KATA PENGANTAR - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/SAKIP DPU/RENJA 2018.pdf · KATA PENGANTAR Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ... Gresik Tahun

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Rencana

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2018

tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2018, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun

2018.


Tahun 2018 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang

direncanakan pada Tahun 2018 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Forum SKPD) atau Gabungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini mengakomodasi amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... I -1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... I-1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................................... I-2

1.3 Maksud Dan Tujuan ................................................................................. I-3

1.3.1 Maksud ............................................................................................ I-3

1.3.2 Tujuan ............................................................................................. I-3

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................. I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............. II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ...................................................................................................... II-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... II-6 2.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan .............................................................. II-6 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................... II-8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... III-1 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................................. III-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ......................................................... III-6

A. Tujuan ................................................................................................ III-6 B. Sasaran ............................................................................................. III-7

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................... III-8

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan. Spektrum pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Gresik didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) forum Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu secara

kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 2017 mengintegrasikan

program–program pemerintah pusat sebagaimana amanat Peraturan Presiden

tentang RKP, program Kabupaten Gresik maupun program–program hasil

penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang forum

Organisasi Perangkat Daerah


tahun 2018 yang memuat prioritas pembangunan secara rinci dijabarkan dalam

agenda pembangunan dengan maksud untuk memberikan landasan dan

pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan

pembangunan di Gresik. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD. Dengan

demikian dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan

dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya

APBD, swasta, donor, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, program-

program pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Gresik tahun 2018, menjadi acuan dalam penyusunan

LAKIP APBD Kabupaten Gresik tahun 2018.

1

renja 2018 dputr gresik

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1:

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja- OPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun,

Keterkaitan antar dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gresik

ialah mengacu pada UU No 25 Tahun 2004 pasal 5 adalah sebagai berikut :

1 Renja OPD ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan

arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Selain itu, Renja OPD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat

dengan memperhatikan usulan dari bawah (Buttom Up) dan Usulan dari

atas (Top Down). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Gresik ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang

harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan

kegiatan indikatif.

2 Renja OPD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD), RKA OPD dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Derah 2018, antara lain meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ; Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah adalah :

1. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Restra-OPD)

2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD)

3. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-

Organisasi Perangkat Daerah)

4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD


Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Arah dan

Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD 2017. Hal ini sebagaimana

secara yuridis diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3.2 TUJUAN Rencana Kerja Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik Tahun 2018 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum

APBD dan penyusunan RAPBD, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran daerah.

3


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah agar substansi pada

bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Organisasi

Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Organisasi

Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Organisasi

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra

Organisasi Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

Organisasi Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi

dokumen.

4


BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat

Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Organisasi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Organisasi

Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Organisasi

Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program nasional/

internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Organisasi Perangkat Daerah dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

5


catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal

RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun

besarannya berbeda;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan.

6


b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, antara lain meliputi:

BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

7


BAB II

evaluasi pelaksanaan renja SKPD

tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana

pembangunan kePU-an di Kabupaten Gresik baik kegiatan yang bersifat

perencanaan maupun yang bersifat tehnis pembangunan secara proporsional

telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka memberikan pelayanan

pembangunan fisik yang merata di Kabupaten Gresik. Indikator keberhasilan

pembangunan dibidang kePU-an dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan

yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

1


REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2018

VISI : TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS

MISI 1 : Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Profesional

TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan tata ruang

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2017 TAHUN 2018 Capaian 2017 dibandingkan Capaian 2018

Penanggung jawab Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)

(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100) (8)=(7/4) (9)

1 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Sekretariat

1.1 Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran 12 12 100 12 - - - Sekretariat

1,2 Tersedianya sarana aparatur kondisi baik 76 75.58 99.40 76 - - - Sekretariat

2 Meningkatnya aparatur yang profesional

2,1 Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an 12 - - 12 - - - Sekretariat

3 Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan

3,1 Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten 100 100 100 100 - - - Sekretariat

3,2 Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan 10 10 100 10 - - -

Pemeliharaan dan Bina

Manfaat Jalan dan Jembatan

2



MISI 2 : Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Berkualitas

TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum dan tata ruang


TAHUN 2017 TAHUN 2018 Capaian 2017

dibandingkan Capaian

2018


(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100) (8)=(7/4) (9)

1 Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

1.1 Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan 30 2.430 81 30 - - -

Pembangunan dan Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1,2 Panjang jalan kabupaten yang dipelihara 325 325 100 325 - - -

Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan

dan Jembatan

1,3 Jumlah jembatan yang dibangun 2 2 100 2 - - - Pembangunan dan Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1,4 Jumlah jembatan yang dipelihara 5 5 100 5 - - - Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan

dan Jembatan 1,5 Panjang saluran drainase yang

dibangun 0.90 0.90 100 0,90 - - - Pemukiman dan Air Bersih

1,6 Panjang saluran drainase yang dipelihara 63.94 63.94 100 63.94 - - - Pemukiman dan

Air Bersih

1,7 Persentase lampu penerangan jalan umum 51 51 100 51 - - -

Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan

dan Jembatan 1,8 Jumlah sarana infrastruktur yang

dibangun 5 5 100 5 - - - Tata Bangunan dan Pengawasan

2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

3



TAHUN 2017 TAHUN 2018 Capaian 2017

dibandingkan Capaian

2018


(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100) (8)=(7/4) (9)

pelayanan irigasi

2,1 Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik 70 70 100 65,80 - - - Pengairan

2,2 Persentase volume daya tampung waduk 52.60 522.89 99.41 49,60 - - - Pengairan

3 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

3,1 Jumlah SIPAS yang dibangun 30 30 100 15 - - - Pemukiman dan

Air Bersih 3,2 Tersedianya sistem air limbah

setempat yang memadai 25 25 100 15 - - - Pemukiman dan Air Bersih

3,3 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 15 15 100 14,50 - - - Pemukiman dan

Air Bersih 3,4 Cakupan ketersediaan rumah layak

huni 89.90 89.90 100 85,50 - - - Pemukiman dan Air Bersih

3,5

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

10.10 10.10 100 4,10 - - - Pemukiman dan Air Bersih

4 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

4,1 Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun 5 5 100 5 - - - Tata Ruang

5 Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat

5,1 Persentase kecamatan yang ditangani akibat bencana 5 5 100 5 - - -

Pembangunan dan Peningkatan Jalan

dan Jembatan

4



MISI 3 : Mewujudkan Pembinaan dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan tata ruang Yang Prima

TUJUAN 3 : Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman


TAHUN 2017 TAHUN 2018 Capaian 2017 dibandingkan Capaian 2018


(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100) (8)=(7/4) (9)

1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima

1.1 Penerbitan IUJK dalam waktu 5 ( lima ) hari kerja setelah persyaratan lengkap 100 100 100 100 - - - Sekretariat

1,2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota 45 45 100 30 - - -

Sekretariat

1,3 Jumlah bantuan stimulan sarana dan

prasarana makam ke desa 29.41 29.41 100 13,45 - - - Permukiman dan Air Bersih

1,4 Jumlah pembinaan yang dilaksanakan 6 6 100 6 - - - Tata Ruang

5


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang

dicapai pada Tahun 2017, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja

sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase

(%).

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Tahun 2017, telah dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Gresik dengan performance.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016.

Analisis akuntabilitas keuangan dilsajikan dalam perbandingan antara alokasi

dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada

tahun 2016, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

sebesar Rp. 481.354.955.486, yang direalisasikan sebesar Rp. 334.310.596.631,48

atau 69.45% terdapat silpa Rp 147.044.358.854,52

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin

dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016

adalah sebagai berikut:

6


NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN PAGU REALISASI CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya aparatur yang

profesional

Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan

pembangunan

Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan pelayanan irigasi

Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

Meningkatnya penataan

kawasan daerah sesuai RTRW

Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat

Terwujudnya pelayanan publik

yang prima

17.909.147.773

-

4.000.500.000

497.345.078.000

32.061.891.000

27.938.136.000

1.388.480.000 -

5.799.013.500

14.008.381.442 -

3.806.723.966

443.263.489.331

27.949.820.260

24.842.674.370

1.365.690.456 -

3.962.043.072

78.21 -

95.15

89.12

87.17

88.92

98.35 -

68.32

Realisasi sebesar 93.27% atau di bawah anggaran anggaran yang

disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

7


2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Gresik dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan dirumuskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan

keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir,

antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan

demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan

jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.

2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan

antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya

untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola

pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan

penggunaan air melalui demand management.

4. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara

pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama

untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air

tanah.

5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi

difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah

dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi

yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan

pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada

areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah

siap.

6. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan

dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan

penyediaan air baku dan air permukaan.

7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir

mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi

sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan

memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

8


8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah

perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.

9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku

kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir,

tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana.

Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat

dan wilayah strategis.

10. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan

dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku

kepentingan.

11. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber

daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara

berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan

dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber

daya air.

a. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah

terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan

melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.

2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan

kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan

wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan

prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem

transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.

3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan

prasarana jalan.

4. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM

bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

5. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

9


b. Bangunan Gedung

1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah

Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.

2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan

keselamatan gedung.

3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan

gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.

4. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga

d. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan

1. Air Minum

1. Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM

2. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang

diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan.

3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam

upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

2. Air Limbah

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang

dikelola secara langsung oleh masyarakat

2. Pengelolaan air limbah

3. Drainase

1. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya

peningkatan pelayanan drainase.

2. Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya

mencapai sasaran pembangunan drainase.

3. Meningkatkan kinerja pengelola drainase.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase

melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan

pelayanan kesehatan.

10


e. Kebijakan Penataan Ruang

1. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalm pelaksanaan

penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan penataan ruang pleh Pemerintah Daerah sesuai

kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis

yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan

implementasi program pembangunan daerah.

3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta

sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis

pelaksanaan penataan ruang.

4. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai

arah spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan

umum dan permukiman dan pembangunan daerah.

f. Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan

dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran

Pemerintah Daerah dalam bentuk dekonsentrasi/tugas pembantuan.

2. Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif.

3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan

peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang

menjamin kehandalan konstruksi.

g. Kebijakan Peningkatan Pengawasan

1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan

infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan

perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan Good

Governance.

2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan

pembangunan infrastruktur PU

11


3. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk

melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur bidang PU

4. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi

standar pemeriksaan yang ditetapkan.

h. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan

bidang pekerjaan umum berdasarkan ketentuan aturan perundang-

undangan dan NSPM

2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam

mendukung peningkatan daya saing :

• Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi

pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan

perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien

yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin.

• Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan

pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan

kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan

umum.

• Peningkatan menajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi

tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat

mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.

3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak

negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang

baik.Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan

ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi

melalui penataan sistem administrasi yang baik.

4. Optimalisiasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam mendukung

implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an melalui

penerapan prinsip-prinsip good governance.

12


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan dirumuskan sebagai

berikut:

a. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan

keserasianantara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan

hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara

pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara

pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka

panjang.

2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi

keseimbanganantara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka

pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai

polapengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan

dan penggunaan air melalui demand management.

4. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara

pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama

untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan

air tanah.

5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air

irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang

sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi

berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja

operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan

dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan

petani penggarapnya sudah siap.

1


6. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan

dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya

peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan.

7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan

banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi

sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan

memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada

daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.

9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara

pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat

kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan

pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah

berpenduduk padat dan wilayah strategis.

10. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan

dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku

kepentingan.

11. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi

sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara

berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan

dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber

daya air.

b. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah

terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan

melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi

jalan.

2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan

kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan

wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan

2


prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem

transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.

3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan

prasarana jalan.

4. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan

SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

5. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

c. Bangunan Gedung

1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah

Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.

2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan

keselamatan gedung.

3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan

gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.

4. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga

5. Pembangunan Islamic Center

d. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan

1. Air Minum

1. Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM

2. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang

diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan.

3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam

upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

2. Air Limbah

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang

dikelola secara langsung oleh masyarakat

2. Pengelolaan air limbah

3


3. Drainase

1. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholdersterhadap pentingnya

peningkatan pelayanan drainase.

2. Meningkatkan peranserta seluruh stakeholdersdalam upaya

mencapai sasaran pembangunan drainase.

3. Meningkatkan kinerja pengelola drainase.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase

melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan

pelayanan kesehatan.

e. Kebijakan Penataan Ruang

1. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalm pelaksanaan

penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan penataan ruang pleh Pemerintah Daerah sesuai

kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan

strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur

wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.

3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta

sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis

pelaksanaan penataan ruang.

4. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di

berbagai arah spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum dan pembangunan daerah.

f. Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara

transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan

meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam bentuk

dekonsentrasi/tugas pembantuan.

4


2. Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif.

3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan

dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi

yang menjamin kehandalan konstruksi.

g. Kebijakan Peningkatan Pengawasan

1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan

pembangunaninfrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan

pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan

Good Governance.

2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan

pembangunan infrastruktur PU

3. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk

melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur bidang PU

4. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi

standarpemeriksaan yang ditetapkan.

h. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan

bidang pekerjaan umum dan permukiman berdasarkan ketentuan

aturan perundang-undangan dan NSPM

2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam

mendukung peningkatan daya saing :

• Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi

pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan

perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara

efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal

mungkin.

• Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan

pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan

kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum.

5


• Peningkatan menajemen kelembagaan diharapkan dapat

memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta

dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.

3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak

negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang

baik.Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan

dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif

globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.

4. Optimalisiasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam

mendukung implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an

dan permukiman melalui penerapan prinsip-prinsip good

governance.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu sampai tahun terakhir renstra ;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan

yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan

strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan

pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut

maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya

menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Yang Profesional” maka ditetapkan tujuan :

6


a. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana

penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan tata

ruang

2) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan

Prasarana Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Berkualitas”

maka ditetapkan tujuan :

a. Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan

fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum dan tata ruang

3) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Prima” maka ditetapkan tujuan :

a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

B. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan

kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari

proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan

pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh

karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable,

agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria

tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator

sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata

lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

7


3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai

berikut :

1) Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan

sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan

umum dan tata ruang” maka ditetapkan sasaran :

a. Meningkatnya sarana, prasarana, dan manajemen OPD

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Meningkatnya Persentase pelayanan sarana dan prasarana

perkantoran

2. Tercapaianya penilaian akuntabilitas kinerja

3. Cakupan layanan UPT

2) Untuk mewujudkan tujuan “Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah

yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi

pembangunan berlandaskan tata ruang” maka ditetapkan sasaran :

a. Meningkatnya sarana infrastruktur jalan


1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik

b. Meningkatnya sarana infrastruktur irigasi


1. Persentase panjang Jaringan irigasi Kabupaten kondisi baik

c. Meningkatnya kapasitas tampungan air waduk


1. Persentase kapasitas tampungan air waduk

d. Meningkatnya penanggulangan banjir

1. Persentase panjang saluran pembuang kondisi baik

2. Persentase panjang saluran drainase perkotaan kondisi baik

e. Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih


1. Persentase rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM

f. Meningkatnya ketersediaan fasilitas air limbah komunal


8


1. Jumlah rumah tangga pengakses fasilitas air limbah komunal

g. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RDTR dan

RTBL.


1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan

RDTR dan RTBL

h. Meningkatnya pembangunan infrastruktur strategis


1. Cakupan pembangunan infrastruktur strategis

3) Untuk mewujudkan tujuan “Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memberikan pelayanan

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang” maka ditetapkan sasaran:

a. Terwujudnya pelayanan publik yang prima


1. Cakupan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran

sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan

rincian per sasaran sebagai berikut :

A. Penjelasan detail mengenai kegiatan pokok dari masing-masing sasaran,

dengan tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana

penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.”

1. Untuk mewujudkan sasaran“Meningkatnya sarana, prasarana, dan

manajemen OPD” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan pokok :

1) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4) Penyediaan Souvenir/tali asih

5) Penyediaan makanan dan minuman

6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

7) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

9


8) Penyediaan Jasa Operasional Kantor

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

pokok :

1) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga

2) Pemeliharaan rutin/berkala kantor/rumah tangga

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/ dinas/operasional

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan

Kantor/Rumah Tangga

5) Operasional Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Ke Pu-An

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan pokok :

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

2) Penyusunan laporan keuangan

3) Penyusunan rencana Kerja SKPD

4) Penyusunan Profil SKPD

5) Pengendalian Perencanaan Program dan Kegiatan

d. Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD, dengan kegiatan

pokok :

1) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

2) BOP Kegiatan KePUan Cabang Selatan

3) BOP Kegiatan KePUan Cabang Utara

4) BOP Kegiatan KePUan Cabang Bawean

5) BOP Kegiatan KePUan Peralatan

e. Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis OPD, dengan kegiatan

pokok :

1) Opereasional UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik

B. Penjelasan detail mengenai kegiatan pokok dari masing-masing sasaran,

dengan tujuan “Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang

berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi

pembangunan berlandaskan tata ruang.”

10


1. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya sarana infrastruktur jalan”

maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, dengan kegiatan pokok:

1) Pembangunan Jalan

2) Pembangunan Jembatan

3) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

4) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan Sub

Bidang Pendukung Konektivitas

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan,

dengan kegiatan pokok :

6) Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

7) Pengadaan Penerangan Jalan Umum

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, dengan

kegiatan pokok :

1) Rehabilitasi/pemeliharan jalan

2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Kebinamargaan, dengan kegiatan pokok :

1) Inspeksi Kondisi Jalan

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

2. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya sarana infrastruktur irigasi”


a. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan pokok :

1) Pembangunan pintu air

2) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

3) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

4) Rehabilitasi/pemeliharaan Sumber Daya Air

5) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi untuk

kedaulatan Pangan

11


3. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya kapasitas tampungan air

waduk” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

a. Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku, dengan kegiatan

pokok :

1) Pembangunan Pengamanan Sumber Daya Air

2) Peningkatan distribusi penyediaan air baku

3) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

4) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan

penampung air lainnya

5) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

4. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya penanggulangan banjir” maka

dirumuskan program kerja sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan pokok :

1) Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

b. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-

gorong, dengan kegiatan pokok :

1) Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong- Gorong

3) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan saluran

drainase/gorong- gorong

5. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya ketersediaan sarana air

bersih” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Dan Penyediaan Air Bersih, dengan kegiatan

pokok :

1) Pengembangan sarana dan prasarana air bersih

2) Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis

Masyarakat

3) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum

6. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan

ruang dengan RDTR dan RTBL” maka dirumuskan program kerja sebagai

berikut :

a. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan pokok :

12


1) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan

Zonasi

3) Pemetaan tematik dan updating basis data informasi tata ruang

4) Penyusunan Actionplan Penataan Ruang Kawasan Strategis

5) Pelaksanaan Tata Ruang Kota Yang Berkelanjutan Atau Green City

b. Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan pokok :

1) Penyusunan Sistem informasi dan database penataan ruang

2) Diseminasi Informasai Rencana Tata Ruang

3) Penyusunan Norma, Standart Dan Kriteria (NSPK) Pemanfaatan

Ruang

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan pokok :

1) Operasional Pengendalian dan Penertiban Pelanggaran bidang

Penataan Ruang

2) Pengendalian pemasangan pipa,kabel dan utilitas

3) Operasional Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang (Advice

Planning)

4) Pengawasan Dan Taskforce Tata Ruang

7. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur

strategis” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Strategis, dengan kegiatan pokok :

1) Pembangunan/peningkatan infrastruktur

2) Revitalisasi Kawasan

3) Pembangunan Islamic Center

4) Pembangunan Sarana prasarana Olah Raga

b. Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara,

dengan kegiatan pokok :

1) Pendataaan Bangunan Gedung

2) Pembangunan Gedung Kantor

3) Pembangunan Gedung DPRD

13


C. Penjelasan detail kegiatan pokok dari masing-masing sasaran, dengan

tujuan “Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang.”

1. Untuk mewujudkan sasaran “ Terwujudnya pelayanan publik yang prima”,


a. Program Pengaturan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa

Konstruksi, dengan kegiatan pokok :

1) Pengaturan Dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

2) Pembinaan Jasa Kontruksi

3) Penyusunan Harga Satuan Dan Upah Kerja

4) Monitoring Pembinaan dan Pengawasan bangunan Gedung

5) Sertifikasi Standar Laik Fungsi bangunan gedung

6) Pengujian teknis bangunan gedung

7) Verifikasi rekomendasi teknis kegiatan KePU-an

14


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 KABUPATEN GRESIK

DINAS PEKERJAAN UMUM

REKENING KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG 432.248.833.000

1.03.1.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi perangkat daerah 1.355.203.000

1.03.1.03.01.01.01. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa peralatan kantor Dinas PUTR 60.000.000

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Spanduk, cetak kop surat dan penggandaan Dinas PUTR 50.000.000

1.03.1.03.01.01.03. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan Dinas PUTR 10.000.000

1.03.1.03.01.01.04 Penyediaan Souvenir/tali asih penyedian souvenir Dinas PUTR 35.000.000 1.03.1.03.01.01.05 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman tamu Dinas PUTR 75.000.000 1.03.1.03.01.01.06 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dinas PUTR 150.000.000

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor honorarium pengelola keuangan, pemegang barang dan non PNS sekretariat Dinas PUTR 175.203.000

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan Jasa Operasional Kantor pembayaran Telepon, listrik, air, keamanan kantor, kebersihan Dinas PUTR 800.000.000

1.03.1.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur 1.285.360.000

1.03.1.03.01.02.03 Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga

tersedianya ATK dan Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor Dinas PUTR 450.000.000

1.03.1.03.01.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala kantor/rumah tangga

Terpeliharanya gedung kantor PUTR dan UPT Dinas PUTR 325.360.000

15



PAGU INDIKATIF

1.03.1.03.01.02.06 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/ dinas/operasional

service kendaraaan operasional Dinas PUTR 210.000.000

1.03.1.03.01.02.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga

Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja Dinas PUTR 200.000.000

1.03.1.03.01.02.10 Operasional Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Ke Pu-An

Operasional cabang dinas Dinas PUTR 100.000.000

1.03.1.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tersedianya dokumen akuntabitas kinerja Dinas PUTR 565.000.000

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Laporan bulanan dan Realisasi Kinerja SKPD Dinas PUTR 170.000.000

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan Penyusunan Laporan keuangan Dinas PUTR 75.000.000

1.03.1.03.01.06.03 Penyusunan rencana Kerja SKPD Penyusunan dokumen rencana kerja tahunan Dinas PUTR 75.000.000

1.03.1.03.01.06.05 Penyusunan Profil SKPD penyusunan profil Dinas PU dan publikasi Dinas PUTR 75.000.000

1.03.1.03.01.06.07 Pengendalian Perencanaan Program dan Kegiatan

Penyusunan dan penunjang data base sistem informasi pembangunan daerah Dinas PUTR 170.000.000

1.03.1.03.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

Persentase ketercapaian Operasional UPT 441.733.000

1.03.1.03.01.07.92 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kondisi alat berat menjadi semakin terpelihara dan menjadi semakin baik Dinas PUTR 91.733.000

1.03.1.03.01.07.93 BOP Kegiatan KePUan Cabang Selatan meningkatnya kinerja UPT Dinas PUTR 100.000.000 1.03.1.03.01.07.94 BOP Kegiatan KePUan Cabang Utara meningkatnya kinerja UPT Dinas PUTR 100.000.000 1.03.1.03.01.07.95 BOP Kegiatan KePUan Cabang Bawean meningkatnya kinerja UPT Dinas PUTR 100.000.000

16



PAGU INDIKATIF 1.03.1.03.01.07.96 BOP Kegiatan KePUan Peralatan meningkatnya kinerja UPT Dinas PUTR 50.000.000

1.03.1.03.01.09 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OPD

Persentase ketercapaian Operasional UPT 550.000.000

1.03.1.03.01.09.01 Opereasional UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Operasional dan Pemeliharaan UPT Dinas PUTR 550.000.000

1.03.1.03.01.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan 165.971.371.000

1.03.1.03.01.15.01. Pembangunan Jalan Tersedianya sarana transportasi yang memadai dengan Peningkatan jalan kabupaten

110.642.651.000

Peningkatan Jalan Sekapuk - Ujung Pangkah

Peningkatan Jalan Petiyin - Karang Cangkring

Peningkatan Jalan Betoyo - Dagang

Peningkatan Jalan Panceng - Delagan

Peningkatan Jalan Panceng - Lowayu

Peningkatan Jalan Golokan - Ujung Pangkah

Peningkatan Jalan Surowiti - Tebuwung

Peningkatan Jalan Syafi'I ( Bunder - Tenger )

Peningkatan Jalan Harun Thohir Peningkatan Jalan Darmo Sugondo

17



PAGU INDIKATIF Peningkatan Jalan

Balongpanggang - Metatu

Peningkatan Jalan Duduk Sampeyan - Metatu

Peningkatan Jalan Balongpanggang - Dapet

Peningkatan Jalan Balongpanggang - Mojopuro

Peningkatan Jalan Menganti - Kepatihan

Peningkatan Jalan Driyorejo - Lakarsantri

Peningkatan Jalan Sidoraharjo - Randegan

Peningkatan Jalan Menganti - Lakarsantri

Pembangunan Trotoar Jalan Panglima Sudirman

Pembangunan Trotoar Jalan Dr. Sutomo

Pembangunan Trotoar Jalan Kapten Dulasim

Pembangunan Trotoar Jalan Usman Sadar

Pembangunan Trotoar Jalan Jaksa Agung Suprapto

Pembangunan Trotoar Jalan Veteran

Pembangunan Trotoar Jalan RA Kartini

Pembangunan Trotoar Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo

18



PAGU INDIKATIF Peninggian Jalan Benjeng -

Morowudi

Penunjang Peningkatan Jalan dan Jembatan

Perencanaan, pengawasan dan Biaya umum

1.03.1.03.01.15.02. Pembangunan Jembatan Tersedianya sarana transportasi yang memadai dengan Peningkatan pembangunan jembatan

20.000.000.000

Pembangunan Jembatan Dungus Jl. Dungus - Dampaan

Pembangunan Box Culvert Di Jl. Basuki Rahmad

Pembangunan Box Culvert Di Jl. Jaksa Agung Suprapto

Pembangunan Jembatan Surowiti 5 & 6 Jl. Surowiti - Tebuwung

Pembangunan Jembatan Di Jl. Mayjend Sungkono III

Pembangunan Jembatan Di Desa Putat Lor JPD Putat Lor - Morowudi

Pembangunan Jembatan Di Desa Brangkal

Pembangunan Jembatan Di Desa

Raci Wetan Jl Raci Tengah - Melirang

Pembangunan Jembatan Di Desa Pranti Jl. Bringkang - Lampah

Pembangunan Jembatan Di Desa Lampah Jl Bringkang - Lampah

Pembangunan Box Culvert Di Pertigaan Benjeng

19



PAGU INDIKATIF Pembangunan Box Culvert Di

Pertigaan Balongpanggang

Pembangunan Jembatan Di JPD Pucung - Balongpanggang

Penunjang Pembangunan Jembatan


1.03.1.03.01.15.03. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

peningkatan jalan pedesaan 14.000.000.000

Peningkatan Jalan Bulurejo - Randegan

Peningkatan Jalan Domas - Gluran Ploso

Peningkatan Jalan Bringkang - Lampah

Peningkatan Jalan Slempit - Cermen Lerek

Peningkatan Jalan Kedamean - Tulung

Peningkatan Jalan Menganti - Widoroanom

Peningkatan Jalan Dapet - Jombang Delik

Peningkatan Jalan Klotok - Babatan Penunjang Peningkatan Jalan dan

Jembatan Perdesaan


20



PAGU INDIKATIF

1.03.1.03.01.15.04. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Pendukung Konektivitas

peningkatan jalan 21.328.720.000

Peningkatan Jalan Karang Andong - Kesamben Kulon

Peningkatan Jalan Perning - Kesamben Kulon

Peningkatan Jalan Prambangan - Banjarsari


1.03.1.03.01.16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Persentase ketersediaan lampu PJU 10.873.152.000

1.03.1.03.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

tersedianya Data test laboratorium jalan dan jembatan 150.000.000

1.03.1.03.01.16.02 Pengadaan Penerangan Jalan Umum Terpasangnya lampu PJU 10.723.152.000 Pengadaan LED PJU Pengadaan dan Pemasangan PJU

Di Jalan Cerme - Metatu

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Benjeng - Morowudi

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Lasem - Lowayu

Pengadaan dan Pemasangan PJU

Di Jalan Karang Andong - Kesamben Kulon

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Betoyo - Dagang

21



PAGU INDIKATIF


Di Jalan KH. Syafi'I (Bunder-Tenger)

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Prambangan - Banjarsari

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Dalam Kota


Di Jalan Surowiti - serah / Sumur ber


Di Jalan Duduk Sampeyan - Betoyo guci

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Domas - Gluran Ploso

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Bringkang - Lampah

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Kedamean - Sidoraharjo

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Kedamean - Tulung


Di Jalan Randegansari - Widoroanom

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Balongpanggang - Metatu


Di Jalan Wringinanom - Kesamben Kulon

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Dapet - Jombang Delik

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Banyu Urip - Ngimboh

22



PAGU INDIKATIF Pengadaan dan Pemasangan PJU

Di Jalan Ngimboh - Delegan

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Pangkah Kulon - Boolo

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Sidayu - Randuboto

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Duduk Sampeyan - Metatu

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Menganti - Kepatihan

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Menganti - Banjaran


Di Jalan Kedung Sumber - Tanah Landean

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Cerme Lor - Pundut Trate

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Bulurejo - Randegan

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Banter - Kali Padang

Pengadaan dan Pemasangan PJU Di Jalan Melirang - Raci Tengah


1.03.1.03.01.17 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Persentase panjang jalan yang terpelihara 29.066.843.000

1.03.1.03.01.17.01 Rehabilitasi/pemeliharan jalan Pemeliharaan rutin jalan kabupaten 24.066.843.000

Pemeliharan Rutin Jalan Betoyo-Dagang

23



PAGU INDIKATIF Pemeliharan Rutin Jalan Panceng-

Lowayu

Pemeliharan Rutin Jalan Petiyin-Karangcangkring

Pemeliharan Rutin Jalan Panceng-Campurejo

Pemeliharan Rutin Jalan Panceng-Weru

Pemeliharan Rutin Jalan Panceng-Dalegan

Pemeliharan Rutin Jalan Wotan-Petung

Pemeliharan Rutin Jalan Sekapuk-Ujungpangkah

Pemeliharan Rutin Jalan Banyuurip-Ngimboh

Pemeliharan Rutin Jalan Ngimboh-Dalegan

Pemeliharan Rutin Jalan dalam kota Sidayu

Pemeliharan Rutin Jalan Sidayu-Randuboto

Pemeliharan Rutin Jalan Golokan-Ujungpangkah

Pemeliharan Rutin Jalan Bungah-Bedanten

Pemeliharan Rutin Jalan Sembayat-Mengare

Pemeliharan Rutin Jalan Bungah - Dukun

Pemeliharan Rutin Jalan Dukun - Lasem

24



PAGU INDIKATIF Pemeliharan Rutin Jalan Lasem -

Gerdugung

Pemeliharan Rutin Jalan Lasem - Lowayu

Pemeliharan Rutin Jalan Lowayu - Petiyin

Pemeliharan Rutin Jalan Delegan - Campur Rejo

Pemeliharan Rutin Jalan Pangkah Kulon - Bolo

Pemeliharan Rutin Jalan Ujung Pangkah - Tanjung

Pemeliharan Rutin Jalan Balongpanggang-Mojopuro

Pemeliharan Rutin Jalan Balongpanggang-Dapet

Pemeliharan Rutin Jalan Balongpanggang-Metatu

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Duduk Sampeyan-Metatu

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Benjeng-Morowudi

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Boboh-Benowo

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Bringkang-Menganti

Pemeliharan Rutin Jalan Menganti-Lakarsantri

Pemeliharan Rutin Jalan Menganti-Kepatihan

Pemeliharan Rutin Jalan Driyorejo-Lakarsantri

25



PAGU INDIKATIF Pemeliharan Rutin Jalan

Randegansari-Bangkingan

Pemeliharan Rutin Jalan Kesamben

Wetan-Bambe

Pemeliharan Rutin Jalan Randegansari-Wedoroanom

Pemeliharan Rutin Jalan Kedamean-Wedoroanom

Pemeliharan Rutin Jalan Karangandong-kesamben Kulon

Pemeliharan Rutin Jalan Perning-Kesamben Kulon

Pemeliharan Rutin Jalan Benjeng - Metatu

Pemeliharan Rutin Jalan Balong Panggang - Benjeng

Pemeliharan Rutin Jalan Wringinanom - Kecamatan

Pemeliharan Rutin Jalan-Sunan Giri

Pemeliharan Rutin Jalan Kapten Darmosugondo

Pemeliharan Rutin Jalan Mayjen Sungkono I

Pemeliharan Rutin Jalan Mayjen Sungkono II

Pemeliharan Rutin Jalan Mayjen Sungkono III

Pemeliharan Rutin Jalan Prambangan-Banjarsari

Pemeliharan Rutin Jalan Sumber-Kedanyang

26



PAGU INDIKATIF Pemeliharan Rutin Jalan Kapten

Dulasim

Pemeliharan Rutin Jalan Sindujoyo

Pemeliharan Rutin Jalan KH.Kholil

Pemeliharan Rutin Jalan Akim Kayat

Pemeliharan Rutin Jalan Samanhudi

Pemeliharan Rutin Jalan Basuki Rahmad

Pemeliharan Rutin Jalan Wahid Hasyim

Pemeliharan Rutin Jalan Ki Ageng Arem-Arem

Pemeliharan Rutin Jalan KH.Zubair

Pemeliharan Rutin Jalan KH.Agus Salim

Pemeliharan Rutin Jalan Malik Ibrahim

Pemeliharan Rutin Jalan Arif rahman Hakim

Pemeliharan Rutin Jalan Proklamasi

Pemeliharan Rutin Jalan Thamrin

Pemeliharan Rutin Jalan Abdul Karim

Pemeliharan Rutin Jalan Marthadinata

Pemeliharan Rutin Jalan Sumatra

Pemeliharan Rutin Jalan KH.Syafii

27



PAGU INDIKATIF Pemeliharan Rutin Jalan Panglima

Sudirman

Pemeliharan Rutin Jalan Lingkar Alon-Alon Sangkapura

Pemeliharan Rutin Jalan Cokrokusumo- Sangkapura

Pemeliharan Rutin Jalan Umar Masud- Sangkapura

Pemeliharan Rutin Jalan Wiyata Mandala- Sangkapura

Pemeliharan Rutin Jalan Sangkapura- Tambak

Pemeliharan Rutin Jalan Tambak-Diponggo

Pemeliharan Rutin Jalan Sangkapura- Diponggo

Pemeliharan Rutin Jembatan Insidentil


1.03.1.03.01.17.02 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

rehabilitasi jalan pedesaan 5.000.000.000

Pemeliharan Rutin Jalan Karangcangkring-Dukuh Kembar

Pemeliharan Rutin Jalan Dukuh Kembar-Mentaras

Pemeliharan Rutin Jalan Babakbawo-Dukuh Kembar

Pemeliharan Rutin Jalan Suci - Yosowilangun

28



PAGU INDIKATIF Pemeliharan Rutin Jalan Pantenan

- Bluri

Pemeliharan Rutin Jalan Surowiti - Sumur Ber

Pemeliharan Rutin Jalan Suci - Lerah

Pemeliharan Rutin Jalan Tebuwung - Tirem Enggal

Pemeliharan Rutin Jalan Klotok-Babatan

Pemeliharan Rutin Jalan Dapet-Jombangdelik

Pemeliharan Rutin Jalan Banter-Kalipadang

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Duduk Sampeyan-Betoyo Guci

Pemeliharan Rutin Jalan

RayaKedung Sumber - Tanah Landean

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Dungus - Dampaan

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Cerme Lor - Pundut Trate

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Padeg - Gedang Kulud

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Bringkang - Lampah

Pemeliharan Rutin Jalan Raya Domas - Gluran Ploso

Pemeliharaan rutin Jalan Menganti - Banjaran

Pemeliharaan jalan rutin jalan Kesamben Wetan - Tanjungan

29



PAGU INDIKATIF Pemeliharaan rutin jalan Kedamean

- Tulung

Pemeliharaan rutin jalan Sidoraharjo - Kesamben Kulon

Pemeliharaan rutin jalan Wringinanom - Kesamben Kulon

Pemeliharaan rutin jalan Sidomukti - Gulomantung

Pemeliharaan rutin jalan Giri - Segoromadu

Pemeliharaan rutin jalanYosowilangun - Romo

Pemeliharan Rutin Jalan Suci-Leran

Pemeliharaan rutin Jalan Isidentil

Pemeliharan Rutin Jembatan Insidentil


1.03.1.03.01.18 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Terpeliharanya sarana prasarana jalan 1.614.824.000

1.03.1.03.01.18.02 Inspeksi Kondisi Jalan Buku data kondisi jalan Kabupaten wilayah utara, kota, tengah dan selatan Kab. Gresik 250.000.000

1.03.1.03.01.18.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Pengadaan dan Pemasangan Trotoar, Saluran dan Guardraill Kab. Gresik 200.000.000

1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Terawatnya lampu penerangan jalan umum Kab. Gresik 1.164.824.000

1.03.1.03.01.19 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Presentase penurunan lokasi genangan air 48.444.738.000

30



PAGU INDIKATIF 1.03.1.03.01.19.01 Peningkatan pembersihan dan

pengerukan sungai/kali pengendalian banjir 48.444.738.000

Pembangunan Pintu Air Morowudi Pembangunan Pintu Air Jono Pembangunan Pintu Air Sukoanyar

Peningkatan Saluran Pembuang Iker-iker

Peningkatan Saluran Pembuang Tambakberas

Peningkatan Saluran Pembuang Morowudi

Peningkatan Saluran Pembuang Dadap Kuning

Peningkatan Saluran Pembuang Bringkang

Peningkatan Saluran Pembuang Kepatihan

Peningkatan Saluran Pembuang Gempol Kurung

Peningkatan Saluran Pembuang Bulangkulon

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Medangan

Peningkatan Saluran Pembuang Kalipadang

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Barat

Peningkatan Saluran Pembuang Mojoroto

Peningkatan Saluran Pembuang Cermen Lerek

31



PAGU INDIKATIF

Peningkatan Saluran Pembuang Lampah

Peningkatan Saluran Pembuang Turirejo

Peningkatan Saluran Pembuang Wringinanom di Desa Kedunganyar

Peningkatan Saluran Pembuang Wringinanom di Desa Sumberrame

Peningkatan Saluran Pembuang Sudetan Avour Wringinanom

Peningkatan Saluran Pembuang Kesamben Wetan

Peningkatan Saluran Pembuang Sumput

Peningkatan Saluran Pembuang Legundi

Peningkatan Saluran Pembuang Penggrot

Peningkatan Saluran Pembuang Ambeng-ambeng

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Wadak

Peningkatan Saluran Pembuang Padeg

Peningkatan Saluran Pembuang Dukun

Peningkatan Saluran Pembuang Kedungpring

Peningkatan Saluran Pembuang Ngawen

Peningkatan Saluran Pembuang Gluran Ploso

32



PAGU INDIKATIF

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Sumberrejo

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Petis Wetan

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Palebon

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Tangi

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Kawis

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Kramat

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Setro

Peningkatan Saluran Pembuang Sumengko

Peningkatan Saluran Pembuang Kaliombo

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Benem

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Anyar

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Dandang

Peningkatan Saluran Pembuang Bangeran

Peningkatan Saluran Pembuang Lowayu

Peningkatan Saluran Pembuang Pranti

Peningkatan Saluran Pembuang Beton

33



PAGU INDIKATIF

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Pacar Karang Jarak

Peningkatan Saluran Pembuang Sudetan Kali Ngaren

Peningkatan Saluran Pembuang Kali Golokan

Peningkatan Saluran Pembuang Kedanyang

Peningkatan Saluran Pembuang Lengkong

Pembangunan dan Rehabiliitasi Saluran Irigasi Krikilan

Peningkatan Saluran Pembuang Isidentil

Perencanaan, pengawasan dan

Biaya umum

1.03.1.03.01.20 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

Presentase drainase/gorong-gorong yang dibersihkan 22.769.027.000

1.03.1.03.01.20.01 Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

Tersedianya Infrastruktur Saluran Drainase/Gorong- gorong 18.622.377.000

Peningkatan saluran drainase GKB

Peningkatan saluran drainase primer Kali Tenger

Peningkatan saluran drainase primer Banjaranyar

Peningkatan saluran drainase tepi jalan raya Benjeng

Peningkatan saluran drainase tepi jalan raya Balongpanggang

34



PAGU INDIKATIF Peningkatan saluran drainase

primer Yosowilangun

Peningkatan saluran drainase tepi jalan raya Harun Tohir

Peningkatan saluran drainase tersier sekunder Randuagung

Pembangunan saluran drainase Tebalo

Peningkatan saluran drainase Kebomas

Peningkatan saluran drainase Segoromadu

Peningkatan saluran drainase Kembangan

Peningkatan Saluran Drainase Sistem Drainase Kali Tutup Timur

Peningkatan saluran drainase Ngargosari

Peningkatan saluran drainase Gapurosukolilo

Peningkatan saluran drainase Sidowungu

Peningkatan saluran drainase Sekarkurung

Peningkatan saluran drainase Sidomukti

Peningkatan saluran drainase sekunder Yosowilangun

Peningkatan saluran drainase jalan Bali GKB

Peningkatan saluran drainase Gending

35



PAGU INDIKATIF Perencanaan, pengawasan dan

Biaya umum

1.03.1.03.01.20.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong- Gorong

pemeliharaan rutin pompa, Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase dan opersional tenaga drainase

Kab. Gresik 4.046.650.000

1.03.1.03.01.20.04 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

Pengedalian dan Pemantuan Pengelolaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong beserta Bangunan Penunjangnya

Kab. Gresik 100.000.000

1.03.1.03.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara 20.586.483.000

1.03.1.03.01.21.01 Pembangunan pintu air pembangunan pintu air 1.804.000.000

Rehabilitasi Pintu Air Dam Kali Gondang

Rehabilitasi Pintu Air Dam Kali Bangkalan

Pembangunan Pintu Banjir Beton

Rehabilitasi Pintu Air Jaringan Irigasi Leideng Jono

Rehabilitasi Pintu Air Delik Sumber

Rehabilitasi Pintu Air Tebaloan

Rehabilitasi Pintu Air Waduk Kambingan

Perencanaan, pengawasan dan Biaya umum 204.000.000

1.03.1.03.01.21.02 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan 18 jaringan irigasi 3.725.000.000

36



PAGU INDIKATIF

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Mojowuku

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Belahan Rejo

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Randupadangan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Gedang Kulut

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leideng Gawok

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leideng Delik

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Kedung Jati

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Wedani

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Wotan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Ngepung I

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Kedamean I

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Wedoro

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Sembung

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Joho

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Mentaras

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Abar - Abir

37



PAGU INDIKATIF

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Gunung Daten

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Randegan


1.03.1.03.01.21.03 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air pemeliharaan pintu air 649.030.500

Pemeliharaan Pintu Air Gedang Kulut

Pemeliharaan Pintu Air Waduk Doudo

Rehabilitasi Pintu Air Waduk Pandanan

Pemeliharaan Pintu Air Proliman Perencanaan, pengawasan dan

Biaya umum

1.03.1.03.01.21.05 Rehabilitasi/pemeliharaan Sumber Daya Air

Operasional satgas sumber daya Air Kab. Gresik 1.130.000.000

1.03.1.03.01.21.06 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi untuk kedaulatan Pangan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi 13.278.452.500

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Kambingan

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Kaliombo

Peningkatan Jaringan Irigasi Betiting

38



PAGU INDIKATIF

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Pacuh

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Kedamean II

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Slempit

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Doudo

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Banter

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Brangkal

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Mojosarirejo

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Leideng Jono

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Banjaranyar

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Menganti

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Pengalangan

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Mojogede

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Bolo

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Pegundan

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Proliman

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Petung

39



PAGU INDIKATIF

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Kemangi

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Ngabetan

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Kisik

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Anom

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Babatan

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Banjaranyar

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Jogodalu

Peningkatan Jaringan Irigasi Waduk Ngampel


1.03.1.03.01.22 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU

Persentase kapasitas infrastruktur air baku 5.313.368.000

1.03.1.03.01.22.01 Pembangunan Pengamanan Sumber Daya Air

Terlaksananya pengamanan Antara Batas Tanah pengairan dengan Tanah Warga 500.000.000

Pembuatan Patok Batas Saluran Pembuang Dukun

Pembuatan Patok Batas Saluran Pembuang Kali Mulung

Pembuatan Patok Batas Saluran pembuang Lengkong

Pembuatan Patok Batas Saluran Pembuang Kali Medangan

40




Biaya umum

1.03.1.03.01.22.02 Peningkatan distribusi penyediaan air baku

Pembinaan petugas dan anggota HIPPA dibidang sumber daya air Kab. Gresik 100.000.000

1.03.1.03.01.22.03 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

pembangunan bangunan air 2.000.000.000

Pembangunan Waduk Bolo

Pembangunan Waduk Joho

Pembangunan Waduk Mojosarirejo

Pembangunan Waduk Jogodalu Perencanaan, pengawasan dan

Biaya umum

1.03.1.03.01.22.04 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

Terpeliharanya bangunan penampung air baku

1.000.000.000

Pemeliharaan Waduk Kedamean II

Pemeliharaan Waduk Siraman

Pemeliharaan Waduk Kaliombo

Pemeliharaan Waduk Wotan

Pemeliharaan Waduk Wonosari Perencanaan, pengawasan dan

Biaya umum

1.03.1.03.01.22.05 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Rehabilitasi penampung air baku 1.713.368.000

41



PAGU INDIKATIF

Rehabilitasi Waduk Tenggor

Rehabilitasi Waduk Pelemwatu

Rehabilitasi Waduk Tanah Landeyan

Rehabilitasi Waduk Ngampel

Rehabilitasi Waduk Tlogogede

Rehabilitasi Waduk Wedoro

Rehabilitasi Waduk Tanjung

Rehabilitasi Waduk Turirejo Perencanaan, pengawasan dan

Biaya umum

1.03.1.03.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH

Persentase pemenuhan sumber air bersih 10.198.715.000

1.03.1.03.01.23.01 Pengembangan sarana dan prasarana air bersih

penyediaan saran air bersih 5.323.715.000

Lebani Waras, Wringinanom Kawisto windu, Duduk Sampeyan

Gelam, Tambak

Suwari, Sangkapura

Kumalasa, Sangkapura

Sirnoboyo, Benjeng

Samirplapan, Duduk Sampeyan

Pandanan, Duduk Sampeyan

Racitengah, Sidayu

Lowayu, Dukun

42



PAGU INDIKATIF Doudo, Dukun

Mojopetung, Dukun

Gumeno, Manyar

Doudo, Dukun

Kesambenwetan, Driyorejo

Tumapel, Duduk Sampeyan

Kemudi, Duduk Sampeyan

Gadukan, Duduk Sampeyan


1.03.1.03.01.23.02 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih berbasis masyarakat Kab. Gresik 1.000.000.000

1.03.1.03.01.23.03 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum

penyediaan saran air bersih 3.875.000.000

Dampaan, Cerme

Glindah, Kedamean

Pejangganan, Manyar

Pegundan, Bungah

Klotok, Balongpanggang

Melirang, Bungah

Sukorejo, Sidayu

Wedani, Cerme

Ketapanglor, ujungpangkah

Kalipadang, Benjeng

43




Biaya umum

1.03.1.03.01.25 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS

Jumlah pembangunan infrastruktur strategis yang dibangun 49.952.000.000

1.03.1.03.01.25.01 Pembangunan/peningkatan infrastruktur pembangunan infrasruktur 7.560.000.000

Pembangunan penunjang Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP)

Pembangunan Ex. Parkir Makam Maulana Malik Ibrahim

Penataan kawasan Alon Alon Sidayu


1.03.1.03.01.25.02 Revitalisasi Kawasan revitalisasi kawasan religi 2.000.000.000

Penataan sarana dan prasarana kawasan Makam Raden Santri

Penataan sarana dan prasarana kawasan Makam Dewi Sekardadu

Penataan sarana dan prasarana kawasan Makam Mbah Sindujoyo

Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Makam Sunan Prapen

Penataan sarana dan prasarana

kawasan Makam Nyai Dewi Siti Fatimah


44



PAGU INDIKATIF 1.03.1.03.01.25.03 Pembangunan Islamic Center tersedianya islamic center di kecamatan

Driyorejo 18.890.000.000

Pembangunan Islamic Center di Kecamatan Driyorejo

Pembangunan Kawasan Alon Alon Gresik


1.03.1.03.01.25.04 Pembangunan Sarana prasarana Olah Raga

tersedianya sarana penunjang Gelora Joko Samudro 21.502.000.000

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olah Raga Gelora Joko Samudro


1.03.1.03.01.26 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

Jumlah banguanan Gedung yang didata 61.300.666.000

1.03.1.03.01.26.02 Pendataaan Bangunan Gedung Tersedianya data bangunan gedung Kab. Gresik 150.000.000 1.03.1.03.01.26.03 Pembangunan Gedung Kantor tersedianya gedung perkantoran 36.150.666.000

Pembangunan Kantor Kecamatan Benjeng

Pembangunan Kantor Kecamatan Balongpanggang

Pembangunan Kantor Kecamatan Cerme

Pembangunan Kantor Kecamatan Tambak

Pembangunan Kantor Kecamatan Sidayu

45



PAGU INDIKATIF Pembangunan Gedung BLH dan

Capil

Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Dinas Sosial

Pembangunan Kantor Kelurahan Ngargosari

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan karangturi

pembangunan sarana kantor Dinas PUTR

pembangunan Kantor PMI


1.03.1.03.01.26.04 Pembangunan Gedung DPRD tersedianya gedung DPRD 25.000.000.000 Pembangunan Gedung DPRD Perencanaan, pengawasan dan

Biaya umum

1.03.1.03.01.29 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Persentase RDTR dan RTBL yang disusun 716.250.000

1.03.1.03.01.29.01 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

Tersusunnya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan Kabupaten Gresik 250.000.000

1.03.1.03.01.29.02 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi

Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kabupaten Gresik 261.250.000,00

1.03.1.03.01.29.06 Pemetaan tematik dan updating basis data informasi tata ruang

tersedianya peta tematik dan basis data informasi Kabupaten Gresik 55.000.000

1.03.1.03.01.29.07 Penyusunan Actionplan Penataan Ruang Kawasan Strategis

Tersusunnya dokumen Actionplan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Gresik 70.000.000

46



PAGU INDIKATIF

1.03.1.03.01.29.08 Pelaksanaan Tata Ruang Kota Yang Berkelanjutan Atau Green City

Tersusunnya dokumen perencanaan Green City Kabupaten Gresik 80.000.000

1.03.1.03.01.30 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Jumlah Rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan 198.800.000

1.03.1.03.01.30.02 Penyusunan Sistem informasi dan database penataan ruang

Tersedianya peta, citra satelit resolusi tinggi, dan basis data Kabupaten Gresik 53.800.000

1.03.1.03.01.30.14 Diseminasi Informasi Rencana Tata Ruang

Tersedianya informasi tata ruang di kecamatan Kabupaten Gresik 85.000.000

1.03.1.03.01.30.15 Penyusunan Norma, Standart Dan Kriteria (NSPK) Pemanfaatan Ruang

penyusunan regulasi tata ruang Kabupaten Gresik 60.000.000

1.03.1.03.01.31 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang diterbitkan 215.300.000

1.03.1.03.01.31.02 Operasional Pengendalian dan Penertiban Pelanggaran bidang Penataan Ruang

terlaksananya pengendalian dan penertiban pelanggaran penataan ruang Kabupaten Gresik 60.000.000

1.03.1.03.01.31.04 Pengendalian pemasangan pipa,kabel dan utilitas

Terlaksananya pengendalian pemasangan pipa, kabel dan jaringan utiitas kota Kabupaten Gresik 45.000.000

1.03.1.03.01.31.06 Operasional Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang (Advice Planning)

Jumlah rekomendasi SKRK yang diterbitkan Kabupaten Gresik 45.300.000

1.03.1.03.01.31.07 Pengawasan Dan Taskforce Tata Ruang Jumlah pengawasan tata ruang yang dilaksanakan Kabupaten Gresik 65.000.000

1.03.1.03.01.34 PROGRAM PENGATURAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Jumlah Gedung sertifikasi laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan 830.000.000

47



PAGU INDIKATIF

1.03.1.03.01.34.01 Pengaturan Dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

sertifikasi kompetensi usaha jasa konstruksi Dinas PUTR 80.000.000

1.03.1.03.01.34.02 Pembinaan Jasa Kontruksi penyusunan regulasi jasa konstruksi Dinas PUTR 100.000.000

1.03.1.03.01.34.03 Penyusunan Harga Satuan Dan Upah Kerja

Tersedianya dokumen harga satuan bahan dan upah kerja

Dinas PUTR 100.000.000

1.03.1.03.01.34.04 Monitoring Pembinaan dan Pengawasan bangunan Gedung

Pemantauan dan pengendalian bangunan Gedung Dinas PUTR 200.000.000

1.03.1.03.01.34.05 Sertifikasi Standar Laik Fungsi bangunan gedung

sertifikasi bangunan gedung Dinas PUTR 150.000.000

1.03.1.03.01.34.06 Pengujian teknis bangunan gedung tersedianya alat pengujian teknis bangunan Dinas PUTR 100.000.000

1.03.1.03.01.34.07 Verifikasi rekomendasi teknis kegiatan KePUan

operasional verifikasi teknis kePUan Dinas PUTR 100.000.000

48


BAB IV

PENUTUP


Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang

didalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2018.


ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Gresik maupun masyarakat dalam merencanakan dan

melaksanakan kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap,mental,

tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin dan tranparansi dari para pelaku

pembangunan (Stakeholders), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi

permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

1


KATA PENGANTAR - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/SAKIP DPU/RENJA 2018.pdf · KATA PENGANTAR Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ... Gresik Tahun

Documents