Top Banner
43

Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Feb 28, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Page 2: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat taufik dan

hidayah-Nya, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

(ORokan Hilir Tahun 2016-2021 telah selesai disusun. Sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD, maka sebagai salah satu

pelaku pembangunan bidang tenaga kerja , Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan

Hilir menyusun Revisi Renstra ini.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program

pembangunan bidang tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hilir yang akan

dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada

pencapaian sasaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang tenaga kerja . Renstra ini disusun sebagai

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021, dan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja tahunan.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT tetap

membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya dan berbuat lebih baik

lagi sehingga Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir dapat tercapai

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi

yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 2019

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN ROKAN HILIR

MUZAKKAR,AMP

Pembina Tingkat I

NIP. 19640429 198503 1 004

Page 3: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 ii

Daftar Isi

Kata Pengantar ...................................................................................................................................... i

Daftar Isi .............................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................. 3

1.4. Sistematika Penulisan ..............................................................................................................4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN

HILIR ................................................................................................................................... 6

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja ....................................... 6

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja .................................................................................. 9

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ............................. 13

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................. 16

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja ........................................................................................................................ 16

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang Terkait

dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja .................................................................... 17

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .................................................................................................... 19

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ................. 20

4.1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja ....................................................................................... 20

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja ................................................ 20

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja ......................................................................... 23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .............................................................. 28

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD .............................................................................................................................. 36

BAB VII PENUTUP ........................................................................................................................... 39

Page 4: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir disusun

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas

program pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan

daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa

kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh

kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan

yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra SKPD

perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam

mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan

besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang

akan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini terkait juga

dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah

daerah yang good governance dan clean government.

Page 5: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 2

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Page 6: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 –

2025.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016 – 2021.

22. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir adalah:

1. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam

melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian.

2. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan

bidang ketenagakerjaan.

3. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam

penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan.

4. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas

atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Page 7: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 4

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

adalah :

1. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.

2. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa

depan.

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 disusun

menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Tenaga Kerja

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja

3.2 Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja .

4.3 Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam 5 tahun

mendatang

Page 8: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 5

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Bab VII Penutup

Page 9: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten di bidang

ketenagakerjaan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Sedangkan dalam

pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagakerjaan .

2. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan di

daerah.

3. Pengkoordinasian, penyelarasan dan penserasian kebijakan dan kegiatan

ketenagakerjaan di daerah.

4. Penyusunan rencana kerja dan program pembangunan di bidang

ketenagakerjaan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, tugas masing-masing

bidang dirinci sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Bagian Tata Usaha

Page 10: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 7

Sub Bagian Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di

bidang umum dan kepegawaian serta keuangan.

2. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di

bidang perencanaan dan pelaporan.

b. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi

Dinas di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi :

1. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

2. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Seksi Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu kepala

dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penempatan

tenaga kerja.

Bidang Perluasan Tenaga Kerja membawahi :

1. Seksi Pelayanan Antar Kerja

2. Seksi Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja

3. Seksi Perluasan dan Kesempatan Kerja

d. Bidang Hubungan Industrial

Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial.

Bidang Hubungan Industrial membawahi :

1. Seksi Norma dan Syarat Kerja

2. Seksi Perselisahan Hubungan Industrial

3. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

Page 11: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 8

Page 12: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA

KEPALA DINAS

SEKSI PENYULUHAN DAN

PELATIHAN

SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA SWASTA

SEKSI PENDAFTARAN DAN

PERIZINAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA SWASTA

SEKRETARIS

BIDANG PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KELOMPOK

JABATAN SUBBAG PROGRAM DAN

PERENCANAAN

BIDANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI

PELAYANAN ANTAR KERJA

SEKSI PENGELOLAAN PENEMPATAN

TENAGA KERJA

SEKSI PERLUASAN DAN

KESEMPATAN KERJA

SUBBAG KETATAUSAHAAN

BIDANG HUBUNGAN

INDUSTRIAL

BIDANG NORMA DAN SYARAT

KERJA

SEKSI PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI KELEMBAGAAN DAN

KERJASAMA HUBNGAN

INDUSTRIAL

UPT

Page 13: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 9

2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : (1) meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, (2) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah, (3) sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran oganisasi, (4) menciptakan tolok

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, (5) sebagai dasar pemberian reward

atau penghargaan dan sanksi.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan

capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya. Dalam tahun anggaran 2015

pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran stratejik dan pengukuran

kinerja kegiatan.Pengukuran kinerja sasaran stratejik merupakan capaian yang

dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran stratejik yang

direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran stratejik yang dapat dicapai.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator input, output,

dan outcomes yang direncanakan dengan indikator input, output, dan outcomes yang

dapat dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam tahun anggaran 2015, sasaran stratejik yang akan dicapai dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir meliputi

sasaran stratejik yang didukung oleh 7 program dan dijabarkan dalam 30 kegiatan.

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada

PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat

dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing kegiatan.

Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah

berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator outcome yang

Page 14: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 10

dipakai.Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kinerjanya,

pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan

% dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya,

tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.

Sementara itu untuk indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum

dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu

belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan

kegiatan. Di samping itu, diperlukan dana dan tenaga yang cukup besar untuk dapat

melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.

Untuk tahun 2015, sebagian besar kegiatan telah mencapai output 100%, kecuali

sejumlah kegiatan yang tidak mencapai 100% yang terjadi karena pergeseran jadwal

pelaksanaan kegiatan, laporan yang dalam proses penyelesaian. Hal ini tentu

mempengaruhi capaian indicator outcome dari kegiatan tersebut disamping adanya

beberapa kegiatan yang belum menghasilkan outcome karena belum dimanfaatkannya

output dari kegiatan dan belum diperolehnya data yang akurat atas outcome yang

diharapkan.

Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan

capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Page 15: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 11

Tabel 2.1

Capaian Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015

TARGET REALISASI CAPAIAN

(PERSEN) TARGET REALISASI

CAPAIAN

(PERSEN) TARGET REALISASI

CAPAIAN

(PERSEN) TARGET REALISASI

CAPAIAN

(PERSEN)

1 Meningkatnya

Kapasitas dan

Profesionalisme aparatur pemerintah

daerah

Persentase ketersediaan

kebutuhan administrasi

perkantoran

1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 96.0 1 tahun 1 tahun 94.7

2 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik

Persentase ketersediaan

sarana dan prasarana penunjang operasional

aparatur

1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 94.9 1 tahun 1 tahun 93.6

3

Meningkatnya Sumber

Daya Aparatur

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

25 orang

25 orang

100

25 orang

35 orang

136

25 orang

25 orang

51

25

orang

1 tahun

82.0

TUJUAN STRATEGIS 1 : TERPENUHINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TUJUAN STRATEGIS 2 : TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR

TUJUAN STRATEGIS 3 : TERLATIHNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DIBIDANGNYA

Page 16: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 12

4 Meningkatnya Kemampuan

Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah

Jumlah dokumen sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

12 Lap

12 Lap

100 26 Lap

26 Lap

100 54 Lap

54 lap

99.2 60 lap

60 lap

99.5

5 Meningkatkan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja daerah

Jumlah tenaga kerja yang memenuhi

ketentuan standar

kompetensi kerja dan mendapatkan sertifikasi

kompetensi kerja

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

-

-

-

-

-

-

20 Orang

20 orang 100 30 orang 30 orang 46.5 - - 29.0

6 Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi

dan pendapatan masyarakat

Jumlah Wirausahaan

baru yang terlatih

- - - 30 orang 30 orang 100 30 orang 30 orang 70.1 30 orang 30 orang 75.7

7 Meningkatnya perlindungan tenaga

kerja dan

kesejahteraan pekerja

Tingkat derajat kesejahteraan tenaga

kerja

25 orang 25 orang 100 55 orang 55 orang 100 55 orang 55 orang 86.2 85 orang 85 orang 91.9

TUJUAN STRATEGIS 4 : TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

TUJUAN STRATEGIS 5 : TERSEDIANYA TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF DAN TERAMPIL UNTUK MEMENUHI DUNIA KERJA DAN

DUNIA USAHA

TUJUAN STRATEGIS 6 : TERCAPAINYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DALAM

BERUSAHA

TUJUAN STRATEGIS 7 : TERLINDUNGNYA TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Page 17: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 13

2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik

lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor

lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan

secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang

berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi

sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa

lingkungan strategis digunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness,

Opportunity, Threat) dengan sudut pandang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan

Hilir.

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan

faktor - faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi

atas kondisi di dalam Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir yang meliputi

kekuatan (strength)dan kelemahan (weakness).

a. Kekuatan (strength)

- Memiliki tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas, yang tertuang

dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir.

- Tersedianya tenaga PNS dan Tenaga Kerja Kontrak/Honorer.

- Memiliki koordinasi yang baik dengan pihak luar yang terkait.

- Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.

b. Kelemahan (weakness)

- Pelaksanaan program yang belum optimal

- Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya

- Terbatasnya sarana dan prasarana

- Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum

berjalan dengan baik

- Pelayanan kepada masyarakat transmigrasi yang belum optimal

Page 18: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 14

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

menjelaskan faktor - faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Rokan Hilir. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan

evaluasi atas kondisi di luar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir yang

meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat).

a. Peluang (opportunity)

- Tersedianya mitra kerja yang professional

- Tersedianya Lembaga Latihan Swasta

- Tersedianya perusahaan-perusahaan yang beroperasi dibidang Migas dan

perkebunan

- Tersedianya sumber daya alam yang memadai

b. Ancaman (threat)

- Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

- Jumlah pengangguran yang setiap saat meningkat

- Pengelola Lembaga Peatihanan Swasta belum professional

- Kurangnya kesadaran perusahaan ataupun pekerja akan pentingnya

keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan perundang - undangan

tentang ketenagakerjaan

Dari hasil analisis lingkungan strategis, dirumuskan beberapa strategi umum

yang digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan

strategi pada dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang

dan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, sebagai

berikut :

Page 19: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 15

Tabel 2.2

Analisis SWOT

(ALI)

(ALE)

Kekuatan (S)

Memiliki tupoksi (Tugas

Pokok dan Fungsi) yang

jelas, yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Rokan

Hilir.

Tersedianya tenaga PNS dan

Tenaga Kerja

Kontrak/Honorer.

Memiliki koordinasi yang

baik dengan pihak luar yang

terkait.

Memiliki rencana dan

program kerja yang sudah

tersusun dengan baik

Kelemahan (W)

Pelaksanaan program yang

belum optimal.

Terbatasnya sumber daya

manusia yang kompeten di

bidangnya

Terbatasnya sarana dan

prasarana.

Efektifitas komunikasi dan

koordinasi antar bidang

dengan sub bidang belum

berjalan dengan baik.

Pelayanan kepada

masyarakat transmigrasi

yang belum optimal.

Peluang (O)

Tersedianya mitra kerja

yang profesional.

Tersedianya Lembaga

Latihan Swasta.

Tersedianya perusahaan-

perusahaan yang

beroperasi dibidang

Migas dan perkebunan

Tersedianya sumber daya

alam yang memadai.

Strategi (S- O)

(Menggunakan S untuk

memanfaatkan O)

Mengoptimalkan tugas

pokok dan fungsi aparat

dengan menggunakan

peraturan yang jelas pada

masyarakat dan

perusahaan.

Memberdayakan mitra

kerja agar ikut berperan

dalam mengatasi masalah

ketenaga-kerjaan yang

berangkat dari kemiskinan.

Strategi (W - O)

(Penanggulangan W dengan

memanfaatkan O)

Meningkatkan kualitas dan

konsistensi pelaksanaan

program untuk melayani

masyarakat.

Mengoptimalkan sarana

dan prasarana yang ada dan

penyediaan data informasi

yang jelas.

Ancaman (T)

Rendahnya Daya saing

masyarakat dalam

mendapatkan pekerjaan .

Jumlah pengangguran

yang setiap saat

meningkat.

Pengelola Lembaga

Pelatihan Swasta belum

professional.

Kurangnya kesadaran

perusahaan ataupun

pekerja akan pentingnya

keselamatan dan

kesehatan kerja serta

peraturan perundang –

Strategi (S- T)

(Memanfaatkan S untuk

menghadapi T)

Memanfaatkan aparat dan

mitra kerja dengan

peraturan yang jelas pada

masyarakat dan

perusahaan.

Meningkatkan komitmen

pelaksanaan tugas dengan

sosialisasi peraturan yang

ada.

Strategi (W - T)

(Perkecil W untuk

menghindari T)

Meningkatkan pember-

dayaan SDM petugas,

pencari kerja dan pengelola

lembaga.

Menggunakan system

informasi yang dimiliki

untuk menyatukan

pandangan / pemahaman.

Meningkatkan kesadaran

perusahaan dan pekerja

mengenai pemahaman dan

pelaksanaan hak dan

kewajiban.

Page 20: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 16

undangan tentang

ketenagakerjaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terbatasnya aparatur teknis bidang tenaga kerja yang mampu untuk memberikan

penyuluhan kepada calon tenaga kerja dan calon transmigrasi lokal.

2. Belum teridentifikasinya potensi dan kekuatan tenaga kerja produktif yang dimiliki

oleh setiap distrik atau kecamatan pada Kabupaten Rokan Hilir.

3. Kurangnya kualitas tenaga kerja produktif dari segi kompetensi keahlian dalam

upaya memanfaatkan peluang kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Kurangnya program pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

produktif yang sesuai dengan peluang pasar kerja.

5. Belum adanya kerjasama dengan pihak industrial untuk melatih calon tenaga kerja

lokal sesuai dengan kebutuhan pasar dan peluang kerja.

6. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menjadi enterprenuer sebagai mata

pencaharian utamanya.

7. Masih kurangnya pemanfataan tenaga kerja lokal oleh pihak industrial yang ada di

wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

8. Rendahnya keinginan masyarakat miskin untuk mengikuti kegiatan transmigrasi

lokal dalam upaya merubah pola kehidupannya kearah yang lebih baik dan

membuka wilayah baru yang masih kosong.

Page 21: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 17

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

3.2.1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir saat ini,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat,

pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Maka dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dicanangkan Visi Kabupaten Rokan

Hilir yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yaitu : “Terwujudnya Rokan Hilir Sebagai Kawasan

Industri Guna Menuju Masyarakat Madani Dan Mandiri Yang Sejahtera”.

Dengan penjalasan visi sebagai berikut :

a. Kawasan sentra industri

Kawasan sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memilik ciri

tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area

yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk

secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa

yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah.

b. Masyarakat madani dan mandiri

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun,

menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah

masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan,

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten.

c. Kemandirian daerah

Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan

masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah

tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di

dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi

Page 22: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 18

ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama

dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

d. Masyarakat sejahtera

Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang

lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan

sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup

dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan

masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber

daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat.

3.2.2. Misi

Sesuai dengan Visi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, maka

misi yang dituangkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman

dan bertaqwa.

2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber

pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka

lapangan kerja baru bagi masyarakat.

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat

kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.

4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan iklim investasi.

5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan

perkotaan.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Tenaga Kerja

sesuai dengan misi ketiga Kabupaten Rokan Hilir yaitu : “Mengembangkan Sumber

Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Derajat Kesehatan dan Derajat

Pendidikan Individu dan Masyarakat”.

3.2.3. Program Bupati dan Wakil Bupati

Program pembangunan daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung di bidang

ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Page 23: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 19

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja :

2. Program peningkatan kesempatan kerja

3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Rokan Hilir saat ini dan ditahun mendatang terurai sebagai berikut :

1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan masyarakat.

2. Pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat yang masih rendah.

3. Investasi di daerah yang masih rendah.

4. Kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan tenaga kerja lokal.

5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilaan dari angkatan kerja.

6. Rendahnya kualitas daan kompetensi tenaga kerja/pencari kerja lokal

terhadap kebutuhan pasar kerja.

7. Kompetensi tenaga kerja/pencari kerja lokal yang tidak sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja.

8. Tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan lapangan kerja

yang tersedia.

9. Rendahnya motivasi tenaga kerja/pencari kerja lokal terhadap peluang kerja

di luar daerah domisili.

10. Terbatasnya kemampuan SDM masyarakat dalam mengolah potensi SDA

yang ada untuk menjadi sumber mata pencaharian alternatif sebagai seorang

enterprenuer.

11. Rendahnya kualitas SDM calon transmigran lokal, sehingga sulit untuk

melakukan pembukaan wilayah baru sebagai lapangan pekerjaan baru.

Page 24: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 20

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS

DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

merumuskan Visi “Pendorong Terwujudnya Tenaga Kerja Profesional guna

mendukung terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang Lebih

Sejahtera Tahun 2021”.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan

Hilir menurunkannya ke dalam beberapa Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

2. Meningkatkan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Karja

3. Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis dan Perlindungan

Tenaga Kerja.

4. Mewujudkan Kinerja Organisasi yang baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

Tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Keterampilan.

2. Meningkatkan Kesempatan Kerja.

3. Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

4. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.

5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.

6. Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan

tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya

yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien dengan hasil optimal.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir menetapkan sasaran sebagai berikut :

Page 25: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 21

1. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2. Meningkatnya Kesempatan Kerja.

3. Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

4. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.

5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Page 26: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 22

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

N

o TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA

KONDIS

I

KINERJ

A AWAL

(2016)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

2017 2018 2019 2020 2021

TARGET

KINERJA

AKHIR

PERIODE

MISI 1 : Meningkatkan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

1 Meningkatkan kualitas

dan produktivitas tenaga

kerja melalui pelatihan

keterampilan

Rasio Kelulusan

Tenaga Kerja yang

Mengikuti Pelatihan

Meningkatnya

Kompetensi

Tenaga Kerja

Presentase Tenaga Kerja Yang

Kompeten (%)

Jumlah Tenaga Kerja yang

terlatih/Jumlah Tenaga Kerja yang

terdaftar x 100 %

50% 52% 54% 56% 58% 60% 60%

Jumlah Calon Wirausaha Baru

(orang)

Calon Wirausaha Baru 30 org 50 org 75 org 100 org 125 org 150 org 150 org

MISI 2 : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja

2 Meningkatkan

kesempatan kerja

Daya Serap Tenaga

Kerja

Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Jumlah Angka Pengangguran

terhadap Angkatan Kerja

Jumlah Pegangguran/Jumlah Angkatan

Kerja x 100 %

9% 8,8% 8,6 % 8,4% 8,2% 8% 8%

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Angkatan Kerja/Jumlah

Penduduk Usia Kerja x 100 %

63,50

%

63,71% 63,9% 64% 64,15% 64,30% 64,30%

Persentase Penyerapan Tenaga

Kerja Lokal

Jumlah Tenaga Kerja Lokal/Tenaga

Kerja Keseluruhan x 100 %

20% 25% 30% 35% 40% 45% 45%

MISI 3 : Meningkatkan pembinaan Perluasan Kesempatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

3 Meningkatkan

perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

Kualitas

Perlindungan

Terhadap Hak-hak

dasar Tenaga Kerja

Meningkatnya

Perlindungan

Ketenagakerja

an

Persentase Perusahaan Yang

Berkasus Tentang

Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan yang

berkasus/jumlah perusahaan x 100 %

35% 30% 25% 23% 22% 20% 20%

Persentase Kasus Yang

Diselesaikan Melalui Perjanjian

Bersama (PB)

Jumlah Kasus yang dilaporkan/jumlah

kasus yang diselesaikan x 100 %

45% 50% 55% 60% 65% 70% 70%

Persentase Pekerja/Buruh Yang

Menjadi Peserta Program

Jamsostek

Jumlah Tenaga Kerja yang

terdaftar/jumlah tenaga kerja yang

mengikuti jamsostek x 100 %

80% 85% 88% 89% 91% 92% 92%

Jumlah Perusahaan Yang

Melaksanakan Peraturan

Ketenagakerjaan

Perusahaan Yang Melaksanakan

Peraturan Ketenagakerjaan

8 prs 10 prs 12 prs 15 prs 17 prs 20 prs 20 prs

MISI 4 : Meningkatkan Kinerja Organisasi yang Baik

4 Meningkatkan Kinerja

dan Pelayanan Organisasi

Kualitas Hasil

Pelayanan Kinerja

SKPD

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan dan

Kinerja

Organisasi

Durasi/lamanya pengurusan AK1 SOP Pembuatan Kartu AK I berdurasi

20 menit

20

menit

20

menit

20

menit

20

menit

20

menit

20 menit 20 menit

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Pelayanan OPD Terhadap Masyarakat

Baik dan Memuaskan

Baik Baik Baik Sangat

Baik

Sangat

Baik

Sangat

Baik

Sangat Baik

Nilai Evaluasi AKIP Disnaker Jumlah Nilai Akhir AKIP C C CC CC B B B

Level Maturitas SPIP Hasil Evaluasi SPIP oleh

BPKP/Inspektorat

n/a n/a n/a Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

Nilai Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi n/a n/a n/a C C CC CC

Page 27: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 23

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan

sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal

dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ((Strengths/kekuatan,

Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan) adalah

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi.

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. KEKUATAN (S)

a. Adanya kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja.

b. Adanya tim deteksi dini penanganan dan penentuan besaran UMK.

2. KELEMAHAN (W)

a. Terbatasnya aparatur teknis bidang tenaga kerja .

b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai

peluang pasar kerja.

c. Kurangnya sarana dan prasarana latihan ketrampilan yang memadai.

d. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk

wirausaha baru.

e. Anggaran kegiatan bursa kerja/jobfair tidak mencukupi.

f. Kurangnya fasilitas penunjang di daerah baru.

3. PELUANG (O)

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat.

b. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

c. Berkurangnya angka pengangguran.

d. Berkurangnya Angka Perselisihan hubungan industrial serta menurunnya

angka kecelakaan kerja.

Page 28: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 24

4. TANTANGAN (T)

a. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

b. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak

berwawasan lingkungan.

c. Masyarakat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha.

d. Tingkat ketrampilan tenaga kerja kurang.

e. Wirausaha baru kurang berkembang.

f. Tuntutan UMK yang diluar kemampuan perusahaan.

Tabel 4.2

Analisis SWOT

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN (S)

a. Adanya kerjasama dengan

perusahaan penerima tenaga kerja.

b. Adanya tim deteksi dini penanganan

dan penentuan besaran UMK.

KELEMAHAN (W)

a. Terbatasnya aparatur teknis bidang

tenaga kerja .

b. Kurangnya fasilitas penunjang di daerah baru.

c. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja.

d. Kurangnya sarana dan prasarana latihan

ketrampilan yang memadai.

e. Belum adanya tempat atau wadah

sebagai sarana penampung hasil produk

wirausaha baru. f. Anggaran kegiatan bursa kerja/jobfair tidak

mencukupi

PELUANG (O)

a. Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

b. Berkurangnya angka Pengangguran

c. Berkurangnya Angka Perselisihan

hubungan industrial serta

menurunnya angka Kecelakaan Kerja

STRATEGI S + O

a. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

STRATEGI W + O

a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

b. Melibatkan partisipasi masyarakat

TANTANGAN ( T )

a. Tingginya angkatan kerja yang

mencari pekerjaan

b. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam

yang tidak berwawasan

lingkungan. c. Masyarakat lebih mengandalkan

bantuan langsung daripada usaha

d. Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang

e. Wirausaha baru kurang

berkembang f. Tuntutan UMK yang diluar

kemampuan perusahaan

STRATEGI S + T

a. Optimalisasi informasi lowongan

kerja, daan tindak lanjut dari

program yang telah dijalankan b. Optimalisasi dengan perusahaan

penerima tenaga kerja

STRATEGI W + T

a. Tingkatkan informasi lowongan kerja

b. Tingkatkan ketrampilan tenaga kerja

Page 29: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 25

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu

strategis yang akan diangkat, yaitu:

1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

2. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Melibatkan partisipasi masyarakat.

4. Optimalisasi informasi lowongan kerja, daan tindak lanjut dari program

yang telah dijalankan.

5. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja.

6. Tingkatkan informasi lowongan kerja

7. Tingkatkan ketrampilan tenaga kerja

Kemudian hasil yang didapatkan tersebut, jika dibagi menjadi urusan yang

ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir maka menjadi:

1. Urusan Ketenagakerjaan

a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

b. Melibatkan partisipasi masyarakat

c. Optimalisasi informasi lowongan kerja, daan tindak lanjut dari program

yang telah dijalankan

d. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja

e. Tingkatkan informasi lowongan kerja

f. Tingkatkan ketrampilan tenaga kerja

Kemudian, hasil analisis tersebut dapat diturunkan kepada strategi pencapaian

melalui berbagai program yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Page 30: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 26

Tabel 4.3

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Rokan Hilir

Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Kualitas Tenaga

Kerja melalui Pelatihan Ketrampilan

Meningkatnya Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang

berwirausaha

Peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja melalui

Pelatihan Kerja

Program Peningkatan kualitas

dan produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatkan Kesempatan Kerja Meningkatnya Kesempatan

Kerja Angka partisipasi Angkatan Kerja Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

melalui Pelatihan Ketrampilan dan

menciptakan Lapangan Kerja baru

melalui Pembinaan Wirausaha

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Meningkatkan Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Meningkatnya Kualitas

Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Uumlah perusahaan yang terbina Peningkatan Sosialisasi peraturan

perundang-undangan untuk

mempertahankan kondisi hubungan

industrial yang harmonis

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Meningkatkan Pelayanan Publik

dan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan

Publik dan Administrasi

Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Publik dan

Administrasi Perkantoran

Mengefektifkan Penggunaan Dana

untuk Kegiatan Prioritas

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Meningkatkan Pengadaan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Pembinaan dan Pengembangan

Karier Pegawai

Terbinanyaa dan

Berkembangnya Karier

Pegawai

Pembinaan dan Peningkatan

kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan dan Kinerja dan

Keuangan

Meningkatkan koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan dan Kinerja dan

Page 31: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 27

Keuangan

Page 32: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 28

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab V ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan

program dan kegiatan pada periode 2016-2021 untuk mencapai Visi dan Misi yang menjadi

harapan DinasTenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir. Gambaran rencana yang tertuang dalam

Bab V ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan

pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh

DinasTenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2016-2021 tertuang pada Tabel 5.1

berikut ini:

Page 33: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 29

Tabel 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kod

e Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2016)

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penang

-gung-

jawab

Lokas

i

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta

)

Target

(%)

Rp

(Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan

kualitas dan

produktifitas

tenaga kerja

melaluipelatiha

n keterampilan

Meningkatnya

kompetensi

tenaga kerja

Persentase

tenaga kerja

yang kompeten

(%)

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

meningkat

70 73 98,4 74 1.560 78 4.788 79 4.935 81 2.921 81 14.543,5 DTKT

Roka

n

Hilir

jumlah calon

wirausaha baru

(orang)

Data Base Tenaga Kerja Daerah n/a

20 buku 25

buku 98,4 25 Buku 150 25 Buku 150

25

Buku 160 25 Buku 175

125

buku 733,4

Pembangunan Balai Latihan Kerja n/a

- - - - - 1 unit 1.475 1 unit 1.475 - - 2 unit 2.950

Pengadaan Peralatan pendidikan dan

ketrampilan bagi pencari kerja

n/a - - - - - 1 paket 600 1 paket 600 - - 2 paket 1.200

Peningkatan Profesionalisme tenaga

kepelatihan dan instruktur

n/a - - - - - - - 10 org 85 10 org 85 20 orang 170

Pelatihan montir sepeda motor dan compresor n/a -

- - 20 org 350 20 org 350 20 org 350 20 org 350 60 orang 1.400

Pelatihan Operator Alat Berat n/a -

- - - - 20 org 350 20 org 350 20 org 350 20 orang 1.050

Pelatihan teknik pendingin n/a -

- - 20 org 235 20 org 235 20 org 255 20 org 280 60 orang 1.005

Pelatihan Las Listrik n/a -

- - - - 20 org 235 20 org 235 20 org 235 60 org 705

Pelatihan komputer n/a -

- - 20 org 185 20 org 195 20 org 205 20 org 210 80 orang 795

Kursus menjahit n/a -

- - 60 org 450 30 org 460 60 org 470 60 org 480 240 org 1.860

Kursus salon n/a -

- - - - 20 org 182 20 org 189 20 org 195 20 org 182

Pelatihan security n/a -

- - - - 30 org 366 30 org 366 30 org 366 30 org 1.098

Page 34: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 30

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kod

e Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2016)

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penang

-gung-

jawab

Lokas

i

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta

)

Target

(%)

Rp

(Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pelatihan Service peralatan elektronik n/a -

- - 20 org 190 20 org 190 20 org 195 20 org 195 80 org 770

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan n/a - - - - - - - - -

1 paket 125 1 paket 125

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi

Pencari Kerja

n/a - - - - - - - - - 40 orang 500 40 orang 500

Meningkatkan

kesempatan

kerja

Menurunnya

tingkat

pengangguran

terbuka

Jumlah Angka

Pengangguran

Terhadap

Angkatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Angka

pengangguran

(%)

10 10 - 9 1.351 9 1.426 8 1.492 8 1.558 8 5.827 DTKT Roka

n

Hilir

Meningkatnya

penempatan

tenaga kerja

Jumlah

Penempatan

Tenaga Kerja

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja n/a -

- - 20

Perushn. 141

20

Perushn. 154

20

Perush

n.

165 20

Perushn. 176

80

Perushn. 636

Jumlah

lowongan

pekerjaan baru

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga

Kerja

n/a - - -

20

Perushn. 198

20

Perushn. 225

20

Perush

n.

245 20

Perushn. 265

80

Perushn. 933

Persentase

pencari kerja

terdaftar yang

ditetapkan

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai n/a

- - - 20 orang 270 20 orang 275

20

orang 280 20 orang 285 80 orang 1110

Persentase

penyerapan

tenaga kerja

lokal

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas

dan Pelatihan Kewirausahaan

n/a -

- - 20 orang 272 20 orang 277 20

orang 282 20 orang 287 80 orang 1118

Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem

Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

n/a -

- - 20 paket 360 20 paket 380 20

paket 400 20 paket 420 20 paket 1.560

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan n/a -

- - 1 paket 110 1 paket 115 1 paket 120 1 paket 125 1 paket 470

Page 35: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 31

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kod

e Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2016)

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penang

-gung-

jawab

Lokas

i

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta

)

Target

(%)

Rp

(Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan

perlindungan

dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaa

n

Meningkatnya

perlindungan

ketenagakerja

an

Persentase

perusahaan

yang berkasus

tentang

ketenagaker

jaan

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase

lembaga

ketenagakerjaa

n yang

berkembang

aktif

80 82 167 84 940 86 1.053 88 1.114 90 1.148 90 4.897 DTKT

Roka

n

Hilir

Persentase

kasus yang

diselesaikan

melalui

perjanjian

bersama (PB)

Penetapan Upah Minimum Kabupaten

(UMK) Rokan Hilir.

n/a 1

UMK

1

UMK 167 1 UMK 195 1 UMK 225

1

UMK 279 1 UMK 300 5 UMK 1.166

Persentase

pekerja /buruh

yang menjadi

peserta

jamsostek

Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten

(UMK) Rokan Hilir.

n/a - - - 20 Perush. 95

20

Perush. 98

20

Perush. 102

20

Perush. 105

20

Perush. 400

Jumlah

perusahaan

yang

melaksanakan

peraturan

ketenagaker

Jaan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial.

n/a - - - 10 Kasus 100

10

Kasus 150

10

Kasus 150

10

Kasus 155

40

Kasus 555

Pembinaan Ketenagakerjaan Pembuatan PK,

PP dan PKB di Perusahaan.

n/a - - - 20 Perush 180

20

Perush 190

20

Perush 190

20

Perush 195

80

Perush 755

Pembinaan dan Pendataan Serikat Pekerja. n/a - -

- 10 Serikat 175 10

Serikat 195

10

Serikat 195

10

Serikat 195

40

Serikat 760

Sosialisasi & Pelatihan Lembaga Kerjasama

Bipartit.

n/a - - - 10 LKS 195 10 LKS 195

10

LKS 198 10 LKS 198 10 LKS 786

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan

Tentang Ketenagakerjaan

n/a -

- - - - - - - - 40 orang 350 40 orang 350

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan n/a

- - - - - - - - -

1 paket 125 1 paket 125

Page 36: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 32

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kod

e Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2016)

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penang

-gung-

jawab

Lokas

i

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta

)

Target

(%)

Rp

(Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan

kinerja dan

pelayanan

organisasi

Meningkatnya

kualitas

pelayanan dan

kinerja

organisasi

Durasi Lamanya

Pengurusan AK

I Program Pelayanan Administrasi

Cakupan

layanan

adminstrasi

perkantoran

100 100 987,679 100 1.325 100 1.377 100 1.505 100 1.580 100 62.562,10

8 DTK

Roka

n

Hilir

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Penyediaan Jasa Surat menyurat n/a 12 bln

12 bln 7,792 12 bln 10 12 bln 10 12 bln 11 12 bln 11 5 thn 49,792

Nilai Evaluasi

AKIP Disnaker

Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya

air, dan listrik

n/a 12 bln 12 bln 78 12 bln 84 12 bln 84 12 bln 90 12 bln 90 5 thn 426

Presentase

Temuan yang

Ditindaklan

Juti

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas

n/a - - - 12 bln 8,5 12 bln 8,5 12 bln 8,5 12 bln 8,5 5 thn 34

Penyediaan jasa kebersihan kantor n/a

4 org 4 org 25,8 6 org 43,2 6 org 43,2 6 org 43,2 6 org 43,2 5 thn 198,6

Penyediaan alat tulis kantor n/a

12 thn 12 thn 64,5 12 bln 48 12 bln 62,3 12 bln 63,3 12 bln 85,3 5 thn 323,4

Penyediaan barang cetak dan pengandaan n/a

12 bln 12 bln 52,9 12 bln 47 12 bln 55 12 bln 60 12 bln 70 5 thn 284,9

Penyediaan komponen intlasi

listrik/penerangan bangunan kantor

n/a 12 bln 12 bln 7,048 12 bln 10 12 bln 15 12 bln 17 12 bln 20 5 thn 69,048

Penyediaan peralatan rumah tangga n/a

12 bln 12 bln 8,3 12 bln 19.3 12 bln 23 12 bln 25 12 bln 30 5 thn 105,6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

n/a 12 bln 12 bln 26 12 bln 30 12 bln 32 12 bln 32 12 bln 35 5 thn 155

Penyediaan makanan dan minuman n/a

12 bln 12 bln 24,9 12 bln 30 12 bln 35 12 bln 40 12 bln 50 5 thn 179,96

Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah n/a

12 bln 12 bln 466,6 12 bln 720 12 bln 750 12 bln 800 12 bln 822 5 thn 7.758

Penyediaan jasa tenaga Administrasi kantor n/a

12 bln 31 org 225,6 31 org 315 31 org 315 31 org 315 31 org 315 31 org 1.485,6

Rapat-rapat dan konsultasi kedalam daerah n/a

12 bln 12 bln 250 12 bln 300 12 bln 350 12 bln 400 12 bln 450 12 bln 1.750

Page 37: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 33

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kod

e Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2016)

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penang

-gung-

jawab

Lokas

i

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta

)

Target

(%)

Rp

(Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan

layanan sarana

dan prasarana

aparatur yang

memenuhi

standar

80 85 25 85 275,75 85 630,4 85 586,15 85 420,9 85 2.813,2 DTK

Roka

n

Hilir

Pengadaan kendaraan operasional n/a -

- - - - 8 unit 200 8 unit 200 - - 16unit 400

Pengadaan air conditioner(AC) n/a -

- - - - 2 unit 26,4 2 unit 26,4 2 unit 26,4 6 unit 79,2

Pengadaan Laptop n/a -

- - 5 unit 81,25 - - 5 unit 81,25 - - 10 unit 162,5

Pengadaaan Televisi n/a -

- - - - - - 1 unit 7,5 1 unit 7,5 2 unit 15

Pengadaan Infokus n/a -

- - - - 1 unit 15 - - - - 1 unit 15

Pengadaan mesin tik listrik n/a -

- - 1 unit 4,5 - - 1 unit 4,5 - - 2 unit 9

Pengadaan komputer n/a -

- - - - 5 unit 64 - - 5 unit 64 10 unit 128

Pengadaan printer n/a -

- - - - 5 unit 30 - - 5 unit 30 10 unit 60

Pengadaan UPS n/a -

- - - - 5 unit 22,5 - - 5 unit 22,5 10 unit 45

Pengadaan Mesin Fotocopy n/a -

- - - - 1 unit 50 - - - - 1 unit 50

Pengadaan meja n/a -

- - - - 5 unit 15 5 unit 15 5 unit 15 15 unit 45

Page 38: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 34

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kod

e Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2016)

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penang

-gung-

jawab

Lokas

i

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta

)

Target

(%)

Rp

(Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pengadaan Kursi n/a -

- - - - 5 unit 12,5 5 unit 12,5 5 unit 12,5 15 unit 37,5

Pengadaan Almari arsip n/a -

- - - - - - 5 unit 20 5 unit 20 10 unit 40

Pengadaan Filling Kabinet n/a -

- - - - - - 5 unit 20 5 unit 20 10 unit 40

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor n/a -

- - - - - - -

- 1 paket 100 1 paket 100

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor n/a -

- - - - - - -

- 1 paket 125 1 paket 125

Pembuatan Partisi Kantor n/a -

- - - - - - -

- 1 paket 200 1 paket 200

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor n/a -

- - 12 bulan 25 12 bulan 28 12

bulan 30 12 bulan 32 5 tahun 115

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan n/a -

- - - - 1 Unit 150 1 Unit 150 1 Unit 150 3 Tahun 450

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

n/a 1 unit 1 unit 25 3 unit 150 3 unit 150 3 unit 150 3 unit 150 5 tahun 625

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

n/a - - - 12 bulan 15 12 bulan 17

12

bulan 19 12 bulan 21 5 tahun 72

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin

aparatur 95 98 36 98 38 98 40 98 42 98 44 98 165 DTKT

Roka

n

Hilir

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya (Pakaian Batik)

n/a -

- - - - 60 stel 40 - - - - 60 stel 40

Page 39: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 35

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kod

e Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

(2016)

(%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penang

-gung-

jawab

Lokas

i

2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra SKPD

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta)

Target

(%)

Rp

(Juta

)

Target

(%)

Rp

(Juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pengadaan Pakaian Kopri n/a

- - - - - - - 60 stel 42 35 stel 35 95 stel 77

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu. n/a

- - - - - - - - - 60 stel 44 60 stel 44

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Aparatur yang

mendapatkan

pelatihan

kompetensi

80 85 100 85 105 85 110 85 116 85 122 85 553 DTKT

Roka

n

Hilir

Pendidikan dan pelatihan formal n/a 12

orang 100 12 orang 105 12 orang 110

12

orang 116 12 orang 122 60 orang 553

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tingkat

pelaporan

kinerja yang

tepat waktu

90 95 228,8 95 259 95 270 95 282 95 443 95 1.572,8 DTKT

Roka

n

Hilir

Penyusunan LAKIP Disnaker n/a 3 dok 3 dok 57,5 3 dok 75 3 dok 77 3 dok 80 3 dok 82 15 dok 371,5

Evaluasi Renja SKPD n/a

1 dok 1 dok 40 1 dok 42 1 dok 44 1 dok 46 1 dok 48 5 dok 220

Penyusunan RENSTRA Tahun Anggran

2021-2024

n/a - - - - - - - - - 1 dok 150 1 dok 150

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun n/a

1 dok 1 dok 51,3 1 dok 60 1 dok 62 1 dok 64 1 dok 66 1 dok 303,3

Revisi renstra SKPD n/a

- - - 1 dok 40 1 dok 40 - - - - 2 dok 80

Penyusunan Renja SKPD n/a

- - - 1 dok 40 1 dok 43 1 dok 46 1 dok 49 4 dok 178

Penyusunan RKA/DPA/DPPA n/a

3 dok 3 dok 40 3 dok 42 3 dok 44 3 dok 46 3 dok 48 15 dok 220

Penataan Inventaris Aset Disnaker n/a - - - - - - - - -

1 Dok 50 1 Dok 50

Page 40: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 36

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bab ini dibahas mengenai kesesuaian dan kesinergian serta sinkronisasi antara

program dan kegiatan yang telah dirancang oleh DinasTenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

dengan RPJMD. Pada bagian ini yang menjadi titik tekan adalah indikator kinerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun gambaran tersebut tertuang dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Page 41: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 37

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Rokan Hilir

No INDIKATOR KINERJA

Kondisi Kinerja

pada awal

Periode RPJMD

(2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase tenaga kerja yang kompeten

(%) 100 52% 54% 56% 58% 60% 60%

2 Jumlah calon wirausaha baru (orang) NA 50 Org 75 org 100 org 125 org 150 org 150 org

3 Tingkat pengangguran terbuka (%) 10 8,8% 8,6% 8,4% 8,2% 8% 8%

4 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) NA 63,71% 63,9% 64% 64,15% 64,30% 64,30%

5 Jumlah lowongan pekerjaan baru NA 100 loker 150 loker 200 loker 250 loker 300 loker 300 loker

6 Persentase pencari kerja terdaftar yang

ditetapkan NA 10% 15% 20% 25% 30% 30%

7 Persentase penyerapan tenaga kerja local NA 25% 30% 35% 40% 45% 45%

8 Persentase perusahaan yang berkasus

tentang ketenagakerjaan NA 30% 25% 23% 22% 20% 20%

9 Persentase kasus yang diselesaikan

melalui perjanjian bersama (PB) NA 50% 55% 60% 65% 70% 70%

10 Persentase pekerja/buruh yang menjadi

peserta jamsostek 80 85% 88% 89% 91% 92% 92%

Page 42: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 38

No INDIKATOR KINERJA

Kondisi Kinerja

pada awal

Periode RPJMD

(2016

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2017

2018

2019

2020

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11 Jumlah perusahaan yang melaksanakan

peraturan ketenagakerjaan NA

10

perusahaan

12

perusahaan

15

perusahaan

17

perusahaan

17

perusahaan

17

perusahaan

12 Durasi lamanya pengurusan AK I 100 20 menit 20 menit 20 menit 20 menit 20 menit 20

13 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) NA Baik Baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat

baik

14 Nilai evaluasi AKIP Disnaker C C CC CC B BB BB

15 Persentase Temuan yang ditindaklanjuti NA 60% 70% 80% 90% 98% 98%

Page 43: Kata Pengantar - rohilkab.go.id · 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021 39

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2016 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja

untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh

kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan

dan staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan Renstra 2017-2021, setiap tahun akan dievaluasi dan bila

diperlukan akan dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk indikator-

indikator kinerjanya yang pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan

tidak mengubah tujuan yang mengacu pada RPJMD.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 harus

dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa

berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Rokan Hilir dan kinerja pegawai.