KATA PENGANTAR · 2019. 10. 8. · Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan

iLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerjasebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlahLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017. Laporan ini adalahLaporan Kinerja Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2017 untuk Kementerian /Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugaspokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telahditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2017 beserta uraiannyayang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2017.Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kamidi tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaantugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihakterkait.Surabaya, 02 Januari 2018Ketua Pengadilan Agama SurabayaDr. H. Suhadak, SH., MH.NIP. 19630222 199003 1 002

K ATA PENGANTAR

iiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiBab I Pendahuluan 1

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, denganpenekanan kepada aspek strategis organisasi sertapermasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapiorganisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja 10Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjatahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja 16A. Capaian Kinerja Organisasi 16Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasisesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebutdilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

tahun ini;2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahunterakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahunini dengan target jangka menengah yang terdapatdalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini denganstandar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan ataupeningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaianpernyataan kinerja).B. Realisasi Anggaran 38

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yangdigunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkankinerja organisasi sesuai dengan dokumen PerjanjianKinerja.

D AFTAR I S I

ivLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB IV Penutup 40Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerjaorganisasi serta langkah di masa mendatang yang akandilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya2. Indikator Kinerja Utama Tahun 20173. Perjanjian Kinerja Tahun 20174. Rencana Kinerja Tahun 20185. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-20196. SK Tim Penyusunan LKjIP PA Surabaya Tahun 2017ivvviiixxixv

1Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakimandilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradadibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan olehMahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang KekuasaanKehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaiantersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi,administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untukmasing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengankekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkanpasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagairealisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama.Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdekadalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan,Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI

P ENDAHULUAN


yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RIuntuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah AgungRI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untukmenunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembagayang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.dengan misi:1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dantransparan;3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagimasyarakat.Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu AksesLambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan olehDory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior JudicialReform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, HowInformation & Technology can support judicial reform.1. Masalah Akses.Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masihmengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenaiproses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan.Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membukapeluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak padamenurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan,utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakankepastian hukum.Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syaratmewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan,untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RImenerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor


144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dankemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai penggantiKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secaraberkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses olehpublik dan informasi yang dikecualikan.Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidakmengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badanperadilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitaspelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentangpelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentangstandar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan SekretarisMahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya.Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar OperasionalProsedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien,efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yanglebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentanglambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.


Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini makaPengadilan Agama telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis ITdan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama danTingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksanadengan baik.Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama palinglambat dalam waktu 5 (lima) bulan.3. Masalah IntegritasAdalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilanyang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yangada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipunsinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untukmemverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justrumenunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global CorruptionBarometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkanlembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupununtuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagailembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetapmengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlusegera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakinmenurun.Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, SH, MH, dalam acarapembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan empatlingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Jawa Timur , Senin 24 Juli2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timurmembeberkan berbagai pengaduan yang ditujukan kepada aparatur peradilan.Informasi pengaduan tersebut berasal dari surat yang langsung ditujukankepada Ketua MA maupun dari SIWAS Mahkamah Agung. Prilaku aparaturyang menjadi sumber aduan publik tersebut, secara garis besar dipicu oleh


pelanggaran etik dan unprofessional conduct. Berkaitan dengan hal tersebut,Ketua MA mendorong kepada aparatur peradilan untuk terus-menerusmeningkatkan kapasitas dan integritas.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaankehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkahstrategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan AgamaSurabaya.Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan Agama Kelas IAmerupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. PengadilanAgama Surabaya terletak di Jl.Ketintang Madya VI no 3 Surabaya memilikiwilayah hukum terdiri 166 Kelurahan/Desa dan 31 Kecamatan, dengan luaswilayah 33.306,30 Km2 dan jumlah penduduk 3.302.625.jiwa.Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Surabayasebagaimana diatur dalam Perma no 7 tahun 2015 tentang organisasi danTata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan,Hakim Anggota,Kepaniteraan terdiri : Panitera ,Panitera Pengganti, PaniteraMuda ,Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, sedangKesekretariatan terdiri Sekretaris, dibantu 3 Kasubag ( Kasubag Perencanaan,Tehnologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi danTata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan ).1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakilketua.2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpinoleh seorang Panitera.4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu olehseorang 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera MudaGugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantuoleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/JurusitaPengganti.5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpinoleh seorang Sekretaris.


6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang)Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian ,Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag.Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan , Tekhnologi Informasi danPelaporan.Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Surabaya sampaidengan tahun 2017 , sebagai berikut:1. Ketua 1 orang;2. Wakil Ketua 1 orang;3. Hakim 24 orang;4. Panitera 1 orang;5. Panitera Muda 3 orang;6. Panitera Pengganti 19 orang;7. Jurusita/Jurusita Pengganti 5 orang;8. Sekretaris 1 orang;9. Kasubbag 3 orang;

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

KASUBAGKEPEGAWAI

AN &ORTALA

KETUA

WAKIL KETUAHAKIM

PANITERA SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUDGUGATAN

PANMUDPERMOHONAN

PANMUDHUKUM

KASUBAGUMUM &

KEUANGAN

KASUBAGPERENCANA

AN, TI &PELAPORAN

STAF STAF STAF

PANITERA PENGGANTI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI


Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Surabayasaat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I MahkamahAgung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan,Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, TataKearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, PolaKlasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan danRumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah JabatanBadan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan AdministrasiPerbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas I A Khusus terdiri :1. Maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang Hakim termasuk Wakilketua.2. Seorang Panitera, Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing - masingdipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti,4. 5 (lima) orang Jurusita dan maksimum 10 orang Jurusita Pengganti;5. 12 (dua belas) orang pegawai pada unit/urusan perkara.6. Ketatausahaan terdiri dari 40 orang termasuk 5 sopir, 10 Juru ketik, 10pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun.Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas I-A Khusus idealnyasebanyak 133 Orang;Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya,bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah danekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Surabayamempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagiperkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi danpeninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkunganPengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam padainstansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diaturdalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagianharta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islamyang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama.6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai denganpasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telahdiperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahunhijriyah.Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak8.904 perkara.Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang adasaat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatuorganisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikantantangan bagi Pengadilan Agama Surabaya untuk dapat mencapai tujuanorganisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangkapanjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan BadanPeradilan Indonesia Yang Agung.


Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, PengadilanAgama Surabaya telah menetapkan visi ” Terwujudnya Pengadilan Agama

Surabaya Yang Agung ”.dengan misi :1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;3. Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagimasyarakat.4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Surabaya didasarkan padapermasalahan/isu utama (strategic issued):1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;2. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;3. Akses peradilan bagi masyarakatmiskin dan terpinggirkan;4. Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunanrencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Surabaya tahun 2015-2019 yangmencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan AgamaSurabaya.Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Surabaya memilikitanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadamasyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajibantersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporankinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkanuntuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Surabaya dalam satutahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkandengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dankegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan daripimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendahuntuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dankesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentuberdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerjayang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunbersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibatkegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yangdiperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahunsebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Surabaya tahun 2017mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel denganindikator:1.1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan, dan target yang ditetapkan100 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telahditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya dengan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasidan pengelolaan keuangan dengan indikator kegiatan layanan dukunganmanajemen pengadilan dan layanan perkantoran;1.2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yangditetapkan 78 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkantersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya dengan melaksanakan kegiatanpembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan indikator

P ERENCANAAN KINERJA


kegiatan layanan dukungan manajemen pengadilan dan layananperkantoran;1.3. Persentase penurunan sisa perkara, dan target yang ditetapkan 18%.Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkanprogram dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyadengan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi danpengelolaan keuangan dengan indikator kegiatan layanan dukunganmanajemen pengadilan dan layanan perkantoran;1.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:a. Banding target yang ditetapkan 97 %;b. Kasasi target yang ditetapkan 97 %;c. Peninjauan Kembali/PK target yang ditetapkan 99 %;Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkanprogram dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyadengan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi danpengelolaan keuangan dengan indikator kegiatan layanan dukunganmanajemen pengadilan dan layanan perkantoran;1.5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layananpengadilan, dan target yang ditetapkan 88 %. Untuk dapat mencapaitarget yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan melaksanakankegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan denganindikator kegiatan layanan dukungan manajemen pengadilan danlayanan perkantoran;2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkaradengan indikator:2.1. Persentase isi putusan yang diterima para pihak, dengan target yangditetapkan 93 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkantersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya dengan melaksanakan kegiatanpembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan indikator


kegiatan layanan dukungan manajemen pengadilan dan layananperkantoran;2.2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan target yangditetapkan 1 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebuttelah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya dengan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasidan pengelolaan keuangan dengan indikator kegiatan layanan dukunganmanajemen pengadilan dan layanan perkantoran;2.3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PKyang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan target yangditetapkan 95 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkantersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya dengan melaksanakan kegiatanpembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan indikatorkegiatan layanan dukungan manajemen pengadilan dan layananperkantoran;2.4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomisyariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari, dantarget yang ditetapkan 100 %. Untuk dapat mencapai target yangditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan melaksanakan kegiatanpembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan indikatorkegiatan layanan dukungan manajemen pengadilan dan layananperkantoran;3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan, dengan indikator :3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dan target yangditetapkan 100 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkantersebut telah ditetapkan program peningkatan manajemen denganmelaksanakan kegiatan perkara diselesaikan melalui pembebasan biayaperkara dengan indikator bantuan pembebasan biaya perkara;


3.2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, untukindikator ini target 0 % karena tidak ada alokasi anggaran untukmelaksanakan kegiatan itu;3.3. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum, untukindikator ini target 0 % karena tidak ada alokasi anggaran untukmelaksanakan kegiatan itu;3.4. Persentase yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), dantarget yang ditetapkan 100 %. Untuk dapat mencapai target yangditetapkan tersebut telah ditetapkan program peningkatan manajemendengan melaksanakan kegiatan layanan bantuan hukum denganindikator kegiatan jasa layanan konsultan bantuan hukum;4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, denganindikator:Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dantarget yang ditetapkan 100 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkantersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya dengan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasidan pengelolaan keuangan dengan indikator kegiatan layanan dukunganmanajemen pengadilan dan layanan perkantoran;Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Surabaya tahun 2017 dalam bentukmatrik, sebagai berikut :No Sasaran Indikator Kinerja Target1 2 3 41 Terwujudnya prosesperadilan yang pasti,transparan dan akuntabel Persentase sisa perkara yangdiselesaiakan 100 %

Persentase perkara yangdiselesaiakan tepat waktu 78 %Persentase penurunan sisaperkara 18 %


Prosentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- PK 97 %97 %99 %Index responden pencarikeadilan yang puas terhadaplayanan peradilan 88 %

2 Terwujudnya peningkatanefektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara Persentase isi putusan yangditerima para pihak 93 %Persentase perkara yangdiselesaikan melalui mediasi 1 %Persentase berkas perkara yangdimohonkan banding, kasasi danPK yang diajukan secara lengkapdan tepat waktu

95 %Persentase putusan yang menarikperhatian masyarakat (ekonomisyariah) yang dapat diaksessecara online dalam waktu 1 hari

100 %3 Terwujudnya peningkatanakses peradilan bagimasyarakat miskin danterpinggirkan

Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100 %Persentase perkara yangdiselesaikan di luar gedung 0 %Persentase perkara permohonan(voluntair) Identitas Hukum 0 %Persentase yang mendapatlayanan bantuan hukum(Posbakum) 100 %

4 Terwujudnya peningkatankepatuhan terhadap putusanpengadilan Persentase putusan perkaraperdata yang ditindaklanjuti(dieksekusi) 100 %


Kegiatan Anggaran1 Penyelesaian administrasipenanganan perkara prodeo Rp. 10.500.000,-2 Penyelenggaraan PosPelayanan Hukum Rp. 156.000.000,-


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIDalam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerjasasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi,oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan AgamaSurabaya tahun 2017 dilakukan analis capaian kinerja dengan caramembandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahunlalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan/ kegagalan ataupeningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukandan analis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaianpernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkandengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerjaPengadilan Agama Surabaya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :No

Uraian / Sasaran

StrategisIndikator Kinerja

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

20171 Terwujudnyaproses peradilanyang pasti,transparan danakuntabela. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan 100% 100 % 100 %b. Persentase perkarayang diselesaikantepat waktu 78% 85,4% 109 %c. Persentasepenurunan sisaperkara 18% 2,4% 13,3 %

d. Persentase perkarayang tidakmengajukan upayahukum:- Banding 97% 98,6% 101,6 %

A KUNTABIL ITAS K INERJA


- Kasasi- PK 97%99% 98,6%99,9% 101,6 %100,9 %e. Index respondenpencari keadilanyang puas terhadaplayanan terhadaplayanan peradilan

88% 83,4% 94,8 %

2 Meningkatnyaadministrasiperkara yangefektif, efesien danakuntabela. Persentase isiputusan yangditerima para pihak 93% 100 % 100 %b. Persentase perkarayang diselesaikanmelalui mediasi 1% 1,9% 190 %c. Persentase berkasperkara yangdimohonkanbanding, kasasi danPK yang diajukansecara lengkap

95% 88,1% 92,7 %

d. Persentase putusanyang menarikperhatianmasyarakat(ekonomi syariah)yang dapat diaksessecara online dalamwaktu 1 hari

100% 100% 100 %

3 Terwujudnyapeningkatan aksesperadilan bagimasyarakat miskindan terpinggirkana. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan 100% 100% 100 %b. Persentase perkarayang diselesaikan diluar gedungpengadilan

0% 100 % 100 %c. Persentase perkarapermohonan(Voluntair) IdentitasHukum

0% 0% 0 %d. Persentase yangmendapat layananbantuan hukum(Posbakum)

100% 100% 100 %


4. Terwujudnyapeningkatankepatuhan terhadapputusan pengadilanPersentase putusanyang ditindaklanjuti(dieksekusi) 100% 81,5% 100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.Capaian kinerja Pengadilan Agama Surabaya dapat dianalisa sebagaiberikut :Dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya telah menetapkan4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnyadiukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. AdapunAnalisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :SASARAN 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja a

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

No Indikator KinerjaTarget Realisasi

Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016a Persentase sisaperkara yangdiselesaikan 100 % 100% 100 99,80 100

Sisa Perkara Pengadilan Agama Surabaya yang belum diputus tahun 2016sebanyak 1.429 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2017 diputus sebayak1.429 perkara sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2016 yang belum diputus. Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun2017 = 1.429/1.429 x 100 % = 100 % Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.


Sisa Perkara Pengadilan Agama Surabaya yang belum diputus tahun 2015sebanyak 1.852 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebayak1.852 perkara sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2015 yang belum diputus. Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun2016 = 1.852/1.852 x 100 % = 100 % Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %.Sisa Perkara Pengadilan Agama Surabaya yang belum diputus tahun 2014sebanyak 1.978 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2015 diputus sebayak1.974 perkara sehingga ada 4 perkara tahun 2014 yang belum diputus padatahun 2015. Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun2015 = 1974/1.978 x 100 % = 99,80%. Capaian Kinerja = 99,80/100 x 100 % = 99.80%.Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaiansisa perkara yang diselesaikan tahun 2015 ( 99,61%), tahun 2016 ( 100%),tahun 2017 (100 %), perbandingan antara penyelesaian sisa perkara padatahun 2015 dengan tahun 2016 mengalami peningkatan 0,4% sedangpenyelesaian sisa perkara pada tahun 2016 dengan tahun 2017 tidakmengalami penurunan maupun peningkatan.Dari uraian tersebut , baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkaraPengadilan Agama Surabaya dalam kurun waktu 3 tahun berturut –turut telahberhasil mencapai target 100%. Keberhasilan mencapai 100% denganmelakukan langkah- langkah :a. Meningkatkan kwalitas SDM dengan DDTK Jurusita/ Jurusita Penggantisehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan danakan memperlancar proses persidangan.b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembagaPemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.


2. Sasaran 1 Indikator Kinerja b

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No Indikator KinerjaTarget Realisasi Capaian(%) Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016b Persentase perkarayang diselesaikantepat waktu 78% 85,4% 109 100 106Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2017 harus menyelesaikansejumlah 9.523 perkara terdiri dari 1.429 perkara sisa perkara tahun 2016ditambah perkara diterima tahun 2017 sebanyak 8.094 perkara, dan yangdiputus untuk perkara masuk tahun 2017 sejumlah 8.128 perkara, sehinggasisa perkara tahun 2017 ada sejumlah 1.395 perkara.

Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017 = 8.128 /9523 x 100 % =85,4%. Capaian Kinerja tahun 2017 = 85,4/78 x 100 %= 109%.Pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 7.803 perkara, dan yang diputusuntuk perkara masuk tahun 2016 sejumlah 6.374 perkara, sehingga sisaperkara tahun 2016 ada sejumlah 1.429 perkara. Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = 6.374 /7.803 x 100 % = 81,68%. Capaian Kinerja tahun 2016 = 81,68/77 x 100 %= 106 %.Adapun pada tahun 2015 perkara yang diterima sejumlah 8.262 perkara, danyang diputus untuk perkara masuk tahun 2015 sejumlah 6.414 perkara,sehingga sisa perkara tahun 2015 ada sejumlah 1.848 perkara. Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = 6.414 / 8.262 x 100 % = 77,63%. Capaian Kinerja tahun 2015 = 77,63/77 x 100 %= 100 %.


Dengan demikian capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015 ( 100%), tahun 2016 (106 %) dan tahun 2017 ( 109 %) terus mengalamipeningkatan.Penyelesaian perkara yang cenderung turun naik disebabkan semakin tahunperkara yang diterima semakin bertambah dan bobot perkara yang ditanganisetiap tahun tidak sama dan semangkin berat dimana Pengadilan AgamaSurabaya sebagai ibu kota Propinsi dengan masyarakat yang modern danhiterogenitas tinggi , sehingga 95 % perkara yang diterima menggunakan jasaPengacara dimana keadaan tersebut tidak diimbangi dengan Jumlah SDM yangcukup, baik Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti serta staf pelayananyang cukup dimana masih ada pejabat struktural maupun Panitera Penggantimerangkap menjadi Jurusita pengganti, sehingga beban tugas sangat berat /konsentrasi pecah dan sarana prasarana kurang seimbang.Dari uraian tersebut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pengadilan AgamaSurabaya :a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah hari Jumat untuk tetapsidang.b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secaramaksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.c. Meningkatkan kwalitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secaraberkala dan mengikutkan pelatihan ,dengan demikian akan merubah polapikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikanpelayanan sebagaimana yang ditetapkan.


3. Sasaran 1 Indikator Kinerja c

Persentase penurunan sisa perkara


2017 2017 2017 2015 2016c Persentasepenurunan sisaperkara 18% 2,4% 13,3 0 0Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya baru menetapkan penurunan sisaperkara sebagai indikator kinerja utama sehingga baru tahun 2017 penurunansisa perkara ditetapkan target dan ditentukan capaiannya. Adapun sisa perkara3 (tiga) tahun terakhir, tahun 2017 sebanyak 1.395 perkara, tahun 2016sebanyak 1.429 perkara dan tahun 2015 sebanyak 1.852 perkara. Persentasepenurunan sisa perkara 3 (tiga) tahun terakhir 6,3%, 22,8% dan 2,4%;Dengan demikian meskipun sisa perkara setiap tahunnya cenderung menurunnamun masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar 18%.Adapun kendala atau penyebab belum tercapainya target disebabkanbanyaknya perkara yang diajukan diahir tahun dan perkara yang salah satupihaknya PNS dan alamatnya tidak jelas (ghoib). Untuk mengatasi kendalatersebut agar pada tahun berikutnya dapat tercapai, maka akan dilakukanpeningkatan volume pelaksanaan sidang;


4. Sasaran 1 Indikator Kinerja d

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


2017 2017 2017 2015 2016d Persentase perkarayang tidakmengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- PK

97%97%99%98,8%74,3%99,8%

101,976,610810000

10000Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2017 telah memutus perkara gugatan(Pdt.G) sebanyak 5.767 perkara. Dari putusan perkara 5.767 yangmengajukan upaya hukum banding sebanyak 72 perkara. Jadi ada 5.695putusan perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun2017 = 5.695 /5.767 x 100 % = 98,8 %. Capaian Kinerja tahun 2017 = 98.8/97 x 100 %= 101,9 %.Pada tahun 2016 perkara putus sebanyak 8.226 perkara, dari jumlah tersebutuntuk perkara gugatan sebanyak 5.871 perkara , sedang 1.932 perkarapermohonan yang upaya hukumnya kasasi / PK. Perkara gugatan yangmengajukan upaya hukum banding 62 perkara sehingga yang tidakmengajukan upaya hukum banding sejumlah 5.809 perkara. Realisasinya = 5.809/5.871 x 100 = 98,94 %. Capaian kinerja = 98,94/99 x 100 % = 99,94 %.Pada tahun 2015 memutus perkara sebanyak 8.338 perkara, dari jumlahtersebut untuk perkara gugatan sebanyak 6.319 perkara ,sedang 2.069perkara permohonan yang upaya hukumnya kasasi / PK Oleh karena itu


untuk perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding 62 perkarasehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 6.257perkara. Realisasinya = 6.257/6.319 x100 = 99,02 %. Capaian kinerja = 99,02/99 x 100 % = 100 %.Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surabaya sejaktahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Secarakeseluruhan putusan telah memenuhi rasa keadilan sehingga yangmengajukan upaya hukum lebih sedikit, capaian kinerja telah mencapai target97%. Untuk mempertahankan hal tersebut perlu diambil langkah- langkahyaitu :1. Pembinaan dan DDTK tentang peraturan yang terkait dengan upaya hukum2. Melakukan pengawasan secara rutin.3. Optimalisasi pelaksanaan aplikasi upaya hukum.Sedangkan untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi danPeninjauan Kembali baru pada tahun 2017 ditetapkan targetnya, sehinggatidak dilakukan perbandingan. Adapun pada tahun 2017 keadaan putusanyang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, sebagaiberikut:KasasiTahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya telah memutus 56 perkaraPermohonan (Pdt.P) dengan jenis putusan tidak diterima (NO) dan ditolak.Pengadilan Agama Surabaya juga menerima putusan banding sebanyak 84perkara. Dari jumlah putusan perkara permohonan (Pdt.P) yang tidak diterimadan ditolak 56 putusan perkara ditambah 84 putusan banding sehinggajumlahnya 140 putusan perkara, yang diajukan upaya kasasi sebanyak 36putusan perkara. Jadi putusan perkara yang tidak diajukan upaya hukumkasasi sebanyak 104 putusan atau sebesar 74,3%;Peninjauan KembaliPada tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya telah memutus sebanyak 8.128perkara dan telah menerima putusan kasasi sebanyak 24 putusan perkara.Dari jumlah putusan tahun 2017 sebanyak 8.128 perkara ditambah 24


putusan perkara kasasi atau sejumlah 8.152 putusan perkara, dan yangmengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebanyak 1 permohonan.Sehingga ada 8.151 putusan perkara yang tidak diajukan upaya hukumPeninjauan Kembali atau sebesar 99,9%.5. Sasaran 1 Indikator Kinerja e

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan


2017 2017 2017 2015 2016e Index respondenpencari keadilanyang puas terhadaplayanan pengadilan 88% 83,4% 94,8 0 0Index kepuasan responden pencari keadilan terhadap pelayanan PengadilanAgama Surabaya, pada tahun 2017 baru menjadi indikator utama dan harusditetapkan target dan diukur capaiannya. Namun demikian Pengadilan AgamaSurabaya sejak tahun 2015 telah melakukan pengukuran atau indek kepuasanmasyarakat dengan standar ISO 9001:2008 dan belum mengacu sepenuhnyapada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014.Pada tahun 2017 berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan surveiKepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Surabaya, kesimpulan yangdapat diambil adalah sebagai berikut :1. Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama SurabayaTahun 2017 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,33 atau konversi IKM 83,34.2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa :Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah : U5 : Keberadaan Petugas Pelayanan


Pada tahun 2016 berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan surveiKepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Surabaya, kesimpulan yangdapat diambil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layananPengadilan Agama Surabaya sebesar 94,6% dan berada kategori sangat baik.Kepuasan tertinggi berada pada ruang lingkup “Kepastian Biaya Layanan” dan“Kepastian Jadwal Layanan”.Pada tahun 2015 berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan surveiKepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Surabaya, kesimpulan yangdapat diambil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layananPengadilan Agama Surabaya sebesar 81,97% dan berada kategori sangat baik.Kepuasan tertinggi berada pada ruang lingkup “Kejelasan Prosedur Layanan”dan “Kejelasan Petugas Layanan”.Apabila dibandingkan setiap tahunnya sejak tahun 2015 sampai dengan 2017,nilai indek kepuasan masyarakat pencari keadilan pada layanan PengadilanAgama Surabaya berada dalam kategori sangat baik.

SASARAN 2: Terwujudnya peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara


Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016a Persentase isi putusanyang diterima olehpara pihak 93% 100% 107,5 100 100


Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2017 telah menerima permohonanpengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 2.900 perkara, dan yangtelah dilayani sebanyak 2.900 perkara. Realisasinya = 2.900 / 2.900 x 100 %= 100 %. Capaian kinerja = 100 / 93 x 100 % = 100 %.Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2016 telah menerima permohonanpengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 2.969 perkara, dan yangtelah dilayani sebanyak 2.969 perkara. Realisasinya = 2.969 / 2.969 x 100 %= 100 %. Capaian kinerja = 100 / 100 x 100 % = 100 %.Sedang pada tahun 2015 telah menerima permohonan pengambilan salinanputusan/penetapan sebanyak 2.568 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak2.568.perkara. Realisasinya = 2.568/ 2.568 x 100 %= 100 %. Capaian kinerja = 100 /100 x 100 % = 100 %.Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentangperubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusankepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja sejak putusan diucapkan. Pengadilan Agama Surabaya menyampaikansalinan putusan berdasarkan permohonan para pihak karena agar tidakmembebani biaya penyampaian karena jika perkara gugat cerai tentunyasegala biaya akan ditanggung pihak istri padahal jika istri yang mengajukanperkara Gugat Cerai kebanyakan tidak dipenuhi nafkah oleh suami, hal inilahmaka penyampaian salinan disarkan pada permhonan para pihak dan semuapermohonan telah dipenuhi dan capaian kinerja 100 %.Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mempertahankan agardapat memberikan pelayanan yang prima maka diambil langkah- langkah sbb :1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabatterkait.2. Melakukan evaluasi secara kontinyu.3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.


4. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan.2. Sasaran 2 Indikator Kinerja b

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016b Persentase perkarayang diselesaikanmelalui mediasi 1% 1,9% 190 0 0Pada tahun 2017 pengukuran target dan realisasi terhadap perkara yangberhasil diselesaikan dengan mediasi baru ditetapkan dalam reviu indikatorkinerja utama Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan pada tahun sebelumnya2015 dan 2016 yang ditetapkan dan diukur hanya pada layanan perkara yangdi mediasi bukan pada perkara yang diselesaikan dengan mediasi.Perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2017 sebanyak 1.181 perkara danyang berhasil diselesaikan dengan mediasi sebanyak 22 perkara atau sebesar1,9%. Realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi = 22/1.181 x100% =1,9 % . Capaian Kinerja = 1,9/1 x 100 % = 190% .Dari uraian diatas maka target perkara yang diselesaikan melalui mediasi diPengadilan Agama Surabaya telah melampai target yang ditetapkan sebesar1%. Keberhasilan ini perlu ditingkatkan dengan langkah-langkah:1. Melakukan MOU dengan Mediator Hakim dan Pegawai serta denganMediator non Hakim dan bukan pegawai Pengadilan Agama Surabaya;2. Melakukan evaluasi secara berkala antara Pimpinan, Hakim dan Mediator;



Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016c Persentase berkasperkara yangdimohonkan Banding,Kasasi dan PK yangdiajukan secaralengkap dan tepatwaktu95% 88% 92,6 0 0

Pada tahun 2017 penetapan target dan pengukuran capaian berkas perkarayang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK baru ditetapkan dalam indikatorkinerja utama (IKU) Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016tanggal 9 Nopember 2016.Pengadilan Agama Surabaya telah menerima 72 permohonan banding, 36permohonan kasasi dan 1 permohonan Peninjauan Kembali total sejumlah 109permohonan, dan telah dikirim secara lengkap sejumlah 96 berkaspermohonan atau sebesar 88%. Realisasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yangdiajukan secara lengkap dan tepat waktu = 96/190 X 100% = 88% Capaian Kinerja = 88/95 x 100 % = 92,6% .Dari uraian diatas target Pengadilan Agama Surabaya belum tercapai, hal inidisebabkan sebagian besar perkara permohonan diajukan pada akhir tahunsehingga proses penyelesaiannya lewat tahun.


Agar target ini dapat terpenuhi perlu diambil langkah-langkah:1. Pembinaan dan DDT kepada petugas layanan upaya hukum;2. Peningkatan pemanfaatan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukung kerjalainnya;3. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mencari solusi atau mengatasipermasalahan yang ada;4. Sasaran 2 Indikator Kinerja d

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016d Persentase putusanyang menarikperhatian masyarakat(ekonomi syariah)yang dapat diaksessecara online dalamwaktu 1 hari100% 100% 100 0 0

Pada tahun 2017 penetapan target dan pengukuran capaian putusan yangmenarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secaraonline dalam waktu 1 hari baru ditetapkan dalam indikator kinerja utama(IKU) Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung R.I Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember2016, sedangkan pada tahun sebelumnya 2015 dan 2016 indikator kinerjautama , target dan pengukurannya ditetapkan untuk ulpoad semua jenisputusan.


Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2017 telah memeriksa perkaraekonomi syariah sebanyak 6 perkara dan diputus sebanyak 5 perkara. Dari 5putusan perkara tersebut telah di upload pada web yang tersedia baik melaluiweb Pengadilan Agama Surabaya maupun web atau direktori putusanMahkamah Agung. Realisasi putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari = 5/5 X 100% =100% Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100% .Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Surabaya menerima perkara ekonomisyariah sebanyak 5 perkara dan diputus sebanyak 4 perkara. Dari 4 putusanperkara syariah telah diupload seluruhnya atau sebesar 100%.Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Surabaya menerima perkara ekonomisyariah sebanyak 1 perkara dan diputus sebanyak 1 perkara. Dari 1 putusanperkara syariah telah diupload seluruhnya atau sebesar 100%.Dari uraian diatas realisasi dan capaian kinerja putusan yang menarikperhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara onlinedalam waktu 1 hari sudah memenuhi target. Untuk mempertahankan capaianini perlu diambil langkah-langkah:1. Pembinaan dan DDT kepada Hakim, Panitera Pengganti dan Petugas IT;2. Peningkatan pemanfaatan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukung kerjalainnya;3. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mencari solusi atau mengatasipermasalahan yang ada;


SASARAN 3: Terwujudnya peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016a Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan 100% 100% 100 106 115Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya mendapat alokasi Anggaransebesar Rp 10.500.000,- untuk 35 perkara @ Rp.300.000,- dan terserapRp. 10.460.000,- (35 perkara ), sisa Rp 40.000,- di setor kembali ke kasnegara. Realisasi = 35/35 x100% = 100 % . Capaian Kinerja= 100/100 x 100 % = 100 % .Untuk perkara pormohonan yang tidak terlayani dengan anggaran negaradilaksanakan secara prodeo biasa atau non DIPA sebanyak 204 perkara dankesemuanya sudah diselesaikan.Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2016 mendapatkan Anggaran sebesarRp 13.500.000,-untuk 45 perkara @ Rp.300.000,- dan terserap Rp13.395.000,- ( 52 perkara ), sisa Rp 105.000,- kembali kekas negara. Realisasi = 52/45 x100% = 115 % . Capaian Kinerja = 115/100 x 100 % = 115 % .Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan merupakan sisa dantidak cukup untuk biaya perkara oleh karena kembali kekas negara, namunjumlah perkara miskin yang dilayani lebih 7 perkara dari yang ditentukanpada DIPA.


Sedang tahun anggaran 2015 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 13.500.000,-untuk 45 perkara @ Rp.300.000,- dan terserap Rp 13.488.000,- ( 48 perkara@ Rp.281.000,- ), sisa Rp 12.000,- kembali kekas negara. Realisasi = 48/45 x100% = 106 % . Capaian Kinerja=. 106/100 x 100 % = 106 % .Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan merupakan sisa dantidak cukup untuk biaya perkara oleh karena kembali kekas negara, namunjumlah perkara miskin yang dilayani lebih 3 perkara dari yang ditentukanpada DIPA.Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja Rerata 100% dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Aggaran 2014yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp 300.000,- dan dalampraktek setiap perkara biayanya ada yang kurang dari Rp.300.000,-Sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAGNomor 508 a/DJA/HK.00/III/2014( pasal 5 ayat 2) maka untuk mencapai output yang ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Surabaya biaya perkaraprodeo ditetapkan radius I sehingga jumlah biaya prodeo DIPA sebesarRp. 256.00,- dengan rincian 1 panggilan P (Rp. 100.000,-), 1 panggilan T(Rp. 100.000,-), ATK perkara (Rp. 50.000,-) dan materai (Rp. 6.000,-) jadi totalRp. 256.000,-;Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja,mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017, Pengadilan Agama Surabayaberhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan dan penyelesaian perkaramiskin dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA;.Selain itu Pengadilan Agama Surabaya sejak tahun 2014 sampai dengan 2017terus bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintahan Kota Surabaya untukmelayani perkara miskin yang semuanya dibiayai DIPA Dinas SosialPemerintah Kota Surabaya.


2. Sasaran 3 Indikator Kinerja b

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016b Persentase perkarayang diselesaikan diluar gedungPengadilan 0% 100% 100 0 0Sampai dengan tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya belum pernahmendapat alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung, namundemikian Pengadilan Agama Surabaya bekerja sama dengan Dinas Sosial KotaSurabaya telah menyelenggarakan sidang diluar gedung untuk masyarakatyang kurang mampu. Sidang diluar gedung Pengadilan Agama Surabayadilaksanakan di gedung Convention Hall jalan Arief Rachman Hakim No. 131-133 Surabaya. Perkara yang disidangkan di luar gedung Pengadilan AgamaSurabaya sebanyak 48 perkara adalah perkara isbat nikah, dan telah diputussemuanya (48 perkara).Kedepan Pengadilan Agama Surabaya akan terus mengajukan usulan anggaranuntuk pelalsanaan sidang di luar gedung dan terus bekerjasama denganinstansi lain di Pemerintahan Kota Surabaya yang memiliki dukungananggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut;



Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016c Persentase perkarapermohonan(voluntair) identitashukum 0% 0% 0 0 0Sampai dengan tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya belum pernahmelaksanakan kegiatan menyelesaikan perkara permohonan (voluntair)identitas hukum sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/MahkamahSyari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan AktaKelahiran.Tidak terlaksananya kegiatan itu dikarenakan Pengadilan Agama Surabayasampai tahun 2017 belum pernah menerima anggaran meskipun terusmengusulkan anggaran untuk pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2015;

4. Sasaran 3 Indikator Kinerja d

Persentase yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016d Persentase yangmendapat layananbantuan hukum(Posbakum) 100% 99,7% 99,7 100 100


Pengadilan Agama Surabaya tahun 2017 mendapat alokasi anggaranPosbakum sebesar Rp. 156.000.000,- untuk 1.950 jam layanan, adapunrealisasinya sebesar Rp. 155.520.000,- atau sebesar 99,69%. Pelaksanalayanan Posbakum adalah Peradi, LBH IAIN Sunan Ampel Surabaya danAsosiasi Pengacara Syariah Surabaya. Bentuk layanan Posbakum adalahpemberian informasi, konsultasi dan bantuan pembuatan dokumen yangdibutuhkan. Jumlah permohonan yang diterima dan dilayani Posbakumsebanyak 5.065 permohonan dan semuanya telah dilayani tepat waktu; Realisainya = 155.520.000/156.000.000 x 100 %= 99,7%. Capaian kinerja = 99,7/100x 100%= 99,7 %.Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2016 Pengadilan Agama Surabayamendapatkan dana POSYANKUM sebanyak 208 jam layanan @ Rp. 100.000,- =Rp. 208.000.000,- Anggaran ini sudah terserap semuanya pada bulanDesember 2016, bahkan pada akhir bulan Desember 2016 petugasPosyankum tidak ada lagi dana yang diberikan namun pelayanan tetap jalandan tahun 2016 bisa melayani sebanyak 6.734 perkara. Sehingga realisasinya = 208.000/208.000 x 100 %= 100 %. Capaian kinerja = 100/100x 100%= 100 %.Sedang pada tahun 2015 Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan danaPOSYANKUM sebanyak 1.728 jam layanan @ Rp. 100.000,- = Rp. 172.800.000,-Anggaran ini sudah terserap semuanya pada bulan Nopember 2015,bahkanpada bulan Desember 2015 petugas Posyankum tidak ada lagi dana yangdiberikan namun pelayanan tetap jalan dan tahun 2015 bisa melayanisebanyak 5.347 perkara. Sehingga realisasinya = 172.800/ 172.800 x 100 %= 100 %. Capaian kinerja = 100/100x 100%= 100 %.Berdasarkan hal tersebut baik realisasi maupun capaian kinerja pelayananPosyankum di Pengadilan Agama Surabaya berhasil dengan baik, hal initerbukti pada tahun 2012 mendapatkan Juara Pertama “ JUSTICE FOR ALL”dalam kategori penyelenggaraan Posbakum dari DIRJEN BADILAG saatperingatan 130 tahun Peradilan Agama, hal ini karena adanya kerjasama yangbaik antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Lembaga bantuan Hukum dan


adanya evaluasi secara berkala yang hasilnya sangat meringankan bebanpencari keadilan kususnya yang kurang mampu.SASARAN 4: Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan

pengadilan

Sasaran 4 Indikator Kinerja

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


Capaian

(%)Capaian(%)

2017 2017 2017 2015 2016Persentase putusanperkara perdata yangditindaklanjuti(dieksekusi) 100% 100% 100 0 0Pada tahun 2017 baru ditetapkan target dan ukuran capaian terhadap putusanperkara yang ditindak lanjuti (dieksekusi). Penetapan ini sesuai dengan hasilreviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Surabaya yangdisesuaikan dan diselaraskan dengan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung R.I Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016,sedangkan pada tahun sebelumnya 2015 dan 2016 indikator kinerja utama ,target dan pengukurannya ditetapkan untuk pelayanan permohonan eksekusi;Tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya telah memutus perkara sebanyak8.128 perkara. Dari 8.128 yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 3.065putusan perkara, dan yang mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 2perkara atau sebesar 0,07%. Dengan demikian ada 3.063 atau sebesar 99,9%perkara yang dilaksanakan secara sukarela.Apabila dilihat dari pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti,maka pada tahun 2017 Pengadilan Agama Surabaya telah menerima 2


permohon eksekusi, tahun 2016 menerima 5 permohonan eksekusi dan tahun2015 menerima 2 permohonan eksekusi;B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagaiberikut :a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2015 untukPengadilan Agama Surabaya;b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2012untuk Pengadilan Agama Surabaya;c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas,efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunandan Triwulan yaitu(1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan AgamaSurabaya;(2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Surabayauntuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur,honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan AgamaSurabaya dengan realisasi sebagai berikut :(a) Belanja PegawaiPagu DIPA Rp. 8.991.737.000,-Realisasi DIPA Rp.11.672.630.553,-Minus dana DIPA Rp. 2.680.893.553,-Prosentase Realisasi DIPA 129,81 %(b) Belanja BarangBelanja Barang akun 52Pagu DIPA Rp. 806.019.000,-


Realisasi DIPA Rp. 801.285.898,-Sisa dana DIPA Rp. 4.733.102,-Prosentase Realisasi DIPA 99,41%(c) Belanja ModalPagu DIPA Rp. 303.325.000,-Realisasi DIPA Rp. 301.198.650,-Sisa dana DIPA Rp. 2.126.350,-Prosentase Realisasi DIPA 99,29 %


A. SimpulanLaporan kinerja Pengadilan Agama Surabaya ini disusun untuk memberikangambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran strategis sebagairealisasi pencapaian target-target yang direncanakan dalam RPJMN II Tahun 2015-2019 maupun RKT Tahun 2017 yang juga telah dituangkan dalam kontrak kerjaberupa Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk diwujudkan pada tahun 2017. Laporanini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Surabayasetelah melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi pada tahun 2017.Hasil penilaian atas 4 sasaran secara umum telah berhasil mencapai targetbahkan ada beberapa yang melebihi target, namun ada beberapa sasaran yangbelum berhasil mencapai target bahkan belum dilaksanakan dikarenakan barudimunculkan sebagai Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 seiring dengandilakukannya analisis dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) danRenstra Pengadilan Agama Surabaya tahun 2010-2014. Disadari bahwasanyadengan dilakukannya analisis dan evaluasi Renstra 2010-2014 serta dengan adanyaregulasi peraturan-peraturan membuat sistim pelaporan LKjIP tahun 2016mengalami beberapa kendala yang cukup berarti. Akan tetapi kendala-kendalatersebut dijadikan sebagai perbaikan LKjIP yang akan datang.Hasil capaian sasaran kinerja dan indikator kinerja yang telah berhasil mencapaitarget maupun yang melebihi target akan dijadikan sebagai dasar untukmeningkatkan target indikator kinerja yang akan datang, sedang terhadap capaianindikator kinerja yang belum berhasil mencapai target akan dijadikan sebagai bahanReviu Renstra Pengadilan Agama Surabaya tahun 2015-2019 dengan melakukanperubahan maupun penyempurnaan arah kebijakan, program maupun kegiatan.

P ENUTUP


B. PemecahanSebagaimana telah disampaikan simpulan diatas, bahwa terhadap capaiansasaran dan indikator kinerja yang telah berhasil mencapai target maka terhadapsasaran dan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Surabaya pada tahunmendatang tetap akan menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang berhasildalam perjanjian kinerja maupun dalam rencana kerja tahunan. Untuk lebihmeningkatkan capaian sasaran dan indikator kinerja yang berhasil, PengadilanAgama Surabaya akan lebih meningkatkat pada target indikator kinerjanya.Sedang terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja yang belum berhasilmencapai target, Pengadilan Agama Surabaya akan melakukan perbaikan danpenyempurnaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasarandan indikator kinerja di tahun mendatang antara lain:1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK;2. Meningkatkan proses persidangan;3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP;4. Penyempurnaan SOP;5. Melakukan evaluasi berkala terhadap masing-masing sasaran dan indikatorkinerja;6. Pemberian reward terhadap aparatur Pengadilan Agama Surabaya yangkinerjanya baik, dan memberikan punishment kepada aparatur PengadilanAgama Surabaya yang melanggar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.Demikian simpulan dan pemecahan atas capaian sasaran dan indikator kinerjaPengadilan Agama Surabaya tahun 2017 yang berhasil maupun yang belum berhasilmencapai target.Semoga LKjIP tahun 2017 ini dapat memenuhi permintaan pertanggungjawabankinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan gunapeningkatan kinerja serta dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalampenyusunan dan implementasi Rencana Kinerja (Performance Plan), RencanaAnggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) yang padaInstansi Pusat disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)pada masa mendatang. Surabaya, 02 Januari 2018

ivLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Lampiran 1

vLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Lampiran 2


Lampiran 2


Lampiran 2

viLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) viLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) viLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

viiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) viiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) viiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

viiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Lampiran 3

ixLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

xLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

xiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Lampiran 5


Lampiran 5


Lampiran 5

xiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) xiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) xiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

xiiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) xiiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) xiiiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

xivLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) xivLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) xivLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

xvLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Lampiran 3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) viii

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Dr. H. Suhadak, SH., MH.Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surabayaselanjutnya disebut Pihak Pertama.Nama : Dr. H.M. Rum Nessa, S.H, M.H.Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabayaselaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 03 Januari 2017Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr. H. M. Rum Nessa, S.H, M.H.NIP. 19510702 197601 1 001 Dr. H. Suhadak, S.H, M.H.NIP. 19630222 199003 1 002

Lampiran 3






Lampiran 3






Lampiran 3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ix

Lampiran 3


Lampiran 3


Lampiran 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) x

Lampiran 4


Lampiran 4


KATA PENGANTAR · 2019. 10. 8. · Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan

Documents