KATA PENGANTAR › files › file_uploads › de6...Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 20 20 berdasarkan Instruksi Presiden

i

ii

KATA PENGANTAR

uji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan

karunia-Nya sampai saat ini kita masih

diberi kesehatan sehingga dapat

menyusun Profil Badan Keuangan dan

Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon

Progo. Penyusunan Profil BKAD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo ini disusun sebagai data pendukung dalam

penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo tidak lepas dari bantuan, motivasi,

bimbingan, petunjuk dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh

karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih.

Kami menyadari bahwa penyusunan Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 ini

masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan Profil BKAD Kabupaten

Kulon Progo. Semoga Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dapat bermanfaat dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan dan Aset

Kabupaten Kulon Progo

TRIYONO, SIP, M.Si Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19661115 199603 1 002

P

iii

DAFTAR ISI

Cover Profil ................................................................................................................................................................ i

Kata Pengantar .......................................................................................................................................................... ii

Daftar Isi ..................................................................................................................................................................... iii

A.Gambaran Umum ............................................................................................................................. 1

B. Dasar Hukum .................................................................................................................................. 1

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran........................................................................................................ 2

D. Tugas dan Fungsi ......................................................................................................................... 3

E. Struktur Organisasi ........................................................................................................................ 5

F. Sumber Daya .................................................................................................................................. 8

G. Isu-Isu Strategis ............................................................................................................................ 14

H. Indikator Kinerja Utama SKPD ........................................................................................................ 15

I. Target dan Realisasi Kuangan 2019 ................................................................................................ 18

J. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya ......................................................... 24

K. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja ................................................................................. 24

L. Target Capaian Kinerja Tahun 2020 ................................................................................................ 25

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan ............. 8

Tabel. 2 Daftar Jabatan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenis Kelamin ................ 8

Tabel. 3 Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Golongan Ruang ................. 9

Tabel. 4 Julah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jabatan Struktural/ Jabatan

Fungsional .......................................................................................................................... 10

Tabel. 5 Daftar Pejabat Struktural pada BKAD Kabupaten Kulon Progo ............................................. 10

Tabel. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD Kabupaten Kulon Progo .............................................. 15

iv

Tabel. 7 Pengukuran Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo TA 2019 ......................................................... 16

Tabel. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan PD ............................. 18

Tabel. 9 Target IKU BKAD Kabupaten Kulon Progo............................................................................ 25

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Keuangan TA 2019 .............................................. 17

Diagram 2 Perbandingan Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo Dengan Tahun Sebelumnya .................. 24

1

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. Gambaran Umum

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah daerah

mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

merupakan amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi ketugasan bagi

seorang pemimpin/kepala daerah yang selanjutnya dilakukan pembagian tugas sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki. Dengan pembagian tugas ini diharapkan peran dan fungsi dapat dilaksanakan

dengan efektif sehingga pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diberikan

dengan baik sesuai dengan keadaannya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan.

Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan adalah melakukan

perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada sisi

pengelolaan pendapatan daerah, dituntut untuk dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud pendapatan yang optimal serta dapat mewujudkan

kemampuan keuangan yang lebih besar serta adanya perhatian pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan

yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan

yang ada.

B. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

2

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang BPHTB

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017– 2022;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

n. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Pemerintah Daerah;

o. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas,

Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah;

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022;

q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon

Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk

Tahun 2017-2022 adalah :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG SEJAHTERA, AMAN, TENTERAM,

BERKARAKTER DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”

Dikaitkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang

urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas

BKAD Kabupaten Kulon Progo terkait erat menunjang misi Bupati ke-3, yaitu :

”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN

KEHIDUPAN YANG TERTIB, AMAN DAN TENTERAM” .

3

2. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan BKAD Kabupaten Kulon Progo yang

ditetapkan sebagai berikut :

”MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL” .

3. Sasaran

Sasaran BKAD Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

”MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” .

D. Tugas dan Fungsi

1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan

Keuangan Dan Aset Daerah disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset

Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 6 disebutkan bahwa BKAD Kabupaten Kulon

Progo mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan anggaran;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan;

e. menyelenggarakan kegiatan di bidang aset;

f. menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

2. Fungsi dan tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan,

dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas :

1.) melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

2.) melaksanakan kegiatan perencanaan

3.) melaksanakan kegiatan keuangan

4.) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan

5.) memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan

program dan kegiatan

4

6.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang

tugasnya

b. Bidang Pajak :

Bidang Pajak mempunyai fungsi penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan, penetapan

serta penagihan dan pengawasan pajak. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pajak

mempunyai tugas :

1.) menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan pajak;

2.) menyelenggarakan penetapan pajak;

3.) menyelenggarakan penagihan dan pengawasan pajak; danmelaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan


tugasnya.

c. Bidang Pendapatan :

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan

pendapatan, evaluasi dan pengendalian pendapatan serta pengembangan pendapatan.. Untuk

menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

1.) menyelenggarakan perencanaan pendapatan;

2.) menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pendapatan;

3.) menyelenggarakan pengembangan pendapatan; dan


tugasnya.

d. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan :

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan

anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan serta pembinaan pelaksanaan anggaran. Untuk

menyelenggarakan fungsinya, Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

mempunyai tugas :

1.) menyelenggarakan perencanaan anggaran;

2.) menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan;

3.) menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan anggaran; dan


tugasnya.

e. Bidang Perbendaharaan :

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi penyelenggaraan belanja dan pengelolaan kas

daerah. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

5

1.) menyelenggarakan belanja;

2.) menyelenggarakan pengelolaan kas daerah; dan


tugasnya.

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan akuntansi keuangan

daerah dan pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang

Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1.) menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah;

2.) menyelenggarakan pelaporan keuangan daerah; dan

3.) menyelenggarakan pembinaan akuntansi keuangan daerah; dan


tugasnya.

g. Bidang Aset :

Bidang Aset mempunyai fungsi penyelenggaraan inventarisasi dan penilaian, penghapusan

dan administrasi persediaan serta optimalisasi dan investasi Pemerintah Daerah. Untuk

menyelenggarakan fungsinya, Bidang Aset mempunyai tugas :

1.) menyelenggarakaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah;

2.) menyelenggarakan penghapusan Barang Milik Daerah dan administrasi persediaan;

3.) menyelenggarakaan optimalisasi aset dan investasi pemerintah daerah; dan


tugasnya.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan

Aset Daerah. Susunan organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

6

c. Bidang Pajak, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

2. Sub Bidang Penetapan; dan

3. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan.

d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan.

e. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;

2. Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan; dan

3. Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Belanja; dan

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

g. Bidang Aset, terdiri dari :

1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian;

2. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan; dan

3. Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah.

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan

2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.

i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan Pelaksana Teknis Badan

7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

8

F. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan sumberdaya manusia

yang bervariatif. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 75 Orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan

mulai dari SMA hingga sarjana strata-2, yang dirinci dalam matriks sebagai berikut :

Tabel. 1

Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian Tingkat Pendidikan Terakhir Pegawai Ju

Jumlah S-2 D IV/S-1 D I/II/III SMA

Kepala 1 - - - 1

Sekretariat 1 7 1 4 13

Bidang Pajak - 6 3 8 17

Bidang Pendapatan 1 5 1 1 8

Bidang Anggaran dan Kebijakan

Pengelolaan Keuangan 1 6 1 1 9

Bidang Perbendaharaan 1 6 1 3 11

Bidang Aset - 5 2 4 11

Bidang Akuntansi dan Pelaporan - 3 1 2 6

JUMLAH 5 38 10 23 76

Sumber : Sub.Bag.Umum & Kepegawaian, BKAD 2020

Tabel. 2

Daftar Jabatan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenis Kelamin

Eselon /Jabatan Jenis Kelamin

Jumlah L P

Eselon II 1 - 1

Eselon III 3 4 7

Eselon IV 7 12 19

9

Eselon /Jabatan Jenis Kelamin

Jumlah L P

Jabatan Fungsional Umum 30 18 48

JUMLAH 41 34 75


Tabel. 3

Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Golongan Ruang

Uraian Golongan Ruang

Jumlah

IV III II I

Kepala 1 - - - 1

Sekretariat 1 10 2 - 13

Bidang Pajak 1 12 4 - 17

Bidang Pendapatan 2 5 1 - 8

Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan 1 7 - - 8

Bidang Perbendaharaan 1 10 - - 11

Bidang Aset - 9 2 - 11

Bidang Akuntansi dan Pelaporan 1 3 2 - 6

JUMLAH 8 56 11 - 75


10

Tabel. 4

Jumlah Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional

Uraian Eselon

JFU J JFT Jumlah II III IV

Kepala 1 - - - - 1

Sekretariat - 1 3 9 - 13

Bidang Pajak - 1 3 13 - 17

Bidang Pendapatan - 1 3 4 - 8

Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan - 1 3 4 - 8

Bidang Perbendaharaan - 1 2 8 - 11

Bidang Aset - 1 3 7 - 11

Bidang Akuntansi dan Pelaporan - 1 2 3 - 6

JUMLAH 1 7 19 48 - 75


Jabatan struktural yang dimiliki BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 sebanyak 27 posisi dengan

struktur dan personalia sebagai berikut :

Tabel. 5

Daftar Pejabat Struktural pada BKAD Kabupaten Kulon Progo

No Nama Jabatan

1. Triyono, SIP, M.Si

Kepala

2. Dra. Ratna Juita Sekretaris

3. Nasip, SE Kepala Bidang Pajak

4. Agung Wibowo, S. Sos Kepala Bidang Pendapatan

11

No Nama Jabatan

5. Drs. Nurhadiyanto, M. Acc Kepala Bidang Perbendaharaan

6. Atik Zuniastuti, S.Sos, MT Kepala Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan

Keuangan

7. Iswandari Artiningsih,SE,Ak Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

8. Sri Purlita, S.Sos

Kepala Bidang Aset

9. Kristina Murni, SIP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

10. Kuni Mas’adah, SE Kepala Sub Bagian Keuangan

11. Sulismiyati, SE Kepala Sub Bagian Perencanaan

12. Puji Rahayu, SE Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan

13. Susanto, SE Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

14. Etik Trihartati, SE Kepala Sub Bidang Penetapan

15. Winardi, SE Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

16. Lukman Hakim, SE, MM Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

17. Alif Romdhoni, S.STP Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan

18. Nurwidayati, SE Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

19. Meylani Lestari, SE Kepala Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan

20. Jemikan, SIP Kepala Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

21. Sri Sugiyarti, SE Kepala Sub Bidang Belanja

22. Sandhatya Sarigani, SE Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas

12

No Nama Jabatan

23. Rr. Nurwati, SE Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi

Persediaan

24. Sudiantoro, SE Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian

25. Roni Muryanto, BS Kepala Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah

Daerah

26. Puji Astuti, SE

Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

27. Sri Mulyaningsih, SE Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah


2. Keuangan

a.) Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo

sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2019 BKAD Kabupaten Kulon Progo mengelola

anggaran sebagai berikut :

Belanja Langsung

Rp. 7.311.769.775

Belanja Tidak Langsung

Rp. 8.258.961.626,83

Total Belanja

Rp. 15.570.731.401,83

Realisasi :

Rp. 7.056.515.747

Realisasi :

Rp. 7.142.627.397

Realisasi :

Rp.14.199.143.144

13

b.) Pada tahun 2020 BKAD Kabupaten Kulon Progo mengelola anggaran sebagai berikut :

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dimiliki BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai peralatan pendukung pelaksanaan tugas

fungsi organisasi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Aset Tetap

Intrakomtabel

Aset Tetap

Ekstrakomtabel

Rp. 4.041.216.423 Rp. 36.330.464

661 unit 422 unit

Belanja Langsung

Rp. 7.796.219.080

Belanja Tidak Langsung

Rp. 8.331.540.899,83

Total Belanja

Rp. 16.127759.979,83

14

Jumlah aset yang tidak dipakai di tahun 2019 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut :

Sumber : Laporan Keuangan, BKAD 2019

G. Isu-isu Stretegis

Isu-isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;

2. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna

menambah sumber pendapatan;

3. Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

4. Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD.

Aset Tetap

Intrakomtabel

Aset Tetap

Ekstrakomtabel

Rp. 116.092.926 Rp. 5.327.154

15 unit 52 unit

15

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

H. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel. 6

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD Kabupaten Kulon Progo

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formula Penghitungan

Meningkatnya

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Dan Aset

Daerah

Cakupan pengelolaan

keuangan dan aset

((Jumlah realisasi pendapatan/target

pendapatanx100%)+(jumlah realisasi

APBD/jumlah APBDx100%)+(jumlah SKPD tertib

admin istrasi aset/jumlah SKPDx100%))/3

Meningkatnya

layananan

pencapaian tugas

dan fungsi

perangkat daerah

Rata-rata persentase

pencapaian program

pada masing-masing

sekretariat perangkat

daerah

(((Jumlah bulan layanan administrasi

perkantoran/jumlah bulan dalam satu

tahunx100%)+((Jumlah aset kondisi baik tahun

ke-n/jumlah keseluruhan aset tahun ke-n x

100%)+(Jumlah pegawai yang mengikuti diklat,

seminar, workshop, peningkatan kemampuan

sendiri/Jumlah pegawai yang direncanakan

melakukan diklat, seminar, workshop,

peningkatan kemampuan sendiri x

100%)/2)+((Jumlah dokumen perencanaan

disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen

perencanaan OPD x 100%)+(Jumlah dokumen

pelaporan keuangan dan kinerja yang

disampaikan tepat waktu x 100%/jumlah

dokumen pelaporan keuangan dan kinerja x

100%)+(jumlah dokumen pengendalian dan

evaluasi program OPD disampaikan tepat

waktu/jumlah dokumen pengendalian dan

evaluasi program OPD x 100%)))

16

Pengukuran tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan target pencapaian

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja

BKAD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel. 7 dibawah ini :

Tabel. 7

Pengukuran Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo TA 2019

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel 7, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

berada pada kriteria Sangat Tinggi dengan interval nilai realisasi diatas 91%, yaitu 98,77%. Penerimaan Pendapatan

Sasaran Indikator Formula

2019

Target Realisasi % Kriteria

Meningkatnya

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan

Daerah dan

Aset

Cakupan

Pengelolaan

Keuangan

dan Aset

= ((Jumlah realisasi

pendapatan/target

pendapatan x

100%) + (Jumlah

realisasi

APBD/Jumlah

APBD x 100%) +

(Jumlah SKPD

tertib administrasi

aset/Jumlah SKPD

x 100%))/3

99,22% 98,00% 98,77% Sangat

tinggi

Jumlah realisasi

pendapatan

1.382.695.808.329,90 1.672.216.191.535,16

Target pendapatan 1.382.695.808.329,90 1.679.140.832.603,91

Jumlah realisasi

belanja APBD

1.263.996.475.454,70 1.672.988.776.918,57

Jumlah belanja

APBD

1.294.184.410.005,79 1.771.951.990.877,35

Jumlah SKPD tertib

administrasi

42 42

Jumlah SKPD 42 42

17

Daerah pada Tahun 2019 jika dibandingan dengan target mencapai 99,59%, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar 102,80%, Dana Perimbangan realisasi sebesar 99,20%,

ketidaktercapaian penerimaan terutama pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang hanya mencapai 55,29%

disebabkan karena penerimaan yang berasal dari penerimaan yang berasal dari penerimaan negara bukan

pajak/sumber daya alam secara nasional juga tidak tercapai sehingga dana yang ditransfer tidak sama dengan yang

dianggarkan. Realisasi pendapatan DAK fisik kurang dari target yang ditetapkan karena transfer dari pusat

menyesuaikan dengan besaran hasil lelang. Realisasi pendapatan DAK non fisik Tunjangan Profesi Guru kurang dari

target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian

Pendidikan. Atas bantuan keuangan dari provinsi yang kurang dari target disebabkan karena untuk Pembangunan

Jaringan Listrik untuk Operasional SPAM Hargowilis realisasi mendasar pada pengajuan proposal dari DPU.

I. Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019, untuk mencapai sasaran strategis, BKAD Kabupaten Kulon Progo

didukung dengan anggaran sejumlah Rp. 15.570.731.401,83 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp

8.258.961.626,83 dan belanja langsung sebesar Rp 7.311.769.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.199.143.144,00

dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.7.142.627.397,00 dan belanja langsung sebesar Rp

7.056.515.747,00 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 91,19%.

Diagram 1

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Keuangan TA 2019

25

35

45

55

BTL 53,04 45,87

BL 46,95 45,32

Anggaran Realisasi

18

Tabel. 8

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BKAD Kabupaten Kulon Progo

Uraian

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Ratio Realisasi Capaian Tahun

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

251.711.275,00 347.956.300,00 246.793.868,00 343.825.263,00

0,98 0,99

Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

91.624.375,00 208.279.800,00 90.112.825,00 206.300.450,00

0,98 0,99

Penyediaan Jasa Keuangan 58.256.500,00

57.506.500,00 57.201.650,00

57.502.750,00

0,98 1,00

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

101.830,400,00 82.170.000 99.479.393,00 80.022.063,00

0,01 0,97

Program Peningkatan Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas SDM

809.586.315,00 895.260.200,00 673.317.402,00

836.385.716,00

0,83 0,93

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

490.624.000,00 409.824.800,00 459.220.184,00 403.131.900,00

0,94 0,98

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 306.962.315,00 476.135.400,00 208.597.218,00 425.753.816,00 0,68 0,89

19

Uraian


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Perkantoran

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 12.000.000,00 9.300.000,00 5.500.000,00 7.500.000,00

0,46 0,81

Program Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja

35.529.300,00

53.250.300,00 34.952.000

52.616.475,00

0,98 0,71

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 8.000.000,00 12.860.300,00 7.652.000,00 12.396.800,00

0,96 0,96

Penyusunan Laporan Keuangan 9.529.300,00 29.940.000,00 9.420.225,00 29.804.875,00

0,99 1,00

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja

18.000.000,00 10.450.000,00 17.879.775,00 10.414.800,00

0,99 1,00

Program Peningkatan Pengelolaan

Anggaran dan Kualitas Kebijakan

Pengelolaan Keuangan

731.822.225,00

570.659.100,00 648.903.738,00

648.903.738,00

0,89 0,95

Penyusunan APBD 257.211.375,00 238.288.700,00 251.299.585,00 223.779.459,00

0,98 0,94

Penelitian DPA-L, DPA dan DPPA SKPD 0

0

0

0 - -

20

Uraian


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Penelitian DPA dan DPPA SKPD 18.379.000,00 11.990.300,00 17.460.425,00 11.156.000,00

0,95 0,93

Monev dan Perumusan Kebijakan

Penyusunan Anggaran

0 0

0

0 - -

Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya 338.774.750,00 219.155.100,00 267.237.100,00 214.184.845,00

0,79 0,98

Monev dan Perumusan Kebijakan

Pelaksanaan Anggaran

0 0

0

0 - -

Perumusan Kebijkan Pengelolaan

Keuangan

67.483.700,00 53.219.600,00 64.319.728 50.005.024

0,95 0,94

Penyusunan Penjabaran Anggaran

Mendahului Perubahan APBD

0 0

0

0 - -

Penyusunan Pergeseran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

49.973.400,00 48.005.400,00 48.586.900,00 44.940.667,00

0,97 0,94

Program Peningkatan Pengelolaan

Perbendaharaan

335.132.700,00 298.622.400,00 317.091.704,00 291.725.438,00

0,95 0,98

Pengelolaan Belanja Langsung 32.551.900,00 18.691.900,00

32.401.600,00

18.340.000,00

1,00 0,98

21

Uraian


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 129.484.600,00 121.474.500,00

127.606.275,00

120.419.313,00

0,99 0,99

Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR 33.477.400,00 10.952.600,00 29.186.200,00 9.140.100,00

0,87 0,83

Pengelolaan Kas Umum Derah 77.890.100,00

106.915.000,00

72.189.079,00

104.225.475,00

0,93 0,97

Pembinaan Perbendaharaan 29.386.000,00

14.371.700,00

23.811.850,00

13.933.800,00

0,81 0,97

Pengelolaan PPKD 32.342.700,00 26.216.700,00

31.896.700,00

25.666.750,00

0,99 0,98

Program Peningkatan Penerapan

Akuntansi dan Pelaporan

220.301.925,00 221.482.675,00 213.988.050,00 212.678.925,00

0,97 0,96

Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 84.601.625,00

94.179.975,00

82.283.200,00

89.019.400,00

0,97 0,95

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 20.858.000,00

17.900.800,00

19.880.100,00

17.551.617,00

0,95 0,98

22

Uraian


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Sinkronisasi Data Realisasi APBD 13.812.000,00

8.711.800,00

13.492.000,00

8.635.100,00

0,98 0,99

Pengelolaan SIMDA 101.030.300,00

100.690.100,00

98.332.750,00

97.472.808,00

0,97 0,97

Penyusunan Laporan Dana Tugas

Pembantuan

0 0 0 0 - -

Program Peningkatan Penerimaan Pajak

Daerah

3.788.484.700,00 3.675.992.900,00 3.660.713.638,00 3.972.976.134,00

0,97 0,97

Rekonsiliasi Data Piutang PBB P2 65.556.800,00 51.126.800,00

64.943.150,00 50.976.250,00

0,99 1,00

Perekaman Data dan Penetapan Pajak

Daerah

225.303.500,00

198.032.900,00

222.193.500,00

191.588.900,00

0,99 0,99

Penagihan Pajak Daerah 695.728.200,00

688.987.600,00

685.480.838,00

686.827.359,00

0,99 0,99

Pembaharuan Basis Data 108.288.400,00

108.950.300,00

105.633.375,00

105.603.800,00

0,98 0,97

Pelayanan dan Validasi Data BPHTB 137.358.500,00 134.691.000,00 136.659.800,00 132.711.725,00 0,99 0,99

23

Uraian


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan

Subyek Pajak Daerah

2.178.613.800,00 2.524.204.300,00 2.070.880.900,00 2.405.089.100,00

0,95 0,95

Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah

377.635.500,00 402.420.500,00 373.992.075,00

400.179.000,00

0,99 0,99

Program Peningkatan Pendapatan

Daerah

493.572.950,00 529.586.500,00 483.319.350,00 523.999.883,00

0,98 0,99

Penyusunan Perencanaan Pendapatan

Daerah

156.854.050,00 232.239.700,00 155.506.650,00 229.537.433,00

0,99 0,99

Evaluasi Pendapatan Daerah 42.126.500,00 33.142.500,00 41.244.275,00 32.666.950,00

0,98 0,99

Pelayanan dan Pengadministrasi Benda

Berharga

67.665.000,00 50.140.000,00 66.112.800,00 49.913.100,00

0,98 1,00

Pengembangan Pendapatan Daerah 226.927.400,00 214.064.300,00 220.455.625,00 211.882.400,00

0,97 0,99

Program Peningkatan Pengelolaan Aset

Daerah

781.537.450,00 286.538.900,00 759.816.599,00 759.816.599,00 0,97 0,97

24

Uraian


2018 2019 2018 2019 2018 2019

Perencanaan dan Monev Aset Daerah 53.302.000,00 44.845.900,00 51.883.350,00 43.687.250,00

0,97 0,97

Penatausahaan Barang Milik Daerah 518.290.000,00 81.517.600,00 503.855.324,00 80.495.148,00

0,97 0,99

Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan BMD

54.898.500,00 36.960.900,00 52.774.550,00 32.769.450,00

0,96 0,89

Perencanaan, Monev dan Penatausahaan

Investasi Pemda

91.945.700,00 80.364.500,00 89.866.200,00 79.008.035,00

0,98 0,98

Optimalisasi BMD 26.177.000,00 12.235.500,00

25.164.350,00 12.036.225,00

0,96 0,98

Penatausahaan Barang Persediaan 36.924.250,00 30.614.500,00

36.272.825,00 30.245.750,00

0,98 0,99

25

J. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

Diagram 2

Perbandingan Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo

Dengan Tahun Sebelumnya

99,04 99,22

98,51

98

95

97,5

100

Target Realisasi

2018

2019

Berdasarkan Diagram 2, sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKAD Kabupaten Kulon

Progo dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,51%. Ketidaktercapaian

tersebut karena pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang hanya mencapai 55,29% disebabkan

karena penerimaan yang berasal dari penerimaan yang berasal dari penerimaan negara bukan

pajak/sumber daya alam secara nasional juga tidak tercapai sehingga dana yang ditransfer tidak sama

dengan yang dianggarkan. Realisasi pendapatan DAK fisik kurang dari target yang ditetapkan karena

transfer dari pusat menyesuaikan dengan besaran hasil lelang. Realisasi pendapatan DAK non fisik

Tunjangan Profesi Guru kurang dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan Surat Keputusan

Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan. Atas bantuan keuangan dari provinsi yang kurang

dari target disebabkan karena untuk Pembangunan Jaringan Listrik untuk Operasional SPAM Hargowilis

realisasi mendasar pada pengajuan proposal dari DPU.

K. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;

2. Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta

sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh

OPD.

26

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian,

diantaranya :

1. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;

2. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian;

2. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja.

L. Target Capaian Kinerja Tahun 2020

Target Indikator Kinerja Utama BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Tabel. 9

Target IKU BKAD Kabupaten Kulon Progo

No Indikator Satuan 2020

1. Cakupan pengelolaan

keuangan dan aset

Persen 99,46

27

KATA PENGANTAR › files › file_uploads › de6...Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 20 20 berdasarkan Instruksi Presiden

Documents