpid

Antar Kab/Kota Provinsi Banten Dan

Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah

0 Kegiatan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

2 Capacity Building Tpid Provinsi Banten 0 Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3 Rapat Sinkronisasi Program Dan Kegiatan TPID 0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

4 Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah 0 Dokumen 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

5 Pemantauan Harga Bahan Pokok Ramadhan

Dan Lebaran

0 Kegiatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

6 Tim Analis Kegiatan Pengendalian Inflasi

Provinsi Banten Dan Pendampingan Rakor Tpid

Wilayah/Regional/Nasional

0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

7 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.16 Program Pengembangan Perdagangan

Luar Negeri

1 Surplus Neraca Perdagangan 2828.83 Juta USD 2,970.27 3,118.79 3,274.72 3,438.46 3,610.38 3,610.38

2006.200701.16.001 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi

Pengembangan Ekspor Daerah

0 % 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 1,549,440,000.00

1 Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten 0 Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

2 Pengembangan Produk Ekspor 0 Produk 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

Terlaksananyan Peningkatan Peran Dunia Usaha

Bagi Pengembangan Ekspor Daerah

Terkendalinya Inflasi Daerah satuan

Terjaganya Stabilisasi harga barang kebutuhan

pokok dan barang penting


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

Pada Tahun Awal


Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)


3 Pengamatan Produk Ekspor Provinsi Banten 0 Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

4 Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan

Ekspor Produk Hasil IKM

0 IKM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

5 Penyediaan dan penyebarluasan informasi

produk potensial daerah dan informasi pasar

luar negeri

0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

6 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.16.002 Pengembangan dan Pengendalian Impor

daerah

0 % 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 309,888,000.00 100.00 1,549,440,000.00

1 Rapat Koordinasi Pengendaliaan Impor di

Provinsi Banten

0 Kegiatan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

2 sosialisasi ketentuan impor barang 0 Kegiatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

3 Pelayanan Penerbitan Dokumen Angka Pengenal

Importir (API) di Provinsi Banten

0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

4 Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi

Banten

0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

5 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.16.003 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar

Negeri

0 IKM 22.00 672,797,000.00 22.00 672,797,000.00 22.00 672,797,000.00 22.00 672,797,000.00 22.00 672,797,000.00 110.00 3,363,985,000.00

1 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada

Pameran Dagang Nasional

0 IKM 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 90.00

2 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada

Pameran Dagang Internasional

0 IKM 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

3 Misi Dagang Produk Ekspor 0 IKM 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

4 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.17 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengawasan Industri

1 Indeks Tendensi Konsumen 104.65 Nilai 108.00 112.00 116.00 118.00 120.00 120.00

2006.200701.17.001 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi

Mutu Produk Industri

0 % 100.00 490,000,000.00 100.00 514,500,000.00 100.00 540,225,000.00 100.00 567,236,250.00 100.00 514,500,000.00 100.00 2,626,461,250.00

1 Pengawasan Produk SNI Wajib 0 Produk 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00

2 Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di

Provinsi Banten

0 Industri 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00

3 Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju

SNI Wajib

0 Industri 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00

4 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.17.002 Peningkatan Perlindungan Konsumen 0 % 100.00 480,000,000.00 100.00 504,000,000.00 100.00 529,200,000.00 100.00 555,660,000.00 100.00 504,000,000.00 100.00 2,572,860,000.00Implementasi Perlindungan Konsumen

Implementasi Pengawasan dan Pembinaan

Standarisasi Mutu Produk Industri

Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri

Terkendalinya Impor daerah dan Fasilitasi Angka

Pengenal Impor Provinsi Banten


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

Pada Tahun Awal


Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

(3) (6)

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)


1 advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen

0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Edukasi Perlindungan Konsumen 0 Paket 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3 Optimalisasi BPSK 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

4 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.17.003 Peningkatan Pengawasan Barang

Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

0 % 100.00 356,378,000.00 100.00 357,878,000.00 100.00 456,953,000.00 100.00 403,481,750.00 100.00 357,878,000.00 100.00 1,932,568,750.00

1 pengawasan barang strategis, obat dan

makanan/ jasa beredar

0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Penanganan prosedur tertib niaga terhadap

barang pokok, barang penting, barang diatur

pada perdagangan di banten

0 Kegiatan 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

3 Edukasi Kebijakan Standarisasi Barang

Beredar/Jasa

0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

4 Bimbimngan Teknis Kapasitas Pengawasan

Barang Beredar/Jasa Bagi Aparatur

0 Kegiatan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

5 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.18 Program Pelayanan Pengujian dan


1 Persentase Pelayanan Sertifikasi dan

standarisasi

75 % 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00

2006.200701.18.001 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 0 Bulan 12.00 200,000,000.00 12.00 200,000,000.00 12.00 200,000,000.00 12.00 200,000,000.00 12.00 200,000,000.00 60.00 1,000,000,000.00

1 Pelayanan Mutu Barang 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2006.200701.18.002 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan

sertifikasi

0 Bulan 12.00 200,867,150.00 12.00 200,867,150.00 12.00 200,867,150.00 12.00 200,867,150.00 12.00 200,867,150.00 60.00 1,004,335,750.00

1 Pelayanaan Kalibrasi dan sertifikasi 0 Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

2 Dst. 0 % 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Serang, Desember 2017

Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten

H. BABAR SUHARSO, ST., M. Si

NIP. 19680803 199603 1 004

Fasilitasi Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi

Fasilitasi Pelayanan Mutu Barang

Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan

Tertib Niaga

KATA PENGANTAR - dmsppid.bantenprov.go.idKementerian Perdagangan sebagai representasi Pemerintah Pusat. ... dan perdagangan. Renstra yang disusun memuat gambaran umum sektor industri

Documents