EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku i KATA PENGANTAR Laporan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary Report) ini diajukan untuk memenuhi pekerjaan “Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatratalok) di Wilayah Propinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Maluku-Papua”. Adapun dalam penyusunan laporan ini dibagi menjadi 6 (enam) Volume, yaitu: Volume 1 : Kota Ternate Volume 2 : Kota Tidore Kepulauan Volume 3 : Kabupaten Halmahera Barat Volume 4 : Kabupaten Halmahera Tengah Volume 5 : Kabupaten Halmahera Timur Volume 6 : Kabupaten Pulau Morotai Penyusunan Laporan Ringkasan Eksekutif ini, untuk tiap-tiap volume dibahas beberapa hal, yaitu: (1) pendahuluan, (2) tinjauan pustaka, (3) metodologi studi, (4) kondisi wilayah dan jaringan transportasi saat ini, (5) perkiraan kondisi mendatang, dan (6) arah pengembangan jaringan. Semuanya ini disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ada dan Panduan Penyusunan Sistranas pada Tatralok. Pada kesempatan ini, konsultan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan ini, serta mengharapkan kritik dan saran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya. Bandung, November 2013
131
Embed
KATA PENGANTAR - elibrary.dephub.go.idelibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000054... · 3.6 Azas Tataran Transportasi Lokal ... yang diatur dalam Perpres Nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
i
KATA PENGANTAR
Laporan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary Report) ini
diajukan untuk memenuhi pekerjaan “Studi Sistranas pada Tataran
Transportasi Lokal (Tatratalok) di Wilayah Propinsi Maluku Utara
Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra
Produksi di Koridor Ekonomi Maluku-Papua”. Adapun dalam
penyusunan laporan ini dibagi menjadi 6 (enam) Volume, yaitu:
Volume 1 : Kota Ternate
Volume 2 : Kota Tidore Kepulauan
Volume 3 : Kabupaten Halmahera Barat
Volume 4 : Kabupaten Halmahera Tengah
Volume 5 : Kabupaten Halmahera Timur
Volume 6 : Kabupaten Pulau Morotai
Penyusunan Laporan Ringkasan Eksekutif ini, untuk tiap-tiap
volume dibahas beberapa hal, yaitu: (1) pendahuluan, (2) tinjauan
pustaka, (3) metodologi studi, (4) kondisi wilayah dan jaringan
transportasi saat ini, (5) perkiraan kondisi mendatang, dan (6) arah
pengembangan jaringan. Semuanya ini disesuaikan dengan
Kerangka Acuan Kerja yang ada dan Panduan Penyusunan
Sistranas pada Tatralok.
Pada kesempatan ini, konsultan menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan
kegiatan ini, serta mengharapkan kritik dan saran untuk
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya.
Bandung, November 2013
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
ii
PT. GIRI AWAS
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB 1 PENDAHULUAN 1 - 1
1.1 Latar Belakang 1 - 1
1.2 Maksud dan Tujuan 1 - 6
1.3 Ruang Lingkup Studi 1 - 6
1.4 Batasan Kegiatan 1 - 8
1.5 Indikator Keluaran Dan Keluaran 1 - 8
1.6 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 1 - 9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2 - 1
2.1 Pendekatan Studi 2 - 1
2.2 Masterplan Percepatan Dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 2 - 2
2.2.1 Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2 - 2
2.2.2 Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah
Melalui Koridor Ekonomi 2 - 4
2.2.3 Koridor Ekonomi Indonesia 2 - 5
2.2.4 Arahan Pengembangan Kegiatan
Ekonomi Utama 2 - 6
2.2.5 Koridor Ekonomi papua – Kepulauan Maluku 2 - 7
2.3 Penguatan Konektivitas Nasional 2 - 9
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
iii
BAB 3 METODOLOGI STUDI 3 - 1
3.1 Metodologi Studi 3 - 1
3.2 Pola Pikir Studi 3 - 5
3.3 Analisis Pengembangan Wilayah 3 - 8
3.4 Pemodelan Transportasi 3 - 9
3.4.1 Struktur Model 3 - 9
3.4.2 Proses Pemodelan Transportasi 3 - 13
3.4.2.1 Penetapan Sistem Zona dan Sistem
Jaringan 3 - 13
3.4.2.2 Estimasi dan Prediksi Trip-ends dan
MAT 3 - 14
3.4.2.3 Simulasi Jaringan 3 - 16
3.5 Analisis Normatif 3 - 17
3.6 Azas Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) 3 - 18
BAB 4 KONDISI WILAYAH DAN JARINGAN TRANSPORTASI
SAAT INI 4 - 1
4.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 4 - 1
4.2 Kependudukan 4 - 4
4.3 Produk Domestik Regional Bruto 4 - 6
4.4 Kinerja Pelayanan, Jaringan Pelayanan Dan
Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah Saat Ini 4 - 7
4.4.1 Jaringan Jalan 4 - 8
4.4.2 Angkutan Darat 4 - 9
4.4.3 Angkutan Penyeberangan 4 - 14
4.4.4 Angkutan Laut 4 - 14
4.4.5 Angkutan Udara 4 - 19
4.5 Bangkitan Dan Tarikan Pergerakan Orang dan
Barang 4 - 34
4.5.1 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Orang
Eksisting 4 - 35
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
iv
4.5.2 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Barang
Eksisting 4 - 38
BAB 5 PERKIRAAN KONDISI MENDATANG 5 - 1
5.1 Rencana Proyek MP3EI 5 - 1
5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Halmahera Tengah 5 - 2
5.2.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten
Halmahera Tengah 5 - 3
5.2.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kab.
Halmahera Tengah 5 - 4
5.3 Pola Aktivitas Dan Proyeksi Penduduk 5 - 6
5.3.1 Metode Proyeksi Penduduk 5 - 6
5.3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk 5 - 7
5.4 Bangkitan Dan Distribusi Arus Barang Dan
Penumpang 5 - 11
5.4.1 Proyeksi Asal dan Tujuan Pergerakan Orang 5 - 13
5.4.2 Proyeksi Asal Dan Tujuan Pergerakan
Barang 5 - 14
BAB 6 ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN
TRANSPORTASI 6 - 1
6.1 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi 6 - 1
6.1.1 Arah Pengembangan Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Halmahera Tengah 6 - 1
6.1.2 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi
Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah 6 - 4
6.1.2.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat 6 - 4
6.1.2.2 Sistem Jaringan Transportasi Laut 6 - 5
6.1.2.3 Sistem Jaringan Transportasi Udara 6 - 6
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
v
6.2 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Jaringan
Transportasi 6 - 7
6.2.1 Kebijakan Penataan Ruang Kab. Halmahera
Tengah 6 - 7
6.2.2 Strategi Pengembangan Jaringan
Transportasi 6 - 7
6.3 Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem
Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi
Lokal Kabupaten Halmahera Tengah 6 - 8
DAFTAR PUSTAKA
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran
transportasi. Karenanya sistem transportasi nasional (SISTRANAS)
diharapkan mampu menghasilkan jasa transportasi yang
berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efisien dan
efektif dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika
pembangunan; mendukung mobilitas manusia dan barang serta
jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung
pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan
internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan
Nusantara.
MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia) merupakan arahan strategis dalam percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15
(lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun
2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen
perencanaan.
Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya
derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah)
maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan
pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut MP3EI menetapkan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 2
penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga
strategi utama (pilar utama).
Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat)
elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik
Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas),
Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat
diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu.
Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia
merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu,
perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu
mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan
pusat-pusat perekonomian lokal, regional dan dunia (global) dalam
rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting
dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan
lokal, regional dan global/internasional.
Implementasi pelaksanaan MP3EI dalam fase pertama kurun waktu
tahun 2011 – 2014 yaitu pembentukan dan operasionalisasi
institusi pelaksana MP3EI yang terdiri dari :
Penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi,
perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur
yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (quick-
wins).
Penetapan hubungan internasional untuk pelabuhan dan
bandar udara.
Penguatan lembaga litbang dan pelaksanaan riset di masing-
masing koridor.
Pengembangan kompetensi SDM sesuai kegiatan ekonomi
utama koridor.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 3
Di sisi lain, sebagai unsur pendorong dalam pengembangan
transportasi berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif
untuk menghubungkan daerah terisolasi, tertinggal dan perbatasan
dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya,
sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang sinergis.
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) pada hakekatnya
merupakan suatu Konsep Pembinaan Transportasi dalam
pendekatan kesisteman yang mengintegrasikan sumber daya dan
memfasilitasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan nasional. Dalam
hal ini adalah penting untuk secara berkelanjutan memperkuat
keterkaitan fungsi atau keterkaitan aktivitas satu sama lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan
transportasi baik pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas),
Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil), maupun Tataran
Transportasi Lokal (Tatralok).
Sistranas diwujudkan dalam Tataran Transportasi Nasional
(TATRANAS) ditetapkan oleh pemerintah, Tataran Transportasi
Wilayah (TATRAWIL) ditetapkan oleh pemerintah propinsi, dan
Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) ditetapkan oleh
pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan ketiga tataran tersebut
tidak dapat dipisahkan yang pada akhirnya akan menjadi acuan
bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan transportasi
untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien
baik pada tataran lokal, wilayah maupun nasional.
Dalam kaitan tersebut dan dalam rangka perwujudan SISTRANAS
dalam mendukung MP3EI perlu disusun jaringan transportasi pada
tataran Nasional, Propinsi dan Lokal Kabupaten/Kota agar tercipta
harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan transportasi. Pada
Tataran wilayah Propinsi (Tatrawil) telah disusun secara simultan
pada tahun 2012 yang perlu di tindak lanjuti dengan penyusunanan
Tatralok pada tahun 2013 ini khususnya pada wilayah
Kabupaten/Kota yang belum berkembang dengan baik. Dengan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 4
demikian diperoleh arah pembangunan jaringan pelayanan dan
jaringan prasarana yang dapat berperan dalam mendukung
perekonomian wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah yang
belum berkembang baik pada tataran lokal, propinsi hingga
nasional/internasional.
Secara makro, perkembangan ekonomi dan transportasi di wilayah
Maluku Utara tidak lepas dari perkembangan ekonomi
nasional, regional dan internasional di sekitarnya. Secara
nasional, Program Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 seperti
yang diatur dalam Perpres Nomor 32 tahun 2011 diperkirakan
dapat menjadi rujukan baru dan penting bagi Propinsi Maluku
Utara dalam menata sistem dan layanan transportasinya sehingga
selaras dengan program MP3EI guna mendukung program
penguatan ekonomi koridor enam di aras Propinsi Papua, Maluku
dan Maluku Utara yang berbasiskan inovasi (innovation driven
economy) dan bukan hanya berdasarkan kebutuhan (needed
driven economy). Berdasarkan rencana MP3EI tersebut
diperkirakan besaran nilai investasi yang berpotensi dilakukan
di wilayah Maluku Utara seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1.1 di bawah ini diperkirakan sekitar Rp 113,5 Trilyun.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 5
Sumber: Bappenas (2011)
Gambar 1.1. Rencana dan Nilai Investasi MP3EI di Maluku
Utara (nomor 1 dan 2)
Atas dasar tersebut di atas maka perlu dilakukan Penyusunan
Tatralok dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi baik
jaringan pelayanan maupun jaringan prasarana transportasi, serta
peningkatan keterpaduan antar dan intramoda transportasi,
disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan
teknologi, kebijakan tata ruang dan lingkungan.
Adapun Penyusunan Tatralok tersebut mengacu pada PerPres No.
32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, UU No. 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 23 Tahun 2007
Tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Angkutan Udara, dan
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 6
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun, mengevaluasi dan
meninjau ulang Tataran Transportasi Lokal sejalan dengan
dinamika perkembangan ekonomi, wilayah sebagai pedoman
pengaturan dan pembangunan transportasi wilayah.
Tujuannya dari kegiatan ini adalah agar rencana dan program
pengembangan transportasi di wilayah lokal kabupaten/kota,
propinsi dan nasional efektif dan efisien sesuai dengan Masterplan
Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
dan rencana pengembanganan jaringan pada Tatranas dan
Tatrawil.
1.3 RUANG LINGKUP STUDI
Ruang lingkup studi ini adalah :
a. Identifikasi permasalahan yang ada pada sistem transportasi
lokal;
b. Evaluasi pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan
prasarana transportasi secara terpadu;
c. Analisis permintaan transportasi lokal terkait dengan rencana
tata ruang wilayah kabupaten / kota dan rencana
pembangunan dalam MP3EI dan Tatrawil, Tatranas;
d. Pengkajian Model pengembangan jaringan transportasi wilayah
kabupaten/kota;
e. Merumuskan alternatif pengembangan jaringan transportasi;
f. Menetapkan prioritas dan tahapan pengembangan jaringan
transportasi lokal dalam kurun waktu 2014, 2019, 2025 dan
2030;
g. Merumuskan kebijakan pelayanan jaringan transportasi lokal;
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 7
h. Menyusun rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang
Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok);
i. Mengadakan FGD di Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk
mendapatkan masukan alternatif pengembangan jaringan
transportasi lokal;
j. Menyelenggarakan seminar penyempurnaan laporan akhir dan
legalitas Tatralok di Ibu Kota Propinsi.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode survei pada
Kabupaten/Kota, selanjutnya hasil survey kemudian dianalisis dan
dilakukan FGD serta serangkaian pembahasan pada tiap tahapan
laporan dengan tim pengarah dan pendamping yang dibentuk
dengan SK Kepala Badan Litbang Perhubungan sehingga akan
menghasilkan keluaran. Pada akhir kegiatan studi ini
diselenggarakan seminar pada wilayah studi.
Tahapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dilakukan
sebagai berikut:
1) Tahapan Laporan Pendahuluan (Inception Report)
Penyusunan laporan pendahuluan ini berisi penjabaran dari
kerangka acuan yang meliputi metodologi dan pendekatan atau
teori yang akan diterapkan, rencana kerja dan jadual kegiatan
serta daftar kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian.
2) Tahapan Laporan Antara (Interim Report)
Penyusunan laporan antara memuat hasil-hasil pengumpulan
data serta penjelasan metode pengolahan/analisis serta
penyusunan langkah selanjutnya analisis lengkap.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 8
3) Tahapan Rancangan Laporan Akhir (Draft Final Report)
Penyusunan rancangan laporan akhir berisi pengolahan data,
analisis dan evaluasi dari hasil pengumpulan data pada laporan
antara serta draft rekomendasi.
4) Tahapan Laporan Akhir (Final Report)
Penyusunan pada tahap laporan akhir merupakan
perbaikan/penyempurnaan dari Rancangan Laporan Akhir
setelah melalui serangkaian diskusi dan pembahasan.
1.4 BATASAN KEGIATAN
Kegiatan studi ini dibatasi hanya dalam lingkup penyusunan
Tataran Transportasi Lokal kabupaten/kota terkait untuk
mendukung prioritas pembangunan sentra produksi di koridor
ekonomi Maluku – Papua.
1.5 INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen
Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) dan konsep legalitas
penetapannya di dua kota (Ternate dan Tidore Kepulauan) dan
empat kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Barat, dan Morotai).
Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan hasil penelitian
berikut legalitasnya yaitu dua kota (Ternate dan Tidore Kepulauan)
dan empat kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Barat, dan Morotai).
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
1 - 9
1.6 LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan studi ini dilaksanakan di dua Kota dan empat Kabupaten,
yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera
Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera
Barat, dan Kabupaten Morotai. Adapun kegiatan pelaksanaan studi
akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender (27 Maret – 26
Oktober 2013), berdasarkan No. Kontrak : PL.102/15/2-BLT-2013
dan No. SPMK : PL.102/15/9-BLT-2013.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 1
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 PENDEKATAN STUDI
Pendekatan yang memayungi studi ini secara sinergi adalah
melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang merupakan arahan
strategis dan percepatan pembangunan ekonomi khususnya di
wilayah studi tersebut. MP3EI menetapkan penguatan konektivitas
nasional sebagai salah satu dari 3 strategi utama. Konektivitas
nasional merupakan pengintegrasian 4 elemen kebijakan nasional
yang terdiri dari sistem logistik nasional (Sislognas), sistem
transportasi nasional (Sistranas), pengembangan wilayah
(RPJMN/RTRWN), dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Strategi ini untuk mewujudkan konektivitas nasional yang efektif,
efisien dan terpadu. Berarti pada wilayah studi ini perlu memahami
pula keterkaitannya baik secara lokal, kabupaten/kota, wilayah
propinsi, maupun nasional, bahkan regional dan global.
Untuk memahami semuanya ini, perlu pengertian-pengertian dasar
tentang istilah kunci, seperti: Definisi Sistranas, Tujuan dan
Sasaran Sistranas, serta Tataran Transportasi (Tatranas, Tatrawil,
dan Tatralok) yang dirangkum dalam kerangka pemikiran Pola
Dasar Sistranas. Begitu juga halnya dengan Cetak Biru
Transportasi Antarmoda/Multimoda, yang menggambarkan Alur
Pikir Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda, Visi dan Misi
Transportasi Antarmoda/ Multimoda, Strategi Pengembangan
Transportasi Antarmoda/Multimoda, dan Program Pengembangan
Transportasi Antarmoda/Multimoda dalam rangka mendukung
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 2
prioritas pembangunan sentra produksi di koridor ekonomi Papua-
Kepulauan Maluku yang dirajut dalam MP3EI.
Kegiatan ini perlu alasan dan landasan atau acuan normatif yang
mendasarkan pada PP No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan
Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) 2011-2025, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang, UU di Bidang Transportasi yaitu UU No. 23 Tahun 2007
Tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Angkutan Udara dan UU
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2.2 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) 2011-
2025
2.2.1 Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju,
Adil, dan Makmur”.
Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada
tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara
USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB)
berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya
diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada
periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode
2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh
penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 –
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 3
2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan
inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.1. Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia
Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi
fokus utamanya, yaitu:
1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses
produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses
(potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan
kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam
maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan
pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka
penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 4
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi,
proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing
global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.
2.2.2 Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor
Ekonomi
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang
baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari
pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan
produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk
memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan
keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial
pembangunan ekonomi Indonesia.
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.2. Ilustrasi Koridor Ekonomi
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 5
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan
dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut
disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi
dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya.
Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan
konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia.
Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini
menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).
2.2.3 Koridor Ekonomi Indonesia
Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan
potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di
seluruh Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau
dan terletak di antara dua benua dan dua samudera, wilayah
kepulauan Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang unik, dan
tiap kepulauan besarnya memiliki peran strategis masing-masing
yang ke depannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi
Indonesia tahun 2025. Dengan memperhitungkan berbagai potensi
dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan
letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah
ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi seperti yang tergambar pada
Gambar 2.3.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 6
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.3. Peta Koridor Ekonomi Indonesia
2.2.4 Arahan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama
Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan
kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap
dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi
terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan
maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang
diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi.
Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen
perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17
Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan
komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 7
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, seperti yang
terlihat pada Gambar 2.4. MP3EI juga dirumuskan dengan
memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-
GRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan
dengan perubahan iklim global..
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.4. Posisi MP3EI dalam Rencana Pembangunan
Pemerintah
2.2.5 Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku
Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari Propinsi
Papua, Propinsi Papua Barat, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku
Utara. Sesuai dengan tema pembangunannya, Koridor Ekonomi
Papua – Kepulauan Maluku merupakan pusat pengembangan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 8
pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Secara
umum, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Maluku
memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi
lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian
dalam upaya mendorong perekonomian di koridor ini, antara lain:
1. Laju pertumbuhan PDRB di Koridor Ekonomi Papua –
Kepulauan Maluku dari tahun 2006 – 2009, tergolong relatif
tinggi, yakni sebesar 7 persen, namun besaran PDRB tersebut
relatif kecil dibanding dengan koridor lainnya;
2. Disparitas yang besar terjadi di antara kabupaten di Papua.
Sebagai contoh, PDRB per kapita Kabupaten Mimika adalah
sebesar IDR 240 juta, sementara kabupaten lainnya berada di
bawah rata-rata PDB per kapita nasional (IDR 24,26 juta);
3. Investasi yang rendah di Papua disebabkan oleh tingginya
risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah;
4. Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah
satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana pengairan;
5. Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan
ekonomi;
6. Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi
memberikan tantangan khusus dalam pembuatan program
pembangunan di Papua. Kepadatan populasi Papua adalah
12,6 jiwa/km2, jauh lebih rendah dari rata-rata kepadatan
populasi nasional (124 jiwa/km2).
Strategi pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Papua –
Kepulauan Maluku (Gambar 2.5) difokuskan pada 5 kegiatan
Ekonomi utama, yaitu Pertanian Pangan - MIFEE (Merauke
Integrated Food & Energy Estate), Tembaga, Nikel, Migas, dan
Perikanan.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 9
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.5. Peta Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku
2.3 PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya
derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah)
maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan
pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 10
(MP3EI) menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai
salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).
Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat)
elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik
Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas),
Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat
diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu.
Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia
merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu,
perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu
mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan
pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam
rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting
dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan
regional dan global/internasional.
Konektivitas Nasional menyangkut kapasitas dan kapabilitas suatu
bangsa dalam mengelola mobilitas yang mencakup 5 (lima) unsur
sebagai berikut:
1. Personel/penumpang, yang menyangkut pengelolaan lalu lintas
manusia di, dari dan ke wilayah.
2. Material/barang abiotik (physical and chemical materials) yang
menyangkut mobilitas komoditi industri dan hasil industri.
3. Material/unsur biotik/species, yang mencakup lalu lintas unsur
mahluk hidup di luar manusia seperti ternak, Bio Toxins, Veral,
4. Jasa dan Keuangan, yang menyangkut mobilitas teknologi,
sumber daya manusia dan modal pembangunan bagi wilayah.
5. Informasi, yang menyangkut mobilitas informasi untuk
kepentingan pembangunan wilayah yang saat ini sangat terkait
dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 11
Peningkatan pengelolaan mobilitas terhadap lima unsur tersebut
diatas akan meningkatkan kemampuan nasional dalam
mempercepat dan memperluas pembangunan dan mewujudkan
pertumbuhan yang berkualitas sesuai amanat UU No. 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005 – 2025.
Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah
sebagai berikut:
1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama
untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip
keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply
chains systems.
2. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah
belakangnya (hinterland).
3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas
(pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui
peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah
tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan
pembangunan.
Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa
komponen konektivitas yang saling berhubungan kedalam satu
perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan
pembentuk postur konektivitas secara nasional (Gambar 2.7), yang
meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS); (b) Sistem
Transportasi Nasional (SISTRANAS); (c) Pengembangan Wilayah
(RPJMN dan RTRWN); (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah
selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu,
Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk
mengintegrasikan keempat komponen tersebut.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 12
Hasil dari pengintegrasian keempat komponen konektivitas
nasional tersebut kemudian dirumuskan visi konektivitas nasional
yaitu ‘Terintegrasi Secara Lokal, Terhubung Secara Global
(Locally Integrated, Globally Connected)’, seperti yang terlihat
pada Gambar 2.8
Yang dimaksud Locally Integrated adalah pengintegrasian sistem
konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas, yaitu
barang, jasa, dan informasi secara efektif dan efisien dalam
wilayah NKRI. Oleh karena itu, diperlukan integrasi simpul dan
jaringan transportasi, pelayanan inter-moda tansportasi,
pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) perlu
diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana
inter-moda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif.
Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk
mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan
perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya
berbasis elektronik.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 13
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.7. Komponen Konektivitas Nasional
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 14
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.8. Visi Konektivitas Nasional
Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus
keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat
waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan
komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan, penyimpanan/
pergudangan, transportasi, distribusi, dan penghantaran barang
sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang
dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik asal (origin)
sampai dengan titik tujuan (destination).
Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional
dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan mendorong
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 15
pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat
mendorong pemerataan antar daerah. Sedangkan yang dimaksud
globally connected adalah sistem konektivitas nasional yang efektif
dan efisien yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan
sistem konektivitas global melalui jaringan pintu internasional pada
pelabuhan dan bandara (international gateway/exchange) termasuk
fasilitas custom dan trade/industry facilitation.
Efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas nasional dan
keterhubungannya dengan konektivitas global akan menjadi tujuan
utama untuk mencapai visi tersebut. Untuk mewujudkan visi
tersebut diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi
antara pusatpusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga
antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional
terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun
sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara. (Gambar
2.9).
Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip utama
sebagai berikut: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa
dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi
ekonomi biaya tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di
seluruh wilayah, dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 16
Sumber: MP3EI, 2011.
Gambar 2.9. Kerangka Kerja Konektivitas Nasional
Dalam konteks ini akan dilakukan pembangunan Kawasan
Perhatian Investasi (KPI) dengan tujuan membangun pusat
perhatian baru. KPI juga ditujukan untuk mempermudah integrasi
dengan kegiatan-kegiatan yang terkait infrastruktur, sumber daya
manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta
regulasi. Dimana Sentra produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi
dalam lokasi tertentu. KPI merupakan satu atau kumpulan
beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di
area yang berdekatan, seperti yang terlihat pada Gambar 2.10.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 17
Sumber: Bahan Paparan Koordinasi SISTRANAS dan MP3EI 2013
Gambar 2.10. Integrasi KPI
Sumber: Bahan Paparan Koordinasi SISTRANAS dan MP3EI 2013
Gambar 2.12. KPI dan Nilai Investasi Sektor Riil
3
2
NILAI INVESTASI
Rp 125,46 TKPIHALMAHERA
NILAI INVESTASI
Rp 30,36 TKPI
MOROTAI
NILAI INVESTASI
Rp 0,78 TKPI
MANOKWARI
NILAI INVESTASI
Rp 0,76 TKPI
NABIRE
NILAI INVESTASI
Rp 160,85 TKPI
TIMIKA
NILAI INVESTASI
Rp 57,55 TKPI
MERAUKE
NILAI INVESTASI
Rp 10,26TKPI
AMBON
NILAI INVESTASI
Rp 108 TKPI
TELUK BINTUNI
KPI
REGULASI (PUSAT + DAERAH)
SDM&
IPTEK
KONEKTIVITASKPIIlustrasi Hipotetis
Sentra Produksi
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
2 - 18
Tabel 2.1. KPI Prioritas Sektor Riil
NO KPI
NAMA KPI NILAI INVESTASI
1 Merauke (MIFEE) 57,7 T
2 Timika 160,9 T
3 Halmahera 125,5 T
4 Bintuni 108 T
5 Morotai 30,4 T
6 Ambon 10,3T
7 Nabire 764 M
8 Manokwari 784 M
Sumber: Bahan Paparan Koordinasi SISTRANAS dan MP3EI 2013
KPI Prioritas
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 1
BAB 3
METODOLOGI STUDI
3.1 METODOLOGI STUDI
Untuk dapat melaksanakan seluruh lingkup kajian dalam konteks
materi dan waktu yang disyaratkan, maka dalam pekerjaan
Penelitian Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kab/Kota
disusun metodologi studi yang disajikan dalam bentuk bagan alir
(Gambar 3.1), dengan susunan tahapan pelaksanaan sebagai
berikut:
1) Tahap Persiapan, yang hasilnya disampaikan pada Laporan
Pendahuluan, dengan lingkup kegiatan meliputi:
a) Identifikasi Masalah & Tujuan Studi
b) Identifikasi Pelayanan
c) Identifikasi Jaringan Pelayanan
d) Identifikasi Jaringan Prasarana Transportasi Terpadu.
Keempat identifikasi tersebut merupakan inisiasi studi,
termasuk studi literatur dan peraturan perundangan yang
berlaku.
2) Tahap Pengumpulan Data & Analisis Awal, yang hasilnya
disampaikan pada Laporan Antara, dengan lingkup kegiatan
meliputi:
a) Pengumpulan Data Primer & Sekunder, yang diawali
dengan persiapan survei.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 2
b) Survei Pola Bangkitan & Tarikan
c) Survei Pergerakan Transportasi Luar & Dalam Kab/Kota
d) Survei Wawancara dan Survei Instansional untuk Laporan
Kegiatan Serupa Terdahulu (antara lain: tinjau ulang
jaringan transportasi Propinsi khususnya pada wilayah
studi, inventarisasi rencana umum dan teknis, kebijakan
nasional dan daerah di wilayah studi).
e) Matriks Asal Tujuan, termasuk kompilasi data yang
terkumpul.
f) Analisis Permintaan Transportasi, sebagai analisis awal
dari analisis Tatrawil dan Tatralok.
g) Kajian Model Pengembangan Jaringan Transportasi
Wilayah Kab/Kota, yang meliputi:
Pemetaan potensi dan kendala
Analisis wilayah
Analisis teknis dan analisis normatif
3) Tahap Analisis, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Akhir
Sementara, dengan lingkup kegiatan meliputi:
a) Merumuskan Kebijakan Strategi dan Program
Pengembangan Jaringan Prasarana Pelayanan
Transportasi
b) Merumuskan Alternatif Pengembangan Jaringan
Transportasi
c) Menetapkan Prioritas dan Tahapan Pengembangan
Jaringan Lokal dengan Kurun Waktu 2014, 2019, 2025,
2030.
4) Tahap Penyempurnaan & Finalisasi, yang hasilnya
disampaikan pada Laporan Akhir, dengan lingkup kegiatan
meliputi:
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 3
a) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Sistranas pada Tatralok
b) Mengadakan FGD di Ibukota Kab/Kota untuk Mendapat
Masukan Alternatif
c) Menyelenggarakan Seminar untuk Penyempurnaan
Laporan Akhir dan Legalitas Tatralok di Ibukota Propinsi.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 4
Identifikasi
Pelayanan
Identifikasi Jaringan
Pelayanan
Identifikasi Jaringan Prasarana Transportasi
Terpadu
Pengumpulan Data & Informasi
Primer & Sekunder
Pemahaman RTRW Kab/Kota
Survei Pergerakan
Transportasi Luar & Dalam Kab/Kota
Survei Wawancara
Survei Instansional untuk Laporan Kegiatan Serupa Terdahulu
Pemantapan RTRW Kab/Kota
Analisis Potensi &
Pengembangan Trans
Kajian Model Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah
Kab/Kota
Merumuskan Kebijakan Strategi dan Program Pengembangan Jaringan Prasarana Pelayanan Transportasi
Merumuskan Alternatif Pengembangan
Jaringan Transportasi
Menetapkan Prioritas dan Tahapan Pengembangan Jaringan Lokal dengan Kurun Waktu 2014, 2019, 2025, 2030
Menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok)
Mengadakan FGD di Ibukota Kab/Kota untuk Mendapat
Masukan Alternatif
Menyelenggarakan Seminar untuk Penyempurnaan FR & Legalitas Tatralok di Ibukota Propinsi
LAPORAN PENDAHUL
UAN
Bulan 1
LAPORAN ANTARA
Bulan 4
RANCANGAN LAPORAN
AKHIR
Bulan 5
LAPORAN
AKHIR
Bulan 7
Identifikasi Masalah
& Tujuan Studi
Program pengembangan transportasi di wilayah lokal
kabupaten/kota, propinsi dan nasional efektif dan efisien
sesuai dengan MP3EI
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 5
Gambar 3.1. Bagan Alir Metodologi Studi
3.2 POLA PIKIR STUDI
Pola pikir pelaksanaan studi ini dikembangkan atas dasar latar
belakang, maksud dan tujuan, sasaran dan lingkup studi yang
disampaikan pada KAK (lihat Bab I). Untuk dapat menyusun suatu
studi yang komprehensif maka perlu dipahami konteks studi secara
holistik yang menyangkut semua issue, aspek normatif, lingkungan
strategis, dan semua elemen sistem yang terkait dengan
pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara.
Diagram pola pikir umum studi ini secara garis besar disampaikan
pada Gambar 3.3. Dimulai dari review hasil studi terdahulu dalam
dokumen perencanaan eksisting MP3EI, (RTRW Nasional/ Propinsi
Maluku Utara), SISTRANAS/WIL, Renstra Propinsi Maluku Utara,
dan studi terdahulu) sejumlah data eksisting serta rencana dan
program eksisting dapat ditelusuri. Pemetaan terhadap peran
masing-masing stakeholders (Pemkab, Swasta, dan Masyarakat)
dalam lingkungan strategis yang dikoridori oleh aspek normatif
berupa peraturan perundangan yang berlaku merupakan langkah
penting untuk dapat memahami konteks, lingkup, serta identifikasi
masalah yang dihadapi dalam pengembangan Tatralok di Propinsi
Maluku Utara.
Elaborasi hasil pemetaan peran serta kondisi obyektif dari sistem
transportasi yang ada saat ini diharapkan dapat menjadi dasar
dalam penyusunan strategi umum (grand strategy) pengembangan
Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang komprehensif dan terpadu
(antar moda, antar wilayah, antar stakeholders, dll.). Dalam strategi
umum ini termaktub sejumlah program pokok (main programs)
yang harus dijabarkan dalam tahapan jangka pendek, menengah,
dan panjang.
Sebagai goal/tujuan akhir dari semua kegiatan tersebut adalah
terciptanya tujuan pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 6
Utara dalam jangka waktu yang direncanakan dengan sejumlah
kriteria atau karakteristik jaringan prasarana dan jaringan
pelayanan yang handal (efektif dan efisien), cepat, tertib, aman,
lancar, dan terjangkau masyarakat.
Untuk mendukung semua proses pengembangan Tatralok di
Propinsi Maluku utara, bagaimanapun juga diperlukan adanya
kajian kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi oleh data-data terkait
dengan pola permintaan perjalanan, kondisi dan kinerja jaringan
transportasi yang ada, konstelasi sosial-ekonomi yang ada, serta
prediksi perubahannya ke depan dalam lingkup situasi tantangan,
peluang, dan hambatan yang berkembang dari waktu ke waktu.
Hal ini merujuk kepada kebutuhan akan adanya pemahaman
mendasar mengenai konteks penyusun Tatralok, serta adanya
analisis (dan pengumpulan data) yang lengkap dan mendalam
untuk memperoleh gambaran atau pemetaan mengenai situasi
transportasi dan pola kegiatan ekonomi yang ada dan
kemungkinan perubahannya di Propinsi Maluku Utara dan di
wilayah sekitarnya yang saling mempengaruhi.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 7
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 8
3.3 ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH
Transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand)
akibat tersebarnya tata ruang (spasial separation) di mana
kebutuhan/ kegiatan manusia dan proses ekonomi barang tidak
dapat diakomodasi hanya di satu ruang saja, sehingga timbul
kebutuhan pergerakan melalui berbagai moda transportasi.
Penataan ruang yang mempengaruhi pola dan intensitas kegiatan
sosio-ekonomi merupakan indikator yang merepresentasikan
pattern dari sistem kegiatan yang harus dilayani oleh sistem
transportasi. Dengan demikian, bagaimana setting tata ruang yang
akan dituju di masa datang akan sangat mempengaruhi bagaimana
pola dan intensitas permintaan perjalanan, yang pada gilirannya
akan menentukan kebutuhan akan jaringan prasarana dan jaringan
pelayanan transportasi. Dalam konteks penyusunan Tatralok
Propinsi Maluku Utara ini, maka pemahaman terhadap arahan
penggunaan ruang yang dituangkan dalam RTRW menjadi sangat
penting. Apalagi dalam struktur dokumen perencanaan Tatralok
merupakan pengejawantahan RTRW untuk sektor transportasi.
Pada Gambar 3.4 disajikan bagaimana interaksi antara
perkembangan wilayah dengan transportasi. Terlihat bahwa
korelasi antara transportasi dan perubahan atau perkembangan
wilayah sangatlah besar, sehingga arahan pengembangan tata
ruang dan perkembangan alamiah sesuai mekanisme pasar akan
sangat menentukan bagaimana pola permintaan perjalanan wilayah
di Propinsi Maluku Utara ini akan berkembang di masa datang.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 9
Gambar 3.4. Interaksi Perkembangan Wilayah dengan
Kebutuhan Transportasi
3.4 PEMODELAN TRANSPORTASI
3.4.1 Struktur Model
Dalam studi perencanaan sistem transportasi, sebagaimana halnya
dalam Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
di Wilayah Propinsi Maluku Utara ini, sangat diperlukan adanya
pemahaman mengenai besaran dan pola permintaan perjalanan.
Permintaan perjalanan umumnya ditentukan oleh pola interaksi
ekonomi dalam pengaturan ruang yang ada, karakteristik suplai
jaringan transportasi yang ada (kapasitas, flow vs speed, dan
konfigurasinya), serta interaksi yang terjadi dalam ruang lalulintas
yang disediakan. Untuk itu diperlukan suatu model yang dapat
merepresentasikan interaksi antara elemen tata ruang, ekonomi,
permintaan perjalanan, jaringan transportasi, dan lalu lintas yang
terjadi.
Perkembangan
wilayah
Kebijakan perencanaan (MP3EI, RTRW, Renstra,
Tatrawil, dll)
Mekanisme pasar
(natural setting)
REGIONAL DEVELOPMENT
Faktor Sosio
Ekonomi
Pola Tata Guna
Lahan
Jumlah dan Pola Perjalanan
Kebutuhan Transportasi
TRANSPORT DEMAND
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 10
Dalam studi ini digunakan model transportasi empat tahap (four
stages transport model) yang terdiri dari tahap bangkitan perjalanan
(trip generation), sebaran perjalanan (trip distribution), pemisahan
moda (modal split), dan pemilihan rute (route choice). Model ini
dipilih karena: mudah dalam aplikasinya, cukup baik
merepresentasikan karakteristik dan interaksi penting pada sistem
transportasi, dan mampu menggambarkan dampak dari intervensi
yang dilakukan terhadap sistem transportasi di wilayah studi.
Secara umum skema struktur model perencanaan empat tahap ini
ditunjukkan pada Gambar 3.6.
Pendekatan model dimulai dengan menetapkan sistem zona dan
jaringan transportasi, termasuk di dalamnya adalah karakteristik
sosial-ekonomi di tiap zona dan karakteristik suplai jaringan yang
ada. Dengan menggunakan informasi tersebut kemudian diestimasi
total perjalanan yang dibangkitkan dan/atau yang ditarik oleh suatu
zona tertentu (trip ends) atau disebut dengan proses bangkitan
perjalanan (trip generation). Tahap ini menghasilkan persamaan
trip generation yang menghubungkan jumlah perjalanan dengan
karakteristik zona yang bersangkutan.
Selanjutnya diprediksi dari/ke mana tujuan perjalanan yang
dibangkitkan atau yang ditarik oleh suatu zona tertentu atau disebut
tahap distribusi perjalanan (trip distribution). Dalam tahap ini akan
dihasilkan matriks asal-tujuan (MAT). Pada tahap pemilihan moda
(modal split) MAT tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan
moda transportasi yang digunakan para pelaku perjalanan untuk
mencapai tujuan perjalanannya. Dalam tahap ini dihasilkan MAT
per moda.
Terakhir, pada tahap pemilihan rute (trip assignment) MAT
didistribusikan ke setiap ruas/link moda yang tersedia di dalam
jaringan sesuai dengan kinerja rute yang ada. Tahap ini
menghasilkan estimasi arus lalu lintas dan waktu perjalanan di
setiap ruas. Hasil inilah yang digunakan sebagai dasar analisis
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 11
dalam mengevaluasi serangkaian alternatif kebijakan
pengembangan jaringan transportasi yang diusulkan.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 12
Gambar 3.6. Pemodelan Perencanaan Transportasi 4 Tahap
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 13
3.4.2 Proses Pemodelan Transportasi
3.4.2.1 Penetapan Sistem Zona dan Sistem Jaringan
Penetapan detail sistem zona dan sistem jaringan transportasi
dilakukan sebagai kompromi antara tingkat akurasi, biaya,
ketersediaan data, dan aplikabilitas model. Berdasarkan
pengalaman yang dilakukan dari studi terdahulu, maka dalam studi
ini ditetapkan bahwa:
1. Batas wilayah studi adalah batas wilayah administrasi
Kabupaten/Kota di Prop. Maluku Utara, di mana wilayah di
sekitarnya diasumsikan sebagai zona eksternal.
2. Agregasi zona di dalam wilayah studi adalah kecamatan, yang
selanjutnya disebut sebagai zona internal.
3. Model jaringan diutamakan untuk jaringan jalan, sedangkan
jaringan angkutan umum diperlakukan sebagai fixed-flow,
moda transportasi lain diintegrasikan melalui simpul terminal
(moda darat), pelabuhan (moda air), dan bandara (moda
udara).
Sistem zona tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar
sederhana yang dapat dilihat pada Gambar 3.7.
Kec. A
Zona Internal Zona Eksternal Zona Eksternal
Batas Kab/Kota
Kec. B
Kec. E Kec. C Kec. D Kec. F
Kec. G Kec. H
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 14
Keterangan:
Kec. A B = pergerakan orang/barang antar kecamatan dalam satu
kab/kota.
Kec. E C = pergerakan orang/barang dari suatu kecamatan diluar
kab/kota menuju ke kecamatan di dalam kab/kota.
Kec. D F = pergerakan orang/barang dari suatu kecamatan di dalam
kab/kota menuju ke kecamatan di luar kab/kota.
Kec. D F = pergerakan orang/barang dari dan ke kecamatan di luar
kab/kota.
Gambar 3.7. Sistem Zona Kecamatan
Dengan penetapan sistem zona tersebut, maka akan terbentuk
Matriks Asal-Tujuan Antar Kecamatan. Matriks Asal-Tujuan ini
dikelompokkan berdasarkan pergerakan orang dan barang, dimana
pergerakan barang ini diuraikan lagi berdasarkan jenis barang yang
diproduksi, meliputi hasil produksi pangan, sayur-sayuran dan
dan penggalian, industri pengolahan, dan kehutanan..
Untuk model jaringan transportasi yang diintegrasikan melalui
simpul-simpul moda transportasi yang dibatasi dalam suatu
kabupaten/kota, dapat terbentuk dari pengumpulan dan
pengolahan data kedalam bentuk Matriks Asal-Tujuan Antar Simpul
Moda Transportasi.
3.4.2.2 Estimasi dan Prediksi Trip-ends dan MAT
Secara skematis bagan alir proses estimasi trip-ends dan MAT
yang dilakukan pada studi ini ditunjukkan oleh Gambar 3.8.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 15
Gambar 3.8. Mekanisme Estimasi Trip Ends dan MAT di
Propinsi Maluku Utara
Prior Matrix MAT 2013
Traffic Count Hasil survey primer
SATURN (via Program
Simulasi Jaringan
Transportasi)
Base Matrix
MAT di Prov. Malut
Tahun 2014
summation
Base Trip ends Produksi perjalanan di Prov. Malut 2014
Data sosial ekonomi Statistik di Prov. Malut:
Penduduk, PDRB, dll
Analisis
regresi linier
Model bangkitan
perjalanan
Prediksi data sosial ekonomi Prov. Malut
Growth rate
Trip ends
prediction
Trip ends Prov. Malut:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, 2030
Jarak, waktu, dan
biaya transportasi
antar zona
Model
Furness/Gravity
MAT Prov. Malut: 2014, 2019, dst
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 16
3.4.2.3 Simulasi Jaringan
Simulasi jaringan transportasi (dalam hal ini dititikberatkan untuk
jaringan jalan) dilakukan dalam konteks untuk:
1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara makro
dalam jaringan transportasi di wilayah Propinsi Maluku Utara,
seperti: kemacetan, besarnya biaya transportasi, dan disparitas
suplai jaringan.
2. Memprediksi permasalahan yang akan timbul di masa datang
seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk, perkembangan
ekonomi, dan perubahan intensitas penggunaan ruang.
3. Mengevaluasi kinerja dari sejumlah kebijakan perencanaan
yang akan diterapkan di masa datang, misal: pembangunan
jalan lingkar, jalan tol, maupun pengembangan moda laut, dan
udara.
MAT
perjalanan Data jaringan transportasi
Model Pemilihan Rute
Arus, kecepatan,
waktu, jarak
Analisis Lanjutan
I I N P U T
O U T P U T
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 17
Gambar 3.9. Struktur Umum Model Pemilihan Rute pada
Program Simulasi Jaringan Transportasi
3.5 ANALISIS NORMATIF
Analisis normatif dilakukan untuk memperoleh idealisasi pola
jaringan pelayanan, hirarki prasarana, dan sistem operasi bagi
pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang efektif dan
efisien dalam rangka menunjang pengembangan wilayah,
pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah
Propinsi Maluku Utara. Aspek normatif ini dikembangkan
berdasarkan review atas peraturan perundangan yang berlaku di
setiap moda transportasi (jalan, angkutan umum, laut, dan udara)
serta kajian konseptual secara teoteris mengenai sistem
transportasi yang ideal. Analisis ini diperlukan untuk memberikan
gambaran arahan pengembangan jaringan transportasi di Propinsi
Maluku Utara di masa yang akan datang sesuai dengan konsep
yang lebih ideal.
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam analisis normatif secara
berurutan disampaikan sebagai berikut:
1. Melakukan kajian konsep pengembangan jaringan prasarana
dan jaringan pelayanan untuk setiap moda transportasi (jalan,
angkutan umum, laut, dan udara) sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku/terbaru (UU, PP, Kepmen, Perda,
dll),
2. Melakukan kajian teoretis hasil penelitian dan studi terdahulu
baik di dalam maupun luar negeri mengenai idealisasi pola
jaringan transportasi wilayah,
3. Melakukan analisis konsep Tatralok di Propinsi Maluku Utara
yang mengelaborasikan aspek normatif secara praktis (dari
butir a.) dan aspek teoritis (dari butir b.),
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 18
4. Mengidentifikasi simpul, link dan zona yang strategis dan
penting untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan
Tatralok Propinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.
3.6 AZAS TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)
Berdasarkan Pedoman Teknis yang telah ditetapkan, Tataran
Transportasi Lokal (Tatralok) harus disusun dengan berasaskan
pada beberapa prinsip dasar berikut:
1. Azas Keadilan, dimana tataran transportasi yang disusun
harus dapat menunjang kelancaran perhubungan di semua
sektor pembangunan dan berpihak pada tiap lapisan
masyarakat.
2. Azas Transparansi, tataran transportasi yang disusun
disosialisasikan dan diterapkan secara terpadu serta
transparasi pada semua sektor pembangunan dan diketahui
oleh pejabat pelaksana dilapangan.
3. Azas Akuntabilitas, tataran transportasi yang disusun harus
dianalisis secara teliti guna mendapatkan keserasian dan
keterpaduan kesisteman transportasi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dalam lingkup wilayah perencanaan.
4. Azas Realistis, tataran transportasi yang disusun harus
ditunjang oleh kondisi eksisting yang sebenarnya sehingga
hasil kebijakan yang diperoleh nantinya dapat sesuai dengan
kondisi yang ada dan dapat dilaksanakan secara suistainable.
5. Azas Kesisteman, tataran transportasi yang disusun harus
dalam lingkup kajiannya, serta harus disesuaikan dengan
kebijakan sistem transportasi diatasnya.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 19
6. Azas Keunggulan Moda, tataran transportasi yang disusun
harus dapat menggambarkan dan mengkaji potensi-potensi
guna menemukan moda unggulan.
7. Azas Keterpaduan Intra dan Antar Moda, tataran transportasi
yang disusun harus dapat memberikan keterpaduan intra dan
antara moda yang ada, sehingga sinkronisasi sistem
transportasi antara moda tersebut dapat berjalan sesuai
dengan kebutuhan yang ada.
8. Azas Koordinasi dan Sinkronisasi, tataran transportasi yang
disusun harus dapat memberikan gambaran dan arahan
koordinasi yang jelas dan sinkronisasi yang terpadu dalam
mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan disemua sektor
pembangunan.
9. Azas Tinjau Ulang Secara Berkala, tataran trasnportasi yang
disusun harus dilakukan tinjauan secara berkala guna menjaga
konsistensi dalam pelaksanaannya.
Lebih jelasnya, untuk Azas Penyusunan Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok) dapat dilihat pada Gambar 3.11.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
3 - 20
Gambar 3.11. Azas Penyusunan Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok)
TATRALOK
KEADILAN
TRANSPARANSI REALISTIS
AKUNTABILITAS KESISTIMAN
TINJAUAN ULANG SECARA
BERKALA
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
KETERPADUAN INTRA & ANTAR
MODA
KEUNGGULAN
MODA
TATRALOK
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 1
BAB 4
KONDISI WILAYAH DAN JARINGAN
TRANSPORTASI SAAT INI
4.1 LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRASI
Secara geografis, Kabupaten Halmahera Tengah terletak antara
0o45′ LU ‐ 0o15′ LS dan 127o45′ BT ‐ 129o26′ BT, dengan luas
wilayah 8.381,48 km2 terdiri dari luas daratan 2.276,83 km2 (27 %)
dan luas lautan 6.104,65 km2 (73 %).
Kabupaten Halmahera Tengah memiliki batas‐batas wilayah
sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera
Timur
Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya Barat
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera
Selatan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan
Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah adalah Weda. Pada saat
pelaksanaan Sensus Penduduk 2010, jumlah desa di Kabupaten
Halmahera Tengah tercatat sebanyak 48. Informasi menyangkut
daftar Kecamatan dan jumlah Desa di Kabupaten Halmahera
Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.1. adapun peta administrasi
Kabupaten Halmahera Tengah ditunjukkan oleh Gambar 4.1.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 2
Tabel 4.1. Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2012
No. Kecamatan Ibukota Jumlah Desa
1 Weda Were 7
2 Weda Selatan Wairoro 8
3 Weda Utara Sagea 9
4 Weda Tengah Lelilef 7
5 Pulau Gebe Kapaleo 8
6 Patani Kipae 5
7 Patani Utara Tepeleo 12
8 Patani Barat Banemo 5
Jumlah 61 Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 3
Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Tengah
Kec. Weda Utara Kec. Patani Utara
Kec. Patani
Kec. Weda Selatan
Kec. Weda
Kec. Patani Barat
Kec. Weda Tengah
Kec. Pulau Gebe
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 4
4.2 KEPENDUDUKAN
Jika dilihat dari kepadatan penduduknya (Tabel 4.3), wilayah yang
paling padat penduduknya adalah Kecamatan Weda sebesar 30
jiwa/km2, sedangkan wilayah yang paling sedikit kepadatan
penduduknya adalah Kecamatan Weda Utara sebesar 10 jiwa/km2.
Dari sini dapat dibuktikan bahwa wilayah yang paling banyak
penduduknya belum tentu merupakan wilayah yang paling padat
penduduknya.
Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Halmahera
Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2011
No. Kecamatan Jumlah Penduduk
(jiwa) Luas Wilayah
(km2) Kepadatan (jiwa/km2)
1 Weda 7488 253.28 30
2 Weda Selatan 5079 237.43 21
3 Weda Utara 6408 624.62 10
4 Weda Tengah 4148 253.28 16
5 Pulau Gebe 4371 223.85 20
6 Patani 3914 233.36 17
7 Patani Utara 8864 217.66 41
8 Patani Barat 3575 233.36 15
Jumlah 43847 2276.84 19 Sumber: Halmahera Tengah Dalam
Angka 2012
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 5
Gambar 4.2 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah
Kec. Weda Utara
Kec. Patani Utara
Kec. Patani
Kec. Weda Selatan
Kec. Weda
Kec. Patani Barat
Kec. Weda Tengah
Kec. Pulau Gebe
30 jiwa/km2
21 jiwa/km2
10 jiwa/km2
16 jiwa/km2
20 jiwa/km2
17 jiwa/km2
41 jiwa/km2
15 jiwa/km2
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 6
4.3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai
tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di
wilayah tertentu. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dapat
dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:
Segi Produksi, merupakan jumlah nilai tambah bruto atas suatu
barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam
suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu
tahun). Nilai tambah bruto yang terdiri dari biaya faktor produksi
(upah/gaji, bunga netto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan
barang modal dan pajak tak langsung netto.
Segi Pendapatan, merupakan balas jasa (pendapatan) yang
diterima faktor-faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses
produksi dalam suatu wilayah, dan biasanya dalam jangka waktu
tertentu (satu tahun).
Segi Pengeluaran, merupakan jumlah pengeluaran yang
dilakukan oleh rumah tangga, Pemerintah dan Lembaga Swasta
Non Profit, pembentukan modal tetap, perubahan stok serta
Ekspor Netto, biasanya dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan “Halmahera Tengah Dalam Angka 2012”, PDRB
Kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga berlaku pada
tahun 2011 tercatat sebesar 499.651,08 juta rupiah (lihat Tabel
4.13) dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian,
yakni sebesar 37,53 %, disusul oleh sektor pertambangan dan
penggalian dengan sumbangan 19,62 %.
PDRB Kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga konstan
pada tahun 2011 adalah sebesar 250.397,11 juta rupiah (lihat
Tabel 4.14).
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 7
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun
2011 adalah 7,06 dan PDRB perkapita (atas dasar harga berlaku)
sebesar 11,4 juta rupiah.
Tabel 4.13. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2009-2011
No. Lapangan Usaha PDRB / Tahun (Juta Rupiah)
2009 2010* 2011**
1 Pertanian 155.808,14 170.380,28 187.540,57
2 Pertambangan dan Penggalian
64.805,35 81.901,82 98.051,43
3 Industri Pengolahan 27.495,32 35.785,71 37.855,64
PDRB 375.344,11 439.732,88 499.651,08 *) Angka Sementara Sumber: Halmahera Tengah Dalam
Angka 2012
**) Angka Sangat Sementara
4.4 KINERJA PELAYANAN, JARINGAN PELAYANAN DAN
JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI WILAYAH
SAAT INI
Transportasi merupakan salah satu aspek vital dalam
pembangunan prasarana dan sarana daerah guna menunjang
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 8
pembangunan di segala bidang. Penataan bidang transportasi tidak
hanya dalam bentuk penyediaan dan pembangunan infrastruktur
yang dibutuhkan akan tetapi sangat berkorelasi dengan sektor-
sektor lain baik berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat,
kesadaran hukum, budaya perilaku maupun lingkungan.
4.4.1 Jaringan Jalan
Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting
untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan
yang makin meningkat membutuhkan ketersediaan akses
penghubung antar wilayah yang aman dan berkondisi baik. Selain
itu, ketersediaan prasarana jalan yang baik akan meningkatkan
mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang antar wilayah
sehingga roda perekonomian terus bergerak dan dapat
ditingkatkan.
Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun 2012, kondisi jalan menurut fungsi jalan dapat
dilihat pada Tabel 4.18.
Tabel 4.18. Daftar Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2011/2012
NO KELAS JALAN
SATUAN
TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
1 PANJANG
Jalan Arteri Km 234,8 234,
8 234,
8 234,
8 234,8
Jalan Kolektor Km 224 224 224 224 224
2 KONDISI
Baik
Jalan Arteri Km 11 11 11 11 11
Jalan Kolektor Km 13 13 13 13 13
Rusak
Jalan Arteri Km 223.8 223.
8 223.
8 223.
8 223.8
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 9
NO KELAS JALAN
SATUAN
TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
Jalan Kolektor Km 211 211 211 211 211
3 PERMUKAAN
Aspal
Jalan Arteri Km 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
Jalan Kolektor Km 106.5 106.
5 106.
5 106.
5 106.5
Kerikil
Jalan Arteri Km 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3
Jalan Kolektor Km - - - - -
Tanah / Lain-Lain
Jalan Arteri Km 130.5 130.
5 130.
5 130.
5 130.5
Jalan Kolektor Km
130.7 130.
7 130.
7 130.
7 130.7
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
4.4.2 Angkutan Darat
Seiring dengan bertambahnya panjang jalan yang berkondisi baik
dan semakin mudahnya fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor,
maka semakin banyak pula kendaraan di Kabupaten Halmahera
Tengah. Berdasarkan data dari “Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Provinsi Maluku Utara”, jenis kendaraan terbanyak
di Kabupaten Halmahera Tengah adalah jenis sepeda motor (lihat
Tabel 4.19).
Tabel 4.19. Jumlah Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan di
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008-2012
NO
JENIS KENDARAAN
SATUAN
TAHUN 2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 201
2
1. Sepeda Motor UNIT 926
1,349
1,086
1,677
-
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 10
NO
JENIS KENDARAAN
SATUAN
TAHUN 2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 201
2
2. Mobil Penumpang UNIT 43 32 20 78 -
3. Mobil Jeep UNIT 57 56 55 - -
4 Mobil Pick Up UNIT 41 40 51 - -
5. Bus Kecil UNIT 4 1 1 - -
6. Bus Sedang UNIT - - 3 - -
7. Bus UNIT - - 7 5 -
8. Truk Kecil UNIT - - 6 - -
9. Truk Sedang UNIT - - 10 45 -
10. Truk Besar UNIT - - - - -
11. Sepeda UNIT - - - - -
12. Becak UNIT - - - - -
13. Bentor UNIT - - - - -
14. Dokar UNIT - - - - -
15. Gerobak UNIT - - - - -
16. Lainnya UNIT - 1 4 - -
JUMLAH UNIT 1,07
1 1,07
1 1,47
9 1,24
3 -
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten
Halmahera Tengah 2012
Perlu diketahui, pada saat ini di Kabupaten Halmahera Tengah
terdapat 4 trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
dengan rute seperti disampaikan pada Tabel 4.20.
Tabel 4.20. Daftar Trayek Angkutan Antar Kota Dalam
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 11
NO TRAYEK URAIAN TRAYEK
JARAK TRAYEK
(Km)
KODE
TRAYEK
JUMLAH ARMADA
A B C D E
3. Weda - Sofifi Weda - Sofifi - - -
2 - -
4. Weda - Tobelo Weda - Tobelo 301 A6 - 6
1 -
JUMLAH
- 19 9 1 -
Keterangan : A = Pick Up; B = MPU; C = Bus Kecil; D = Bus Sedang; E = Bus Besar
Adapun data volume lalu lintas harian tahun 2012 ditunjukkan oleh
Tabel 4.21.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 12
Tabel 4.21. Data Volume Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahun 2012
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 13
b. Ruas Lelief - Sagea 4 29 20 3 5 0 6 9 76
c. Ruas Lelief - Lelief
Waibulen
10 0 0 0 0 0 0 0 10
VII Kecamatan Weda Utara
a. Ruas Sagea - Ani 4 34 23 4 6 0 7 10 88
b. Ruas Ani – Waleh 9 31 21 3 6 0 6 9 85
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 14
4.4.3 Angkutan Penyeberangan
Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri dari pulau-
pulau menyebabkan transportasi antar kabupaten memerlukan
kapal sebagai salah satu angkutan penyeberangan.
Di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat dua pelabuhan
penyeberangan, yaitu
1) Pelabuhan penyebrangan Patani; dan
2) Pelabuhan penyebrangan Pulau Gebe.
4.4.4 Angkutan Laut
Salah satu pelabuhan laut di Kabupaten Halmahera Tengah adalah
pelabuhan Weda yang merupakan pelabuhan regional dengan
kelas pelabuhan IV yang dikelola oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Halmahera Tengah. Dimana pelabuhan ini memiliki
dermaga dengan konstruksi beton yang berukuran 50 x 8 m. Untuk
kapal-kapal pelayaran nasional dan regional yang singgah di
Pelabuhan Weda adalah :
1) KM. Kie Raha I dengan rute pelayaran nasional : Ternate –
Berdasarkan “Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku Utara”, informasi mengenai saran dan prasarana
Pelabuhan Weda, ditunjukkan oleh Tabel 4.21.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 15
Tabel 4.21. Informasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
Weda Kabupaten Halmahera Tengah
NO
URAIAN SATU
AN VOLUME
DATA
1. UMUM
a. Lokasi Pelabuhan (Kecamatan/Desa)
- Kec. Weda
b. Status Pelabuhan (Nasional/Regional/Lokal)
- PL
c. Kelas Pelabuhan (I/II/III/IV/V) - IV
d. Pengelola Pelabuhan - DISHUB
2. DERMAGA
a. Panjang M 50
b. Lebar M 8
c. Luas M2 400
d. Konstruksi (Beton/Kayu) - BETON
e. Rata-Rata Kedalaman Kolam Dermaga
M 70
Sumber: Kantor Pelabuhan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
Untuk informasi mengenai daftar pelabuhan laut dan tambatan
perahu di Kabupaten Halmahera Tengah ditunjukkan oleh Tabel
4.22.
Tabel 4.22. Daftar Pelabuhan Laut dan Tambatan Perahu di
Kabupaten Halmahera Tengah
NO NAMA
PELABUHAN LOKASI
KLASIFIKASI
KELAS DERMAG
A
UKURAN DERMAGA
(P x L)
KONSTRUKSI
DERMAGA (BETON /
KAYU)
PENGELOLA
1. PEL. WEDA WEDA KEC. WEDA
PR IV 50 X 80 M BETON DISHUB
2. TP. SAGEA WEDA KEC. WEDA
TP V 40 M KAYU SWADA
YA
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 16
3. TP. GEMAF WEDA KEC. WEDA
TP V 40 M KAYU SWADA
YA
4. TP. MESSA WEDA KEC. WEDA
TP V 40 M KAYU SWADA
YA
5. TP. WAILEGI WAILEGI KEC. PATANI
TP V 100 M KAYU SWADA
YA
6. TP. BANEMO BANEMO KEC. PATANI
TP V 50 M KAYU SWADA
YA
7. TP. MOREALA MOREALA KEC. PATANI
TP V 40 M KAYU SWADA
YA
8. TP. YOI YOI KEC. P. GEBE
TP V 40 M KAYU SWADA
YA
9. TP. UMERA UMERA KEC. P. GEBE
TP V 40 M KAYU SWADA
YA
10. PEL. PATANI PATANI PL IV 15 X 3 BETON /
KAYU DISHUB
11. PEL. GEBE GEBE PL IV - TONGKANG PT.
ANTAM
12. PEL. LELILEF WEDA KEC. WEDA
TP IV 40 X 4 KAYU PEMDA
Sumber Data : Kantor Pelabuhan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Catatan : Untuk Kolom "Klasifikasi" disesuaikan berdasarkan klasifikasi pelabuhan berikut : PIH = Pelabuhan Internasional Hub, PI = Pelabuhan Internasional, PR = Pelabuhan Regional, PL = Pelabuhan Lokal, PK = Pelabuhan Khusus, TP = Tambatan Perahu
Tahun 2011, jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan
Weda adalah sebanyak 867 orang dan yang datang adalah
sebanyak 888 orang, sedangkan jumlah penumpang yang
berangkat dari Pelabuhan Gebe adalah sebanyak 975 orang dan
yang datang adalah sebanyak 784 orang. Untuk kegiatan bongkar /
muat barang, jumlah barang yang dibongkar tercatat sebesar
11.673 ton dan yang dimuat sebanyak 113.671 ton di Pelabuahn
Weda, sedangkan jumlah barang yang dibongkar di Pelabuhan
Gebe tercatat sebesar 1.048 ton dan yang dimuat sebanyak 919
ton. Berdasarkan “Halmahera Tengah Dalam Angka 2012”,
informasi mengenai rincian lalulintas penumpang dan kegiatan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 17
bongkar / muat kapal motor di Pelabuhan Weda dan Gebe tahun
2011, ditunjukkan oleh Tabel 4.23 dan Tabel 4.24.
Tabel 4.23. Lalulintas Penumpang di Pelabuhan Weda dan
Gebe Tahun 2011
Bulan Turun Naik
Weda Gebe Weda Gebe
Januari 160 48 110 95
Februari 95 - 61 -
Maret 70 60 52 64
April 119 119 78 78
Mei 31 31 8 8
Juni 106 49 114 115
Juli 81 162 121 77
Agustus 10 73 161 175
September 100 86 25 114
Oktober 30 80 10 151
November 53 76 80 98
Desember 33 - 47 -
Jumlah 888 784 867 975 Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012
Tabel 4.24. Kegiatan Bongkar / Muat Kapal Motor di
Pelabuhan Weda dan Gebe Tahun 2011
Bulan Bongkar (ton) Muat (ton)
Weda Gebe Weda Gebe
Januari 534 - 624 -
Februari 557 5 368 15
Maret 850 - 177 -
April - - - -
Mei 67 67 - -
Juni 793 168 315 22
Juli 730 186 2344 32
Agustus 1305 - 45 804
September 964 201 - -
Oktober 892 202 113 8
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 18
Bulan Bongkar (ton) Muat (ton)
Weda Gebe Weda Gebe
November 1309 68 53804 6
Desember 3672 151 55881 32
Jumlah 11673 1048 113671 919 Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012
Untuk rincian arus kunjungan kapal barang dan bongkar / muat
barang serta kunjungan kapal penumpang dan naik turun
penumpang di Pelabuhan Weda Kabupaten Halmahera Tengah
tahun 2008-2011, ditunjukkan oleh Tabel 4.25.
Tabel 4.25. Arus Kunjungan Kapal Barang dan Bongkar / Muat
Barang serta Kunjungan Kapal Penumpang dan
Naik Turun Penumpang di Pelabuhan Weda
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2088-2011
NO KEGIATAN SATUA
N
TAHUN
2008 2009
2010
2011
1. KAPAL BARANG/PENUMPANG
a. Dalam Negeri
1). Kunjungan Kapal Call 181 176 191 169
2). Jumlah Penumpang
A. Naik Orang 462 1,22
2 1,87
1 867
B. Turun Orang 1,19
6 1,95
8 1,13
2 888
2. MUATAN BARANG
a. Dalam Negeri
1). Bongkar Ton 8,98
0 9,41
0 9,41
7 11,673
2). Muat Ton 48,707.9
26,256
45,019
159,430
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 19
NO KEGIATAN SATUA
N
TAHUN
2008 2009
2010
2011
3
b. Luar Negeri
1). Eksport Ton - - - -
Sumber: Kantor Pelabuhan Kabupaten
Halmahera Tengah 2012
4.4.5 Angkutan Udara
Untuk bandara yang terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah
terdapat sebanyak 2 bandara, yakni Bandara Weda di Desa Lelilef
dan Bandara Gebe di Pulau Gebe. Kedua bandara tersebut
memilik status Bandara Perintis dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah bersama Perusahaan Tambang.
Kedua bandara tersebut kebanyakan dipergunakan untuk
kepentingan misionaris milik Yayasan Misi Masyarakat
Perkampungan (YMPP Suku Terasing), dan kegiatan
pertambangan di Pulau Gebe (bandara ini dapat dikembangkan
sebagai bandara pelayanan perintis atau kelas yang lebih tinggi).
Bandara Weda yang tepatnya berada di Desa Lelilef berjarak
kurang lebih 32 km dari Kota Weda Ibukota Kabupaten Halmahera
Tengah, memiliki panjang Runway saat ini sepanjang 850 x 23 m.
Sedangkan untuk Bandara Gebe yang tepatnya berada di Pulau
Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, memiliki panjang Runway
saat ini sepanjang 900 x 23 m. Kedua bandara ini memiliki
frekwensi penerbangan masing-masing sebanyak 1 kali/minggu
dengan menggunakan pesawat jenis Cassa 212 oleh maskapai
penerbangan Merpati Air Lines dengan rute Ternate – Weda (PP)
dan Ternate – Gebe.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 20
Berdasarkan “Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku Utara”, informasi mengenai sarana dan prasarana
Bandara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah ditunjukkan oleh
Tabel 4.26, sedangkan untuk informasi mengenai data lalulintas
udara domestik Bandara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah
ditunjukkan oleh Tabel 4.27.
Tabel 4.26. Informasi Sarana dan Prasarana Bandara Gebe
Kabupaten Halmahera Tengah
NO
URAIAN SATUA
N VOLUME DATA
1. UMUM
a. Lokasi Bandara - DS. KAPALEO
b. Status Bandara - BPP
c. Kelas Bandara - C
d. Pelayanan Bandara - PERINTIS
e. Pengelola Bandara - PT.ANTAM
f. Jadwal Penebangan dalam 1 Minggu
Trip 2
g. Jumlah Pelayanan Maskapai Penebangan
Prshn 1
h. Mulai Beroperasi Tahun 1981
i. Lama Waktu Beroperasi Dalam 1 Hari
Jam 120 MENIT
2. BANGUNAN KANTOR
Jumlah Pegawai Kantor Bandara
Orang 2
3. LANDASAN / RUNWAY
a. Panjang M 900
b. Lebar M 22
c. Luas M2
d. Konstruksi Perkerasan Landasan
- BATU KARANG
e. Jumlah Jalur Runway Jalur 1
4 TERMINAL KEDATANGAN / KEBERANGKATAN
a. Panjang M 15 b. Lebar M 8
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 21
NO
URAIAN SATUA
N VOLUME DATA
c. Luas M2 120 d. Kapasitas Orang 25. - 50 5 RUANG TUNGGU VIP
a. Panjang M 4 b. Lebar M 4 c. Luas M2 16 d. Kapasitas Orang 15.- 20
6 PERALATAN PELAYANAN BANDARA
Jumlah Toilet Umum Unit 1
7 SARANA/PRASARANA KESELAMATAN & KEAMANAN
a. Jumlah Alat PMK Unit 1 b. Jumlah Mobil PMK Unit 1
c. Jumlah Personil Keamanan Bandara
Orang 2
d. Jumlah Personil Tim PMK Orang 2
Sumber: Kantor Bandara Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 22
Tabel 4.27. Data Lalulintas Angkutan Udara Domestik
Bandara Gebe Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2088-2011
NO PERGERAKAN SATUAN TAHUN
2008 2009 2010 2011
1. PESAWAT
a. Datang Kali - - - -
b. Berangkat Kali - - - -
2. PENUMPANG
a. Datang Orang 837 476 - 604
b. Berangkat Orang 832 705 - 704
3. BAGASI
a. Bongkar Kg 10,562 5,538 - 6,297
b. Muat Kg 10,265 9,145 - 6,908
JUMLAH 22,496 15,866 - 14,513
Sumber: Kantor Bandara Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
Berikut adalah Gambar 4.10 Peta Prasarana Transportasi di
Kabupaten Halmahera Tengah (hal 4 – 23)
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 23
Kec. Weda Utara Kec. Patani Utara
Kec. Patani
Kec. Weda Selatan
Kec. Weda
Kec. Patani Barat
Kec. Weda Tengah
Kec. Pulau Gebe
Bandara Kelas Perintis Bandara Gebe
Bandara Kelas Perintis Bandara By Nikel
Dermaga Kelas IV Dermaga Weda
Dermaga Kelas V Dermaga Gemaf
Dermaga Kelas V Dermaga Sagea
Dermaga Kelas V Dermaga Messa
Dermaga Kelas V Dermaga Wailegi
Dermaga Kelas V Dermaga Banemo
Dermaga Kelas V Dermaga Moreala
Dermaga Kelas V Dermaga Yoi
Dermaga Kelas V Dermaga Umera
Dermaga Kelas IV Dermaga Patani
Dermaga Kelas IV Dermaga Gebe
Dermaga Kelas IV Dermaga Lelilef
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 34
4.5 BANGKITAN DAN TARIKAN PERGERAKAN ORANG
DAN BARANG
Bangkitan dan tarikan pergerakan dibedakan untuk pergerakan
orang dan barang. Bangkitan pergerakan merupakan seluruh
pergerakan yang dihasilkan/diproduksi dan berasal dari suatu zona
tertentu. Sedangkan tarikan pergerakan merupakan jumlah seluruh
pergerakan yang tertarik/menuju ke suatu zona tertentu. Besarnya
bangkitan/tarikan pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh tataguna
lahan, karakteristik penduduk dan sistem transportasi yang
tersedia.
Salah satu cara dalam melakukan pendekatan analisis untuk
distribusi perjalanan antar wilayah adalah dengan metoda sintesis,
yang merupakan cara analisis dengan mencari hubungan antar
pelaku perjalanan, dengan pembangkit, penarik dan faktor-faktor
yang mempengaruhi perjalanan. Model sintesis yang umumnya
digunakan adalah model Gravitasi dengan mendasarkan pada
hukum gravitasi Newton. Untuk transportasi, perjalanan yang
dilakukan akan dipengaruhi besar bangkitan dan penarik
perjalanan, serta waktu/jarak/biaya perjalanan.
Rumus umum model gravitasi adalah sebagai berikut:
tij = k.Ai.Aj / f (Zij)
dengan:
tij = jumlah perjalanan dari i ke j
k = konstanta
Ai = daya tarik zona asal
Aj = daya tarik zona tujuan
f (Zij) = fungsi yang mempengaruhi perjalanan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 35
4.5.1 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Orang Eksisting
Untuk menentukan jumlah perjalanan orang antar kecamatan dapat
menggunakan rumus berikut ini:
tij = (k x JPA x JPT) / (d2)
dengan:
tij = jumlah perjalanan orang antar kecamatan
k = konstanta = 0,00004034
JPA = jumlah penduduk asal di kecamatan
JPT = jumlah penduduk tujuan di kecamatan
Adapun jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di
Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011 dapat dilihat
pada Tabel 4.2.
d = jarak antar ibukota kecamatan. Adapun jarak antar
ibukota kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah
dapat dilihat pada Tabel 4.28.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 36
Tabel 4.28. Matriks Jarak Antar Ibukota Kecamatan
di Kabupaten Halmahera Tengah (Km)
Ke Patani
Patani Utara
Weda Weda
Selatan Weda Utara
P. Gebe Dari
Patani - 12 110 130 90 84
Patani Utara 12 - 96 114 44 108
Weda 110 96 - 25,9 52 185
Weda Selatan 130 114 25,9 - 77,9 183
Weda Utara 90 44 52 77,9 - 155
P. Gebe 84 108 185 183 155 -
Dengan perhitungan seperti di atas, hasil distribusi perjalanan
orang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat
dilihat pada Tabel 4.29. Adapun gambar Desire Line Asal-Tujuan
dapat dilihat pada Gambar 4.11.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 36
Tabel 4.29. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 37
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 38
Diatas adalah Gambar 4.11. Desire Line Asal-Tujuan Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2012
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 38
4.5.2 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Barang Eksisting
Untuk menentukan jumlah perjalanan barang antar kecamatan di
Kabupaten Halmahera Tengah dapat menggunakan rumus berikut
ini:
tij = (k x JPA x JPT) / (d2)
dengan:
tij = jumlah perjalanan barang antar kecamatan
k = konstanta = 0,00004034
JPA = jumlah produksi asal di kecamatan
JPT = jumlah produksi tujuan di kecamatan
Adapun jumlah produksi di masing-masing kecamatan di
Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011 diperoleh dari
hasil penjumlahan dan pengolahan data dari hasil
produksi di masing-masing kecamatan di Kabupaten
Halmahera Tengah dari berbagai sektor.
d = jarak antar ibukota kecamatan. Adapun jarak antar
ibukota kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah
dapat dilihat pada Tabel 4.28.
Dengan perhitungan seperti di atas, hasil distribusi perjalanan
barang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat
dilihat pada Tabel 4.30. Adapun gambar Desire Line Asal-Tujuan
dapat dilihat pada Gambar 4.12.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 39
Tabel 4.30. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 40
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 41
Gambar 4.12. Desire Line Asal-Tujuan Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun 2012
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
4 - 41
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 1
BAB 5
PERKIRAAN KONDISI MENDATANG
5.1 RENCANA PROYEK MP3EI
Dalam MP3EI ditetapkan bahwa Propinsi Maluku Utara merupakan
bagian dari Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Adapun
produksi unggulan dan investasi Nasional di koridor tersebut
khususnya di wilayah Propinsi Maluku Utara adalah pertambangan
nikel dan perikanan. Tabel 5.1 menunjukkan daftar investasi
infrastruktur yang teridentifikasi di koridor Papua-Maluku (MP3EI),
khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Dari Tabel
5.1 disebutkan proyek pembangunan infrastruktur MP3EI adalah
pembangunan pelabuhan Gebe yang berinvestasi sebesar Rp 134
miliar.
Sementara untuk pertambangan, sebagai Kawasan Perhatian
Investasi (KPI) di Kabupaten Halmahera Tengah adalah PT. Weda
Bay, Weda, dengan nilai investasi Rp 48.600 M.
Adapun peta lokasi proyek MP3EI di Pulau Gebe tersebut dapat
dilihat pada Gambar 5.1.
Tabel 5.1. Daftar Investasi Infrastruktur yang Teridentifikasi di
Koridor Papua-Maluku, Khususnya di Wilayah Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 2
Gambar 5.1. Peta Lokasi Proyek MP3EI di Kabupaten
Halmahera Tengah
5.2 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera
Tengah telah dimuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032.
Penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah bertujuan
untuk:
“Mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
Pelabuhan Gebe Nilai Investasi Rp 134 M
PT. Weda Bay Nickel Nilai Investasi Rp 48.600 M
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 3
dengan mengembangkan potensi sumberdaya laut, pertanian,
pertambangan dan pariwisata dengan tetap mewujudkan
keharmonisan lingkungan alam dan buatan, serta keserasian antar
wilayah dan sektor.“
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun
kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
yang terdiri atas:
a. pengembangan sektor Potensial secara berkelanjutan;
b. peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas publik;
c. pemerataan pembangunan;
d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
e. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup;
f. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung; dan
g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara.
5.2.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Halmahera Tengah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, dimana
didalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana struktur ruang
wilayah Kabupaten Halmahera Tengah meliputi :
a. Sistem pusat-pusat kegiatan;
b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
Pusat-pusat kegiatan tersebut terdiri atas :
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 4
a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), yaitu kawasan
perkotaan Weda.
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kecamatan Patani Desa
Kipae, Kecamatan Pulau Gebe Desa Kapaleo, dan Kecamatan
Weda Tengah Desa Lelilef.
c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu Desa Wairoro.
d. Pusat Pelayanan Pawasan (PPK), terdiri atas :
a) Kawasan Perkotaan Kobe di Kecamatan Weda Tengah;
b) Kawasan Perkotaan Sagea dan Mesa di Kecamatan Weda
Utara;
c) Kawasan Perkotaan Loleo di Kecamatan Weda Selatan;
d) Kawasan Perkotaan Banemo di Kecamatan Patani Barat;
dan
e) Kawasan Perkotaan Tepeleo dan Peniti di Kecamatan
Patani Utara.
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas :
a) Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan;
b) Desa Gemaf dan Desa Waleh Kecamatan Weda Utara;
c) Desa Moreala Kecamatan Patani Barat;
d) Desa Masure Dan Desa Sakam Kecamatan Patani Utara;
dan
e) Desa Kacepi dan Umera Kecamatan Pulau Gebe.
5.2.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera
Tengah
Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor
1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 5
Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, Pasal 16 ayat (1)
menyebutkna bahwa Rencana pola ruang wilayah Kabupaten
Halmahera Tengah meliputi :
a. Rencana kawasan lindung; dan
b. Rencana kawasan budidaya.
Kawasan lindung terdiri atas :
a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan suaka alam, pelestarian dan cagar budaya;
e. Kawasan rawan bencana alam;
f. Kawasan lindung geologi.
Sedangkan kawasan budidaya terdiri atas :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan perikanan;
e. Kawasan peruntukan pertambangan;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan peruntukan pariwisata;
h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
i. Kawasan peruntukan lainnya.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 6
5.3 PROYEKSI PENDUDUK DAN POLA AKTIVITASNYA
Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas penduduk di Kabupaten
Halmahera Tengah, diketahui bahwa penduduk di di Kabupaten
Halmahera Tengah memiliki kecenderungan yang reguler dalam
melakukan pergerakan antar wilayah, dimana tujuan
pergerakan/perjalanan tersebut sebagian besar untuk tujuan sosial
dan budaya, juga terdapat tujuan pergerakan penduduk untuk
bekerja (reguler) dan berbelanja. Tujuan pergerakan lainnya adalah
untuk berbisnis, berekreasi, dan bersekolah (reguler). Hal ini
secara langsung menuntut ketersediaan sarana transportasi yang
dimasa mendatang, dimana sektor sosial kependudukan dan
transportasi saling mempengaruhi dalam perkembangan wilayah.
Metode analisis proyeksi penduduk dilakukan untuk memperoleh
perkiraan jumlah penduduk ditahun rencana. Dimana untuk model
proyeksinya yang digunakan sesuai dengan kecenderungan (trend)
perubahan jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara. Yakni
dengan menggunakan Metode Bunga Berganda (Eksponensial)
yang menggunakan asumsi bahwa penduduk akan berganda
dengan sendirinya dari tahun sebelumnya, sehingga perubahan
penduduk tidak bertambah secara konstan/linier. Rumusan yang
digunakan adalah :
Pt = Po (1 + r)t
dimana :
Pt = Jumlah penduduk yang direncanakan pada tahun t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar/awal
r = Pertambahan/perubahan penduduk dalam persentase (%)
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 7
t = Tambahan tahun yang direncanakan
kemudian untuk kepadatan penduduk pada tahun proyeksi
digunakan rumus perbandingan antara jumlah penduduk dengan
luas wilayah yang ada, dimana rumus tersebut adalah :
Kpt = Pt / Lw
dimana :
Kpt = Kepadatan Penduduk pada tahun t (Jiwa/Ha)
Pt = Jumlah penduduk pada tahun t (Jiwa)
Lw = Luas Wilayah (Ha)
5.3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk
Semakin besar jumlah penduduk disuatu wilayah maka makin
besar pula kebutuhan pelayanan fasilitas dan utilitas seperti sarana
dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan
sebagainya. Karena itu diharapkan sebagian besar penduduk akan
terkonsentrasi lebih tinggi pada lokasi pusat-pusat pertumbuhan
pada suatu wilayah. Jumlah dan kepadatan penduduk di
Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ketahun akan semakin
meningkat. Hingga pada tahun 2030 jumlah dan kepadatan
penduduk diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan
membaiknya kondisi perekonomian nasional dan daerah.
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk, diketahui bahwa
pada tahun 2030, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan
Patani Utara yakni sebesar 15.543 atau 20% dari jumlah penduduk
di Kabupaten Halmahera Tengah yang berjumlah 76.886.
Sedangkan untuk jumlah penduduk di Kecamatan Weda sebagai
ibukota kabupaten, diproyeksikan jumlah penduduk pada tahun
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 8
2030 sebesar 13.130 atau 17% dari jumlah penduduk di Kabupaten
Halmahera Tengah.
Untuk lebih jelasnya mengenai hasil proyeksi jumlah penduduk di
Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan
grafiknya pada Gambar 5.2.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 9
Tabel 5.2. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah
Jumlah 43.847 47.913 49.350 50.831 52.356 53.926 55.544 66.323 76.886
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 10
Gambar 5.1. Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 11
5.4 BANGKITAN DAN DISTRIBUSI ARUS BARANG DAN
PENUMPANG
Pergerakan adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kita
bergerak setiap hari untuk berbagai macam alasan dan tujuan.
Jarak perjalanan juga sangat beragam, dari perjalanan yang sangat
panjang (misalnya perjalanan antar benua) sampai ke perjalanan
yang sangat pendek (misalnya perjalanan ke toko di seberang
jalan). Mudah dipahami bahwa jika terdapat kebutuhan akan
pergerakan yang besar, tentu dibutuhkan pula sistem jaringan
transportasi yang cukup untuk dapat menampung kebutuhan akan
pergerakan tersebut. Dengan kata lain, kapasitas jaringan
transportasi harus dapat menampung pergerakan.
Analisa bangkitan dan tarikan perjalanan dilakukan untuk
mendapatkan acuan arah pengembangan jaringan transportasi
dengan menggunakan Metode Perencanaan Transportasi Empat
Tahap seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun
ketentuan-ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Perkiraan bangkitan perjalanan, menggunakan metode time
series, regresi ganda atau teori elastisitas.
2. Perkiraan asal dan tujuan penumpang dilakukan dengan
menggunakan data asal-tujuan yang nantinya digunakan untuk
membangun Model Furness guna memperkirakan pola
distribusi pergerakan dimasa mendatang.
3. Pemilihan moda transportasi dilakukan dengan menggunakan
metode pemilihan moda.
4. Perencanaan trayek atau rute operasional sarana dilakukan
setelah diketahui bangkitan perjalanan, distribusi asal tujuan
serta pilihan moda transportasinya dimasa mendatang.
Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering di jelaskan
dalam bentuk arus pergerakan (kendaraan, penumpang, dan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 12
barang) yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam
daerah tertentu dan selama periode waktu tertentu. Matriks
Pergerakan atau Matriks Asal-Tujuan (MAT) sering digunakan oleh
perencana transportasi untuk menggambarkan pola pergerakan
tersebut. Selain menggunakan bentuk matriks, pola pergerakan
dapat juga dinyatakan dengan bentuk lain secara grafis yang biasa
disebut Garis Keinginan (desire line). Nama ini diberikan karena
pola pergerakan selain mempunyai dimensi jumlah pergerakan,
juga mempunyai dimensi spasial (ruang) yang lebih mudah
digambarkan secara grafis.
Kemudian dalam proses pembentukan matrik asal tujuan, untuk
kasus ini, metode yang digunakan adalah Metode Furness.
Furness (1965) mengembangkan metode yang ada saat sekarang,
metode ini sangat sering digunakan dalam proses perencanaan
transportasi karena metode ini dikenal sangat sederhana dan
mudah digunakan. Pada metode ini, sebaran pergerakan pada
masa mendatang didapatkan dengan mengalikan sebaran
pergerakan pada saat sekarang dengan tingkat pertumbuhan zona
asal atau zona tujuan yang dilakukan secara bergantian. Secara
matematis, Metode Furness dapat dinyatakan dengan persamaan
berikut :
Tij = tij . Ei
Iterasi Ke-1
Tij = tij (Hasil Iterasi Ke-1) . Ej
Iterasi Ke-2
Tij = tij (Hasil Iterasi Ke-2) . Ei
Iterasi Ke-3
Tij = tij (Hasil Iterasi Ke-3) . Ej
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 13
dan seterusnya secara selang-seling
Dimana :
Tij = Jumlah Perjalanan Pada Masa Mendatang dari Zona Asal i ke
Zona Tujuan j.
tij = Jumlah Perjalanan Pada Masa Sekarang dari Zona Asal i ke
Zona Tujuan j.
Ei = Faktor Pertumbuhan di Zona Asal i.
Ej = Faktor Pertumbuhan di Zona Tujuan j.
Pada metode ini, pergerakan awal (masa sekarang) pertama kali
dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona asal. Hasilnya
kemudian dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona tujuan dan
zona asal secara bergantian (modifikasi harus dilakukan setelah
setiap perkalian) sampai total sel MAT untuk setiap arah (baris atau
kolom) kira-kira sama dengan total sel MAT yang diinginkan yakni
Ti = Tj.
Dimana berdasarkan hasil proyeksi bangkitan dan tarikan
pergerakan dalam Matriks Asal-Tujuan pada tiap periode tahun
rencana dimasa mendatang, dapat digambarkan kondisinya
sebagai berikut :
5.4.1 Proyeksi Asal dan Tujuan Pergerakan Orang
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah asal dan tujuan pergerakan
orang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (Tabel
5.7 – Tabel 5.14) mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014
sebesar 17.257 orang perjalanan/tahun dan pada tahun 2019
sebesar 20.006 orang perjalanan/tahun. Sedangkan pada tahun
2025 mencapai sebesar 23.888 orang perjalanan/tahun dan pada
tahun 2030 mencapai sebesar 27.693 orang perjalanan/tahun.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 14
5.4.2 Proyeksi Asal dan Tujuan Pergerakan Barang
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah asal dan tujuan pergerakan
barang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (Tabel
5.15 – Tabel 5.22) mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014
sebesar 53.498 ton/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 62.019
ton/tahun. Sedangkan pada tahun 2025 mencapai sebesar 74.054
ton/tahun dan pada tahun 2030 mencapai sebesar 85.849
ton/tahun.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 15
Tabel 5.7. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 16
Tabel 5.8. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 17
Tabel 5.9. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 18
Tabel 5.10. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 19
Tabel 5.11. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 20
Tabel 5.12. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 21
Tabel 5.13. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 22
Tabel 5.14. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 23
Tabel 5.15. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 24
Tabel 5.16. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 25
Tabel 5.17. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 26
Tabel 5.18. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 27
Tabel 5.19. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 28
Tabel 5.20. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 29
Tabel 5.21. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 30
Tabel 5.22. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
5 - 32
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 1
BAB 6
ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN
6.1 ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI
Guna mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil
dan demokratis, pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dimasa
mendatang diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar
wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Pengembangan jaringan transportasi akan membuka peluang
kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaan harga,
meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi
keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga
mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan
di segala bidang. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil
dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap
orang untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi.
6.1.1 Arah Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Halmahera Tengah
Keserasian dan keselarasan pengembangan transportasi disini
haruslah seiring dengan pengembangan tata ruang wilayah
Kabupaten Halmahera Tengah secara keseluruhan. Jaringan
transportasi pada suatu wilayah terjadi sebagai interaksi antara
transportasi, tata guna lahan (land use), populasi (jumlah
penduduk) dan kegiatan ekonomi di suatu wilayah perkotaan.
Transportasi sangat berhubungan dengan adanya pembangkitan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 2
ekonomi di suatu wilayah, guna memacu perekonomian setempat,
untuk menciptakan lapangan kerja, dan untuk menggerakkan
kembali suatu wilayah. Mengacu pada RTRW Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, arah pengembangan
kawasan sentra produksi (andalan) di Kabupaten Halmahera
Tengah dibagi menjadi beberapa arahan pengembangan sesuai
dengan karakteristik dan potensi di masing-masing kawasan, yaitu :
1. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Perkotaan
Pengembangan kawasan budidaya perkotaan didasarkan atas
pertimbangan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi
pembangunan dan pembangunan dan pengembangan fisik
perkotaan.
2. Arahan Pengembangan Sumberdaya Alam Hutan
Pengembangan sumberdaya alam hutan adalah untuk
meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara
lestari, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan
hutan.
3. Arahan Pengembangan Pengelolaan Hutan Alam Tropis
Pengembangan pengelolaan hutan alam tropis adalah untuk
meningkatkan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada
pada kawasan yang memiliki limitasi dan kendala dalam daya
dukung wilayah yang sangat terbatas dengan silvikultur sesuai
dengan kondisi setempat dan pembatasan-pembatasan khusus
lainnya yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan
perlindungan sumberdaya alam.
4. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan
Pengembangan kawasan pertanian pangan dilakukan pada
wilayah yang memiliki kesesuaian lahan secara optimal.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 3
5. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian Pangan Lahan
Basah
Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan
basah dilakukan terutama diarahkan pada komoditas padi
sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
6. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian Pangan Lahan
Kering
Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan
kering dilakukan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan
optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman palawija,
holtikultura atau tanaman pangan lainnya.
7. Pengembangan Kawasan Perkebunan
Pengembangan kawasan perkebunan dilakukan pada wilayah
yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi
pengembangan perkebunan (tanaman tahunan dan tanaman
semusim) dengan jenis komuditi pala, kelapa, cengkeh, kopi,
jambu, mente, kelapa sawit, nilam dan lain-lain.
8. Pengembangan Kawasan Peternakan
Pengembangan kawasan peternakan dilakukan terutama pada
wilayah yang memiliki lokasi transmigrasi, pusat-pusat
permukiman di perdesaan dan pusat pengembangan
peternakan yang meliputi Desa Sosowomo.
9. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan
Pengembangan kawasan budidaya perikanan dilakukan pada
lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui
pengembangan budidaya ikan karang, udang, rumput laut, dan
lainnya.
10. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Wajib
Pengembangan kawasan budidaya perikanan wajib
memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan dan
kelautan secara lestari.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 4
11. Pengembangan Kawasan Kawasan Pertambangan
Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan pada
wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara
dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan berwawasan
lingkungan.
12. Pengembangan Industri Besar Dan Kecil
Pengembangan ini dilakukan pada industri besar dan kecil
yang sudah ada, serta mengembangkan industri besar dan
menengah baru untuk mengolah bahan baku yang berasal dari
hasil pertambangan, pertanian tanaman pangan, peternakan,
perikanan, perkebunan dan hasil hutan.
13. Pengembangan pariwisata alam hutan dan panorama alam
serta wisata budaya/sejarah
Pengembangan pariwisata alam hutan dan panorama alam
serta wisata budaya/sejarah di seluruh obyek wisata potensial
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
6.1.2 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah
Kabupaten Halmahera Tengah
6.1.2.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat
Merujuk dari RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, Sistem
Jaringan Transportasi Darat di Kabupaten Halmahera Tengah
meliputi:
1. Jaringan jalan
a. Jaringan jalan kolektor primer K1, yaitu ruas jalan Weda-
Payahe.
b. Jaringan jalan kolektor primer K3, yaitu ruas jalan Weda-
Sagea, Weda-Mafa, dan Sagea-Gotowasi.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 5
c. Jaringan jalan kolektor primer K4, yaitu ruas jalan Sagea-
Patani dan lingkar Pulau Gebe.
d. Jaringan jalan kolektor sekunder, yaitu ruas jalan Patani-
Piniti-Sakam-Bicoli.
e. Jaringan jalan lokal dan/atau lingkungan, yaitu ruas jalan
dalam wilayah ibukota kabupaten, kecamatan dan desa.
2. Jaringan prasarana lalu lintas
a. Terminal penumpang tipe B terdapat di Weda; dan
b. Terminal penumpang tipe C terdapat di Wairoro, Lelilef,
dan Patani.
3. Jaringan layanan lalu lintas
a. Trayek angkutan barang, meliputi sofifi – Weda – Wairoro;
dan
b. Trayek angkutan barang, meliputi Weda – Lelilef – Patani.
4. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan
a. lintas penyeberangan Bitung-Ternate -Patani-Gebe-Raja
Ampat-Sorong;
b. pelabuhan penyeberangan, yaitu pelabuhan penyebrangan
Patani dan pelabuhan penyebrangan Pulau Gebe.
6.1.2.2 Sistem Jaringan Transportasi Laut
Merujuk dari RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, Sistem
Jaringan Transportasi Laut di Kabupaten Halmahera Tengah
meliputi:
1. Tatanan kepelabuhanan
a. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas :
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 6
1) Pelabuhan Weda di Kecamatan Weda
2) Pelabuhan Sepo di Kecamatan Weda Utara;
3) Pelabuhan Patani di Kecamatan Patani;
4) Pelabuhan Masure di Kecamatan Patani utara; dan
5) Pelabuhan Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe.
b. Terminal Khusus, terdiri atas :
1) Terminal Khusus Lelilef di Kecamatan Weda Tengah;
dan
2) Terminal Khusus P. Gebe di Kecamatan P.Gebe.
2. Alur pelayaran, yaitu alur pelayaran nasional
a. Weda-Bisui-Tidore-Ternate-Bitung PP;
b. Weda-Patani-Gebe-Kab. Raja Ampat-Sorong PP;
c. Ternate-Tidore-Gita-kayoa-Bisui-Mafa-Weda-Mesa-Benemo-
Merujuk dari RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, Sistem
Jaringan Transportasi Udara di Kabupaten Halmahera Tengah
terdapat 3 bandara sebagai bandara pengumpan, yaitu:
1. Bandar Udara Weda di Kecamatan Weda;
2. Bandar Udara Tapeleo di Kecamatan Patani Utara; dan
3. Bandar Udara Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 7
6.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
JARINGAN TRANSPORTASI
6.2.1 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera
Tengah
Di dalam RTRW Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 –
2032, kebijakan penataan ruang Kabupaten Halmahera Tengah,
terdiri atas:
a. pengembangan sektor Potensial secara berkelanjutan;
b. peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas publik;
c. pemerataan pembangunan;
d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
e. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup;
f. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung; dan
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara.
6.2.2 Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi
Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah terhadap pengembangan jaringan transportasi, seperti
disebutkan dalam RTRW Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
2012 – 2032, yaitu:
a. meningkatkan akses pelayanan jaringan jalan antar pusat-
pusat perdesaan serta kawasan potensial pariwisata;
b. meningkatkan pengembangan dan peningkatan kualitas
jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi darat;
c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jangkauan
pelayanan sistem jaringan transportasi laut dan
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 8
mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk
mendukung pengembangan wilayah, terutama yang erat
kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan kawasan;
d. mengembangkan dan peningkatan kualitas transportasi udara.
6.3 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM
TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN
TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tatralok di Kabupaten
Halmahera Tengah yang disusun telah didiskusikan dengan para
SKPD Kabupaten Halmahera Barat dalam FGD (16 Desember
2013) dan Seminar (30 Desember 2013). Adapun kebijakan dan
strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi lokal serta
rencana peningkatan dan pembangunan prasarana masing-masing
moda transportasi yang tertuang di dalam Rancangan Peraturan
Bupati Tentang Tatralok di Kabupaten Halmahera Tengah sebagai
berikut:
Bagian Kelima
Kebijakan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi
Lokal
Pasal 16
Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi lokal
terdiri atas:
1. Mendorong pengembangan sektor Potensial secara
berkelanjutan;
2. Mendorong peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas
publik;
3. Mendorong pemerataan pembangunan;
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 9
Bagian Keenam
Strategi Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi
Lokal
Pasal 17
Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi lokal terdiri
atas:
1. Meningkatkan akses pelayanan jaringan jalan antar pusat-
pusat perdesaan serta kawasan potensial pariwisata;
2. Meningkatkan pengembangan dan peningkatan kualitas
jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi darat;
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jangkauan
pelayanan sistem jaringan transportasi laut dan
mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk
mendukung pengembangan wilayah, terutama yang erat
kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan kawasan;
4. Mengembangkan dan peningkatan kualitas transportasi udara.
Bagian Ketujuh
Rencana Peningkatan dan Pembangunan Prasarana
Masing-masing Moda Transportasi
Pasal 18
(1) Rencana peningkatan dan pembangunan prasarana
transportasi darat di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi:
a) Pengembangan jalan akses ke pelabuhan Gebe;
b) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer K1: Weda-
Payahe;
c) Pengembangnan jaringan kolektor primer K3: Weda-
Sagea, Weda-Mafa, dan Sagea-Gotowasi;
d) Pengembangnan jaringan jalan kolektor primer K4: Sagea-
Patani dan lingkar P. Gebe;
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 10
e) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder: Patani-
Piniti-Sakam-Bicoli;
f) Pengembangan jaringan jalan lokal dan/atau lingkungan;
g) Pengembangan terminal penumpang tipe B di Weda;
h) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Wairoro,
Lelilef, dan Patani;
i) Pengembangan jalan akses ke ODTW Gua Boki – Maruru
– Sagea;
j) Peningkatan jalan lintas Weda – Wairoro;
k) Peningkatan jalan akses ke ODTW Weda Resort;
l) Pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan Weda;
m) Pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan Patani;
n) Pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan Gebe;
o) Pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan
Sakam;
p) Pembangunan dan pengembangan fasilitas rambu navigasi
pelabuhan penyeberangan Patani;
(2) Rencana peningkatan dan pembangunan prasarana
transportasi laut di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi:
a) Pengembangan fasilitas pelabuhan Weda;
b) Pengembangan fasilitas pelabuhan Gebe;
c) Pengembangan fasilitas pelabuhan Patan;
d) Pengembangan fasilitas pelabuhan Sagea
e) Pengembangan fasilitas pelabuhan Peniti;
f) Pengembangan fasilitas pelabuhan Tepeleo;
g) Pengembangan fasilitas pelabuhan Mesa;
h) Pengembangan fasilitas pelabuhan Wale;
i) Pengembangan fasilitas pelabuhan Sakam;
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
6 - 11
j) Pengembangan fasilitas pelabuhan Sayafi;
k) Pengembangan fasilitas pelabuhan Gemia;
l) Pengembangan fasilitas pelabuhan Banemo;
m) Pengembangan fasilitas pelabuhan Umiyal;
n) Pengembangan fasilitas pelabuhan Sepoh.
(3) Rencana peningkatan dan pembangunan prasarana
transportasi udara di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi:
a) Pembangunan fasilitas bandara Weda di Loleo;
b) Pembangunan fasilitas bandara Gebe;
c) Pembangunan fasilitas bandara Patani di Tepeleo.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah, 2012,
Halmahera Tengah Dalam Angka 2012, Weda.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur, 2012,
Halmahera Timur Dalam Angka 2012, Maba.
Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, 2012, Laporan Triwulanan:
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara: Triwulan IV-
2012, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku
Utara, Tenate.
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Maluku
Utara, 2012, Dokumen Perhubungan Dalam Angka Provinsi
Maluku Utara Tahun 2008-2012, Ternate.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025, Jakarta.
Kementerian Perhubungan, 2004, Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Kelas Jalan di
Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Jakarta.
Kementerian Perhubungan, 2005, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi
Nasional (SISTRANAS), Jakarta.
Kementerian Perhubungan, 2006, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses
Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan,
Jakarta.
EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH
Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku
Kementerian Perhubungan, 2010, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 15 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Transportasi
Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030, Jakarta.
McNally, M.G., 2007, The Four Step Model, Department of Civil
and Environmental Engineering and Institute of Transportation
Studies, University of California, Irvine, USA.
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, 2012,
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, Weda.
Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,
Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Jakarta.
Presiden Republik Indonesia, 2011, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia