KATA PENGANTAR€¦ · KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kuasanya telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di alam semesta ini, serta atas Rahmat dan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) Tahun 2018

1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kuasanya telah menciptakan manusia sebagai

pemimpin di alam semesta ini, serta atas Rahmat dan Karunia-Nya pula sehingga kami dapat

menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa Kabupaten Musi

Rawas periode tahun 2018.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD dan

Masyarakat di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun dibidang Kemasyarakatan

yang diselenggarakan selama Tahun 2018. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini

diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana

evaluasi di Tahun Anggaran Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan

mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan

dan bantuan dari segenap komponen warga masyarakat yang ada di Desa Petrans Jaya, pada semua

kegiatan dan juga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Tahun 2018 ini

tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak. Oleh karena itu,

ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak,

baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Tahun 2018 Kepala Desa Petrans Jaya, Kecamatan

Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan

bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih

kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin.

Petrans Jaya, Januari 2019

KEPALA DESA PETRANS JAYA

MAULANA MALIK SOFYANA, S.IP


2

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1, Desa

adalah desa dan desa adat atau sebutan lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berada di Kabupaten/Kota,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah

Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai

perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang

berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Bab V Pasal 27 huruf (c) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ Desa) secara tertulis kepada Badan

Permusyawaratan Desa setiap ahir tahun anggaran.

Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa

dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga

Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam

rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Petrans Jaya.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Tahun 2001 yang

kemudian diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2006 merupakan

langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa

di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai

lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung

aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa ini

merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa


3

kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku serta untuk mengetahui pencapaian pembangunan dan target

pembangunan yang belum terselesaikan sebagaimana Rencana Pembangunan Desa baik

RPJM Desa maupun RKP Desa pata tahun tersebut.

A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran Tahun

2017 Kepala Desa Petrans Jaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Alokasinggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

8. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Keseharian masyarakat Desa Petrans Jaya adalah mayoritas berkebun kelapa

sawit, Pekebun karet, karyawan diperkebunan kelapa sawit baik di PT Djuanda Sawit

Lestari maupun kebun plasma, berternak dan berdagang.

Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas memiliki

jarak geografis dengan Kota Kecamatan Muara Kelingi sekitar 30 Km dan Ke Kota

Kabupaten Muara Beliti Sekiar 70 Km. Desa Petrans Jaya merupakan salah satu Desa

di Kecamatan Muara Kelingi yang berada di penghujung Kecamatan sebelah Utara

berbatasan dengan Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Megang Sakti.


4

Luas Desa Petrans Jaya 1.919,96 Hektar atau 2,97% dari Luas Kecamatan

Muara Kelingi yaitu 64.582,90 Hektar, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk

Pandan Kecamatan Muara Lakitan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya

Mukti Kecamatan Muara Kelingi dan Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beliti Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan

Desa Karya Sakti.

Desa Petrans Jaya berada 75 meter dari permukaan laut, Curah Hujan rata-rata

pertahun 1313,87 mm/tahun, keadaan suhu rata-rata 31oC, berada pada 2055’14.8476

Lintang Selatan dan 10308’57.7824 Bujur Timur.

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan pada data administrasi Pemerintah Desa Petrans Jaya jumlah

penduduk sampai tahun 2018 tercatat di Buku Induk Penduduk ( BIP ) sebanyak 1628

jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 840 jiwa dan perempuan sebanyak

788 jiwa dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 518 KK. Penduduk desa

Petrans Jaya dilihat dari kelompok usia adalah sebagai berikut : terbesar berusia antara

14 sampai 56 tahun yaitu sebanyak 1.160 orang, sedangkan terkecil adalah usia antara

0 sampai 14 Tahun yaitu sebanyak 350 orang. Kondisi tingkat pendidikan formal

penduduk Desa Petrans Jaya adalah sebagai berikut : belum sekolah sebanyak 100

orang, yang tidak pernah bersekolah sebanyak Nihil, tamat SD/sederajat sebanyak

577 orang, Tamat SLTP/sederajat sebanyak 130 orang, tamat SLTA/sederajat

sebanyak 139 orang, tamat sarjana/sederajat sebanyak 20 orang. Prasarana pendidikan

yang terdapat di Desa Petrans Jaya antara lain 1 Unit TK/ PAUD 1, Unit RA, 1 Unit

SD N, dan 1 Unit MTs, serta TPA/TPQ yang tersedia di setiap Masjid ataupun

Mushola. Untuk kondisi kesehatan masyarakat Desa Petrans Jaya berangsur membaik

karena terdapat Polindes Dan Pustu yang masing-masing ada tenaga medisnya.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan perekonomian Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi

Kabupaten Musi Rawas selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan

kelapa sawit baik kebun sawit mandiri maupun kebun sawit plasma dan sebagian

berkebun karet wilayah Desa Petrans Jaya 95 % adalah daratan yang merupakan

lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya perkebunan

desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih

rendahnya pengetahuan dan buruknya jalan porossehingga sangat menhambat para


5

pekebun mengeluarkan hasil perkebunan. Tingkat pendapatan masyarakat belum

seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan

penghasilan yang dapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, dan

mahalnya barang-barang kebutuhan sembako.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa / Produk Domestic Regional Brutto (PDRB)

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sector pertanian,

selain mengolah pertanian masyrakat ada juga yang menjalankan perdagangan dan

peternakan kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan

tersebut. Dalam data Profil Desa Tahun 2018 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang

- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang

- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang

- Potensi kelembagaan : Baik

- Potensi saran dan prasarana : Kurang baik

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara

menyeluruh maupun sektoral dapat dilahat dari besarnya Produk Domestic Regional

Brutto (PDRB), atas dasar harga kostan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah

brutto/nilai output ahir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang

melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas

factor produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan

mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi

barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain ekonomi daerah tercermin

melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Desa Petrans Jaya tahun 2014-2018 dapat

dikatakan bahwa ekonomi Desa Petrans Jaya tahun 2018 mengalami penurunan dratis

yang dikarenakan jatuhnya harga komoditi perkebunan baik kelapa sawit dan karet

serta pemberhetian karyawan yang bekerja diperkebunan baik di PT Djuanda Sawit

Lestari, Kebun plasma maupun kebun sawit mandiri.


6

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen

RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan

tercapainya Visi-Misi Desa.

Visi-Misi Desa Petrans Jaya diintegrasikan sebagai wujud perencanaan

pemabngunan selama 6 (enam) tahun dengan keinginan bersama masyarakat desa.

Adapun Visi Desa Petrans Jaya sebagai berikut :

Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan guna terwujudnya masyarakat yang

aman, tentram, jujur, demokratis dan sejahtera.

Sedangkan Misi Desa Petrans Jaya adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintahan maupun masyarakat

desa;

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan perkebunan;

3. Meningkatkan kegiatan Sosial, Kebudayaan dan Keagamaan;

4. Meningkatkan kwalitas pelayanan masyarakat;

5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Ekonomi Masyarakat;

6. Menggali Potensi SDA Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

7. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Adapun strategi dan arah kebijakan Desa Petrans Jaya untuk mencapai visi dan misi

adalah sebagai berikut :

1. Penataan kembali manajemen Pemerintah Desa dengan tata cara sebagai berikut :

a) Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa,

agar memiliki kinerja yang professional, jujur, dan mampu memimpin untuk

menjalankan, dan melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta

mampu menyelesaikan masalah sehingga bisa memberikan pelayanan terhadap

masyarakat yang baik dan tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


7

b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, mulai dari

perencanaan samapai dengan pemeliharaan sehingga program tersebut dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pembangunan desa yang dinamis untuk membangun Desa Petrans Jaya dengan strategi

sebagai berikut :

a) Pembangunan bidang infrastruktur dengan pembangunan/perbaikan jalan maupun

jembatan, perbaikan dan pembangunan drainase/siring.

b) Pembangunan bidang ekonomi, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan oleh

lembaga-lembaga terkait, bantuan bibit ternak bantuan bibit tanaman dan lain-lain.

c) Pembangunan bidang sosial dengan pemberian penyuluhan kesehatan, pelatihan

kader kesehatan.

d) Pembangunan bidang kebudayaan dengan pemberian peralatan kesenian tradisional,

hal ini bertujuan agar kebudayaan local sebagai khasanah budaya asli Indonesia

tidak tersingkirkan dengan kebudayaan modern.

Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) merupakan permulaan

baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sangat mendukung dalam upaya

pembiayaan bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Penyelengaraan Pembangunan

Desa, Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan

Masyarakat. Kegiatan musyawarah sebagai kemufakatan perencanaan pembangunan desa

rutin dilaksanakan, guna menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDesa maupun pemerintah kabupaten dari APBD

Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana

APBN. Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

- Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa)

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk

kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (enam)

tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan

APBDesa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Desa Petrans Jaya periode tahun

2018 sampai dengan 2020 diarahkan kepada pembangunan infrastruktur diantaranya

adalah ; pengerasan dan peningkatan Betonisasi Jalan Desa ,Pembangunan Plat

Deuker, Pembagunan Lapangan Bulu Tangkis, Pembangunan Draenase,Pembangunan


8

MCK ,Pembangunan Tembok Penahan Tanah, dan Pembangunan Pansimas

Pembangunan jembatan Jalan Usaha Tani, siring beton/spal, Jaringan listrik dan lampu

jalan, pembangunan gedung PAUD, gedung polindes, pembanguan dan renovasi

mushola, pembangunan asrama pondok pesantren, pembanguan Kantor Desa,

pembangunan pos kamling, pembanguan tugu/gapura batas desa, permodalan

BUMDesa, pengadaan bibit sapi dan pembinaan serta pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan. Karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsure

utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Desa Petrans Jaya.

2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan Rencana Kerja

Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun atau bersifat

tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi

dan APBN yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan dalam musyawarah desa,

Pembangunan yang dibiayai dari APBDesa baik pengerjaan dan pengawasannya

melibatkan masyarakat desa. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kegiatannya per tahun.

C. Perioritas Desa

Pelaksanaan pembangunan dalam desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)

dan Dana Desa (DD), periorirtas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes

disetiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten

Musi Rawas. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala

perioritas, setelah pembangunan fisik umum, jalan desa, drainase dan lain sebagainya,

arah kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi

kemiskinan pada level desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan

yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari

ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa

mempunyai sumber daya.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


9

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ektensifikasi

Upaya peningkatan Pendapatan Desa secara Intensifikasi dengan cara

menggali potensi kekayaan desa atau hak asal usul desa yang produktif guna

meningkatkan pendapatan desa. Dan upaya secara Ekstensifikasi dengan cara

mengelola secara baik, bijak dan efektif, efesien dan tepat sasaran berdasarkan skala

prioritas desa bantuan keuangan dari Pemerintah.

2. Target dan realisasi Pendapatan

a) Target Pendapatan sesuai APBDesa Tahun 2018

Pendapatan Asli Desa (PADes) Rp. 120.000.000,-

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/ Kota Rp. 43.804.912,-

Alokasi Dana Desa Rp. 727.454.000,-

Dana Desa Rp. 989.838.000,-

Jumlah Rp. 1.881.096.912,-

b) Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Desa (PADes) Rp. 120.000.000,-

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/ Kota Rp 43.804.912,-

Alokasi Dana Desa Rp.727.454.000 .-

Dana Desa Rp. 989.838.000,-

Jumlah Rp 1.881.096.912,-

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Belanja Desa Petrans Jaya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang

sumber danan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Dana Desa ( DD) yang

bersumber dari APBN dan Bagi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Ditiadakannya Batuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga

kegiatan-kegiatan yang semula didanai dari dana tersebut tidak bisa direalisasikan

sepenuhnya. Pendapatan Asli Desa sangat perlu digiatkan guna membantu

pelaksanaan kegiatan-kegiatan di desa sehingga pada tahun yang akan datang perlu

digali potensi sumber Pendapatan Asli Desa.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa


10

Keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa berdasarkan

APBDesa Tahun 2018 dipergunakan untuk, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat

Desa, Tunjangan BPD, Mebeluer kantor, ATK kantor dan lembaga-lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan Keuangan Desa yang bersumber dari

Dana Desa dipergunakan untuk Penyelengagaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan

petunjuk teknis yang diatur sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas.

2. Target dan Realisasi Belanja Desa

a) Target Belanja Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) Rp. 120.000.000,- di targetkan untuk :

- Pembangunan Kantor Desa Rp.120.000.000,-

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas

Rp. 43.804.912,- Ditargetkan untuk :

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA Rp. 8.804.912

a. Belanja Jasa Upah Tenaga kerja:

- Penghasilan Tambahan Kepala Desa Rp. 330.000,-

Penghasilan Tambahan Sekretaris Desa Rp. 284.192.-

- Penghasilan Tambahan Kepala Urusan Rp. 390.000,-

- Penghasilan Tambahan Kepala Seksi Rp. 390.000,-

- Penghasilan Tambahan Kepala Dusun Rp. 390.000,-

- Penghasilan Tambahan Bendahara Desa Rp. 130.000,-

b. Belanja Modal Pembelian Kursi Tamu Rp. 6.500.000,-

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA Rp. 35.000.000,-

a. Penyuluhan /Sos Pajak Rp. 6.000.000,-

b. Pelatihan Kader Teknis Rp. 5.000.000.-

c. Bantuan Insentif Kader Posyandu Rp. 24.000.000,-

Alokasi Dana Desa Rp. 727.545.000,- ditargetkan untuk :

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Rp. 202.200.000,-

2 Kegiatan Tunjangan Kehormatan BPD Rp. 119.820.000 ,-

3 Kegiatan Tunjangan Kehormatan Aparatur Pemdes Rp. 71.100.000,-

4 Kegiatan Operasional Desa Rp. 30.034.000 ,-

5 Kegiatan Penjaga Kantor Rp. 3.600.000 ,-

6 Kegiatan Insentif Aset dan Keuangan Desa Rp. 3.600.000,-

7 Kegiatan Insentif Penjaga Perpustakaan Desa Rp. 3.600.000,-


11

8 Belanja Modal Pembelian Kursi Kerja Rp. 3.000.000,-

9 Kegiatan Operasional BPD Rp. 7.000.000,-

10 Kegiatan Honor PTPKD Rp. 27.600.000 ,-

11 Kegiatan Pembangunan Kantor Desa Rp. 180.000.000,-

13 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Rp . 22.500.000 ,-

14 Kegiatan Insentif Linmas Rp. 14.000.000,-

15 Kegiatan Pembinaan dan Olahraga Rp. 10.000.000 ,-

16 Kegiatan Modal Simpan Pinjam PKK Rp. 10.000.000 ,-

17 Kegiatan Perjalanan Dinas PKK Rp 2.500.000 ,-

18 Kegiatan ATK PKK Rp. 1.000.000 ,-

19 Kegiatan Makan Minum Rapat PKK Rp 1.000.000 ,-

20 Kegiatan Pelatihan PKK Rp. 5.500.000 ,-

21 Kegiatan Insentif Marbot Rp. 6.000.000 ,-

22 Kegiatan Pelatihan Kerukunan Umat Beragama Rp. 3.000.000 ,-

Dana Desa Rp. 989.838.000,- ditargetkan untuk :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 826.138.000,-

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 163.700.000,-

Jumlah Target Belanja Desa Tahun 2018 Rp. 1.881.096.192,-

b) Realisasi Belanja Desa


- Pembangunan Kantor Desa Rp.120.000.000,-

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas

Rp. 43.804.912,- Ditargetkan untuk



Penghasilan Tambahan Sekretaris Desa Rp. 284.192.-





b. Belanja Modal Pembelian Kursi Tamu Rp. 6.500.000,

c. Penyuluhan /Sos Pajak Rp. 6.000.000,-

d. Pelatihan Kader Teknis Rp. 5.000.000.

e. Bantuan Insentif Kader Posyandu Rp. 24.000.000,-

Alokasi Dana Desa Rp. 727.545.000,- ditargetkan untuk



12




















22 Kegiatan Pealtihan Kerukunan Umat Beragama Rp. 3.000.000 ,-

23 Kegiatan Pembelian Lemari Arsip Desa Rp. 2.400.000,-

Dana Desa Rp. 989.838.000,- ditargetkan untuk :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 826.138.000,-

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 158.700.000,-

Jumlah Target Belanja Desa Tahun 2018 Rp. 1.878.496.192,-

Semua kegiatan tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan 99 %. Pengelolaan

Belanja Desa dituangkan dalam APBDesa yang disusun secara bersama-sama lembaga-

lembaga Desa yang terdiri dari unsure Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat,

tokoh Agama, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan

persetujuan peserta Musrenbangdesa yang ditetapkan dalam berita acara

Musrenbandesa.

Kebijakan umum anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya

mengacu pada kemampuan keuangan Desa Petrans Jaya yang tertuang dalam APBDesa

yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan

hasil Musrenbnagdes dan skala prioritas.

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat indek anggaran kegiatan yang

dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan tidak boleh bertentangan dengan

kebijakan Pemerintah. Prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh

masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Petrans Jaya.

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan serta


13

menampung usulan-usulan musyawarah dari tingkat Dusun dan segenap aspirasi

segenap lapisan warga masyarakat Desa Petrans Jaya.


Belanja Desa dipengaruhi oleh Volume dan jenis kegiatan, karena kegiatan setiap

tahun selalu ada perubahan, dengan demikian kedepan perlu diadakannya anggaran

dana tak terduga. Salah satu langkah penyelesaiannya adalah dengan menggerakan

swadaya dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA


14

A. Urusan Hak Asal Usul Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1

ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lain selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan

Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa Petrans Jaya juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut.

Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh

dari harapan Pemerintah Desa Petrans Jaya, karena masih kurangnya faktor pendanaan,

SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Petrans Jaya yang hingga

sampai saat ini mengandalkan dari dana ADD dan DD.

1. Program dan Kegiatan

Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan

dari tingkat Dusun yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun.

Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala.

Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Petrans Jaya Besar masih sekitar sarana dan

prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa

Desa Petrans Jaya Besar merupakan salah satu Desa Pendukung Pangan maka

kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta

Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun agenda Kegiatan Pembangunan Fisik

Desa.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta

masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu

atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya

mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling

percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki dan tanggung jawab. Di desa

Petrans Jaya Besar tingkat pencapain pembangunannya yang paling menonjol adalah


15

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Musi Rawas atau

pembangunan skala kabupaten, dan APBDesa. Kontribusi masyarakat melalui

gotong royong fealatif tinggi dan secara keseluruhan tingkat pencapaian

pembangunan di Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi

Rawas tahun 2018 mencapai 90 % dari target di Rancangan Pembangunan Desa

(RKPDesa) tahun 2018 dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Permasalahan dan penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini

dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan

tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan

musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya

dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar semua

masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan

sesuai rencana.

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

1. Program dan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait

dalam pelayanan dasar. Terkait perencanan kegiatan desa yang berskala besar maka

diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDes, dengan harapan semua

perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan

didukung oleh Pemerintah Kabupatean Musi Rawas dan Pemerintah Propinsi

Sumatera Selatan, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan

oleh Desa sendiri. Program dan Kegiatan tersebut antara lain :

a. Pengelolalan dan pelaporan data penduduk.

b. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

c. Pengangkatan Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa

d. Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebesar Rp. 120.000.000,- ( Seratus Dua

Puluh Juta Rupiah )

e. Pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Petrans Jaya dari

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebesar


16

Rp. 727.454.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima

Puluh Empat Ribu Rupiah)

f. Pengelolaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat untuk Desa Petrans Jaya sebesar

Rp. 989.838.000,- ( Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan

Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah )

g. Program Lintas sektor

Desa Petrans Jaya mendapatkan bantuan program kegiatan yang didanai dari

APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Peningkatan Jalan Poros Desa Petrans Jaya Rigit Sepanjang 275 M

sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

2. Pembangunan Drainase/spal Dusun 1 sepanjang 375 M Sebesar

Rp.240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) melalui Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya


Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang

dianggarkan dari kabupaten maupun provinsi didata secara detail dan benar.

ABPDesa menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik yang skala kecil yang

tertuang dalam RPJMDes. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak

lepas dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing

dalam pelayanan pada masyarakat.

Dalam rangka mendukung program pemerintah kabupaten maupun propinsi,

segenap jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaga-lembaga desa senantiasa

mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak

seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

a. Pelaporan data penduduk terpenuhi dalam satu tahun dengan tingkat

kesadaran masyarakat dalam hal pelaporan, pindah, datang, lahir dan

meninggal dunia.

b. Perangkat Desa dan Lembaga Desa telah terbenahi sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah difungsikan diawali dengan

Unit Usaha Peternakan Kambing Etawa, yang dirawat dan dipelihara oleh

warga masyarakat Desa Petrans Jaya dan membuat Program Pinjaman

Kredit Kepada masyarakat Desa Petrans Jaya Melalui Plasma dan


17

Agen/Pegepul Kelapa Sawit dengan tujuan selain meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat pada saatnya nanti diharapkan menjadi

salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

d. Pendapatan Asli Desa (PADesa) telah direalisasikan seluruhnya untuk

pembiayaan sebagai berikut :


o Pembangunan Kantor Desa Rp. 120.000.000,-

Jumlah Rp. 120.000.000,-

e. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Rp.

43.804.912,- Ditargetkan untuk :



- Penghasilan Tambahan Sekretaris Desa Rp. 284.192.-





b. Belanja Modal Pembelian Kursi Tamu Rp. 6.500.000,-

c. Penyuluhan /Sosialisasi Pajak Rp. 6.000.000,-

d. Pelatihan Kader Teknis Rp. 5.000.000.

e. Bantuan Insentif Kader Posyandu Rp. 24.000.000,-

Alokasi Dana Desa telah direalisasikan seluruhnya untuk pembiayaan sebagai

berikut :




















18



22 Kegiatan Pealtihan Kerukunan Umat Beragama Rp. 3.000.000 ,-

23 Kegiatan Pembelian Lemari Arsip Desa Rp. 2.400.000,-

e. Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2018 telah

direalisasikan semuanya dengan keterangan sebagai berikut:

Dana Desa (DD) berjumlah sebesar Rp 989.838.000

,-

1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp 826.138.000

,-

Rabat Beton Dusun VI Rp. 150.000.000,-

- Kegiatan Plat Deuker (3 Unit ) Rp. 34.500.000,-

- Kegiatan Pengerasan Jalan Sirtu Dusun I Rp 91.132.00,-

- Kegiatan Pengerasan Jalan Sirtu Dusun IV Rp 115.900.000,-

- Kegiatan Pengerasan Jalan Sirtu Dusun V Rp 71.600.000 ,-

- Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Rp 30.200.000 ,-

- Kegiatan MCK Dusun VI Rp 38.000.000,-

-Kegiatan Draenase Dusun II Rp 99.913.778,-

- Kegiatan Draenase Dasun III Rp 124.642978 ,-

- Kegiatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Rp. 35.000.000,-

- Kegiatan Pansimas Rp 35.000.000,-

2 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp 163.700.000,-

- Keg. Pelatihan Peningkatan Administrasi Keuangan

dan -Aset Desa Berbasis Digital (Siskuides) Rp 5.000.000 ,-

-Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pararegal Desa Rp 5.000.000 ,-

-Pelatihan Kader Kesehatan Rp 3.000.000,- -Kegiatan Insentif Kader Kesehatan Rp. 12.000.000,-

-Kegiatan Makanan Gizi balita Rp. 5.000.000,-

- Kegiatan Makanan Gizi Lansia Rp 5.000.000 ,-

- Kegiatan Pelatihan Managemen Pengurus BUMDesa Rp 2.000.000,-

- Kegiatan Pengadaan Pupuk Belimbing Rp. 10.000.000,-

- Kegiatan Pengadaan Produk Unggulan Rp 10.200.000 ,-

- Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Rp 3.000.000 ,-

-Kegiatan Pelatihan Guru Paud Rp 2.500.000,-

-Kegiatan Insentif Guru PAUD Rp 12.000.000 ,-

-Kegiatan Makanan Gizi PAUD/RA Rp 2.500.000,-

-Kegiatan Insentif Guru TPA Rp 18.000.000,-

-Kegiatan Publikasi Media Desa Rp 2.000.000,-

-Kegiatan Papan Informasi Rp 1.000.000,-

-Kegiatan Masuk Koran Desa Rp 3.000.000,-

Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDES Rp 50.000.000 ,-

Jumlah Target Belanja Desa Tahun 2018 Rp. Rp. 1.881.096.912,-


19

f. Program Lintas Sektor, Peningkatan Perkerasan Jalan Sirtu Dusun I dan IV & V

terealisasi 100%, Peningkatan Jalan Rabat Beton Dusun VI terealisasi 100% ,

Peningkatan Tembok Penahan Tanah Terealisasi 100%, Peningkatan

Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Dusun I Terealisasi 100 %, Peningkatan

Kegiatan Plat Deuker I,IVdan VI Terealisasi 100% , Peningkatan Draenase

Dusun II Terealisasi 100 %,Peningkatan Draenase Dusun III Terealisasi 100%

Peningkakatan Pembangunan MCK Terealisasi 100 %,dan Kegiatan Pansimas

Terelasasi100 %


Keterbatasan pendapatan desa baik yang bersumber dari Alokasi Dana

Desa, dan Dana Desa, mengakibatkan perencanaan pembangunan yang telah

tersusun di dalam RKP Desa tidak semuanya bisa terlaksana sehingga dibutuhkan

penggalian potensi desa yang mampu memberikan tambahan Pendapatan Asli

Desa.

Pembangunan lintas sektor yang didanai dari APBD Kabupaten Musi

Rawas, Tahun Anggaran 2018 tidak ada satu pun dari kegiatan tersebut yang

memasang papan proyek dan pengerjaaanya nampak seperti asal asalan, sehingga

perlu ketegasan dari dinas-dinas terkait untuk menekankan kepada kontraktor

untuk mengerjakan pengerjaan proyek sesuai dengan RAB yang ditentukan.


20

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan

Pemerintah Desa, karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan

perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa

dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa

adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Dasar hukum tugas pembantuan ;

a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5495);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara

republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 4593 );

2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus

pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya

Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam

melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok

dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai

kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang


21

melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum,

pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan unum dan pelaksanaan

tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait, instansi pemberi tugas

pembantuan antara lain:

a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPRD) yaitu

penarikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018.

b. Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas yaitu

penyaluran rastra.

3. Satuan Kerja Perangkat Desa

a. TIM Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Pembentukan TIM Intesifikasi Pajak

Bumi dan Bangunan

b. TIM Koordinasi Penyaluran Rastra.

4. Kegiatan yang diterima

a. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pembagian raskin pada masyarakat yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin

(RTM).

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Ada sumber dan jumlah anggaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah /Kota

Sebesar Rp. 43.804.912,-


a. Banyaknya nama ganda pada SPPT PBB dan Objek Pajak yang tidak sesuai

dengan aktual Objek Pajak, sehingga perlu diadakan pendataan ulang oleh dinas

terkait.

b. Banyaknya RTM yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena data

yang dipakai untuk RTM adalah data tahun 2018 sehingga perlu diadakannya

sensus ekonomi secara aktual.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah

tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan

bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali

informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat,

bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan

yang lainya.


22

1. Dasar hukum kegiatan tersebut diantaranya ;

a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5495);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara

republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 4593 );

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan

dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti

bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan

bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber

daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

desa.

Di Desa Petrans Jaya pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh

perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan

tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil,

maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah

Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.


23


Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam

suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa

Petrans Jaya Besar adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;

f. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta

Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

kepada Kepala Desa

Pada akhir tahun Anggaran 2018, sumber dan pendapatan desa dalam

Anggaran Perhitungan tercatat terealisasi sebesar Rp. 1.881.096.192,- (Satu Miliyar

Delapan Ratus Delapan puluh Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan

Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagian Dari

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), dan

Dana Desa (DD)

4. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana yang dalam

pelaksanaaanya sebagian tidak mencapai target, sedangkan Pelaksanaan sarana

Prasarana Pemerintahan Desa berupa Pembangunan Rehab Kantor Desa guna

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melanjutkan kegiatan sarana

Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana pelaksanaannya dilanjutkan pada

tahun berikutnya.


24

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam

APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik

dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap

tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini pelaksanaan

Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang

pelaksanaanya dengan desa lain.


Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang

bisa direalisasikan dan dilaksanakan kegiatannya, namun hal tersebut saat ini belum

terlaksana, Karena pelaksanaan Kerjasama antar desa belum ada. Untuk pelaksanaan

jenis kegiatan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam

kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan, namun karena belum adanya

kerjasama maka belum ada pelaksanaan kegiatan tersebut.


Setiap permasalah yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan dengan azas

musyawarah dan kekeluargaan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum

berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya, karena belum adanya kerjasama antar

desa maka belum ada permasalahn yang terjadi.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kerjasama Dengan Pihak Ketiga sampai saat ini baru masih

tahap proses negosiai dengan PT Djuanda Sawit Lestari melalui Badan Usaha Milik

Desa unit jasa yaitu sebagai suplayer kelapa sawit mandiri milik warga masyarakat

Desa Petrans Jaya.

2. Pelaksanaan Kegitan

Dalam pelaksanaan kegiatan dibidang tersebut, pelaksanaannya belum

terlaksana karena masih dalam proses perundingan atau pengajuan.


25

3. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Setiap masalah yang timbul dari adanya kerjasama dengan pihak ketiga maka akan

dilakukan musyawarh mufakat, dan jika dengan cara tersebut tidak terdapat

kesepakatan maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang.

C. BATAS DESA

Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah salah

satu desa yang terletak dipenghujung Kecamatan Muara Kelingi yang berbatasan dengan

Kecamatan Muara Lakitan

1. Kebijakan dan kegiatan

Penetapan tapal batas desa berpedoman pada peta desa yang ditetapkan oleh Bupati

Musi Rawas bulan Desember tahun 2008 dengan penetapan peta menggunakan:

a. Datum : GRS67

b. Sistem Proyeksi : TM

c. Sistem GRID : UTM

Jumlah patok batas desa buah, patok batas desa dengan Kecamatan lain, 10

patok batas desa dengan desa Karya Sakti, 10 patok batas desa dengan Beliti Jaya dan

15 patok desa dengan desa Karya Mukti.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pemasangan pilar batas desa yang merupakan salah satu kegiatan penetapan

batas desa belum dilaksanakan, dan akan dilaksanakan pada tahun 2017. Pilar batas

antar desa dalam satu Kecamatan Muara Kelingi akan dibiayai oleh pemerintah desa

Petrans Jaya melalui dana desa, dan batas antar desa dengan kecamatan lain adalah

kewajiban pemerintah Kecamatan Muara kelingi.

3. Permasalah dan Penyelesaian

Permasalahan yang timbul akibat penetapan batas desa yang terjadi antar desa dalam

satu Kecamatan Muara Kelingi akan diselesaikan oleh pihak Kecamatan Muara

Kelingi dan permasalahan batas desa dengan desa di Kecamatan lain akan diselesaikan

oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas.


26

D. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penangulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa

berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan

penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai

kemampuan yang ada.

Pada tahun 2018 di desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi tidak ada

bencana yang menimpa warga.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan

penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait

sangat diperlukan, dikarenakan pada tahun 2018 tidak ada bencana yang terjadi maka

desa Petrans Jaya tidak memiliki status bencana.


Dalam penangulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Desa Petrans

Jaya untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBDes, namun apabila

terjadi bencana alam maka Pemerintrah Desa mencarikan solusi guna mendapatkan

dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan distribusikan melalui posko

desa.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Desa Petrans Jaya

serta Lembaga-lembaga Desa bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi

pencegahan akan pentingnya antisipasi penangulangan bencana dilingkungan RT

masing-masing, sehingga warga agar bisa selalu waspada jika terjadi bencana.

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Secara umum desa Petrans Jaya tidak ada potensi bencana yang diperkirakan

terjadi kecuali kekurangan air bersih pada saat kemarau panjang, jalan banjir dan rusak

pada saat musing penghujan sehingga menghambat kehidupan ekonomi masyarakat.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Petrans Jaya masyarakat aktif

melaksanakan jaga malam disetiap dusun. Tetapi kendatipun demikian untuk tahun

2018 gangguan keamanan ada yang terjadi berupa pencurian, penodongan.


27

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Petrans Jaya dibantu

oleh Kamtibmas desa dan BABINSA yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan

Ketertiban Umum, baik perselisihan warga maupun keamanan dan kejadian lainya.

3. Data Perangkat Desa

a. Maulana Malik Sofyana, S.IP

Jabatan kepala Desa Petrans Jaya, tugas dan kewewenangnya adalah

menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Nur Sodik, S. Kom

Jabatan Sekretaris Desa Petrans Jaya, bertugas melaksanakan administrasi desa

seperti melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kegiatan kearsipan, dan membuat

laporan-laporan kegiatan Pemerintah Desa dan lain-lain.

c. Indah Yani

Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas melaksanakan urusan ke

tata usahaan seperti tata naskah, Administrasi surat menyurat, arsip, dan Ekspedisi,

dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministraian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan

pelayanan umum.

d. Ria Safitri, SKM

Jabatan Bendahara Desa tugasnya melakukan pengadministrasian di bidang

keuangan

e. Puji Utomo, S.Kom

Jabatan Kepala Urusan Perencanaan bertugas mengoordinasikan urusan

perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

menginventarisir data-data dalam rangka pembanggunan, melakukan monitoring

dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

f. Fauzi Arif

Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan, bertugas penyusunan rencana kegiatan,

menjabarkan, koordinator, pengumpulan, Penyusunan program dan

pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi

pertanahan, dan lain sebagainya.


28

g. Jasman

Jabatan Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan bertugas melaksanakan

pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi serta masyarakat di bidang

budaya,ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,

olahraga dan karang taruna.

h. M. Burhanudin

Jabatan kepala seksi kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyuluhan dan

motivasi terhadap pelaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan

upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

i. Taufik Miftah Safingi

Jabatan Kepala Dusun I Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun I.

j. Ruswandi

Jabatan Kepala Dusun II Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun II.

k. Khoerun Soleh

Jabatan Kepala Dusun III Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun III.

l. Abdul Rosyad

Jabatan Kepala Dusun IV Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun IV.

m. Payun

Jabatan Kepala Dusun V Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun V.

n. Warso

Jabatan Kepala Dusun VI Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun VI.


Salah satu Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa

tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 989.838.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh

Sembilan Juta) dana tersebut untuk pembangunan Perkerasan Jalan Sirtu Dusun I,IV

V, Jalan Rabat Beton VI, Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Dusun I,


29

Pembangunan Kegiatan Plat Deuker Dusun I,1V,dan VI ,pembangunan MCK,

Pembangunan Tembok Penahan Tanah(TPT), dan Pembangunan Pansimas

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum dilaksanakan dibina oleh Pemerintah Desa

terhadap warga masyarakat dalam hal jaga malam atau ronda , jauhnya jarak antara

desa ke polsek dan buruknya jalan sangat menghambat bantuan keamanan.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak

Pemerintah Desa Petrans Jaya selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan Kepolisian

Sektor Muara Kelingi.


30

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Tahun 2018

Pemerintah Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dibuat

dengan sebenar-benarnya dan sangat sederhana sehingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu

kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menuju arah perbaikan.

Petrans Jaya, 2019

KEPALA DESA PETRANS JAYA

MAULANA MALIK SOFYANA, S.IP

KATA PENGANTAR€¦ · KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kuasanya telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di alam semesta ini, serta atas Rahmat dan

Documents