i Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal tahun 2017 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah berhasil menyelesaikan program dan kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019. Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra yaitu “persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% serta target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seluruh unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Meskipun secara umum kinerja Inspektorat Jenderal telah memenuhi target, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu dukungan dan kerja keras semua pihak perlu terus ditingkatkan agar kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Jakarta, Januari 2018 Plt. Inspektur Jenderal dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP. 196010131989121001
95
Embed
KATA PENGANTAR - depkes.go.id 2018/LKj Unit Utama/6... · Jenderal tahun 2017 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas ... Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan ridho-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat
Jenderal tahun 2017 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan.
Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah
berhasil menyelesaikan program dan kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal
tahun 2015-2019.
Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra yaitu “persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian
negara ≤1% serta target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seluruh unit
eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai
kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Meskipun
secara umum kinerja Inspektorat Jenderal telah memenuhi target, namun kami
menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan
yang harus disempurnakan. Oleh karena itu dukungan dan kerja keras semua pihak
perlu terus ditingkatkan agar kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.
Jakarta, Januari 2018 Plt. Inspektur Jenderal
dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP. 196010131989121001
ii
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Inspektorat Jenderal mempunyai
kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
dalam mencapai visi dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan
dalam Rencana Startegis Kementerian Kesehatan selama lima tahun yaitu tahun
2015-2019 yang dapat dijadikan lesson learnt untuk perencanaan strategis
pengawasan lingkup Kementerian Kesehatan dalam lima tahun kedepan.
Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah
meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi
birokrasi. Target tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang diuraikan dalam
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah ”Meningkatnya
pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan” yang
pencapaiannya dinilai dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu ”Persentase Satuan Kerja yang memiliki
temuan kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100% pada tahun 2019 sedangkan target
capaian pada tahun 2017 adalah 94%”.
Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal didasarkan pada 1 indikator
kinerja program dan 6 indikator kinerja kegiatan dengan masing-masing target yang
sudah ditetapkan, keseluruhan indikator telah mencapai target bahkan berhasil
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen
Pelayanan Kesehatan dan Itjen, Ditjen Kesmas dan Setjen, Ditjen P2P dan
Balitbangkes serta Ditjen Faralkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan
kinerja dan keuangannya dengan nilai temuan kerugian negara ≤ 1% sebesar
95,78% dari target pada tahun 2017 sebesar 94%. Sedangkan realisasi anggaran
sebesar 94,71% dari Pagu Anggaran tahun 2017 setelah revisi sebesar
Rp96.356.716.000,-.
iii
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Cakupan kegiatan pengawasan seperti reviu laporan keuangan dan RKA-K/L sudah
menjangkau seluruh satuan kerja namun kegiatan pengawasan dan pembinaan
lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah dicapai belum menjangkau
seluruh satuan kerja karena adanya keterbatasan SDM.
Kerja keras tak kenal lelah telah dilakukan karena menjadi tanggungjawab
Inspektorat Jenderal dalam mengawasi dan mencegah segala bentuk tindakan yang
dapat mengarah kepada korupsi. Dengan dukungan seluruh unit terkait, upaya yang
telah dilakukan membuahkan hasil yang membanggakan, ini terbukti dengan
beberapa prestasi yang diraih oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017 dimana
Inspektorat Jenderal mempunyai andil dan memegang peranan penting dalam
pencapaiannya. Prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Kesehatan pada
tahun 2017 yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal beberapa di antaranya adalah:
Pembentukan Satgas Penanganan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Bersama KPK dan BPJS Kesehatan; Sosialisasi Permenkes 58 tahun 2016 tentang
Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dengan peserta para pengurus organisasi
profesi/perhimpunan/asosiasi bidang kesehatan, para pengurus
asosiasi/perhimpunan perusahaan/industri bidang kesehatan, serta para pimpinan
Rumah Sakit Umum Vertikal dan Daerah; Mendorong terbitnya Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/310/2017 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Kemenkes, KPK dan
BPJS Kesehatan Tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program
JKN; Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Kementerian Kesehatan yang
Dilakukan oleh KPK Bekerjasama dengan BPS dalam Upaya Peningkatan Integritas
Birokrasi dan Perbaikan Sistem Pencegahan Korupsi; Telaahan Sejawat Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan; Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama antara KPK
dengan Kemenkes tentang Koneksitas Whistleblowing System (WBS) online
bersama-sama dengan dengan 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga; Berperan
aktif sebagai salah satu anggota Pokja Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor
Kesehatan dalam Rangka Upaya Pencegahan Korupsi Pada Praktik Bisnis Bidang
Kesehatan; Pembentukan zona integritas dan pembinaan satker berpredikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
iv
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
dengan Memberikan Penganugerahan kepada 13 satuan Kerja yang Telah
Dilakukan Penilaian oleh TPI; Menindaklanjuti Rencana Aksi atas Saran Perbaikan
Hasil Kajian Perizinan dan Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
Evaluasi Internal Audit Capability Model (IACM) oleh BPKP dalam rangka
peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
Penghargaan dari Kementerian Keuangan Untuk kategori Kementerian
Negara/Lembaga Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Terbaik dan
Kementerian Negara/Lembaga Pembina Teknis Kinerja Pengelolaan Badan Layanan
Umum Terbaik; Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
terkait Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016; Tiga Satuan Kerja
Kementerian Kesehatan, Yaitu RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, Balai Besar
Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa Prof Dr. Soeroyo Magelang Menerima
Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian /Lembaga
Dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Untuk Kategori Pilot Project Terbaik Tahun
2017 dari KPK; dan Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai
Kementerian/Lembaga Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017
dari KPK.
v
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…...................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................ ii
DAFTAR ISI...................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM......….............................................................................................. 1
B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL.............................................. 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA AKSI PROGRAM….................................................................. 3
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017….................................................... 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017............... 10
B. REALISASI ANGGARAN........................................................................... 36
BAB IV PENUTUP........................................................................................ 43
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.................................................................... 46
2. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2017............................................................ 65
3. Lampiran Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2017………… 90
1
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM
Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Kementerian
Kesehatan, Inspektorat Jenderal sebagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi
Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan peran Inspektorat
Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian
Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system)
terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan
sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu.
Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting
dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui
apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana
dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintahaan diperlukan untuk mendororng terwujudnya good
governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29
September 2015, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan
tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Kesehatan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
2
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29
September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,
organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Inspektorat
Jenderal dan 5 (lima) Inspektorat yaitu Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III,
Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:
3
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA AKSI PROGRAM
Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 merupakan
penjabaran dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan di tingkat
Eselon I pada Inspektorat Jenderal yang berisikan Rencana Pengawasan
Tahunan dan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun. Strategi dalam rangka
pencapaian visi dan misi Inspektorat Jenderal meliputi:
1. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, dan
ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatuhan;
3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan Hasil
Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta;
4. Mewujudkan tata kelola manajemen Inspektorat Jenderal yang transparan dan
akuntabel.
Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan,
maka dilaksanakan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:
No Program Sasaran Program
Indikator Kinerja Target 2015
Target 2016
Target 2017
Target 2018
Target 2019
1.
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi
Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%
88% 91% 94% 97% 100%
4
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Aktifitas yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka mewujudkan
Sasaran Program “Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan
Terlaksananya Reformsi Birokrasi” yaitu:
1. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan
quality assurance.
a. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas
tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
(Consulting);
b. Mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan
(Catalysator);
c. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi
dan etektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan (Quality Assurance);
d. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
(Anti Corruption Activities).
2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan upaya:
a. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.
b. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui probity audit.
c. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.
d. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.
3. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), melalui:
a. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu.
b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan.
c. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan.
d. Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan
jasa.
e. Reviu penyusunan perencanaan anggaran.
f. Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas
Fungsional (APF).
5
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
5. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
lain.
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui:
a. Pendidikan Budaya Anti Korupsi.
b. Penerapan Whistleblower’s System dan Justice Collaborator.
c. Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM).
d. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian
Kesehatan.
e. Mengoptimalkan peran Unit Pengendlian Gratifikasi (UPG).
f. Mengoptimalkan Laporan LHKPN sesuai dengan batas waktu pelaporan.
g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
8. Kegiatan Penunjang.
a. Peningkatan SDM bidang pengawasan.
b. Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan penunjang
pengawasan dengan teknologi informasi melalui Sistim Informasi
Manajemen (SIM) Pengawasan.
c. Sosialisasi bidang pengawasan.
d. Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada satker Badan Layanan
Umum (BLU).
6
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian
Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 merupakan kinerja tahun
ketiga dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, yang didukung dengan
anggaran sebesar Rp114.153.583.000,-. Dalam Perjanjian Kinerja antara
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan Menteri Kesehatan RI
yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2017 menyebutkan
kesanggupan pihak pertama dalam hal ini Inspektur Jenderal untuk mewujudkan
target kinerja yang seharusnya berdasarkan lampiran perjanjian dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab Inspektur Jenderal. Selanjutnya, pihak kedua
dalam hal ini Menteri Kesehatan RI akan melakukan supervisi yang diperlukan
serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja
Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, terdapat efisiensi anggaran Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 Agustus 2017. Pagu anggaran
yang semula berjumlah Rp114.153.583.000,- mengalami efisiensi sebesar
Rp17.796.867.000,- sehingga pagu anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan menjadi Rp96.356.716.000,-. Adanya efisiensi anggaran tersebut
berakibat pula pada revisi target dan anggaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun
2017.
7
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
No Program Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2017 Angaran
1.
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi
Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%
94% Rp96.356.716.000,-
Sedangkan Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk unit eselon II di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam
perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan
masing-masing Inspektur pada tahun 2017 sebagai berikut:
UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR TARGET
2017 ANGGARAN
Inspektorat I
Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I
yang Direviu Laporan Keuangannya 209 1.109.268.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L
Lingkup Binaan Inspektorat I
304 1.034.672.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD)
dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup
Binaan Inspektorat I dan Reviu SAKIP Kementerian
Kesehatan
60 531.000.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD)
dan Dekonsentrasi dan/atau Satker TP (TA 2013-
2015) yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I
53 3.749.489.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan
yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Audit Inspektorat I
20 358.086.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi
Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama
Lingkup Binaan Inspektorat I
56 1.263.134.000,-
Inspektorat II
Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II
yang Direviu Laporan Keuangannya 197 1.353.124.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L
Lingkup Binaan Inspektorat II
223 1.110.776.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD)
yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat II 24 280.060.000,-
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji
16 2.815.960.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD)
dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan 33 3.029.368.000,-
8
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Inspektorat II
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan
yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Audit Inspektorat II
28 401.327.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/ Konsultasi/Koordinasi
Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama
Lingkup Binaan Inspektorat II
27 1.204.818.000,-
Inspektorat III
Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat III
yang Direviu Laporan Keuangannya 281 1.236.212.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L
Lingkup Binaan Inspektorat III
372 1.347.386.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD)
yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat III 83 318.959.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD)
dan Dekonsentrasi dan/atau Satker TP (TA 2013-
2015) yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III
76 3.534.673.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan
yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Audit Inspektorat III
22 292.257.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah
(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan
Pendampingan/ Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi
Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama
Lingkup Binaan Inspektorat III
53 1.150.267.000,-
Inspektorat IV
Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV
Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat IV yang Direviu Laporan Keuangannya
267 1.067.578.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat IV
372 1.586.696.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat IV
57 289.085.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat IV
30 2.951.084.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV
16 180.960.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/Pembinaan/ Konsultasi/Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV
32 942.015.000,-
Inspektorat Investigasi
Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari
Individu, Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti
dengan Klarifikasi dan/atau Audit dengan Tujuan
Tertentu
81 3.806.108.000,-
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Atas
Penugasan Khusus 10 174.511.000,-
Persentase Satker di Lingkungan Kementerian
Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian 20 130.550.000,-
9
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Investigasi
Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan
Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat Berindikasi
Kerugian Negara
24 650.196.000,-
Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah
(KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM 42 1.323.785.000,-
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor
Daerah (KD) yang Menerapkan Program Pencegahan
Korupsi
60% 1.237.504.000,-
Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi
management), keamanan website (web security) dan optimasi mesin pencarian
(search engine optimization).
3. Tiga Satuan Kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dari Kementerian PAN & RB Tahun 2017
Tiga Satuan Kerja Kementerian Kesehatan, Yaitu RSUP dr.Soeradji
Tirtonegoro Klaten, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa
Prof Dr. Soeroyo Magelang Menerima Penghargaan Sebagai Satuan Kerja
Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN & RB
45
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
tahun 2017. Predikat diberikan kepada satuan kerja yang telah menerapkan 4
(empat) Indikator Pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
4. Penghargaan Sebagai K/L Dengan Implementasi e-LHPKN Terbaik Dengan
Kategori Pilot Project Terbaik
Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian /Lembaga
Dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Untuk Kategori Pilot Project Terbaik
Tahun 2017 dari KPK;
5. Penghargaan Sebagai K/L Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik
Tahun 2017
Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian/Lembaga
Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dari KPK.
46
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal merupakan bentuk perwujudan
pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian visi, misi dan
sasaran program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dalan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan juga sebagai upaya dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Penjabaran visi dan misi Inspektorat Jenderal dalam Penetapan Kinerja
Inspektorat Jenderal menitik beratkan pada program peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan yang kemudian diurai dalam indikator
kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang semuanya berjumlah 6 (enam)
indikator.
Dengan demikian laporan ini menjabarkan tentang capaian kinerja Inspektorat
Jenderal yaitu pengukuran terhadap sasaran program dan kegiatan pengawasan
yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja
kegiatan dan juga dukungan sumber daya keuangan yang sudah mencapai 94,71%.
Dari hasil pengukuran dan analisis sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017
menunjukkan hasil yang secara umum sudah baik. Hal ini tergambar dari capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal yang sudah direalisasikan
95,78%, begitupun dengan capaian beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang
sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan beberapa terobosan yang sudah
dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, pembinaan terintegrasi yang
meliputi lingkup wilayah binaan dan pembinaan satuan kerja berdasarkan metode on
going process dan reviu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
Peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan untuk
mencapai good governance terlihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh
47
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kementerian Kesehatan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Jenderal sebagai instansi pengawas intern Kementerian Kesehatan RI.
Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 yang
merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
tahun 2015-2019 ini diharapkan akan menjadi tonggak dan barometer dalam
pelaksanaan program pengawasanan lima tahun kedepan yang lebih efektif, efisien
dan akuntabel sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang
dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis
dan dokumen perencanaan lainnya yang telah ditetapkan. Dalam upaya
meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk
mendukung capaian renstra Kementerian Kesehatan maka akan dilaksanakan
langkah-langkah sebagai berikut:
Mendorong peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan untuk mencapai Internal Audit Capability Model (IACM) level 3;
Peningkatan maturitas SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
menuju level 3;
Meningkatkan peran APIP dalam area perubahan penguatan pengawasan dalam
pelaksanaan reformasi berokrasi Kementerian Kesehatan;
Melaksanakan pencegahan fraud JKN melalui Tim Bersama dalam satgas
penanganan fraud JKN;
Melaksanakan monev dan joint audit Dana Alokasi Khusus (DAK) bersama
Kementerian Dalam Negeri;
Pengawasan program prioritas Kementerian Kesehatan melalui audit kinerja.
48
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
49
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2017
50
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
51
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
52
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
53
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
54
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
55
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
56
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
57
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
58
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
59
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
60
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
61
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
62
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
63
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
64
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
65
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
66
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
67
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
68
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Lampiran 2 – Dokumentasi Kegiatan Tahun 2017
Menkes Bersama Pejabat Eselon I Menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Rekonsialiasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B E-I)
69
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pertemuan Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan
Inspektorat Jenderal Lakukan Reviu LAKIP Unit Organisasi (Eselon I) Kemenkes Tahun 2016
70
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar: Audits And Investigations: Two Sides Of The Same Coin? Experiences Of Cooperation Efforts
Best Practice Audit Report : Laporan Hasil Audit Bagi Para Auditor Inspektorat Jenderal Kemenkes
71
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan TA. 2016 oleh APIP Kemenkes
Rencana Kerja Program (RKP) Kementerian Kesehatan Tahun 2018
72
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pembahasanan Pembentukan Satgas Bersama Penanganan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Itjen Ramaikan Pameran Kesehatan Pada Rakerkesnas 2017
73
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Deputi Pencegahan KPK: Pengawasan Pelaksanaan JKN Harus Diperkuat
Kementerian Kesehatan RI Memperoleh Dua Penghargaan Sekaligus Dalam Stakeholders Gathering Kementerian Keuangan Award 2017
74
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Sosialisasi Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan Pada Rakernas Pb Papdi Tahun 2017
Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2017 “Implementasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Dalam Mengawal Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Kesehatan RI”
75
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Inspektur Jenderal Mendampingi Menteri Kesehatan RI Membuka Pembekalan Tim Nusantara Sehat Batch VI
Itjen Kemenkes Adakan Sosialisasi Permenkes 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan
76
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017
Irjen Membuka Acara Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK RI
77
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Kesehatan Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten “Nusantara Sehat Untuk Indonesia Yang Lebih Sehat”
Kemenkes Boyong Penghargaan Pengelolaan Keuangan (Penghargaan WTP) dari BPK RI
78
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Irjen Dampingi Menkes Dalam Pertemuan Koordinasi Pasca Penugasan Dan Pemulangan Tim Nusantara Sehat Batch I Tahun 2015
Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Kemenkes, KKP Dan BPJS Kesehatan Tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan Dalam Program JKN
79
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pelepasan Jemaah Haji Kloter I Tahun 2017 Wilayah Provinsi Jawa Barat oleh Irjen Kemenkes Bersama Gubernur Jawa Barat
Peran Serta Aktif AoC Inspektorat Jenderal Kemenkes pada Jambore Agen Perubahan Kementerian Kesehatan Gelombang II tahun 2017
80
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Penyerahan Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal Kemenkes Oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub
Kemenkes Adakan Audiensi dengan USAID dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Terkait Hasil Riset Isu Kesehatan
81
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kemenkes Tentang Koneksitas WBS
Entry Meeting Telaah Sejawat Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
82
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Pembekalan Materi Anti Korupsi Bagi Tim Nusantara Sehat Batch VIII Tahun 2017 Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Inspektur Jenderal Kemenkes Tandatangani LoC Pengawasan Penerimaan Negara
83
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Entry Meeting BPK atas Efektivitas Pengelolaan obat dalam Penyelenggaraan JKN tahun 2016 Semester I Tahun 2017
KPK Adakan Pertemuan Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor Kesehatan di Kemenkes RI
84
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kerjasama dengan Best Practice Indonesia, Itjen Selenggarakan Diklat Training Need Analysis
Inspektur Jenderal Paparkan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Istitha’ah Kesehatan Haji Tahun 1438H/2017M
85
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
FGD dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Roadmap Itjen Kemenkes atas Hasil Asesmen USAID CEGAH
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Me-launching Sistem Manajemen Audit (SIMENDIT) “Perisai Anti Korupsi”
86
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna “Penguatan Pengawasan dan Membudayakan Penggunaan Anggaran Secara Tepat dan Efektif”
Inspektorat Jenderal Meraih Juara I Kompetisi e-Aspirasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
87
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Rekor MURI untuk Penyelenggaraan Senam Peregangan Dengan Jumlah Peserta Hingga Mencapai 12 Ribu Orang
Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Tahun 2017
88
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Tiga Satuan Kerja Kementerian Kesehatan, Yaitu RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa Prof Dr. Soeroyo Magelang Menerima Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)
Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian /Lembaga Dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Untuk Kategori Pilot Project Terbaik
Tahun 2017 dari KPK
89
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Sosialisasi Pengawasan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Itjen Kemenkes
Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian/Lembaga Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dari KPK
90
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Lampiran 3 – Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2017