2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 2
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) –
Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro PKT pada Tahun Anggaran 2017. Laporan
Kinerja Biro PKT Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan
Laporan Kinerja Biro PKT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta
Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.
Pada tahun 2017, Biro PKT sebagai bagian dari Kesekretariatan Utama
bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan
salah satu sasaran area perubahan untuk memberkan keyakinan yang memadai
bahawa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping
itu, Biro PKT juga telah melakukan perubahan sasaran strategis dalam rangka
menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-
2019.
Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro PKT secara
umum dan Kesestamaan secara khusus di masa mendatang, melalui pelaksanaan
program dan kegiatan secara lebih optimal.
Jakarta, Januari 2018
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
dan Tata Usaha
Badan Standardisasi Nasional
M. Beni Nugraha
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
(Biro PKT) Tahun 2017, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi BSN yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Biro PKT merupakan wujud dari
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam
tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2015-
2019 serta Rencana Kerja Tahunan Biro PKT Tahun 2017.
Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017 telah menetapkan 5 (lima) sasaran
dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja
tersebut merupakan wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan kepada Biro PKT. Secara
umum dapat disimpulkan bahwa Biro PKT dapat mencapai sasaran strategis dan
target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebagai berikut :
Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian
%
Customer Perspectives
2. Terwujudnya good
governance dan
clean government
1. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN
73 (BB)
nilai NA NA
3. Opini BPK atas Laporan
Keuangan
WTP
(opini)
WTP
(opini) 100%
4. Indeks kepuasan
pegawai terhadap
layanan PKT
3,7 (nilai) 3,3 (nilai) 90%
Internal Process Perspectives
1. Terwujudnya
perencanaan dan
monitoring evaluasi
yang akurat dan
akuntabel
5. Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran
6 Dok 6 Dok 100%
6. Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam
Pagu Indikatif
90% 88% 97,78%
7. Persentase penyusunan
anggaran Unit Kerja yang 100% 100% 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 4
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian
% telah berbasis kinerja
8. Persentase unit kerja yang
menyampaikan LAKIP
tepat waktu
60% 47% 78,33%
9. Jumlah revisi anggaran ke
Kemenkeu
Maks 4
(kali) 6 (kali) 66%
10. Persentase pelaporan
kinerja dan anggaran
tepat waktu
100% 100% 100%
2. Terkelolanya
anggaran yang
akurat dan akuntabel
11. Jumlah dokumen
pengelolaan anggaran 7 Dok 7 Dok 100%
12. Persentase pemenuhan
kriteria pengawasan
keuangan negara (4
kriteria)
100% 100% 100%
13. Persentase realisasi
anggaran BSN ≥95% 94,62% 99,60%
14. Frekuensi perputaran
uang persediaan dalam
setahun
11 kali 15 kali 136%
15. Persentase rekonsilasi ke
KPPN yang sesuai dan
tepat waktu
100% 100% 100%
16. Persentase Laporan
Pertanggungjawaban
bendahara tepat waktu
100% 100% 100%
17. Persentase realisasi target
penerimaan PNBP 100% 129% 129%
3. Terselenggaranya
pengelolaan tata
usaha dan rumah
tangga
18. Jumlah dokumen Tata
Usaha dan Rumah
Tangga
4 Dok 4 Dok 100%
19. Persentase BMN fisik yang
dapat ditelusur 100% 100% 100%
20. Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana
untuk pelaksanaan tugas
BSN sesuai dengan UU 20
Tahun 2014
100% 100% 100%
21. Persentase penyelesaian
paket pekerjaan yang
dilelang
100% 100% 100%
Learning and Growth Perspectives
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 5
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian
% 4. Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
PKT yang professional
22. Persentase ASN (Aparatur
Sipil Negara) PKT yang
meningkat kompetensinya
100% 100% 100%
23. Realiasi Anggaran PKT ≥95% 92,02% 96,9%
24. Persentase pencapaian
kinerja PKT 90% 100% 111%
25. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
eksternal
100% 100% 100%
26. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
internal
100% 100% 100%
27. Persentase implementasi
RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi PKT
75% 100% 100%
Dari dua puluh enam indikator kinerja di Biro PKT, 1 (satu) indikator kinerja
belum dapat diukur capaiannya yaitu tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
dikarenakan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari Kemen PAN dan RB belum
keluar, 6 (enam) indikator kinerja capaiannya di bawah 100%, (enam belas)
indikator kinerja tercapai 100%, dan 3 (tiga) indikator kinerja melebihi target 100%,
dengan rata-rata capaian dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sebesar
96,33%.
Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan
langkah-langkah untuk perbaikan antara lain dengan akan melakukan integrasi
Aplikasi yang telah ada untuk mendukung layanan Biro PKT, dan mensosialisasikan
kembali peraturan terkait pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan dalam rangka lebih meningkatkan
komitmen seluruh pimpinan dan staf dilingkungan BSN untuk berakuntabilitas kinerja
yang lebih baik.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 6
DAFTAR ISI
Halaman Cover ................................................................................................ 1
Kata Pengantar ................................................................................................ 2
Ringkasan Eksekutif ......................................................................................... 3
Daftar Isi ............................................................................................................. 6
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang .................................................................................. 7
I.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................ 8
I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 9
I.5 Peran Strategis ................................................................................... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis .................................................................... 14
II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .............................................................. 14
II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja ................................................................................ 21
III.2 Realisasi Anggaran ........................................................................... 62
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 7
S
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan
Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut
merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan dan
Tata Usaha (Biro PKT), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan
Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Biro PKT memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretaris Utama dan
secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro
PKT merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretaris
Utama Tahun 2017.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta
akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan
sebagai berikut :
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 8
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan
strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor
965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Biro PKT adalah
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan
penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan
rumahtangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro PKT menyelenggarakan fungsi:
1. Pengumpulan Data dan Informasi Untuk Penyusunan Kebijakan, Program dan
Perencanaan;
2. Penyusunan Anggaran Rutin dan Pembangunan;
3. Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran, Serta
Inventarisasi Kekayaan Negara;
4. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
Tugas Biro PKT
mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan
tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan
milik negara.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 9
5. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
Struktur Biro PKT dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar I.1
Struktur Organisasi Biro PKT
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro PKT mempunyai tata kerja yang
didukung oleh :
1. Bagian Perencanaan, dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan
penyusunan anggaran di bidang standardisasi.
2. Bagian Keuangan, dengan tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan
dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.
3. Bagian Tata Usaha, dengan tugas melaksanakan urusan tata persuratan,
kearsipan, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, penggajian, serta
urusan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi dan penghapusan
barang/kekayaan milik negara.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 10
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31
Desember 2017 Biro PKT memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Biro PKT
Gambar I.2
Grafik Personel ASN Biro PKT
No Unit Kerja Jenjang Pendidikan Jumlah
Orang > S1 S1 S2
1. Kepala Biro PKT - - 1 1
2. Bagian Perencanaan dan Program - 9 2 11
Kepala Bagian Perencanaan dan Program - - 1 1
Sub Bagian Perencanaan - 3 - 3
Sub Bagian Program dan Anggaran - 6 1 7
3. Bagian Keuangan 10 11 1 22
Kepala Bagian Keuangan - - 1 1
Sub Bagian Tata Usaha Keuangan 8 10 - 18
Sub Bagian Administrasi Pendapatan 2 1 - 3
4. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 19 14 - 33
Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga - 1 - 1
Sub Bagian Tata Usaha Kearsipan 1 4 - 5
Sub Bagian Rumah Tangga 16 4 - 20
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 2 6 - 8
Jumlah 29 34 4 67
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 11
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Biro PKT
mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu
mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran anggaran, penyediaan sarana
prasarana.
Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Biro PKT telah mengidentifikasi
potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan
dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Biro PKT
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Memiliki akses
terhadap proses
perencanaan dan
penganggaran
SPK belum dijadikan
sebagai program prioritas
nasional
Anggaran SPK tersebar di
beberapa K/L, namun
belum terkoordinasi
dengan baik
Sinergi alokasi anggaran
masih lemah
Kinerja BSN masih belum
optimal
Penguatan koordinasi dengan
Bappenas, Kemenkeu, dan K/L
lain yang terkait untuk
menyusun program kerja yang
mendukung prioritas nasional
Peningkatan koordinasi dan
sinergi dengan K/L yang
memiliki tugas yang terkait
dengan SPK
Peningkatan koordinasi dan
sinergi antar unit kerja di BSN
Memperkuat rumusan kinerja
dengan SMART
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 12
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pengelolaan
keuangan
tersentralisasi di
Bagian Keuangan
dengan sistem
pengelolaan yang
sesuai peraturan
perundangan dan
BSN hanya memiliki 1
(satu) satuan kerja
Tidak semua pejabat
struktural yang memahami
proses pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
keuangan, sehingga
pengawasan dan
pengendalian masih
kurang efektif
Masih terbatasnya sumber
daya manusia yang
kompeten dalam
pengelolaan keuangan,
khususnya di unit kerja
teknis
Perlunya peningkatan
pemahaman pejabat struktural
melalui sosialisasi tentang
pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan serta evaluasi atas
pelaksanaan pengelolaan
keuangan secara periodik
Melakukan
pelatihan/bimbingan teknis
terkait pengelolaan keuangan
kepada para pegawai yang
ditugaskan dari unit kerja
teknis, khususnya yang
ditugaskan dalam
pengelolaaan keuangan
Terdapat beberapa
aplikasi keuangan
yang mempermudah
pengelola keuangan,
termasuk Sistem
Informasi
Pelaksanaan
Kegiatan dan
Anggaran (SIPAKAR)
Belum terintegrasinya
aplikasi keuangan yang
ada, sehingga belum
optimal pemanfaatannya
Melakukan integrasi aplikasi
keuangan yang ada dengan
bantuan pengembangan
aplikasi yang kompeten
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 13
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pengelolaan BMN
Ketulusuran dalam
pendistribusian BMN
Lokasi BMN yang berpindah
Masa ekonomis BMN yang
masih tercatat
Koordinasi antara pusat
kepada pengelola BMN
dalam pelaporan
pembelian belanja modal
dan barang persediaan
Inventarisasi BMN dilakukan
secara periodik
Penghapusan BMN
Melakukan sosialisasi kepada
unit kerja/pusat terkait aturan
dalam belanja modal
Pengelolaan Arsip Tidak adanya pedoman
dalam penataan arsip
Kurangnya kesadaran
dalam penataan arsip
Penyusunan peraturan sebagai
pedoman dalam penataan
arsip
Melakukan pembinaan dalam
penataan arsip
Pengelolaan
Perjalanan Dinas
Belum optimalnya fitur
dalam aplikasi pengurusan
ijin perjalanan luar negeri
(SIMPEL)
Melakukan pengurusan surat
ijin secara manual
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 14
R
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
umusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro
PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.
VISI
Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan
perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang
profesional, transparan dan akuntabel
MISI
1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi BSN.
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program,
dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 15
juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro PKT telah dicapai
mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
Rumusan tujuan Biro PKT dalam Renstra telah dilakukan penyempurnaan
sebagai berikut :
TUJUAN
Tujuan sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :
1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan
ketatausahaan dan rumah tangga
2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN
6. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
Hasil penyempurnaan tujuan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan
dan rumah tangga
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Biro PKT selaku Unit Pendukung
di lingkungan BSN. Biro PKT dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan
dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja
pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat dinilai
dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan
target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun
2017, sasaran Biro PKT telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan
berkelanjutan.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 16
Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
SASARAN
Sasaran sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :
1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan
ketatausahaan dan rumah tangga
2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN
6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro PKT berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya good governance dan clean government
2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel
4. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
5. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata
kelola dan organisasi PKT yang profesional
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja
dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan
organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja,
pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro PKT
sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017 juga mengalami
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 17
perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun 2017 berdasarkan
sasaran, indikator kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Customer Perspectives
1. Terwujudnya good
governance dan
clean government
1. Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN 73 (BB) Nilai
2. Opini BPK atas Laporan
Keuangan WTP Opini
3. Indeks kepuasan pegawai
terhadap layanan PKT 3,7 Nilai
Internal Process Perspectives
2. Terwujudnya
perencanaan dan
monitoring evaluasi
yang akurat dan
akuntabel
4. Jumlah dokumen perencanaan
dan penganggaran 6 Dok
5. Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam Pagu
Indikatif
90 %
6. Persentase penyusunan
anggaran Unit Kerja yang telah
berbasis kinerja
100 %
7. Persentase unit kerja yang
menyampaikan LAKIP tepat
waktu
60 %
8. Jumlah revisi anggaran ke
Kemenkeu Maks 4 kali
9. Persentase pelaporan kinerja
dan anggaran tepat waktu 100 %
3. Terkelolanya
anggaran yang akurat
dan akuntabel
10. Jumlah dokumen pengelolaan
anggaran 7 Dok
11. Prosentase pemenuhan kriteria
pengawasan keuangan negara
(4 kriteria)
100 %
12. Persentase realisasi anggaran
BSN ≥95 %
13. Frekuensi perputaran uang
persediaan dalam setahun 11 kali
14. Persentase rekonsilasi ke KPPN
yang sesuai dan tepat waktu 100 %
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 18
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
15. Persentase Laporan
Pertanggungjawaban
bendahara tepat waktu
100 %
16. Persentase realisasi target
penerimaan PNBP 100 %
4. Terselenggaranya
pengelolaan tata
usaha dan rumah
tangga
17. Jumlah dokumen Tata Usaha
dan Rumah Tangga 4 Dok
18. Persentase BMN fisik yang
dapat ditelusur 100 %
19. Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN sesuai
dengan UU 20 Tahun 2014
100 %
20. Persentase penyelesaian paket
pekerjaan yang dilelang 100 %
Learning and Growth Perspectives
5. Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
PKT yang profesional
21. Persentase ASN (Aparatur Sipil
Negara) PKT yang meningkat
kompetensinya
100 %
22. Realiasi Anggaran PKT ≥95 %
23. Persentase pencapaian kinerja
PKT 90 %
24. Persentase tindak lanjut atas
hasil pengawasan eksternal 100 %
25. Persentase tindak lanjut atas
hasil pengawasan internal 100 %
26. Persentase implementasi RB BSN
sesuai dengan tugas dan fungsi
PKT
75 %
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT pada tahun 2017
menetapkan sebanyak lima (5) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator
kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap
pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT
melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan
program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah
sebagai berikut:
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 19
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
melalui :
1. Kegiatan: Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, yang akan
menghasilkan output :
a. Output : 3550.951 Layanan Overhead
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan
sebagai berikut :
051 Melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
052 Melaksanakan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
b. Output : 3550.952 Layanan Perencanaan
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan
sebagai berikut :
051 Melakukan penyusunan Rencana Program
052 Melakukan penyusunan Anggaran
053 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi
054 Melakukan Penyusunan Laporan Kemajuan
055 Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja (Laporan
Kinerja)
c. Output : 3550.955 Layanan Manajemen Keuangan
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan
sebagai berikut :
051 Melaksanakan penyusunan laporan keuangan
052 Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan
053 Melaksanakan tata laksana keuangan
054 Melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
d. Output : 3550.956 Layanan Manajemen BMN
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan
sebagai berikut :
051 Melaksanakan penatausahaan BMN
052 Melaksanakan pengalihan BMN
053 Melaksanakan penghapusan BMN
e. Output : 3550.962 Layanan Umum
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan
sebagai berikut :
051 Melaksanakan layanan urusan rumah tangga
052 Melaksanakan pengelolaan arsip dan persuratan
053 Melaksanakan pengadaan layanan barang dan jasa
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 20
055 Melaksanakan koordinasi keprotokolan
f. Output : 3550.994 Layanan Perkantoran
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan
sebagai berikut :
001 Gaji dan tunjangan
002 Operasional dan pemeliharaan kantor
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 21
A
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) berkewajiban untuk
melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja
tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu
1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Biro PKT telah melaksanakan beberapa
aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan
Kinerja Biro PKT Tahun 2017.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk
mewujudkan visi dan misi Biro PKT, maka telah ditetapkan sasaran dan target
kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program
dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.
Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Biro PKT yang
direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada
tabel berikut.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 22
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian
%
Customer Perspectives
1. Terwujudnya good
governance dan
clean government
1. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN
73 (BB)
nilai NA NA
2. Opini BPK atas Laporan
Keuangan
WTP
(opini)
WTP
(opini) 100%
3. Indeks kepuasan pegawai
terhadap layanan PKT 3,7 (nilai) 3,3 (nilai) 90%
Internal Process Perspectives
2. Terwujudnya
perencanaan dan
monitoring evaluasi
yang akurat dan
akuntabel
4. Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran
6 Dok 6 Dok 100%
5. Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam
Pagu Indikatif
90% 88% 97,78%
6. Persentase penyusunan
anggaran Unit Kerja yang
telah berbasis kinerja
100% 100% 100%
7. Persentase unit kerja yang
menyampaikan LAKIP
tepat waktu
60% 47% 78,33%
8. Jumlah revisi anggaran ke
Kemenkeu
Maks 4
(kali) 6 (kali) 66%
9. Persentase pelaporan
kinerja dan anggaran
tepat waktu
100% 100% 100%
3. Terkelolanya
anggaran yang
akurat dan akuntabel
10. Jumlah dokumen
pengelolaan anggaran 7 Dok 7 Dok 100%
11. Persentase pemenuhan
kriteria pengawasan
keuangan negara (4
kriteria)
100% 100% 100%
12. Persentase realisasi
anggaran BSN ≥95% 94,62% 99,60%
13. Frekuensi perputaran
uang persediaan dalam
setahun
11 kali 15 kali 136%
14. Persentase rekonsilasi ke 100% 100% 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 23
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian
% KPPN yang sesuai dan
tepat waktu
15. Persentase Laporan
Pertanggungjawaban
bendahara tepat waktu
100% 100% 100%
16. Persentase realisasi target
penerimaan PNBP 100% 129% 129%
4. Terselenggaranya
pengelolaan tata
usaha dan rumah
tangga
17. Jumlah dokumen Tata
Usaha dan Rumah
Tangga
4 Dok 4 Dok 100%
18. Persentase BMN fisik yang
dapat ditelusur 100% 100% 100%
19. Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana
untuk pelaksanaan tugas
BSN sesuai dengan UU 20
Tahun 2014
100% 100% 100%
20. Persentase penyelesaian
paket pekerjaan yang
dilelang
100% 100% 100%
Learning and Growth Perspectives
5. Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
PKT yang professional
21. Persentase ASN (Aparatur
Sipil Negara) PKT yang
meningkat
kompetensinya
100% 100% 100%
22. Realiasi Anggaran PKT ≥95% 92,02% 96,9%
23. Persentase pencapaian
kinerja PKT 90% 100% 111%
24. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
eksternal
100% 100% 100%
25. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
internal
100% 100% 100%
26. Persentase implementasi
RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi PKT
75% 100% 100%
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Biro PKT untuk
masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap
perspektif sebagai berikut.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 24
CUSTOMER PERSPECTIVES
SASARAN
1 Terwujudnya good governance dan clean government
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
1. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN
73 (BB)
nilai NA NA
64,87 (BB)
nilai -
2. Opini BPK atas Laporan
Keuangan
WTP
(opini) WTP (opini) 100%
WDP
(opini) Naik 1 tingkat
3. Indeks kepuasan pegawai
terhadap layanan PKT 3,7 (nilai) 3,33 (nilai) 90% 3,06 (nilai) 0,27 (nilai)
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya good
governance dan clean government terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu tingkat
kualitas akuntabilitas kinerja BSN; opini BPK atas Laporan Keuangan; dan Indeks
kepuasan pegawai terhadap layanan PKT. Capaian kinerja untuk indikator kinerja
tersebut rata-rata capaian sebesar 63,33%, masih rendahnya rata-rata capaian
dikarenakan capaian indikator kinerja tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN yang
belum dapat diukur karena hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 belum
keluar hasil penilaiannya dari KemenPANRB. Berikut disampaikan rincian capaian
indikator kinerja sasaran 1.
1. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja BSN
Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi
pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam
mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun
rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun
mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pada tahun 2017, BSN telah menyusun 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja BSN
tahun 2016, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2016, 11
(sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2016, dan 27 (dua puluh
tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III tahun 2016.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 25
Penyusunan Laporan Kinerja unit Eselon III baru
dilakukan pada tahun 2017.
Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil
evaluasi AKIP BSN Tahun 2017 belum keluar dari
KemenPANRB, sehingga belum dapat dihitung
capaian indikator kinerja pada tahun 2017 dan belum
dapat dibandingkan apakah terjadi
peningkatan/penurunan penerapan akuntabilitas
kinerja dari tahun 2016 yang telah mendapatkan
predikat “B” (skor 64,87).
Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel III.3
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2016
No Komponen yang
dinilai Bobot
Nilai Nilai
2010 2011 2012 2013 2014 Bobot 2015 2016
a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37
b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13
c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36
d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89
e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12
Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B B
Gambar III.1
Garfik perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN
Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN
Target : 73 (BB) (nilai)
Realisasi : NA
Capaian : NA
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 26
Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2018
akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung pelaksanaan
akuntabilitas kinerja BSN. Sedangkan untuk melihat sejauhmana Laporan Kinerja
Eselon I dan II telah mengungkapkan capaian kinerja yang telah dihasilkan selama
tahun 2017 akan dilakukan reviu Laporan Kinerja Eselon I dan II oleh Inspektorat BSN
secara bertahap.
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan
Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian
reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan Badan
Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
keuangan yang dikelola oleh Satker Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pada Badan Standardisasi Nasional.
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan keuangan
telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi
yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dapat
menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian
(WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai
Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat
(TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%).
BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP
untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2016 karena telah
mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan
sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu untuk Laporan
Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
Laporan Keuangan BSN Tahun 2016 disusun berdasarkan data/laporan
keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2016 yang dinilai pada
tahun 2017 oleh auditor BPK mendapat opini WTP. Hal ini merupakan peningkatan
dari tahun sebelumnya yaitu opini WDP pada tahun 2016.
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
Target : WTP (opini)
Realisasi : WTP (opini)
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 27
Tabel III.4
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2016
Gambar III.2
Piagam Penghargaan WTP Tahun 2016
3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT
Biro PKT sebagai salah satu Biro di lingkungan Sekretariat Utama yang
memberikan fasilitasi dan layanan kepada internal di lingkungan BSN terkait
penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan penyediaan
sarana prasarana dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna
layanan. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas
diberbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhan pun semakin
meningkat dari pengguna layanan, sehingga Biro PKT harus dapat
mengimbanginya dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi.
Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data dan
informasi mengenai kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan melalui
survei dengan menyebarkan kuesioner. Survei layanan di lingkup Sekretariat Utama
BSN dilakukan bersamaan agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 28
Biro PKT pada Tahun 2017 menitikberatkan pertanyaan yang masih sama
dengan tahun 2016 agar hasilnya dapat dibandingkan.
Bagian Perencanaan dan Program
1. Kejelasan informasi terkait perencanaan
2. Penentuan besarnya anggaran tahun depan setiap Unit Kerja telah berdasarkan
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
3. Kemudahan dan efektifitas penggunaan Aplikasi SIPP dalam penyampaian Lap
bulanan dan triwulanan
4. Fasilitasi proses revisi anggaran
5. Informasi tentang Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan cukup memadai
Bagian Keuangan
1. Penyampaian informasi Realisasi yang akurat dan tepat waktu terkait serapan
anggaran
2. Kecepatan dan keakuratan proses penerimaan negara bukan pajak
3. Percepatan proses pertanggungjawaban keuangan
4. Penyediaan Uang Persediaan yang tepat waktu
5. Penguasaan terhadap masalah dan aturan terkait pelaksanaan Anggaran
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
1. Pemeliharaan Inventaris Kantor (mobil, komputer, meja kursi)
2. Penyediaan Fasilitas Ruang Rapat dan Ruang Kerja
3. Penyediaan Fasilitas Kendaraan dan Pengemudi
4. Penanganan Belanja Pegawai (Penggajian, uang makan, tunjangan kinerja)
5. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
6. Penanganan Tata Persuratan
7. Penanganan Pengadaan ULP
Berdasarkan hasil perhitungan survei layanan tahun 2017 untuk Biro PKT
didapatkan nilai indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Biro PKT sebesar 3,33
(nilai) dengan skala 1-5, yang terdiri dari Bagian
Perencanaan dan Program sebesar 3,33, Bagian
Keuangan sebesar 3,25, dan Bagian TURT sebesar 3,41.
Realisasi nilai tersebut masih lebih rendah dari target
yang ditetapkan sebesar 3,7 (nilai), sehingga capaian
indikator kinerja hanya sebesar 90%.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan
dalam memberikan layanan Biro PKT dan memberikan
apresiasi kepada pegawai yang berkinerja baik di
lingkungan Biro PKT, pemilihan Employee of The Month (EoTM) dan Employee of The
Indeks kepuasan
pegawai terhadap
layanan PKT
Target : 3,7 (nilai) Realisasi : 3,3 (nilai)
Capaian : 90%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 29
Year (EoTY) yang telah dimulai tahun 2016 terus dilaksanakan pada tahun 2017.
Untuk pelaksanaan tahun 2018 akan dilakukan perbaikan untuk kriteria penetapan
EoTM dan reward yang diberikan.
Gambar III.3
Employee of The Month Tahun 2017
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES
SASARAN
2
Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi
yang akurat dan akuntabel
Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
4. Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran
6
dokumen 6 Dokumen 100%
5
Dokumen 1 Dokumen
5. Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam Pagu
90% 88% 97,78% 89% 29%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 30
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
Indikatif
6. Persentase penyusunan
anggaran Unit Kerja yang
telah berbasis kinerja
100% 100% 100% 55% 45%
7. Persentase unit kerja yang
menyampaikan LAKIP tepat
waktu
60% 47% 78,33% 13% 34%
8. Jumlah revisi anggaran ke
Kemenkeu
Maks 4
(kali) 6 kali 66% 5 kali (1 kali)
9. Persentase pelaporan kinerja
dan anggaran tepat waktu 100% 100% 100% 100% -
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya perencanaan dan monitoring
evaluasi yang akurat dan akuntabel terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran; Persentase pengajuan
anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif; Persentase penyusunan
anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja; Persentase Unit Kerja yang
menyampaikan LAKIP tepat waktu; Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu ; dan
Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu. Capaian kinerja untuk
keenam indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 90%. Dari keenam
indikator kinerja tersebut yang mencapai target 100% hanya 3 (tiga) indikator kinerja
yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran; persentase penyusunan
anggaran Unit Kerja yang telah berbasis kinerja; dan persentase pelaporan kinerja
dan anggaran tepat waktu. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
sasaran 2.
4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
Dalam upaya terus melaksanakan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2017,
Biro PKT telah menyelesaikan 6 (enam) dokumen
perencanaan dan penganggaran dari target 6
(enam) dokumen atau dengan capaian kinerja
sebesar 100%. Secara rinci keenam dokumen
perencanaan dan penganggaran tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran
Target : 6 Dokumen
Realisasi : 6 Dokumen
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 31
A. Renja BSN 2018
Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan
kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/L yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran. Rangkaian tahapan kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam rangka penyusunan Renja BSN dimulai dari :
- Penyampaian usulan anggaran BSN 2018 kepada Kementerian Keuangan
sebesar Rp.207.755.550.000,-
- Terbit SEB Kemenkeu dan Bappenas tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan
Rancangan Awal RKP Tahun 2018, pagu BSN sebesar Rp.182.465.697.000,-
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BSN,
sebesar Rp.97.388.097.000,- dan
Program Pengembangan Standardisasi Nasional, sebesar
Rp.85.077.600,000-
Gambar III.4
Dokumen Rencana Kerja dan TM Tahun 2017
- Penyusunan Renja BSN tahun 2018 dimulai setelah pagu indikatif tahun 2018
terbit. Untuk penyusunan Renja yang sebelumnya menggunakan Aplikasi
Renja dan terintegrasi dengan Aplikasi ADIK, mulai tahun 2017 untuk
penyusunan Renja 2018 telah menggunakan Aplikasi baru yaitu Krisna
(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).
- Penyampaian Renja BSN TA 2018 dilakukan secara bertahap sesuai dengan
proses penganggaran (Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi
Anggaran) dengan mengupdate Aplikasi Krisna.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 32
B. RKA BSN 2018
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah
(RKP), Renja K/L dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran
untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.
Pada tahun 2017, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA BSN
tahun 2018 dan penetapan DIPA BSN tahun 2018. Penyusunan RKA BSN Tahun
2017 telah melalui 3 (tiga) tahap penyusunan yaitu pagu indikatif, pagu
anggaran dan alokasi anggaran. Sesuai DIPA Tahun 2018, BSN mendapatkan
anggaran sebesar Rp.182.465.697.000,-.
Tabel III.6
Anggaran BSN sesuai tahapan penyusunan anggaran tahun 2018
Uraian Pagu Indikatif Pagu Anggaran Alokasi
Anggaran
Program dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya BSN
97.388.097.000 79.438.311.000 79.438.311.000
Program Pengembangan
Standardisasi Nasional
85.077.600.000 103.027.386.000 103.027.386.000
Total Pagu BSN
182.465.697.000 182.465.697.000 182.465.697.000
Gambar III.5
DIPA BSN Tahun 2018
C. Laporan Kinerja BSN Tahun 2017
Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi
pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam
mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun
rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun
mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Pada tahun 2017, BSN telah menghasilkan 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja
BSN tahun 2016, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2016, 11
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 33
(sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2016, dan 27 (dua puluh
tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III tahun 2016. Penyusunan Laporan
Kinerja unit Eselon III baru dilakukan pada tahun 2017.
Laporan Kinerja ini telah disusun secara berjenjang dimulai dari penyusunan
Laporan Kinerja Eselon III, dilanjutkan penyusunan Laporan Kinerja Eselon II dan I,
dan terakhir penyusunan Laporan Kinerja BSN.
Laporan Kinerja BSN Tahun 2016 sebelum disampaikan kepada
KemenPANRB telah direviu oleh Inspektorat. Laporan Kinerja BSN Tahun 2016
telah disampaikan tepat waktu yaitu tanggal 28 Februari 2017 kepada Presiden
dan ditembuskan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Bappenas.
Gambar III.6
Laporan Kinerja BSN Tahun 2016
D. Perjanjian Kinerja BSN 2017
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
tugas dengan pihak yang memberi tugas. Perjanjian kinerja menggambarkan
capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam
suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Perjanjian kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya
dalam Laporan Kinerja.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 34
Pada tahun 2017, telah dihasilkan dokumen Perjanjian Kinerja BSN Tahun
2017 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Kepala BSN, Eselon I s/d IV di lingkungan
BSN. Penetapan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV baru dilakukan tahun 2017.
Sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2016,
maka pada tahun 2017 telah dilakukan reviu dan penyempurnaan Indikator
Kinerja Utama (IKU) agar lebih spesifik, relevan, terukur dan khas yang
menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut, mulai
tingkat BSN sampai unit kerja dibawahnya. IKU hasil penyempurnakan menjadi
dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017, mulai dari Perjanjian
Kinerja tingkat Kepala BSN, eselon I s/d IV. Selanjutnya memastikan Perjanjian
Kinerja telah diturunkan habis mulai tingkat struktural tertinggi sampai staf dalam
bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Gambar III.7
Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2017
E. Monitoring Tahun 2017
Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dalam rangka pengendalian
kegiatan dan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat
waktu, tepat sasaran. Pelaksanaan monev antara lain dilakukan melalui
kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit
kerja/instansi terkait.
Pada tahun 2017, telah dihasilkan 1 (satu) dokumen laporan monev
kegiatan. Dokumen laporan monev ini terdiri dari laporan bulanan, laporan
triwulanan, laporan PP 39, laporan PMK 249, dan laporan capaian kinerja.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 35
Selain itu untuk mengetahui implementasi standardisasi dan penilaian
kesesuaian di daerah, telah dilakukan monev kegiatan dibeberapa daerah
antara lain ke Yogyakarta, Palembang, Makassar, Bali, dan Bandung.
Sebagai upaya terus melakukan perbaikan kinerja, Bagian Perencanaan
dan Program-Biro PKT-BSN telah membangun aplikasi monev berbasis website
untuk membantu Unit Kerja memonitor pencapaian realisasi kinerja setiap saat
dan mempercepat proses pelaporan, yaitu Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan dan Pelaporan (SIPP). Aplikasi SIPP tersebut telah dipergunakan
dalam penyusunan laporan bulanan, triwulanan, serta laporan PP 39.
Sampai saat ini Aplikasi SIPP masih terus dilakukan penyempurnaan dan
penambahan menu untuk penyusunan anggaran.
Gambar III.8
Aplikasi SIPP
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 36
F. Kajian Perencanaan
Kajian Perencanaan yang telah dilakukan oleh Biro PKT tahun 2017 memuat
2 (dua) kajian yaitu tentang Kajian Potensi Daerah dalam Pengembangan
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Kajian Perencanaan Strategis
Pengembangan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).
Kajian Potensi Daerah dalam Pengembangan Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan
penyediaan informasi geospasial untuk pengembangan standarisasi dan
penilaian kesesuaian, sebagai wujud tindak lanjut Rencana Strategis BSN Tahun
2015-2019. Kajian tersebut memuat potensi – potensi di sektor primer antara lain
pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan energy pada setiap
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat
memuat potensi setiap Kabupaten/Kota untuk dilakukan analisis kebutuhan SNI
dan LPK yang potensial.
Gambar III.9
Laporan Kajian Potensi Daerah dalam Pengembangan Sistem SPK
Sehingga kebijakan yang disusun oleh BSN menjadi lebih mendukung sesuai
dengan potensi daerahnya. Tersusun 1 (satu) dokumen Laporan Kajian.
Kemudian kajian yang kedua adalah kajian perencanaan strategis
pengembangan laboratorium SNSU di Serpong. Laboratorium SNSU ini dibangun
karena belum adanya alat acuan untuk menentukan standar ukuran dan
memberikan jaminan ketertelusuran terhadap hasil pengukuran khususnya di
bidang alat kesehatan dan mikrobiologi di Indonesia. Selain itu, UU No. 20 Tahun
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 37
2014 diamanahkan kepada BSN bekerja sama dengan Kementerian dan/atau
Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya berdasarkan kompetensi
teknisnya, perlu memelihara dan memperbaharui infrastruktur pengelolaan
Standar Nasional Satuan Ukuran untuk memfasilitasi peningkatan daya saing
sektor produksi dimana kegiatannya difokuskan kepada pembangunan fasilitas
metrologi biologi dan pendukungnya serta memfasilitasi pengembangan
laboratorium acuan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kalibrasi dan
pengujian Peralatan Kesehatan Diharapkan dengan adanya laboratorium ini,
para pemilik Lembaga Penguji produk-produk tersebut tidak perlu
menkalibrasikan alat uji mereka di luar negeri. Tersusun 1 (satu) dokumen
Laporan Kajian.
5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif
Setiap tahun BSN mengajukan usulan kerangka acuan kegiatan tahun
berikutnya ke Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan digunakan
sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). Untuk itu setiap unit kerja
menyampaikan bahan pengusulan rencana
anggaran ke Biro PKT.
Pada tahun 2017, secara keseluruhan unit kerja
mengajukan usulan anggaran Tahun 2018 sebesar
Rp.207.755.550.000,- Setelah dilakukan
pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan
Bappenas melalui pertemuan tiga pihak (trilateral
meeting), maka berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
PPN/Kepala bappenas No. S-398/MK.02/2017 dan No.
193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017, BSN memperoleh pagu indikatif sebesar
Rp.182.465.697.000,- Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 88%
dibandingkan target.
Belum maksimalnya pencapaian indikator kinerja ini akan ditindaklanjuti
dalam penyiapan bahan reviu baseline tahun 2019 dengan melakukan
penilaian proposal anggaran 2019 lebih awal.
Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam
Pagu Indikatif
Target : 90%
Realisasi : 88%
Capaian : 97,78%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 38
6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah berbasis kinerja
Agar anggaran digunakan secara efektif dan efisien, penyusunan anggaran
seharusnya berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai BSN. Penyusunan
anggaran dimulai usulan KAK dan RAB dari unit kerja, yang kemudian usulan
tersebut dilakukan penelitian oleh Bagian Perencanaan dan Program dan reviu oleh
unit Inspektorat. Penelitian dan reviu berdasarkan pada RPJM, RKP, Renja, prioritas
nasional/bidang, prioritas BSN, aturan pengelolaan
keuangan, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian dan
riviu tersebut, unit kerja harus melakukan tindak lanjut
berdasarkan rekomendasi, sehingga menghasilkan
RKAK/L yang memenuhi anggaran berbasis kinerja.
Pada tahun 2017, pencapaian indikator kinerja
sebesar 100% atau sebanyak seluruh Unit Kerja Eselon
II telah menindaklanjuti rekomendasi yang
disampaikan oleh Biro PKT pada saat penyusunan
RKAKL 2018. Sebagai upaya perbaikan akan disempurnakan mekanisme
penyusunan anggaran dalam suatu dokumen petunjuk pelaksanaan DIPA.
7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu
Bagian Perencanaan dan Program diberi tugas mengkoordinasikan
penyusunan LAKIP BSN. Dalam penyusunan LAKIP tersebut diperlukan dukungan
data-data kinerja dari unit-unit kerja di lingkungan BSN. BSN mewajibkan agar
setiap unit eselon I dan II menyusun LAKIP masing-masing, sehingga LAKIP yang
harus disiapkan sebanyak 16 dokumen LAKIP.
Untuk penyerahan dokumen LAKIP ke Bagian Perencanaan dan Program,
sampai dengan batas waktu, sebanyak 7 (tujuh)
unit kerja yang telah menyerahkan tepat waktu dari
sebanyak 15 Unit kerja (Eselon I dan II). Dengan
demikian capaian kinerja ini sebesar 47% dari target
60%. Sebagai upaya perbaikan di tahun 2017
kepada Unit Kerja sejak awal tahun telah
disampaikan agenda penyelesaian Laporan Kinerja
dan template Laporan Kinerja untuk memudahkan
dalam penyusunan laporan.
Persentase
penyusunan
anggaran Unit Kerja
yang telah berbasis
kinerja
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Persentase Unit Kerja
yang menyampaikan
LAKIP tepat waktu
Target : 60%
Realisasi : 47%
Capaian : 78,33%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 39
8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu
Sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, dalam
memfasilitasi atas berbagai penyesuaian kegiatan di unit kerja dan
mengkomodir adanya kebijakan pemerintah berupa penghematan dan efisiensi
anggaran selama tahun 2017, Biro PKT telah melakukan 6 (enam) kali revisi
anggaran (DIPA) yang diajukan kepada Kemenkeu. Ini berarti capaian kinerja
tidak sesuai target yaitu maksimal 4 kali dalam
setahun atau capaiannya sebesar 66%.
Hal ini disebabkan untuk merespon perubahan-
perubahan anggaran yang disebabkan kebutuhan
prioritas internal BSN dan stakeholder, juga terkait
kebijakan pemerintah yang melakukan
penghematan/ pemotongan anggaran sehingga
membutuhkan revisi anggaran.
Adapun jenis revisi tersebut adalah
Revisi 1 tanggal 15 Maret 2017
Revisi 1 merupakan revisi terjadwal. Pada revisi ini terjadi perpindahan
MAK Belanja, perubahan pada Hal. III DIPA BSN.
Revisi 2 tanggal 1 Agustus 2017
Revisi ke 2 adalah revisi yang diakibatkan adanya Inpres no.4 tahun
2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai efisiensi belanja barang, dan
Badan Standardisasi Nasional harus menghemat sebesar 20 Milyar
Rupiah. Dan pada tahap ini, BSN harus melakukan self blokir terlebih
dahulu, agar terlihat penajaman prioritas pelaksanaan anggaran. Dan
self blokir akan tercantum di hal. 4 DIPA BSN
Revisi 3 tanggal 18 Agustus 2017
Revisi ini merupakan revisi lanjutan dari revisi sebelumnya (revisi 2)yaitu
revisi menghilangkan anggaran yang dibintang (diblokir), dan untuk
menghapus catatan pada hal. 4 DIPA BSN. Dengan adanya revisi ini,
maka PAGU BSN akan berkurang sebesar 20 Milyar rupiah, yang semula
Rp. 184.522.097.000 menjadi Rp. 164.522.097.000
Revisi 4 tanggal 6 September 2017
Revisi ke 4 adalah revisi hasil kebijakan pimpinan BSN, karna pada revisi
ini ada pemindahan pagu dari kegiatan 3554 sebesar 4 milyar yang di
Jumlah Revisi
Anggaran ke
Kemenkeu
Target : maks 4 kali
Realisasi : 6 kali
Capaian : 66%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 40
gunakan dalam kegiatan yang lebih prioritas. Pada revisi ini juga pindah
MAK Belanja, pindah pagu anggaran dan juga revisi hal.3 DIPA BSN.
Revisi 5 tanggal 14 November 2017
Penerimaan PNBP untuk keseluruhan BSN sudah melebihi target,
sehingga penggunaan pagu BSN sebesar 88% dari penerimaan harus di
revisi yang berakibat pada penambahan pagu BSN yang sebelumnya
Rp. 164.522.097.000 menjadi Rp. 165.504.554.000 yang seluruhnya
penambahan pagu dari PNBP dan digunakan untu kegiatan PNBP.
Pagu PNBP boleh digunakan oleh BSN yang sebelumnya adalah Rp.
13.316.695.000 menjadi Rp. 14.299.152.000
Revisi 6 tanggal 30 Desember 2017
Revisi ini dilakukan berdasarkan perdirjen PB no. 3 tahun 2017. Setiap K/L
di haruskan untuk melakukan revisi POK apabila ada revisi internal yang
menjadi kewenangan KPA. Sehingga pada akhir desember 2017, BSN
melakukan revisi POK yang menjadi kewenangan KPA ke Kanwil
Perebendaharaan Jakarta, dan memunculkan DIPA baru, walaupun
tidak ada perubahan sama sekali di dalam DIPA tersebut.
Tabel III.7
Revisi Anggaran (DIPA) BSN Tahun 2017
Uraian Anggaran Tgl
Pengesahan Keterangan
DIPA Awal Rp 184.522.097.000 7 Desember
2016
-
DIPA Revisi 1 Rp 184.522.097.000 15 Maret 2017 Revisi antar output
DIPA Revisi 2 Rp 184.522.097.000 1 Agustus
2017
Revisi disebabkan adanya
Inpres no.4 tahun 2017
tanggal 22 Juni 2017 dengan
pemblokiran anggaran
sebesar Rp 20M
DIPA Revisi 3 Rp 164.522.097.000 18 Agustus
2017
Revisi penyesuaian Sesuai
Pagu APBNP TA. 2017
DIPA Revisi 4 Rp 164.522.097.000 6 September
2017
Perubahan dalam satu
program, antar kegiatan,
antar output dan antar jenis
belanja
DIPA Revisi 5 Rp 165.504.554.000 14 November
2017
Perubahan disebabkan
realisasi PNBP yang telah
melebihi 100%
DIPA Revisi 6 Rp 165.504.554.000 30 Desember
2017
Perubahan jenis belanja
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 41
9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu
Pelaporan kinerja dan anggaran merupakan instrumen untuk yang
digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja dan
anggaran setiap kegiatan di unit kerja. Pelaporan
kinerja dan anggaran berupa laporan bulanan,
laporan triwulan, dan laporan sesuai PP 39.
Pelaporan ini telah dikembangkan dalam aplikasi
SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan
Pelaporan), namun masih ada yang perlu
disempurnakan/diperbaiki.
Terkait laporan PP 39 tersebut disampaikan ke
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan
Nasional untuk mengukur kemajuan capaian dari indikator kinerja. Laporan PP
39 disampaikan secara triwulanan yaitu, Januari, April, Juli dan Oktober.
Dalam penyampaian laporan PP 39 pada tahun 2017, sebanyak 4 (empat)
pelaporan (Laporan triwulan IV tahun 2016, laporan triwulan I s/d III tahun 2017)
telah disampaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh
Bappenas.
Gambar III.10
Laporan PP 39 pada Tahun 2017
Persentase pelaporan
kinerja dan anggaran
tepat waktu
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 42
SASARAN
3 Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
10. Jumlah dokumen
pengelolaan anggaran
7
Dokumen 7 Dokumen 100%
7
Dokumen -
11. Persentase pemenuhan
kriteria pengawasan
keuangan negara (4 kriteria)
100% 100% 100% - -
12. Persentase realisasi anggaran
BSN ≥95% 94,62% 99,60% 94,96% (0,34%)
13. Frekuensi perputaran uang
persediaan dalam setahun 11 kali 15 kali 136% 15 kali -
14. Persentase rekonsilasi ke KPPN
yang sesuai dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% -
15. Persentase Laporan
Pertanggungjawaban
bendahara tepat waktu
100% 100% 100% 100% -
16. Persentase realisasi target
penerimaan PNBP 100% 129% 129% 132% (3%)
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terkelolanya
anggaran yang akurat dan akuntabel terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu
Jumlah dokumen pengelolaan anggaran; Persentase pemenuhan kriteria
pengawasan keuangan negaran (4 kriteria); Persentase realisasi anggaran BSN;
Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun; Persentase Rekonsiliasi ke
KPPN yang sesuai dan tepat waktu; Persentase Laporan Pertanggungjawaban
bendahara tepat waktu; dan Persentase realisasi target penerimaan PNBP.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 109%,
terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya di atas 100% yaitu frekuensi
perputaran uang persediaan dalam setahun dan persentase realisasi target
penerimaan PNBP. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 43
10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran
Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian
reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Dokumen pengelolaan
anggaran terdiri dari:
a. Laporan Sosialisasi Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran
b. Laporan Pengelolaan Keuangan
c. Laporan Keuangan Tahun 2016 Unaudited
d. Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited
e. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016
f. Laporan Pengelolaan PNBP
g. Laporan Review dan Sosialisasi Peraturan PNBP
Capaian indikator kinerja jumlah dokumen pengelolaan anggaran adalah
sebesar 100% yaitu dari target 7 dokumen seluruhnya dapat tercapai.
Selama tahun 2017 tidak ada perubahan aturan pelaksanaan anggaran
sehingga tidak dilakukan review. Namun sosialisasi peraturan dan pedoman
pelaksanaan anggaran tetap dilaksanakan.
Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Utama BSN.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Standardisasi Nasional.
Gambar III.11
Laporan Keuangan BSN Tahun 2016
Jumlah dokumen
pengelolaan anggaran
Target : 7 dokumen
Realisasi : 7 dokumen
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 44
Laporan Keuangan BSN Tahun 2016 disusun berdasarkan data/laporan
keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2016 yang dinilai pada
tahun 2017 oleh auditor BPK mendapat opini WTP.
Laporan pengelolaan PNBP adalah laporan yang berisi informasi mengenai
penerimaan dan penggunaan PNBP BSN. Laporan ini disusun setiap bulan dan
triwulan. Laporan Pengelolaan PNBP Triwulan diserahkan ke Direktorat Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan. Laporan Pengelolaan PNBP bulanan diserahkan
ke masing-masin pusat layanan PNBP BSN.
Pada tahun 2016, BSN mengajukan revisi atas PP Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan yang selama ini menggunakan PP
No. 62 Tahun 2017. Pertimbangannya adalah karena PP yang lama telah berlaku
selama 8 (delapan) tahun, serta mempertimbangkan peningkatan mutu layanan
dan perkembangan tuntutan layanan dari masyarakat di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian. Revisi yang dilakukan terutama terkait dengan nomenklatur
jenis layanan dan perubahan besaran tarif.
Draft PP PNBP yang baru tersebut telah melalui pembahasan di tingkat
Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi yang dihadiri oleh pewakilan dari
Kementerian Keuangan, Kementerian Setneg, Kementerian Kumham, BSN,
Kemenristekdikti, dan kementerian terkait lainnya. Saat ini draft PP tersebut tengah
diproses untuk penyelesaian akhir di Kementerian Keuangan untuk selanjutnya
diajukan ke Kementerian Setneg agar ditetapkan oleh Presiden.
Sosialisasi Peraturan PNBP dilaksanakan di Makassar pada tanggal 25
Oktober 2017. Sosialisasi Peraturan PNBP menjelaskan mengenai Rancangan PP
Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak BSN. Review
Peraturan BSN dilakukan atas Peraturan Kepala No. 12 Tahun 2016 tentang Standar
Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak BSN.
11. Persentase pemenuhan kriteria pengawasan keuangan negara (4 kriteria)
Penillaian kriteria pengawasan keuangan negara
terdiri dari 4 kriteria antara lain kesesuaian dengan
standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan, dan efektifitas system
pengendalian intern. Pada tahun 2016, Laporan
Keuangan BSN telah mendapatkan opini WTP dari
Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memperoleh opini
Persentase pemenuhan
kriteria pengawasan
keuangan negara (4
kreteria)
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 45
WTP, suatu institusi/lembaga harus memenuhi 4 kriteria pengawasan keuangan
negara, sehingga BSN yang telah memperoleh opini WTP berarti telah memenuhi
seluruh kriteria pengawasan keuangan negara tersebut .
12. Persentase realisasi anggaran BSN
Pada tahun 2017 Badan Standardisasi Nasional
mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp
165.504.554.000,-. Pagu tersebut dikelola oleh 5 (lima)
orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang
pengelolaannya dibagi dalam tiap-tiap unit eselon I
(kecuali Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama
Standardisasi yang memiliki 2 (dua) orang PPK). Dalam
pelaksanaannya BSN telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp 156.607.443.851,- atau sebesar 94,62%.
Dalam hal ini terjadi penurunan persentase realisasi anggaran jika
dibandingkan dengan tahun 2016. Dimana pada Tahun 2016 persentase realisasi
anggaran BSN mencapai 94,96% dari total pagu anggaran sebesar Rp
126.178.139.000,-. Artinya terdapat penurunan sebesar 0,34% dari sisi persentase
realisasi anggaran.
13. Frekuensi perputaran uang persediaan dalam setahun
Badan Standardisasi Nasional memiliki satu
Satker yang dikelola oleh satu orang Bendahara
Pengeluaran dengan dibantu oleh 5 orang Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP). Frekuensi perputaran
Uang Persediaan ini berbeda dari tiap BPP, namun
secara rata-rata mencapai 23 kali selama tahun 2017.
Sehingga persentase realisasi frekuensi perputaran
uang persediaan ini mencapai 209% dari target 11 kali.
Dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi
kenaikan perputaran uang persediaan. Pada tahun
2016 rata-rata frekuensi perputaran uang persediaan sebanyak 15 kali. Terjadi
kenaikan sebesar rata-rata 8 kali (53%) dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan
karena pada tahun anggaran 2017 tidak tersedianya mekanisme pembayaran
secara TUP (tambahan uang persediaan), sehingga pelaksana kegiatan
memaksimalkan pembayaran melalui mekanisme GUP (ganti uang persediaan).
Persentase realisasi
anggaran BSN
Target : >95%
Realisasi : 94,62.%
Capaian : 99,60%
Frekuensi perputaran
uang persediaan dalam
setahun
Target : 11 kali
Realisasi : 15 kali
Capaian : 136%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 46
14. Persentase rekonsilasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu
Batas waktu Rekonsiliasi Pendapatan Belanja Negara yaitu tanggal 10 setiap
bulannya. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan KPPN
Jakarta IV melalui aplikasi e-rekon. Aplikasi ini baru
mulai digunakan pada bulan Mei 2016. Dengan
adanya aplikasi ini memudahkan proses rekonsiliasi
yang selama ini dilakukan secara manual.
BSN telah melakukan Rekonsiliasi Pendapatan
Belanja Negara setiap bulannya tepat waktu.
Sehingga target persentase rekonsiliasi 100% dapat
tercapai di tahun 2017.
15. Persentase laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu
Laporan Pertanggunjawaban bendahara harus diserahkan ke KPPN Jakarta
IV setiap tanggal 10 tiap bulannya. Selama tahun 2017 Laporan
Pertanggungjawaban ini dapat diserahkan tepat
waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan.
Umumnya Laporan Pertanggunjawaban Bendahara
diserahkan ke KPPN pada minggu pertama bulan
berikutnya.
Oleh karena itu, target persentase Laporan
Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu
sebesar 100% dapat tercapai pada tahun 2017.
16.
16. Persentase realisasi target penerimaan PNBP
Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setiap awal
tahun sesuai surat edaran permintaan dari
Kementerian Keuangan untuk Pagu Indikatif dan Pagu
Sementara. Target PNBP merupakan hasil perhitungan
atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan
diterima 1 (satu) tahun yang akan datang oleh setiap
Kementerian/Lembaga (K/L).
Kementerian Keuangan telah menyiapkan aplikasi
TRPNBP untuk digunakan BSN dalam menginput usulan
target PNBP yang selanjutnya disampaikan kepada
Persentase rekonsiliasi
ke KPPN yang sesuai dan
tepat waktu
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Persentase laporan
pertanggungjawaban
bendahara tepat waktu
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Persentase realisasi
target penerimaan PNBP
Target : 100%
Realisasi : 129%
Capaian : 129%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 47
DJA – Kementerian Keuangan bersama dengan proposal target dan pagu PNBP
BSN.
Pada tahun 2017 target PNBP Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp
15.050.514.600,-. Pencapaian penerimaan PNBP mencapai Rp 19.501.229.708,-
dengan persentase mencapai 129%. Hal ini merupakan pencapaian yang
melampaui target sebesar 100%
SASARAN
4 Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
17. Jumlah dokumen Tata Usaha
dan Rumah Tangga
4
Dokumen
4
Dokumen 100%
3
Dokumen
1
Dokumen
18. Persentase BMN fisik yang
dapat ditelusur 100% 100% 100% - -
19. Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN sesuai
dengan UU 20 Tahun 2014
100% 100% 100% 100% -
20. Persentase penyelesaian
paket pekerjaan yang
dilelang
100% 100% 100% 100% -
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terselenggaranya
pengelolaan tata usaha dan rumah tangga terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja
yaitu Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga; Persentase BSMN fisik yang
dapat ditelusur; Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
tugas BSN sesuai dengan UU 20 Tahun 2014; dan Persentase penyelesaian paket
pekerjaan yang dilelang. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata
capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
sasaran 4.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 48
17. Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga
Dokumen tata usaha dan rumah tangga menjadi salah satu Indikator kerja yang
ditetapkan oleh Biro PKT sebagai pencapaian sasaran terselenggaranya
pengelolaan tata usaha dan rumah tangga llingkungan BSN. Dokumen tata usaha
dan rumah tangga terdiri dari:
a. Dokumen Layanan Urusan Rumah Tangga
b. Laporan Belanja Pegawai
c. Laporan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Persuratan
d. Laporan Pengelolaan Perjalanan Dinas
A. Layanan Urusan Rumah Tangga
Sebagai salah satu unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan
urusan rumah tangga menjadi fokus Biro PKT untuk memberikan pelayanan teknis
dan administratif kepada seluruh pegawai BSN untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Pada tahun 2017 Biro Perencanaan,
Keuangan dan Tata Usaha mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 17.693.691.000
untuk penyelenggaran operasional pemeliharaan perkantoran dan dukungan
operasional tata usaha perkantoran.
Penyelenggaran operasional pemeliharaan perkantoran diperuntukan untuk
keperluan sehari-hari perkantoran yang rutin dibayarkan diantaranya biaya
langganan telepon, listrik, internet dan pembayaran jasa tenaga outsourching yang
berada di gedung 1 BPPT, gedung Menara Thamrin maupun kantor layanan teknis
di daerah. Tahun 2017 pemeliharaan gedung dan bangunan yang telah selesai
dilaksanakan berupa renovasi ruang kerja Deputi, renovasi rumah dinas, renovasi
Jumlah dokumen tata
usaha dan rumah
tangga
Target : 4 dokumen
Realisasi : 100 dokumen
Capaian : 100 %
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 49
Kantor Layanan Teknis. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam dukungan
operasional tata usaha perkantoran diantaranya alat tulis kantor, sewa kendaraan
operasional dan pimpinan, sewa fotocopy, sewa gudang serta mendukung
operasional KLT berupa detasaring petugas KLT.
Gambar III.12
Kantor Layanan Teknis
B. Laporan Belanja Pegawai
Merupakan tugas bagian tata usaha dan rumah tangga untuk menyediakan
data pegawai untk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BSN yang
dilakukan setiap bulannya. Alokasi anggaran belanja pegawai yang diberikan oleh
Kementerian Keuangan pada tahun 2017 kepada BSN mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2016, kenaikannya sebesar Rp. 5.020.193.000. Untuk anggaran
belanja pegawai BSN tahun 2017 sebesar Rp. 49.423.411.000 sedangkan kenaikan
gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan BSN hanya sebanyak
280 orang dan tidak ada penambahan atau penerimaan pegawai baru. Hal itu
menyebabkan pencapaian realisasi anggaran belanja pegawai hanya sebesar Rp.
43.432.093.639 atau sebesar 87,88%.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 50
C. Laporan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Persuratan
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga merupakan salah satu unit kerja
eselon III di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang salah satu fungsinya
melaksanakan urusan ketatausahaan. Sebagai unit kearsipan I yang berada di
lingkungan sekretariat lembaga negara, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan
diantaranya melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan
pencipta arsip.
Gambar III.12
Sosialisasi Arsip oleh Kepala ANRI
Salah satu pembinaan dilakukan saat rapat evaluasi akhir tahun BSN
memberikan sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember
2017 di Yogyakarta dengan menghadirkan narasumber Drs. Mustari Irawan, MPA
selaku Kepala ANRI. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai penyampaian
informasi terhadap pencangan program gerakan nasional sadar tertib arsip di
lingkungan BSN.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga juga menyiapkan rancangan kebijakan kearsipan. Sebagai keseragaman
dalam pengelolaan arsip di lingkungan BSN dan sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009, instrumen yang disusun pada tahun 2017 diantaranya Tata
Naskah Dinas yang tertuang pada Peraturan Kepala Nomor 7 Tahun 2017 dan Draft
Peraturan Kepala tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan BSN.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 51
Gambar III.13
Rapat Penyusunan Pedoman Klasifikasi Arsip
D. Laporan Pengelolaan Perjalanan Dinas
Urusuan perjalanan dinas khusu dalam menghadiri rapat dan acara resmi
serta kunjungan kedinasan di dalam dan luar negeri juga merupakan salah satu
tugas yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro
PKT). Perjalanan dinas dalam negeri pimpinan yang telah dilaksanakan sebanyak
121 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 775.772.498 meningkat dari realisasi
anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 322.535.527 Sedangkan untuk realisasi anggaran
perjalanan dinas luar negeri pimpinan sebesar Rp. 1.266.331.126 atau sebesar 99%.
Untuk perjalanan dinas luar negeri pimpinan telah dilaksanakan sebanyak 130 kali
dengan biaya yang digunakan berasal dari sponsorship, DIPA BSN dan kombinasi.
Gambar III.14
Rekapitulasi Sponsorship Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2017
02
4
6
8
10
12
14
16
Sponsor
Sponsor
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 52
Pembiayaan perjalanan luar negeri pimpinan oleh sponsor sebanyak 38 kali.
sponsorship tersebut terdiri dari dari beberapa organisasi maupun instansi yang
meliputi NPO, APO, Riset Pro, NFP, PTB, ISO, SIDA, USDA, WTO, LPDP Kemenkeu,
Standard Malaysia, SESA, APEC, EUI, IEC, SIS, JICA dan MTCP.
Gambar III.15
Perbandingan Destinasi Perjalanan Luar Negeri 2017
Pengelolaan perjalanan dinas luar negeri pimpinan meliputi pengurusan surat
ijin Sekretaris Negara, exit permit yang digunakan dalam pengurusan paspor dan
visa negara yang dituju. Beberapa negara yang dituju diantaranya 25 negara di
Benua Eropa, 89 negara Benua Asia, 18 negara di Benua Amerika. Dalam
pengurusan administrasi perjalanan luar negeri dengan aplikasi SIMPEL ditemukan
kendala diantaranya belum optimalnya fitur dalam aplikasi pengurusan ijin
perjalanan luar negeri sehingga pengurusan surat ijin dilakukan secara manual.
DESTINASI
EROPA ASIA AMERIKA
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 53
18. Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur
Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mengetahui jumlah dan nilai serta
kondisi BMN yang sebenarnya dilakukan dengan inventarisasi. Inventarisasi BMN
yang dilakukan berdasarkan data ril yang ada di lapanagan dengan data yang
ada di SIMAK BMN. Pada tahun 2017 persentase BMN yang tertelusur hanya 80%
dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelusuran. Adapun jumlah BMN yang
belum tertelusur sebanyak 1049 unit dari jumlah BMN yang ada di data SIMAK
sebanyak 5246. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penelusuran BMN
diantaranya kurangnya tanggung jawab pengguna dan pendistribusian BMN
tanpa Nomor Urut Pendaftaran (NUP) sehingga petugas mengalami kesulitan.
Pada tahun 2017 ini juga, kinerja pengelolaan BMN BSN telah mendapatkan
apresiasi dari Menteri Keuangan dengan juara I kategori Utilisasi BMN Kelompok I
BSN.
Gambar III.16
Penghargaan Utilisasi BMN terbaik oleh Kemenkeu
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 54
19. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
sesuai dengan UU 20 Tahun 2014
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BSN sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2014, sangat diperlukannya dukungan sarana dan
prasarana dalam kualitas dan kuantitas yang
baik. Pada tahun 2017, BSN telah mengalokasi
anggaran sebesar Rp. 3.325.900.000 dengan
target layanan peralatan dan fasilitas kantor.
Pencapaian realisasi anggaran penyediaan
sarana dan prasarana sebesar 99,79% dengan
mengacu pada rencana kebutuhan di tahun
2017 persentase ketersediaan sarana dan
prasarana sebesar 100% yang terdiri dari:
1. Kendaraan dinas Kepala BSN
2. Perangkat pengolahan data dan informasi diantaranya lisensi Ms.
Office, laptop dan mesin presensi.
3. Peralatan dan fasilitas perkantoran untuk kantor BSN maupun kantor
layanan teknis di Palembang dan Makassar diantaranya berupa sofa,
meja, lemari, kursi rapat, AC, TV, kulkas, dispenser, vacuum cleaner,
credenza, workstation, white board, wireless, printer, notebook, infocus,
UPS, stabilizer dan switch hub.
4. Fasilitas rumah dinas meliputi gorden, wallpaper, dapur dan aksesoris
rumah dinas.
Dari anggaran tersebut target penyediaan sarana dan prasarana
perkantoran sesuai kebutuhan telah mencapai realisasi sebanyak 423 unit atau
dengan pencapaian 100% meliputi 1 unit kendaraan dinas roda empat, 203 unit
perangkat pengolahan data dan informasi dan 223 unit peralatan fasilitas
perkantoran.
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 55
Gambar III.17
Sarana Prasarana Kantor Utama BSN dan KLT BSN
20. Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang dilelang
Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), BSN dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa berkewajiban melakukan pengadaan yang
menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel sesuai
dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada tahun 2017,
rencana paket lelang pengadaan barang dan jasa sebanyak 11 (sebelas) paket
terdiri dari 7 (tujuh) paket jasa konsultasi, 1 (satu) paket jasa lainnya, 3 (tiga) paket
kegiatan barang. Persentase paket pekerjaan yang dilelang mencapai 100%
sudah dilaksanakan namun dikarenakan ada perubahan kebijakan
menyebabkan 3 (tiga) paket pekerjaan dinyatakan gagal lelang. Adapun paket
pekerjaan gagal lelang yaitu kegiatan Pengadaan Peralatan Standar Kelistrikan,
Suhu dan Kelembaban untuk Kalibrator Alat Ukur Kesehatan, Pengembangan
Infrastruktur IT dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung.
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 56
Gambar III.18
Jumlah Paket Pengadaan BSN
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES
SASARAN
5
Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, Sumber
Daya Manusia, tata Kelola dan Organisasi PKT yang profesional
Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 5
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
21. Persentase ASN (Aparatur Sipil
Negara) PKT yang meningkat
kompetensinya
100% 100% 100% 100%
22. Realiasi Anggaran PKT >95% 92,02% 96,9%
23. Persentase pencapaian
kinerja PKT 90% 100% 100% -
24. Persentase tindak lanjut atas
hasil pengawasan eksternal 100% 100% 100% -
25. Persentase tindak lanjut atas
hasil pengawasan internal 100% 100% 100% -
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 57
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
26. Persentase implementasi RB
BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi PKT
75% 100% 100% -
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan
organisasi PKT yang profesional terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu
persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) PKT yang meningkat kompetensinya;
realisasi anggaran PKT; persentase pencapaian kinerj aPKT; persentase tindak
lanjut atas hasil pengawasan eksternal; persentase tindak lanjut atas hasil
pengawasan internal; dan persentase implementasi RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi PKT. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata
capaian sebesar 99%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
sasaran 5.
21. Persentase ASN (Aparat Sipil Negara) PKT yang meningkat kompetensinya
Pada tahun 2017 Biro PKT menetapkan indikator kinerja persentase ASN
yang meningkat kompetensinya dengan target sebesar 100%, Capaian
indikator kinerja ini pada Biro PKT pada tahun 2017 ini adalah 100%, ini berarti
setiap personil di Biro PKT rata-rata telah satu kali dalam tahun 2017 mengikuti
kegiatan untuk meningkat kompetensi baik yang menunjang tusi maupun
yang menambah pengetahuan lainnya. Kegiatan peningkatan kompetensi
yang telah diikuti oleh personil di Biro PKT ada yang berupa pelatihan,
sosialisasi, workshop, dan sejenisnya. Kegiatan peningkatan kompetensi yang
telah diikuti personil Biro PKT sebagai berikut :
Bagian Perencanaan dan Program
a. Diklat Jabatan Fungsional Perencanaan (JFP) Tingkat Pertama
b. Workshop Perencanaan dan Penganggaran
c. Pelatihan TOR dan RAB
d. Knowledge Sharing Jabatan Fungsional Perencana
e. Bimtek Penelahaan Online
f. Bimtek Aplikasi KPJM
g. Bimtek Aplikasi KRISNA RENJA
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 58
Bagian Keuangan
a. Diklat Bendahara
b. Diklat Perpajakan
c. Sosialisasi Implemntasi Segmen akun PNBP baru pada bagan akun Standar
d. Bimtek SAIBA
e. Workshop pembentukan pejabat Fungsional Perbendaharaan Non
Bendahara
f. Bimtek Peraturan Perbendaharaan
g. Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. Diklat Teknis Kearsipan
b. Bimtek Peningkatan Kompetensi Sekretaris
c. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
d. Workshop Penggunaan LPSE V.4
e. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengemudi di Lingkungan BSN
f. Workshop Aplikasi Simpel Sekneg
g. Workshop Layanan TURT
22. Realisasi anggaran PKT
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7
Desember 2016, pagu anggaran Biro PKT Tahun 2017 adalah sebesar
Rp.80.291.455.000,-. Realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2017 adalah sebesar
Rp.73.886.426.614,- atau sebesar 92,02%. Ini berarti capaian kinerja adalah
sebesar 96,9% dari yang ditargetkan yaitu >95%. Tidak tercapainya
penyerapan anggaran Biro PKT tahun 2017 sesuai target dikarenakan
anggaran tunjangan kinerja tidak terserap (pegawai BSN yang sedang tugas
belajar dan jabatan kosong dikarenakan pejabat pensiun).
Jika dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 97,02% ini berarti ada
penurunan sebesar 5%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun
2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 59
Tabel III.7
Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Biro PKT TA. 2016 dan 2017
No Uraian 2017 (dalam ribu Rp)
% 2016 (dalam ribu Rp)
% Pagu Realisasi Pagu Realisasi
1 Bagian Perencanaan
dan Program 4.200.005 4.173.330 99,36 3.873.282 3.709.234 95,76
2 Bagian Keuangan 2.505.848 2.496.383 99,62 2.056.272 2.038.698 99,15
3 Bagian Tata Usaha 73.585.602 67.216.714 91,34 70.706.666 69.885.438 98,84
Jumlah 80.291.455 73.886.427 92,02 76.636.220 74.353.138 97,02
23. Persentase pencapaian kinerja PKT
Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase pencapaian kinerja
Biro PKT adalah sebesar 100% dari target sebesar 90%. Capaian ini diambil dari
rata-rata capaian kinerja Biro PKT pada internal process perspektives. Dari
capaian tersebut terdapat capaian yang tidak mencapai target yaitu untuk
indikator kinerja 6 namun terdapat indikator kinerja yang melebihi target yaitu
2 indikator kinerja
24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal
Semua temuan eksternal telah ditindak lanjuti sehingga capaian sebesar 100%.
25. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal
Semua temuan eksternal telah ditindak lanjuti sehingga capaian sebesar 100%.
26. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKT
Dalam rangka mendukung tata kelola perencanaan, keuangan, dan fasilitas
sarana prasarana, sampai tahun 2017 Biro PKT telah mengembangkan 4
Aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP),
Aplikasi Sistem informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (SIPAKAR),
Aplikasi Kantaya, dan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Sehingga
capaian indikator kinerja Biro PKT pada tahun 2016 ini telah tercapai 100% dari
target 4 Aplikasi.
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) dipergunakan
untuk mempercepat dan mempermudah integrase data penganggaran dan
2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 60
pelaporan di seluruh Unit Kerja di BSN. Pada tahun 2016 Aplikasi SIPP telah
digunakan untuk penyusunan laporan bulanan, triwulanan, dan PP 39.
Gambar III.19
Tampilan Aplikasi SIPP
Aplikasi SIPAKAR ini merupakan sebuah sistem yang dimulai dari pengajuan
kebutuhan dana sampai dengan pertanggungjawaban realisasi anggaran.
Pengajuan kebutuhan dana dibuat oleh esselon 3 sebagai pelaksana
kegiatan dan disetujui oleh esselon 2 sebagai penanggung jawab kegiatan,
usulan kebutuhan dana ini diproses di bagian keuangan secara web base
application.
2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 61
Gambar III.20
Tampilan Aplikasi SIPAKAR
Aplikasi Tata naskah dinas elektronik (TNDE) merupakan aplikasi yang dibangun
sebagai sistem dalam persuratan di lingkungan BSN. Penggunaan aplikasi
ditujukan dari Kepala BSN hingga eselon IV sebagai media dalam disposisi surat,
pencatat surat masuk dan keluar dan juga sebagai penyimpanan arsip dalam
bentuk elektonik, sehingga memudahkan dalam pencarian.
Gambar III.21
Tampilan Aplikasi TNDE
2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 62
III.2 REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada
tahun 2017, Biro PKT didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-
084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran Biro PKT setelah
beberapa kali mengalami perubahan adalah sebesar Rp.80.291.455.000,-.
Realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2017 adalah sebesar
Rp.73.886.426.614,- atau 92,02%. Tidak tercapainya penyerapan anggaran Biro
PKT tahun 2017 sesuai target dikarenakan anggaran tunjangan kinerja tidak
terserap (pegawai BSN yang sedang tugas belajar dan jabatan kosong
dikarenakan pejabat pensiun).
Pagu dan realisasi anggaran Biro PKT TA 2017 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel III.8
Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2017
No Uraian 2017 (dalam rupiah)
% Pagu Realisasi
1 Bagian Perencanaan dan Program 4.200.005.000 4.173.329.983 99,36%
2 Bagian Keuangan 2.505.848.000 2.496.382.488 99,62%
3 Bagian Tata Usaha 73.585.602.000 67.216.714.143 91,34%
Jumlah 80.291.455.000 73.886.426.614 92,02%
Gambar III.21
Grafik Realisasi Anggaran Biro PKT
2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 63
L
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Biro PKT Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban
dan pencapaian kinerja Biro PKT Tahun 2017 dalam mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro PKT.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro PKT Tahun 2017,
sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan
indikator kinerja. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro PKT sangat mendukung
pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas
fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi
Nasional.
Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian
kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk
perbaikan kegiatan Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.
Kiranya LAKIP Biro PKT Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas
dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja BSN, khususnya lingkup Sekretariat Utama di masa
mendatang
2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 64
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 65
2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 66
2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 67