1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat membuat “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” Kecamatan Katapang Tahun anggaran 2014. Laporan ini merupakan kewajiban kami berkenaan dengan berahirnya tahun anggaran 2014 sesuai dengan ; 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntablititas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang pokok- pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan ; 7. Surat Bupati Bandung Nomor 130.04/22/Org Januari 2014 perihal laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2014; Akhirnya kami sampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Katapang disertai harapan semoga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Katapang dalam mencapai tujuan dan sasarannya selama kurun waktu tahun 2014. Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami jadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Kecamatan Katapang yang akan datang Katapang, 9 Februari 2015 CAMAT KATAPANG Drs. INDRA RESPATI PEMBINA NIP. 19701202 199203 1 003
25
Embed
KATA PENGANTAR KATAPANG 2014.pdftelah memberikan rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat membuat - “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... cara Pertanggung jawaban
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat membuat “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” Kecamatan Katapang Tahun anggaran 2014.
Laporan ini merupakan kewajiban kami berkenaan dengan berahirnya tahun
anggaran 2014 sesuai dengan ; 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata
cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan
Akuntablititas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan ;
7. Surat Bupati Bandung Nomor 130.04/22/Org Januari 2014 perihal laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2014;
Akhirnya kami sampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Katapang disertai harapan semoga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Katapang dalam mencapai tujuan dan sasarannya selama kurun waktu tahun 2014.
Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami jadikan sebagai
tolak ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Kecamatan Katapang yang akan datang
Katapang, 9 Februari 2015
CAMAT KATAPANG
Drs. INDRA RESPATI PEMBINA
NIP. 19701202 199203 1 003
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................ 3
BAB IV PENUTUP.......................................................................................... . 22
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Kecamatan Katapang tahun 2014
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai
umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga
dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan
Katapang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Target kinerja yang harus dicapai Kecamatan Katapang tahun 2014, yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014. Pengukuran pencapaian kinerja ini
bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi,
akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan
umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi
pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP Kecamatan Katapang didasarkan
pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kantor
Kecamatan Katapang.
B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KATAPANG
1. Kondisi Geografis
Dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Katapang terletak pada 107° 38 ' - 107° 42 '
Bujur Timur dan 6° 49' - 6° 53' Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya
sebagian besar wilayah di Kecamatan Katapang merupakan dataran dengan ketinggian
diatas permukaan laut bervariasi dari 675 m sampai 700 m.
Kecamatan Katapang berada disebelah barat daya Ibukota Propinsi Jawa Barat dengan
jarak 20 Km dan berada disebelah timur laut Ibukota Kabupaten Bandung di Soreang
dengan jarak 4 Km, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat
:
:
:
:
Kecamatan Margahayu
Kecamatan Pameungpeuk dan Baleendah
Kecamatan Cangkuang dan Soreang
Kecamatan Kutawaringin
4
saat ini Kecamatan Katapang mempunyai luas wilayah 1519,60 Ha, dengan Jumlah
penduduk ± 103.831 orang terdiri dari Laki – laki 61.994 orang Perempuan 59.041
orang, Kecamatan Katapang didukung oleh Wilayah administrasi Pemerintahan sebanyak
7 (tujuh) Desa 24 Dusun, 120 RW dan 493 RT. Data Desa di wilayah Kec. Katapang
berdasarkan Perda No.18/2007 tentang Pembentukan Kecamatan Katapang adalah
sebagai berikut :
1. Desa Sangkanhurip
2. Desa Cilampeni
3. Desa Katapang
4. Desa Pangauban
5. Desa Gandasari
6. Desa Sukamukti
7. Desa Banyusari
2. Struktur Organisasi
Dalam rangka meningkatkan kerja aparat, telah dilakukan penataan organisasi yang
disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah yang masih mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 41 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung antara
lain :
a. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
b. Kecamatan dipimpin oleh Camat
c. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan daerah di Kecamatan.
d. Fungsi :
- Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan
- Pengkoordinasian kegiatan–kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan
Kecamatan
- Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Camat
Sekretaris Kecamatan
Sub Bagian Program
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Seksi pemerintahan
Ka Unit Satpol PP
Seksi Sosial Budaya
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemeliharaan Prasarana umum
5
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG (Perda No. 11/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung)
Tugas dan Fungsi Kecamatan Katapang
Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan katapang sesuai dengan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, dapat diuraikan sbb :
- CAMAT
Tugas Pokok :
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan, meliputi :
a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan;
d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum;
e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
Drs. INDRA RESPATI CAMAT
Drs. HENDI SOFYAN, SH SEKERTARIS CAMAT JAFUNG
DADI, SH Kasubang Umum dan Kepegawaian
AGUS SUKMA. R Kasubag Program
NUNUNG CUAYUNINGSIH, S.Sos.M.Si Kasubag Keungan
Dra. UTA TARKIUNINGSIH Kasi Sosial Budaya
ENCEP NURJAMIL, S.Pd Kasi Trantibum
DINDIN SAYHRUDI, S.Pd Kasi Pemerintahan
Hj. INA HERLINA, SH., M.Si Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
R. IIS RISNAWATI, SH Kasi Pemeliharaan Prasarana
Umum
6
- SEKRETARIS CAMAT
Tugas Pokok :
membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, informasi kehumasan, ketatausahaan dan melaksanakan tugas –
tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta menyelenggarakan
fungsi yang meliputi :
a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
b. Penyelenggraaan persiapan penyusunan anggaran kecamatan;
c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan;
d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumah
tanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan;
e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;
g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan;
h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggaraan
pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;
j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah
Propinsi dan Instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.
Sekretariat Kecamatan, membawahi :
1. Sub Bagian Program;
Tugas Pokok :
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengkoodinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan
dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
b. Penyusunan rencana operasional dan koodinasi kegiatan dan program kerja
kecamatan;
c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di
wilayah Kecamatan;
d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan
melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;
e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan
perangkat daerah di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7
j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dangan sub unit kerja lain di
lingkungan Kecamatan.
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
Tugas Pokok :
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di
lingkungan Kecamatan, dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan
ketatausahaan Kecamatan;
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah
dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan;
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan
kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan;
e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat
dinas;
f. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurus
kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,
gedung kantor, kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya;
h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan kantor;
i. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan investarisasi
perlengkapan kantor;
j. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan
tugas Kecamatan;
k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan;
l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data
serta dokumentasi kepegawaian;
m. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai;
o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta
disiplin pegawai;
q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai;
r. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, Sumpah/janji Pegawai;
s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
8
u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
3. Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok :
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja opersional kegiatan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja
dan pembiayaan Kecamatan;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta
tunjangan daerah;
e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program
administrasi pengelolaan keuangan;
f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan
pembiayaan Kecamatan;
g. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan
administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan
Kecamatan;
h. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan;
i. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Kecamatan;
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
l. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di
lingkungan Kecamatan.
- SEKSI PEMERINTAHAN
Tugas Pokok :
membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik
dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, hukum dan perundang-undangan,
perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah
Kecamatan;
b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
9
c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaran pembinaan dan, fasilitasi, pemberian
rekomendasi serta koodinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang
pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta
kependudukan;
d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang
berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang
berkaitan perimbangan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan,
organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta bantuan desa/
kelurahan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi
terkait lainnya.
- SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Tugas Pokok :
membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas
Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian
ketentraman dan ketentraman umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan
operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati di
wilayah Kecamatan;
b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan
ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui
kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia
satuan linmas;
d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan
pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatip dengan instansi
terkait;
f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum,
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku;
i. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Kecamatan.
10
- SEKSI SOSIAL BUDAYA
Tugas Pokok :
membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas
Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan kebudayaan dengan
menyelenggarakan fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan kesejahteraan
sosial dan kebudayaan;
b. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan
ketranmigrasian;
c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan
pariwisata;
d. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahtraan social;
e. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku;
h. Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan
Kecamatan.
- SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tugas Pokok :
membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas
Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi
meliputi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat;
b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi.
pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan,
peternakan dan perikanan;
c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi.
pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi;
d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di
bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian perijinan di
bidang kesehatan;
g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam
pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
11
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku;
j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub
unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA UMUM
Tugas Pokok :
membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas
Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum dengan
menyelenggarakan fungsi meliputi :
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan
prasarana umum;
b. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi pengendalian dan koordinasi
pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman;
c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang
jalan, jembatan, pengairan;
d. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang
perhubungan serta pos dan telekomunikasi;
e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang
lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain
di lingkungan Kecamatan.
3. Kondisi Sumber Daya Manusia
Jumlah seluruh pegawai Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sampai dengan 31
Desember 2014 sebanyak 22 orang, terdiri dari :
• PNS Kecamatan : 18 Orang
• Sekdes PNS : 4 Orang
Selanjutnya khusus untuk keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diuraikan
berdasarkan golongan, pendidikan formal dan pendidikan dalam jenjang struktural
sebagaimana tabel berikut ini :
12
1. PNS berdasarkan Pangkat/Golongan
No. Golongan Jumlah 1. Pembina – IV/a 3 2. Penata Tk. I – III/d 5 3. Penata – III/c 1 4. Penata Muda Tk. I – III/b 3 5. Penata Muda – III/a 2 6. Pengatur Tk. I – II/d - 7. Pengatur – II/c - 8. Pengatur Muda Tk. I – II/b 4 9. Pengatur Muda – II/a 3 10. Juru Tk. I – I/d - 11. Juru – I/c 1 12. Juru Muda Tk. I – I/b - 13. Juru Muda – I/a -
Jumlah 22
2. PNS berdasarkan Pendidikan Formal No. Tingkat Pendidikan Formal Jumlah 1. Strata 2 (S2) 1 2. Strata 1 (S1) 9 3. Diploma III/Sarjana Muda - 4. SLTA 10 5. SLTP 1 6. SD - Jumlah 22
3. PNS berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Struktural
No. Jenjang Diklatpim Jumlah 1. Diklatpim II - 2. Diklatpim III 2 3. Diklatpim IV 7 Jumlah 9
4. Kondisi Anggaran
Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, Kecamatan
Katapang Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014, yang
seluruhnya berjumlah sebesar Rp 3.055.702.692,00- meliputi :
a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.704.529.588,96-
b. Belanja Langsung : Rp. 1.474.505.640,00-
5. Kondisi Kecamatan Katapang dari aspek lainnya periode tahun 2010-2014
a. Perkembangan IPM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui
kemajuan dari suatu daerah. Indikator IPM disamping mengukur kualitas Fisik yang
Tercermin dari Angka Harapan Hidup (AHH), juga mengukur kualitas non fisik yang di
lihat dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek hurup. Selain itu
Juga mempertimbangkan Kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari
Tersedianya anggaran yg memadai utk mendukung pelaksanaan operasional kantor
Meningkatnya disiplin pegawai
Terpenuhinya kebutuhan seragam dan atribut pegawai
Tersedianya pakaian seragam KORPRI dan OR
2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya tertib adum dan ketatausahaan
Terwujudnya tertib adm umum dan keTUan
Tersedianya kebutuhan pegawai untuk melaksanakan adm umum dan keTUan
Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan
Tersusunnya sistem pelaporan kinerja dan keu yg berkualitas
Tersusunnya lap.capaian kinerja, lap keu dan lap akhir tahun
Meningkatnya peran masy dlm pengambilan keputusan publik
Tersusunnya renja prog/giat yang tepat sasaran dan tepat guna
Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkec Terlaksananya Keg.binwas terkait lakbijak KDH di tk.wil
3 Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan publik kpd masyarakat
Terwujudnya pelayanan publik yg berkualitas kpd masyarakat
Meningkatnya jumlah PAD Berkurangnya jumlah keluhan/pengaduan dr masyarakat
4 Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa
Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM perangkat Desa
Berkurangnya temuan inspektorat pd riksa reguler Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan SDM perangkat desa terhadap peraturan perUUan terbaru
5 Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat di berbagai sektor pembangunan
Terwujudnya pemberdayaan masy di berbagai sektor pembangunan
Meningkatnya aktivitas org perempuan di Kec.Katapang Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan Meningkatnya jml komunitas masyarakat peduli sampah Meningkatnya toleransi &kerukunan beragama di wil Kec.Katapang Meningkatnya keterampilan para pengelola BUMDES
Terwujudnya UMKM berbasis potensi local
Meningkatnya jml UMKM yang sehat di Kec.Katapang Meningkatnya kemampuan UMKM dan terfasilitasinya terhdp akses permodalan Meningkatnya penggunaan naker lokal utk bekerja di UMKM lokal
6 Meningkatkan kamtibmas di wilayah Kec. Katapang
Menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif
Terwujudnya lingkungan yg aman, tentram dan tertib
Berkurangnya angka kriminalitas/kejahatan Berkurangnya kerusuhan di lingk.masy
7 Meningkatkan daya dukung dan kebersihan lingkungan
Meningkatnya kualitas lingk. di Kec. Katapang
Tersedianya sarpras fisik lingkungan yg memadai
Meningkatnya ketersediaan sarpras pengolahan sampah Meningkatnya kualitas jl kab yg ada di wilayah kec
Hasil Terkendalinya implementasi kebijakan kewenangan Bupati
100%
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014
No JENIS PENDAPATAN TARGET REALISASI %
1.
2.
3.
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan(IMB)
Retribusi Ijin Undang2 Gangguan(HO)
Retribusi Alat Berat
26.447.904,80
8.337.131,20
5.023.764,00
32.165.450,00
10.391.760,00
5.100.000,00
121,62
124,64
101,52
J U M L A H…………. 39.838.742,00 47.657.210,00 125,83
2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
Anggaran yang di bebankan dalam DPA untuk Tahun Anggaran 2014 yaitu : • Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.704.529.588,96 ,- • Belanja Langsung sebesar Rp. 1.474.505.640,00 ,- Dengan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2014 mencapai 95,82 % Belanja Tidak Langsung Rp. 1.594.516.302,00 Belanja Langsung Rp. 1.461.186.390,00 dimana pencapaian tersebut mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk tahun ke-2.
20
TABEL. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN
Satuan
1 Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 75.000.000,00 73.575.600,00 98,10 75.000.000,00 73.575.600,00 98,10%
a. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan75.000.000,00 73.575.600,00 98,10 75.000.000,00 73.575.600,00 98,10%
2 Program Pengembangan Perumahan210.000.000,00 207.997.300,00 99,05 210.000.000,00 209.054.200,00 99,55%
a. fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 210.000.000,00 207.997.300,00 99,05 210.000.000,00 209.054.200,00 99,55%
3 Program Perencanaan pembangunan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00%
a. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Jumlah 1.474.505.640,00 1.462.601.390,00 99,19% 1.474.505.640,00 1.462.601.390,00 99,19%
Realisasi Capaian (%)Target Output
Program (Kegiatan)No. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
22
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Katapang Tahun 2014 merupakan
pertanggungjawaban atas kinerja kecamatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015–2020 yang berisi uraian tentang capaian indikator
kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Katapang pada
tahun 2014.
Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Kecamatan Katapang
mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 3.055.702.692,00 (Tiga miliar
Lima puluh Lima juta tujuh ratus ribu Dua ribu Enam ratus Sembilan puluh Dua Rupiah) dan yang
telah direalisasikan sebesar Rp. 3.008.482,00,- (Tiga Miliar Delapan juta Empat puluh Lima Ribu
Empat Ratus Delapan puluh Dua Rupiah) atau 95,82 persen.
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2014 sebanyak 22 orang (18 PNS
Kecamatan dan 4 sekdes)
b. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi,
seperti belum tersedianya ruang pelayanan yang memadai, luas ruang kerja yang masih sangat
terbatas dan pola anggaran yang belum berbasis kinerja.
Oleh karena itu sesuai dengan hasil analisa capaian Kinerja tahun 2014, kami merumuskan
beberapa langkah sebagai Strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dimasa yang akan datang yaitu sebagai berikut :
1. Lebih mendorong kebijakan Pembangunan Daerah di Kecamatan Katapang sesuai dengan
kewenangan berdasarkan PerBup No. 60-2011, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pembangunan akan dilakukan lebih lanjut dalam Rencana
Kinerja berdasarkan indikator Kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati
secara bersama dengan Stakeholder sehingga pelaksanaan Pembangunan nantinya dapat
dievaluasi dan diukur Kinerjanya lebih akurat. Selain itu pengawasan akan lebih dioptimalkan
sehingga Rencana Kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki, sehingga pencapaian Kinerja dapat
didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu agar Perencanaan Pembangunan Daerah
yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan Kinerjanya baik ditingkat sektoral maupun
regional, maka perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan akan lebih didasarkan pada
informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil potensi daerah di Kecamatan yang ada dapat
lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia
di beberapa SKPD ditingkat Kecamatan akan lebih diberdayagunakan.
23
4. Lebih meningkatkan disiplin Anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan dan
peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
5. Seluruh hasil capaian Kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum
sepenuhnya tercapai, akan dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk lebih
meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang berada dilingkungan organisasi
Pemerintah Kabupaten Bandung maupun pihak–pihak terkait lainnya dalam merumuskan
kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Katapang.
Demikian hal-hal yang perlu diulas, dibahas dan disampaikan terkait pelaksanaan kegiatan
Kecamatan Katapang selama tahun 2014. Semoga hal-hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi
dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang. Akhir kata, kami beserta aparat
Pemerintah Kecamatan Katapang mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja dimasa yang akan datang.
Katapang, 31 Januari 2015
CAMAT KATAPANG
Drs. INDRA RESPATI PEMBINA
NIP. 19701202 199203 1 003
24
Lampiran 1
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. INDRA RESPATI Jabatan : CAMAT KATAPANG Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : H. DADANG M.NASER, SH., S.Ip Jabatan : BUPATI BANDUNG Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.