Top Banner
97

KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Dec 14, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,
Page 2: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun

mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang,

kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat diandalkan

sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran

pembangunan yang ditetapkan.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

2017 - 2022 ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya

saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi recana tahunan, agar

skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih kongkrit.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan

pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan

mengaktualisasi diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat

dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan

rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam membudayakan dan

mengimplentasikan manajemen strategis sesuai dengan tuntutan terwujudnya good

governance dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang profesional.

Serang, Oktober 2017 Plt. KEPALA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

H. ANWAR MAS’UD, SH, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19590821 198503 1 008

Page 3: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................. ii

DAFTAR TABEL........................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR..................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang..................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum................................................................. 4

1.3 Maksud dan Tujuan.............................................................. 10

1.4 Sistematika Penulisan........................................................... 11

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK PROVINSI BANTEN......................................................... 13

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten........................................ 13

2.2

Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten................................................................................. 36

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten.................................................................... 44

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.......................... 52

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN………………………………... 58

3.1 Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTupoksi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten…………….. 58

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah………………………………………………………………….. 61

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota................ 66

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……………………………………………..... 71

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis………………………………………………… 72

Page 4: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 iii

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN………………………………………………………….... 74

4.1 Tujuan Jangka Menengah…………………………………………………. 74

4.2

Sasaran Jangka Menengah.................................................. 74

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……………………………………………… 76

BAB VI RENCANA PRGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN……………. 77

6.1 Rencana Program…………………………………………………………….

79

6.2 Rencana Kegiatan…………………………………………………………….

79

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN…………………………. 82

BAB VIII PENUTUP………………………………………………………………………………… 85

LAMPIRAN : Formulir Perencanaan Strategis Tahun 2017-2022

Page 5: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten Menurut Esselonering............................... 36 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten............................................................... 36 Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir............ 37 Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan........................... 37 Tabel 2.5. Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten.................................... 37 Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten Periode 2012 – 2017....................... 49 Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten Periode 2012 – 2017..... 51 Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah…………………………............................. 64 Tabel 3.2. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten Terhadap Sasaran Renstra OPD Kab/Kota dan Renstra K/L............................ 71

Tabel 3.3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota............................................................ 72

Tabel 3.3. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota……………………………………………………………………………. 72

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten............................................................................ 75

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten………………………………..................... 76

Page 6: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 v

Tabel 6.1. Rencana Program, dan Kegiatan, Serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten..................... 81

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Provinsi Banten.................................................... 84

Page 7: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten........................................................... 15

Gambar 2.2. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional......... 45

Gambar 2.3. Gambar Tantangan dan Peluang................................... 57

Gambar 3.1. Aspek Kebebasan Sipil………………………………………………. 59

Gambar 3.2. Aspek Hak-Hak Politik……………………………………………….. 59 Gambar 3.3. Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi…………………………. 60

Page 8: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahapan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan

memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20

tahun), perencanan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan.

Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain

untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi bertanggungjawab

atas penyelenggaraan pemerintahan umum di provinsi. Dalam rangka

Page 9: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

2

penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi

Banten telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan

pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah

tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten,

tercantum dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 13, yang mengatur

tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Dalam peraturan

lain, yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten,

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

mempunyai tugas pokok:

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang

kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan

kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi

serta fasilitasi pembinaan politik”.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, sejalan perubahan dan

untuk terselenggaranya good governance dan clean goverment yang

merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate

maka perlu dilakukan perencanaan strategis. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen

Page 10: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

3

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

merupakan perencanaan lima tahunan dalam rangka mensinergikan program

dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini

merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Gubernur Banten yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2017-2022, yaitu : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan

Berakhlaqul Karimah, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Provinsi

Banten, terutama misi ke 1, yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Governance).

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa

dan politik di Banten dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan

nasional, penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten selain mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022, juga mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Banten tahun 2005-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2015-2019.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam

periode tahun 2017-2022, Bertitik tolak / baseline pada tahun 2016 Capaian

Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten yaitu sebesar

68,46 Poin, dan Capaian Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar

2,80 Skala. Maka dengan target capaian yang telah diproyeksikan, Capaian

Page 11: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

4

Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten pada akhir

periode RPJMD yaitu di Tahun 2022 ditargetkan sebesar 80,00 Poin, dan

Capaian Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Tahun 2022 sebesar

3,60 Skala.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Banten

memperhatikan pula capaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang

didengungkan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) sebagai tindak lanjut

pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada

periode tahun 2016. Adapun isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang

terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten yaitu “mendorong masyarakat yang damai dan

inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses keadilan

bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan

inklusif di seruruh tingkatan”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten didasarkan kepada :

a. Landasan Ideologi Pancasila.

b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

c. Landasan Operasional, terdiri dari :

1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Page 12: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

5

3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140);

7) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia;

9) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun

2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Page 13: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

6

11) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemantauan

Tenaga Kerja Asing;

12) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik;

13) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum;

14) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial;

19) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

20) Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan

Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;

21) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tentang Hari Bela

Negara;

22) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013, tentang Koordinasi

Intelejen Negara;

23) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015,

Page 14: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

7

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017, tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;

28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012, tentang

Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang

Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;

31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017, tentang

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017, tentang

Page 15: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

8

Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga

Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;

33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012, tentang

Revitalisasi Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, tentang

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, tentang

Perubahan Atas Permendagri No.11 Tahun 2006, tentang Komunitas

Intelejen Daerah;

36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011, tentang

Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan

Politik di Daerah;

37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, tentang

Pemantauan Tenaga Kerja Asing;

38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2014, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;

40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005, tentang

Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, tentang

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

Page 16: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

9

42) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007, tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 4);

43) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

44) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 66);

45) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

Provinsi Banten;

46) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

47) Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016, tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten;

48) Keputusan Gubernur Banten Nomor 195.6.05/Kep.266-Huk/2014

tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor

195.6.05/KEP.200-HUK/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Goverment Organizations

dan Lembaga Asing di Provinsi Banten;

49) Keputusan Gubernur Banten No.200.05/Kep.115-Huk/2017 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi

Banten Tahun 2017.

Page 17: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

10

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 -

2022 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur Banten, yang tercantum dalam

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu : “Banten Yang Maju,

Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah” ke dalam

program program dan kegiatan - kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan

politik;

2. Memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang

kesatuan bangsa dan politik sebagai pedoman bagi penyusunan rencana

kerja tahunan atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat

Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun, yaitu tahun 2017-2022;

3. Memberikan pedoman bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

program dan kegiatan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan

evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Provinsi Banten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017-

2022.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 adalah:

1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa, dan

politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;

2. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas

pembangunan daerah Provinsi Banten di bidang kesatuan bangsa dan

politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017 - 2022;

3. Menjadi alat ukur terhadap keterkaitan perencanaan, pengganggaran,

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi

Page 18: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

11

kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi

Banten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika

penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi,

telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah,

telaahan Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota, telaahan rencana tata

ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu

Page 19: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

12

strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

dalam periode tahun 2017-2022.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam lima tahun

mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Page 20: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

13

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah salah satu

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan

Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan

Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat

Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14

tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang

kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan

kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi

serta fasilitasi pembinaan politik”.

dan mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

2) perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan;

3) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;

Page 21: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

14

4) Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;

5) Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;

6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;

7) Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai struktur organisasi seperti

ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

Page 22: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

15

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Sumber: Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

KEPALA

Sekretaris KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian

Sub Bagian

Keuangan

Sub Bagian Program,

Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan

Bidang Kewaspadaan

Nasional

Bidang Ketahanan Sosial

dan Ekonomi

Bidang Fasilitasi

Pembinaan Politik

Sub Bidang Wawasan

Kebangsaan

Sub Bidang Pembauran

dan Kewarganegaraan

Sub Bidang

Kewaspadaan Dini dan

Penanganan Konflik

Sub Bidang Fasilitasi

Penanganan

Perbatasan dan Orang

Asing

Sub Bidang

Organisasi Sosial

Sub Bidang

Ketahanan Ekonomi

Sub Bidang

Fasilitasi Organisasi

Politik

Sub Bidang

Pembinaan Budaya

Politik

UPT

Page 23: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

16

Uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Badan

Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu

gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan

politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan

ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik, dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan;

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;

d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;

e. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;

f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;

g. Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen

masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan

politik;

b. Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana

strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman

dan prosedur kerja;

c. Merumuskan dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) secara

tepat pada penetapan kinerja (TAPKIN);

Page 24: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

17

d. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi

dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra

dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik

yang demokratis;

e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi

dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui

peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;

f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi

dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi

timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusuhan dalam

rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan

kesatuan bangsa;

g. Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan

penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan

bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis melalui

kewaspadaan nasional;

h. Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan

bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan

karier aparatur yang berbasis kinerja;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta

maupun tidak diminta dalam rangja pengambilan keputusan untuk

menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik

dan ketahanan sosial ekonomi;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;

k. Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan

urusan umum;

l. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam

pelaksanaan tugas;

Page 25: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

18

m. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris

Sesuai dengan Pasal 617 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala

Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan,

mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris, mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan

dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan

serta evaluasi dan pelaporan;

c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

d. Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan

kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

penyusunan program evaluasi dan pelaporan;

g. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretaris, mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;

Page 26: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

19

b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

evaluasi dan pelaporan;

e. Meyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD

dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan

program;

g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

h. Menyiapkan bahan adaministrasi kepegawaian Badan;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten membawahkan:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok

membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi

surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,

kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan

pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk

Page 27: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

20

melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bagian;

b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan

kepustakaan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan

keamanan kantor serta lingkungannya;

h. Melaksanakan fungsi kehumasan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi

kepegawaian lingkup Badan;

j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan Pasal 619 ayat (1)

mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,

pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. Adapun untuk

melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bagian;

b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan

kegiatan di lingkungan Badan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran

anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;

Page 28: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

21

d. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka

pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah

ditetapkan;

e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan

yang berlaku;

f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran

keuangan;

g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan

penyetoran pajak-pajak;

h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan

belanja Badan;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Badan;

j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharaan di

lingkup badan;

k. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan

lingkup Badan;

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 620

ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan,

evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk melaksanakan tugas

pokoknya Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bagian;

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Badan;

Page 29: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

22

c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja

Badan dari sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;

e. Melaksanakan peyiapan bahan pengumpulan indikator

keberhasilan kegiatan Badan;

f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan ke dalam

program kegiatan;

g. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari

Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;

h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanakan

kegiatan Badan;

i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung

dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;

j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;

k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Pasal 621 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan

wawasan kebangsaan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan

pembauran dan kewarganegaraan;

c. Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Bina

Page 30: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

23

Idelogi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja bidang;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan

menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran

Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;

c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi

pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan,

pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan

pelaksanaan bela negara.

d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi

pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;

e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi

pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;

f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi

pelaksanaan kewaspadaan nasional;

g. Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan;

h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

i. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi

dan Wawasan Kebangsaan;

j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :

1. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan;

2. Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.

Page 31: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

24

2.1.3.1. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Sesuai dengan Pasal 622 Kepala Sub-Bidang Wawasan

Kebangsaaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

wawasan kebangsaan. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pengembangan

wawasan kebangsaan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kader

kepemimpinan bangsa;

d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penetapan

kesadaran bela negara;

e. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan

ideologi dan kedaulatan bangsa;

f. Menginventarisir keanekaragaman nilai-nilai aspek ideologi

yang tumbuh di masyarakat sebagai dasar kebijakan

pembinaan wawasan kebangsaan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan

ketahanan nasional;

h. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian

keanekaragaman budaya/kultur, adat istiadat, hak-hak

dasar/asasi aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara;

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

Page 32: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

25

2.1.3.2. Kepala Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 623 Kepala Sub-Bidang Pembauran dan

Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan

kebijakan di bidang pembauran dan kewarganegaraan. Untuk

melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Pembauran

Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran

kebangsaan, kewarganegaraan dan kearifan lokal;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan

kerukunan antar umat beragama;

d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kerukunan hidup

antar suku, agama, ras maupun golongan;

e. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan inventarisasi

keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat

peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;

f. Menyusun kajian rumusan pengembangan implementasi nilai-

nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

berdasarkan kearifan lokal;

g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan

organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran

kebangsaan;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai

Page 33: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

26

tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang

Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan

pemantauan orang asing;

b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan

kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk

peningkatan kewaspadaan nasional;

c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik,

strategis daerah;

d. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial

budaya dan ekonomi;

e. Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang

Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,

mempunyai rincaian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Bidang;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun

data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;

c. Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan

dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di

daerah;

d. Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan

informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik,

ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal

maupun diagonal;

e. Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil

kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan

pengamanan daerah;

Page 34: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

27

f. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan

informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan prilaku

sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing

(OLA);

g. Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;

h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam

pelaksanaan tugas;

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahkan :

1. Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

2. Kepala Sub-Bidang Masalah Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan

Orang Asing.

2.1.4.1. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan

Konflik

Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

berdasarkan Pasal 625 mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan

tugas pokok Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan

Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas sebagai berikut;

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi

serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan

informasi manajemen konflik;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kewaspadaan dini

masyarakat;

Page 35: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

28

d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian

potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu

strategis yang berkembang dalam masyarakat;

e. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemetaan rawan

konflik;

f. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan operasional

komunitas intelijen daerah;

g. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan evaluasi dan

pelaporan situasi polhukam;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Kepala Sub Bidang Masalah Fasilitasi Penanganan

Perbatasan dan Orang Asing

Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang

Asing sesuai dengan Pasal 626 mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan

kebijakan di Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang

Asing. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bidang

Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing mempunyai

rincian tugas sebagi berikut :

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi

serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi

yang berkaitan dengan perbatasan dan orang asing;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian

dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing;

d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan desk pemantauan

pulau-pulau kecil terluar;

e. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan rekomendasi ijin

Page 36: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

29

penelitian;

f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan

sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang

Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun

dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan

sosial dan ekonomi;

b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun,

menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi

sosial kemasyarakatan;

c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun

dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan

ekonomi;

d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di

Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;

e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan

Ekonomi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Bidang;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan

menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan

sosial dan ekonomi;

Page 37: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

30

c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan

menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi,

kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;

d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan

menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan

ekonomi;

e. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial

dan ekonomi;

f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

g. Menyusun laporan sesesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, membawahkan :

1. Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial;

2. Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi.

2.1.5.1. Kepala Sub Bidang Organisasi Sosial

Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial berdasarkan Pasal 628

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan

Sosial dan Ekonomi dalam pemberdayaan organisasi sosial dan

kemasyarakatan secara legal. Adapun untuk melaksanakan tugas

pokoknya Kepala Sub Bidang Organiasi Sosial mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi,

mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi

yang berhubungan dengan ketahanan seni, budaya, agama

dan kemasyarakatan dalam aspek sosial budaya;

c. Melaksanakan bahan rumusan pembinaan, fasilitasi dan

koordinasi penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan seni,

Page 38: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

31

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi

budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah

sosial kemasyarakatan;

d. Melaksanakan koordinasi dalam menghimpun data dan

informasi yang lengkap dan akurat;

e. Melaksanakan pendataan dan pencatatan organisasi

masyarakat;

f. Melaksanakan kebijakan bahan rumusan peningkatan

pemberdayaan bidang ketahanan seni, budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial

kemasyarakatan;

g. Menyiapkan bahan rumusan optimalisasi peningkatan kapasitas

aparatur bidang ketahanan seni, budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial

kemasyarakatan;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

tugas Sub-Bidang Organisasi Sosial;

i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.2. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan Pasal 629

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan

Sosial dan Ekonomi dalam merencanakan dan melaksanakan

kegiatan kajian/masalah ketahanan pembangunan ekonomi di

daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub

Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

Page 39: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

32

b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi,

pemantauan, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data

dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan ekonomi;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan

fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi dengan instansi

terkait di bidang sumber daya alam dan kesenjangan

perekonomian skala kabupaten/kota dan provinsi;

d. Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan

instansi terkait di bidang ketahanan perdagangan dan investasi

skala kabupaten/kota dan provinsi;

e. Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan

instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat

skala kabupaten/kota dan provinsi;

f. Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan

instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan

ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kabupaten/kota dan

provinsi;

g. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas

aparatur di bidang ketahanan ekonomi sekala provinsi;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Sesuai dengan Pasal 630 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

mempuntai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merencanakan

operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan poliik

untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas

pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi

Page 40: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

33

sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun

dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan

pembinaan politik;

b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun,

menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi

politik dan penyelenggaraan Pemilu;

c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya

politik dan pelaksanaan demokratisasi;

d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di

Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik,

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Bidang;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan

menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan

antar lembaga legislatif/ eksekutif;

c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan

menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;

d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan

menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilu;

e. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya

politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;

f. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan

politik;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Page 41: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

34

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, membawahkan :

1. Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;

2. Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik.

2.1.6.1. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik

Kepala Sub-Bidang Organisasi Politik berdasarkan Pasal 631

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi

Pembinaan Politik dalam pemberdayaan sistem politik yang

demokratis. Adapun untuk mempunyai tugas pokoknya, Kepala

Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi,

mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi

yang berhubungan dengan eksistensi / keberadaan partai

politik;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan

fasilitasi, mediasi dan komunikasi bantuan keuangan bagi

partai politik peserta pemilu;

d. Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan administrasi data

partai politik dan dokumentasi kepengurusan partai politik;

e. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi,

menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan administrasi

Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan DPRD;

f. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan,

memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisa data dan

informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga

legislatif / eksekutif;

g. Melakukan monitoring kegiatan / agenda kerja partai politik

Page 42: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

35

seperti Musda, Muscab, Muswil, Konferda, Rakwil, Rakerda dan

sebagainya;

h. Menyusun laporan tugas dan fungsinya.

2.1.6.2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik

Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik berdasarkan Pasal

632 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi

Pembinaan Politik dalam merencanakan dan melaksanakan

fasilitasi pendidikan dan budaya politik masyarakat yang

demokratis. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya,

Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;

c. Melaksanakan penyuluhan dalam rangka peningkatan

kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;

d. Melaksanakan penyusunan program fasilitasi, mediasi dan

komunikasi/hubungan dengan partai politik;

e. Melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi dengan partai

politik secara efektif;

f. Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antar

partai politik dalam rangka pemberdayaan organisasi politik;

g. Menyelenggarakan seminar dan lokakarya dalam rangka

fasilitasi politik masyarakat;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Page 43: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

36

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten pada bulan Mei 2017, berjumlah 53 orang Aparatur Sipil Negara (ASN)

dan 41 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan profil seperti dalam tabel-

tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten Menurut Esselonering (Data Mei 2017)

No.

Esselon A B

Jumlah

Ket.

L P L P

1 II 1 - - - 1

2 III 4 1 - - 5

3 IV 10 1 - - 11

Jumlah 15 2 - - 17

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten (Data Mei 2017)

No.

Sekretariat/Bidang

PNS TKS Total

L

P

JML

L

P

JML

1.

Kepala 1 - 1 - - - 1

2. Sekretariat 12 9 21 19 4 23 44

3.

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 5 1 6 3 1 4 10

4. Bidang Kewaspadaan Nasional 6 2 8 3 1 4 12

5.

Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi 8 3 11 3 1 4 15

6.

Bidang Fasilitasi Pembinaan

Politik 5 1 6 3 3 6 12

Jumlah 37 16 53 31 10 41 94

Page 44: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

37

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir

(Data Mei 2017)

No. Strata

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Ket.

Pendidikan

1. S 2 14 6 20

2. S 1 14 6 20

3. D 4 1 - 1

3. D 3 2 1 3

4. D 1 - - -

5. SLTA 6 3 9

6. SLTP - - -

7. SD/SR - - -

Jumlah 37 16 53

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan

(Data Mei 2017)

No.

Golongan A B C D

JML

L

P L

P L P L

P

1. IV 6 1 3 1 - - 1 - 12

2. III 4 1 5 3 7 5 4 2 31

3. II 6 1 - - - - 1 2 10

4. I - - - - - - - - -

Jumlah 16 3 8 4 7 5 6 4 53

Tabel 2.5

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

(Data Mei 2017)

NO. NAMA BARANG SATUAN JUMLAH KET.

1 2 3 4 5

I BANGUNAN m² ± 1.050,52

II KENDARAAN : 1. Roda 4 Unit 19 Baik 2. Roda 2 Unit 10 Baik

III APK

Tahun 2001

Page 45: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

38

1. Filling / Metal Unit 1 Baik 2. Band Kas Unit 1 Baik

3. White Board Unit 1 Baik 4. Kursi Putar Unit 2 Baik 5. Kursi Putar Unit 4 Baik 6. Kursi Putar Unit 2 Baik

7. Kursi Putar Unit 1 Baik 8. Kursi Putar Unit 4 Baik 9. Kursi Putar Unit 1 Baik 10. Kursi Putar Unit 2 Baik 11. Kursi Putar Unit 2 Baik

12. Kursi Putar Unit 4 Baik 13. Meja Biro Unit 1 Baik 14. Meja Biro Unit 2 Baik 15. Jam Mekanis Unit 1 Baik

16. Televisi Unit 1 Baik

17. Gambar Presiden/Wakil

Presiden Unit 1 Baik 18. Printer Unit 1 Baik 19. Meja Kerja Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

20. Meja Kerja Pejabat Ess.III Unit 4 Baik 21. Kursi kerja Pejabat Ess.II Unit 1 Baik 22. Kursi Kerja Pejabat Ess.III Unit 4 Baik Tahun 2002

1. Lemari Besi Unit 1 Baik 2. Lemari Besi Unit 1 Baik 3. Lemari Besi Unit 1 Kurang Baik 4. Lemari Besi Unit 1 Baik 5. Filling Besi / Metal Unit 1 Baik

6. Filling Besi / Metal Unit 1 Baik 7. Filling Besi / Metal Unit 1 Kurang Baik 8. Filling Besi / Metal Unit 4 Kurang Baik 9. Band kas Unit 1 Baik

10. Kursi Putar Unit 2 Baik 11. Kursi Putar Unit 2 Baik 12. Kursi Putar Unit 10 Baik 13. Kursi Putar Unit 10 Baik 14. Kursi Lipat Unit 1 Baik 15. Kursi Lipat Unit 2 Baik 16. Meja Biro Unit 13 Baik

Tahun 2004 1. Filling Besi / metal Unit 11 Baik

2. AC Split Unit 2 Kurang Baik

3. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess.III Unit 1 Rusak Berat

4. Proyektor + Attachment Unit 1 Baik

5. Proyektor + Attachment Unit 1 Baik 6. Camera Elektronic Unit 1 Baik Tahun 2005 1. Mesin Ketik Elektronik Unit 1 Baik 2. Filling Besi / Metal Unit 1 Baik

3. Filling Besi / Metal Unit 2 Baik

Page 46: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

39

4. Zice Unit 1 Baik 5. Meja Rapat Unit 6 Baik

6. Meja Rapat Unit 2 Baik 7. Kursi Lipat Unit 2 Baik 8. Kursi Lipat Unit 22 Baik 9. Kursi Lipat Unit 11 Baik

10. Kursi Lipat Unit 1 Baik 11. Televisi Unit 1 Baik 12. Dispenser Unit 1 Baik 13. Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 1 Baik 14. Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 1 Baik

15. Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 2 Baik 16. Kursi Kerja Pejabat lain-Lain Unit 2 Baik 17. Kursi Kerja Pejabat lain-Lain Unit 1 Baik

18. Lemari Buku Untuk Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

19. Lemari Buku Untuk Perpustakaan Unit 1 Baik

20. Camera + Attachment Unit 1 Baik 21. Stabilizer Unit 1 Kurang Baik

Tahun 2007 1. Mesin Ketik Manual Portable Unit 4 Baik 2. White Board Unit 2 Baik 3. PC Unit Unit 1 Baik

4. Laptop Unit 1 Baik 5. Printer Unit 1 Baik

6. Lemari Arsip Untuk Arsip

Dinamis Unit 1 Baik

7. Lemari Arsip Untuk Arsip

Dinamis Unit 2 Baik 8. Stabilizer Unit 5 Baik Tahun 2008 1. Mesin Ketik Elektronik Unit 1 Baik

2. Handy Cam Unit 2 Baik 3. Local Area Network (LAN) Unit 1 Rusak Berat 4. PC Unit Unit 2 Baik 5. PC Unit Unit 1 Baik 6. Laptop Unit 1 Kurang Baik

7. Printer Unit 2 Baik 8. Server Unit 1 Baik 9. Camera + Attachment Unit 2 Baik 10. UPS Unit 1 Baik

11. Slide Projector Unit 1 Baik

Tahun 2009

1. Papan Pengumuman Unit 24 Baik

2. Papan Pengumuman Unit 4 Baik

3. Papan Pengumuman Unit 9 Baik

4. White Board Unit 1 Baik

5. White Board Unit 8 Baik

6. White Board Unit 2 Baik

7. White Board Unit 1 Baik

8. White Board Unit 1 Baik

Page 47: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

40

9. Mesin Potong Rumput Unit 1 Baik

10. Handy Cam Unit 1 Baik

11. Laptop Unit 1 Baik

12. Laptop Unit 1 Rusak Berat

13. Printer Unit 1 Baik

14. Printer Unit 1 Baik

15. Printer Unit 1 Baik

16. Camera + Attachment Unit 2 Baik

17. Projector + Attachment Unit 2 Baik

18. Alat Pemadam Kebakaran Unit 6 Baik

19. Alat Pemadam Kebakaran Unit 5 Baik

Tahun 2010

1. Mesin Ketik Elektronik Unit 5 Baik

2. Filling Besi / Metal Unit 6 Baik

3. Filling Besi / Metal Unit 1 Baik

4. Lemari Kayu Unit 4 Baik

5. Papan Pengumuman Unit 8 Baik

6. Tempat Tidur Kayu Unit 1 Baik 7. Meja Rapat Unit 2 Baik

8. Kursi Rapat Unit 40 Baik

9. Kursi Tamu Unit 4 Baik

10. Kursi Putar Unit 19 Baik

11. Kursi Lipat Unit 19 Baik

12. Kursi Lipat Unit 1 Rusak Berat

13. Meja Biro Unit 15 Baik

14. Lemari Es Unit 2 Baik

15. AC Split Unit 2 Baik

16. AC Split Unit 4 Baik

17. AC Split Unit 3 Baik

18. AC Split Unit 2 Baik

19. AC Split Unit 1 Baik

20. AC Split Unit 1 Baik

21. AC Split Unit 4 Baik

22. Kompor Gas Unit 2 Baik

23. Tabung Gas Unit 2 Baik

24. Televisi Unit 2 Baik

25. Dispenser Unit 2 Baik

26. Handy Cam Unit 2 Baik

27. Alat Rumah Tangga Lain-Lain Unit 1 Baik

28. Laptop Unit 2 Baik

29. Laptop Unit 1 Baik

30. Laptop Unit 1 Baik

31. Laptop Unit 1 Baik

32. Laptop Unit 2 Baik

33. Laptop Unit 1 Baik

34. Hard Disk Unit 2 Baik

35. Hard Disk Unit 1 Baik

36. Hard Disk Unit 5 Baik

37. Printer Unit 1 Baik

38. Printer Unit 1 Baik

Page 48: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

41

39. Printer Unit 1 Baik

40. Scanner Unit 1 Baik

41. Meja Kerja Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

42. Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 6 Baik

43. Kursi Kerja Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

44. Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 6 Baik

45. Lemari Arsip Untuk Arsip

Dinamis Unit 2 Baik

46. Camera + Attachment Unit 1 Baik

47. Camera + Attachment Unit 2 Baik

48. Microphones / Wireless Mic Unit 1 Baik

49. UPS Unit 3 Baik

50. Bangunan Gedung Kantor

Permanen Unit 1 Baik

Tahun 2011

1. Rak Kayu Unit 1 Baik

2. Meja Rapat Unit 20 Baik

3. Meja Rapat Unit 4 Baik

4. Meja Rapat Unit 22 Baik

5. AC Split Unit 2 Baik

6. AC Split Unit 2 Baik

7. AC Split Unit 2 Baik

8. Soud System Unit 1 Baik

9. Handy Cam Unit 3 Baik

10. PC Unit Unit 4 Baik

11. Laptop Unit 2 Baik

12. Laptop Unit 2 Baik

13. Printer Unit 1 Baik

14. Printer Unit 3 Baik

15. Printer Unit 4 Baik 16. Slide Projector Unit 2 Baik

17. Gedung Garasi/Pool

Permanen Unit 1 Baik

18. Gedung Garasi/Pool

Permanen Unit 1 Baik

19. Gedung Garasi/Pool

Permanen Unit 1 Baik

20. Gedung Garasi/Pool Semi

Permanen Unit 1 Baik

Tahun 2012

1. Filling Besi / Metal Unit 10 Baik

2. Lemari Kaca Unit 10 Baik

3. AC Split Unit 2 Baik

4. Exhaust Fan Unit 11 Baik

5. Exhaust Fan Unit 1 Baik

6. Camera Film Unit 2 Baik

7. Dispenser Unit 3 Baik

8. Dispenser Unit 1 Baik

9. PC Unit Unit 5 Baik

10. Laptop Unit 2 Baik

11. Laptop Unit 1 Baik

Page 49: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

42

12. Laptop Unit 1 Baik

13. Printer Unit 1 Baik

14. Printer Unit 5 Baik

15. Monitor Unit 1 Baik

16. Server Unit 1 Baik

17. HUB Unit 1 Baik

18. Tripod Camera Unit 2 Baik

Tahun 2013

1. Rak Besi / Metal Unit 14 Baik

Tahun 2014

1. Mesin Fotocopy Dengan

Kertas Folio Unit 1 Baik

2. Mesin Fotocopy Dengan

Kertas Folio Unit 1 Baik

3. Filling Besi / Metal Unit 2 Baik

4. Filling Besi / Metal Unit 4 Baik

5. Band Kas Unit 1 Baik

6. Rotary Filling Unit 2 Baik

7. Lemari Kaca Unit 1 Baik

8. Lemari Kayu Unit 1 Baik

9. Lemari Kayu Unit 1 Baik

10. Alat Penghancur Kertas Unit 1 Baik

11. Mesin Absensi Unit 1 Baik

12. Meja Rapat Unit 1 Baik

13. Kursi Tamu Unit 2 Baik

14. Meja Biro Unit 10 Baik

15. Sofa Unit 1 Baik

16. Mesin Potong Rumput Unit 1 Baik

17. AC Split Unit 3 Baik

18. AC Split Unit 6 Baik 19. Exhaust Fan Unit 12 Baik

20. Televisi Unit 1 Baik

21. Televisi Unit 2 Baik

22. Dispenser Unit 6 Baik 23. Dispenser Unit 1 Baik

24. Handy Cam Unit 1 Baik

25. Alat Rumah Tangga Lain-Lain Unit 50 Baik

26. Personal Computer Lain-Lain Unit 3 Baik

27. PC Unit Unit 5 Baik

28. Laptop Unit 7 Baik

29. Laptop Unit 2 Baik

30. Printer Unit 5 Baik

31. Printer Unit 4 Baik 32. Meja Kerja Pejabat Ess.IV Unit 5 Baik

33. Meja Kerja Pegawai Non

Struktural Unit 1 Baik

34. Meja Kerja Pegawai Non

Struktural Unit 1 Baik

35. Kursi Kerja Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

36. Kursi Kerja Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

37. Kursi Kerja Pejabat Ess.IV Unit 5 Baik

Page 50: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

43

38. Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural Unit 1 Baik

39. Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural Unit 1 Baik

40. Kursi Tamu di Ruangan

Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

41. Camera + Attachment Unit 2 Baik

42. Camera + Attachment Unit 1 Baik

43. Slide Projctor Unit 2 Baik

44. Slide Projctor Unit 1 Baik

45. Handy Talky Unit 4 Baik

Tahun 2015

1. Mesin Fotocopy Dengan

Kertas Folio Unit 2 Baik

2. Rak Besi / Metal Unit 5 Baik

3. Papan Visuil Unit 1 Baik

4. Papan Visuil Unit 1 Baik

5. Alat Penghancur Kertas Unit 6 Baik

6. Papan Pengumuman Unit 5 Baik

7. Kursi Rapat Unit 12 Baik

8. Bangku Tunggu Unit 2 Baik

9. Meja Biro Unit 5 Baik

10. AC Unit Unit 4 Baik

11. AC Unit Unit 1 Baik

12. AC Unit Unit 4 Baik

13. Kipas Angin Unit 2 Baik

14. Televisi Unit 9 Baik

15. Sound System Unit 1 Baik

16. Camera Video Unit 6 Baik

17. Camera Video Unit 2 Baik

18. Coffee Maker Unit 1 Baik

19. Coffee Maker Unit 1 Baik

20. Alat Rumah Tangga Lain-Lain Unit 1 Baik

21. Alat Rumah Tangga Lain-Lain Unit 1 Baik

22. Alat Rumah Tangga Lain-Lain Unit 2 Baik

23. Alat Rumah Tangga Lain-Lain Unit 1 Baik

24. PC Unit Unit 6 Baik

25. Laptop Unit 6 Baik

26. Laptop Unit 1 Baik

27. Printer Unit 4 Baik

28. Printer Unit 4 Baik

29. Printer Unit 10 Baik

30. Printer Unit 10 Baik

31. Meja Kerja Pejabat Ess.II Unit 1 Baik

32. Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 1 Baik

33. Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 11 Baik 34. Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 5 Baik

35. Telephone Mobile Unit 5 Baik

36. Screen Unit 1 Baik

37. Bangunan Gedung Semi Permanen Unit 1 Baik

Page 51: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

44

38. Bangunan Gedung Instalasi

Permanen Unit 1 Baik

39. Bangunan Gedung Tempat

Ibadah Permanen Unit 1 Baik 40. Gedung Pos Jaga Permanen Unit 1 Baik

41. Jaringan Telepon di Atas

Tanah Kapasitas Sedang Unit 1 Baik

Tahun 2016

1. Mesin Ketik Manual Portable Unit 1 Baik

2. Mesin Ketik Elektronik Unit 2 Baik

3. Mesin Penghitung Uang Unit 1 Baik

4. Rak Besi / Metal Unit 5 Baik

5. Filling Besi / Metal Unit 6 Baik

6. Alat Penghancur Kertas Unit 3 Baik

7. Alat Penghancur Kertas Unit 1 Baik

8. Kursi Biasa Unit 6 Baik

9. Televisi Unit 4 Baik

10. Printer Unit 4 Baik

11. Printer Unit 2 Baik

12. Camera + Attachment Unit 2 Baik

13. Personal Computer Unit 3 Baik

14. Meja Kerja Unit 6 Baik

15. Bangunan Gedung Kantor

Semi Permanen Unit 1 Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten menyajikan capaian kinerja pelayanan melalui tahap

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Hasil identifikasi dilihat dari Angka Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Aspek kebebasan sipil;

b. Aspek hak-hak politik;

c. Aspek lembaga-lembaga demokrasi.

Capaian (kondisi saat ini) berdasarkan data Laporan Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan di tahun 2015, angka capaian Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) di Provinsi Banten adalah 68,46 poin, angka tersebut lebih

Page 52: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

45

rendah dari capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional yaitu

72,82 poin. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di

Provinsi Banten dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

nasional disajikan dalam gambar bagan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional

Sumber: Buku Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2015 (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI)

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

di Provinsi Banten, yaitu:

a. Capaian Angka Indeks Kebebasan Sipil 2015, merupakan yang terendah

di provinsi Banten sepanjang pengukuran IDI dilakukan dengan angka

74,28 poin. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal (yang merupakan

kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu

pembinaan empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945,

Bhineka Tunggal Ika, NKRI), fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi

terkait dengan isu ekonomi dan sosial dalam rangka memperkuat

80.30

74.2870.63

63.7266.87 68.66

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Indeks DemokrasiIndonesia (IDI) Nasional

(72,82 Poin)

Indeks DemokrasiIndonesia (IDI) Provinsi

Banten (68,46 Poin)

Aspek Kebebasan Sipil

Aspek Hak-Hak Politik

Aspek Lembaga Demokrasi

Page 53: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

46

ketahanan nasional belum optimal, dan faktor eksternal (yang merupakan

di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten),

yaitu peningkatan peran ormas, dan lembaga kemasyarakatan juga dapat

berperan aktif dalam meningkatkan aspek kebebasan sipil. Permasalahan

yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek

kebebasan sipil belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi

kegiatan, bobot materi, dan pendanaan;

b. Capaian Angka Indeks Hak-Hak Politik 2015 di Provinsi Banten adalah

63,72 poin. fluktuasi indeks di aspek ini dipengaruhi oleh variabel

partisipasi politik dalam pengawasan, salah satu indikatornya adalah

demonstrasi dengan kekerasan, pengaruh faktor internal (yang

merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten), yaitu pencegahan dini potensi kerawanan konflik politik,

ekonomi, sosial dan sara belum dilakukan secara optimal pada daerah

rawan konflik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar

kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu

optimalisasi peran mitra kerja kesbangpol, yaitu institusi TNI dan Polri

dalam pencegahan konflik pada daerah rawan konflik. Permasalahan yang

dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu

kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek hak-hak

politik belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan,

bobot materi, dan pendanaan;

c. Capaian Angka Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi di Provinsi Banten

adalah 68,66 poin, angka capaan ini diantaranya dipengaruhi oleh peran

birokrasi pemerintah yang seharusnya bersifat netral terhadap semua

kontestan dalam penyelenggaraan pemilu / pilkada. Pengaruh faktor

internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten), yaitu pendidikan budaya politik dan peran partai

politik yang belum optimal terutama kepada aparatur sipil pemerintah

Page 54: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

47

dan kader partai politik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan

di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten),

yaitu optimalisasi peran KPU dan Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga

netralitas penyelenggaraan pemilu / pemilukada. Permasalahan yang

dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu

kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek lembaga

demokrasi belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi

kegiatan, bobot materi, dan pendanaan.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten diukur

dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi

dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis

dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode

2012-2017 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.6

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Anggaran tersebut diperoleh

setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-

tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran

pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2012 - 2017

belum menggambarkan seutuhnya target Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama (IKU) halaman 23 - 32, namun demikian Rencana Strategis Badan

Page 55: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

48

Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2012 - 2017 telah merujuk kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Dalam Tabel 2.7 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi

pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2012 - 2017.

Page 56: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

49

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Periode 2012 – 2017

No Bidang urusan Pemerintahan

Daerah

Indikator Kinerja

Target NSPK

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra OPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun

12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri;

Pembinaan

Kerukunan, Kesatuan Bangsa

dan Politik

Jumlah lembaga

yang terbina sadar politik

N/A 1643 1.643 326 326 329 331 331 1.643 326 326 329 331 331 100% 19,84% 19,84% 20,02% 20,15% 20,15%

Jumlah lembaga

yang terbina sadar kerukunan

N/A 2104 2.104 407 414 426 426 431 2.104 407 414 426 426 431 100% 19,34% 19,68% 20,25% 20,25% 20,48%

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan

Stabilitas Daerah

N/A 15 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Peningkatan

Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

Rasio penyediaan barang jasa

administrasi perkantoran serta

pelayanan tatausaha dan

kerumahtanggaan

N/A 100%

100%

20%

20%

20%

20% 20%

100% 20%

20%

20%

20%

20%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi

dan konsultasi di dalam dan keluar

daerah

N/A 100

%

100

%

20

%

20

%

20

% 20%

20

% 100%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio pembangunan,

pengadaan, pemeliharaan dan

N/A 100

%

100

%

20

%

20

%

20

% 20%

20

% 100%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 57: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

50

rehabilitasi sarana dan prasarana

aparatur

Rasio Pembinaan dan Peningkatan

Kemampuan Aparatur

N/A 100

%

100

%

20

%

20

%

20

% 20%

20

% 100%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kualitas Tata

Kelola Pemerintah

Daerah

Rasio ketersediaan

dokumen Perencanaan,Evalu

asi dan Pelaporan

N/A 100%

100%

20%

20%

20%

20% 20%

100% 20%

20%

20%

20%

20%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi Laporan

Keuangan

N/A 100

%

100

%

20

%

20

%

20

% 20%

20

% 100%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Statistik

Penyediaan Data Pembangunan

Daerah

Dokumen Data

Statistik dan Dokumen Data

Spasial

N/A 5

Paket

5 paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

5 paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

1

paket

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 58: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

51

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Periode 2012 - 2017

No Uraian

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran

Tahun Rata-Rata Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22

1. Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

10.000.000.000

11.000.000.

000

12.100.000.

000

13.310.000.

000

14.640.980.

000

5.466.112

.450

11.685.567.

088

21.892.037

.000

14.170.825.

000

8.706.951.

200

54,66

106,2

3

180,93

106,47

59,47

12.210.196.000

12.384.298.548

2. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

5.138.270.7

20

5.138.270.7

20

5.138.270.7

20

5.138.270.7

20

5.138.270.7

20

2.119.123

.000

5.598.432.9

12

7.897.163.

000

4.214.450.0

00

8.943.895.

800

41,24

108,9

6

153,69

82,02

174,06

5.138.270.720

5.754.612.942

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

702.037.77

0

702.037.77

0

702.037.77

0

702.037.77

0

702.037.77

0

534.764.5

50

1.566.000.0

00

2.215.000.

000

1.262.725.0

00

752.892.0

00

76,17

223,0

6

315,51

179,87

107,24

702.037.770

1.266.276.310

4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

200.000.00

0

250.000.00

0

300.000.00

0

350.000.00

0

426.275.00

0

150.000.0

00

150.000.00

0

400.000.00

0

200.000.00

0

50.000.00

0

75,00

60,00

133,33

57,14

11,73

305.255.000

190.000.000

Page 59: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

52

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagaimana amanat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masuk

ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum, yang berimplikasi pada

perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sejak

tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ini masuk kedalam masa

transisi/peralihan menunggu terbitnya aturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sehingga Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

sebagaimana tercantum dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 13, ayat:

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan

pemerintahan umum diundangkan.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan

politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Meskipun Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten dalam masa transisi/peralihan seluruh pegawai untuk senantiasa

dituntut untuk tetap meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga

mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan

perkembangan yang ada.

Page 60: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

53

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan

kemauan setiap perangkat daerah pemerintah untuk terus menerus

melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan

eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan

organisasi tetap berarti dan bahkan unggul.

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap

kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi

yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang

kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten secara keseluruhan.

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang diidentifikasikan tantangan-

tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi:

A. Tantangan Internal

1. Kualifikasi sumber daya masusia belum sesuai dengan prinsip

“the right man on the right place” sehingga belum memadai

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

2. Belum adanya standard operating procedures (SOP) sehingga

menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output

maupun outcome program dan kegiatan;

3. Sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten yang belum sepenuhnya memadai untuk

mendukung pelaksanaan progam dan kegiatan yang ada;

4. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Badan Kesatuan

Page 61: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

54

Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang belum optimal;

5. Data sektoral Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum

terdatakan secara baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam

bentuk data digital;

6. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten yang belum maksimal;

7. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu

sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan

bagi penyelenggaraan pelayanan;

8. Faktor otonomi daerah yang menyebaban adanya perbedaan

nomenklatur perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik di

Kabupaten / Kota;

9. Belum disahkannya aturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah

pusat.

B. Tantangan Eksternal

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah

kabupaten/kota di Provinsi Banten dan antar Provinsi yang

mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas

penduduk secara optimal;

2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik

dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah;

3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Banten yang belum

sepenuhnya merata / kesenjangan ekonomi yang bisa

mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi;

4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya

memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial

masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak

lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan

Page 62: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

55

sumber daya alam di masyarakat;

5. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Banten yang

mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat

budaya politik dan partisipasi politik masyarakat;

6. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Provinsi Banten,

seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil

dan daerah perbatasan, yang bisa berpotensi membahayakan

kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat;

7. Kebijakan bernuansa liberalisasi yang membuka peluang

masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi

Bangsa Indonesia;

8. Berkembang pesatnya teknologi informasi yang berpotensi

terjadinya proses pelemahan rasa persatuan dan kesatuan /

disintegrasi bangsa;

9. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan

masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada pemrintah;

10. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik,

khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu

sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta

ketidakpastian di masyarakat.

2.4.2. Peluang

Peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam lima tahun ke

depan adalah:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memiliki visi

dan misi yang jelas;

2. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

telah diatur dengan jelas;

3. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Page 63: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

56

telah diatur dengan jelas;

4. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten telah memadai;

5. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap

perkembangan organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;

6. Pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi;

7. Masyarakat Banten sejumlah lebih dari 11.834.087 jiwa yang

religius dan bersifat gotong royong;

8. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Banten;

9. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah

penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten dalam rangka pencapaian visi dan misinya;

10. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih

mengarah kepada pelayanan masyarakat;

11. Adanya penyesuaian kelembagaan pusat sehingga meendorong

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan

terfokus.

Page 64: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

57

Gambar 2.3 Gambar Tantangan dan Peluang

Tantangan Eksternal

Tantangan

Internal Peluang

Page 65: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

58

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara makro

terlihat secara kasat mata bahwa terdapat berbgai ancaman yang dapat

berimplikasi pada lemahnya rasa persatuan dan kesatuan antar komponen

bangsa yang sangat terasa dihadapi oleh bangsa ini dalam kurun waktu

triwulan pertama tahun 2017. Namun kita sebagai bangsa yang besar dengan

catatan-catatan sejarah yang telah ditempuh oleh Bangsa Indonesia harus

bersikap optimis dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang dan

akan terjadi, sehingga Bangsa Indonesia khususnya Provinsi Banten dapat

meningkatkan capaian angka Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik,

Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi, Angka aspek-aspek tersebut akhirnya

terangkum dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Semakin tinggi

angka capaian IDI dapat menggambarkan kondisi stabilitas negara / daerah

yang apabila capaian IDI dalam angka skala yang baik, Bangsa Indonesia

dapat berakselerasi melaksanakan pembangunan berlandaskan dengan

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dari tahun 2012 sampai

dengan 2017 sebagaimana terurai pada Bab 2. 3, telah diidentifikasi beberapa

permasalahan sebagai berikut :

a. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Kebebasan Sipil

belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot

materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Kebebasan

Sipil di Provinsi Banten yaitu sebesar 74,28 poin, lebih rendah dari

Page 66: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

59

angka capaian Aspek Kebebasan Sipil Nasional yaitu sebesar 80,30

poin;

Gambar 3.1 Sumber Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2015

b. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Hak-Hak Politik juga

belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot

materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Hak-Hak

Politik di Provinsi Banten yaitu sebesar 63,72 poin, lebih rendah dari

angka capaian Aspek Hak-Hak Politik Nasional yaitu sebesar 70,63

poin;

Gambar 3.2

Sumber Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2015

74.28

80.3

Aspek Kebebasan Sipil

Aspek Kebebasan SipilProvinsi Banten

Aspek Kebebasan SipilNasional

63.72

70.63

Aspek Hak-Hak Politik

Aspek Hak-hak PolitikProvinsi Banten

Aspek Hak-hak PolitikNasional

Page 67: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

60

c. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Lembaga Demokrasi

dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan reatif sudah

dilaksanakan secara baik dilihat dari angka capaian Aspek Lembaga

Demokrasi di Provinsi Banten yaitu sebesar 68,66 poin, lebih tinggi dari

angka capaian Aspek Hak-Hak Politik Nasional yaitu sebesar 66,87

poin;

Gambar 3.3

Sumber Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2015

d. Pelaksanaan Pembinaan Politik perlu dilaksanakan secara optimal

melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Partai Politik, Kegiatan

Penyelenggaraan Desk Pilkada, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan

Politik Bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba

Lainnya;

e. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional perlu dilaksanakan secara optimal

melalui Kegiatan Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik,

Ekonomi, Sosial dan SARA, dan Kegiatan Pemantauan dan

Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing;

f. Pelaksanaan Ketahanan Sosial dan Ekonomi perlu dilaksanakan secara

optimal melalui Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam

Kerangka Ketahanan Nasional, dan Kegiatan Pembinaan Ormas, OKP,

68.66

66.87

Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi

Aspek Lembaga-LembagaDemokrasi Provinsi Banten

Aspek Lembaga-LembagaDemokrasi Nasional

Page 68: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

61

Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya Dalam Rangka

Mendorong Ketahanan Nasional;

g. Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan perlu

dilaksanakkan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan

Kewarganegaraan, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan

Kebangsaan (PPWK);

h. Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan perlu dilaksanaan secara

optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana

kerja, dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja.

3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan,

dan peluang yang ada di Provinsi Banten serta mempertimbangkan budaya

yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Banten

menetapkan visi sebagai berikut :

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke

arah yang lebih bak. Cara-cara lama dalam

mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya

cara baru dalam mengelola pemerintahan yang

sesuai dengan prinsip good governanace dipakai.

Beberapa indikator - indikator pengelolaan

pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya

inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien,

efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan

Page 69: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

62

hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota),

dan adanya perubahan mindset atau perubahan

budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan

masyarakat.

Mandiri : mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk

mendukung dan menjalankan pembangunan daerah.

Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli

daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga

tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi

pemerintah pusat. Mandiri disini menunjukkan

kemampuan fiscal yang cukup untuk merealisasikan

berbagai program pemerintah daerah

Berdaya Saing : berarti kemampuan daerah mengelola dan

mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta

menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil

menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan

daerah lainya. Beberapa parameter investasi seperti

infrastruktur yang memadai, keamanan yang

terjamin, pelayanan perijinan yang mudah

berkepastian hukum, sumber daya manusia yang

berkualitas, dan ketersediaan energi menjadi tolok

ukurnya.

Sejahtera : diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi

pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli

masyarakat.

Akhlakul Karimah : menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat

dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-

nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang sesuai dengan

Page 70: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

63

hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta

alam seisinya.

untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance);

2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Menelaah dari visi dan misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat kepada misi yang ke 1

yaitu:

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, (good

governance), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah

mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti

ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut.

Page 71: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

64

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :

Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Terpilih

Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi

Banten

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi Kesatu :

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik (Good Governance)

1. Kegiatan dalam

mendukung tingkat capaian Aspek Kebebasan Sipil belum

dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan

pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Banten yaitu

sebesar 74,28 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Kebebasan Sipil Nasional

yaitu sebesar 80,30 poin;

2. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Hak-Hak Politik juga belum

dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan

pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Banten yaitu

sebesar 63,72 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik Nasional yaitu

sebesar 70,63 poin;

1. Penempatan pegawai

belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi

2. Pendidikan dan pelatihan belum optimal

3. Rendahnya pemahaman

masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan

Badan Kesbangpol Provinsi Banten

4. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Prov. Banten belum maksimal

5. Peraturan perundang- undangan yang tidak konsisten satu sama lain

menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan

6. Faktor otonomi daerah yang

menyebabkan adanya

perbedaan nomenklatur Badan kesbangpol yang berakibat pada adanya perbedaan tugas dan fungsi

7. Belum disahkannya aturan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum

1. Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun

2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Permendagri No.32 Tahun 2017, tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

3. Permendagri Nomor 33 Tahun

2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Page 72: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

65

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan

Badan Kesbangpol Provinsi Banten

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

3. Kegiatan dalam mendukung tingkat

capaian Aspek Lembaga Demokrasi dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan

pendanaan reatif sudah dilaksanakan secara baik dilihat dari angka capaian Aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi

Banten yaitu sebesar 68,66 poin, lebih tinggi

dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik

Nasional yaitu sebesar 66,87 poin;

4. Pelaksanaan Pembinaan Politik perlu dilaksanakan secara

optimal melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Partai Politik, Kegiatan

Penyelenggaraan Desk Pilkada, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok

Masyarakat dan Nirlaba Lainnya;

5. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional perlu dilaksanakan

secara optimal optimal melalui Kegiatan Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik

Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA, dan Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Masalah

Perbatasan dan Orang Asing;

6. Pelaksanaan Ketahanan Sosial dan Ekonomi perlu dilaksanakan

secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional, dan

Kegiatan Pembinaan Ormas, OKP,

Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba

Lainnya Dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional;

Page 73: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

66

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan

Badan Kesbangpol Provinsi Banten

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

7. Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan perlu

dilaksanakkan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Kewarganegaraan, dan Kegiatan Penguatan

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);

8. Pelaksanaan tugas

administrasi pemerintahan belum

dilaksanaan secara optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan

sarana kerja, dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun

pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan

strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik

dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

serta sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dalam hal ini Kota Tangerang.

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Dalam Renstra 2015-2019, visi Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia adalah ““Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi

POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga

Page 74: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

67

Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia merumuskan Misi Direktorat

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu Memantapkan ideologi

dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap

Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan

kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan

stabilitas dalam negeri

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan tujuan, yaitu “Kokohnya

persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan

nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan

perilaku hidup berbangsa dan bernegara”. Lebih lanjut, sebagai

derivasi dari tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan

Pemerintahan Umum menetapkan dua sasaran strategis yang akan

dicapai dalam Renstra 2015-2019, yaitu :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka

mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Memperhatikan ringkasan Renstra 2015-2019 Kementerian Dalam

negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan

Pemerintahan Umum tersebut, khususnya pada bagian sasaran

strategis, tampak adanya keselarasan dengan Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program Kepala Daerah Provinsi Banten yang

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten, yaitu Bidang Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Program

Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Page 75: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

68

Terkait dengan sasaran strategis Kementerian Dalam negeri Republik

Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan

yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah

disampaikan sebelumnya.

3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Dalam Renstra 2013-2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Tangerang menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya Kota Tangerang

Yang Nasionalis, Ideologis, Demokratis, Aman dan Nyaman serta

Berakhlakul Karimah””. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang merumuskan Misi,

sebagai berikut :

1. Mewujudkan keutuhan dan kedaulatan Ideologi bangsa melalui

masyarakat yang cinta tanah air, dan didukung sikap humanis dan

pluralis;

2. Membangun kehidupan berpolitik yang berdaulat, demokratis,

beradab dan disertai dengan rasa tanggungjawab kepada Tuhan

Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjamin

keutuhan persatuan dan kedaulatan bangsa;

3. Meningkatkan ketahanan bangsa dan masyarakat guna

terwujudnya Kota Tangerang sebagai Kota Kunjungan (Visitable),

yang layak huni (Liveable), dan layak investasi (Investable);

4. Mewujudkan Kantor Kesbangpol Kota Tangerang yang

profesional, bersih, berwibawa dan didukung dengan pelayanan

informasi dan teknologi berbasis Elektronik City.

Page 76: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

69

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Kantor Kesbangpol

Kota Tangerang menetapkan tujuan, yaitu :

1. Menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat dengan

wawasan dan ideologi kebangsaan guna menjaga keutuhan dan

kedaulatan bangsa dalam keanekaragaman budaya, suku, ras,

dan agama;

2. Menumbuh-kembangkan budaya politik yang berdaulat dan

demokratis sehingga tercipta kesadaran politik di kalangan

masyarakat melalui pendalaman ideologi dan Internalisasi nilai-

nilai budaya bangsa;

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketahanan ekonomi, seni dan

budaya agama, serta akulturasi budaya;

4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

mengantisipasi potensi konflik;

5. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;

6. Meningkatnya SDM aparatur kantor Kesbangpol Kota Tangerang

yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung dengan

sikap dan perilaku yang berakhlakul karimah;

7. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kesbangpol;

8. Terwujudnya pementapan dan pengembangan sistem

perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi

pelaporan pembanguanan daerah yang partisipatif, koordinatif

dan integratif serta berbasisi data/informasi dan berorientasi pada

sektoral dan kewilayaan.

Lebih lanjut, sebagai derivasi dari tujuan tersebut, Kantor Kesbangpol

Kota Tangerang menetapkan delapan sasaran strategis yang akan

dicapai dalam Renstra 2013- 2018, yaitu :

1. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik

yang demokratis dan menjamin persatuan bangsa dan kesatuan

Page 77: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

70

bangsa;

2. Menumbuhkan kehidupan bermasyarakat dengan wawasan dan

ideologi kebangsaan guna menjaga persatuan dan keutuhan

bangsa;

3. Meningkatkatnya peran serta masyarakat terhadap ketahanan

bangsa dan masyarakat;

4. Penguatan sumber daya masyarakat dan penguatan kelembagaan

melalui kegiatan pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat lokal

yang berdaya saing;

5. Tumbuhnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi

potensi konflik dan bencana sosial;

6. Meningkatnya kinerja pelayanan dan atau tersedianya kualitas

SDM aparatur yang profesional, didukung ketersedian sarana dan

prasarana pelayanan masyarakat secara mamadai;

7. Terciptanya konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Tangerang;

8. Terciptanya kerjasama dan informasi yang akurat, berkelanjutan

kepada semua pihak terkait Kantor Kaseatuan Bangsa dan Politik.

Memperhatikan ringkasan Renstra 2013-2018 Kantor Kesbangpol Kota

Tangerang tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis,

tampak adanya keselarasan dengan Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Kepala Daerah Provinsi Banten yang berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten,

yaitu Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat dan Program Pembinaan Kerukunan,

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Terkait dengan sasaran strategis Kantor Kesbangpol Kota Tangerang

Page 78: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

71

tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan

yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah

disampaikan sebelumnya.

Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terhadap Sasaran Renstra OPD Kab/Kota dan Renstra K/L

Capaian Sasaran Renstra Sasaran pada Renstra

Sasaran pada Renstra

No

Indikator Kinerja

Badan Kesbangpol

OPD Kab/Kota

K/L

Prov. Banten

1 2 3 4 5

1

Angka Partisipasi Pilpres

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU Terpeliharanya stabilitas

politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

2 Angka partisipasi Pileg

3 Angka Partisipasi Pilgub

Meningkatnya pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat

4 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota

5 Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan

Tersedianya Masyarakat dan sumber daya aparatur penyelenggara bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional,

ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang Professional

Terpeliharanya persatuan

dan kesatuan bangsa.

6

Cakupan Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus Dasr Kebangsaan

(Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)

7

Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam daerah

Angka Kriminalitas Meningkatnya rasa aman dan nyaman

8

Nilai IKM

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak terkait langsung

dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi terhadap pola dan

stuktur ruang wilayah.

Page 79: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

72

Tabel 3.3 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikasi Pengaruh

Rencana

Struktur

Program Rencana Arahan Lokasi

No.

Pemanfaatan Struktur

Pengembangan

Struktur Ruang Saat

Ruang pada

Ruang Pelayanan OPD

Ruang ini

Periode terhadap

Perencanaan kebutuhan

Berkenaan Pelayanan

OPD

1 2 3 4 5 6

- - - - -

Keterangan : Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak

berhubungan dengan Struktur Ruang Wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikasi Pengaruh

Rencana

Pola Ruang

Program Rencana Pola Arahan Lokasi

No.

Pemanfaatan Ruang Pengembangan

Pola Ruang Saat ini

Pelayanan OPD

Ruang pada terhadap

Periode kebutuhan

Perencanaan Pelayanan

Berkenaan OPD

1 2 3 4 5 6

- - - - -

Keterangan : Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak

berhubungan dengan Pola Ruang Wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari telaahan yang dilakukan terhadap:

1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;

Page 80: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

73

3. Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota;

4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah;

5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Telah dapat diidentifikasi dilihat dari capaian angka Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) Provinsi Banten yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Aspek kebebasan sipil;

b. Aspek hak-hak politik;

c. Aspek lembaga-lembaga demokrasi.

Capaian (kondisi saat ini) berdasarkan data Laporan Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan di tahun 2015, angka capaian Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) di Provinsi Banten adalah 68,46 poin, angka tersebut lebih

rendah dari capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional yaitu

72,82 poin. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di

Provinsi Banten dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

nasional.

Dari capaian Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten di

tahun 2015 dapat ditetapkan bahwa isu strategis terkait dengan pelaksanaan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah

Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten.

Berdasarkan isu strategis tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan

dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik adalah Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor.

Page 81: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

74

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi tersebut di atas, dan juga

untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis

daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022, yaitu

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman

dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur

berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sebagai derivasi dari tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai

dalam periode waktu 2017-2022, yaitu :

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif,

dan efisien;

2. Wawasan kebangsaan, keamanan dan stabilitas daerah yang kondusif

untuk mendukung NKRI.

Pada Tabel 4.1 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah

dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten tahun 2017-2022, yang dilengkapi dengan indikator sasaran

untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Page 82: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

75

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2017-2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

NO

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE -

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan daerah yang berakhlakul

kariman dengan

efektif,

efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber daya

aparatur berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarkat

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan

efisien

Capaian Laporan

Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten (Satuan: Nilai)

70 75 85 88 90

Meningkatnya

Stabilitas Daerah

Indeks Demokrasi

Indonesia Provinsi Banten (Satuan: Poin)

70,00 74,00 76,00 78,00 80,00

Angka Kriminalitas

(Satuan: Peristiwa)

4800 4500 4300 4000 3800

Page 83: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

76

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan Strategi dan

Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau

pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2017-2022. Dalam tabel 5.1 disajikan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Visi : “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman

dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur

berintegritas, berkompetensi serta

melayani masyarkat

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan

efisien

Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada

masyarakat

Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan

prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

Meningkatnya Stabilitas Daerah

Meningkatkan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

Meningkatkan keamananan dan stabiitas daerah

Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas

daerah

Page 84: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

77

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Untuk memudahkan dalammengintepretasikan pelaksanaan program dan kegiatan

Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dalam

rangka mendukung capaian kinerja pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat digambarkan melalui

analisis kinerja pelayanan Badan sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten;

2. AngkaKriminalitas;

3. Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

Goals

1. Angka Partisipasi Pilpres;

2. Angka Partisipasi Pileg;

3. Angka Partisipasi Pilgub;

4. AngkaPartisipasiPilkadaKab/Kota

5. Persentase Penurunan Peristiwa GangguanKeamanaan

Dalam Daerah;

6. Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan;

7. CakupanPembinaandanPenguatan 4

KonsensusDasrKebangsaan (Pancasila, UUD 1945,

Bhineka Tunggal Ika, NKRI)

8. Nilai IKM.

Outcomes

1. Pembinaan Partai Politik;

2. Penyelenggaraan Desk Pilkada;

3. Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP,

Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba

Lainnya;

4. Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik,

Ekonomi, Sosial dan SARA;

Output

Page 85: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

78

5. Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan

dan Orang Asing;

6. Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka

Ketahanan Nasional;

7. Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok

Masyarakat dan Nirlaba Lainnya Dalam Rangka

Mendorong Ketahanan Nasional;

8. Pembinaan Kewarganegaraan;

9. Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);

10. Kegiatan - Kegiatan pada Program Tata Kelola

Pemerintahan

1. Rapat Koordinasi;

2. Sosialisasi;

3. Pembinaan;

4. Seminar;

5. Bintek.

Proses

1. SDM;

2. Anggaran Biaya;

3. Data;

4. Organisasi;

5. Perencanaan, Monev, Kemitraan

Input

Page 86: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

79

6.1. Rencana Program

UntukmencapaiTujuandanSasaranJangkaMenengahPeriode2017- 2022,

BadanKesatuanBangsadanPolitikProvinsiBantenmenetapkansejumlah

Program yang merupakaninstrumenkebijakanyang

mencakupsatuataulebihkegiatan. Program-Program tersebutadalah:

1) Program Tata KelolaPemerintahan;

2) Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;

3) Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi;

4) Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional;

6.2. RencanaKegiatan

Untukmencapaitujuansetiap Program, makapadasetiap program

dirumuskansejumlahkegiatansebagaipengerahansejumlahsumberdayasebagai

masukan (input) untukmenghasilkansuatukeluaran (output)

yangselarasdengantujuan Program.Kegiatan-kegiatanpadasetiap Program

padaBadanKesatuanBangsadanPolitikProvinsiBantenadalahsebagaiberikut :

6.2.1. KegiatanPada Program Tata Kelola Pemerintahan

1) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

3) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan;

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

6) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

7) Peningkatan Kapasitas Aparatur;

8) RapatKoordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah;

9) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;

10) Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat.

Page 87: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

80

6.2.2. Kegiatan Pada ProgramPeningkatan Pendidikan Politik

Masyarakat

1) Pembinaan Partai Politik;

2) Penyelenggaraan Desk Pilkada;

3) Penguatan Pendidikan Politik Bagi Ormas, OKP, Masyarakat /

Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya.

6.2.3. KegiatanPadaProgram Peningkatan Ketahanan Sosial dan

Ekonomi

1) PembinaanKetahananEkonomidalamKerangkaKetahananNasional;

2) PembinaanOrmas, OKP,

Masyarakat/KelompokMasyarakatdanNirlabaLainnyadalamRangkaM

endorongKetahananNasional.

6.2.4. KegiatanPadaProgram Pembinaan Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan

1) PembinaanKewarganegaraan;

2) PenguatanPendidikanWawasanKebangsaan (PPWK).

6.2.5. Kegiatan Pada ProgramPeningkatanKewaspadaanNasional

1) PencegahanDiniPotensiKerawananKonflikPolitik, Ekonomi,

Sosialdan SARA;

2) PemantauandanPenyelesaianMasalahPerbatasandan Orang Asing.

Page 88: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Rencana Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

81

Tabel 6.1 Rencana Program danKegiatan, Serta Pendanaan BadanKesatuanBangsadanPolitikProvinsiBanten

Page 89: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

82

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi

pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan

pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2017-2022 berpedoman kepada

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, hasil

evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan

memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang

sampai dengan tahun 2022. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur

pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan

jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya

daerah Provinsi Banten. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dengan Misi Pemerintahan

Provinsi Banten difokuskan pada Misi ke Satu, yaitu “Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance)” dengan sasaran “Meningkatnya

akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten adalah

Page 90: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

83

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten,

yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian

sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Alur pikir penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 tergambarkan sebagai berikut:

1. Indikator Makro Provinsi Banten

LPE IPM Kemiskinan Pengangguran Inflasi

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten;

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi

Banten

Angka Kriminalitas Capaian Laporan Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten

3. Indikator Kinerja Pendukung

1. Nilai IKM (Satuan: Skala) 2. Angka Partisipsi Pilpres (Satuan: %);

3. Angka Partisipasi Pileg (Satuan: %); 4. Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %); 5. Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)

6. Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan (Satuan %) 7. Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan

(Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Satuan: Kegiatan) 8. Persentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah

(Satuan: %);

Rincian Target Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran pembangunan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai

berikut:

Page 91: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

84

Tabel 7.1 Indikator Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten

No

Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

Periode RPJMD

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A. Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)

60 60 70 75 80 88 90 90

1 Nilai IKM (Satuan: Skala) 2,80 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 3,60

B. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten (Satuan: Poin)

68,46 68,46 70,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00

1 Angka Partisipasi Pilpres

(Satuan : %) 68,66 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

2 Angka Partisipasi Pileg (Satuan: %)

70,83 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00

3 Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)

62,78 62,78 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00

4 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)

56,67 56.67 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00

5 Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan (Satuan: %)

70 70 70 70 75 75 75 75

6 Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Satuan: Kegiatan)

5 5 22 24 27 29 33 135

C. Angka Kriminalitas 5002 5002 4800 4500 4300 4000 3800 3800

1 Persentase penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)

0 0 100 100 100 100 100 100

Page 92: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

85

BAB VIII

PENUTUP

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan,

akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian

sasaran program-program yang tertuang di dalam Pola Dasar Pembangunan Jangka

Panjang Provinsi Banten 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2017-2022, yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 2017 - 2022.

Pelaksanaan dan penerapan Rencana Strategis mensyaratkan pentingnya

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun

antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang

melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 2017 - 2022 melibatkan penguatan peran stakeholders / pelaku

pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat.

Serang, Oktober 2017

Plt. KEPALA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI BANTEN

H. ANWAR MAS’UD, SH, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19590821 198503 1 008

Page 93: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

SATKER : 110503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Nilai IKM 2.5 Skala (1-4) 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

0 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Satuan : Dokumen

20 Dokumen 22,00 12.914.000,00 22,00 180.000.000,00 22,00 180.000.000,00 22,00 162.300.000,00 22,00 150.000.000,00 110,00 685.214.000,00

M 17 Dokumen 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 85,00

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

0 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

3 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

0 Dokumen rencana kerja dan dokumen evaluasi kinerja, satuan : Dokumen

24 Dokumen 21,00 127.987.000,00 21,00 802.892.000,00 21,00 802.892.000,00 21,00 802.892.000,00 21,00 1.320.892.000,00 105,00 3.857.555.000,00

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

6 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

10 Dokumen 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00

3 Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah

1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

4 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

7 Dokumen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00

5 Monitoring dan Evaluasi 0 Dokumen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

0 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Banten Satuan: Paket

1 Paket 1,00 133.040.000,00 1,00 550.000.000,00 1,00 850.000.000,00 1,00 850.000.000,00 1,00 700.000.000,00 5,00 3.083.040.000,00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

0 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Banten Satuan: Bulan

12 Bulan 12,00 1.215.650.000,00 12,00 660.000.000,00 12,00 750.000.000,00 12,00 750.000.000,00 12,00 665.000.000,00 12,00 4.040.650.000,00

1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor

2 Paket 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

0 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Banten Satuan: Builan

12 Bulan 12,00 3.886.448.000,00 12,00 2.613.708.000,00 12,00 2.602.308.000,00 12,00 2.602.308.000,00 12,00 2.600.895.800,00 12,00 14.305.667.800,00

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

1 Tahun 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Penyediaan Barang Habis Pakai

12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

4 Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor

12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Tabel 6.1Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

1105.110501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1105.110501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

1105.110501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1105.110501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

1105.110501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

1105.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Page 94: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpLokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

6 Penyediaan Promosi dan Publikasi

11 Media 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor

12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

8 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

1 Paket 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

9 Penyediaan BBM 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

0 Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Banten, Satuan: Dok

3 Dokumen 18,00 159.064.000,00 18,00 750.000.000,00 18,00 750.000.000,00 18,00 750.000.000,00 18,00 626.112.200,00 90,00 3.035.176.200,00

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

0 Dokumen 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur

3 Kegiatan 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

0 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Banten Satuan: Bulan

12 Bulan 12,00 1.117.397.000,00 12,00 1.154.900.000,00 12,00 1.154.900.000,00 12,00 1.154.900.000,00 12,00 1.154.900.000,00 12,00 5.736.997.000,00

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

0 Dokumen Data Pembangunan Sektoral, satuan : Dokumen

2 Dokumen 8,00 239.000.000,00 8,00 200.000.000,00 8,00 200.000.000,00 8,00 200.000.000,00 8,00 200.000.000,00 40,00 1.039.000.000,00

1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

0 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah

1 Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

3 Pengelolaan Website Perangkat Daerah

1 Tahun 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

0 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

5 Pengelolaan PPID 0 Tahun 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

0 Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

1 Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI

5 % 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 33,00

0 Tercapainya Pembinaan Kewarganegaraan dan Pembauran Kebangsaan

1 Kegiatan 6,00 1.257.000.000,00 7,00 1.070.159.000,00 9,00 1.468.206.500,00 11,00 950.100.000,00 13,00 1.779.468.000,00 46,00 6.524.933.500,00

1 Rapat Koordinasi Pengurus FPK Provinsi Banten

0 Kegiatan 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 13,00

2 Lomba Cerdas Cermat Antar Suku, Adat, Etnis, Antar Golongan Kab/Kota Se-Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

3 Pembinaan Kewarganegaraan Bagi Pelajar SLTA Kab/Kota Se- Provinsi Banten

0 Kegiatan 3,00 3,00 5,00 5,00 7,00 23,00

0 Tercapainya Penguatan dan Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

4 Kegiatan 16,00 1.652.968.000,00 17,00 1.929.841.000,00 18,00 2.441.761.500,00 18,00 2.959.868.000,00 20,00 2.130.500.000,00 89,00 11.114.938.500,00

1 Penyelenggaraan Kampung Merah Putih

0 Kegiatan 4,00 5,00 5,00 5,00 7,00 26,00

2 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

3 Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

1105.110503.17.002 Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Meningkatnya Stabilitas Daerah 1 Indeks Demokrasi Indonesia2 Angka Kriminalitas

1105.17 Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

1105.110503.17.001 Pembinaan Kewarganegaraan

1105.110501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

1105.110501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

1105.110501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Page 95: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpLokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

4 Peningkatan Kesadaran Bela Negara

0 Kegiatan 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

5 Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Tingkat SLTA

0 Kegiatan 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 8,00

6 Penyelenggaraan Peringatan HUT RI

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

7 Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

1 Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah

0 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 Tercapainya Pencegahan dini potensi kerawanan konflik politik, ekonomi, sosial dan SARA

10 Kegiatan 43,00 1.750.000.000,00

43,00 1.978.964.500,00 43,00 2.964.242.000,00 43,00 2.739.642.000,00 43,00 2.239.642.000,00 215,00 11.672.490.500,00

1 Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

2 Deteksi Dini dan Rawan Konflik Tingkat Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

3 Pemberdayaan Eks NAPITER di Provinsi Banten

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

4 Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Sosial

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

5 Penyuluhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

0 Kegiatan 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

6 Sinergitas Antar Lembaga Intelejen Provinsi Banten

0 Kegiatan 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

7 Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

8 Pemantauan Ke Lapangan Terhadap Aksi Unjuk Rasa Tingkat Provinsi Banten

0 Kegiatan 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

9 Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Lidpamgal) Terhadap Kelompok Radikal

0 Kegiatan 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

10 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Banten

0 Kegiatan 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

0 Tercapainya Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing

3 Kegiatan 7,00 1.189.642.000,00 9,00 972.000.000,00 11,00 975.400.000,00 13,00 1.200.000.000,00 15,00 1.700.000.000,00 55,00 6.037.042.000,00

1 Rapat Koordinasi Implementasi UU No.6 Th.2011 dan Permendagri No.49 Th.2010 Tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 16,00

2 Implementasi Permendagri No.7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Wilayah Provinsi Banten

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 9,00

3 Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Asing ke Perusahaan di Wilayah Provinsi Banten

0 Kegiatan 4,00 6,00 6,00 6,00 8,00 30,00

1105.110503.23.001 Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA

1105.110503.23.002 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Meningkatnya Stabilitas Daerah 1 Indeks Demokrasi Indonesia2 Angka Kriminalitas

1105.23 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional

Page 96: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpLokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

1 Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan

70 % 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,00

0 Tercapainya Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional

2 Kegiatan 8,00 1.716.410.000,00 10,00 1.536.410.000,00 12,00 2.268.300.500,00 13,00 1.616.410.000,00 13,00 1.200.000.000,00 56,00 8.337.530.500,00

1 Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi di Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 20,00

2 Rapat Koordinasi Pemetaan Lokasi Kerawanan Ketahanan Ekonomi

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

3 Rapat Koordinasi Ketahanan dan Kedaulatan Ekonomi Mikro se- Provinsi Banten

0 Kegiatan 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

4 Seminar Pengembangan Ketahanan Ekonomi Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 16,00

0 Tercapainya Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional

4 Kegiatan 8,00 1.800.000.000,00 10,00 1.980.000.000,00 12,00 2.248.109.500,00 14,00 2.900.000.000,00 16,00 3.316.410.000,00 60,00 12.244.519.500,00

1 Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya

0 Kegiatan 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 18,00

2 Implementasi Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Tentang Organisasi Kemasyarakatan

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

3 Peningkatan Kapasitas Pemuda Ormas di Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 4,00 6,00 16,00

4 Forum Silaturahmi Antar Organisasi Kemasyarakatan, LSM, OKP, BEM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 16,00

1 Angka Partisipasi Pilleg 70.83 % 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00

2 Angka Partisipasi Pilgub 62.78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00

3 Angka Partisipasi Pilpres 68.66 % 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00

4 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota

56.67 % 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 65,00

0 Tercapainya Pembinaan Partai Politik

5 Kegiatan 11,00 850.000.000,00

12,00 1.100.000.000,00 13,00 1.556.835.000,00 14,00 2.240.980.000,00 15,00 2.262.380.000,00 65,00 8.010.195.000,00

1 Verifikasi Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik

0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

2 Rapat Koordinasi Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

0 Kegiatan 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 23,00

3 Diseminasi Tata Cara Pengajuan, Pengelolaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

4 Forum Komunikasi Perkembangan Politik Daerah Antara Partai Politik, Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 17,00

5 Penguatan Peran Partai Politik Untuk Persiapan Pemilu Tahun 2019

0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00

6 Penguatan Peran Lembaga / Organisasi Sayap Parpol Sebagai Kader Partai Politik

0 Kegiatan 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 8,00

0 Tercapainya enyelenggaraan Desk Pilkada

5 Kegiatan 21,00 1.700.000.000,00 13,00 1.500.000.000,00 23,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 4.850.000.000,00

1 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

1105.110503.25.001 Pembinaan Partai Politik

1105.110503.25.002 Penyelenggaraan Desk Pilkada

1105.110503.24.002 Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Meningkatnya Stabilitas Daerah 1 Indeks Demokrasi Indonesia2 Angka Kriminalitas

1105.25 Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Meningkatnya Stabilitas Daerah 1 Indeks Demokrasi Indonesia2 Angka Kriminalitas

1105.24 Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi

1105.110503.24.001 Pembinaan Ketahanan ekonomi dalam Kerangka Ketahanan Nasional

Page 97: KATA PENGANTAR 2017...i KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan,

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpLokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

2 Diseminasi Pilkada Serentak Tahun 2018

6 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

3 Monitoring Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

4 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

5 Diseminasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

6 Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2019

2 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

7 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu 2019

0 Kegiatan 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

8 Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019

0 Kegiatan 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00

9 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019

0 Kegiatan 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

10 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

0 Kegiatan 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

11 Diseminasi Pilkada Serentak Tahun 2020

0 Kegiatan 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00

12 Monitoring Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

13 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

0 Tercapainya Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya

2 Kegiatan 12,00 1.190.980.000,00 13,00 1.140.980.000,00 14,00 1.534.145.000,00 15,00 2.500.000.000,00 16,00 2.270.000.000,00 70,00 8.636.105.000,00

1 Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi Banten

0 Kegiatan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

2 Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Provinsi Banten

0 Kegiatan 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 34,00

3 Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi Bagi Pemilih Pemula

0 Kegiatan 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00 26,00

1105.110503.25.003 Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya