KATA PENGANTARpembiayaan.pu.go.id/datamining/ckfinder/userfiles/files/Pedoman... · lampiran 4 format surat pernyataan bukan pengurus lsm, anggota partai politik, tim sukses dari

i

KATA PENGANTAR

Pedoman Penerimaan Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT adalah panduan

penerimaan yang terdiri dari sebaran, kriteria persyaratan, dokumen

pendaftaran, jadwal penerimaan dan informasi lainnya untuk pelaksanaan

penerimaan Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT Tahun 2020.

Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT yang selanjutnya disingkat TPP adalah

tenaga profesional pemberdayaan di bidang pembiayaan perumahan yang

memberikan bantuan dan fasilitasi untuk penyaluran BP2BT di provinsi, kota,

dan kabupaten. TPP terdiri dari koordinator yang bertugas di provinsi dan

tenaga pendukung yang bertugas di kabupaten/kota.

Kami mengharapkan dengan tersusunnya pedoman penerimaan TPP BP2BT

Tahun 2020 dapat dilakukan proses penerimaan dengan baik, akuntabel dan

profesional untuk digunakan bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, Agustus 2020

KEPALA SATUAN KERJA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN

A rv i A rg y a n t o ro

196409121991031002

ttd

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................... 1

1.2. Acuan Pelaksanaan ............................................................. 1

1.3. Maksud Dan Tujuan............................................................. 2

1.4. Ruang Lingkup .................................................................... 2

1.5. Prinsip ................................................................................. 3

BAB 2 TIM PENERIMAAN DAN SELEKSI TPP BP2BT TAHUN 2020 ............. 4

2.1. Umum................................................................................... 4

2.2. Uraian Tugas ........................................................................ 4

BAB 3 TAHAPAN PENERIMAAN .................................................................. 5

3.1. Jadwal Penerimaan ......... .. .................................................. 5

. 3.2. Ketentuan Umum ............ .................................................... 5

3.3 Syarat Administrasi dan Ruang Lingkup Tugas ..................... 7

3.4. Dokumen/Berkas Penerimaan .............................................. 13

3.5 Informasi Lainnya ................................................................. 13

3.6 Alur Penerimaan Tim Tenaga Pendukung Penyaluran............ 15

BAB 4 JUMLAH FORMASI TPP BP2BT TAHUN 2020.................................... 16

LAMPIRAN 1 PENGUMUMAN PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG

PENYALURAN BP2BT ...........................................................

20

LAMPIRAN 2 FORMAT SURAT LAMARAN .................................................. 21

LAMPIRAN 3 FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................... 22

LAMPIRAN 4 FORMAT SURAT PERNYATAAN BUKAN PENGURUS LSM,

ANGGOTA PARTAI POLITIK, TIM SUKSES DARI SALAH

SATU PASANGAN CALON KEPALA DESA/KEPALA

DAERAH/PRESIDEN SERTA BUKAN APARATUR SIPIL

NEGARA ............................................................................... 23

LAMPIRAN 5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ....................................................................................

24

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang BP2BT merupakan program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) yang telah mempunyai tabungan untuk pemenuhan

sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana pembangunan rumah

swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan,

kegiatan pelaksanaan penyaluran BP2BT dilaksanakan oleh Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan penyaluran Dana BP2BT bagi MBR pada

Provinsi, Kabupaten, Kota yang memiliki potensi minat terhadap BP2BT yang besar

diperlukan Tenaga Pendukung Penyaluran (TPP). TPP terdiri dari koordinator yang

bertugas di provinsi dan tenaga pendukung yang bertugas di kabupaten/kota.

TPP BP2BT tahun 2020 sebagai fasilitator yang mendorong tercapainya target

penyaluran BP2BT, kepada seluruh MBR dilokasi penugasan dan memastikan bahwa

penyaluran dana bantuan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Acuan Pelaksanaan

Acuan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Loan Agreement NAHP Nomor 8717-ID;

2. Project Appraisal Document NAHP Nomor PAD 1788;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 473);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1302);

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan,

Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan

Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan

2

Luas Tanah dan Luas Lantai, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berbasis Tabungan, dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan

Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks dalam pelaksanaan Bantuan

Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

6. Surat Edaran Nomor: 02/SE/Dp/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);

7. Surat Edaran Nomor Nomor: 03/SE/Dp/2020 Tentang Pelaksanaan Pengujian

Manual Penetapan Penerimaan Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berbasis Tabungan (BP2BT) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan penerimaan TPP BP2BT Tahun 2020.

Tujuan dari Pedoman ini adalah:

1. Memberikan penjelasan tata cara pelaksanaan penerimaan TPP BP2BT;

2. Menyediakan informasi tentang sebaran, kriteria persyaratan, dokumen

pendaftaran, tata cara dan jadwal penerimaan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini memuat:

1. Proses Penerimaan dan Seleksi TPP BP2BT;

2. Informasi jadwal penerimaan, syarat spesifikasi dan kualifikasi dan kelengkapan

dokumen penerimaan TPP BP2BT Tahun 2020;

3. Jumlah formasi TPP BP2BT Tahun 2020 sesuai dengan penugasan pada

Provinsi, Kabupaten dan Kota;

3

1.5 Prinsip

Penerimaan TPP BP2BT mengikuti prinsip-prinsip:

1. Efisien. Penyediaan TPP dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat

diperoleh TPP dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

2. Efektif. Dengan sumber daya yang tersedia diperoleh TPP yang mempunyai nilai

manfaat setinggi-tingginya

3. Transparan. Pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta

yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-

luasnya yang diperkirakan akan ikut dalam proses penerimaan TPP.

4. Terbuka. Penyediaan TPP terbuka bagi yang memenuhi persyaratan dan

memberikan kesempatan kepada semua calon TPP yang kompeten untuk

mengikuti seleksi penerimaan TPP BP2BT.

5. Bersaing. Dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara calon TPP yang

setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang jelas dan transparan.

6. Adil. Pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon TPP sehingga

terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan

keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

7. Akuntabel. Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi

kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat

sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.

4

BAB 2 TIM PENERIMAAN DAN SELEKSI TPP BP2BT TAHUN 2020

2.1. Umum

Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

menugaskan tim sebagai pelaksana penerimaan dan seleksi TPP BP2BT.

2.2. Uraian Tugas

a. Menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan seleksi administrasi dan seleksi uji

kompetensi TPP BP2BT;

b. Menerima dokumen lamaran, melakukan evaluasi serta selanjutnya

menentukan daftar nama TPP yang lolos tahapan seleksi administrasi dan

selanjutnya mengikuti tahapan seleksi uji kompetensi;

c. Melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan dokumen/berkas

pendaftaran yang diunggah oleh setiap pelamar;

d. Menetapkan daftar nama yang lulus seleksi administrasi dan kemudian

diumumkan melalui website pembiayaan.pu.go.id;

e. Menetapkan jadwal pelaksanaan penerimaan TPP dan jadwal pelaksanaan seleksi

uji kompetensi;

f. Menyiapkan daftar alamat online unggah dokumen berkas pendaftaran dan daftar

alamat online uji kompetensi;

g. Menyiapkan materi soal seleksi uji kompetensi bagi TPP;

h. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan seleksi administrasi dan

hasil seleksi uji kompetensi;

i. Menyusun Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Penetapan Nama TPP BP2BT 2020;

j. Mendokumentasikan seluruh hasil tahapan pelaksanaan seleksi administrasi dan

seleksi uji kompetensi;

k. Melaporkan hasil penerimaan dan hasil seleksi kepada Satuan Kerja Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

5

BAB 3 TAHAPAN PENERIMAAN

3.1. Jadwal Penerimaan

Jadwal penerimaan TPP BP2BT tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Tahapan Penerimaan TPP BP2BT Tahun 2020

No Tahapan Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan*)

1 Pengumuman Penerimaan 12 - 17 Agustus 2020

2 Masa unggah (upload) berkas pendaftaran (Dokumen Lamaran)

18 - 21 Agustus 2020

3 Seleksi administrasi terhadap kelengkapan

dokumen/berkas pendaftaran 24 - 26 Agustus 2020

4 Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Agustus 2020

5 Seleksi uji kompetensi secara on line 31 Agustus – 1 September 2020

6 Pengumuman hasil seleksi uji kompetensi 7 September 2020

7 Pengumuman penetapan TPP BP2BT Tahun 2020

10 September 2020

8 Tanda Tangan Kontrak Kerja Antar Waktu Terbatas

11 September 2020

Keterangan: *) Jadwal pelaksanaan sewaktu-waktu dapat disesuaikan. Setiap penyesuaian jadwal akan diumumkan

terbuka di website Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.2. Ketentuan Umum

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Office;

5. Dapat berkomuniasi lisan dengan baik;

6. Bersedia ditempatkan dimanapun di Provinsi/Kabupaten/Kota penugasan di

seluruh Indonesia berdasarkan ke terdekatan dengan lokasi domisili pendaftar dan

menjalani secara penuh kontrak kerja yang ditentukan di dalam Surat Kontrak

Kerja Antar Waktu Terbatas (KKWT);

7. Bukan pengurus LSM, anggota partai politik, tim sukses dari salah satu pasangan

calon Kepala Desa/Kepala Daerah/Presiden serta bukan Aparatur Sipil Negara

(ASN);

8. Setiap posisi penugasan memiliki spesifikasi dan kualifikasi yang sudah

ditentukan;

6

9. Posisi penugasan Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT Tahun 2020 memberikan

kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan;

10. Bagi Pelamar telah memiliki pengalaman sebagai tenaga pendamping dibidang

perumahan akan diberikan bobot tambahan yang akan diumumkan pada pedoman

seleksi uji kompetensi;

11. Bagi pelamar yang lolos seleksi akan diurutkan berdasarkan urutan peringkat yang

tertinggi memenuhi persyaratan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;

12. Penandatanganan kontrak kerja bagi pelamar yang lolos seleksi menjadi TPP

BP2BT Tahun 2020 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan

kebutuhan dan kondisi dilapangan;

13. Kebutuhan TPP BP2BT Tahun 2020 tahap pertama sejumlah 52 orang yang terdiri

dari koordinator sejumlah 17 orang dan tenaga pendukung Kabupaten/Kota 35

orang, dan tahap kedua sejumlah 28 orang yang terdiri dari 4 orang Koordinator

dan sejumlah 24 orang Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota;

14. Bagi pelamar yang lolos seleksi dan belum dilakukan penandatanganan kontrak

akan dimasukkan dalam kategori daftar cadangan;

15. Peserta yang ditetapkan sebagai kategori daftar cadangan akan dihubungi oleh

Panitia bila akan dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Antar Waktu Tertentu

(KKWT);

16. Peserta yang masuk dalam kategori daftar cadangan diperkenankan

mengundurkan diri dengan memberitahukan kepada Panitia penerimaan dan

seleksi TPP BP2BT Tahun 2020;

17. Peserta tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun pada saat penerimaan

dan seleksi TPP berlangsung atau apabila terjadi pengurangan jumlah atau

pembatalan TPP BP2BT tahun 2020;

18. Kabupaten/Kota dengan formasi TPP 2 orang maka spesifikasi yang ditetapkan

adalah:

a. 1 (satu) dari jurusan teknik sipil atau arsitektur; dan

b. 1 (satu) orang dari semua jurusan;

19. Jika tidak mengikuti prosedur penerimaan TPP BP2BT Tahun 2020 maka tidak

akan diproses dan dianggap tidak berlaku;

20. Berkas pendaftaran yang telah disampaikan tidak dapat diminta kembali.

21. Segala biaya yang timbul selama mengikuti proses penerimaan dan seleksi

ditanggung oleh masing-masing calon TPP BP2BT Tahun 2020;

22. Seleksi penerimaan calon TPP BP2BT Tahun 2020 tidak dipungut biaya.

7

3.3. Syarat Administrasi dan Ruang Lingkup Tugas Syarat administrasi dan ruang lingkup tugas untuk setiap posisi Koordinator Provinsi

dan TPP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2 sampai dengan tabel 3 dibawah

ini.

Tabel 2 Syarat administrasi dan ruang lingkup tugas Koordinator

Nama Penugasan Koordinator

Durasi

Penugasan 6 (enam) bulan

Dokumen/berkas

pendaftaran

Daftar Riwayat Hidup;

Surat lamaran;

Fotocopy KTP, NPWP, Ijazah, dan Buku Tabungan;

Foto berwarna 3 x 4;

Surat Referensi Pengalaman Kerja;

Bukan pengurus LSM, anggota partai politik, serta tim sukses dari

calon pasangan kepala desa, calon pasangan kepala daerah, dan

calon pasangan presiden.

Kualifikasi

Pendidikan

Pendidikan sekurang kurangnya S-1 jurusan Teknik Sipil atau

Teknik Arsitek yang dibuktikan dengan ijasah;

Kualifikasi

Pengalaman

Kerja

Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai tenaga

pendamping di bidang perumahan yang dibuktikan dengan sertifikat

kursus/pelatihan/workshop/surat keterangan/surat referensi kerja;

Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office

(Word, Excel, Power Point).

Mampu menggunakan internet;

Ruang Lingkup

Tugas

a. Bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak;

b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan stakeholder

lainnya;

c. Menyebarluaskan informasi kepada calon pemohon dan

pengembang dengan brosur, leaflet, poster dan atau media

kampanye lainnya tentang BP2BT melalui TPP;

d. Memfasilitasi pemohon dalam penyiapan persyaratan dan

permohonan kelayakan kredit dana BP2BT;

e. Membantu pelaksanaan pengujian dokumen permohonan

penetapan besaran dana BP2BT dan pengujian fisik terhadap

keberadaan dan kelengkapan bangunan rumah serta prasarana

dan sarana umum;

f. Membantu menyiapkan bahan laporan hasil pengujian dokumen

permohonan penetapan besaran dana BP2BT dan hasil pengujian

8

fisik terhadap keberadaan dan kelengkapan bangunan rumah serta

prasarana dan sarana umum kepada Ketua Tim Pengujian

Permohonan Dana BP2BT;

g. Melakukan supervisi kepada Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota

berupa pendampingan teknis dalam menyiapkan persyaratan dan

dokumen pengajuan BP2BT;

h. Memfasilitasi MBR untuk mengajukan permohonan BP2BT melalui

sistem informasi KPR subsidi perumahan (Sikasep);

i. Dalam kepemilikan rumah yang dibangun oleh pengembang :

(1) Memastikan bahwa pengembang terdaftar dalam Sistem

Registrasi Pengembang (Sireng),

(2) Memberikan informasi daftar perumahan yang telah memiliki

persyaratan administrasi untuk melakukan pembangunan

rumah;

(3) Melakukan pengecekan bahwa pembangunan rumah yang

dilakukan oleh pengembang telah diawasi oleh pengkaji teknis,

pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi;

(4) Memastikan bahwa pengkaji teknis, pengawas konstruksi,

atau manajemen konstruksi menggunakan format yang

ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran

BP2BT;

j. Dalam pembangunan rumah swadaya :

(1) Memberikan supervisi kepada Tenaga Pendukung

Kabupaten/Kota dalam hal:

Penilaian status hak atas lahan dan kesiapan lahan;

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Penyusunan Desain Teknis;

Proses pengajuan IMB;

Pemilihan tukang/mandor;

Pemilihan material dan peralatan;

Dokumen persyaratan debitur yang akan diajukan ke bank;

(2) Mereviu hasil pendataan pemohon BP2BT untuk pembangunan

rumah swadaya yang dilaksanakan oleh Tenaga Pendukung

Kabupaten/Kota;

(3) Menyusun daftar pemohon yang memenuhi persyaratan

pengajuan;

(4) Memantau dan atau mereviu laporan kemajuan pembangunan

fisik dan kualitas rumah yang disampaikan oleh Tenaga

Pendukung Kabupaten/Kota;

9

k. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran BP2BT

secara berkala.

Output Pekerjaan

a. Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dengan

stakeholder lainnya sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan;

b. Tersebarnya informasi tentang BP2BT melalui Tenaga Pendukung

Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya kepada 600 orang per bulan;

c. Daftar pemohon yang memenuhi syarat dan sudah siap

mengajukan BP2BT;

d. Laporan pengujian dokumen (lampiran 11) dan pengujian fisik

(lampiran 12 dan 13) sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Penyaluran BP2BT;

e. Laporan kinerja Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota setiap bulan;

f. Dokumentasi pelaksanaan fasilitasi dan daftar pemohon yang

difasilitasi dalam sistem informasi KPR subsidi perumahan (Sikasep);

g. Dalam kepemilikan rumah yang dibangun oleh pengembang :

(1) Daftar pengembang yang terdaftar dalam Sistem Registrasi

Pengembang (Sireng) yang membangun rumah di lokasi

penugasan;

(2) Daftar perumahan yang memenuhi persyaratan administrasi

untuk melakukan pembangunan rumah;

(3) Daftar nama pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau

manajemen konstruksi yang melakukan pengawasan terhadap

pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang;

(4) Salinan (fotokopi) format pengujian yang telah ditandatangani

oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen

konstruksi;

h. Dalam pembangunan rumah swadaya:

(1) Laporan supervisi kepada Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota

tentang:






Pemilihan material dan peralatan


(2) Laporan hasil reviu data calon pemohon BP2BT pembangunan

rumah swadaya;

(3) Daftar pemohon yang memenuhi persyaratan pengajuan;

10

(4) Laporan kemajuan fisik pembangunan rumah swadaya.

i. Laporan bulanan dan laporan lainnya apabila sewaktu-waktu

dibutuhkan.

Tabel 3 Syarat administrasi dan ruang lingkup tugas

Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota

Nama Penugasan Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota

Durasi

Penugasan 6 (enam) bulan

Dokumen/berkas

pendaftaran

Daftar Riwayat Hidup;

Surat lamaran;

Fotocopy KTP, NPWP, Ijazah, dan buku tabungan;

Foto berwarna 3 x 4;

Surat Referensi Pengalaman Kerja;

Bukan pengurus LSM, anggota partai politik, serta tim sukses

dari calon pasangan kepala desa, calon pasangan kepala daerah,

dan calon pasangan presiden.

Kualifikasi

Pendidikan

Pendidikan sekurang-kurangnya S-1 semua jurusan dibuktikan

dengan ijazah;

Kualifikasi

Pengalaman Kerja

Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai tenaga

pendamping di bidang perumahan yang dibuktikan dengan

sertifikat kursus/pelatihan/workshop/surat keterangan/surat

referensi kerja;

Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office

(Word, Excel, Power Point);

Mampu menggunakan internet.

Ruang Lingkup

Tugas

a. Bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak;

b. Melakukan koordinasi dengan Koordinator, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya;

c. Menyebarluaskan informasi kepada calon pemohon dan

pengembang melalui brosur, leaflet, poster, media kampanye

lainnya tentang BP2BT;

d. Memfasilitasi pemohon dalam pengecekan kelayakan kredit;

e. Membantu pelaksanaan pengujian dokumen permohonan

penetapan besaran dana BP2BT dan pengujian fisik terhadap

keberadaan dan kelengkapan bangunan rumah serta prasarana

dan sarana umum;

f. Membantu menyiapkan bahan laporan pengujian dokumen

permohonan penetapan besaran dana BP2BT dan hasil pengujian

11

fisik terhadap keberadaan dan kelengkapan bangunan rumah

serta prasarana dan sarana umum kepada Ketua Tim Pengujian

Permohonan Dana BP2BT;

g. Memberikan fasilitasi kepada MBR dalam menyiapkan persyaratan

dan dokumen pengajuan BP2BT;

h. Menindak lanjuti hasil supervisi yang dilakukan oleh Koordinator;

i. Memberikan fasilitasi MBR untuk mengajukan permohonan

BP2BT melalui sistem informasi KPR subsidi perumahan (Sikasep);

j. Dalam kepemilikan rumah yang dibangun oleh pengembang:

(1) Memastikan bahwa pengembang terdaftar dalam Sistem

Registrasi Pengembang (Sireng);

(2) Memberikan informasi daftar perumahan yang telah memiliki

persyaratan administrasi untuk melakukan pembangunan

rumah;

(3) Melakukan pengecekan bahwa pembangunan rumah yang

dilakukan oleh pengembang telah diawasi oleh pengkaji

teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi;

(4) Memastikan bahwa pengkaji teknis, pengawas konstruksi,

atau manajemen konstruksi menggunakan format yang

ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran

BP2BT;

k. Dalam pembangunan rumah swadaya:

(1) Memberikan fasilitasi kepada MBR dalam hal:







Dokumen persyaratan debitur yang akan diajukan ke

bank;

(2) Melaksanakan pendataan dan menyusun daftar calon

pemohon dan BP2BT untuk pembangunan rumah swadaya;

(3) Mendampingi pelaksanaan pembangunan rumah swadaya;

l. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran

BP2BT secara berkala;

Output Pekerjaan a. Kegiatan koordinasi dengan Koordinator, Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan stakeholder lainnya sekurang-kurangnya

2 kali dalam satu bulan;

12

b. Tersebarnya informasi tentang BP2BT sekurang-kurangnya

kepada 100 orang per bulan;

c. Daftar pemohon yang memenuhi syarat dan sudah siap

mengajukan BP2BT;

d. Bahan laporan pengujian dokumen dan pengujian fisik sesuai

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran BP2BT;

e. Tindak lanjut hasil supervisi berupa perbaikan :








Pelaksanaan pembangunan rumah.

f. Dokumentasi pelaksanaan fasilitasi dan daftar pemohon yang

difasilitasi dalam sistem informasi KPR subsidi perumahan

(Sikasep);

g. Dalam kepemilikan rumah yang dibangun oleh pengembang :

(1) Daftar pengembang yang terdapat dalam Sistem Registrasi

Pengembang (Sireng) yang membangun rumah di lokasi

penugasan;

(2) Daftar perumahan yang memenuhi persyaratan administrasi

untuk melakukan pembangunan rumah;

(3) Daftar nama pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau

manajemen konstruksi yang melakukan pengawasan

terhadap pembangunan rumah yang dilakukan oleh

pengembang;

(4) Salinan (fotokopi) format pengujian yang telah

ditandatangani oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi,

atau manajemen konstruksi;

j. Dalam pembangunan rumah swadaya:

(1) Hasil fasilitasi kepada MBR dalam hal:



penyusunan desain teknis;

proses pengajuan IMB;

pemilihan tukang/mandor;

13

pemilihan material dan peralatan;

dokumen persyaratan debitur yang akan diajukan ke

bank;

(2) Data permohonan kredit pengajuan BP2BT pembangunan

rumah swadaya;

(3) Daftar calon pemohon yang memenuhi persyaratan

pengajuan;

(4) Laporan kemajuan fisik pembangunan rumah swadaya.

k. Laporan bulanan dan laporan lainnya apabila sewaktu-waktu

dibutuhkan;

3.4. Dokumen/Berkas Penerimaan

1. Hasil scan Surat Lamaran kepada Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan (format pdf ukuran maksimal 300 Kb);

2. Hasil scan Daftar Riwayat Hidup dari Pelamar (format pdf ukuran maksimal 300

Kb);

3. Hasil scan kursus/pelatihan/workshop/sertifikat atau surat keterangan

pengalaman pekerjaan (format pdf ukuran maksimal 300 Kb);

4. Pas foto menggunakan kemeja dengan warna latar merah atau biru (terbaru,

format jpg, ukuran maksimal 300 Kb);

5. Hasil scan KTP (format pdf ukuran maksimal 300 Kb);

6. Hasil scan ijazah sesuai jenjang/kualifikasi pendidikan (format pdf ukuran

maksimal 300 Kb);

7. Hasil scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (format pdf ukuran maksimal 300

Kb);

8. Hasil scan Buku Tabungan (format pdf ukuran maksimal 300 Kb);

9. Hasil scan Surat Pernyataan bukan pengurus LSM, anggota partai politik, tim

sukses dari salah satu pasangan calon Kepala Desa/Kepala Daerah/Presiden serta

bukan Aparatur Sipil Negara (format pdf ukuran maksimal 300 Kb).

10. Hasil scan Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi (format pdf ukuran

maksimal 300 Kb).

14

3.5. Informasi Lainnya

1. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh

oknum-oknum yang mengatasnamakan Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan atau Tim Penerimaan dan Seleksi TPP BP2BT

sehingga peserta diharapkan tidak merespon atau melayani tawaran-tawaran

yang menjanjikan kemudahan;

2. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal lain berkaitan akan ditentukan

kemudian dan diinformasikan melalui website Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3. Jalur layanan komunikasi melalui:

a. Website: pembiayaan.pu.go.id

b. Email: [email protected]

c. Telepon: 08987808132/ 081510097954 (WA only)

mailto:[email protected]

15

3.5. Alur Penerimaan Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT Tahun 2020 Alur penerimaan Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT 2020 dilaksanakan dengan tahapan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah

ini.

Gambar 1. Alur Penerimaan Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT 2020

16

BAB 4 JUMLAH FORMASI TPP BP2BT TAHUN 2020

Kriteria penentuan jumlah formasi dan sebaran TPP BP2BT Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

1. Telah terdapat potensi minat penyaluran BP2BT yang disampaikan dari bank

pelaksana kepada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan minimal 100 unit;

2. Telah terdapat usulan pemanfaatan dana BP2BT dengan skema rumah swadaya;

atau

3. Telah terdapat pengajuan permohonan penetapan penerima manfaat dari bank

pelaksana kepada Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan pada tahun 2020;

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah formasi dan sebaran TPP BP2BT Tahun

2020 dapat dilihat pada tabel 4. Jumlah formasi TPP BP2BT yang dibutuhkan untuk

tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

17

Tabel 4 Jumlah Formasi TPP BP2BT Tahun 2020

NO PROVINSI NO KABUPATEN/KOTA

POTENSI BERDASARKAN

USULAN BANK (UNIT)

RASIONALISASI

TARGET 26.000 UNIT

DATA POTENSI MINAT

BP2BT DENGAN SKEMA

SWADAYA

PERMOHONAN KEPADA SATKER

TAHUN 2020 (STATUS 24 JULI 2020)

JUMLAH FORMASI TPP

TAHAP

I/II KOORDI

NATOR

TENAGA

PENDUKUNG

KABUPATEN/ KOTA

TOTAL

1 ACEH 1 KAB. ACEH BESAR 1.125 265 2 1

2 I

2 KOTA BANDA ACEH 282 66 1 I

2 BALI

1 KOTA DENPASAR 3.264 768 1 1

4

I

2 KAB. BULELENG - - 5 1 II

3 KAB. JEMBRANA - - 14 1 I

3 BANTEN

1 KOTA SERANG 110 26 11 15 1 1

8

I

2 KAB CILEGON 4.870 1.146 1 II

3 KOTA CILEGON 125 29 20 1 I

4 KOTA TANGERANG 4.565 1.074 1 I

5 KAB. SERANG 1.082 255 1 16 1 I

6 KAB. TANGERANG 3.199 753 2 1 I

7 KAB. LEBAK 519 122 1 II

4 BENGKULU 1 KOTA BENGKULU 666 157 22 8 1 1 I

5 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1 KOTA YOGYAKARTA 651 153 1 1 II

6 GORONTALO

1 KAB. GORONTALO 23 5 81 - 1 1 4 I

2 KAB. BONE BOLANGO - - 76 - 1 I

3 KOTA GORONTALO - - 56 - 1 I

7 JAWA BARAT

1 KOTA BANDUNG - 1

17

I

2 KAB. BANDUNG 904 213 1 I

3 KAB. GARUT 491 116 1 1 II

4 KAB. KUNINGAN 849 200 3 1 I

5 KOTA BOGOR 3.579 842 1 II

6 KAB. BOGOR 2.112 497 30 1 I

7 KAB. SUKABUMI 969 228 541 20 1 I

8 KOTA SUKABUMI 586 138 1 II

9 KAB. TASIKMALAYA 534 126 4 1 II

10 KAB. BEKASI 11.041 2.598 25 2 I

11 KOTA CIREBON 522 123 1 II

12 KAB. CIREBON 1.169 275 38 1 I

13 KAB. KARAWANG 1.838 432 1 1 I

14 KAB. SUBANG 646 152 1 II

16 KOTA DEPOK 800 188 1 II

17 KOTA BEKASI 786 185 1 II

8 JAWA TENGAH

1 KOTA SEMARANG 10 2 61 1 1

17

I

2 KAB. BANYUMAS 710 167 38 1 I

3 KAB. BOYOLALI 447 105 7 5 1 II

18


POTENSI BERDASARKAN USULAN BANK

(UNIT)

RASIONALISASI TARGET 26.000

UNIT

DATA POTENSI

MINAT BP2BT

DENGAN

SKEMA SWADAYA


TAHUN 2020 (STATUS 24

JULI 2020)

JUMLAH FORMASI TPP

TAHAP I/II

KOORDI NATOR

TENAGA PENDUKUNG KABUPATEN/

KOTA

TOTAL

4 KAB. DEMAK 118 28 9 3 1 II

5 KAB. KARANGANYAR 146 34 1 26 1 I

6 KAB. KENDAL 457 108 121 1 I

7 KAB. SEMARANG 1.621 381 18 1 I

8 KAB. SUKOHARJO 239 56 1 34 1 I

9 KAB. GROBOGAN - - 14 1 II

10 KAB. JEPARA 494 116 90 1 I

11 KOTA PEKALONGAN 206 48 10 1 II

12 KOTA TEGAL 35 8 10 1 II

13 KAB. KUDUS 816 192 1 II

14 KAB. PATI 35 8 52 1 I

15 KAB. PURBALINGGA - - 19 1 II

16 KAB. WONOSOBO 30 7 20 1 I

9 JAWA TIMUR

1 KOTA SURABAYA 246 58 1

8

I

2 KAB. BANYUWANGI 1.137 268 1 I

3 KAB. JEMBER 2.793 657 1 1 I

4 KAB. MALANG 2.941 692 5 1 I

5 KAB. MOJOKERTO 1.225 288 1 I

6 KAB. PASURUAN 944 222 2 1 II

7 KAB. GRESIK 1.098 258 1 I

8 KOTA MALANG 640 151 1 II

10 KALIMANTAN

BARAT 1 KOTA PONTIANAK 481 113 - 1 1

II

11 KALIMANTAN SELATAN

1 KOTA BANJARMASIN 2.622 617 - 1 1 I

12 KALIMANTAN TENGAH

1 KOTA PALANGKARAYA 792 186 - 1 1 II

13 KEP. BANGKA BELITUNG

1 KOTA PANGKAL PINANG 527 124 1 1 II

14 KEPULAUAN RIAU 1 KOTA TANJUNG PINANG 255 60 11 1 1 I

15 LAMPUNG 1 KOTA BANDAR LAMPUNG 1.401 330 1 1 I

16 NUSA TENGGARA TIMUR

1 KOTA KUPANG 461 108 1 1 1 I

17 SULAWESI TENGGARA

1 KOTA KENDARI 1.271 299 3 1 1 I

18 SULAWESI UTARA 1 KOTA MANADO 1.466 345 - 1 1 I

19 SUMATERA BARAT 1 KOTA PADANG 1.123 264 3 1 1

3 I

2 KAB. PADANG PARIAMAN - - 9 1 II

20 SUMATERA SELATAN

1 KOTA PALEMBANG 2.123 500 2.770 34 1 1 4

I

2 KAB. BANYUASIN 296 70 7 1 II

19


POTENSI BERDASARKAN USULAN BANK

(UNIT)

RASIONALISASI TARGET 26.000

UNIT

DATA POTENSI

MINAT BP2BT

DENGAN

SKEMA SWADAYA


TAHUN 2020 (STATUS 24

JULI 2020)

JUMLAH FORMASI TPP

TAHAP I/II

KOORDI NATOR

TENAGA PENDUKUNG KABUPATEN/

KOTA

TOTAL

3 KOTA LUBUK LINGGAU 768 181 1 II

21 SUMATERA UTARA

1 KOTA MEDAN 1.087 256 1 2

I

2 DELI SERDANG 804 189 2 1 II

TOTAL 110.494 26.000 4.034 416 21 59 80

Keterangan : *) Penugasan Koordinator tidak mengikat pada Kabupaten/Kota yang ada dalam tabel 4 tetapi menjangkau seluruh Kabupaten/Kota dalam satu

Provinsi.

**) Penugasan Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota dapat ditempatkan di lintas Kabupaten/Kota yang memiliki potensi dan minat BP2BT yang tinggi.

***) Penugasan pendampingan Tenaga Pendukung Kabupaten/Kota yang dilaksanakan lintas Kabupaten/Kota harus diketahui, dilaporkan dan

mendapat persetujuan dari Team Leader NCS BP2BT. ****) Biaya operasional pendampingan lintas Kabupaten/Kota akan dibiayai dari manajemen.

20

LAMPIRAN 1. PENGUMUMAN PENERIMAAN

TENAGA PENDUKUNG PENYALURAN BP2BT

21

LAMPIRAN 2. FORMAT SURAT LAMARAN

Kepada Yth. Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Dengan Hormat,

Berdasarkan pengumuman terkait penerimaan Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT Tahun 2020, dengan ini saya

yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : …........................................................

Jenis Kelamin : …........................................................ Pendidikan Terakhir : …........................................................

Alamat : …........................................................ Nomor Telepon/HP : …........................................................ Posisi Penugasan : (diisi dengan posisi penugasan yang akan

dilamar)

Menyatakan bahwa, saya mengajukan lamaran untuk menjadi bagian Tenaga Pendukung Penyaluran BP2BT. Sebagai bahan

pertimbangan, saya lampirkan bahan-bahan kelengkapan sebagai berikut:

1) Daftar Riwayat Hidup (sesuai format)

2) Salinan kursus/pelatihan/workshop/sertifikat atau surat

keterangan pengalaman pekerjaan 3) Pas foto berwarna (3x4)

4) Salinan KTP 5) Salinan ijazah terakhir yang telah dilegalisir

6) Salinan NPWP

7) Salinan Buku Tabungan 8) Surat Pernyataan bukan pengurus LSM, anggota partai

politik, tim sukses dari salah satu pasangan calon Kepala

Desa/Kepala Daerah/Presiden serta bukan Aparatur Sipil Negara

Demikian surat lamaran ini saya sampaikan dan atas

perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

[nama kota], tanggal xx bulan xx tahun 20xx

(diisi nama pelamar)

22

LAMPIRAN 3. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi Penugasan :

2. Nama :

3. Tempat/Tanggal Lahir :

4. Pendidikan (Nama Institusi/Lembaga Pendidikan, Tempat dan Tgl/Bln/Thn Wisuda sesuai ijazah, serta dilampirkan rekaman ijazah )

:

5. Pendidikan Non Formal (dilampirkansertifikasi

keahlian/pelatihan/workshop bidang penugasan yang terkait)

:

6. Pengalaman Kerja (setiap pengalaman kerja yang dicantumkan disertai dengan referensi dari Pemberi Kerja yang bersangkutan)

:

a. Nama Pekerjaan :

b. Lokasi Pekerjaan :

c. Pengguna Jasa :

d. Uraian Tugas :

e. Waktu Pelaksanaan :

f. Posisi Penugasan :

g. Surat Referensi dari Pengguna

Jasa (Ada/Tidak)

:

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan

keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau

dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

[nama kota], tanggal xx bulan xx tahun 20xx

Yang Membuat Pernyataan,


23

LAMPIRAN 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN

BUKAN PENGURUS LSM, ANGGOTA PARTAI

POLITIK, TIM SUKSES DARI SALAH SATU

PASANGAN CALON KEPALA DESA/KEPALA

DAERAH/PRESIDEN SERTA BUKAN APARATUR

SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Posisi Penugasan :

Alamat Domisili :

Nomor Telepon/HP :

Menyatakan bahwa saya bukan merupakan pengurus LSM, anggota

partai politik, serta tim sukses dari calon pasangan kepala desa,

calon pasangan kepala daerah, dan calon pasangan presiden.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

[nama kota], tanggal xx

bulan xx tahun 20xx Yang

Membuat Pernyataan,


Materai

Rp 6000

24

LAMPIRAN 5. FORMAT SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN MENUNTUT GANTI RUGI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Posisi Penugasan :

Alamat Domisili :

Nomor Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam pelaksanaan penerimaan

dan seleksi TPP BP2BT tahun 2020 berlangsung, baik yang disebabkan adanya

pengurangan jumlah dan pembatalan TPP BP2BT tahun 2020.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

[nama kota], tanggal xx

bulan xx tahun 20xx

Yang Membuat Pernyataan,


Materai

Rp 6000

25

KATA PENGANTARpembiayaan.pu.go.id/datamining/ckfinder/userfiles/files/Pedoman... · lampiran 4 format surat pernyataan bukan pengurus lsm, anggota partai politik, tim sukses dari

Documents