Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, RENSTRA memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan infrastruktur dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2016 - 2021. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dandijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing- masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601127 199202 1 001
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun
2016-2021 dapat diselesaikan.
Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang memuat
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, RENSTRA
memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan infrastruktur dalam upaya
memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang selama tahun 2016 - 2021.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan
pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta
memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat
dandijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-
masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR
Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19601127 199202 1 001
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 4
Adapun dari segi capaian realisasi anggaran dan pendanaan dalam
kondisi sangat baik dengan rata-rata realisasi sebesar 96%. Hal ini yang
nantinya mampu menjadi peluang dalam hal pendanaan tiap tahunnya.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Untuk mendukung berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan,
ada beberapa peluang yang menjadi sisi positif dinas serta tantangan yang
harus dicermati yang dapat memacu dalam pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan, diantaranya :
a. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung
serta mengakomodir tuntutan masyarakat akan pembangunan sarana
dan prasarana infrastruktur meskipun belum seluruhnya sehingga
perlu adanya sistem prioritas;
b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu
memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah
ditetapkan meskipun belum mencukupi kebutuhan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang diharapkan/ dibutuhkan;
c. Koordinasi yang baik dengan badan/ dinas terkait dalam hal
pemenuhan data maupun informasi lainnya;
d. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang
pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang
masuk ke dinas;
e. Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
f. Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat
terbuka;
g. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang
memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara
baik, aman dan lancar;
h. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga
program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah
ditetapkan.
i. Masih adanya kondisi jalan yang belum mantap terutama di daerah
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut
dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 mempunyai tugas
membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan
di bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan di
Kabupaten Blitar.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang mempunyai fungsi :
a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan
jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung,
dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan,
penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan
bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan
instansi terkait dan unsur masyarakat;
g. pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang
mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38
a. Adanya kesulitan interaksi antar wilayah (antar kecamatan, antar
desa, dusun ke desa) karena fasilitas jalan dan jembatan yang belum
tersedia;
b. Masih banyaknya saluran air yang belum berfungsi dengan baik;
c. Banyaknya jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
d. Kurangnya tenaga terampil untuk pengawasan;
e. Adanya ketersediaan dana untuk peningkatan layanan dinas (sarana
dan prasarana serta administrasi perkantoran);
f. Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
g. Cakupan wilayah yang cukup besar dan memiliki kondisi geografis
yang variatif;
h. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten di bidang
infrastruktur;
i. Dana yang dialokasikan tiap tahun untuk Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar cukup konsisten namun belum
cukup untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang diajukan oleh
masyarakat maupun untuk pemeliharaan infrastruktur jalan,
jembatan, sarana prasarana pengairan dan bangunan gedung yang
sesuai dengan umur konstruksi;
j. Komitmen Pimpinan beserta staff dalam peningkatan pembangunan di
Kabupaten Blitar;
k. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang
pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang
masuk ke dinas.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar saat ini dan tantangan yang akan
dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta mempertimbangkan sumber
daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar dan amanat
pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar periode 2006-2026. Maka visi
pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 adalah:
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 39
“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU
DAN BERDAYA SAING”
Dengan menyelaraskan baik misi pembangunan nasional dan misi
pembangunan Propinsi Jawa Timur, maka misi pembangunan Kabupaten
Blitar untuk periode 2016-2021 dirumuskan kedalam 6 (enam) misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi
program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan
program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai
keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi
kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan
perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui peningkatan mutu
pendidikan (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi
pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses
memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi
birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi
masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan
ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan
berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan,
potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta
pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan
melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Adapun Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD yang diemban oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah sebagai
berikut :
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40
No. MISI TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD
1 Meningkatkan taraf
kehidupan
masyarakat
Meningkatkan
derajad ekonomi
masyarakat
Meningkatnya cakupan
dan kualitas layanan
infrastruktur
2 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang baik
Mewujudkan
pemerintahan
daerah yang efektif,
efisien, dan
akuntabel
Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi serta
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Dalam usaha pencapaian visi – misi serta tujuan RPJMD Kabupaten
Blitar tentunya ada hambatan yang dihadapi seperti cakupan kualitas layanan
infrastruktur yang harus dicapai dengan dana yang tersedia belum mampu
memenuhi secara optimal, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kompeten di bidang konstruksi yang masih terbatas dan tidak sebanding
dengan urusan yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
keadaan geografis di wilayah Blitar yang cukup variatif dari morfologinya
berupa pegunungan, perbukitan, daratan serta rekanan yang menjadi mitra
kerja dinas sangat membantu pencapaian kinerja namun masih ada yang
belum profesional di bidang konstruksi/ terlambat dalam masalah
administrasinya.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana
pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan
degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan), terus meningkatkan
ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin
dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks
global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang
berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41
kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan lainnya adalah
kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, disparitas dan distribusi
penduduk di Jawa dan luar Jawa, menurunnya kinerja infrastruktur yang
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan
provinsi/kabupaten/kota serta sulitnya pembebasan tanah untuk
pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran
pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.
Tujuan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung
industri konstruksi yang berkualitas untuk
keseimbanganpembangunan antar daerah, terutama di kawasan
tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan
produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi
penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada
keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4) Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar
yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya
manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta
penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan
pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42
Sedangkan sasaran yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dapat dilihat pada peta strategi dibawah ini :
Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan
upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:
1) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
penganggaran
2) Meningkatnya ketahanan air.
3) Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
5) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
6) Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
7) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas.
8) Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 43
9) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan
informasi publik, serta sarana dan prasarana.
Untuk tujuan dan sasaran dari Provinsi bisa dilihat pada tabel berikut ini :
Sedangkan dari Renstra Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur yaitu
"Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan
daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat." Dengan infrastruktur pada
bidang sumber daya air yaitu terutama:
a. Meningkatkan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya
air;
b. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan
dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat
secara adil;
c. Mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir;
Adapun yang menjadi permasalahan sesuai dengan telaah Renstra
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga serta Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur
adalah daya tampung dan kondisi sumber daya air yang semakin lama
semakin berkurang/ kondisinya kurang baik sehingga diperlukan suatu
pembangunan prasarana irigasi dan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
sehingga air baku yang dibutuhkan mampu tercukupi, hal ini juga berkaitan
sekali dengan ketersediaan dana pada dinas yang belum secara optimal
mengakomodir semua kebutuhan dikarenakan urusan yang menjadi
kewenangan dinas sangat besar dan kemudian diatasi dengan proses penetuan
prioritas, bencana banjir yang tiap tahun pasti terjadi khususnya di daerah
Sutojayan juga menjadi masalah tersendiri yang harus diminimalisir
dampaknya dan perlu adanya koordinasi dengan badan/ dinas terkait.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah
Kabupaten/ Kota ilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.
Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga
mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur
dengan peraturan perundangundangan.
Ruang wilayah Kabupaten Blitar dalam rangka pelaksanaan
pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti
wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa
beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan,
ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun
dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya
yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu
sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya
Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang
berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan
keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam pemenuhan tujuan
tersebut kebijakan yang relevan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar yaitu pengembangan infrastruktur wilayah
pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat
pelayanan secara seimbang dan terpadu dengan strateginya meliputi :
a. mengembangkan jalan kolektor primer jalur Jalan Lintas Selatan
(JLS) dan jalan yang menghubungkan Malang – Blitar – Tulungagung;
b. mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota
Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS;
c. mengembangkan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung
utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di
kabupaten yang tidak terletak di jalan kolektor; dan
d. mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 45
e. meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan
fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi,
telekomunikasi dan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan
merata;
Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan,
rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan
lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen
seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai
persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup
berada pada tataran kebijakan dan program.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk
mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan
kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin
bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian
dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary
principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda
depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi
mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Poin-poin dalam KLHS yang relevan dengan tupoksi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar antara lain :
1) Pelurusan jalan dengan membangun jembatan di empat titik yaitu
Jembatan Kali Bambang, jembatan sungai Tuwuh, Jembatan Kalilegi,
dan perbatasan antara Blitar-Malang;
2) Percepatan pembangunan wilayah selatan Kabupaten Blitar
dilakukan melalui pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS);
3) Peningkatan kelas jalan yang selama ini merupakan jalan Kabupaten
menjadi Jalan Propinsi untuk ruas jalan Ponggok – Pare;
4) Peningkatan kelas jalan menjadi Jalan Propinsi di kawasan wisata
Gunung Kawi serta meningkatkan akses dari Wlingi (Blitar) menuju
Kota Batu lewat Pujon (Malang).
Adapun yang menjadi permasalahan sesuai dengan telaah Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 46
Kabupaten Blitar antara lain kebutuhan dana yang cukup besar untuk
mengakomodir pembangunan Jalan Lintas Selatan, pelurusan jalan,
peningkatan jalan, pembangunan jembatan di beberapa titik strategis yang
menghubungkan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri, Malang
dan sekitarnya.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara
komprehensif terhadap permasalahan permasalahan dinas dalam
menjalankan tugas dan tupoksi pelayanan, telaahan terhadap visi dan misi
kepala daerah, telaahan terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan
kementerian/lembaga dan propinsi serta telahaan terhadap RTRW kabupaten
Blitar.
Isu-isu strategis Kabupaten Blitar yang merupakan poin penting bagi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di
bidang konstruksi sudah ada namun masih terbatas;
2. Rekanan yang menjadi mitra kerja dinas sangat membantu
pemenuhan capaian kinerja;
3. Rekanan yang kurang disiplin terhadap proses administrasi;
4. Dana yang dialokasikan tiap tahun cukup konsisten namun belum
cukup untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur;
5. Adanya ketersediaan dana untuk peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur, dan peningkatan layanan dinas (sarana dan
prasarana serta administrasi perkantoran) dengan melibatkan
Badan Diklat atau Perguruan Tinggi;
6. Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat
terbuka;
7. Keadaan geografis di wilayah Blitar yang cukup variatif dari
morfologinya berupa pegunungan, perbukitan, daratan;
8. Kurangnya tenaga terampil untuk pengawasan;
9. Adanya kesulitan interaksi antar wilayah (antar kecamatan, antar
desa, dusun ke desa) karena fasilitas jalan dan jembatan yang
belum tersedia/belum mantap;
10. Kurangnya pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum;
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47
11. Masih banyaknya saluran air yang belum berfungsi dengan baik
akibat perilaku masyarakat yang belum sadar akan manfaat
saluran air;
12. Jaringan irigasi yang cukup luas;
13. Pemenuhan air baku sangat diperlukan melalui pembangunan
prasarana irigasi dan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi;
14. Penanganan dampak bencana banjir;
15. Koordinasi yang baik dengan badan/ dinas terkait dalam hal
pemenuhan data maupun informasi lainnya;
16. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang
pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang
masuk ke dinas.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar maka tujuan serta sasaran
jangka menengah Dinas sesuai dengan matriks dibawah ini :
Tabel 4.1
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah SKPD
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1. Meningkatkan layanan untuk
aparatur yang menunjang
kelancaran tugas Dinas.
Meningkatnya Pelayanan
Kesekretariatan OPD
Indeks kepuasan
aparatur
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPD.
Mewujudkan Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan yang Berkualitas.
Skor SAKIP OPD
3.
Meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan
Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik.
Persentase jalan
Kabupaten yang
dalam kondisi mantap
Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik.
Persentase jembatan
yang dalam kondisi
baik
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik
Persentase
infrastruktur yang
terkena dampak
bencana dalam
kondisi baik
Meningkatnya layanan
sarana dan prasarana
kebinamargaan di
Kabupaten Blitar
Persentase
peningkatan sarana
dan prasarana
kebinamargaan
4. Mewujudkan pemenuhan air
baku dan air untuk irigasi
yang menjadi kewenangan
kabupaten
Meningkatnya kualitas
jaringan irigasi
Luas Irigasi
Kabupaten dalam
kondisi baik
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
5. Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan gedung
perkantoran
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan gedung
perkantoran
Persentase
peningkatan layanan
sarana dan prasarana
pemerintah
6. Meningkatkan kesesuaian
pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Persentase
peningkatan ketaatan
tata ruang
4.2 Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi
memerlukan persepsi yang sama dalam kebijakan. Strategi adalah cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan
dan program – program. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan
sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan
Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal SKPD, sedangkan
Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang
memengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
Kekuatan (Strength)
1. Ketersediaan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang kompeten di
bidang konstruksi sudah ada
namun masih terbatas;
2. Rekanan yang menjadi mitra
kerja dinas sangat membantu
pemenuhan capaian kinerja;
3. Keadaan geografis di wilayah
Blitar yang cukup variatif dari
morfologinya berupa
pegunungan, perbukitan, daratan
4. Adanya kepatuhan dalam
pembangunan yang sesuai
dengan pemanfaatan ruang di
Kab. Blitar
Kelemahan (Weakness)
1. Rekanan yang kurang disiplin terhadap
proses administrasi;
2. Dana yang dialokasikan tiap tahun cukup
konsisten namun belum cukup untuk
pemenuhan kebutuhan infrastruktur;
3. Kurangnya tenaga terampil untuk
pengawasan;
4. Masih banyaknya kondisi infrastruktur yang
belum mantap
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50
Peluang (Opportunity)
1. Koordinasi yang baik dengan
badan/ dinas terkait dalam hal
pemenuhan data maupun
informasi lainnya;
2. Adanya keterbukaan aspirasi
masyarakat dalam bidang
pembangunan melalui proses
musrenbang maupun proposal
yang masuk ke dinas;
3. Adanya instansi diklat teknis
maupun Perguruan Tinggi untuk
peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
4. Akses ke Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi
sangat terbuka
Ancaman (Threat)
1. Adanya kesulitan interaksi antar wilayah
(antar kecamatan, antar desa, dusun ke desa)
karena fasilitas jalan dan jembatan yang
belum tersedia maupun dalam kondisi
kurang mantap;
2. Masih banyaknya infrastruktur bangunan
gedung pemerintah yang belum terpenuhi
khususnya di ibukota Kabupaten;
3. Kurangnya pemenuhan kebutuhan
Penerangan Jalan Umum;
4. Jaringan irigasi yang cukup luas;
5. Pemenuhan air baku sangat diperlukan
melalui pembangunan prasarana irigasi dan
rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
6. Penanganan dampak bencana banjir
Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun
strategi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar selama lima tahun kedepan dalam matrik SWOT sebagai
berikut :
Tabel 4.2
Analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Analisis SWOT Isu-Isu Strategis
Strength (S) Weakness (W)
Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang konstruksi sudah ada namun masih terbatas
Rekanan yang kurang disiplin terhadap proses administrasi
Rekanan yang menjadi mitra kerja dinas sangat membantu pemenuhan capaian kinerja
Dana yang dialokasikan tiap tahun cukup konsisten namun belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur
Keadaan geografis di wilayah Blitar yang cukup variatif dari morfologinya berupa pegunungan, perbukitan, daratan
Kurangnya tenaga terampil untuk pengawasan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51
Adanya kepatuhan dalam pembangunan yang sesuai dengan pemanfaatan ruang di Kab. Blitar
Masih banyaknya kondisi infrastruktur yang belum mantap
Opport
unit
y (O
)
Koordinasi yang baik dengan badan/ dinas terkait dalam hal pemenuhan data maupun informasi lainnya
Meningkatkan proses kelancaran pelaksanaan tugas dan profesionalisme melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Meningkatkan akuntabilitas Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui perencanaan, penganggaran,pengendalian dan pelaporan capaian kinerja keuangan.
Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka
Thre
at
(T
)
Adanya kesulitan interaksi antar wilayah (antar kecamatan, antar desa, dusun ke desa) karena fasilitas jalan dan jembatan yang belum tersedia maupun dalam kondisi kurang mantap
Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur bangunan gedung pemerintah melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung dan prasarana pemerintahan
Meningkatkan interaksi antar wilayah dengan memperhatikan tingkat kenyamanan pemakai jalan dan jembatan melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan dan tanggap darurat infrastruktur
Masih banyaknya infrastruktur bangunan gedung pemerintah yang belum terpenuhi khususnya di ibukota Kabupaten
Mewujudkan pembangunan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kurangnya pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum, saluran drainase yang berfungsi baik dan alat-alat berat yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan
Mewujudkan percepatan pembangunan melalui ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan
Jaringan irigasi yang cukup luas
Mewujudkan pemenuhan air baku melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Pemenuhan air baku sangat diperlukan melalui pembangunan prasarana irigasi dan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi Penanganan dampak bencana banjir
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 52
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu bagi aparatur
pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan
dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil SWOT tersebut
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dapat
merumuskan strategi untuk jangka waktu lima tahun (2016-2021) :
1. Meningkatkan proses kelancaran pelaksanaan tugas dan
profesionalisme melalui pelayanan administrasi perkantoran dan
sarana prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur
pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui
perencanaan, penganggaran,pengendalian dan pelaporan capaian
kinerja keuangan;
3. Meningkatkan interaksi antar wilayah dengan memperhatikan tingkat
kenyamanan pemakai jalan dan jembatan melalui pembangunan,
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan jembatan dan tanggap darurat infrastruktur;
4. Mewujudkan percepatan pembangunan melalui ketersediaan sarana
dan prasarana kebinamargaan;
5. Mewujudkan pemenuhan air baku melalui pembangunan, rehabilitasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi;
6. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur bangunan
gedung pemerintah melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung
dan prasarana pemerintahan;
7. Mewujudkan pembangunan di Kabupaten yang sesuai dengan
rencana tata ruang melalui perencanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan
beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut.
Kebijakan disusun menggunakan analisis Balanced Score Card (BSC) yaitu
menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat,
perspektif Bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.
Kebijakan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 53
Strategi 1: Meningkatkan proses kelancaran pelaksanaan tugas dan profesionalisme melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
2
Perspektif 2: Proses Internal
Menjamin terpenuhinya administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Perspektif 3: Kelembagaan
Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja keorganisasian dan kedisiplinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 Perspektif 4: Keuangan
Strategi 2: Meningkatkan akuntabilitas Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui perencanaan, penganggaran,pengendalian dan pelaporan capaian kinerja keuangan.
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
2 Perspektif 2: Proses Internal
3 Perspektif 3: Kelembagaan
4 Perspektif 4: Keuangan
Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan
Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54
Strategi 3: Meningkatkan interaksi antar wilayah dengan memperhatikan tingkat kenyamanan pemakai jalan dan jembatan melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan dan tanggap darurat infrastruktur
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
Memantapkan kondisi jalan dan jembatan
Program pembangunan,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
Program Tanggap Darurat Infrastruktur
2 Perspektif 2: Proses Internal
3 Perspektif 3: Kelembagaan
4 Perspektif 4: Keuangan
Strategi 4: Mewujudkan percepatan pembangunan melalui ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam pelaksanaan pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
2 Perspektif 2: Proses Internal
3 Perspektif 3: Kelembagaan
4 Perspektif 4: Keuangan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55
Strategi 5: Mewujudkan pemenuhan air baku melalui Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
Optimalisasi pemenuhan cakupan air baku
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai
2 Perspektif 2: Proses Internal
3 Perspektif 3: Kelembagaan
4 Perspektif 4: Keuangan
Strategi 6: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
bangunan gedung pemerintah melalui pembangunan dan rehabilitasi
gedung dan prasarana pemerintahan
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
2 Perspektif 2: Proses Internal
3 Perspektif 3: Kelembagaan
Pemenuhan kebutuhan gedung dan prasarana pemerintahan dalam pelaksanaan administrasi pemerintah
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
4 Perspektif 4: Keuangan
Strategi 7: Mewujudkan pembangunan di Kabupaten yang sesuai dengan
rencana tata ruang melalui perencanaan dan pengendalian pemanfaatan
ruang
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
2 Perspektif 2: Proses Internal
3 Perspektif 3: Kelembagaan
Optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang
Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4 Perspektif 4: Keuangan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 56
Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar sebagai berikut :
1. Menjamin terpenuhinya administrasi perkantoran dan sarana
prasarana aparatur;
2. Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja
keorganisasian dan kedisiplinan;
3. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan
pelaporan;
4. Memantapkan kondisi jalan dan jembatan;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan
dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Optimalisasi pemenuhan cakupan air baku;
7. Pemenuhan kebutuhan gedung dan prasarana pemerintahan yang
dalam pelaksanaan administrasi pemerintah;
8. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang sesuai
dengan rencana tata ruang.
Tabel 4.3
Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Strategi Kebijakan
Meningkatkan layanan untuk aparatur yang menunjang kelancaran tugas Dinas.
Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD
Indeks kepuasan aparatur
Meningkatkan proses kelancaran pelaksanaan tugas dan profesionalisme melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Menjamin terpenuhinya administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja keorganisasian dan kedisiplinan
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPD.
Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas.
Skor SAKIP OPD
Meningkatkan akuntabilitas Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui perencanaan, penganggaran,pengendalian dan pelaporan capaian kinerja keuangan
Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 57
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Strategi Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik.
Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap
Meningkatkan interaksi antar wilayah dengan memperhatikan tingkat kenyamanan pemakai jalan dan jembatan melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan dan tanggap darurat infrastruktur
Memantapkan kondisi jalan dan jembatan
Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik.
Persentase jembatan yang dalam kondisi baik
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik
Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik
Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar
Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Mewujudkan percepatan pembangunan melalui ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam pelaksanaan pembangunan
Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Mewujudkan pemenuhan air baku melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Optimalisasi pemenuhan cakupan air baku
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran
Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah
Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur bangunan gedung pemerintah melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung dan prasarana pemerintahan
Pemenuhan kebutuhan gedung dan prasarana pemerintahan yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintah
Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase peningkatan ketaatan tata ruang
Mewujudkan pembangunan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang
Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan
kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
tersebut bertujuan untuk menunjukan keterkaitan masing-masing
komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator
sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal terebut
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 58
bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar termasuk dalam struktur jabatan (eselon),
sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran
tersebut memberikan kemudahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen
lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai
berikut :
Gambar 4.1 Pohon Kinerja Sasaran 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Gambar 4.2 Pohon Kinerja Sasaran 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 59
Gambar 4.3 Pohon Kinerja Sasaran 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Gambar 4.4 Pohon Kinerja Sasaran 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60
Gambar 4.5 Pohon Kinerja Sasaran 5
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Gambar 4.6 Pohon Kinerja Sasaran 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 61
Gambar 4.7
Pohon Kinerja Sasaran 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Gambar 4.8
Pohon Kinerja Sasaran 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 62
Gambar 4.9
Pohon Kinerja Sasaran 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 63
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar akan
melaksanakan 42 kegiatan dalam 11 program untuk mencapai sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi kegiatan :
1.1 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi
kegiatan :
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi
kegiatan :
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan, yang meliputi kegiatan :
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, yang
meliputi kegiatan :
5.1 Pembangunan Jalan
5.2 Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Wlingi)
5.3 Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Garum
Srengat)
5.4 Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Kesamben
Sutojayan)
5.5 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
5.6 Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop)
5.7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 64
5.8 Pemeliharaan jalan (DAK Wilayah Utara)
5.9 Pemeliharaan jalan (DAK Wilayah Selatan)
5.10 Peningkatan Jalan Kabupaten
5.11 Pemeliharaan Berkala Jalan
6. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan, yang
meliputi kegiatan :
6.1 Pembangunan Jembatan
6.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
7. Program Tanggap Darurat Infrastruktur yang meliputi:
7.1 Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang
meliputi:
8.1 Pengadaan Alat Berat
8.2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat
8.3 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik
Desa/Dusun
8.4 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik
Desa/Dusun
8.5 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
9. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai yang meliputi
kegiatan :
9.1 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
9.2 Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
9.3 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
9.4 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
9.5 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai
9.6 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi
pada area Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCHT)
9.7 Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop)
10. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana
Pemerintahan yang meliputi kegiatan :
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65
10.1. Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana
Pemerintahan
10.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung di
Kabupaten Blitar
10.3. Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Pemerintah
10.4. Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi
10.5. Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
11. Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
meliputi kegiatan:
11.1 Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar
11.2 Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar
11.3 Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
11.4 Bantuan Teknis Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
11.5 Pendataan Digitasi Bangunan Ber IMB
11.6 Revisi RTRW
11.7 Prolegda RDTRK
11.8 Penyusunan Perbup RTBL
11.9 Pendampingan Peta Dasar RDTR
11.10 Prolegda Bangunan Gedung
11.11 Sosialisasi tata Ruang
Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak
dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah
:
1. Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan untuk
pelayanan yang lebih baik
2. Meningkatkan pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang
dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan
barang yang memadai.
3. Terwujudnya sistem drainase yang terintegrasi dan memadai
4. Terwujudnya pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi
kewenangan kabupaten secara optimal
5. Meningkatkan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran
tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Tahun 2016
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
No. Program/Kegiatan Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Anggaran
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
(Bidang)
Lokasi
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
Rp 740.350.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah administrasi perkantoran yang disediakan
Rp 740.350.000 PU Bina Marga &
Pengairan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Rp 1.395.902.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diadakan
Rp 1.395.902.000 PU Bina Marga &
Pengairan
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan
Rp 549.700.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah peserta/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan, bimtek, sosialisasi, dll
Rp 549.700.000 PU Bina Marga &
Pengairan
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Rp 72.020.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp 72.020.000
PU Bina Marga & Pengairan
5 Program pembangunan jalan dan jembatan
Persentase pembangunan jalan dan jembatan
Rp 5.290.320.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Pembangunan jalan
Panjang jalan yang dibangun Rp 4.859.320.000
PU Bina Marga & Pengairan
Pembangunan jembatan
Jumlah jembatan yang dibangun Rp 431.000.000
PU Bina Marga & Pengairan
6 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Persentase jalan dan jembatan yang direhab/dipelihara
Rp 236.612.716.030 PU Bina Marga &
Pengairan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
Rp 16.090.186.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
Rp 1.730.444.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar
Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya
Rp 1.219.000.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Panjang jalan yang dipelihara secara berkala
Rp 14.147.400.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK Reguler Wilayah Blitar Utara)
Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya
Rp 35.432.000.000 PU Bina Marga &
Pengairan
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 67
No. Program/Kegiatan Indikator Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Anggaran
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
(Bidang)
Lokasi
1 2 3 4 5 6
Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK Reguler Wilayah Blitar Selatan)
Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya
Rp 25.869.110.500 PU Bina Marga &
Pengairan
Peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK Infrastruktur Publik Daerah)