KATA PENGANTAR - denpasarkota.go.id · 5.3 Matrik Rencana Program ... berhasil dan bebas dari KKN(Korupsi ... Kompetensi kerja yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup

i |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang

Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNyamaka Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat

tersusun.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

KompetensiKota Denpasar Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk

memudahkan Organisasi Perangkat Daerah di dalam melaksanakan tugas –

tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaandengan harapan dapat

mewujudkan Visi dan Misi Kota Denpasar.

Mengingat dalam penyusunan renstra ini masih banyak kekurangan

yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan – masukan,

saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun demi

penyempurnaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar pada tahun – tahun mendatang.

Akhir kata kami berharap semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam

pengembangan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

di Kota Denpasar yang berwawasan budaya.

Denpasar, Agustus 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar

Drs. I.G.A Rai Anom Suradi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610325 198203 1 007

ii |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DENPASAR NOMOR :

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI

KOMPETENSITAHUN 2016 – 2021 ......................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI

KOMPETENSIKOTA DENPASAR .......................................................... 7

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD ...................... 7

2.2 Sumber Daya OPD ........................................................................ 31

2.3 Kinerja Pelayanan OPD ................................................................. 33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan (OPD) .......... 35

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................... 36

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

OPD............................................................................................... 36

3.2Penentuan Isu – Isu Strategis .......................................................... 37

iii |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN ........... 39

4.1 Visi Dan Misi OPD ......................................................................... 39

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ................................ 39

4.3 Strategi dan Kebijakan .................................................................. 40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………. 43

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan ................................................... 43

5.2 Indikator Kinerja ........................................................................... 44

5.3 Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar ........................................................... 46

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI

KOMPETENSIYANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD .................................................................................. 51

BAB VII PENUTUP .............................................................................................. 53

LAMPIRAN :

- Target Program / Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi

KompetensiKota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016– 2021

- Matriks Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar

iv |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI

KOMPETENSIKOTA DENPASAR

NOMOR : 560/860/DTKSK/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KOTA DENPASAR TAHUN 2016– 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJAKOTA DENPASAR

Menimbang : a. Bahwa terwujudnya Pemerintahanyang bersih,

berwibawa dan bertanggung jawab adalah

merupakantuntutan bagi terselenggaranya manajemen

Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna,

berhasil dan bebas dari KKN(Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme).

b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan di

Bidang KetenagakerjaanKota Denpasar sesuai dengan

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional perlu ditetapkan

rencana strategis Dinas Tenaga Kerjadan Sertifikasi

Kompetensi Kota DenpasarPeriode 2016 – 2021.

c. Bahwa Rencana Strategissebagaimana yang dimaksud

pada huruf b telah disusun sebagai suatu dokumen

perencanaan indikatif yang memuat laporan program

pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan yang

akan dilaksanakan sebagai arah dan pedoman dalam

menjawab berbagai isu strategis di

bidangketenagakerjaan 5 (lima) tahun kedepan perlu

ditetapkan dengan suatu keputusan kepala

DinasTenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar.

v |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang

Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor. 9 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 3465);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahunNomor 104, Tambahan

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);

vi |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor

5);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Denpasar Nomor 8).

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis(RENSTRA) Dinas Tenaga

Kerja dan Sertifikasi Kompetensi tahun 2016 –

2021sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) DinasTenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagaimana

tersebut dalam Diktum Pertama ini dipergunakan sebagai

acuan dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Bidang

Ketenagakerjaan baik program tahunan maupun lima

tahunan.

KETIGA : Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2016 –

2021merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari

Renstra Pemerintah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada TanggalAgustus 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KOTA DENPASAR,

Drs. I.G.A Rai Anom Suradi, MM Pembina Utama Muda NIP.19610325 198203 1 007

vii |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

KEPUTUSANini disampaikan kepada Yth ;

1. Walikota Denpasar di Denpasar (Sebagai Laporan)

2. Ketua DPRD Kota Denpasar di Denpasar

3. Kepala BAPPEDA Kota Denpasar di Denpasar

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar di

Denpasar.

5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar di Denpasar

6. Arsip.

1 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Denpasar 2016 – 2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas

program pemerintah Kota Denpasar, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

pembangunan dan pelayanan publik ketenagakerjaan di Kota Denpasar, yang

disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 No.1)serta

dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor

keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan

dengan ketenagakerjaan yang sedang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :

1. Penetapkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD

Tahun 2016-2021;

2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait

dengan ketenagakerjaan.

3. Kompetensi kerja yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang

ditetapkan.


Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait

dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan Rencana

Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang- Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional

dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra DinasTenaga Kerja dan Serti fikasi KompetensiKota Denpasar

merupakan Penjabaran Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2016 –

2021yang memuat arah kebijakan, strategis dan organisasi perangkat

daerah.

Keterkaitan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya

ditunjukan dalam gambar dibawah ini.

Gambar Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP NASIONAL RPJPM NASIONAL

RPJP PROPINSI RPJPMPROPINSI

RPJP KOTA RPJMD KOTA RKPD KOTA RAPBD

KOTA

APBD

RENSTRA

OPD

RENJA

OPD

RKA

OPD

RINCIAN

APBD


1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar tahun 2016 – 2021disusun berdasarkan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota

Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik


2. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemertintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka PanjangNasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik



7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009

Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 adalah :


a. Menggambarkan tentang kondisi ketenagakerjaan secara umum

sekaligus

memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi

dan Misi Kota Denpasar.

b. Sebagai penjabaran dari program kegiatan dalam RPJMD Kota Denpasar

Tahun 2016 – 2021 dan bahan acuan pembangunan yang ingin dicapai

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam

kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah :

a. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima

tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

b. Sebagai alat ukur kinerja dinas dalam melakukan evaluasi kinerja

tahunanyang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

KompetensiKota Denpasar tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan Renstra serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambar Pelayanan OPD memuat Tugas Pokok, Fungsi dan

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar, Uraian Tugas, Kinerja

Pelayanan OPD serta Tantangan Dan Peluang

Pengembangan Pelayanan OPD.


BAB III : Isu StrategisBerdasarkan Tugas dan Fungsi menguraikan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD serta Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD,

Strategi dan Kebijakan memuat tentang Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga

Kerja dan Sertifikasi Komptensi Kota Denpasar

BAB V : RencanaProgram dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasarandan PendanaanIndikatif memuat mengenai Rencana

Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Matriks Rencana

Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar

BAB VI : Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD. Memuat indikator kinerja utama

DinasTenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota

Denpasar yang dicapai dalam lima

tahun sesuai tupoksi OPD dan matriks Rencana Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar Tahun 2016 – 2021.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TENAGA KERJA DAN SERIFIKASI KOMPETENSI

KOTA DENPASAR

2.1 Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota Denpasar

mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan urusan

pemerintahaan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di BidangKetenagakerjaan yang meliputi

Bidang Pembinaan dan Pelatihan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

Bidang Hubungan Industrial.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

BidangKetenagakerjaan yang meliputi Bidang Pembinaan dan Pelatihan,

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial .

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di BidangKetenagakerjaan yang

meliputi Bidang Pembinaan dan Pelatihan, Bidang Penempatan Tenaga

Kerja dan Bidang Hubungan Industrial.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan

Dinas.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DinasTenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota

Denpasar dibentuk berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016

tanggal 25 Nopember 2016. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub-Bagian dan Kelompok Jabatan


Fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

KompetensiKota Denpasar diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris, membawahi :

a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Sertifikasi

b. Seksi Perizinan dan Kelembagaan

c. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Antar Kerja

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan

c. Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja

4. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :

a. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan

b. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan

c. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

5. Kelompok jabatan Fungsional

a. Mediator

b. Pengantar Kerja


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

SEKRETARIAT

MEDIATOR

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI PELAYANAN ANTAR KERJA

SEKSI SYARAT KERJA DAN KELEMBAGAAN

SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERIZINAN

SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

SEKSI PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

SEKSI PENGOLAHAN INFORMASI PASAR KERJA

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

SEKSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PENGANTAR KERJA


Uraian Tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. menetapkan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan program

yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja

tercapai sesuai rencana;

c. membina bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi dengan cara mengadakan

rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh

kinerja yang diharapkan;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan tugas,

tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan

yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. merumuskan kebijakan teknis Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

f. menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi yang meliputi Bidang Pembinaan dan Pelatihan,

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya kesejahteraan

bagi tenaga kerja;

g. memberikan pelayanan, perpanjangan perizinan dan non

perizinan di Bidang Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku

agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat;

h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas;


i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tenaga

Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan cara membandingkan antara

program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja

dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan

efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian

di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan

penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan

pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah

ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi

perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Dinas;


f. melaksanakan pendataan Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar

tersedianya data yang akurat;

g. melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan dan Keuangan

sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah untuk mewujudkan

tata kelola keuangan yang kridible;

h. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem

pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai

dengan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan

kegiatan yang efektif;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana yang akan datang;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Sekretariat; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:


a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rencana Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan anggaran yang

akuntabel;

f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk

mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;

g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan

keuangan yang akuntabel;

h. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan

pedoman, petunjuk teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

i. menyusun rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, LKPJ,

LPPD, SPM dan SOP Dinas melalui koordinasi dan komunikasi dengan

Bidang-bidang dan Sekretariat sehingga perencanaan sesuai renstra

dan laporan tepat waktu;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang




Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah

dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan

kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

g. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan

tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

h. menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan kualitas

pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

i. menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib

administrasi kepegawaian;


j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan

datang; dan



Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas

(3) Bidang Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan dan

Pelatihan berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang

Pembinaan dan Pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan

efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Pembinaan dan Pelatihan sesuai peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan

dan Pelatihan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

(PBK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat

meningkatkan daya saing tenaga kerja;


f. merencanakan pembinaan kepada lembaga pelatihan sesuai dengan

prosedur yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas;

g. memverifikasi lembaga pelatihan kerja dalam rangka penerbitan izin

dan memberikan informasi regulasi pelatihan kerja sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber

daya manusia di lembaga pelatihan kerja swasta sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan daya saing;

i. memberikan pelayanan dan perpanjangan perizinan lembaga pelatihan

kerja swasta sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan

pelayanan pada masyarakat;

j. memantau tingkat produktivitas dan pengukuran produktivitas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar perusahaan tetap berjalan

optimal;

k. melaksanakan bimbingan teknis terhadap perusahaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar produktivitas meningkat;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pelatihan

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

yang akan datang;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pelatihan

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Bidang Pembinaan dan Pelatihan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Pembinaan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.

Bidang Pembinaan dan Pelatihanterdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;

2. Seksi Perizinan dan Kelembagaan; dan

3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.


1. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi

berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan

serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan

Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, pembinaan dan

program kepada lembaga pelatihan dalam rangka sertifikasi

kompetensi sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat bersaing

di dunia kerja;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan dan

sertifikasi kompetensi dengan unit kerja terkait sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar lembaga-lembaga pelatihan lebih

profesional;

g. mengoordinasikan pembinaan peningkatan kompetensi instruktur

lembaga pelatihan swasta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga

memenuhi standarisasi instruktur;

h. melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan

akreditas lembaga pelatihan kerja swasta sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;


i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan

Pelatihan dan Sertifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan


j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan

Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


2. Seksi Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemagangan berdasarkan rencana

operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan serta ketentuan yang




Seksi Perizinan dan Kelembagaan;


Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan

Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


e. memberikan pelayanan dan perpanjangan perizinan lembaga

pelatihan kerja swasta sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat

meningkatkan pelayanan pada masyarakat;

f. melaksanaan pendataan dan monitoring kepada lembaga pelatihan

kerja swasta sesuai dengan ketentuan agar memperoleh data yang

akurat;

g. memberikan rekomendasi pemagangan ke luar negeri sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pengurusan administrasi;


h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perizinan dan

Kelembagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perizinan

dan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;

dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan

serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;


Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produktivitas

Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


e. memantau dan membina tingkat produktivitas dan pengukuran

produktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

perusahaan tetap berjalan optimal;

f. melaksanakan penyebarluasan informasi dan pemberian konsultasi

produktivitas kepada perusahaan kecil sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar perusahaan tetap optimal;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produktivitas

Tenaga Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada



h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan

Pelatihan.

(4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penempatan

Tenaga Kerja berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan


pelaksanaan tugas;


Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan

efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Penempatan Tenaga Kerja secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. menyebarluasan informasi pasar kerjakepada pencari kerja dan

pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan penyerapan

tenaga kerja;

f. melaksanakan penyuluhan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta

perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku


untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja kepada pencari

kerja;

g. melaksanakan pengembagan pasar kerja, penempatan tenaga kerja

dalam dan luar negeri, penempatan tenaga kerja penyandang cacat dan

perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk mengurangi tingkat pengangguran;

h. melaksanakan pembinaan program bursa kerja khusus di satuan

pendidikan umum/ kejuruan, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan

kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempercepat

penyerapan tenaga kerja;

i. memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi

pasar kerja dan bursa kerja serta penempatan tenaga kerja khusus

(difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja;

j. memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta (LPTKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

k. menerbitkan izin Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan penyerapan

tenaga kerja;

l. melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK)

dan Bursa Kerja Swasta (BKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar tertib administrasi;

m. memverifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, perjanjian

penempatan kerja, pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon Tenaga

Kerja Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur untuk menjamin

legalitas;

n. memberikan rekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga Kerja

Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur agar tertib administrasi;

o. menerbitkan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing

(IMTA) yang lokasi kerja di wilayah Kota Denpasar sesuai dengan

prosedur agar memenuhi legalitas;


p. melaksanakan pengolahan, menganalisa data informasi pasar kerja dan

penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

mendapatkan informasi yang akurat;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana yang akan datang;

r. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkalasebagai

akuntabilitas Bidang Penempatan Tenaga Kerja; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Antar Kerja;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan; dan

3. Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja.

1. Seksi Pelayanan Antar Kerja mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Antar Kerja berdasarkan

rencana operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Seksi Pelayanan Antar Kerja;


Pelayanan Antar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Antar

Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

e. menyebarluaskan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan

pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan


f. melaksanakan penyuluhan jabatan dalam pelayanan antar kerja

serta perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja

kepada pencari kerja;

g. memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja sesuai dengan

prosedur agar mengurangi pengangguran tenaga kerja;

h. memfasilitasi, pembinaan penempatan bagi pencari kerja

penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

meningkatkan kesejahteraan;

i. mengoordinasikan sistem informasi penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) dan pemantauan penyetoran dana perlindungan TKI

di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib

administrasi;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Antar

Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan

Antar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan



2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan

Perizinan berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan

Tenaga Kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;




Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan;


Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan tugas dan


lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penempatan

Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan


e. mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan pengendalian penggunaan

tenaga kerja asing (TKA), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja

Swasta (BKS) sesuai dengan prosedur agar mentaati peraturan;

f. menerbitkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan

legalitas;

g. melaksanakan pendataan, penyuluhan, pembinaan dan monitoring

kepada pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar tertib administrasi;

h. memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penempatan Tenaga

Kerja Swasta (LPTKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menerbitkan izin Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta

(BKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan


j. melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK)

dan Bursa Kerja Swasta (BKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar tertib administrasi;

k. memverifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, perjanjian

penempatan kerja, pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur untuk

menjamin legalitas;


l. memberikan rekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga

Kerja Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur agar tertib

administrasi;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penempatan

Tenaga Kerja dan Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan


n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana

yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


3. Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja

berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja

dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja;


Pengolahan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan

Informasi Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melaksanakan pengolahan, menganalisa data informasi pasar kerja

dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar mendapatkan informasi yang akurat;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengolahan

Informasi Pasar Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;


g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pengolahan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan



h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan



bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga

Kerja.

(5) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Hubungan

Industrial berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan


pelaksanaan tugas;


Hubungan Industrial sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan

efisien;


lingkungan Bidang Hubungan Industrial sesuai peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Hubungan

Industrial secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. memverifikasi, menerbitkan pencatatan, pendaftaran, pengesahan

dokumen perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja

bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib

administrasi;

f. mengoordinasikan tahapan proses pembahasan pengupahan dan

jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk melindungi pekerja;


g. mengembangankan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan

kesejahteraan pekerja;

h. menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan

sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberi

perlindungan upah pekerja;

i. membentuk dan memberdayakan Dewan Pengupahan dalam

menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;

j. mengoordinasikan pelaksanakan deteksi dini dan pencegahan terhadap

potensi perselisihan hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar perselisihan diminimalkan;

k. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga

Kerjasama Tripartit dan Bipartit di perusahaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar terjalin komunikasi di perusahaan;

l. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap kasus perselisihan

hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk menjalin hubungan industrial yang kondusif;

m. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sarana hubungan industrial di

perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan

produktivitas;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dengan

cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Bidang Hubungan Industrial; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi melalui Sekretaris.


Bidang Hubungan Industrial terdiri dari

1. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;

2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan; dan

3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.

1. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan

berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial dan




Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Syarat

Kerja dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan

Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


e. memverifikasi, menerbitkan pencatatan, pendaftaran, pengesahan

dokumen perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian

kerja bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib

administrasi;

f. membentuk dan memberdayakan Lembaga Kerjasama Tripartit dan

Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar terjalin komunikasi yang efektif;

g. memverifikasi dan mendaftarkan serikat pekerja/buruh sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk memperjuangkan


h. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sarana hubungan industrial

di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan produktivitas;


i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan

Kelembagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Syarat

Kerja dan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

dan



2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan

berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial dan




Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan;


Pengupahan dan Kesejahteraan sesuai dengan tugas dan tanggung


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengupahan dan

Kesejahteraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


e. mengoordinasikan tahapan proses pembahasan pengupahan dan

jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk melindungi pekerja;

f. mengembangankan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga

kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan



g. menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan

sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberi

perlindungan upah pekerja;

h. membentuk dan memberdayakan Dewan Pengupahan dalam

menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengupahan

dan Kesejahteraan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pengupahan dan Kesejahteraan sesuai dengan prosedur dan





3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan

Industrial dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan;


Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan tugas dan


lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan prosedur dan peraturan


e. mengoordinasikan pelaksanakan deteksi dini dan pencegahan

terhadap potensi perselisihan hubungan industrial di perusahaan


sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perselisihan

diminimalkan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap kasus perselisihan

hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk menjalin hubungan industrial yang kondusif;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan

dan Penyelesaian Perselisihan dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa

mendatang;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana


i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan



bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi urusan ketenagakerjaan

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunnakan sumbe r daya

manusia dan sarana prasarana sebaagaimana data berikut.

Keadaan pegawai dan sarana prasarana pada Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai


Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar berjumlah 50 Orang yang terdiri dari 29 Orang Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan 21 Orang Tenaga Non Pegawai.

Berdasarkan Eselon terdiri dari :

No. Eselon Jumlah

1 Pejabat Eselon II 1 Orang

2 Pejabat Eselon III 4 Orang

3 Pejabat Eselon IV 11 Orang

4 Pejabat Fungsional 4 Orang

5 Pejabat Non Eselon 9 Orang

6 Tenaga Non Pegawai 21 Orang

Jumlah Pegawai 50 Orang

Berdasarkan Golongan terdiri dari :

No. Golongan Jumlah

1 IV 9 Orang

2 III 19 Orang

3 II -

4 I 1 Orang

5 Non Golongan 21 Orang


Berdasarkan Pendidikan terdiri dari :

No. Pendidikan Jumlah

1 S2 ( Pasca Sarjana ) 4 Orang

2 S1 ( Sarjana ) 33 Orang

3 SLTA ( Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ) 10 Orang

4 SLTP ( Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ) 1 Orang

5 SD ( Sekolah Dasar ) 2 Orang


2. Sarana dan Prasarana


No. Nama Barang Jumlah Kondisi

1 Gedung 1 Unit Baik

2 Mobil 5 Unit Baik

3 Sepeda Motor 8 Unit Baik

4 Rak Kayu 1 Unit Baik

5 Filling Besi / Metal 1 Unit Baik

6 Lemari Kaca 1 Unit Baik

7 Papan Pengumuman 2 Unit Baik

8 Meja Komputer 2 Unit Baik

9 Lemari Es 2 Unit Baik

10 Televisi 6 Unit Baik

11 Stabilisator 2 Unit Baik

12 Alat Rumah Tangga Lainnya 1 Set Baik

13 Komputer / PC 5 Unit Baik

14 Laptop 2 Unit Baik

15 Printer 6 Unit Baik

16 Peralatan Personal Komputer Lainnya 2 Set Baik

17 Server 1 Unit Baik

18 Peralatan Jaringan Lainnya 3 Set Baik

19 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Unit Baik

20 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Unit Baik

21 Mesin Barcode 3 Unit Baik

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan

manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi

menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan

pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran

pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas

yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki

pasar kerja setiap tahun. Jumlah angkatan kerja terdaftar di Kota Denpasar

periode tahun 2012 –2016.


Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2012 s.d. 2016

No Uraian TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah Pekerja 418,839 438,687 461,135 468,515 468,515

2 Jumlah Pencari Kerja 5,405 3,301 1,846 1,386 1,122

3 Jumlah Angkatan Kerja 429,184 450,579 472,103 472,103 472,103

4

Prosentase Pekerja

dengan Penduduk 61,6 61,92 53,4 53,2 52,21

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan

disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan

pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Perkembangan

jumlah perusahaan di Kota Denpasar dari tahun 2012 sampai 2016 disajikan pada

Tabel berikut :

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2012 s.d. 2016

No Uraian TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Perusahaan 420 550 547 553 734

2 Upah Minimum Kabupaten / Kota 1.259.000 1.358.000 1.656.900 1.800.000 2.007.000 Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh Dewan

Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK

berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat

inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya.

UMK merupakan upah minimum (gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan

kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UMK Kota Denpasar

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan

perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan

sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan. UMK Kota Denpasar

Tahun 2011 adalah Rp 1.191.500 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp

2.007.000.

Jumlah ijin LPKS dan PPTKIS di Kota Denpasar selengkapnya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :


Jumlah Ijin LPKS dan PPTKIS di Kota Denpasar Tahun 2012-2016

Tahun LPKS (Lembaga

Pelatihan Kerja

Swasta)

PPTKIS (Penempatan Pelaksana

Tenaga Kerja Indonesia Swasta)

2012 19 17

2013 15 17

2014 8 17

2015 9 15

2016 8 15

Jumlah 59 15

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

a. Tantangan

1. Pengendalian pertumbuhan angkatan kerja

2. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja

3. Banyaknya pencari kerja dari luar daerah

4. Kurangnya informasi bagi pencari kerja.

5. Peningkatan kualitas hidup tenaga kerja yang menyangkut upah

tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan lingkungan

hidup pekerja.

6. Keterbatasan sumber dana Pemerintah Kota Denpasar untuk

mendukung seluruh program pembangunan ketenagakerjaan.

b. Peluang

1. Berkembangnya sektor perdagangan jasa, restoran serta industri

yang mampu menyerap tenaga kerja.

2. Adanya lembaga pelatihan swasta sebagai pencetak tenaga kerja

terampil.

3. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja .


4. Perubahan lingkungan global yang menyebabkan munculnya

kecenderungan menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu

kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti

meningkatkan kesadaran akan demokratisasi, desentralisasi, HAM,

penanggulangan kemiskinan, kesempatan kerja dan permasalahan

lainnya.

5. Adanya peran aktif masyarakat, lembaga sosial swasta dan

pemerintah dalam pembangunan Bidang Ketenagakerjaan.

6. Adanya kerja sama antar daerah, propinsi dan kabupaten / Kota .


BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Kondisi ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan

meningkatnya jumlah pengangguran, diantaranya diakibatkan oleh adanya

krisis global yang melanda hampir seluruh negara –negara di dunia termasuk

negara–negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sehingga

pertumbuhan pencari kerja selalu tidak seimbang dengan pertumbuhan

kesempatan kerja yang tersedia, dimana jumlah pencari kerja jauh lebih banyak

dari lowongan kerja yang ada dan menyebabkan terjadinya peningkatan

pengganguran.

Penyebab lainnya karena adanya pertumbuhan kesempatan kerja yang

tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja

masih banyak yang belum mampu bersaing secara nasional dan global serta

kurangnya akses informasi pasar kerja yang diterima oleh pencari kerja,

mengakibatkan pencari kerja tidak dapat menemukan lowongan kerja yang

diinginkan dan sebaliknya penyedia/perusahaan penguna tenaga kerja sulit

mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini

berdampak kurang baik karena tidak semua pencari kerja dapat mengisi

lowongan kerja yang tersedia, dimana untuk Kota Denpasar jumlah sisa pencari

kerja yang terdaftar sampai akhir bulanOktober 2016dirinci menurut tingkat

pendidikan yaitu Sekolah Dasar sebanyak 54 orang (4,56%), Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama sebanyak 59 orang (5,18%), Sekolah Lanjutan Atas sebanyak

389 orang (34,15%), Diploma sebanyak 72 orang (6,32%) dan Sarjana sebanyak

567 orang (49,78%). Pencari kerja yang terdaftar pada bulan Oktober 2016

dirinci menurut pendidikan, yaitu Sekolah Lanjutan Atas sebanyak 25 orang

(23,04%), Diploma sebanyak 28 orang (26,92%) dan Sarjana sebanyak 53 orang

(50,96%). Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan

lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan

keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor

ekonomi yang membutuhkan. Adapun permasalahan di bidang ketenagakerjaan

di Kota Denpasar adalah:


a. Kurangnya kerjasama dengan industri baik dalam maupun luar

negeri dalam penempatan tenaga kerja dan magang di dalam

maupun di luar negeri.

b. Kurangnya kerjasama antar pemerintah dalam dalam

ketenagakerjaan.

c. Belum adanya kepastian hukum terhadap investor untuk menyerap

tenaga kerja lokal.

d. Kurangnya tenaga kerja yang bersertifikasi sehubungan dengan MEA

e. Belum optimalnya jaringan penempatan tenaga kerja di luar negeri

f. Belum adanya jaminan permodalan bagi tenaga kerja ke luar negeri

g. Masih adanya Perusahaan yang belum melaporkan Penempatan

Pencari Kerja ( Wajib Lapor ).

h. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada

pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)

sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan setelah diterima di

perusahaan atau instansi tidak melapor kembali ke Dinas Sosial dan

Tenaga kerja Kota Denpasar.

i. Masih terbatasnya pegawai fungsional pengantar kerja, tenaga

fungsional pengawas dan mediator.

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri

yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi

pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang

bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal, yang besarnya 40% dari

seluruh angkatan kerja, dan lapangan kerja informal, sekitar 60,0 persen.

Demikian juag terjadi pada tenaga kerja asal Kota Denpasar yang masih

sedikit yang mampu bersaing di pasar global sehingga menciptakan

persaingan di daerah dan menciptakan pengangguran bagi tenaga tekaja

yang tidak mampu bersaing.

Kedepan, tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam

mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi.

Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenaga migran


mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan banyak tenaga

migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan

keselamatannya. Saat ini, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia

masih belum berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatian

dunia terhadap migrasi internasional dan pekerja rumah tangga yang tidak

berdokumen dan pekerja migran perempuan (domestic workers). Selain tata

kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungi

pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum

terhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerja

migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah. Adapun

isu strategis terhadap jaminan ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

1. Perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan.

2. Peningkatan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya dan

manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk,

khususnya penduduk pekerja informal.

3. Penyiapan pendidikan dan pelatihan. Persyaratan untuk calon pekerja

minimal yang harus dipenuhi adalah kemampuan teknis yang baik dan

propesional untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, sehingga sangat

diperlukan adanya sertifikasi terhadap tenaga kerja.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi KompetensiKota Denpasar, melalui Visi Kota Denpasar :”DENPASAR

KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU

KEHARMONISAN”.

Visi ini dimaksudkan bahwa pembangunan BidangKetenagakerjaan yang

telah, sedang dan yang akan dilakukan pemerintah dan masyarakat ditujukan

unntuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan

masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Denpasar

sebagai berikut :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan

Bali.

2. Pemberdayaan pelayanan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan

kearifan lokal .

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemimpinan yang

baik (good govermance) berdasarkan penegakan supremasi hukum(Law

enforcement).

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan

bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan

skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan arah visi dan misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 maka

ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar sebagai berikut :


Tujuan

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan

ekonomi dan sosial serta pemerataan infrastruktur.

Sasaran

Menurunnya angka pengangguran.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian

visi dan misi yang telah ditetapkan. Stategi pembangunan tersebut dijalankan

dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar”. Aksara

sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru

dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan

langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini

merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi

pembangunan yang dimaksud sebagai berikut.

(1) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good

Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City).

(2) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM

dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.

(3) Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement)

dalam tata kelola pemerintahan.

(4) Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan

kebudayaan Bali.

(5) Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk

memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju

Heritage City.

(6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju

kebahagiaan.

(7) Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan

(Agent of Change) dengan Human Capital dan Social Capital.

(8) Mengembangkan Ekonomi Kreatif.


Untuk mewujudkan Padmaksara tersebut maka strategi yang dapat

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan sikap budaya kerja yang mandiri

2. Menciptakan pemerataan, ketenangan kerja dan kualitas

tenaga kerja serta pengembangan keselamatan dan

kesehatan kerja (K3).

Sedangkan keterkaitannya dengan 33 agenda prioritas adalah untuk

memperbaiki iklim ketenagakerjaan antara lain dengan sertifikasi

ketenagakerjaan.

Kebijakan umum pembangunan Kota Denpasar disusun sesuai dengan

prioritas pengembangan sektor pembangunan antara lain:

1. Kebudayaan

2. Pangan Untuk Rakyat

3. Pendidikan

4. Kesehatan

5. Pertanian

6. Pariwisata

7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ekonomi Kreatif

8. Kelautan dan Perikanan

9. Pekerjaan Umum

10. Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan atas 10 (Sepuluh) prioritas sektor pembangunan Kota

Denpasar maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar termasuk

dalam sektor Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari :

a) Peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing dalam

kesempatan kerja, perluasan dan perlindungan tenaga kerja Kota

Denpasar.

b) Peningkatan terhadap kualitas kesejahteraan jaminan sosial bagi

seluruh masyarakat Kota Denpasar.

Adapun kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar dalam

melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar sesuai dengan

amanat UU. No. 23 Tahun 2014 dalam melaksanakan bidang urusan Tenaga

Kerja periode 2016-2021 antara lain:


(1) Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja

Kota Denpasar melalui:

a. Optimalisasi sumberdaya dunia usaha untuk memanfaatkan

globalisasi.

b. Optimalisasi keterampilan pencari kerja untuk memanfaatkan

terbukanya kesempatan kerja antar adaerah, nasional, dan

internasional.

(2) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, melalui:

a. Optimalisasi pusat perekonomian untuk memanfaatkan potensi

investasi.

b. Optimalisasi perkembangan sektor perdagangan jasa dan restoran

untuk memanfaatkan globalisasi.

(3) Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja.

(4) Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial

tenaga kerja.

(5) Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan

ketenagakerjaan.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

c. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

d. Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen Di

Sektor Pariwisata

e. Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja


a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja .

b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.

c. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.

d. Fasilitasi Ketenagakerjaan.

e. Surveillence / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 Pada

Pelayanan Informasi.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial.

b. Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh International /

May Day ).

c. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan

Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

d. Penyusunan Buku SPM Bidang Tenaga Kerja.


e. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang

Ketenagakerjaan.

f. Fasilitasi Syarat – Syarat Kerja dan Kelembagaan

Ketenagakerjaan.

Rencana Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan.

Indikator kinerja program/ kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensidapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1 Indikator Kinerja Tenaga Kerja

1. Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja

2. Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai

Dengan Kebutuhan Pasar Kerja

3. Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaan

4. Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya

Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota Denpasar

5. Jumlah Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar

Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan

6. Jumlah Terbinanya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing dan

Bursa Kerja Khusus Swasta

7. Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga Kerja /

Perusahaan Dengan Pencari Kerja

8. Persentase Terlaksananya Survellence/Pendampingan

Implementasi ISO 9001-2105 pada Pelayanan Informasi Pasar

Kerja

9. Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial


10. Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga Kerja

11. Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan

Ditetapkannya UMK

12. Meningkatnya Solidaritas Buruh

5.2.2 Indikator Kinerja Pelayanan Penunjang

1. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

2. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3. Meningkatnya Prestasi Kerja dan Dapat Melaksanakan Pekerjaan

Secara Profesional



5.3 Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No. Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok

Sasaran

PAGU INDIKATIF (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persetase Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1,280,877,200 1,353,470,000 1,421,143,500 1,492,200,675 1,566,810,709

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Terlaksananya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,443,110,000 1,693,160,000 1,862,476,000 2,048,723,600 2,253,595,960

Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Dinas Tenaga

Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

3 Peningkatan Kapasitas dan

Sumber Daya Aparatur


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

44,000,000 44,000,000 48,400,000.00 53,240,000 58,564,000


Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Prestasi Kerja dan Dapat Melaksanakan Pekerjaan Secara

Profesional


4 Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase

Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

163,223,700 480,630,000 504,660,000 529,000,000 556,390,000

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Bagi Pencari Kerja

Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja

Pencari Kerja / Pengangguran

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta (LPKS)

Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan

Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar

Kerja

Pencari Kerja di Kota Denpasar

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaan

Desa/Kelurahan

Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Karyawan

Permanen Di Sektor Pariwisata

Meningkatnya Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwista


Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan di

Perusahaan

5 Program

Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase

Terpenuhinya Peningkatan Kesempatan Kerja

477,840,000 999,510,000 1,049,490,000 1,101,960,000 1,157,060,000

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya

Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota

Denpasar

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah Terlaksananya Kegiatan

Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui

Penyuluhan Jabatan

Kerjasama Pendidikan dan

Pelatiihan

Jumlah Terbinanya Perusahaan

Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Bursa Kerja Khusus

Swasta

Perusahaan Pengguna

Tenaga Kerja Asing


Fasilitasi Ketenagakerjaan

Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga

Kerja / Perusahaan Dengan Pencari Kerja

Calon Pencari Kerja, Pencari Kerja dan Pengguna

Tenaga Kerja / Perusahaan

Surveillence /

Pendampingan Audit ISO 9001-2015 Pada Pelayanan

Informasi

Persentase

Terlaksananya Surveillence / Pendampingan IS0 9001-2015 Pada

Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Pencari Kerja

dan Pengguna Tenaga Kerja / Perusahaan

Jumlah Terlatihnya

Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil

6 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

408,290,000 1,333,140,000 1,399,800,000 1,469,790,000 1,543,280,000

Fasilitasi

Penyelesaian Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah

Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial

Pengusaha dan

Pekerja Dalam Hubungan Industrial

Penyusunan Buku SPM

Bidang Tenaga Kerja

Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga

Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi


Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh International /

May Day)

Meningkatnya Solidaritas Buruh

Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah Dalam

Hubungan Industrial

Fasilitasi Penyelesaian

Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tercapainya Peningkatan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Dengan Ditetapkannya UMK

Sosialisasi Berbagai

Peraturan Pelaksanaan Tentang

Ketenagakerjaan

Jumlah Tercapainya Peningkatan

Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Fasilitasi Syarat - Syarat Kerja

dan Kelembagaan Ketenagakerjaan

Terciptanya Hubungan Industrial

Yang Harmonis Lewat Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah 4,817,340,900 5,903,910,000 6,285,969,500 6,694,914,275 7,135,700,669


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI YANG

MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan ketenagakerjaan pada

akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan ketenagakerjaan setiap

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dapat dicapai.Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut

ini :


Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar

No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi

Kinerja

Awal

Periode

RPJMD

2015

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

Kinerja Akhir

Periode

RPJM

A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan

Ekonomi

A.2.3 Bidang Urusan Ketanagakerjaan

1 Rasio penduduk yang bekerja (%) 97,68 98,61 99,54 100,49 101,45 102,41 102,41

2 Tingkat Pengangguran (%) 2,32 2,30 2,27 2,25 2,23 2,21 2,21

B.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

B.1.15

Bidang Urusan Ketenagakerjaan

1 Rasio penduduk yang bekerja (%) 0,71 0,709 0,713 0,716 0,720 0,724 0,724

2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 72 72,36 72,72 73,09 73,45 73,82 73,82

3 Tingkat pengangguran terbuka 2 1,98 1,96 1,94 1,92 1,90 1,90


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota

Denpasar Tahun 2016 – 20121 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan yang dijabarkan ke dalam program serta kegiatan dalam

mengemban tugas pemerintahan diBidang Ketenagakerjaan dan digunakan

sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan

peranan sektor ketenagakerjaan dalam pembangunan nasional yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan dan

pengangguran.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensidapat

dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan apabila dilakukan melalui kerja keras,

ketekunan, kebersamaan dan kesungguhanyang tinggi dari segenap komponen

dan aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan tenagakerjaan.

Denpasar, Agustus 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KOTA DENPASAR,

Drs. I.G.A Rai Anom Suradi, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610325 198203 1 007


LAMPIRAN 1 :

Target Program / Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

Kode Bidang Urusan dan Program

Indikator Kinerja

Program (Outcame)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD 2015

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD 2021

Perangkat Daerah

2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persetase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1,280.88 100% 1,353.47 100% 1,421.14 100% 1,492.20 100% 1,566.80 100% 7,114.48


Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100%

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

100% 2,443.11 100% 1,693.16 100% 1,862.48 100% 2,048.72 100% 2,253.60 100% 10,301.07



Aparatur

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100%

05.

Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 44.00 100% 44.00 100% 48.40 100% 53.24 100% 58.56 100% 248.20


Meningkatnya Prestasi Kerja dan Dapat Melaksanakan Pekerjaan Secara Profesional

4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 20 Orang

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

1. 14. 15.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

100% 163.22 100% 480.63 100% 504.66 100% 529.90 100% 556.39 100% 2,234.81


Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja

25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 425 Orang

Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan

30 LPKS 40 LPKS 40 LPKS 40 LPKS 40 LPKS 230 LPKS


Kebutuhan Pasar Kerja

Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaan

50 Buku 50 Buku

Jumlah Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwista

200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 800 Orang

Jumlah Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan di Perusahaan

120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang 480 Orang

1. 14. 16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kesempatan Kerja

100% 477.84 100% 999.51 100% 1,049.49 100% 1,101.96 100% 1,157.06 100% 4,785.86


Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota Denpasar

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

300 Buku Pasar Berita Pasar

Kerja


Kerja


Jumlah Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan

400 Siswa SMA / SMK se-

Kota Denpasar


Kota Denpasar


Kota Denpasar


Kota Denpasar

400 Siswa SMA / SMK se- Kota

Denpasar

2000 Siswa SMA / SMK se- Kota

Denpasar

Jumlah Terbinanya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Bursa Kerja Khusus Swasta

100 Perusahaan

100

Perusahaan

100 Perusahaan

100

Perusahaan

100 Perusahaan

500

Perusahaan

Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga Kerja / Perusahaan Dengan Pencari Kerja

30 Perusahaan

60

Perusahaan

60 Perusahaan

60

Perusahaan

60 Perusahaan

270

Perusahaan

Persentase Terlaksananya Survellence/Pendampingan Implementasi ISO 9001-2105 pada Pelayanan Informasi Pasar Kerja

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Terlatihnya Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil

40

Orang

40 Orang

40

Orang

40 Orang

160

Orang


1. 14. 17.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

100% 408.29 100% 1,333.14 100% 1,399.80 100% 1,469.79 100% 1,543.28 100% 6,154.29


Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial

35 Kasus

35

Kasus

35 Kasus

35

Kasus

35 Kasus

175

Kasus

Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga Kerja

20 SPM

20

SPM

Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Ditetapkannya UMK

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Jumlah Tercapainya Peningkatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

160

Perusahaan

160 Perusahaan

160

Perusahaan

160 Perusahaan

640

Perusahaan


50 Perusahaan

50

Perusahaan

50 Perusahaan

50

Perusahaan

50 Perusahaan

250

Perusahaan

Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Lewat Lembaga Ketenagakerjaan

145

Perusahaan

145 Perusahaan

145

Perusahaan

145 Perusahaan

580

Perusahaan

Jumlah 4,817.34 5,903.91 6,285.96 6,695.80 7,135.69 30,838.71


Lampiran 2 : Matriks Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021

MISI TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN SASARAN INDIKATOR (OUTCOME)

KONDISI AWAL RPJMD (2015)

TARGET KONDISI AKHIR RPJMD (2021)

PROGRAM BIDANG URUSAN

2017 2018 2019 2020 2021

Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan infrastruktur

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan

Menurunnya angka Pengangguran Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25 Orang

30 LPKS

100%

100%

100%

100 Orang

40 LPKS

100%

100%

100%

100 Orang

40 LPKS

100%

100%

100%

100 Orang

40 LPKS

100%

100%

100%

100 Orang

40 LPKS

100%

100%

100%

425 Orang

230 LPKS

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja


Kebutuhan Pasar Kerja Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaa

Jumlah Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata



Jumlah

Terpenuhinya Peningkatan Kesempatan Kerja

Kebutuhan Pasar Kerja Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaa

Jumlah Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata


50 Buku

200 Orang

120 Orang

200 Orang

120 Orang

200 Orang

120 Orang

200 Orang

120 Orang

50 Buku

800 Orang

480 Orang


Jumlah

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

400

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

400


Kerja

400

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

400

300 Buku Pasar

Berita Pasar Kerja

400


Kerja

2000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan



Persentase Terlaksananya Survellence / Pendampingan Implementasi ISO 9001-2105 Pada Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Jumlah Terlatihnya

Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan



Persentase Terlaksananya Survellence / Pendampingan Implementasi ISO 9001-2105 Pada Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Jumlah

Siswa SMA / SMK se-

Kota Denpasar

100

Perusahaan

30 Perusahaa

100%

Siswa SMA / SMK se-

Kota Denpasar

100

Perusahaan

60 Perusahaan

100%

40 Orang

Siswa SMA / SMK se- Kota

Denpasar

100 Perusahaan

60 Perusahaan

100%

40 Orang

Siswa SMA / SMK se-

Kota Denpasar

100 Perusahaan

60 Perusahaan

100%

40 Orang

Siswa SMA / SMK se-

Kota Denpasar

100

Perusahaan

60 Perusahaan

100% 40 Orang

Siswa SMA / SMK se- Kota

Denpasar

500 Perusahaan

270 Perusahaan

100%

40 Orang


Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial




Jumlah Tercapainya Peningkatan

Terlaksananya

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Terlatihnya Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil

Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial




Jumlah Tercapainya

35 Kasus

20 SPM

1 Laporan

50 Perusahaan

35 Kasus

1 Laporan

50

Perusahaan

160 Perusahaan

35 Kasus

1 Laporan

50

Perusahaan

160 Perusahaan

35 Kasus

1 Laporan

50

Perusahaan

160 Perusahaan

35 Kasus

1 Laporan

50

Perusahaan

160

175 Kasus 20 SPM 1 Laporan

250

Perusahaan

640

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Peningkatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


145 Perusahaan

145

Perusahaan

145

Perusahaan

Perusahaan

145

Perusahaan

Perusahaan

145 Perusahaan


KATA PENGANTAR - denpasarkota.go.id · 5.3 Matrik Rencana Program ... berhasil dan bebas dari KKN(Korupsi ... Kompetensi kerja yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup

Documents