Kata Pengantar - Kabupaten Bantul · PDF fileberkeseninambungan dengan pelaksanaan tahun yang lalu maka isi dari laporan ini merupakan kebulatan kesepakatan atas kinerja ... Pengukuran

i

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tahunan dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-

2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini sesuai dengan amanat dari Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 merupakan suatu proses yang

berkeseninambungan dengan pelaksanaan tahun yang lalu maka isi dari laporan ini

merupakan kebulatan kesepakatan atas kinerja yang telah dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kami menyadari bahwa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami

nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun yang akan datang. Akhir kata

ii

semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat

bermanfaat.

Bantul, Pebruari 2013

An Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul

Ari Purwaningsih, SE,M.Si

vii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………. i

RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………………………………………………………. iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN

vii

1.1. LATAR BELAKANG …………………………………………………………………………….. 1

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI …………………………………………………….. 3

1.3. STRUKTUR ORGANISASI ……………………………………………………………………. 5

1.4. TUGAS, POKOK DAN KERJA ……………………………………………………………. 8

1.5. LANDASAN HUKUM ………………………………………………………………………….. 9

1.6. SUMBER DAYA MANUSIA ………………………………………………………………… 10

1.7. SARANA DAN PRASARANA ……………………………………………………………….

1.8. KEUANGAN ………………………………………………………………………………………

11

14

BAB II RENCANA STRATEJIK

2.1. RENCANA STRATEJIK …………………………………………………………………………. 16

2.2. VISI ………………………………………………………………………………………………….. 16

2.3. MISI …………………………………………………………………………………………………..

17

2.4. TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………………………………………… 18

2.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …………………………………… 2.6 STRATEGI. ……………………………………………………………………………………………

20

21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA …….……………………………………………………………... 33

3.2. METODE PENGUKURAN KINERJA ……………………………………………………… 35

3.3. METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN………………………. 37

viii

3.4. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN ……………………..…………………………….. 39

3.5 ANALISA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA …………………………. 41

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN …………………………………………………………… 108

3.7 PERMASALAHAN DAN SOLUSI ………………………………………………………… 117

BAB IV PENUTUP 119

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKAD

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai

tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah. Fungsi yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

80 Tahun 2011 tentang Tugas, Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai elemen pokok dalam menyelenggarakan pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset daerah selaras dengan ketugasan pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ada 2 (dua)

ketugasan yang diemban yaitu melaksanakan berbagai kegiatan untuk

mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011 s/d

tahun 2015 dan ikut berperan serta untuk mewujudkan visi Pemerintah

Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan

Agamis”.

Sesuai dengan keberadaan dan ketugasan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka visi yang akan diwujudkan

adalah “Menjadi Institusi yang Terpercaya dan Handal dalam Tata Kelola


iv

Keuangan dan Kekayaan Daerah Terbaik se Indonesia”. Visi tersebut

diharapkan menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya

mampu mengarahkan dan menggerakkan seluruh stake holder di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk saling berpartisipasi

dalam rangka mewujudkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset

daerah yang profesional, akuntabel, transparan berdasarkan peraturan

perundang-undangan serta diharapkan dapat mendukung terwujudnya

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Visi sebagaimana tersebut dijabarkan

dalam 3 (tiga) misi, 8 (delapan) sasaran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja

Utama. Untuk mewujudkan sasaran, tujuan dan indikator kinerja utama

pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul mengimplementasikan dalam 8 (delapan)

program yang dijabarkan dengan terlaksananya 79 (tujuh puluh sembilan)

kegiatan dengan ketersediaan anggaran belanja langsung sebesar

Rp23.319.868.836,00 terealisasi sebesar Rp20.888.883.808,00 atau

terserap 90%.

Berdasarkan evaluasi kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan mendasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan

visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara yang dipergunakan untuk

mencapai sasaran dan indikator kinerja utama, Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mempergunakan

Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap 8 (delapan) sasaran dan 8

(delapan) indikator kinerja utama dalam mencapai akuntabilitas kinerja

pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :


v

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target

yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

rencana kinerja tahunan. Pencapaian kinerja sasaran dengan delapan

sasaran diperoleh angka rata-rata sebesar 89% dengan kategori sangat

berhasil.

Penetapan Kinerja sebagai kesepakatan kinerja antara Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati

Bantul target kinerja dalam lampiran Penetapan Kinerja telah dapat

dicapai.

Indikator kinerja utama pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 8 (delapan) indikator telah

tercapai sama dan melampui dari yang telah ditargetkan.

Selama tahun 2012 dalam melaksanakan ketugasan pada bidang

pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai dengan

wewenang yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah terdapat berbagai permasalahan yang dijumpai dengan

pemecahan permasalahan yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Diupayakan ketersediaan data wajib pajak dan retribusi daerah yang

akurat dalam rangka mendukung peningkatan PAD;

2. Belum efektifnya penerapan prosedur dan mekanisme administrasi

pengelolaan pajak dan retribusi daerah telah disusun Standart

Operasional Prosedure (SOP) sebagai acuan mekanisme administrasi

pengelolaan pajak dan retribusi daerah;


vi

3. Mendayagunakan SDM yang ada dengan membuat skala prioritas,

mengoptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi

PAD melalui diklat, pemagangan, mengangkat tenaga alih daya dan

sebagainya

4. Mengadakan aplikasi Pajak Daerah yang terintegrasi Bidang

Penagihan dan Bidang Pendaftaran dan Penetapan;

5. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, adanya reward dan

punishment yang konsisten bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Daerah atas kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam membayar

Pajak/Retribusi Daerah;

6. Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pengelolaan sumber-sumber pendapatan

7. Dilaksanakan klarifikasi dan rekonsiliasi dengan mengundang SKPD

yang bersangkutan pada khususnya dan mengundang seluruh SKPD

untuk melaksanakan rekonsiliasi data aset pada umumnya

8. Kepala SKPD menunjukkan pegawai sebagai pendamping pengurus

barang dalam mengoperasikan komputer

9. Melakukan tagihan dengan menghubungi lewat telepon dan

membuat surat tagihan I dan surat tagihan II


1

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No.

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang diatur

dalam pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan

negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,

asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung

dalam Undag-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden

Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi

Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai

salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai


2

kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas

dinas sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya

berdasarkan Rencana Strategik yang telah ditetapkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan akuntabilitas disusun dengan menggunakan

pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN). Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai

manivestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang

tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rencana kinerja tersebut

disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan konfilasi

keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Kesemua ini sebagai langkah awal dalam pengukuran capaian visi

dan misi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi

akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran

dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



3

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah

dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan

tersebut digambarkan mengenai peranan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam menjalankan tugas

pokok dan tatakerja dalam kurun waktu satu tahun

penyelenggaraaan urusan pemerintahan di daerah pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

merupakan institusi yang menerima pelimpahan kekuasaan dari

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah untuk mengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah oleh Kepala Daerah juga dilimpahkan kepada

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah

dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna

barang. Dengan demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah memiliki kedudukan sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan perangkat

daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah.

Perkembangan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk pada tahun

2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16


4

Tahun 2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul dengan nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang

membidangi dalam pengelolaan keuangan daerah, Bagian Aset yang

membidangi dalam pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Dinas

Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan

daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik,

kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya

pemerintahan dan pembangunan didaerah maka dilaksanakan

penataan kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun Tahun

2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011,

nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul merupakan komplilasi dari ke tiga instansi

tersebut serta ditambah dengan pengadaan berbagai sarana dan

prasarana yang dilaksanakan dari tahun 2009 s/d tahun 2012.


5

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17

Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

pada Bagian Keempatbelas Paragraf 1 dan Pasal 30, susunan

organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, terdiri atas

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri atas :

1. Sub. Bagian Umum;

2. Sub. Bagian Program; dan

3. Sub. Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas :

1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;

2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan

3. Seksi Penetapan.

d. Bidang Penagihan, terdiri dari

1. Seksi Penagihan dan Piutang;

2. Seksi Keberatan; dan

3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.

e. Bidang Anggaran, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan

2. Seksi Bidang Pengendalian Anggaran;

f. Bidang Belanja, terdiri atas :

1. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan


6

2. Seksi Belanja Langsung.

g. Bidang Akuntansi, terdiri atas :

1. Seksi Pembukuan; dan

2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.

h. Bidang Aset, terdiri atas :

1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;

2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan

3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian.

i. UPT

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lampiran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 sebagai

berikut :


7

Kelompok Jabatan

Fungsional

Seksi

Penetapan

Bidang Pendaftaran dan

Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan

Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi

Pendapatan

Seksi Pengendalian Operasional,

Pemeriksaan dan Penindakan

Bidang

Penagihan

Seksi Penagihan

dan Piutang

Seksi Keberatan

Bidang

Anggaran

Seksi Perencanaan

Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Bidang

Perbendaharaan

Seksi Belanja Tidak

Langsung

Seksi Belanja

Langsung

Bidang Akuntansi

Seksi

Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi

& Penghapusan

Seksi Penilaian &

Optimalisasi

Seksi Pengolahan

data dan Pengendalian

Kepala Dinas

UPT

Sekretariat

Sub Bagian

Umum

Sub Bagian

Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset


8


merupakan salah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin

oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ketugasan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan

Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

1.4 TUGAS, POKOK DAN KERJA

Tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul. Ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Bantul

yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan

tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan

dan aset;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan

di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan

keuangan dan aset;

4. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan


9

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1.5 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut

:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah


10

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

Kabupaten Bantul;


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07

Tahun 2010.

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2012, sumber daya

manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah berjumlah 134 orang terdiri dari sebagai berikut :

1. PNS sebanyak 131 orang

2. Tenaga Alih Daya sebanyak 1 orang

3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang

4. Tenaga Keamanan sebanyak 1 orang.

Adapun kompoisi PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan


11

ruang dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik

sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi PNS

Berdasarkan Jenis Kelamin. Pangkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Jml

Pegawai

Jenis

Kelamin Pangkat Golongan Tingkat Pendidikan

Laki-

laki Wanita I II III IV SD SLTP SLTA SARMUD S I S 2 S3

131 84 48 4 32 90 5 1 4 56 11 49 11 -

1.7. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok

dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sampai dengan tahun 2012 sarana dan prasarana yang

berupa perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 SARANA DAN PRASARANA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah

1 2 3

1 Server 8

2 Monitor Server 1

3 AC 23

4 Almari 75

5 Brankas 19

6 Kamera 4

7 Cash Box 2


12


1 2 3

8 Dingklik 12

9 Dispenser 3

10 Faximile 1

11 Filling Cabinet 59

12 Genzet 1

13 Gerenda 1

14 Handycam 1

15 Hub 1

16 Jam Dinding 11

17 Kenap 1

18 Kipas Angin 15

19 Komputer 104

20 Kursi 478

21 Laptop 16

22 LCD 4

23 Lemari Es 3

24 Mega phone 1

25 Meja 284

26 Mesin Ketik 21

27 Monitor 4

28 Note book 3

29 Papan Rekap PBB 1

30 Papan Nama 7

31 Papan Data 2

32 Perfarator 2

33 Printer 77

34 Proyektor Light/OHP 1

35 Radio Tape 1

36 Rak 29

37 Skat Ruangan 6

38 Sound System 5

39 Stabilizer 20

40 Switch 1

41 Tangga 1

42 Telepon 17

43 Televisi 6

44 Wadrobe 1

45 White Board 6

46 Peralatan Jaringan Komputer 1

47 Jaringan Komputer 4


13


1 2 3

48 Alat Ukur Laser Disto 2

49 Teralis 1

50 Meja Layanan PBB 1

51 Backwall Pelayanan PBB 1

52 NAS (Net Attached Stroge) 1

53 Hardisk External 4

54 VM Ware v Sphere Essential Kit 1

55 Rakmount Monitor 1

56 UPS Cliient 20

57 Wireless Tablet 1

58 Kelengkapan Komputer 1

59 Papan Digital Interaktif 1

60 Perfurator Karcis 1

61 Penghisap Debu 1

62 Alat-alat Rumah Tangga 1

63 Pemotong Kertas 1

64 Hadmachine Besar 1

65 Buku Perpustakaan 40

66 Aplikasi Software 4

67 Windows Server Enterprise 2008 2

68 Map Info 1

69 Software Oracle 1

TOTAL 1,435

Disamping peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana pada tabel

diatas juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional

yaitu pada tebel dibawah ini :


14

Tabel 1.3 Sarana Mobilitas

No Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah (Unit)

1 2 3

1 Kendaraan Dinas R4 5


1.8 KEUANGAN

Pada tahun 2012 anggaran belanja yang dialokasikan pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp44.361.514.441,00 terdiri dari

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp23.319.868.836,00 terdiri :

a. Gaji dan tunjangan dianggarkan sebesar

Rp5.469.699.705,00

b. Iuran Asuransi Kesehatan dianggarkan sebesar

Rp11.618.965.000,00

c. Biaya Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar

Rp1.747.563.000,00

d. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan

sebesar Rp1.525.680.900,00

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp23.319.868.836,00

digunakan untuk melaksanakan delapan program yaitu

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan

sebesar Rp11.187.809.273,00 untuk melaksanakan 15

kegiatan;


15

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dianggarkan sebesar Rp4.332.577.500,00 untuk

melaksanakan 6 kegiatan;

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dianggarkan sebesar Rp38.872.500,00 untuk melaksanakan

2 kegiatan;

d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dianggarkan sebesar Rp95.847.815,00 untuk


e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp6.544.774.748,00

untuk melaksanakan 45 kegiatan;

f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

SKPD dianggarkan sebesar Rp36.560.000,00 untuk


g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

dianggarkan sebesar Rp153.130.000,00 untuk

melaksanakan 2 kegiatan; dan

h. Program Pengelolaan Barang Daerah dianggarkan

Rp930.297.000,00 untuk melaksanakan 7 kegiatan.

Anggaran sebagaimana tersebut diatas dipergunakan

untuk mendukung terlaksananya berbagai kegiatan pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejapat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selain itu juga

mendukung terlaksananya tugas Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah dibidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DPPKAD

16

BAB II

RENCANA STRATEJIK

2.1 RENCANA STRATEJIK

Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun

2011 s/d tahun 2015) dengan memperhatikan dan

memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan ancaman.

Melalui rencana stratejik tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah ikut berpartisipasi guna mendukung

tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul seperti yang

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2011-2015. Didalam RPJMD tersebut memuat

gambaran umum kedepan mengenai target kinerja yang yang

menjadi tanggungjawab dan ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun

kedepan.

2.2. VISI

Visi yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan

gambaran kondisi yang akan datang serta mempertimbangkan

peluang, hambatan, kekuatan dan kelemahan :


17

r

Pernyataan visi sebagaimana tersebut selaras dengan

kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Makna utama

dari pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berkomitmen dalam mengelola pendapatan, keuangan dan aset

daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efektif,ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat. Disamping itu komitmen yang terkandung dalam visi

tersebut diharapkan diketahui dan menjadi visi bersama (shrare

vision) seluruh stoke holder di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul sehingga dapat mendukung mewujudkan obsesi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu memperoleh opini

“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul”.

2.3 MISI

Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan dan

dirumuskan ke dalam tiga misi, yaitu sebagai berikut :

Menjadi institusi yang terpercaya dan handal

dalam tata kelola keuangan dan aset daerah

terbaik se-Indonesia


18

1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola keuangan fiskal

daerah yang sehat dan lebih reponsif;

2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang

semakin berkualitas; dan

3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul

dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan sebagai perwujudan misi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah

sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran dari misi ke – 1

a. Tujuan :

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan

didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang

berkualitas.

b. Sasaran :

Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responbilitas

pelayanan publik.

2. Tujuan dan sasaran dari misi ke – 2

a. Tujuan :

Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

berdasarkan perturan perundang-undangan;

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan

asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah;

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang

efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran;


19

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel,

transparan, profesional dan bertanggungjawab;

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan,

akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai,

efisien dan efektif;

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan

daerah.

b. Sasaran :

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan

daerah;

Meningkatkan efektivitas APBD;

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan

akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan

daerah; dan

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan

keuangan daerah.

3. Tujuan dan sasaran dari misi ke-3

a. Tujuan :

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang berbasis tekonologi informasi.

b. Sasaran :

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.


20

2.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana

tersebut diatas dibutuhkan adanya nilai utama yang perlu

ditanamkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu sebagai berikut :

1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan

tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan;

2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan

keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan;

3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target

yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran

dengan hasil.

4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah

untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas

dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi

peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban

seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang


21

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan.

8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan

pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan

kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang

dilakukan secara wajar dan proporsional.

10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

2.6 STRATEGI

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan nilai utama

sebagaimana tersebut diatas menjadi landasan utama bagi jalannya

roda Pemerintah Kabupaten Bantul guna mewujudkan good

governance pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah. Selain itu dengan mendasarkan pada nilai utama

tersebut juga ditanamkan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul.

1. Kebijakan

Kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan


22

Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai pedoman atau petunjuk

untuk merealisasikan tujuan, sasaran, misi dan visi. Kebijakan

yang diambil adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedure

pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan

peraturan perundangan-undangan yang bertumpu pada

kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana

prasarana dan SDM yang berkualitas;

b. Optimalisasi pendapatan daerah;

c. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang

berkualitas; dan

d. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset

Daerah yang terintegrasi.

2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam

kerjasama dengan masyarakat guna mewujudkan sasaran dan

tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menetapkan

program-program yang berjumlah delapan program yang

dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


23

dengan melaksanakan delapan program dan tujuh puluh

sembilan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

24

Tabel 2.1

Hubungan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN PAGU

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas

Mengupayakan sistem kerja dalam sebuah kelembagaan yang teratur dan didukung oleh sarana prasarana serta SDM yang berkualitas

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

4,935,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

9,017,500,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

7,500,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

72,456,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9,486,400

Penyediaan Alat Tulis Kantor

21,600,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

354,000,000

25

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor

750,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,343,707,473

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

250,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

53,125,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah

280,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2,700,000

Penyediaan Jasa Keamanan

10,799,400

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3,507,200,000

26

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000

Pengadaan Mebelair

462,130,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

248,747,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

2,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12,500,000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

95,847,815

Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas

Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Optimalisasi tata kelola keuangan yang berkualitas

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

13,872,500

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

25,000,000

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga

30,092,500

27

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

28,050,000

Penyusunan Analisa Standart Belanja

100,000,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedure

137,493,980

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

106,130,000

Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

47,000,000

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah

Optimalisasi Pendapatan Daerah


Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

72,600,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah

374,440,000

Pengelolaan Dana Perimbangan

139,300,000

Operasional Pajak Daerah

433,925,000

28

Intensifikasi PPh OP (PPh 21)

46,164,000

Pengendalian PAD

271,950,000

Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

1,917,895,000

Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

234,281,583

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

25,000,000

Pelayanan Pajak Daerah

281,800,000

Penilaian Individual Menara Telekomunikasi

80,000,000

Meningkatkan efektivitas APBD

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran

Optimalisasi tata kelola keuangan daerah yang berkualitas


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

208,170,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

110,450,000

29

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

96,740,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

66,705,000

Meningkatkan profesionalitas, transparan dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

Optimalisasi tata kelola keuangan daerah yang berkualitas


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

176,793,270

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

87,325,000

Penerbitan DPA SKPD

83,830,000

Penyusunan Anggaran Kas

24,150,000

Penerbitan SPD

30,110,000

Pencetakan Daftar Gaji

119,000,000

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

65,680,000

30

TP-TGR

140,505,000

Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

117,763,250

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

52,150,000

Penyusunan SPT Tahunan

67,500,000

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

24,800,000

Penyusunan Laporan Semesteran

56,870,750

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah

72,992,000

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

49,525,000

Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bantuan)

137,492,500

31

Penerbitan SKPP

38,900,000

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,PPh 21 dan Taperum

40,400,000

Penerbitan SP2D Belanja Langsung

65,420,000

Rekonsiliasi Belanja SKPD

41,400,000

Pengkartuan Data PNS

32,000,000

Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

47,000,000

Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

61,450,000

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota

Pembinaan Bendahara

36,560,000

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif

Optimalisasi tata kelola aset daerah yang berkualitas

Pengelolaan Barang Daerah

Peningkatan SDM Aparatur Pemda

44,300,000

32

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah

84,850,000

Penataan Aset

89,230,000

Penghapusan Barang Daerah

76,590,000

Pengamanan Adm. Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah

42,575,000

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

562,752,000

Mewujudkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah


Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

25,482,000

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi

Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah yang terintegrasi

Pengelolaan Barang Daerah

SIMBADA

30,000,000


Pengelolaan SIMKEUDA

231,178,915

J U M L A H

23,319,868,836

33


2012

33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan akuntabilitas

kinerja yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pada tahun

2012 dalam mewujudkan tujuan/sasaran stretegis yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2012. Selain itu juga bentuk pertanggungjawaban Dinas

Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati Bantul

atas target kinerja yang telah dicapai yang ditetapkan Penetapan Kinerja

Tahun 2012.

Keberhasilan atau kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja dapat dilakukan dengan melakukan

pengukuran target kinerja dengan membandingkan antara target kinerja

dan realisasi kinerja.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan selaras

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses pengukuran

kinerja ini digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan


2012

34

dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan

menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan.

Indikator kegiatan kegiatan yag ditetapkan dikategorikan ke dalam

kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia,

material, informasi, kebijakan/peraturan perundang undangan

dan sebagainya.

2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa

(fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan

suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang

digunakan.

3. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau

akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan.

4. Manfaat (Benefit) adalah berfungsinya suatu keluaran (outputs)

yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. sesuatu

yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh

dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui

setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka

menengah dan jangka panjang.


2012

35

5. Dampak (Impact) memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan

dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari

hasil kegiatan seperti halnya indikator manfaat, indikator

dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam

jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact

ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan

yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2012 pengukuran kinerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

mencakup penilaian tingkat pencapaian target (dari rencana tingkat

capaian), kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari

masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perumusan pengukuran

kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan

mempertimbangkan indikator masukan, indikator keluaran dan

indikator hasil, sedangkan indikator manfaat dan indikator dampak

belum digunakan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan

data kinerja yang belum memadai serta adanya beberapa kendala

dalam pengukuran kegiatan-kegiatan pada tahap manfaat maupun

tahap dampak.

3.2. METODE PENGUKURAN KINERJA

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup yaitu sebagai

berikut :


2012

36

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target

(rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan; dan

2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian

target dari masing-masing indikator sasaran yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan ruang lingkup sebagaiman tersebut diatas

metode/rumus pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai

berikut :

a) Capaian indikator kinerja dihitung dengan dengan cara

membandingkan rencana dan realisasi atau dengan rumus

sebagai berikut :

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Rumus tersebut diatas digunakan apabila semakin tinggi realisasi

menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

b) Capaian indikator kinerja dihitung dengan rencana dikurangi

realisasi dikurang dengan rencana dibandingkan dengan

rencana atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


2012

37

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana

Atau:

(2 X Rencana) - Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Rumus tersebut diatas digunakan apabila semakin tinggi

realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

3.3. METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian kinerja sasaran untuk masing-masing indikator kinerja

kegiatan maupun pada tingkat sasaran dapat disimpulkan dengan

menggunakan skala pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut :

> 85 = Sangat Berhasil

70 < X ≤ 85 = Berhasil

55 < X ≤ 70 = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Tingkat pencapaian pada masing-masing indikator kinerja

sasaran dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan Metode


2012

38

Rata-rata Data Kelompok yaitu dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap katagori sesuai dengan skala pengukuran

yang terdapat pada masing-masing kelompok sasaran dengan nilai

mean (rata-rata) skala pengukuran dari setiap katagori dibagi

dengan jumlah indikator yang terdapat pada kelompok sasaran.

Atau rumus dari metode rata-rata data kelompok yaitu sebagai

berikut :

Jumlah indikator untuk setiap kategori X nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean atau rata-rata setiap kategori ditetapkan yaitu sebagai

berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan

skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,

cukup berhasil, dan tidak berhasil.


2012

39

3.4. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan metode

rata-rata data kelompok diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2012 adalah sebagai berikut:


2012

40

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2012

SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA

SKALA PENGUKURAN

KETERANGAN

1 2 4 5 6

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan public

89 Sangat Berhasil Sekretariat, Bidang Aset, Bidang Pendaftaran & Penetapan

Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas

84 Berhasil Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pendaftaran & Penetapan

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

96 Sangat Berhasil Bidang Perbendaharaan, Bidang Penagihan, Bidang Pendaftaran & Penetapan

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran

Meningkatkan efektivitas APBD 90 Sangat Berhasil Bidang Anggaran

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

Meningkatkan profesionalitas, transparan dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

88 Sangat Berhasil Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

80 Berhasil Bidang Aset

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Mewujudkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

80 Berhasil Bidang Akuntansi

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi

68 Cukup Berhasil Bidang Aset dan Sekretariat


2012

41

Tingkat capaian kinerja sasaran yang telah dicapai oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung pula

oleh Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) atas tujuh puluh sembilan

kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatan-kegiatan yang

bersifat fasilitasi atas terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja

maupun kegiatan-kegiatan selaras dengan wewenang dalam bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana tersebut diatas akan

diuaraikan pada Analisa dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

3.5. ANALISA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam dokumen kinerja dan dokumen perencanaan. Melalui laporan

tersebut memberi informasi tentang tujuan dan sasaran, realisasi

pencapaian indikator kinerja, pencapaian kinerja dan perbandingan

capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target

kinerja 5 (lima) tahun yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Disamping itu Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang

ditetapkan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji yang


2012

42

ditetapkan selaras dengan kewenangan yang dimiliki dalam bidang


Berdasarkan Rencana Stratejik Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang memuat visi yang dijabarkan dalam

tiga misi dan delapan tujuan stratejik, ditetapkan delapan sasaran

stratejik yang akan dicapai. Dalam rangka merealisasikan sasaran

stretejik yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan ,Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2012 melaksanakan delapan

program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan jumlah

anggaran belanja langsung sebesar Rp23.319.868.836,00 terealisasi

sebesar Rp20.888.883.808,00 atau terserap sebesar 90%.

Secara rinci capaian sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja

Utama pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2012

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2012

CAPAIAN

TARGET REALISASI

1 2 3 7 8 9

1 Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah

% 5.41 36.88 682

2 Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

% 11.13 12.45 112

3 Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

% 10.72 12.99 121

4 Jumlah Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Perda/Perbup

3 25 833

5 Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

Perda 3 3 100


2012

43

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2012

CAPAIAN

TARGET REALISASI

1 2 3 7 8 9

6 Jumlah Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

Perbup 3 3 100

7 Penerimaan Daerah Rupiah

943,096,041,000 1,337,566,093,260

142

8 Pertumbuhan belanja modal % 1,32 17,33 1288

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan

sebagai berikut :

3.5.1 ANALISA KINERJA SASARAN DARI MISI I

Sasaran ke-3 (tiga) sebagaimana terebut diatas

diperuntukkan untuk mewujudkan misi I (pertama) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu

“mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah

yang sehat dan lebih responsif” dengan tujuan terlaksananya

optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna

meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Indikator kinerja utama


dari sasaran ke-3 (tiga) dan tujuan ini adalah sebagai berikut :

Sasaran III :

Meningkatkan kapasitas pembiayaan

pembangunan daerah


2012

44

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2011 dan 2012

(Sasaran : Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah)

NO INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN

TAHUN 2011 CAPAIAN

TAHUN 2012 CAPAIAN

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah

% 21.15 62.57 296 5.41 36.88 682

2 Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

% 11.12 10.92 98 11.13 12.45 112

3 Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

% 10.71 11.19 104 10.72 12.99 121

4 Penerimaan Daerah Rupiah 878,012,053,000 1,180,550,742,432 134 943,096,041,000 1,337,566,093,260 142


2012

45

Indikator kinerja utama sebagaimana dalam tabel III.1

merupakan 4 (empat) dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Bantul pada misi 1 (satu) yang berbunyi

“Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola

pemerintah yang empatik”. Tujuan dari misi tersebut adalah

meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola

pemerintahan yang empatik dengan sasaran meningkatnya

kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Capaian 4 (empat) indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel

III.1 akan dianalisa sebagai berikut :

1. Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber

pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul guna meningkatkan

kapasitas fiskal daerah dan berkurangnya celah fiskal dari

tahun ke tahun. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang

telah dilaksanakan dapat diukur dengan menggunakan

prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah, tahun 2012

dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan

prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah yang akan

dicapai sebesar 5,41% dan terealisasi sebesar 36,88% dengan

tingkat capaian sebesar 682%. Sedang prosentase kenaikan

pajak dan retribusi daerah pada tahun 2011 tercapai sebesar

62,57% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 21,15%

dengan tingkat capaian 296%. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat target dan realisasi pendapatan asli daerah yang


2012

46

bersumber dari pajak dan retribusi daerah tahun 2010 s/d

tahun 2011 pada tabel dan gambar grafik sebagai berikut :


2012

47

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi

Tahun 2010, 2011 dan 2012

No Uraian

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Target RPJMD Target (APBD) Realisasi Target RPJMD Target (APBD) Realisasi Target RPJMD Target (APBD) Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1 Pajak Daerah 16,489,578,000

16,679,578,000

16,541,249,955

24,741,578,000

30,802,000,000

35,068,591,777

26,340,906,900

39,922,684,800

51,769,224,111

2 Retribusi Daerah 56,377,938,662

14,676,656,244

15,978,422,097

63,534,118,000

18,791,093,190

17,798,603,458

66,710,823,349

19,821,987,200

20,687,723,348

J u m l a h 72,867,516,662

31,356,234,244

32,519,672,052

88,275,696,000

49,593,093,190

52,867,195,235

93,051,730,249

59,744,672,000

72,456,947,459


2012

48

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui

pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan

retribusi daerah mengalami kenaikan dengan tingkat

prosentase kenaikan pada tahun 2011 dan tahun 2012 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :


2012

49

Tabel 3.4

Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 dan 2012

(dalam Rupiah dan Prosentase)

Uraian

Tahun 2011 Tahun 2012

Target RPJMD Target APBD Realisasi Target RPJMD Target APBD Realisasi

Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah %

1 2 3 4 5 6 7

Pajak Daerah 8,252,000,000.00

50.04 14,122,422,000.00

84.67 18,527,341,821.50

112.01 1,599,328,900.00 6.46 9,120,684,800.00

29.61 16,699,760,455.00

47.62

Retribusi Daerah

7,156,179,338.00

12.69 4,114,436,946.00

28.03 1,820,181,361.00

11.39 3,176,705,348.75 5.00 1,030,894,010.00

5.49 2,796,495,293.00

15.71

Jumlah 15,408,179,338.00

21.15 18,236,858,946.00

58.16 20,347,523,182.50

62.57 4,776,034,248.75 5.41 10,151,578,810.00

20.47 19,496,255,748.00

36.88


2012

50

Realisasi prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

yang telah dicapai pada tahun 2011 sebesar 62,57% dan pada

tahun 2012 sebesar 36,88% terjadi penurunan sebesar

25,69%. Penyebab penurunan prosentase ini disebabkan pada

tahun 2011 target RPJMD bertambah sebesar

Rp15.408.179.338,00, target APBD bertambah sebesar

Rp18.236.858.946,00 dan realisasi bertambah sebesar

Rp20.347.523.183,00 dari tahun 2010. Sedang pada tahun

2012 target RPJMD bertambah sebesar Rp4.776.034.249,00,

target APBD bertambah sebesar Rp10.151.578.810,00 dan

realisasi bertambah sebesar Rp19.496.255.748,00 dari tahun

2011. Target dan realisasi pendapatan asli daerah yang

bersumber dari pajak dan retribusi daerah pada tahun 2011

lebih besar dibanding dengan tahun 2012. Hal ini disebabkan

adanya amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 2 dan

ayat 2 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang

menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan amanat

dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul

mulai tanggal 1 Januari 2011 mulai mengelola BPHTB sebagai

pajak daerah. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh atas

target dalam APBD dan realisasi pendapatan asli daerah yang

bersumber dari pajak daerah pada tahun 2011 dan 2012,

dimana target dalam APBD dan realisasinya lebih besar

daripada taregt dalam RPJMD. Sebaliknya untuk pendapatan

asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah mulai tahun

2011 target yang ditetapkan dalam RPJMD lebih besar


2012

51

daripada target yang ditetapkan dalam APBD dan realisasinya,

dikarenakan Untuk lebih jelasnya perkembangan pajak dan

retribusi daerah dalam kurun waktu tahun 2010 s/d tahun

2012 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :


2012

52

Gambar Grafik 3.1

Target RPJMD, Target APBD dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2010 s/d Tahun 2012

-

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

Target RPJMD Target (APBD) Realisasi Target RPJMD Target (APBD) Realisasi Target RPJMD Target (APBD) Realisasi


Pajak Daerah

Retribusi Daerah


2012

53

2. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan

APBD

Rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan

APBD pada tahun 2012 ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten

Bantul sebesar 11,13% terealisasi sebesar 12,45% dengan

tingkat capaian sebesar 112%, sedang pada tahun 2011

ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 11,12%

terealisasi sebesar 10,92% dengkat tingkat capaian sebesar

98%. Terdapat peningkatan capaian atas rasio pendapatan asli

daerah terhadap penerimaan daerah pada tahun 2012

sebesar 14% dari tahun 2011. Lebih jelasnya perkembangan

rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


2012

54

Tabel 3.5 Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah

Tahun 2011 dan 2012

(dalam Rupiah)

NO URAIAN

TAHUN 2011 TAHUN 2012 Bertambah (berkurang)

TARGET RPJMD REALISASI TARGET RPJMD REALISASI TARGET RPJMD REALISASI

1 Pendapatan Asli Daerah 97,611,741,000.00 128,896,456,173.41 105,010,500,000.00

166,593,145,905.50 7,398,759,000.00 37,696,689,732.09

2 Pendapatan Daerah 878,012,053,000.00 1,180,547,112,432.41 943,096,035,061.44 1,337,566,093,259.50 65,083,982,061.44 157,018,980,827.09

Rasio PAD terhadap Penerimaan Daerah

11.12% 10.92% 11.13% 12.45% 0,02% 1,54%


2012

55

Gambaran yang diperoleh dari tabel III.3 diatas

menunjukkan rasio pendapatan asli daerah terhadap

penerimaan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif

yaitu target rasio pendapatan asli daerah terhadap

penerimaan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantul

bertambah sebesar 0,02% dan terealisasi dengan bertambah

sebesar 1,54%. Disamping itu kontribusi atau rasio

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah pada

tahun 2012 sebesar 12,45% lebih besar dibanding dengan

tahun 2011 sebesar 10,92%. Pertumbuhan rasio dan

kontribusi pendapatan asli daerah dalam kurun tahun 2011

dan tahun 2012 menunjukkan kemampuan Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam memobilisasi dan mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan asli daerah semakin meningkat

serta meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang bertujuan

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perkembangan target RPJMD Kabupaten Bantul, target

APBD dan realisasi pendapatan asli daerah dalam tenggang

waktu tahun 2011 dan tahun 2012 adalah pada tabel sebagai

berikut :


2012

56

Tabel 3.6

Target RPJMD, Target APBD dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2011 dan Tahun 2012

No Uraian


Target RPJMD Target (APBD) Realisasi Target RPJMD Target (APBD) Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pajak Daerah 24,741,578,000 30,802,000,000 35,068,591,777 26,340,906,900 39,922,684,800 51,768,352,232

2 Retribusi Daerah 63,534,118,000 18,791,093,190 17,798,603,458 66,710,823,349 19,821,987,200 20,595,098,751

3 Pendapatan Hasil Pengel. Kekayaan Daerah

7,471,045,000 7,390,930,554 7,290,930,554 7,844,597,250 8,183,669,626 8,184,263,102

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1,865,000,000 58,337,875,000 68,738,330,385 4,114,172,501 73,695,897,478 86,045,431,821

97,611,741,000 115,321,898,744 128,896,456,173 105,010,500,000 141,624,239,103 166,593,145,906


2012

57

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas, dengan

mengambil realisasi dari komponen-komponen pendapatan

asli daerah dalam kurun waktu tahun 2011 dan 2012 dalam

bentuk gambar grafik yaitu sebagai berikut :

Gambar Grafik 3.2

Perkembangan Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2011 dan 2012

Berdasarkan tabel dan gambar grafik sebagaimana

tersebut rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan

daerah yang telah dicapai pada tahun 2012 meningkat sebesar

1,54% dari tahun 2011 dipengaruhi adanya peningkatan dari

kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar

Rp17.307.101.436,00, pajak daerah sebesar

Rp16.699.760.455,00, retribusi daerah sebesar

Rp2.796.495.293,00 dan pendapatan hasil pengelolaan

kekayaan alam sebesar Rp893.332.548,00

-

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

90,000,000,000

100,000,000,000

Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan HasilPengel. Kekayaan

Daerah

Lain-lainPendapatan AsliDaerah yang Sah

Realisasi Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012


2012

58

3. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran APBD

Pada tahun 2012 target rasio pendapatan asli daerah

terhadap pengeluaran APBD dalam RPJMD Kabupaten Bantul

sebesar 10,72% dan terealisasi sebesar 12,99% dengan tingkat

capaian sebesar 112%. Sedang pada tahun 2011 rasio

pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran APBD target

dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 10,71% dan

terealisasi sebesar 11,19% dengan tingkat capaian sebesar

104%. Terdapat peningkatan rasio pendapatan asli daerah

terhadap pengeluaran APBD yang telah dicapai tahun 2012

sebesar 1,80% dari tahun 2011. Rasio yang telah dicapai pada

tahun 2012 menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah

dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli

daerah yang tercermin dengan berkurangnya celah fiskal dari

tahun ke tahun dan meningkatnya fiskal daerah dalam

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk lebih

jelasnya disampaikan perkembangan rasio pendapatan asli

daerah terhadap pengeluaran daerah yaitu pada tabel sebagai

berikut:


2012

59

Tabel 3.7 Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah

Tahun 2011 dan 2012

NO URAIAN

TAHUN 2011 TAHUN 2012

TARGET RPJMD TARGET APBD REALISASI TARGET RPJMD TARGET APBD REALISASI

1 Pendapatan Asli Daerah

97,611,741,000.00

115,321,898,743.75

128,896,456,173.41

105,010,500,000.00

141,624,239,103.47

166,593,145,905.50

2 Pengeluaran Daerah 911,524,780,400.00 1,191,039,577,219.64 1,151,885,952,327.97 979,320,917,400.00 1,345,680,130,604.54 1,282,878,383,296.48

Rasio PAD terhadap Penerimaan Daerah

10.71 9.68 11.19 10.72 10.52 12.99


2012

60

Realisasi rasio pendapatan asli daerah terhadap

pengeluaran daerah yang dicapai pada tahun 2012

dipengaruhi dengan adanya kontribusi yang sama dari rasio

pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah yang

telah dibahas diatas.

4. Prosentase Penerimaan Yang Bisa Digali

Target prosentase penerimaan yang bisa digali pada

tahun 2012 sebesar 3,92% dan terealisasi sebesar 6,22%.

Sedang pada tahun 2011 prosentase penerimaan yang bisa

digali tercapai sebesar 2,5%. Sehungga pada tahun 2012

prosentase penerimaan yang bisa digali meningkat sebesar

3,72%.

Sasaran ketiga yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatkan

kapasitas pembiayaan pembangunan daerah dengan salah satu

indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel diatas yaitu

penerimaan daerah sebagai perwujudan salah satu indikator dari

misi ketiga dalam RPJMD Kabupaten Bantul yang berbunyi

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis

pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat

yang responsif gender. Tingkat capaian dari penerimaan daerah

sebagai salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :


2012

61

5. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah merupakan semua jenis penerimaan

kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal

dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Pada tahun 2012 penerimaan daerah yang ditargetkan dalam

indikator pada misi ketiga RPJMD Kabupaten Bantul adalah

sebesar Rp943.096.035.061,44 terealisasi sebesar

Rp1.337.566.093.259,50. Sedang pada tahun 2011 penerimaan

daerah yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul

sebesar Rp 878.012.053.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.180.547.112.432,41. Pada tahun 2012 penerimaan daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul bertambah sebesar

Rp157.018.980.827,09. Untuk lebih jelas perkembangan jumlah

penerimaan daerah tahun 2011 dan tahun 2012 sebagai berikut :


2012

62

Tabel 3.8

Target RPJMD, APBD dan Realisasi Penerimaan Daerah

Tahun 2011 dan Tahun 2012

No Uraian


Target RPJMD Target (APBD) Realisasi Target RPJMD Target (APBD) Realisasi

1 2 6 7 8 10 11 12

1 Pendapatan Asli Daerah

97,611,741,000.00 115,321,898,743.75 128,896,456,173.41 105,010,500,000.00 141,624,239,103.47 166,593,145,905.50

2 Dana Perimbangan 685,016,131,000.00 710,056,724,015.00 717,123,249,859.00 736,302,731,303.55 878,391,333,111.00 885,352,411,354.00

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

95,384,181,000.00 339,668,438,400.00 334,527,406,400.00 101,782,803,757.89 282,187,528,930.00 285,620,536,000.00

Jumlah 878,012,053,000.00 1,165,047,061,158.75 1,180,547,112,432.41 943,096,035,061.44 1,302,203,101,144.47 1,337,566,093,259.50


2012

63

Dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah

sebagaimana pada tabel tersebut diatas pada tahun 2012

menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar

Rp37.696.689.732,09 untuk pendapatan asli daerah dan

sebesar Rp168.229.161.495,00 untuk dana perimbangan.

Sedang lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan pada

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

Rp48.906.870.400,00 dari tahun 2011.

Terwujudnya sasaran ketiga dengan tercapai 5 indikator kinerja

utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

didukung dengan dilaksanakan program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam

dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang berjumlah 11 (sebelas).

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya

kegiatan-kegiatan sebesar Rp3.877.355.583,00 terealisasi sebesar

Rp2.977.937.075,00 atau terserap 77%. Indikator kinerja kegiatan

yang telah dilaksanakan sehingga sasaran ketiga dengan 6 (enam)

indikator kinerja utama telah diwujudkan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan uang daerah

yang sementara belum digunakan diinvestasikan jangka pendek

dalam bentuk deposito di bank-bank yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan Bupati Bantul dan mengadakan perjanjian

kerjasama antara Pimpinan Bank dengan Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Target


2012

64

pendapatan bunga deposito dari kegiatan ini sebesar

Rp4.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.772.062.896,46 atau

172,71%.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Kegiatan ini telah melaksanakan pencetakan blangko

adminsitrasi PBB, penyerahan SPPT PBB (SPPT PBB Perkotaan :

288.732 strukt dan SPPT PBB Perdesaan : 304.548 struk) ke

Pemerintah Desa, diteliti SPPT PBB oleh desa dan diserahkan SPPT

PBB ke Wajib Pajak, dilaksanakan sosialisasi pembayaran PBB

tepat waktu pada Lurah, Dukuh dan Camat serta dilaksanakan

penyuluhan PBB kepada Wajib Pajak melalui media massa antara

lain siaran di Bantul Radio, himbauan membayar PBB dengan

tepat waktu melalui spanduk. Melalui kegiatan ini telah tercapai

target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil

PBB sebesar Rp31.162.565.629,00 dari target sebesar

Rp28.844.193.107,00 atau terealisasi 108,04%.

3. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan

Melalui kegiatan ini telah menyediakan dana perimbangan

sebesar Rp1.170.972.947.354,00 dari target sebesar

Rp1.160.506.862.041 atau 100,90% terdiri dari sebagai berikut :

Pemerintah Pusat sebesar Rp1.091.024.102.354,00 dari target

sebesar Rp1.084.111.854.111,00 atau 100,64% ; dan

Pemerintah Propinsi sebesar Rp 79.900.845.000,00 dari target

sebesar Rp 76.395.837.930,00 atau 104,59%.


2012

65

Tersalurnya dana perimbangan untuk membiaya belanja daerah

atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukkannya dan aturan

yang berlaku.

4. Kegiatan Operasional Pajak Daerah

Salah satu ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemungutan pajak daerah

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Kegiatan ini telah

melaksanakan pencetakan blangko administrasi pajak daerah,

sosialisasi pajak daerah, penyampaian Surat Keputusan Pajak

Daerah (SKPD), penagihan atas tunggakan pajak daerah,

peremajaan data obyek pajak daerah, melaksanakan operasi non

yustisi pajak reklame dan cek lokasi pemasangan reklame serta

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rekening

tagihan listrik gedung-gedung milik Pemerintah Daerah dan

Penerangan Jalan Umum (PJU). Kegiatan-kegiatan sebagaimana

tersebut telah menunjang tercapainya target pendapatan asli

daerah yang berasal dari pajak daerah sebesar

Rp51.768.352.231,50 dari target sebesar Rp39.922.684.800,00

atau terealisasi 129,67%.

5. Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPh ps 21)

Telah dilaksanakan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan

kepada wajib pajak PPh pasal 21. Pada tahun ini telah tercapainya

target pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil PPh


2012

66

pasal 21 sebesar Rp18.220.756.151,00 dari target sebesar

Rp14.843.711.197,00 atau terealisasi 122,75%.

6. Kegiatan Pengendalian PAD


sebagai koordinator pada bidang pendapatan telah melaksanakan

rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi Pendapatan Asli Daerah

dengan melibatkan 16 SKPD penghasil. Melalui kegiatan ini telah

target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan sebesar

Rp141.624.239.103,47 terealisasi sebesar Rp166.593.145.905,50

atau 117,63%.

7. Kegiatan Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

Dalam rangka kesiapan Pemerintah Kabupaten Bantul

dalam mengelola PBB Perkotaan dan Perdesaan pada tahun ini

telah melakukan persiapan pengalihan yaitu sebagai berikut :

Sarana dan prasarana , telah dilakukan antara lain pengadaan

hardware dan software Pengelolaan PBB P2, instalasi

SISMIOP dan Customisasi, instalasi POS (Payment Online

System) pembayaran PBB P2 di Bank BPD DIY, meja

pelayanan PBB, backwall pelayanan PBB, alat ukur (laser

distometer);

Sumber daya manusia, dilaksanakan peningkatan kapasitas

SDM dengan mengirim 13 personil untuk

magang/mengikuti bimbingan teknis pengelolaan PBB P2 di

KPP Pratama Bantul dari tanggal 23 Mei s/d 17 Juli 2012,

mengirim 2 personil mengikuti Bintek Operator Consul (OC)


2012

67

di Bandung dan mengangkat 1 tenaga alih daya khusus

pengampu pengelolaan PBB.

Regulasi, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; disusun dan

ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang pengelolaan

PBB P2 sebanyak 8 buah dan menyusun SOP tentang

pengelolaan PBB P2 sebanyak 34 buah.

Telah dilaksanakan kerjasama dengan

1. KPP Pratama Bantul untuk pendampingan proses

pengalihan PBB P-2 di Kabupaten Bantul; dan

2. Bank BPD Pusat dan Bank BPD Kantor Cabang Bantul

untuk pembangunan Payment Online System (POS) atau

pembayaran on line PBB P-2.

8. Kegiatan Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai

Illegal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi

himbauan atas bahaya merokok melalui baliho dan melaksanakan

pemantauan terhadap adanya cukai illegal di pasar tradisional

dengan sasaran penjual rokok produksi lokal serta tidak

ditemukan penjual rokok yang menjual rokok dengan cukai illegal.

Melalui kegiatan ini penerimaan daerah yang bersumber dari

Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau terealisasi sebesar

Rp3.825.722.528,00 dari target sebesar Rp3.3145.946.115,00 atau

terealisasi sebesar Rp 121,60%.


2012

68

9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Tahap yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu

melakukan penataan/pengarsipan atas berkas pajak BPHTB

berdasarkan nomor urutan pendaftaran dan dilakukan penjilidan.

Sehingga berkas pajak BPHTB tertata rapi dan memudahkan untuk

mencari berkas pajak BPHTB yang dibutuhkan.

10. Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah

Terwujudnya kepuasan wajib pajak telah dilaksanakan

melalui pelayanan kepada wajib pajak daerah sesuai dengan

Standart Operasional Prosedure (SOP), telah dilaksanakan

sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 08 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah dan persiapan pengalihan PBB Perkotaan dan

Perdesaan di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Bantul, Kecamatan

Piyungan dan Kecamatan Pandak, tersedianya ruangan pelayanan

pajak daerah yang nyaman antara lain dengan dilengkapi dengan

pervorator karcis serta tersedianya SIM Pendapatan yang

terintegrasi sampai proses pelaporan, memberikan piagam yang

berisi pengumuman tarif pajak restaurant kepada pengelola hotel

dan restaurant di wilayah Kabupaten Bantul.

11. Kegiatan Penilaian Individual Menara Telekomunikasi

Telah dilakukan pendataan atas menara telekomunikasi yang

tersebar di 17 kecamatan di wilayah Bantul sebanyak 150 menara

untuk dilakukan identifikasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

guna dilaksanakan penilaian individu menara telekomunikasi.


2012

69

Hasil penilaian menara telekomunikasi tersebut akan dituangkan

dalam SISMIOP, sehingga pada tahun 2013 semua menara

telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Bantul memiliki

NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Hal ini merupakan potensi

pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya

pendapatan yang bersumber dari Pajak PBB dan sebagai dasar

untuk menentukan tariff retribusi jasa umum yaitu retribusi

pengendalian menara telekomunikasi.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas juga mendukung


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah serta dalam melaksanakan fungsinya selaku

Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu melaksanakan pemungutan

pajak daerah. Disamping itu juga sesuai dengan ketugasan yang diatur

dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 80 tahun 2011 dalam bidang

pengelolaan pendapatan daerah.

Target dan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh


SKPD adalah sebagai berikut :


2012

70

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

DPPKAD sebagai SKPD

NO URAIAN TARGET REALISASI SELISIH

Rupiah %

PENDAPATAN ASLI DAERAH

I PAJAK DAERAH

39,922,684,800

51,768,352,232

10,077,470,952

130

1 Pajak Hotel

600,000,000

823,428,554

223,428,554

137

2 Pajak Restoran

1,900,000,000

2,855,070,517

955,070,517

150

3 Pajak Hiburan

400,000,000

440,593,360

40,593,360

110

4 Pajak Reklame

2,000,000,000

2,718,571,111

578,244,117

136

5 Pajak Penerangan Jalan

16,000,000,000

16,460,816,329

460,816,329

103

6

Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan

350,000,000

446,594,700

96,594,700

128

7 Pajak Parkir

50,000,000

70,833,088

20,833,088

142

8 Pajak BPHTB

18,470,684,800

27,746,383,081

9,275,698,281

150

9

Pajak Sarang Burung Walet

2,000,000

2,100,000

100,000

105

10 Pajak Air Tanah

150,000,000

203,961,491

53,961,491

136

II RETRIBUSI DAERAH

-

-

-

-

1 Retribusi Jasa Usaha (Sewa Gedung)

-

-

-

-

III HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

8,131,250,676

8,184,263,102

53,012,426

101

1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

2,014,587,541

2,067,599,967

53,012,426

103

- PD Aneka Dharma

-

-

-

-

- PD Bank Pasar

1,707,916,668

1,707,916,668

(0)

100


2012

71


Rupiah %

- PDAM

100,000,000

152,418,950

52,418,950

152

- BUKP

206,670,873

207,264,349

593,476

100

2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah

6,116,663,135

6,116,663,135

-

100

III LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

4,815,000,000

8,336,872,726

3,521,872,726

173

1 Penerimaan Jasa Giro

250,000,000

199,364,026

(50,635,974)

80

2 Pendapatan Bunga Deposito

4,500,000,000

7,772,062,896

3,272,062,896

173

3

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

15,000,000

194,407,562

179,407,562

1,29

6

4 Pendapatan dari Pengembalian

50,000,000

171,038,242

121,038,242

342

J U M L A H

52,868,935,476

68,289,488,060

15,420,552,584

129

Realisasi pada tahun 2012 pendapatan asli daerah yang dikelola

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagai salah satu SKPD penghasil sebesar Rp68.289.488.000,00 dari

target yang ditetapkan sebesar Rp52.868.935.476,00 terdapat selesih

lebih Rp15.420.552.584,00.

Target dan realisasi pendapatan yang dikelola oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :


2012

72

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

DPPKAD sebagai PPKD


Rupiah %

PENDAPATAN

I Dana Perimbangan

878,391,333,111

885,352,411,354

6,961,078,243

101

1 Bagi Hasil Pajak

43,687,904,304

49,864,791,011

6,176,886,707

114

-

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

28,844,193,107

31,162,565,629

2,318,372,522

108

BPHTB

481,469,231

481,469,231

100

-

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

14,843,711,197

18,220,756,151

3,377,044,954

123

2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

3,387,394,807

4,171,586,343

784,191,536

123

-

Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

-

1,877,596

1,877,596

100

-

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

241,448,692

343,986,219

102,537,527

142

-

Dana dari Cukai Tembakau

3,145,946,115

3,825,722,528

679,776,413

122

3 Dana Alokasi Umum

768,034,584,000

768,034,584,000

-

100

4 Dana Alokasi Khusus

63,281,450,000

63,281,450,000

-

100

II Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

282,115,528,930

285,620,536,000

3,505,007,070

-

1 Pendapatan Hibah

5,000,000,000

-

(5,000,000,000)

-

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah

5,000,000,000

-

(5,000,000,000)

-

2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

57,631,810,000

64,463,325,000

6,831,515,000

112

- Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

21,559,297,000

23,715,697,000

2,156,400,000

110


2012

73


Rupiah %

- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

19,225,718,000

20,894,182,000

1,668,464,000

109

- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

15,661,384,000

18,639,502,000

2,978,118,000

119

-

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah

3,201,000

3,021,000

(180,000)

94

- Bagi Hasil PBB bagi Pemerintah Desa

502,991,000

569,429,000

66,438,000

113

- Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa

679,219,000

641,494,000

(37,725,000)

94

3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

205,719,691,000

205,719,691,000

-

100

- Tunjangan Profesi Guru PNSD

201,528,691,000

201,528,691,000

-

100

- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

4,191,000,000

4,191,000,000

-

100

4 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

13,764,027,930

15,437,520,000

1,673,492,070

112

- Bantuan Keuangan dari Propinsi DIY

11,673,600,000

12,773,600,000

1,100,000,000

109

- Bantuan Keuangan dari Kabupaten Sleman

301,289,850

1,057,000,000

755,710,150

351

- Bantuan Keuangan dari Kota Yogyakarta

1,789,138,080

1,606,920,000

(182,218,080)

90

J U M L A H

1,160,506,862,041

1,170,972,947,354

10,466,085,313

101

3.5.2. ANALISA KINERJA SASARAN DARI MISI II

Guna mewujudkan misi ke dua “mewujudkan

manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin

berkualitas” terdapat enam tujuan dan enam sasaran dengan

melaksanakan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


2012

74

Aparatur, program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota dan program

Penataan Peraturan Per undang-undangan dan program

Pengelolaan Barang Daerah.

Tujuan yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari misi ke-dua

adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang

efisiens, efektif, ekonomis dan tepat sasaran;

c. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel,

transparan, profesional dan bertanggungjawab;

d. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan,

akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai,

efisien dan efektif;

e. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan

daerah; dan

f. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang berbasis teknologi informasi.

Kinerja sasaran-sasaran dari misi ke dua sebagaimana

tersebut dapat dilihat dengan indikator kinerja dari masing-

masing sasaran sebagai berikut :


2012

75

Sasaran ke dua ini guna mewujudkan tujuan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu

terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang

mempunyai indikator kinerja adalah jumlah peraturan

tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Indikator ini

merupakan salah satu dari delapan indikator kinerja utama


dan sebagai indiaktor kinerja pada misi I (pertama) dalam

RPJMD Kabupaten Bantul. Target dan realisasi indikator

kinerja jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan

aset daerah yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.11 Indikator Kinerja Utama

(Sasaran II : Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah)

INDIKATOR SATUAN TARGET

2012 CAPAIAN 2011

CAPAIAN 2012

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

peraturan 3 13 433

Capaian indikator kinerja utama jumlah peraturan

tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2012

sebanyak 25 peraturan jauh melebihi dari target sebanyak 3

(tiga) peraturan dan capaian pada tahun 2011 sebanyak 13

Sasaran II :

Mengupayakan Terwujudnya Sistem dan

Prosedure Pengelolaan Keauangan Daerah

yang Berkualitas


2012

76

(tigabelas) peraturan. Capaian pada tahun 2012 disebabkan

adanya regulasi peraturan tentang pengelolaan keuangan

dan aset daerah dari pemerintah pusat antara lain Peraturan

Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Peraturan Dalam Negeri no 21 tahun

2011, Undang-undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Adapun peraturan pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang telah disusun dan ditetapkan dalam

bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati adalah

sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 11 tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul no 10 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Penglolaan

Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bupati Bantul No 05 tahun 2012 tentang Tata

Cara Pengelolaan Pajak Hotel;


Cara Pengelolaan Pajak Restoran;


Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;


Cara Pengelolaan Pajak Reklame;


Cara Pengelolaan Pajak Penerangan;


Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;


2012

77

8. Peraturan Bupati Bantul no 11 tahun 2012 tentang Taca

Cara Pengelolaan Pajak Parkir;


Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;


Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;

11. Peraturan Bupati Bantul no 14 tahun 2012 tentang Ijin

Penyelenggaraan Reklame;

12. Peraturan Bupati Bantul no 37 tahun 2012 tentang Tata

Cara Pembayaran PBB;


Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;


Cara Pendaftaran PBB;

15. Peraturan Bupati Bantul nomor 44 tahun 2012 tentang

Tata Cara Penghapusan PBB;


Tata Cara Pengurangan PBB;


Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis;


Tata Cara Penghapusan Sanksi Adminstrasi;


Tata Cara Penghapusan Sanksi Adminstrasi;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah


2012

78

Kabupaten Bantul nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Perubahan Bupati Bantul nomor 78 tahun 2011 tentang

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;


Perubahan Bupati Bantul nomor 79 tahun 2011 tentang

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial;


Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2013;


Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2013; dan


Pedoman Pengamanan Pencatatan dan

Pendokumentasian Barang Milik Daerah.

Program yang dilaksanakan adalah program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 2 (dua) kegiatan,

program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan 3 (tiga) kegiatan dan program

Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan 2 (dua)

kegiatan. Terlaksananya kegiatan-kegiatan ini membutuhkan

anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar


2012

79

Rp350.145.000,00 terealisasi sebesar Rp254.363.610,00 atau

terserap 73% dengan tingkat capaian sebesat 84% dengan

katagori berhasil. Tingkat capaian dari sasaran ini didukung

dengan tingkat capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Melalui kegiatan ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan sosialisasi

atas Peraturan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Dalam Negeri

no 21 tahun 2011, dengan peserta seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan perwakilan

dari anggota DPRD. Melalui sosilisasi ini dapat

meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Dalam

Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Peraturan Dalam Negeri no 21 tahun

2011.

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

Meningkatnya pemahaman terhadap pengelolaan

keuangan dan aset daerah bagi pegawai-pegawai Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

melalui bimbingan teknis, work shop dan seminar


2012

80

tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah telah

diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program

uPeningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah untuk mendukung terwujudnya sasaran

ke-2 (dua) merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin

dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk ketugasan

sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan

jumlah 3 (tiga) kegiatan. Indikator capaian pelaksanaan

kegiatan-kegiatan dari program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Standart Satuan Harga

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan

penyusunan standardisasi harga barang dan jasa dan

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 74

Tahun 2012 tentang Standardisasi Harga Barang dan

Jasa Kabupaten Bantul. Telah digandakan buku

Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 tahun 2012

sebanyak 75 buku untuk didistribusikan ke seluruh

SKPD. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 dapat

dilaksanakan secara tertib administrasi dan tidak

terjadi penyimpangan.


2012

81

2. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan

APBD

Kegiatan ini telah menyusun kebijakan dan

pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Serta telah digandakan peraturan bupati tersebut

sebanyak 75 buku untuk didistribusikan ke seluruh

SKPD se Kabupaten Bantul sebagai pedoman

melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tertuang

dalam APBD tahun anggaran 2013.

3. Penyusunan Analisa Estándar Belanja (ASB)

Telah disusun buku Modul Aplikasi Sistem

Penyusunan Analisa Standar Belanja Daerah yang

dipergunakan sebagai salah satu indikator SKPD dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD

berdasarkan prestasi kerja.

Selain program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur dan program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibahas

diatas juga dilaksanakan program Penataan Peraturan

Perundang-undangan yang dijabarkan dengan terlaksananya 2

(dua) kegiatan dengan indikator kinerja yaitu sebagai berikut :


2012

82

1. Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi

Disusun dan ditetapkan peraturan bupati tentang

pajak dan retribusi daerah sebanyak 19 Peraturan

Bupati Bantul.

2. Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran IV ini telah mewujudkan tujuan yang ditetapkan

adalah meningkatkan efektifitas APBD dengan tingkat

capaian sebesar 90% dengan katagori sangat berhasil.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah untuk mendukung

terwujudnya tujuan tersebut dengan melaksanakan 4

(empat) kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung

sebesar Rp482.065.000,00 terealisasi sebesar

Rp389.371.305,00 atau 80,77%. Indikator kinerja utama dari

sasaran empat (4) sebagai salah satu indikator pada misi I

Sasaran IV :

Meningkatkan Efektivitas APBD


2012

83

(pertama) dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Realisasi

indikator kinerja utama dari sasaran 4 (empat) yang telah

dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu sebagai

berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Indikator Kinerja Utama dari Sasaran IV

Tahun 2011 dan 2012

NO INDIKATOR SATUAN TARGET

2012 CAPAIAN

2011 CAPAIAN

2012

1 2 3 4 5 6

1 Jumlah peraturan daerah tentang APBD

Perda 2 2 2

2 Jumlah peraturan bupati tentang APBD

Perbup 2 2 2

Indikator kinerja utama sebagaimana dalam tabel

tersebut diatas dapat direalisasikan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan

terlaksananya kegiatan-kegiatan setiap tahun rutin

dilaksanakan sebagai perwujudan pelimpahan wewenang

dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati Bantul dengan ketugasan untuk menyusun

rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.


2012

84

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh


pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

Telah disusun rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD dan ditetapkan rancangan tersebut menjadi

Peraturan Daerah dengan tepat waktu yaitu Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang

APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Desember 2012.

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD

Telah disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD dan ditetapkan rancangan tersebut

menjadi Peraturan Bupati Bantul dengan tepat waktu yaitu

Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 14

Desember 2012.


tentang Perubahan APBD

Telah disusun dan ditetapkan rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2012 dan


2012

85

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul dengan tepat waktu yaitu Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Perubahan APBD Tahun 2012.

4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2012

Telah disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD dan ditetapkan rancangan

tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul dengan tepat

waktu yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun

2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2012.

Sasaran kelima (5) diperutukkan mendukung

terealisasinya tujuan yaitu terwujudnya penatausahaan

keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan

bertanggungjawab dengan tingkat capaian yang terealisasi

pada tahun 2012 sebesar 88% dengan katagori sangat

berhasil. Keberhasilan ini didukung dengan terlaksananya

program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Sasaran V :

Meningkatnya Profesionalitas, Transparan

dan Akuntabilitas Pentausahaan

Pengelolaan Keuangan Daerah


2012

86

Keuangan Daerah dan program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelola Keuangan/Kabupaten yang dijabarkan dalam

kegiatan-kegiatan yang berjumlah 24 (dua puluh empat)

kegiatan dengan anggaran belanja langsung yang dialokasikan


Rp1.496.423.415,00 atau terserap sebesar 90%.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5 (lima) sebagai

salah satu indikator pada misi I (pertama) dalam RPJMD

Kabupaten Bantul. Realisasi indikator kinerja utama dari

sasaran 5 (lima) yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2011 dan

tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

Realisasi Indikator Kinerja Utama dari Sasaran V

Tahun 2011 dan 2012

NO INDIKATOR SATUAN TARGET

2012 CAPAIAN

2011 CAPAIAN

2012

1 2 3 4 5 6

1 Jumlah peraturan daerah tentang APBD

Perda 1 1 1

2 Jumlah peraturan bupati tentang APBD

Perbup 1 1 1

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

mendukung terwujudnya indikator kinerja utama sebagaimana

dalam tabel tersebut diatas merupakan kegiatan rutin yang

dilaksanakan setiap tahun dan sebagai perwujudan


2012

87

pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Dinas


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang memiliki

tugas menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan melaksanakan

fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada

tahun 2012 yaitu sebagai berikut :


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

2011

Telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011 dan

ditetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2012 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2011.

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Telah disusun Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

2011 dan ditetapkan Rancangan tersebut menjadi

Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2012 tentang


2012

88

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2011.

3. Kegiatan Penerbitan DPA SKPD

Telah dilaksanakan pencermatan dan penerbitan

DPA/DPPA Sebagai pedoman SKPD melaksanakan

kegiatan-kegiatan sebanyak 126 dokumen dan digandakan

sebanyak 1134 dokumen dengan rincian sebagai arsip

DPPKAD sebanyak 2 dokumen, SKPD yang bersangkutan,

Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset,

Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan dan

Bappeda.

4. Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas

Telah disusun dan digandakan buku anggaran kas

berdasarkan APBD Tahun 2012 dan Perubahan APBD

tahun 2012 masing-masing buku anggaran kas digandakan

sebanyak 20 buku.

5. Kegiatan Penerbitan SPD

Telah diterbitkan dan didistribusikan Surat

Penyediaan Dana (SPD) sebanyak 1.808 SPD terdiri dari

sebagai berikut :

SPD Belanja Gaji PNS sebanyak 848 dokumen

untuk 53 SKPD/Unit Kerja, dan

SPD Belanja Non Gaji PNS sebanyak 960 dokumen

untuk 60 SKPD/Unit Kerja.


2012

89

6. Kegiatan Pencetakan Daftar Gaji

Tercetaknya daftar gaji bagi PNS/CPNS setiap bulan

(termasuk daftar gaji ke 13) sebanyak 1911 daftar gaji

untuk 147 unit kerja sehingga gaji PNS/CPNS dapat

tersalur atau diterima oleh masing-masing PNS/CPNS

dengan lancar dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

7. Kegiatan Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

Belanja Langsung

Telah dilaksanakan pengujian kebenaran atas

dokumen dan kelengkapan pengajuan belanja langsung

sebanyak 2.462 dokumen yang diajukan oleh 60 SKPD

sebagai dasar untuk diterbitkan SP2D.

8. Kegiatan TP-TGR

Terselesainya kasus yang mengakibatkan kerugian

daerah dengan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun

ini sebesar Rp141.452.661,98.

9. Kegiatan Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

Tersusunnya Neraca Kompilasi per 31 Desember 2011

dan terlaksananya coaching clinic atau pendampingan

penyusunan neraca SKPD bekerja sama dengan Tim

Pendamping dari BPKP Kantor Perwakilan Propinsi DIY

setiap bulannya.


2012

90

10. Kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi APBD

Terlaksananya pembenahan dan pembetulan hasil

rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan

Desember 2011 s/d bulan Desember 2012 dengan peserta

rekonsiliasi dari Bank BPD DIY Cabang Bantul, Bidang

Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pendaftaran

dan Penetapan, Dinas/Instansi penghasil dan pengelola

dana bergulir.

11. Kegiatan Penyusunan SPT Tahunan

Telah diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan

(Tahun 2012) kepada seluruh PNS/CPNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai lampiran pelaporan

atas penghasilan yang diterima selama tahun 2012 ke

Kantor Pajak Pratama sebanyak 12.804 SPT.

12. Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas

Pembantuan

Tersususnnya laporan sebagai hasil rekonsiliasi satker

di Unit Akuntansi Wilayah (UAW) sebanyak 4 laporan atas

Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul. Laporan tersebut telah dikirim ke

Kantor Wilayah Perbendaharaan dengan tepat waktu.

13.Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran

Tersusunnya Laporan Semester I dan Prognosis

Semester II sebagai salah satu pertimbangan untuk


2012

91

melaksanakan perubahan anggaran pendapatan dan

belanja.

14.Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi

Keuangan Daerah

Terwujudnya berbagai informasi tentang keuangan

daerah melalui leaflet yang menyajikan informasi tentang

neraca dan laporan realisasi APBD dari tahun 2006 s/d

tahun 2011, tersusunnya buku saku dan buku analisa

tentang keuangan dan asset daerah Pemerintah Kabupaten

Bantul tahun 2010 dan 2011.

15.Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Telah dilakukannya pencermatan dan pengkajian

terhadap surat ijin melebihi standart dan surat ijin

melakukan revisi DPA maupun DPPA dari delapan SKPD

serta diterbitkan surat ijin melebihi standar dan ijin

perubahan alokasi DPA sebanyak 8 SKPD.

16.Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah

(Bantuan)

Terlaksananya fasilitasi pencairan belanja PPKD

(belanja tidak langsung) sesuai peruntukkanya dan aturan

yang berlaku dengan jumlah anggaran sebesar sebesar

Rp78.751.386.829,54 terealisasi sebesar

Rp67.301.179.057,48.


2012

92

17. Kegiatan Penerbitan SKPP

Diterbitkan SKPP (Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran) sebanyak 527 dokumen terdiri PNS yang

purnatugas sebanyak 476 dokumen, PNS yang meninggal

dunia sebanyak 30 dokumen, PNS yang mutasi ke instansi di

luar Kab. Bantul sebanyak 5 dokumen, PNS yang pensiun

dini sebanyak 7 dokumen, PNS yang diberhentikan

sebanyak 5 dokumen dan revisi atas SKPP yang telah

diterbitkan sebanyak 4 dokumen.

18. Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, PPh

ps 21 dan Taperum

Telah dilaksanakan potongan, disetor dan dilaporkan

atas potongan gaji maupun kekurangan gaji PNS setiap

bulan selama tahun 2012 yang terdiri dari Iuran Wajib

Pegawai (IWP) sebesar Rp45.754.090.998,00; PPh pasal 21

sebesar Rp5.886.490.624,00, taperum sebesar

Rp1.148.060.000,00 dan Iuran Askes PP 28 sebanyak

Rp9.158.693.849,00.

19. Kegiatan Penerbitan SP2D Langsung

Telah diterbitkan SP2D Belanja Langsung sebagai

dokumen untuk mencairkan anggaran belanja langsung

guna terlaksananya kegiatan-kegiatan pada masing-masing

SKPD. Pada tahun 2012 telah diterbitkan SP2D terdiri dari :

SP2D UP sebanyak : 65 dokumen


2012

93

SP2D GU sebanyak : 910 dokumen

SP2D TU sebanyak : 114 dokumen

SP2D LS Gaji NonPNS sebanyak : 268 dokumen

SP2D LS Barang & Jasa sebanyak : 1.105 dokumen.

20. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD

Tersedianya data belanja SKPD yang akurat melalui

kegiatan rekonsiliasi dengan seluruh SKPD yang diadakan

setiap triwulan.

21. Kegiatan Pengkatuan Data PNS

Dibukukan gaji maupun kekurangan gaji bagi

PNS/CPNS yang diterima oleh masing-masing PNS/CPNS

setiap bulan dalam Kartu Gaji Pegawai Peorangan sebanyak

12.804 kartu.

22. Kegiatan Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan

SP2D Belanja Tidak Langsung

Terlaksananya pengujian atas dokumen dan

kelengkapannya belanja tidak langsung yang diajukan oleh

seluruh SKPD/Unit Kerja yang terdiri sebagai berikut :

Belanja Gaji PNS/CPNS sebanyak 3.248 dokumen dengan

jumlah SKPD/Unit Kerja sebanyak 147; dan

Belanja Tidak Langsung Non Gaji PNS sebanyak 3.108

dokumen dengan jumlah SKPD sebanyak 11.


2012

94

23. Kegiatan Penerbitan SP2D Belanja Langsung

Telah diterbitkan SP2D Belanja Langsung sebagai

dokumen untuk mencairkan anggaran belanja langsung

guna terlaksananya kegiatan-kegiatan pada masing-masing

SKPD. Pada tahun 2012 telah diterbitkan SP2D terdiri dari :

SP2D UP sebanyak : 65 dokumen

SP2D GU sebanyak : 910 dokumen

SP2D TU sebanyak : 114 dokumen

SP2D LS Gaji Nono PNS sebanyak : 268 dokumen

SP2D LS Barang & Jasa sebanyak : 1.105 dokumen.

24. Kegiatan Pembinaan Bendahara

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pembinaan

Bendahara, dengan mengadakan pembinaan rutin dengan

mengundang bendahara pengeluaran dan kepala Sub. Bag.

Keuangan seluruh SKPD . Pada tahun ini telah dilaksanakan

sebanyak 2 (dua) kali pembinaan rutin.

Sasaran ke enam ini berhubungan dengan Dinas


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam

melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah

(BUD) dengan wewenang yaitu melaksanakan kebijakan dan

Sasaran VI :

Mewujudkan pengelolaan dan

penatausahaan aset daerah yang

komprehensif


2012

95

pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bantul yang dikelola oleh


sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar

Rp2.438.010.328.531,10 yang terdiri yaitu pada tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.14

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul

per 31 Desember 2012

No Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

1 Tanah 102,165,635,548.00

2 Peralatan dan mesin 253,040,216,411.47

3 Gedung dan bangunan 815,006,438,808.09

4 Jalan, irigasi dan jaringan 1,217,534,299,769.33

5 Aset tetap lainnya 43,889,855,767.21

6 Kontruksi dalam pengerjaan 6,373,882,227.00

Jumlah Aset Tetap 2,438,010,328,531.10

Tujuan yang akan diwujudkan dari sasaran ini adalah

mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah

yang komprehensif. Tujuan ini terwujud dengan tingkat

capaian sebesar 88% dengan katagori sangat berhasil. Program

yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Barang Daerah yang

dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran


2012

96

sebesar Rp930.297.000,00 terealisasi sebesar

Rp602.854.575,00 atau terserap 65%.

Salah satu Indikator Kinerja Utama dari pelaksanaan

program Pengelolaan Barang Daerah adalah pertumbuhan

belanja modal yang merupakan indikator misi pertama dalam

RPJMD Kabupaten Bantul. Capaian dari indikator pertumbuhan

belanja modal pada tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.15

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Tahun

Tahun 2011 dan 2012

NO INDIKATOR SATUA

N TARGET

2012 CAPAIAN

2011

CAPAIAN

2012 1 2 3 4 5 6

1 Pertumbuhan belanja modal

% 1.32 -3,11 17.33

Rasio pertumbuhan belanja modal memberikan informasi

mengenai peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah

Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut realisasi rasio

pertumbuhan belanja modal pada tahun 2012 menunjukkan

pertumbuhan yang positif sebesar 17,33% lebih besar dari

rasio pertumbuhan belanja modal yang ditargetkan yaitu

sebesar 1,32%. Sedang pada tahun tahun 2011 realisasi rasio

pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang

negatif yaitu -3,11%. Untuk lebih jelas realisasi pertumbuhan


2012

97

belanja modal tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat



2012

98

Tabel 3.16

Pertumbuhan Belanja Modal (dalam Rupiah) Tahun 2011 dan Tahun 2012

Uaraian

Belanja Modal

Tahun 2010 Tahun 2011 Pertumbuhan (Rp) Tahun 2012 Pertumbuhan (Rp)

1 2 3 4 5 6

Belanja modal 123,249,280,474.00 119,417,030,209.00 (3,832,250,265.00) 140,106,752,810.00 20,689,722,601.00


2012

99

Gambar Grafik 3.3

Pertumbuhab Belanja Modal (Rupiah)

Tahun 200, 2011 dan Tahun 2012

Tujuan dari sasaran ini didukung dengan terlaksananya

kegiatan yang berjumlah 6 (enam) dari program Pengelolaan

Barang Daerah dalam rangka mewujudkan terlaksananya

pengelolaan dan pengadministrasian Barang Milik Daerah

dengan tertib sesuai aturan yang berlaku. Sehingga dapat

mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun indiaktor

kinerja dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Meningkatnya pengetahuan/pemahaman pengurus

barang pada seluruh SKPD/Unit Kerja dalam mengelola

barang daerah melalui forum komunikasi, dan telah

dilaksanakan sosialisasi tentang Pengelolaan Barang Milik

105,000,000,000.00

110,000,000,000.00

115,000,000,000.00

120,000,000,000.00

125,000,000,000.00

130,000,000,000.00

135,000,000,000.00

140,000,000,000.00

145,000,000,000.00


Belanja modal


2012

100

Daerah (BMD) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47

tahun 2012 tentang Pedoman Pengamanan Pencatatan

dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah .

2. SIMBADA

Melaksanakan rapat koordinasi dengan BPKP Perwakilan

DIY tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka

persiapan penggunaan dan operasionalisasi software

penatausahaan Barang Milik Daerah dengan SIMDA – BMD

dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY.

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan

Barang

Tersusunnya Laporan RKBMD, DKBMD, RKPMD, Laporan

Mutasi Aset Tetap Semester I, Laporan Mutasi Aset Tetap

Semester II dan Laporan Mutasi Aset Tetap Tahunan sebagai

dokumen perencanaan dan pelaporan pengelolaan Barang

Milik Daerah.

4. Penataan Aset

Terlaksananya pendayagunaan/optimalisasi aset daerah

yang tidak digunakan melalui pinjam pakai dan sewa

menyewa, dengan membuat perjanjian dan Surat Keputusan

Bupati Bantul tentang persetujuan pinjam pakai dan sewa

menyewa atas aset yang tidak digunakan antara lain

disewanya gedung eks Dnas Pendidikan Menengah dan Non

Informal oleh Yayasan Aisiyah, dipergunakan gedung eks Tuti

Barat digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk

Rumah Barang Sitaan Negara.


2012

101

5. Penghapusan Barang Daerah

Terlaksananya penghapusan atas barang inventaris yang

telah rusak dari beberapa SKPD/Unit Kerja yang telah

mengajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan.

Penghapusan atas kendaraan dinas yang telah rusak dan tidak

dipergunakan dilaksanakan dengan pelelangan terbuka pada

bulan Nopember 2012. Sedang untuk inventaris asset tetap

yang rusak dan tidak dipergunakan selain kendaraan

dinas/operasional penghapusan dilaksanakan pada bulan

Agustus 2012 dengan pelelangan terbatas.

6. Pengamanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Barang

Milik Daerah

Terwujudnya keamanan dokumen kepemilikan Barang

Milik Daerah dengan cara sebagai berikut :

BPKB kendaraan dinas/operasional disimpan dengan tertib

di Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah; dan

Sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah disimpan di

deposit box pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang

Bantul.

7. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi asset tetap pada

seluruh SKPD dan unit kerja di Kabupaten Bantul, sehingga

data dan nilai asset tetap per 31 Desember 2011 dapat

disajikan dengan akurat yang dituangkan dalam Surat


2012

102

Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012 tanggal 12

Maret 2012 tentang Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Aset

Tetap pada Seluruh SKPD/Unit Kerja se Kabupaten Bantul per

31 Desember 2011.

Sasaran ketujuh ini diperuntukkan mewujudkan tujuan

yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas

laporan keuangan daerah dengan indikator capaian dari

sasaran ini sebesar 80% dengan katagor berhasil. Sasaran dan

tujuan ini ikut mendukung Pemerintah Daerah dalam meraih

opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Opini atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2012 dapat diketahui

setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.

Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran

ini adalah program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan

Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi

anggaran belanja langsung terlaksananya kegiatan ini sebesar

Rp25.482.000,00 terealisasi Rp18.275.000,00 atau terserap

77%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Sasaran VII :

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian

atas laporan keuangan daerah


2012

103

1. Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan

sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan

narasumber dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY dengan

mengundang PPK dan pembuat neraca seluruh SKPD yang

berjumlah 120 peserta.

Sasaran VIII (delapan) diperuntukkan untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis

teknologi informasi. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah melalui program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daeah dengan kegiatan

Pengelolaan Simkeuda dan program Pengelolaan Barang

Daerah dengan kegiatan SIMBADA telah melaksanakan tahap

persiapan dalam tata kelola keuangan dan aset daerah

berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Alokasi

anggaran belanja langsung untuk melaksanalan kegiatan ini

sebesar Rp261.178.915 terealisasi sebesar Rp173.813.300,00

atau terserap 67%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah

sebesar 68% dengan katagori berhasil, adapun kegiatan-

kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

Sasaran VIII :

Mewujudkan pengelolaan keuangan

dan aset daerah berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi


2012

104

1. Pengelolaan Simkeuda

Dalam rangka mewujudkan good governace dalam

pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2013

pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten

Bantul menggunakan aplikasi SimKeuda. Adapun persiapan

yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu mengadakan

pelatihan pengelolaan keuangan daerah seluruh SKPD se-

Kabupaten Bantul dari proses penganggaran,

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

dengan menggunakan Simkeuda yang dibangun oleh Kantor

Perwakilan BPKP Propinsi DIY dengan peserta dari 58 unit

kerja/SKPD.

2. SIMBADA

Melaksanakan rapat koordinasi dengan BPKP

Perwakilan DIY tentang pengelolaan Barang Milik Daerah,

dalam rangka persiapan penggunaan dan operasionalisasi

software penatausahaan Barang Milik Daerah dengan

SIMDA – BMD dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY.

3.5.3 ANALISA KINERJA SASARAN DARI MISI III

Sasaran I (pertama) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Sasaran I :

Meningkatnya Efisiensi, Efektifitas dan

Responbilitas Pelayanan Publik


2012

105

Sasaran sebagaimana tersebut diatas untuk mewujudkan

misi “Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang

unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja”

dengan tujuan terwujudnya sistem kerja yang profesional

dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang

berkualitas sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2012.

Sasaran sebagaimana tersebut diatas diperuntukkan

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan tata

kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sesuai dengan wewenang dalam bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Program yang dilaksanakan untuk

mewujudkan sasaran adalah program Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dengan ketersediaan anggaran belanja langsung


Rp14.237.119.454,00 atau 96%.

Indikator capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan

meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan

publik dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang

berkualitas dengan meningkatnya pelaksanaan tugas, pokok

dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dengan target capaian sebesar 80% tercapai sebesar

89% dengan katagori berhasil. Keberhasilan tersebut didukung

dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dengan indikator

capain kinerja yaitu sebagai berikut :


2012

106

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Indikator kinerja dari kegiatan ini telah menyediakan

jasa komunikasi, listrik penerangan gedung-gedung

Pemerintah Daerah dan penerangan jalan dengan

terbayarnya kepada penyedia jasa selama tahun 2012.

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Kegiatan ini telah mengadakan berbagai barang cetakan

untuk memenuhi kebutuhan seluruh SKPD/unit kerja

termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah akan barang cetakan yaitu karcis 1) retribusi

pasar Rp 125,00; 2) karcis retribusi pasar Rp 100,00; 3)

karcis retribusi pasar Rp 75,00; 4) karcis retribusi

kebersihan Rp 200,00; 5) karcis retribusi kebersihan Rp

100,00; 6) buku kas umum; 7) Bend 26a; ; 8) lembar

disposisi; 9) kartu kendali; 10) blangko surat setoran; 11)

blangko surat setoran pajak daerah; 12) kertas berkop

DPPKAD; 13) amplop berkop DPPKAD; 14) kertas berkop

Garuda; 15) amplop berkop Garuda ; 16) piagam

penghargaan; 17) stop map batik; 18) kalender dinding

tahun 2013; 19) kalender meja tahun 2013; 20) buku

kerja; 21) buku agenda. Terpenuhinya seluruh SKPD

termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dan Kantor Pengelolaan Pasar terhadap barang cetakan

sebagaimana.


2012

107

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini telah melaksanakan pengadaan baik

secara pelelangan maupun penunjukkan langsung

berbagai macam peralatan dan perlengkapan kantor

sebanyak 13 macam dengan jumlah 149 unit yang terdiri

dari sebagai berikut :

1. Generator/genset sebanyak 1 unit;

2. Air Conditioner (AC) sebanyak 6 unit;

3. Kipas angin sebanyak 3 unit;

4. Papan nama beasr sebanyak 1 unit;

5. Papan nama kecil sebanyak 3 unit;

6. Komputer PC sebanyak 78 unit;

7. Note Book sebanyak 10 unit;

8. Printer sebanyak 33 unit;

9. Monitor/Display sebanyak 4 unit;

10. Hard Disk Eksternal sebanyak 1 unit;

11. Monitor/Display sebanyak 4 unit; dan

12. Kamera sebanyak 1 unit.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan

perlengkapan sebagaimana tersebut diatas

berdasarkan usulan dari SKPD yang telah dikirim ke

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini telah mengadakan kendaraan

dinas/operasional sebanyak unit yang terdiri dari roda

2 sebanyak 15 unit, roda 4 sebanyak unit dan 1 unit


2012

108

kendaraan roda 6. Kendaraan dinas/operasional yang

diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan beberapa

SKPD termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan


5. Pengadaan Mebelair

Mebelair merupakan salah satu sarana yang

diperlukan oleh SKPD/unit kerja dalam melaksanakan

tugas, pokok dan fungsi. Melalui kegiatan ini telah

melakukan pengadaan berbagai macam mebelair.

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2012 pada



Belanja Tidak Langsung sebesar Rp21.041.645.605,00

Belanja Langsung sebesar Rp23.319.868.836,00

Realisasi dari anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp38.931.087.283,00 atau

terserap 88%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja belanja tidak langsung pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp18.042.203.475,00 dari total anggaran belanja tidak langsung

sebesar Rp21.041.645.605,00 atau terserap 86%, berikut ini dapat



2012

109

Tabel 3.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO U R A I A N ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

I Gaji dan Tunjangan 5,469,699,705

5,383,599,444

86,100,261

98

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

4,188,025,000

4,107,463,980

80,561,020

98

2 Tunjangan Keluarga 385,568,000

377,781,919

7,786,081

98

3 Tunjangan Jabatan Struktural 269,047,000

246,385,000

22,662,000

92

4 Tunjangan Jabatan Fungsional -

-

-

-

5 Tunjangan Fungsional Umum 249,026,000

245,735,000

3,291,000

99

6 Tunjangan Beras 251,809,000

280,200,500

(28,391,500)

111

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

126,146,744

125,956,729

190,015

100

8 Pembulatan Gaji 77,961

76,316

1,645

98

II Iuran Asuransi Kesehatan 11,618,965,000

9,158,693,849

2,460,271,151

79

III Biaya Pemungutan Pajak daerah

1,747,563,000

1,566,949,130

180,613,870

90

1 Biaya Pemungutan PBB 1,747,563,000

1,566,949,130

180,613,870

90

2 Biaya Pemungutan Pajak Daerah -

-

-

-

IV Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1,525,680,900

1,525,583,400

97,500

100

1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1,525,680,900

1,525,583,400

97,500

100

V Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

679,737,000

407,377,652

272,359,348

60

1 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

679,737,000

407,377,652

272,359,348

60

JUMLAH 21,041,645,605

18,042,203,475

2,999,442,130

86


2012

110

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan guna

mendukung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah melaksanakan tugas, pokok dan tatakerja selaras dengan

wewenang yang dilimpahkan yaitu dalam bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Kegiatan-kegiatan yang didanai dari

anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp23.319.868.836,00 terealisasi sebesar Rp20.888.883.808,00

atau terserap sebesar 90%. Anggaran dan realisasi dari belanja

langsung dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

KET

1 2 3 4 5 6 7

1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 4,935,000

4,725,980

209,020

96

SEKR

ETAR

IAT

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

7,500,000

7,244,100

255,900

97

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

72,456,000

68,971,000

3,485,000

95

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,486,400

9,153,450

332,950

96

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,600,000

19,889,750

1,710,250

92

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor

750,000

573,000

177,000

76

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250,000

247,700

2,300

99

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9,000,000

6,694,900

2,305,100

74

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 53,125,000

27,197,500

25,927,500

51

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

280,000,000

230,812,400

49,187,600

82

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

2,700,000

1,310,000

1,390,000

49


2012

111


(Rp) REALISASI

(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

KET

1 2 3 4 5 6 7

12 Penyediaan Jasa Keamanan 10,799,400

10,799,400

-

100

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

248,747,500

157,397,494

91,350,006

63

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

2,000,000

1,050,000

950,000

53

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12,500,000

6,676,500

5,823,500

53

16 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

13,872,500

13,275,960

596,540

96

17 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

25,000,000

13,000,000

12,000,000

52

18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

95,847,815

89,194,800

6,653,015

93

20 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah

72,992,000

67,334,150

5,657,850

92

21 Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Bantuan)

137,492,500

126,916,940

10,575,560

92

22 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

137,493,980

97,318,100

40,175,880

71

23 Pengelolaan Simkeuda 231,178,915

173,283,300

57,895,615

75

24 Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

47,000,000

27,868,500

19,131,500

59

J U M L A H

1,496,727,010

1,160,934,924 335,792,086

78

1 Penyusunan Standar Satuan Harga 30,092,500

25,152,500

4,940,000

84

BID

AN

G A

NG

GA

RA

N

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

208,170,000

166,807,900

41,362,100

80

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

110,450,000

104,556,435

5,893,565

95

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

96,740,000

67,708,370

29,031,630

70

5 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

66,705,000

50,298,600

16,406,400

75

7 Penerbitan DPA SKPD 83,830,000

80,756,500

3,073,500

96

8 Penyusunan Anggaran Kas 24,150,000

23,539,350

610,650

97


2012

112


(Rp) REALISASI

(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

KET

1 2 3 4 5 6 7

9 Penerbitan SPD 30,110,000

28,847,250

1,262,750

96

10 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

28,050,000

21,562,500

6,487,500

77

11 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

49,525,000

45,107,500

4,417,500

91

13 Penyusunan ASB 100,000,000

56,775,000

43,225,000

57

J U M L A H 827,822,500

671,111,905

156,710,595

81

1 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

72,600,000

69,875,800

2,724,200

96

BID

AN

G P

ERB

END

HA

RA

AN

2 Pencetakan Daftar Gaji 119,000,000

116,780,000

2,220,000

98

3 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

65,680,000

62,477,425

3,202,575

95

4 TP-TGR 140,505,000

102,035,600

38,469,400

73

5 Pengelolaan Dana Perimbangan 139,300,000

135,236,300

4,063,700

97

6 Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000

66,670,500

829,500

99

7 Penerbitan SKPP 38,900,000

36,800,000

2,100,000

95

8 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,PPh 21 dan Taperum

40,400,000

38,425,000

1,975,000

95

9 Penerbitan SP2D Belanja Langsung 65,420,000

55,670,000

9,750,000

85

10 Rekonsiliasi Belanja SKPD 41,400,000

39,375,000

2,025,000

95

11 Pengkartuan Data PNS 32,000,000

29,690,300

2,309,700

93

12 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

47,000,000

41,785,000

5,215,000

89

13 Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung

61,450,000

58,400,925

3,049,075

95

14 Pembinaan Bendahara 36,560,000

33,881,500

2,678,500

93

J U M L A H 967,715,000

887,103,350

75.818.100,00

90,16


2012

113


(Rp) REALISASI

(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

KET

1 2 3 4 5 6 7

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

374,440,000

311,739,700

62,700,300

83

BID

AN

G P

ENA

GIH

AN

2 Operasional Pajak Daerah 433,925,000

357,012,600

76,912,400

82

3 Pengendalian PAD 271,950,000

221,300,875

50,649,125

81

4 Pemberantasan Cukai Illegal 2,620,000

2,620,000

5 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pembinaan Lingkungan Sosial, Industri, dan Kualitas Bahan Baku

231,661,583

159,826,225

71,835,358

69

6 Intensifikasi PPh OP (PPh 21) 46,164,000

35,201,800

10,962,200

76

J U M L A H 1,360,760,583

1,087,701,200

273,059,383

80

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

354,000,000

310,329,695

43,670,305

88

BID

AN

G A

SET

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,343,707,473

1,132,352,750

211,354,723

84

3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

100,000,000

98,234,840

4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3,507,200,000

3,289,803,100

217,396,900

94

5 Pengadaan Mebelair 462,130,000

425,690,700

36,439,300

92

6 Peningkatan SDM aparatur Pemda 44,300,000

35,330,600

8,969,400

80

7 SIMBADA 30,000,000

530,000

29,470,000

2

8 Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

84,850,000

63,597,450

21,252,550

75

9 Penataan aset 89,230,000

77,823,750

11,406,250

87

10 Penghapusan barang daerah 76,590,000

75,493,200

1,096,800

99

11 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

562,752,000

321,159,700

241,592,300

57

12 Pengamanan Adm. Dokumen kepemilikam Barang Milik Daerah

42,575,000

28,919,875

13,655,125

68

J U M L A H

6,697,334,473

5,859,265,660 838,068,813

87


2012

114


(Rp) REALISASI

(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

KET

1 2 3 4 5 6 7

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

176,793,270

150,690,000

26,103,270

85

BID

AN

G A

KU

NTA

NSI

2

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

87,325,000

78,312,375

9,012,625

90

3 Penyusunan Neraca Dinas Instansi 117,763,250

84,520,000

33,243,250

72

4 Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

52,150,000

49,378,500

2,771,500

95

5 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

24,800,000

23,794,600

1,005,400

96

6 Penyusunan Laporan Semesteran 56,870,750

55,235,000

1,635,750

97

7 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

25,482,000

18,275,000

7,207,000

72

J U M L A H

541,184,270

460,205,475

80,978,795 85

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

9,017,500,000

8,980,708,369

36,791,631

100 BID

AN

G P

ENETA

PA

N &

PEN

DA

FTAR

AN

2 Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB

1,917,895,000

1,371,389,875

546,505,125

72

3 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 25,000,000

18,835,700

6,164,300

75

4 Pelayanan Pajak Daerah 281,800,000

240,361,825

41,438,175

85

5 Penilaian Individual Menara Telekomonikasi

80,000,000

54,536,375

25,463,625

68

6 Regulasi Peraturan Pajak dn Retribusi Daerah

106,130,000

96,729,150

9,400,850

91

J U M L A H

11,428,325,000

10,762,561,294

665,763,706 94

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

23,319,868,836

20,888,883,808 2,430,985,028

90

Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan

dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


2012

115

guna mencapai sasaran dan misi yang ditetapkan dengan alokasi

anggaran dan realisasi belanja langsung secara rinci dapat dilihat

sebagai berikut :


2012

116

Tabel 3.18

Anggaran dan Realisasi per Sasaran

No Sasaran Anggaran Realisasi Sisa

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan public 14,684,537,473.00 14,138,884,614.00 545,652,859.00

2 Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah 3,877,355,583.00 2,977,937,075.00 899,418,508.00

3 Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan daerah

311,272,500.00 228,087,650.00 83,184,850.00

4 Meningkatkan efektivitas APBD 482,065,000.00 389,371,305.00 92,693,695.00

5 Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

1,807,110,750.00 1,593,741,515.00 213,369,235.00

6 Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

900,297,000.00 602,324,575.00 297,972,425.00

7 Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah 25,482,000.00 18,275,000.00 7,207,000.00

8 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi terintegrasi

261,178,915.00 173,813,300.00 87,365,615.00

J u m l a h 22,349,299,221.00 20,122,435,034.00 2,226,864,187.00


2012

117

3.7 PERMASALAHAN DAN SOLUSI


dalam melaksanakan ketugasan pada bidang pengelolaan pendapatan,

keuangan dan aset daerah yang diimplementasikan dengan

terlaksananya 8 (delapan) program dan 79 (tujuh puluh sembilan)

kegiatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi

pada tahun 2012 yang perlu diupayakan adanya solusi atas

permasalahan tersebut. Permasalahan dan solusi dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18 Permasalahan dan Solusi

No Permasalahan Solusi

1

Adanya data dasar pajak dan retribusi belum akurat sehingga berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi

Perlu diupayakan ketersediaan data dasar pajak dan retribusi yang akurat guna mendukung peningkatan PAD

2

Belum efektifnya penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan pajak dan retribusi

Penyusunan Standar Oprational Prosedure (SOP) pengelolaan pajak dan retribusi

3

Belum memadainya baik kualitas maupun kuantitas SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada sehingga pemungutan Pajak Daerah masih belum optimal

Mendayagunakan SDM yang ada dengan membuat skala prioritas, mengoptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD melalui diklat, pemagangan, mengangkat tenaga alih daya dll

4 Sarana prasarana pemungutan Pajak Daerah kurang memadai terutama aplikasi Pajak Daerah masih kurang

Mengadakan aplikasi Pajak Daerah yang terintegrasi Bidang Penagihan dan Bidang Pendaftaran dan Penetapan

5 Kendaraan operasional penertiban Reklame ilegal belum ada

Menganggarkan 1 unit mobil operasional pada APBD Perubahan 2012.

6 Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Daerah

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah . Diperlukan reward dan punishment yang konsisten bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah atas kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah


2012

118

No Permasalahan Solusi

7 Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak belum sesuai dengan harapan

Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan

8 Terdapat beberapa SKPD dalam menyajikan laporan data aset belum akurat dan lengkap

Dilaksanakan klarifikasi dan rekonsiliasi dengan mengundang SKPD yang bersangkutan pada khususnya dan mengundang seluruh SKPD untuk melaksanakan rekonsiliasi data aset pada umumnya

9

Terdapat beberapa pengurus barang yang tidak dapat mengoperasikan komputer tetapi paham akan aturan pengelolaan BMD

Kepala SKPD menunjukkan pegawai sebagai pendamping pengurus barang dalam mengoperasikan computer

10 Terdapat beberapa SKPD dalam mengirim laporan aset tidak tepat waktu

Melakukan tagihan dengan menghubungi lewat telepon dan membuat surat tagihan I dan surat tagihan II


1

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No.

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang diatur

dalam pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan

negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,

asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung

dalam Undag-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden

Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi

Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai

salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai


2

kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas

dinas sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya

berdasarkan Rencana Strategik yang telah ditetapkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan akuntabilitas disusun dengan menggunakan

pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN). Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai

manivestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang

tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rencana kinerja tersebut

disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan konfilasi

keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Kesemua ini sebagai langkah awal dalam pengukuran capaian visi

dan misi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi

akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran

dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



3

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah

dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan

tersebut digambarkan mengenai peranan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam menjalankan tugas

pokok dan tatakerja dalam kurun waktu satu tahun

penyelenggaraaan urusan pemerintahan di daerah pada bidang


1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI


merupakan institusi yang menerima pelimpahan kekuasaan dari

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah untuk mengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah oleh Kepala Daerah juga dilimpahkan kepada

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah

dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna

barang. Dengan demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah memiliki kedudukan sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan perangkat

daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah.

Perkembangan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk pada tahun

2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16


4

Tahun 2007 tanggal 20 Nopember 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul dengan nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang

membidangi dalam pengelolaan keuangan daerah, Bagian Aset yang

membidangi dalam pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Dinas

Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan

daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik,

kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya

pemerintahan dan pembangunan didaerah maka dilaksanakan

penataan kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun Tahun

2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011,

nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan


Adapun sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul merupakan komplilasi dari ke tiga instansi

tersebut serta ditambah dengan pengadaan berbagai sarana dan

prasarana yang dilaksanakan dari tahun 2009 s/d tahun 2012.


5

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17

Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

pada Bagian Keempatbelas Paragraf 1 dan Pasal 30, susunan

organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, terdiri atas

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri atas :

1. Sub. Bagian Umum;

2. Sub. Bagian Program; dan

3. Sub. Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas :

1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;

2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan

3. Seksi Penetapan.

d. Bidang Penagihan, terdiri dari

1. Seksi Penagihan dan Piutang;

2. Seksi Keberatan; dan

3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.

e. Bidang Anggaran, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan

2. Seksi Bidang Pengendalian Anggaran;

f. Bidang Belanja, terdiri atas :

1. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan


6

2. Seksi Belanja Langsung.

g. Bidang Akuntansi, terdiri atas :

1. Seksi Pembukuan; dan

2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.

h. Bidang Aset, terdiri atas :

1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;

2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan

3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian.

i. UPT

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lampiran

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 sebagai

berikut :


7

Kelompok Jabatan

Fungsional

Seksi

Penetapan

Bidang Pendaftaran dan

Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan

Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi

Pendapatan

Seksi Pengendalian Operasional,

Pemeriksaan dan Penindakan

Bidang

Penagihan

Seksi Penagihan

dan Piutang

Seksi Keberatan

Bidang

Anggaran

Seksi Perencanaan

Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Bidang

Perbendaharaan

Seksi Belanja Tidak

Langsung

Seksi Belanja

Langsung

Bidang Akuntansi

Seksi

Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi

& Penghapusan

Seksi Penilaian &

Optimalisasi

Seksi Pengolahan

data dan Pengendalian

Kepala Dinas

UPT

Sekretariat

Sub Bagian

Umum

Sub Bagian

Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset


8


merupakan salah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin

oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ketugasan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan

Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

1.4 TUGAS, POKOK DAN KERJA

Tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul. Ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Bantul

yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan

tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan

dan aset;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan

di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan

keuangan dan aset;

4. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan


9

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1.5 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut

:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah


10

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

Kabupaten Bantul;


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07

Tahun 2010.

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2012, sumber daya

manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah berjumlah 134 orang terdiri dari sebagai berikut :

1. PNS sebanyak 131 orang

2. Tenaga Alih Daya sebanyak 1 orang

3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang

4. Tenaga Keamanan sebanyak 1 orang.

Adapun kompoisi PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan


11

ruang dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik

sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi PNS

Berdasarkan Jenis Kelamin. Pangkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Jml

Pegawai

Jenis

Kelamin Pangkat Golongan Tingkat Pendidikan

Laki-

laki Wanita I II III IV SD SLTP SLTA SARMUD S I S 2 S3

131 84 48 4 32 90 5 1 4 56 11 49 11 -

1.7. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok

dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sampai dengan tahun 2012 sarana dan prasarana yang

berupa perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 SARANA DAN PRASARANA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR


1 2 3

1 Server 8

2 Monitor Server 1

3 AC 23

4 Almari 75

5 Brankas 19

6 Kamera 4

7 Cash Box 2


12


1 2 3

8 Dingklik 12

9 Dispenser 3

10 Faximile 1

11 Filling Cabinet 59

12 Genzet 1

13 Gerenda 1

14 Handycam 1

15 Hub 1

16 Jam Dinding 11

17 Kenap 1

18 Kipas Angin 15

19 Komputer 104

20 Kursi 478

21 Laptop 16

22 LCD 4

23 Lemari Es 3

24 Mega phone 1

25 Meja 284

26 Mesin Ketik 21

27 Monitor 4

28 Note book 3

29 Papan Rekap PBB 1

30 Papan Nama 7

31 Papan Data 2

32 Perfarator 2

33 Printer 77

34 Proyektor Light/OHP 1

35 Radio Tape 1

36 Rak 29

37 Skat Ruangan 6

38 Sound System 5

39 Stabilizer 20

40 Switch 1

41 Tangga 1

42 Telepon 17

43 Televisi 6

44 Wadrobe 1

45 White Board 6

46 Peralatan Jaringan Komputer 1

47 Jaringan Komputer 4


13


1 2 3

48 Alat Ukur Laser Disto 2

49 Teralis 1

50 Meja Layanan PBB 1

51 Backwall Pelayanan PBB 1

52 NAS (Net Attached Stroge) 1

53 Hardisk External 4

54 VM Ware v Sphere Essential Kit 1

55 Rakmount Monitor 1

56 UPS Cliient 20

57 Wireless Tablet 1

58 Kelengkapan Komputer 1

59 Papan Digital Interaktif 1

60 Perfurator Karcis 1

61 Penghisap Debu 1

62 Alat-alat Rumah Tangga 1

63 Pemotong Kertas 1

64 Hadmachine Besar 1

65 Buku Perpustakaan 40

66 Aplikasi Software 4

67 Windows Server Enterprise 2008 2

68 Map Info 1

69 Software Oracle 1

TOTAL 1,435

Disamping peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana pada tabel

diatas juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional

yaitu pada tebel dibawah ini :


14

Tabel 1.3 Sarana Mobilitas

No Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah (Unit)

1 2 3



1.8 KEUANGAN

Pada tahun 2012 anggaran belanja yang dialokasikan pada



1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp23.319.868.836,00 terdiri :

a. Gaji dan tunjangan dianggarkan sebesar

Rp5.469.699.705,00

b. Iuran Asuransi Kesehatan dianggarkan sebesar

Rp11.618.965.000,00

c. Biaya Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar

Rp1.747.563.000,00

d. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan

sebesar Rp1.525.680.900,00

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp23.319.868.836,00

digunakan untuk melaksanakan delapan program yaitu

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan

sebesar Rp11.187.809.273,00 untuk melaksanakan 15

kegiatan;


15

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dianggarkan sebesar Rp4.332.577.500,00 untuk


c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dianggarkan sebesar Rp38.872.500,00 untuk melaksanakan

2 kegiatan;

d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dianggarkan sebesar Rp95.847.815,00 untuk


e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp6.544.774.748,00

untuk melaksanakan 45 kegiatan;

f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

SKPD dianggarkan sebesar Rp36.560.000,00 untuk


g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

dianggarkan sebesar Rp153.130.000,00 untuk

melaksanakan 2 kegiatan; dan

h. Program Pengelolaan Barang Daerah dianggarkan

Rp930.297.000,00 untuk melaksanakan 7 kegiatan.

Anggaran sebagaimana tersebut diatas dipergunakan

untuk mendukung terlaksananya berbagai kegiatan pada Dinas


Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejapat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selain itu juga

mendukung terlaksananya tugas Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah dibidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kata Pengantar - Kabupaten Bantul · PDF fileberkeseninambungan dengan pelaksanaan tahun yang lalu maka isi dari laporan ini merupakan kebulatan kesepakatan atas kinerja ... Pengukuran

Documents