KATA PENGANTAR - lumajangkab.go.id 2015/BADAN/2015.BKD.pdfdan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ... Rencana Strategis merupakan suatu

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang memuat VISI dan MISI Badan Kepegawaian Daerah serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 s/d tahun 2019.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Lumajang, 07 Mei 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Drs. SUPRAPTO

Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………....................................................................................... 1 DAFTAR ISI ……………................................................................................................. 2 DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………… 3 DAFTAR TABEL ………..………………………………………………………………………………….. 4

BAB I PENDAHULUAN …................................................................................... 5

1.1 Latar Belakang …............................................................................ 5 1.2 Landasan Hukum ..…...................................................................... 5 1.3 Maksud dan Tujuan ..….................................................................. 6 1.4 Sistematika Penulisan .…............................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ….......................................................... 8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .............................. 8 2.2 Sumber Daya SKPD ......................................................................... 18 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................ 20 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........... 21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................... 23

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................. 23

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………........................................... 24

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ..... 24 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ………………….………………………………………………….. 25 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................ 26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......... 28 4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................ 28 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................. 30 4.3 Strategi dan Kebijakan ..................................................................... 33

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

(Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD) ... 36 BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 45

3

DAFTAR GAMBAR Struktur Organisasi …………………………………………………………………………………………. 8 Isu Strategis ……………………………………………………………………………………………… 27

4

DAFTAR TABEL Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon ……………………………………………… 19

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan ………………………………………….. 19

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ………………………………………… 19

Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012 ……………………………………………………………… 20

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Golongan Tahun 2008 s/d Tahun 2012 …………………………………………………………….. 21

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 …………………………………………………………………………….. 22

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan …………………………………………………. 32

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan …………………………………………………………. 34

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ……………………………………………………….. 40

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang …………………….. 44

Matrix Renstra ………………………………………………………………………………………………………. 46

Program Tahun 2015 s/d 2019 ………………………………………………………………………….. 50

Program dan Kegiatan Tahun 2015 s/d 2019 ………………………………………………………… 51

5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lumajang, khususnya bidang Aparatur Pemerintah mempunyai

peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan

Otonomi Daerah yang saat ini sudah berjalan, karena SDM Aparatur merupakan

unsur penggerak utama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu melalui Rencana Strategis ini Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten

Lumajang berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi

dalam pengembangan kualitas aparatur melalui pengelolaan menejemen

kepegawaian yang didasarkan pada Kebijaksanaan pengelolaan kepegawaian

sebagaimana norma, standart dan prosedur yang telah digariskan oleh Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Peraturan Perundang-

undangan serta Peraturan Pelaksanaan bidang kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah sebagai unit pengelola menejemen kepegawaian

mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian. Dari kewenangan,

tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan – kegiatan

oleh Badan Kepegawaian Daerah tentunya mempunyai konsekuensi terhadap

pembiayaan pada APBD Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis yang disusun ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan

kegiatan kepegawaian pada tahun 2015 – 2019 untuk mewujudkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstrada Kabupaten Lumajang

khususnya pembangunan bidang aparatur pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lumajang tahun 2015 - 2019 :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 18

Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lumajang;

6

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 -

2019

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Kewenangan

Pemerintahan Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana uraian di atas, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

merupakan penjabaran umum dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang

khususnya pembangunan Sub Bidang Aparatur yang berfungsi sebagai dokumen

perencanan tahun 2015 – 2019.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian

dan juga sebagai dokumen perencanaan kegiatan tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah juga

menuangkan unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan

kegiatan menejemen kepegawaian untuk meningkatkan kualitas aparatur serta

mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pemberdayaan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

7

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ( Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD )

BAB VI PENUTUP

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lumajang.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian berdasarkan pedoman dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian

Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;

2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang

Kepegawaian;

3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang sesuai

dengan tugas fungsinya.

Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

KEPALA BADAN

KASUBAG. KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS

TENAGA FUNGSIONAL

KASUBAG. UMUM

KASUBAG. KEUANGAN

KABID. PENGEMBANGAN

KASUBID. FORMASI PEGAWAI

KASUBID. ANALISA &

PENINGKATAN

KASUBID. PENGOLAH

STATUS PEGAWAI

KASUBID. DATA

KABID. PEMBINAAN DAN

DATA

KASUBID. TENAGA

ADMINISTRASI

KASUBID. TENAGA

FUNGSIONAL

KABID. M U T A S I

9

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat, yang terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum ;

2. Sub. Bagian Kepegawaian ;

3. Sub. Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengembangan, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Formasi Pegawai ;

2. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.

d. Bidang Pembinaan dan Data, terdiri dari ;

1. Sub. Bidang Pengelolah Status Pegawai ;

2. Sub. Bidang Data.

e. Bidang Mutasi, terdiri dari :

1. Sub. Bidang Tenaga Administrasi ;

2. Sub. Bidang Tenaga Fungsional.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang :

Tugas Pokok.

1. Kepala Badan, mempunyai tugas :

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf

Badan Kepegawaian Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam

melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan

pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Badan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian

Daerah ;

Sekretaris, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat ;

10

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Sekretariat.

3. Sub. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan

umum dan memberikan layanan internal

Kepala Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Umum ;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf

Sub. Bagian Umum.

4. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah.

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Kepegawaian ;


Sub. Bagian Kepegawaian.

5. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan

urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Badan

Kepegawaian Daerah.

Kepala Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Keuangan ;


Sub. Bagian Keuangan.

6. Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pegawai, formasi, tanda

penghargaan, DP-3, rekruitmen pegawai.

Kepala Bidang Pengembangan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan ;


Bidang Pengembangan.

7. Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan

dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memproses formasi pegawai,

pengadaan pegawai, melaksanakan dan mengirimkan peserta tugas belajar, ujian

penyesuaian ijasah, ujian dinas.

Kepala Sub. Bidang Formasi Pegawai, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Formasi Pegawai;


Sub. Bidang Formasi Pegawai.

8. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Bidang

Pengembangan dalam menyusun, merencana dan memproses administrasi Taspen,

11

Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai, model C dan pemberian tanda jasa

serta penghargaan pegawai.

Kepala Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Analisa dan

Pengembangan ;


Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.

9. Bidang Pembinaan dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

menyusun program kerja Badan Kepegawaian Daerah, mengelola data kepegawaian

dan penetapan status hukum pegawai.

Kepala Bidang Pembinaan dan Data, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan dan Data ;


Bidang Pembinaan dan Data.

10. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Tata Naskah

Kepegawaian memproses pelaksanaan sumpah PNS, memproses pengusulan Karpeg,

Karis/Karsu, memproses ijin perkawinan dan perceraian PNS, hukuman disiplin, Ijin

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap menjadi anggota Partai Politik serta

melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Kepala Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Pengolah Status

Pegawai ;


Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai.

11. Sub. Bidang Data mempunyai tugas membantu Bidang Pembinaan dan Data dalam

memproses, mengelola data perorangan pegawai, data base dan aplikasi

kepegawaian, memproses dan menyusun DUK, Kepegawaian Dalam Angka,

mengelola absensi pegawai melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian,

memproses LPJ, menyusun program kerja tahunan BKD, melaksanakan monitoring

dan mengevaluasi program kerja BKD.

Kepala Sub. Bidang Data, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Data ;


Sub. Bidang Data.

12. Bidang Mutasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan

administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf dan

mutasi Jabatan.

Kepala Bidang Mutasi, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Mutasi ;

12


Bidang Mutasi.

13. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam

melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS,

Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses mutasi staf, jabatan struktural,

mutasi keluar/masuk Kabupaten Lumajang serta memproses pensiun

Janda/Duda/Anak PNS serta Memproses ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa.

Kepala Sub. Bidang Tenaga Administrasi, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Administrasi;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub.

Bidang Tenaga Administrasi.

14. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam

melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS,

Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses Mutasi Jabatan Fungsional, Mutasi

PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang, memproses administrasi pensiun

Janda/Duda/Anak PNS serta memproses ijin PNS menjadi Kepala Desa.

Kepala Sub. Bidang Tenaga Fungsional, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Fungsional ;


Sub. Bidang Tenaga Fungsional.

Fungsi.

1. Kepala Badan, mempunyai fungsi :

a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;

b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ;

c. Penyiapan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang Kepegawaian sesuai

dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku ;

d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ;

e. Penyiapan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural,

fungsional dan teknis substantif ;

f. Penyiapan pelatihan Prajabatan dan Ujian Dinas serta Ujian Penyesuaian Ijazah;

g. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan

prosedur yang berlaku ;

h. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau

fungsional sesuai norma, standart dan prosedur yang berlaku ;

i. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan

norma, standar dan prosedur yang berlaku ;

13

j. Penyiapan dan penetapan gaji berkala, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai

Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku ;

k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

l. Pengelolaan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah ;

m. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian

Negara ;

n. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

o. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan

ditetapkan sebagai pedoman kerja ;

b. Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja Bidang-bidang ;

c. Pelaksanaan urusan umum ;

d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;

e. Pelaksanaan urusan keuangan ;

f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;

g. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan

administrasi kepegawaian ;

h. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan

kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang-bidang ;

i. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;

j. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Badan ;

k. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;

l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Badan Kepegawaian Daeah.

2. Sub. Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum sebagai

pedoman kerja ;

b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat,

kearsipan dan keprotokolan ;

c. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas ;

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan

rapat dinas ;

14

e. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Badan

Kepegawaian Daerah ;

f. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan

penatausahaan kearsipan ;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

3. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Kepegawaian

sebagai pedoman kerja ;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Badan


c. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan

karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan


d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Badan


e. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Badan


f. Peningkatan SDM di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian kepegawaian ;


tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

4. Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan sebagai

pedoman kerja ;

b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran

pendapatan/belanja ;

c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan,

penyampaian dan pengeluaran uang ;

d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan

sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ;

e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ;

15

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretais ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

5. Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan ;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan dan program Bidang

Pengembangan Kepegawaian yang meliputi analisa dan peningkatan serta

formasi pegawai;

c. Pengumpulan, pengelolahan data, perumusan dan penyusunan program

Kepegawaian ;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kepegawaian ;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengembangan ;

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakan-


g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Badan Kepegawaian Daerah.

6. Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai;

b. Penyusunan Perencanaan formasi pegawai ;

c. Pelaksanaan pengadaan pegawai ;

d. Pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar ;

e. Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah ;

f. Pelaksanakan ujian dinas ;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai;


tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang

Pengembangan ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala


7. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan ;

b. Pelaksanaan administrasi Taspen, Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai,

model C dan pemberian tanda jasa serta penghargaan pegawai ;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Analisa dan

Peningkatan ;

16

d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-


Pengembangan ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala


8. Bidang Pembinaan dan Data mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan & Data ;

b. Pengumpulan dan pengelolaan data Pegawai ;

c. Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan perumusan hukuman

disiplin dan pemberhentian pegawai ;

d. Pelaksanaan perumusan hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai ;

e. Pengumpulan dan pengelolahan data dan menyusun program kepegawaian ;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pembinaan dan Data ;

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-


h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala


9. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status Kepegawaian ;

b. Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil ;

c. Pelaksanaan, memproses usulan Karpeg, Karis/Karsu ;

d. Pelaksanaan Proses Ijin Perkawinan & Perceraian Pegawai Negeri Sipil ;

e. Pelaksanaan proses hukuman disiplin ;

f. Pelaksanaan proses ijin PNS dan Pegawai tidak tetap menjadi anggota partai

politik ;

g. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;

h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status

Kepegawaian ;

i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan

dan Data ;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaan dan Data.

10. Sub. Bidang Data mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Data ;

b. Pengelolaan data perorangan pegawai ;

c. Pengelolaan data base dan aplikasi kepegawaian ;

17

d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ;

e. Penyusunan Kepegawaian Dalam Angka (DAK) ;

f. Pengelolaan absensi pegawai ;

g. Penyusunan Administrasi Kepegawaian ;

h. Penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Badan Kepegawaian Daerah ;

i. Penyusunan program kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah ;

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja ;

k. Pelaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Data ;

a. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-


Pembinaan dan Data ;

b. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pembinaan dan Data.

11. Bidang Mutasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Mutasi ;

b. Pengumpulan, pengelolahan, penyusunan dan pelaksanaan pengangkatan,

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi Staf, pegawai tidak tetap dan

mutasi jabatan ;

c. Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan pengangkatan,

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan

mutasi jabatan ;

d. Pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pengangkatan, kenaikan

pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan mutasi

jabatan ;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Mutasi ;

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-


g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala


12. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Administrasi ;

b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ;

c. Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;

d. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kontrak ;

e. Pelaksanaan kenaikan pangkat ;

f. Pelaksanaan Ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ;

g. Pelaksanaan mutasi staf dan jabataan struktural ;

h. Pelaksanaan mutasi PNS keluar dan masuk Kabupaten Lumajang ;

18

i. Pelaksanaan gaji berkala ;

j. Pelaksanaan pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;

k. Pelaksanaan Administrasi Masa Persiapan Pensiun PNS ;

l. Pelaksanaan pemantauan tenaga kontrak ;

m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Administrasi ;

n. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ;

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang Mutasi.

13. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Fungsional ;

b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ;

c. Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;

d. Pelaksanaan kenaikan pangkat ;

e. Pelaksanaan ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ;

f. Pelaksanaan Mutasi Jabatan Fungsional ;

g. Pelaksanaan mutasi PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang ;

h. Pelaksanakan gaji berkala ;

i. Pelaksanaan pemantauan usulan DUPAK ;

j. Pelaksanaan, proses pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;

k. Pelaksanaan administrasi masa persiapan pensiun PNS ;

l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Fungsional;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ;

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang Mutasi.

2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

1. Susunan Kepegawaian

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lumajang berdasarkan pangkat / golongan dan tingkat pendidikan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

19

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No. Jabatan Eselon Jumlah Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kepala BKD Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan Kepala Bidang Mutasi Pegawai Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kasubbag. Umum Kasubbag. Kepegawaian Kasubbag. Keuangan Kasubbid. Formasi Pegawai Kasubbid. Analisa dan Peningkatan Kasubbid. Tenaga Administrasi Kasubbid. Tenaga Fungsional Kasubbid. Pengolah Status Pegawai Kasubbid. Data Analis Kepegawaian Staf

II.b III.a III.b III.b III.b IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33

Tenaga Fungsional Fungsional Umum

J U M L A H 48

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No. Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

5 Orang

26 Orang

12 Orang

5 Orang

J U M L A H 48 Orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

S-2

S-1

D-3

SLTA

SLTP

SD

1 Orang

17 Orang

1 Orang

23 Orang

4 Orang

2 Orang

J U M L A H 48 Orang

20

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang sebanyak

48 (empat puluh delapan) orang inilah yang diharapkan melaksanakan pengelolaan

Manajemen Kepegawaian Daerah untuk melayani sebanyak 10.112 (sepuluh ribu

seratus dua belas) Orang PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,

dengan beberapa program dan kegiatan sampai dengan tahun 2012 yang masing-

masing mempunyai target dan capaian kinerja, seperti nampak pada tabel berikut :

Tabel Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012

TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA1 2 3 4 5 6 7

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Pelayanan Adm.dan Operasional PerkantoranTerlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

12 bulan 12 bulan 100%

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan KantorTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit

Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit

100%

3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/OpsTerlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala kendaraan dinas roda2 / roda 4


4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala computer/laptop/printer/meubelair


III PROGRAM PENIGKATAN KEDISIPLINAN APARATUR

5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Terlaksananya disiplin pegawai

55 potong kain 55 potong kain 100%

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6. Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai formasi

1 org Diklat Prajab 1 org Diklat Prajab 100%

V PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAP. CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

7. Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisan Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku Evaluasi Proker, 10 Buku Proker

10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku Evaluasi Proker, 10 Buku Proker 100%

VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

8. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Tercapainya rencana pembinaan karir PNS Pembinaan Karir PNS, 12 Bulan

Pelantikan 2 kali : 140 org, 317 orang (total : 457 org) Mutasi staf 2 kali : 14 org dan 67 orang (total : 81 org)

80%

9. Seleksi Penerimaan Calon PNS Tercapainya pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan Pembekalan CPNS

Seleksi CPNS 1520 orang, Pembekalan 212 orang

Pembekalan 212 orang 100%

10. Pembangunan/Pengemb. SIMPEG DaerahTercapainya pelaksanaan system informasi kepegawaian daerah

10.450 Pegawai 10.450 Pegawai 100%

11. Pemberian Bantuan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Alumni IPDN yang telah lulus Pendaftar 70 orang, Lulus 7 orang Pendaftar 65 orang, Lulus 4 orang 100%

12. Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS Terbitnya SK CPNS 456 orang dr Honorer K-2, 2 orang dari Honorer K-1 2 orang dari Honorer K-1 100%

13. Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian Pemahaman produk hukum bidang kepegawaian 50 orang (Sekdes) 50 orang (Sekdes) 100%

14. Penyusunan Formasi Pegawai Penyusunan formasi pegawai 10 Buku Formasi 10 Buku Formasi 100%

15. Proses Pengangkatan CPNS ke PNS Tercapainya data CPNS menjadi PNS 212 orang 212 orang 100%

16. Pelaksanaan Sumpah PNS PNS yang telah di Sumpah 800 orang 748 orang 93%

17. Pembinaan Aparatur Terselesainya kasus hukuman disiplin

Hukuman Disiplin 30 orang, Ijin Cerai 40 orang

Hukuman Disiplin 61 orang, Ijin Cerai 32 orang 132%

18. Monitaring dan Evaluasi Kehadiran PNS Peningkatan kinerja PNS 70 SKPD 70 SKPD 100%

VII PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

19. Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS Terwujudnya PNS yang naik pangkat 2085 orang

Periode 1 April 2011 : Struktural : 649 org, Fungsional : 652 org (total : 1301 org)

64%

20. Proses Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Terwujudnya PNS yang naik gaji berkala 5472 orang Struktural : 1.917 org, Fungsional

3.125 org total = 5.042 org 95%

21. Proses Penerbitan Karpeg.dan Karis/ Karsu Karpeg, Karis dan Karsu Karpeg 450 orang, Karis 320 orang, Karsu 150 orang

Karpeg 458 orang, Karis 204 orang, Karsu 193 orang 93%

22. Penyusunan KDA/DUK PNSTersusunya data PNS berupa KDA dan DUK serta Data Guru per UPT

KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku

KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku 100%

23. Fasilitasi Penyelesaian SK. Purna Tugas/PensiunTerbitnya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda

Terpenuhinya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda (325 orang)

Struktural : 150 org, Fungsional 58 org total = 208 org

64%

24. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Terpenuhinya hak cuti, Taspen, Taperum, Penghargaan satya lencana dan LP2P bagi PNS

Cuti Sakit 135 org, Cuti Bersalin, 145 org, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 35 org, Cuti Alasan Penting 5 org, Cuti Tahunan 175 org, Askes 75 Taspen 50 org, Taperum 250 org, Satya Lencana 1046 org, LP2P 7.368 org

Cuti Sakit 347 org, Cuti Bersalin, 144 org, Cuti Haji 85 org, Cuti Umroh 54 org, Cuti Alasan Penting 13 org, Cuti Tahunan 150 org, Askes 20 org, Taspen 32 org, Taperum 298 org, Satya Lencana 830 org, LP2P 5.729 org

85%

INDIKATOR KET.NO. RENCANA AKSI KRITERIA KEBERHASILAN

% CAPAIAN

21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lumajang.

Beberapa faktor internal yang terdapat di dalam lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang

kepegawaian antara lain :

1. Tantangan

Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan

Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian

Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan.

Pemahaman tupoksi sebagian PNS kurang

Waskat belum optimal

2. Peluang

Kewenangan BKD

Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap

pelaksanaan tugas BKD

Sumber daya manusia

Dukungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kabupaten dalam peningkatan

kualitas aparatur

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG BERDASARKAN GOLONGAN

TAHUN 2008 S/D TAHUN 2012

2008 2009 2010 2011 2012

1 IV 3379 3631 3921 3931 3972

2 III 3799 3698 3597 3489 3309

3 II 2300 2350 2423 2292 2108

4 I 578 744 743 738 723

10056 10423 10684 10450 10112JUMLAH

TAHUNNO GOLONGAN KETERANGAN

22

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2012

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1 S. 2 379

2 S. 1 5278

3 D. III 654

4 D. II 963

5 D. I 140

6 SLTA 1786

7 SLTP 378

8 SD 534

10112JUMLAH

23

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Permasalahan Bidang Pelayanan kesekretariatan

Beberapa Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan

Kesekretariatan, sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (Gudang Penyimpanan

Berkas dan perlengkapan/peralatan)

2. Tidak tersedianya ruangan yang representatif

3. Tidak tersedianya Ruang Pertemuan untuk rapat –rapat

4. Terbatasnya kemampuan Sumber daya manusia

5. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan pengadaan sarana/prasarana

dan peningkatan kapasitas aparatur

3.1.2 Permasalahan Bidang Pelayanan Mutasi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi,

sebagai berikut:

1. Masih lambatnya proses entry data melalui SAPK on line ke BKN.

2. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas

pokok dan fungsi

3.1.3 Permasalahan Bidang Pelayanan Pengembangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan

Pengembangan, sebagai berikut:

1. Masih kurang memahami dalam melengkapai berkas pengajuan proses

ijin belajar, taspen, taperum, dan cuti.

2. Masih kurang memahami peraturan-peraturan tentang persyaratan ijin

belajar

3. Tidak adanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan ijin belajar

(Akreditasi B) sedangkan di Lumajang terdapat perguruan tinggi

Akreditasi C.

3.1.4 Permasalahan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pembinaan

dan Data

1. Ruangan Arsip kepegawaian kurang memadai

2. Kurangnya jumlah tenaga programmer dan profesionalitas aparatur

yang telah tersedia.

3. Lemahnya sistem informasi kepegawaian

4. Kurang intensnya Rekonsiliasi data pegawai dengan unit kerja/SKPD

dan BKN

24

5. Kurang optimalnya penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian

6. Terbatasnya anggaran pelaksanaan penunjang tugas/fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Lumajang

3.2.1 Visi Kabupaten Lumajang

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN

BERMARTABAT ”

Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung

di dalamnya, yaitu :

Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta

upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan

hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang

didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya

dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan

secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah

menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

3.2.2 Misi Kabupaten Lumajang

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan

Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan

Kesehatan, Pembinaan Keagamaan serta Pemerataan Pembangunan

dan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat;

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

Usaha Pendukungnya;

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif

dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan

Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Badan Kepegawaian Negara Berdasarkan mandat dari Perangkat Peraturan

dan Undang-Undang terhadap Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, maka

Visi Badan Kepegawaian Negara adalah :

”PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA”

25

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010 –

2014, adalah :

”MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS

KOMPETENSI UNTUK MEWUJUDKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL

DAN NETRAL, SEJAHTERA”

Pernyataan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara memberikan arahan bagi

seluruh Daerah (Provins dan Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan Tugas dan

Fungsinya di Bidang Kepegawaian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam

penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah, yaitu :

a. Meningkatkan Pengetahuan, Kompetensi dan Kesejahteraan PNS Menuju PNS

yang Profesional.

b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Manajemen

Kepegawaian.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang terletak di wilayah Kantor

Pemerintah Kabupaten Lumajang jalan alun-alun Utara nomor 07 Lumajang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian,

maka perlu di identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya

tugas pelayanan yang akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lumajang, yang dilakukan melalui analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis baik

internal maupun eksternal. Lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan

dari Organisasi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang

akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi

Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut berupa :

1. Kekuatan (Strengths)

a) Tersedianya pegawai yang relatif cukup

b) Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi

c) Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKD

2. Kelemahan (Weakness)

a) Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai

b) Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKD untuk

pengembangan ke depan

c) Data pegawai masih bersifat manual

3. Peluang (Opportunities)

a) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan

kualitas aparatur

b) Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di

pasaran

26

c) Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan

4. Ancaman/Tantangan (Threats)

a) Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak

dapat dihindarkan

b) Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan

kemampuan aparatur

c) Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing

SKPD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahaan dari beberapa Dokumen

Perencanaan lainnya, maka Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap Tugas

Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah adanya

kecenderungan pengabaian para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lumajang terhadap Aturan Kepegawaian yang berlaku dalam berbagai Urusan

Kepegawaian serta Tuntutan Pelayanan Kepegawaian yang Transparan, Cepat dan

Tepat.

27

ISU STRATEGIS : BAGAIMANA MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR UNTUK MENUMBUHKAN DISIPLIN, TANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

FAKTOR EXTERNAL

FAKTOR INTERNAL

PELUANG 1. Dukungan pemerintah pusat, provinsi,

kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur

2. Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran

3. Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan

TANTANGAN 1. Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah

menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan

2. Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur

3. Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing SKPD

KEKUATAN 1. Tersedianya pegawai yang relatif cukup 2. Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang

Tugas Pokok dan Fungsi 3. Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada

BKD

ALTERNATIF STRATEGIS 1. Merencanakan dengan teliti, merata,

menyeluruh dan kontinyu akan peningkatan kualitas aparatur

2. Program pembinaan/bimbingan bagi aparatur tentang kewajiban dan tanggungjawabnya

3. Motivasi dan evaluasi Disiplin aparatur

ALTERNATIF STRATEGIS 1. Rapat Koordinasi dengan Kasatker terkait

kedisiplinan dan waskat 2. Pembinaan terhadap PNS yang kurang

memperhatikan waktu, serta PNS yang kurang memahami kedudukan dan kewajibannya

3. Tindakan terhadap aparatur yang tidak disiplin

KELEMAHAN 1. Teknologi program aplikasi sistem informasi

kepegawaian belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan wawasan

kepegawaian bagi aparatur BKD untuk pengembangan ke depan

3. Data pegawai masih bersifat manual.

ALTERNATIF STRATEGIS 1. Pengadaan/peningkatan teknologi aplikasi

sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan

2. Bimbingan teknis penajaman wawasan untuk penyusun pengembangan program kepegawaian bagi aparatur BKD pada 5 tahun kedepan.

3. Penambahan ruang kerja bagi aparatur BKD

ALTERNATIF STRATEGIS 1. Percepatan peningkatan tehnologi program

aplikasi serta kepegawaian yang memadai 2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan

aparatur untuk pengembangan program BKD kedepan

3. Upaya yang terus menerus untuk mengurangi kesenjangan penyediaan data.

28

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BKD

4.1.1 Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lumajang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail

dari perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sehingga

semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lumajang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen

kepegawaian daerah. Dalam upayanya menyikapi isu-isu strategis serta

tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal yang terjadi,

maka BKD memandang perlu untuk menetapkan visi agar mampu

mengarahkan perjalanan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan

fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun visi BKD adalah :

“ Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya

Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera”

Perumusan Visi sebagaimana tersebut di atas, berlandaskan atas pemikiran

strategis sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2): Untuk mewujudkan Penyelenggaraan

tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I),

diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur,

dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem

karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sistem manajemen

kepegawaian saat ini memang belum mampu mendorong peningkatan

profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai

dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Penataan Kepegawaian / SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan

melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau

berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan

kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem

29

remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasar

prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos

kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil

agar dapat berprestasi tinggi (profesional), dengan memperhatikan

perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan

kebijakan nasional dalam sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan arah

kebijakan pembangunan daerah.

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Manajemen aparatur berbasis kompetensi yang artinya memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat melakukan perilaku- perilaku

kognitif (mental, kemampuan intelektual), afektif (sikap dan nilai), dan

psikomotorik (kemampuan bertindak) untuk terwujudnya pegawai negeri sipil

yang profesional dan sejahtera.

4.1.2 Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam

jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk

menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman

penyelenggaraan program berjangka menengah lima tahunan dalam susunan

RENSTRA BKD. Adapun Misi BKD adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai

yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh

penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat;

2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

pegawai.

Penjelasan Misi :

Pegawai yang profesional adalah :

Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam

mendukung Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa. Sebab Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lumajang bukan semata untuk Peningkatan Pengetahuan dan

kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat,

Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi, tetapi juga tidak kalah penting

adalah untuk Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua hal ini

diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten Lumajang

Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil, karena

merupakan salah satu tujuan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut berkarier.

30

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan

Kepegawaian Daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dengan

mempertimbangan Peraturan Perundangan lainnya yaitu dengan cara

memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lumajang

4.2.1 Tujuan

Tujuan Penjabaran atau Implementasi dari Pernyataan Misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) Tahun.

Penetapan Tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada Potensi dan

Permasalahan serta Isu Bidang Kepegawaian di Kabupaten Lumajang.

Adapun Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, adalah :

1. Terwujudnya aparatur yang profesional

2. Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara Terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu Tahunan, sampai 5 (lima) Tahun

mendatang.

Perumusan Sasaran, harus memiliki Kriteria “SMART”. Analisis SMART

digunakan untuk menjabarkan Isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang

lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria,

yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable),

nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019, adalah :

1 Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas

Dengan indikator sasaran 1 sebagai berikut :

Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi

Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat

Pegawai yang memiliki wawasan & pengetahuan tentang

kepegawaian dan kedisiplinan aparatur

Pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat.

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin

Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas

Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

31

2 Meningkatnya kesejahteraan pegawai

Dengan indikator sasaran 2 sebagai berikut :

Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik

32

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Target Kinerja pada Tahun Ke

1 2 3 4 5 Terwujudnya Aparatur yang Profesional

Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas

1 Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi

1.20.1.20.31.00.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.31.00.01.001

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

1.20.1.20.31.00.01.002

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik


1.20.1.20.31.00.01.007

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah


1.20.1.20.31.00.01.010

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

1.20.1.20.31.00.01.011

5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan


1.20.1.20.31.00.01.012

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


1.20.1.20.31.00.01.015

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1.20.1.20.31.00.01.016

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


1.20.1.20.31.00.01.017

9 Penyediaan Makanan dan Minuman


1.20.1.20.31.00.01.018

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


1.20.1.20.31.00.01.019

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


2 Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat

1.20.1.20.31.00.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.31.00.02.005

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

- - - - 3 unit

1.20.1.20.31.00.02.008

2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1.20.1.20.31.00.02.022

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- 1 paket - 1 paket -

1.20.1.20.31.00.02.024

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


1.20.1.20.31.00.02.026

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


1.20.1.20.31.00.02.027

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor


1.20.1.20.31.00.02.042

7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

- - 1 paket - -

3 Peg. yg memiliki wawasan & pengetahuan ttg Kepegawai an & kedisiplinan aparatur

1.20.1.20.31.00.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.31.00.03.005

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

55 stel / Potong

55 stel / Potong

55 stel / Potong

55 stel / Potong

55 stel / Potong

1.20.1.20.31.00.03.006

2 Pengadaan ID Card - 600 Org 500 Org 500 Org 500 Org

4 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat

1.20.1.20.31.00.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.31.00.05.004

1 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya


5 Tersusunnya Laporan Capai an Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.31.00.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.31.00.06.001

1 Penyusunan Lap. Capaian Ki-nerja & Ikhtisar Realisasi Ki-nerja SKPD/ LAKIP

48 buku 48 buku 48 buku 48 buku 48 buku

6 Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

1.20.1.20.31.00.17

Program Peningkatan & Pengem-bangan Pengell.Keuangan Daerah

1.20.1.20.31.00.17.001

1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD


7 Pegawai yang memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/ Penye suaian Ijasah/Ujian Dinas

1.20.1.20.31.00.30

Program Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.31.00.30.002

1 Pendidikan Perjenjangan Struktural

UD & Uji-an PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2

org

UD & Uji-an PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2

org

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200

org, Prajab 2org

Ibel 200 org &

Tubel 2 org, Prajab

2 org

Ibel 200 org &

Tubel 2 org, Prajab

2 org

33

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Target Kinerja pada Tahun Ke

1 2 3 4 5 8 Pegawai yang memiliki

kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

1.20.1.20.31.00.32

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.31.00.32.001

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Pelantikan 4 x & Fit

Proper test 1 x

Pelantikan 4 x & Fit Proper test 1 x


Proper test 1 x

Pelantikan 4 x & Fit Proper test 1 x


Proper test 1 x

1.20.1.20.31.00.32.002

2 Seleksi Penerimaan CPNS

Formasi Umum 300

org

Pembekalan 300 org & Formasi

Umum 300 org

Pembekalan 300 org

Formasi Umum 300 org

Formasi Umum 300

org

1.20.1.20.31.00.32.005

3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah


1.20.1.20.31.00.32.017

4 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

300 org 300 org 300 org 300 org 300 org

1.20.1.20.31.00.32.018

5 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

- 100 org - 100 org 100 org

1.20.1.20.31.00.32.019

6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian


1.20.1.20.31.00.32.020

7 Penyusunan Formasi Pegawai


1.20.1.20.31.00.32.021

8 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS


1.20.1.20.31.00.32.022

9 Pelaksanaan Sumpah PNS - 300 org 300 org 300 org 300 org

1.20.1.20.31.00.32.023

10 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin & hukuman disiplin)

30 org & 20 org

30 org & 20 org

25 org & 20 org

25 org & 20 org

25 org & 20 org

1.20.1.20.31.00.32.024

11 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS

94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD

1.20.1.20.31.00.32.027

12 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

75 Org & Lulus 10

Org

75 Org & Lulus 10

Org

75 Org & Lulus 10

Org

75 Org & Lulus 10

Org

75 Org & Lulus 10

Org Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

Meningkat nya kese-jahteraan pegawai

1 Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik

1.20.1.20.31.00.33

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1.20.1.20.31.00.33.001

1 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS

1890 org

1900 org

2130 org

1725 org 1725 org

1.20.1.20.31.00.33.003

2 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami


1.20.1.20.31.00.33.004

3 Penyusunan KDA/DUK PNS 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku

1.20.1.20.31.00.33.007

4 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

391 org

438 org

366 org

461 org 461 org

1.20.1.20.31.00.33.009

5 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

8902 org

8952 org 8952 org 9002 org 9002 org

1.20.1.20.31.00.33.010

6 Proses Penerbitan Surat KGB PNS

3829 org

3974 org

4345 org

4193 org

4193 org

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lumajang, maka strategi yang dirumuskan adalah :

a. Menyiapkan akses/peluang untuk pendidikan formal dan diklat

kedinasan;

b. Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur;

c. Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier.

d. Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja;

e. Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan;

f. Meningkatkan disiplin kerja pegawai.

g. Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware);

34

h. Menata kembali File Data Pegawai;

i. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian

j. Memberikan pelayanan tepat waktu;

k. Memberi gaji tepat waktu;

l. Mengusulkan pemberian penghargaan.

4.3.2 Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan

strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi

program lima tahun dari renstra BKD. Kebijakan strategis sebagaimana

tersebut, adalah

a. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur;

b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI

: Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera

MISI 1

: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Terwujudnya Aparatur yang Profesional

Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas

1) Menyiapkan akses/ peluang untuk pendidikan formal dan diklat kedinasan;

2) Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur;

3) Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier.

4) Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja;

5) Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan;

6) Meningkatkan disiplin kerja pegawai.

7) Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware);

8) Penataan kembali File Data Pegawai;

Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur

35

MISI 2

: Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

9) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian.

10) Mmemberikan pelayanan tepat waktu;

11) Memberi gaji tepat waktu;

12) Mengusulkan pemberian penghargaan

Meningkatkan kesejahteraan pegawai

36

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan ini adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD

guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula

dapat menyelesaikan Permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2015 – 2019 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (Outcome) : Meningkatnya pelayanan yang optimal

Indikator Kinerja : 12 Bulan

Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan

Listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang

Daerah

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Indikator Keluran (Output) : 12 Bulan

Kelompok Sasaran : PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kinerja aparatur

Indikator Kinerja : 12 Bulan

37

Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Opers.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Indikator Keluran (Output) : 12 Bulan

Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja : Pakaian Olah Raga / Batik dan ID Card

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Indikator Keluran (Output) : Jumlah Pakaian Olah Raga / Batik, ID Card


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja : Orang

Kegiatan : Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/

Bintek/dan sejenisnya

Indikator Keluran (Output) : Jumlah Aparatur yang dikirim Diklat/Sosialisasi/

Bintek/dan sejenisnya


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Indikator kinerja : Buku TAPKIN, Program Kerja dan Evaluasi Program

Kerja, RENJA, LAKIP, dan IKM

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP.

Indikator Keluran (Output) : Jumlah Buku

Kelompok Sasaran : Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

38

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran

Indikator kinerja : Dokumen RKA, DPA, PAK, RAK, dan Time Schedulle

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Indikator Keluran (Output) : Jumlah Buku / Dokumen

Kelompok Sasaran : Dokumen Pengembangan Keuangan Daerah

7. Program Pendidikan Kedinasan

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Aparatur

Indikator kinerja : Ijin Belajar, Tubel, Penyesuaian Ijzah, Ujian Dinas

Kegiatan : Pendidikan Perjenjangan Struktural

Indikator Keluran (Output) : PNS

Kelompok Sasaran : PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Kinerja PNS

Indikator kinerja : Karir Pegawai, Seleksi CPNS, Sistem Informasi Pegawai,

Terbitnya SK CPNS, Sosialisasi Produk Hukum,

Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Formasi

Pegawai, Terbitnya SK PNS, Sumpah PNS, Hukuman

Disiplin dan Ijin Cerai / Kawin, Jumlah SKPD, Praja IPDN

Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

2. Seleksi Penerimaan CPNS

3. Pembangunan/Pengembangan SIMPEG

4. Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

5. Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

6. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

7. Penyusunan Formasi Pegawai

8. Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

9. Pelaksanaan Sumpah PNS

10. Pembinaan Aparatur

11. Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS

12. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Indikator Keluran (Output) : PNS dan SKPD

Kelompok Sasaran : PNS dan SKPD di Lingkungan Pemkab. Lumajang

9. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Pelayanan dan Kesejahteraan PNS

39

Indikator kinerja : - Terbitnya SK Kenaikan Pangkat

- Terbitnya Karpeg, Karis/Karsu

- Buku KDA/DUK/Data Guru Per UPT

- Terbitnya SK Pensiun

- Cuti, Askes, Taspen, Taperum, LP2P, Penghargaan

- Terbitnya Surat Kenaikan Gaji Berkala

Kegiatan : 1. Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS

2. Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu

Istri/Kartu Suami

3. Penyusunan KDA/DUK PNS

4. Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

5. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

6. Proses Penerbitan Surat KGB PNS

Indikator Keluran (Output) : SK, Kartu, dan PNS

Kelompok Sasaran : PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang

40

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Kepegawaian Kabupaten Lumajang

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Kinerja pad akhir periode Renstra SKPD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terwujudnya Aparatur yang Profesional

Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas


1.20.1.20.31.00.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.31.00.01.001

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

12 bulan 12 bulan

66.675.000 12 bulan

65.000.000 12 bulan

67.768.000 12 bulan

70.240.000 12 bulan

72.740.000 12 bulan

72.740.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.01.002


Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik

12 bulan 12 Bulan

106.910.000 12 Bulan

108.000.000 12 Bulan

110.000.000 12 Bulan

115.000.000 12 Bulan

120.000.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.007

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Barang

12 bulan 12 Bulan

98.686.000 12 Bulan

98.986.000 12 Bulan

99.686.000 12 Bulan

145.000.000 12 Bulan

155.000.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.010

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK 12 bulan 12 Bulan

135.066.500 12 Bulan

145.000.000 12 Bulan

151.000.000 12 Bulan

158.000.000 12 Bulan

167.000.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.011


Tersedianya Brg Cetakan dan Penggandaan

12 bulan 12 Bulan

83.277.300 12 Bulan

88.500.000 12 Bulan

100.000.000 12 Bulan

107.500.000 12 Bulan

115.000.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.012


Tersedianya Komponen Inst. lis trik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan 12 Bulan

6.710.000 12 Bulan

7.710.000 12 Bulan

8.710.000 12 Bulan

9.710.000 12 Bulan

10.710.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.015


Tersedianya Bhn Bacaan dan Per-aturan Perundang -undangan

12 bulan 12 Bulan

1.620.000 12 Bulan

1.650.000 12 Bulan

2.050.000 12 Bulan

2.100.000 12 Bulan

2.300.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.016

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bhn Logistik Kantor

12 bulan 12 Bulan

5.195.000 12 Bulan

6.200.000 12 Bulan

7.450.000 12 Bulan

8.550.000 12 Bulan

9.000.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.017


Tersedianya Ma- kanan & Minuman untuk rapat

12 bulan 12 Bulan

2.640.000 12 Bulan

2.580.000 12 Bulan

3.200.000 12 Bulan

3.250.000 12 Bulan

3.500.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.018


Terlaksananya Rapat-rapat Koord dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 bulan 12 Bulan

39.145.000 12 Bulan

39.500.000 12 Bulan

43.780.000 12 Bulan

47.200.000 12 Bulan

50.000.000 12 Bulan


1.20.1.20.31.00.01.019

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dallam Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koord dan Konsultasi ke Dalam Daerah

12 bulan 12 Bulan

2.355.000 12 Bulan

2.450.000 12 Bulan

3.000.000 12 Bulan

3.050.000 12 Bulan

3.250.000 12 Bulan


41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 Sarana dan

Prasarana Aparatur yg meningkat

1.20.1.20.31.00.02

Program Peningkatan Sa-rana & Prasarana Aparatur

1.20.1.20.31.00.02.005

1 Pengadaan Kendara-an Dinas/Operasional Kantor

Tersedianya kendaraan dinas

3 Unit

- - - - - - - - 3 Unit

60.000.000 3 Unit


1.20.1.20.31.00.02.008

2 Pengadaan Perleng-kapan dan Peralatan Kantor

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1 paket - 814.230.000 1 paket 25.000.000 1 paket 76.000.000 1 paket 94.000.000 1 paket 99.032.500 1 paket 96.000.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.02.022

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket - - 1 paket 9.393.000 - - 1 paket 9.693.000 - - - - BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.02.024

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan 12 bulan

60.481.600 12 bulan

65.000.000 12 bulan

79.900.000 12 bulan

81.900.000 12 bulan

86.500.000 12 bulan


1.20.1.20.31.00.02.026

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkap-an dan Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Perlengkpn & Per-alatan Gdg Kntr

12 bulan 12 bulan

3.000.000 12 bulan

4.500.000 12 bulan

5.500.000 12 bulan

6.500.000 12 bulan

7.500.000 12 bulan


1.20.1.20.31.00.02.027

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Terpeliharanya se cara Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12 bulan 12 bulan

57.500.000 12 bulan

72.500.000 12 bulan

83.800.000 12 bulan

88.600.000 12 bulan

92.300.000 12 bulan


1.20.1.20.31.00.02.042

7 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor

Rehab Gedung Kantor

1 paket - - - - 1 paket 96.000.000 - - - - - - BKD Lumajang

3 Pegawai yg memiliki wawasan & pengetahu-an ttg Kepegawaian & kedisiplinan aparatur

1.20.1.20.31.00.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.31.00.03.005


Tersedianya pakaian olah raga / batik

55 stel / Potong

55 stel/ Potong

21.600.000

55 stel/ Potong

22.050.000

55 stel/ Potong

23.629.000

55 stel/ Potong

25.250.000

55 stel/ Potong

26.750.000

55 stel/ Potong


1.20.1.20.31.00.03.006

2 Pengadaan ID Card 9764 orang - - 600 org 12.000.000 500 org 14.000.000 500 org 16.000.000 500 org 18.000.000 500 org 18.000.000 BKD Lumajang

4 Pegawai yg memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat

1.20.1.20.31.00.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.31.00.05.004

1 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya

Terlaksananya Pengiriman Apara-tur dlm rangka Dik-lat/Sosialisasi /Bin-tek/ & Sejenisnya

12 bulan 12 bulan

53.867.500

12 bulan

71.500.000

12 bulan

87.000.000

12 bulan

95.000.000

12 bulan

98.800.000

12 bulan


5 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.31.00.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.31.00.06.001

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikh-tisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

48 buku 48 buku 4.547.500

48 buku 6.500.000

48 buku 7.600.000

48 buku 8.800.000

48 buku 9.500.000

48 buku 9.500.000 BKD Lumajang

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6 Tersusunnya Rencana

Kerja dan Anggaran SKPD

1.20.1.20.31.00.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelo-laan Keuangan Daerah

1.20.1.20.31.00.17.001

1 Penyusunan Renc. Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Tersusunnya RKA SKPD

20 buku 20 buku 22.994.000

20 buku 22.994.000

20 buku

23.500.000

20 buku 23.750.000

20 buku 24.000.000

20 buku 24.000.000

BKD Lumajang

7 Pegawai yang memenu-hi syarat untuk menga-jukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/ Penye-suaian Ijasah/Ujian Dinas

1.20.1.20.31.00.30

Program Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.31.00.30.002


Terlaksananya Ujian Dinas & PI

UD & PI 100 org

UD & Ujian PI

100 org, Ibel

200 org,

Prajab 2 org

10.613.500


org, Prajab 2 org

62.548.900

UD & Ujian PI

100 org, Ibel 200 org,

Prajab 2org

77.500.000

Ibel 200 org & Tubel 2 org,

Prajab 2 org

142.500.000

Ibel 200 org &

Tubel 2 org,

Prajab 2 org

142.500.000

Ujian PI 100 org, Ibel 200

org, Prajab 2org


8 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

1.20.1.20.31.00.32

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.31.00.32.001

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Terlaksananya pelantikan/penyerahan SK Mutasi dan Fit and Propertes

Pelantikan 4 kali, Fit and Propertes 1

kali, Mutasi 4 kali

4 x & Fit

Proper test 1 x

204.930.000 4 x & Fit Proper test 1 x

204.930.000 4 x & Fit

Proper test 1 x


254.205.000 4 x & Fit

Proper test 1 x



1.20.1.20.31.00.32.002

2 Seleksi Penerimaan CPNS

Terlaksananya pembekalan, seleksi CPNS dari FU dan K-II

1460 K-II, Pembekalan

300 org

Formasi Umum 300 org

627.115.000 Pembekalan 300

org

766.000.000 Pembekalan 300

org

70.600.000 Formasi Umum 300 org

691.000.000 Formasi Umum 300 org

752.400.300 Pembekalan 300 org


1.20.1.20.31.00.32.005

3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah

Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan SIMPEGDA

12 bulan 12 bulan

50.468.550 12 bulan

45.000.000 12 bulan

32.791.000 12 bulan

38.500.000 12 bulan

42.000.000 12 bulan


1.20.1.20.31.00.32.017

4 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

Terlaksananya Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

300 org 300 org 34.220.000 300 org

35.000.000 300 org

40.000.000 300 org

45.000.000 300 org

50.000.000 300 org 50.000.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.32.018

5 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

50 org - - 100 org

35.476.000 - - 100 org

39.112.000 100 org

39.112.000 39.112.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.32.019

6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian

- 100 org 46.717.500 100 org

87.000.000 100 org

52.305.000 100 org

58.620.000 100 org

62.620.200 100 org 62.620.200 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.32.020

7 Penyusunan Formasi Pegawai

Terlaksananya Penyusunan Formasi Pegawai

10 buku formasi

10 buku 38.201.000 10 buku

35.000.000 10 buku

54.608.000 10 buku

59.088.400 10 buku

65.088.400 10 buku 65.088.400 BKD Lumajang

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.20.1.20.31.00.32.021

8 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Terlaksananya Proses Pengangkatan CPNS

- 300 org 31.280.000 300 org

31.280.000 300 org

34.500.000 300 org

40.984.000 300 org

46.100.000 300 org 46.100.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.32.022

9 Pelaksanaan Sumpah PNS

Terlaksananya Pelaksanaan Sumpah PNS

470 org - - 300 org

32.205.000 300 org

39.265.000 300 org

43.378.000 300 org

48.378.000 300 org 48.378.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.32.023

10 Pembinaan Aparatur Terlaksananya Pembinaan Aparatur

HD 75 org, ijin cerai 25

org

30 & 20 org

20.924.150 30 & 20 org

25.000.000 25 & 20 org

34.942.000 25 & 20 org

36.689.100 25 & 20 org

36.689.100 HD 75 orgijin cerai 25 org


1.20.1.20.31.00.32.024

11 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS

94 SKPD 94 SKPD

17.841.500 94 SKPD

11.938.000 94 SKP

D

12.285.000 94 SKPD

12.899.000 94 SKP

D

12.899.000 94 SKPD


1.20.1.20.31.00.32.027


Terselenggaranya Penerimaan Praja IPDN

Peserta 100 org & Target lulus 10 org

Psrt 75 org

lulus 10 org

29.540.000 Psrt 75 org

lulus 10 org

30.000.000 Psrt 75 org

lulus 10 org

47.592.000 Psrt 75 org

lulus 10 org

51.221.600 Psrt 75 org

lulus 10 org

58.221.600 Psrt 75 org

lulus 10 org


Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

Meningkatnya kesejahteraan pegawai


1.20.1.20.31.00.33

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1.20.1.20.31.00.33.001


Terlaksananya Pelantikan/Penyerahan SK Kenaikan Pangkat

1635 org 1890 Org

83.350.000 1900 Org

85.000.000 2130 Org

109.613.600 1725 Org

116.844.000 1725 Org

122.844.000 1896 org


1.20.1.20.31.00.33.003


Terlaksananya Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami

920 org 500 Org

20.491.000 500 Org

20.570.000 500 Org

23.113.000 500 Org

24.268.000 500 Org

24.268.000 500 org 24.268.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.33.004

3 Penyusunan KDA/DUK PNS

Terlaksananya Penyusunan KDA/DUK PNS

174 buku 213 Buku

20.646.900 213 Buku

20.346.900 213 Buku

26.982.900 213 Buku

27.922.000 213 Buku

27.922.000 213 buku


1.20.1.20.31.00.33.007

4 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

371 org 391 Org

38.100.000 438 Org

38.500.000 366 Org

45.125.000 461 Org

47.500.000 461 Org

50.000.000 365 org 50.000.000 BKD Lumajang

1.20.1.20.31.00.33.009


Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

8379 org 8902 Org

33.400.500 8952 Org

35.000.000 8952 Org

59.251.500 9002 Org

62.214.000 9002 Org

62.214.000 9002 org


1.20.1.20.31.00.33.10

6 Proses Penerbitan Surat KGB PNS

Terlaksananya Proses Penerbitan Surat KGB PNS

4920 org 3829 Org

38.160.000 3974 Org

38.000.000 4345 Org

63.363.000 4193 Org

69.031.000 4193 Org

74.031.000 4191 org


44

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan

Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional

1.

Rasio jabatan yang terisi

2. Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal

3. Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

45

BAB VI P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama

tahun 2015 - 2019. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / progam yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 -

2019.

Mudah - mudahan apa yang telah kita susun ini dapat tercapai secara keseluruhan

sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya - upaya kita dalam mewujudkan pembangunan

bidang aparatur pemerintah .

Demikian Rencana Strategis ini disusun , semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat

memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas kita.

Amin.

Lumajang, 07 Mei 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Drs. SUPRAPTO

Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014

46

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

V I S I : Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera

M I S I 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat

Tujuan : Terwujudnya Aparatur yang Profesional

Indikator Kinerja Tujuan : Satuan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target Target Target Target Target Target 1 Persentase program Pelayanan Administrasi

Perkantoran % 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Program Peningkatan Disiplin

Aparatur % 100 100 100 100 100 100

4 Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur % 100 100 100 100 100 100

5 Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% 100 100 100 100 100 100

6 Persentase Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

% 100 100 100 100 100 100

7 Persentase Program Pendidikan Kedinasan % 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur % 100 100 100 100 100 100

Sasaran Satuan Thn.Dsr

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana

Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan 1 Terwujudnya

sumberdaya aparatur yang berkualitas


Bulan 12 12 12 12 12 12 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12


Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang

Sekretariat

47

Sasaran Satuan

Thn.Dsr 2013 Trgt


Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan Kegiatan

Bulan 12 12 12 12 12 12

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12


Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12


Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12


Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12


Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12


Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 12

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dallam Daerah

Sekretariat

2 Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat

Unit - - - - 3

2 Program Pening-katan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

Sekretariat

Paket 1 1 1 1 1 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Sekretariat

Paket - 1 - 1 - 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Sekretariat

Bulan 12 12 12 12 12 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Sekretariat

Paket - - 1 - - 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Sekretariat

3 Pegawai yg memiliki wawasan & pengeta-huan tentang Kepe-gawaian dan kedisi-plinan aparatur

Stel 55 55 55 55 55 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Sekretariat

PNS 9764 - - 600 500 500 500 2 Pengadaan ID Card PNS Bidang Pembinaan dan Data

4 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya

Sekretariat

5 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Buku 48 48 48 48 48 48 48 1 Program Pening-katan Pengem-bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP dan IKM

Sekretariat

48


2013


Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan

6 Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Buku 20 20 20 20 20 20 20 1 Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah

1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Sekretariat

7 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas

PNS Ujian Dinas & Ujian PI 100

org

Ijin Belajar 200 org & Tugas Belajar 2 org


org, Prajab 2

org


org, Prajab 2 org


org, Prajab 2org

Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org

Ibel 200 org & Tubel 2

org, Prajab 2 org

1 Program Pendidikan Kedinasan


Bidang Pengembangan

8 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

PNS Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4

kali

Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4

kali

4 x & Fit Proper test 1 x




4 x & Fit Proper test 1

x

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

Bidang Mutasi

Orang 1460 K-II, Pembekalan

300 Org

Pembekalan 300 Org (K-II)

300 300 300 300 300 2 Seleksi Penerimaan CPNS Bidang Pengembangan

Bulan 10.606 PNS 10.112 PNS dan 1 Paket

Program Aplikasi

12 12 12 12 12 3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah

Bidang Pembinaan dan Data

Orang 300 300 300 300 300 300 300 4 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

Bidang Pengembangan

PNS 50 100 - 100 - 100 100 5 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian


PNS - 100 100 100 100 100 100 6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Bidang Pengembangan

Buku 10 10 10 10 10 10 10 7 Penyusunan Formasi Pegawai Bidang Pengembangan

PNS - 300 300 300 300 300 300 8 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Bidang Mutasi

PNS 470 350 - 300 300 300 300 9 Pelaksanaan Sumpah PNS Bidang Pembinaan dan Data

PNS HD 75 org, ijin cerai 25 org

HD 50 org, ijin cerai 20 org

30 & 20 30 & 20 25 & 20 25 & 20 25 & 20 10 Pembinaan Aparatur Bidang Pembinaan dan Data

SKPD 94 94 94 94 94 94 94 11 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS


Peserta Peserta 100 Org & Target Lulus 10 Org

Peserta 75 Org & Target Lulus

10 Org

75 Org & Lulus 10

Org

75 Org & Lulus 10 Org





Bidang Pengembangan

49

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

V I S I : Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera M I S I 2 : Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai

Tujuan : Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

Indikator Kinerja Tujuan : Satuan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target Target Target Target Target Target

1 Persentase Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian % 100 100 100 100 100 100


2013


Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan 1 Meningkatnya

kesejahteraan pegawai


PNS 1603 1635 1890 1900 2130 1725 1725 Meningkatkan kesejahteraan pegawai

1 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian


Bidang Mutasi

PNS 920 500 500 500 500 500 500



PNS 174 213 213 213 213 213 213 3 Penyusunan KDA/DUK PNS Bidang Pembinaan dan Data

BUKU 409 371 391 438 366 461 461 4 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

Bidang Mutasi

PNS 9197 8379 8902 8952 8952 9002 9002


Bidang Pengembangan

PNS 4651 4920 3829 3974 4345 4193 4193 6 Proses Penerbitan Surat KGB PNS

Bidang Mutasi

50

PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019

NO P R O G R A M JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.279.800 565.576.000 596.644.000 669.600.000 708.500.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 935.211.600 176.393.000 341.200.000 280.693.000 345.332.500

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.600.000 34.050.000 37.629.000 41.250.000 44.750.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.867.500 71.500.000 87.000.000 95.000.000 98.800.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.547.500 6.500.000 7.600.000 8.800.000 9.500.000

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 22.994.000 22.994.000 23.500.000 23.750.000 24.000.000

7 Program Pendidikan Kedinasan 10.613.500 62.548.900 77.500.000 142.500.000 142.500.000

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.101.237.700 1.338.829.000 661.226.000 1.370.697.100 1.474.713.600

9 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 234.148.400 237.416.900 327.449.000 347.779.000 361.279.000 JUMLAH TOTAL

J U M L A H

2.932.500.000 2.515.807.800 2.159.748.000 2.980.069.100 3.209.375.100 13.797.500.000

51

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019

NO P R O G R A M JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.279.800 565.576.000 596.644.000 669.600.000 708.500.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 66.675.000 65.000.000 67.768.000 70.240.000 72.740.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 106.910.000 108.000.000 110.000.000 115.000.000 120.000.000

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang 98.686.000 98.986.000 99.686.000 145.000.000 155.000.000

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor 135.066.500 145.000.000 151.000.000 158.000.000 167.000.000

05 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 83.277.300 88.500.000 100.000.000 107.500.000 115.000.000

06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.710.000 7.710.000 8.710.000 9.710.000 10.710.000

07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.620.000 1.650.000 2.050.000 2.100.000 2.300.000

08 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.195.000 6.200.000 7.450.000 8.550.000 9.000.000

09 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.640.000 2.580.000 3.200.000 3.250.000 3.500.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 39.145.000 39.500.000 43.780.000 47.200.000 50.000.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2.355.000 2.450.000 3.000.000 3.050.000 3.250.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 935.211.600 176.393.000 341.200.000 280.693.000 345.332.500

12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor - - - - 60.000.000

13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 814.230.000 25.000.000 76.000.000 94.000.000 99.032.500

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 9.393.000 - 9.693.000 -

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60.481.600 65.000.000 79.900.000 81.900.000 86.500.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 57.500.000 72.500.000 83.800.000 88.600.000 92.300.000

18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 96.000.000 - -

52

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.600.000 34.050.000 37.629.000 41.250.000 44.750.000

19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 21.600.000 22.050.000 23.629.000 25.250.000 26.750.000

20 Pengadaan ID Card PNS - 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.867.500 71.500.000 87.000.000 95.000.000 98.800.000

21 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya 53.867.500 71.500.000 87.000.000 95.000.000 98.800.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.547.500 6.500.000 7.600.000 8.800.000 9.500.000

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP dan IKM 4.547.500 6.500.000 7.600.000 8.800.000 9.500.000

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 22.994.000 22.994.000 23.500.000 23.750.000 24.000.000

23 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 22.994.000 22.994.000 23.500.000 23.750.000 24.000.000

7 Program Pendidikan Kedinasan 10.613.500 62.548.900 77.500.000 142.500.000 142.500.000

24 Pendidikan Perjenjangan Struktural 10.613.500 62.548.900 77.500.000 142.500.000 142.500.000

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.101.237.700 1.338.829.000 661.226.000 1.370.697.100 1.474.713.600

25 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 204.930.000 204.930.000 242.338.000 254.205.000 261.205.000

26 Seleksi Penerimaan CPNS 627.115.000 766.000.000 70.600.000 691.000.000 752.400.300

27 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah 50.468.550 45.000.000 32.791.000 38.500.000 42.000.000

28 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS 34.220.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000

29 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian - 35.476.000 - 39.112.000 39.112.000

30 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 46.717.500 87.000.000 52.305.000 58.620.000 62.620.200

31 Penyusunan Formasi Pegawai 38.201.000 35.000.000 54.608.000 59.088.400 65.088.400

32 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS 31.280.000 31.280.000 34.500.000 40.984.000 46.100.000

33 Pelaksanaan Sumpah PNS - 32.205.000 39.265.000 43.378.000 48.378.000

53

1 2 3 4 5 6 7 8

34 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin dan hukuman disiplin) 20.924.150 25.000.000 34.942.000 36.689.100 36.689.100

35 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS 17.841.500 11.938.000 12.285.000 12.899.000 12.899.000

36 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 29.540.000 30.000.000 47.592.000 51.221.600 58.221.600

9 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 234.148.400 237.416.900 327.449.000 347.779.000 361.279.000

37 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS 83.350.000 85.000.000 109.613.600 116.844.000 122.844.000

38 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 20.491.000 20.570.000 23.113.000 24.268.000 24.268.000

39 Penyusunan KDA/DUK PNS 20.646.900 20.346.900 26.982.900 27.922.000 27.922.000

40 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun 38.100.000 38.500.000 45.125.000 47.500.000 50.000.000

41 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 33.400.500 35.000.000 59.251.500 62.214.000 62.214.000

42 Proses Penerbitan Surat KGB PNS 38.160.000 38.000.000 63.363.000 69.031.000 74.031.000 JUMLAH TOTAL

J U M L A H 2.932.500.000 2.515.807.800 2.159.748.000 2.980.069.100 3.209.375.100 13.797.500.000

KATA PENGANTAR - lumajangkab.go.id 2015/BADAN/2015.BKD.pdfdan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ... Rencana Strategis merupakan suatu

Documents