KATA PENGANTAR Banten...KATA PENGANTAR Rencana Kinerja tahun 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja tahun 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus

akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri

dengan penyusunan Laporan Kinerja. Rencana Kinerja merupakan suatu

jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis dan laporan

kinerja dengan sistem penganggaran yang memberikan gambaran

mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja tahun 2019 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai

dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan. Target kinerja ini

mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat

sasaran program maupun kegiatan, dan merupakan alat pengukur

keberhasian setiap akhir periode palaksanaan.

Target kinerja kegiatan yang disusun dalam bentuk indikator-indikator

kinerja dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk

menggambarkan cara pencapaian sasaran. Indikator-indikator dari

kegiatan berupa input, output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini

dengan target yang jelas dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat

diukur capaian kinerjanya. Rencana Kinerja Tahun 2019 merupakan

gambaran rinci cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2019 untuk

mewujudkan visi dan misi perwakilan BPKP Provinsi Banten. Komitmen ini

hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staff Perwakilan

BPKP Provinsi Banten yang optimal dan terorganisasi.

Jakarta, 6 Februari 2019

Kepala Perwakilan,

Muhammad Masykur NIP 19640227 198402 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KETETAPAN RENCANA KINERJA TAHUN 2019 ….................................... i

KATA PENGANTAR……............................................................................... ii

Daftar ISI….................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1

A. Tugas dan Fungsi............................................................. 1

B. Struktur Organisasi………................................................ 2

C. Keterikatan dengan Rencana Strategis............................ 3

D. Keterikatan dengan Anggaran......................................... 3

BAB II RENCANA STRATEGIS….......................................................... 4

Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten………………… 5

A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten……… 5

Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten………...... 14

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan BPKP

Provinsi Banten…….........................................................

22

BAB III RENCANA KINERJA………........................................................ 27

A. Pengukuran Kinerja………............................................... 31

B. Sasaran Kinerja………..................................................... 32

C. Anggaran Rencana Kinerja ............................................. 58

D. Sumber Daya Manusia.................................................... 58

BAB IV PENUTUP................................................................................... 59

1

BAB I

PENDAHULUAN

Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Banten, diawali dengan

menyusun suatu Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana

Kinerja (performance Plan) yang kemudian akan dievalusi atau dinilai

melaiui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja ( Performance Accountability

Report}.

Rencana kinerja ini memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Banten yang dijabarkan secara nyata dalam

bentuk kerangka kegiatan yang harus dijalankan dan target kineija

yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal

26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Banten mempunyai Tugas Pokok:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan atau daerah atas kegiatan bersifat lintas sektoral

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum

negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari

Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SP1P pada

wilayah kerjanya dan;

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain

di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah

ditetapkan, Perwakilan BPKP Provinsi Banten memiliki struktur

berdasarkan Keputusan Kepaia BPKP Nomor: 13 Tahun 2014

tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

2

Perwakilan BPKP, dengan struktur terdiri dari Kepaia Perwakilan yang

membawahi satu Kepala Bagian Tata Usaha serta kelompok PFA.

Struktur organisasi dilihat perwakilan BPKP dapat dilihat pada diagram berikut:

Masing-masing Bagian/Bidang/Kelompok PFA mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, dan

pengelolaan perpustakaan

b. Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pengawasan

pada Instansi Pemerintah Pusat di daerah dan pada Pemerintah Daerah

yang sumber dananya berasal dari APBN, dana dekonsentrasi dan tugas

perbantuan, Badan Layanan Umum serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

c. Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah


pada Instansi Pemerintah Daerah.

KEPALA PERWAKILAN

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SUBBAG

KEUANGAN

KEPALA SUBBAG

KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. BIDANG PENGAWASAN IPP

2. BIDANG PENGAWASAN APD

3. BIDANG AKUNTAN NEGARA

4. BIDANG INVESTIGASI

5. BIDANG P3A

Keterangan: IPP : Instansi Pemerintah Pusat APD : Akuntabilitas Pemerintah Daerah P3A : Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

3

d. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara


pada Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Badan Layanan Umum/Daerah

dan Badan Usaha Lainnya

e. Kelompok JFA Bidang Investigasi


terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara, kegiatan pemberian bantuan audit perhitungan kerugian keuangan

negara dan audit atas hambatan kelancaran pemangunan pada Instansi

Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/D, badan-badan lain yang didalamnya

terdapat kepentingan pemerintah serta kegiatan pencegahan korupsi

f. Kelompok JFA Bidang P3A

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengelola kegiatan penyiapan bahan

penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan bahan laporan

realisasi kegiatan, penyusunan laporan berkala atau hasil pengawasan serta

program pembinaan APIP termasuk pembinaan JFA di lingkungan daerah.

C. KETERKAITAN DENGAN RENCANA STRATEGIS

Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya telah menyusun Rencana Strategis tahun anggaran 2015 s.d.

2019, dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Kinerja yang berisi

tolak ukur, target sasaran, kegiatan yang harus dicapai dalam kurun

waktu satu tahun. Rencana Kinerja Tajun 2019 disusun berdasarkan

Renstra Tahun 2015 – 2019.

D. KETERKAITAN DENGAN ANGGARAN

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari

penganggaran yang ada. Kaitan dengan penganggaran dipertimbangkan dalam

rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan

besaran anggaran kegiatan. Volume kegiatan yang besar membutuhkan anggaran

yang lebih besar pula, sedangkan penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran

diperlukan sehingga sasaran atau kinerja yang telah ditetapkan juga dapat

disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

4

4

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015-

2019, yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsinya. Rencana Strategis ini merupakan sebuah komitmen yang

dibangun berdasakan visi, misi tujuan dan nilai-nilai luhur yang dianut. Komitmen

ini berimplikasi pada seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan

pegawai yang ada untuk menegakkan dan melaksanakannya tanpa pengecualian,

karena komitmen itulah yang akan menjadi motor bagi optimalisasi pencapaian

tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam kurun waktu 2015-2019.

Dengan tersususnnya Renstra 2015-2019 berarti Perwakilan BPKP Provinsi

Banten telah menetapkan arah yang akan dituju dan yang akan dicapai dalam lima

tahun ke depan. Renstra ini adalah manifestasi respon organisasi terhadap kondisi

lingkungan internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya mengansipasi

dan mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Menyadari begitu besarnya perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka

diperlukan komitmen yang tinggi untuk senantiasa mengantisipasi dan

menuangkannya dalam butiran tekad untuk direalisasikan menjadi hal yang nyata.

Jika perlu, Renstra ini pun dapat diubah dan disesuaikan lagi dengan

perkembangan atau perubahan lingkungan strategis.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi dan Misi, tujuan,

sasaran, serta cara pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program beserta

indikator hasil program yang dapat diukur. Komponen-komponen Perencanaan

Strategis tersebut dapat diuraikan seagai berikut:

5

A. VISI DAN MISI PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN

Gambaran Visi

Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga

pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menetapkan suatu

komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan, yaitu:

AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH RI BERKELAS DUNIA UNTUK

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN NASIONAL DI WILAYAH BANTEN

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten

dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP

diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk

melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna

secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan

pegawai di lingkungan BPKP. Kata kunci yang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal Pemerintah RI, yaitu

audit intern dan Auditor pemerintah RI

a. Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada

definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing, yaitu

“an independent objective assurance and consulting activity designed to

add value and improve an organization’s operations. It helps an

organization accomplish its objectives by bringing a systematic,

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk

management control and governance processes”.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP dalam

melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa

assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya,

6

pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy

yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,

pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk program

atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP

menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

b. Auditor Pemerintah RI

Auditor Pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung

kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor

Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang

difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta di

lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui

suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran

tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau

delegate kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga

berfungsi sebagi mitra strategis K/L/P/K dalam hal pemberian jasa

consultancy. Jika informasi assurance di atas menunjukkan adanya

risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP

berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko,

dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran

pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan

tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi

berbagai potensi ataupun simtom-simtom kelemahan maupun

penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut,

BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya

terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap

asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan

manajemen risiko, sistem dan proses governance.

7

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebagi Auditor Internal

Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka

meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance

terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga

dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang

dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan

bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain

yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor

internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek

produk.

a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional

care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan yang wajib

memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya

ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai

organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang

pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki

kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi

yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan

pengawasan intern, berdasarkan standard operating procedure (SOP)

yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA,

dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses

pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan

sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan

dengan memperhatikan risiko (risk based planning). Demikian juga,

pelaksanaan pengawasannya tetap memerhatikan risiko pengawasan

(audit risk) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

8

b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi diwujudkan dalam

pemberian kualitas yang independen dan obejektif atas pengendalian

intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap

auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam

melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya

organisasi, serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping

itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam

berbagai bidang terkait sehingga meningkatka kemampuan dalam

mengidentifikasi masalah dan solusinya, serta memahami perubahan

peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan SDM BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan

pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses governance

yang efektif dan efisien, serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan

yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala

Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan

program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagi

Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan stratejik yang perlu

diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam

Audit Charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan

tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui

Presiden, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang

mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman

pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu

dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan

yang berlangsung di negara-negara lain (best practices benchmarking)

melalui studi literature maupun studi ke organisasi internal audit negara

yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus menerusssss tersebut

diharapkan BPKP dapat menjadi Pembina yang lebih kompeten bagi

aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

9

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan professional pengawasan BPKP

diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model,

dengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan

karakteristik sebagai berikut:

1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance

and consulting diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak

perubahan (Service and Role of Internal Audit Element).

2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang

professional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan

kompetensi dan kerja sama tim (People Management Element).

3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan

berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan

memperhatikan focus prioritas dan risiko, memperbaiki metodologi

pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-

praktik terbaik pengawasan (Professional Practices Element).

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi

maupun individu, melalui SIMA untuk kepentingan manajemen hasil

pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan

(Performance Management and Accountability Element).

5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya

dalam melakukan pengawasan lintas sector dan menjadi mitra

pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil

pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa

rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan K/L/P dalam rangka

mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja

(Organizational Relationship and Culture Element).

6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan

pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan

mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sectoral. BPKP aktif untuk

melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian

intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan, dan

mendorong tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure

Element).

10

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP

senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern

pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat

tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada

penyelenggaraan yang efektif, dengan kerangka penilaian kematangan

implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada

pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik bahwa BPKP telah

menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua

kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (control design).

Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas

beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan

didokumentasikan secara konsisten.

c. Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa

informasi assurance dan/atau consultancy. Informasi assurance

memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata

kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah

dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan, atau instrumen

operasional manajemen risiko dan governance lainnya. Informasi

consultancy berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko,

aktivitas pengendalian, dan proses governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi assurance

dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga

mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam

meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen

lingkup pengawasan intern, yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan

lingkup APBN, pengawasan intern, akan meliputi fungsi penerimaan,

program prioritas nasional dan kebijakan fiscal. Pengawasan BPKP

11

dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat

luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat pada tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis

K/L/P/K dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan

rakyat.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebagai penjabaran Visi BPKP, yaitu

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”, sejalan

dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat

dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa

agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), antara lain agenda

kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan

yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil

peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang

Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,

Efektif, dan Terpercaya.

Peran penting BPKP sebagai auditor internal Pemerintah RI yang selalu hadir

dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai

pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat

dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP

sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan

jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan

pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut,

baik program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori

12

current issue, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada

pelaporan akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan informasi hasil

pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden

dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal

yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai

tambah atau added value yang mempunyai makna mendorong pencapaian

sasaran pokok pembangunan.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih didefinisikan sebagai

membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya

menjaga diri dari perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan

tools pengawasan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi,

verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan agenda Pembangunan Nasional,

fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan refresif untuk

preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam meberantas Tindak Pidana

Korupsi (TPK).

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat

memfasilitasi dan mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan

Korporasi (KLPK) dengan cara membangun SPIP serta mendorong

peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang

harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas

Sektoral.

Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan

memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-

masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan

baik, maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif didefinisikan sebagi upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan, serta mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat

13

dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan

berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya

dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat

menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap

perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan

untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan masyarakat

dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh

BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya didefinisikan sebagai

upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan

public pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh

sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan

pelayanan, berbelit dan berbudaya koruktif. Pemerintah pun berupaya keras

melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus menerus menguat,

yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan

dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan

mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi

pengawasan intern, sebagaimana diamanatkan oleh Pearturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Rumusan misi BPKP adalah:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna mendukung Tata Kelola

Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Banten;

14

2. Membina Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

Efektif di Wilayah Banten; dan

3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Banten.

Misi I

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang

Bersih dan Efektif di Wilayah Banten

Misi pertama Perwakilan BPKP Provinsi Banten, yaitu “Menyelenggarakan

Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan

Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Banten”. Misi ini mengandung dua

hal yaitu tugas dan fungsi BPKP, serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah

“Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan” dan manfaatnya, yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan

dan korporasi yang bersih dan efektif.

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi

assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip

dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan

(scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat

dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara

pemerintahan.

15

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya tentang fungsi

pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala

Lembaga/Pemda/Korporasi melalui jasa assurance dan cosultancy. Jasa

assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang

capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan

jasa cosultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam

peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran

pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan

keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan,

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan

tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional.

BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap

kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas

manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran

Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Jasa assurance dan cosultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan

assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberi batasan pengawasan intern

sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan

tata kepemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP

melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas

16

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya

fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan

keuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiscal,

kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015 – 2019,

sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk

mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional

dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti

kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern

BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dana tau

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong

mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas Laporan

Keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas

LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang

LK-nya belum mendapatkan opini WTI dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiscal diarahkan baik kepada

penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan

untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam

kaitan ini, pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi

perbaikan kebijakan kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi

formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan

negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan pengawasan atas

pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain

kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan

Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiscal, (b) Kebijakan Alokasi

Anggaran ITransfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan

Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang,

(e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

17

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan

secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara,

namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi

pembanguan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1)

dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi

pembangunan sector unggulan yang sifatnya prioritas, dan (3) dimensi

pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu

menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus

terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut

dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019.

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015 – 2019 terdapat beberapa

program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan

tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini,

BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut

dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program

lintas bidang tersebut. Arah pengawasan BPKP selanjutnya adalah

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama

APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat

program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk

melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan

pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP

bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas

sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan

terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan

kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan

pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan

pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan

bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan

18

utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan

dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai

tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui

pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi

kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran

Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten

dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP

yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan

pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi

prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian

tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Tiga Strategi Pemabngunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas

(Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana

untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau

lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk

pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk

menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini

mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-

masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang

pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran

pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat

menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program

pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi

perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah

yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern

BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam

19

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara

partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu terdapat

struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci

dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan

pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang

cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan

pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan

mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan

tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara

menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika

terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan

pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian

tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan

akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif.

Misi II

Membina Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif di Wilayah Banten

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Banten yaitu “Membina

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di

Wilayah Banten”.Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin

pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka

mencapaia tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan

pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat

memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien,

diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang

aman dan taat terhadap pertauran perundang-undangan. Berdasarkan PP

No. 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP

tersebut, BPKP diberikan mandate untuk melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP.

20

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan

untuk meningkatkan maturitas SPIPdi tingkat KLPK bahwa hingga tingkat

program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK

memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-

masing KLPK. BPKP sebagai Pembina penyelenggara SPIP maka seluruh

insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas

pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan

pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di

seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut

dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh

semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang

dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP).

Pengomunikasian dan evaluasi regular terhadap konsistensi kebijakan dan

pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan

pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang

pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara

keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait

langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat

perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan

sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan

keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun

sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari

pengawasan melekat.

21

Misi III

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

di Wilayah Banten

Misi ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Banten yaitu “Mengembangkan

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

di Wilayah Banten”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu.

Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian,

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan

memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif

dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan

organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain

diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai

aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas

dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya,

tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut,

sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan

kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas

organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan

kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas

APIP yaitu: (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan

auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi

manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur

dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur

tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi

1 sebagaimana ditunjukkan oleh Peraga 2.1 di atas.

22

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Banten 2019

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Banten

menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun

2019 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten.

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Banten

Sasaran

Strategis

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional di Wilayah Banten

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola

Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif” secara kualitatif dan

kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya

“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang

diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear

dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata

oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan

oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional.

Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indicator untuk menilai keberhasilan

pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

23

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran

strategis di atas, disusun indicator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas

dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai

indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP).

Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level assurance BPKP

tentang kemampuan institusi public untuk menyiapkan respon yang akuntabel

tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan

pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan

kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas

pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan

keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Wilayah Banten

Sasaran

Strategis

2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi

dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah

Banten

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secara

kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah

adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah”. Peningakatan kualitas pembinaan penyelenggaran SPIP dan

korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas

tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas

Pemabangunan Nasional”.

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program

prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan

dicapai secara nyata oleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan

24

pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran

strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian

tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (menage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran

strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif

peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran

sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP merupakan

kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan

penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat

digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan

efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan

nasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk

mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian,

lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan

nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian

BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energy,

perhubungan, perlindungan social dan pariwisata. Penyelenggara ini

mencakup:

a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan

korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga, Pemerintah

Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

25

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif

menawarkan antara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasi

pemahaman anti korupsi.

b. SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat

meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas

tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal

tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya

pencegahan korupsi di sector korporasi, sehingga dapat meningkatkan

kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan

perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerja sama dengan

korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi.

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Banten

Sasaran

Strategis

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah serta Korporasi

di Wilayah Banten

Penyelenggara misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatif dan

kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas

tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan

Pemerintah daerah serta Korporasi.

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

pada KLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

APIP KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan

oleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran

strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian

26

tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran

strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif

peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran

sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP

merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan

pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat

pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan

organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan

intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur

lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah;

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah.

1

BAB III

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan rencana hasil yang akan dicapai Perwakilan BPKP

Provinsi Banten selama satu tahun anggaran. Rencana Kinerja tahun ini ditetapkan

sebagai implementasi dari Rencana Strategis, dengan tetap mempertimbangkan

perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan

pemerintah dengan tidak mengurangi esensi Rencana Srtategis tersebut. Untuk itu

dimungkinkan penetapan tujuan, program atau indikator kinerja yang tidak

dituangkan dalam Rencana Strategis, akan dituangkan dalam Rencana Kinerja

tahun 2019 sepanjang hal tersebut memiliki landasan untuk dijadikan acuan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari Implementasi Rencana Kinerja tahun

2019 di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menetapkan target untuk masing-

masing Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target ini

dituangkan dalam dokumen “Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2019, yang

ditandatangani oleh Kepala BPKP dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Dihubungkan dengan indikator kinerja sasaran program yang merupakan outcome,

maka output dihasilkan dari sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan

merupakan ukuran pencapaian output. Sasaran program dan sasaran kegiatan

yang ditetapkan untuk dicapai selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

1.5 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang diEvaluasi

Sasaran Program 2: Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

Sasaran kegiatan 1: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 5: Tersedianya Informasi Hasil Pengawsan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya Informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya Informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Sasaran Program 1: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

3

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 2: Termanfaatkannya Aset secara Optimal

2.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

2.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

2.6 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP

Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019

No Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan

Indikator Kinerja Utama

Satuan Target

Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

% 70

1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Baik dari BUMD yang diEvaluasi

% 56

1.5 Persentase BLUD Kinerjanya Berpredikat Baik

dari BLUD yang diEvaluasi

% 50

Sasaran Program 2: Meningkatnya Efekivitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian

yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 60


yang Dimanfaatkan oleh APH

% 75


yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80

2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 80

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan

% 80

Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tatakelola

Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan

FCP (termasuk FRA)

% 55

Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

% 70

4

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3

% 100

6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


% 100

Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3

% 100

7.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3

% 100

Sasaran kegiatan 1: Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

1.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Lapora

n

63

Anggaran Rp781.185.000,00

Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 86

Anggaran Rp2.735.400.000,00

Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya Informasi Hasil

Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 3


Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Dana Desa

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

Laporan 16



Pengawsan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun

2019

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan

BPKP

Laporan 6

5



Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan 27



Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP

Laporan 31


Sasaran program 1: Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan

BPKP

1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP (skala likert 1-10)

skala 8

Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

dalam Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 12

Sasaran Kegaitan 2: Termanfaatkannya Aset secara

Optimal

2.1 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP unit 43

2.2 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP unit 25

2.3 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP unit 1

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi input, utput

dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada hasil dari forum

RKT 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah

(Rp), sumber daya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya

kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiata, serta sarana

dan prasarana.

Indikator proses menggunakan ketepatan Rencana Mulai Pemeriksaan

(RMP) dan Rencana Penerbitan Laporan (RPL). Penggunaan RMP dan RPL

sekaligus sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan apakah lebih sesuai

dengan rencana atau tidak.

6

Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator outcome bervariasi

bergantung kepada output yang dihasilkan. Indikator output dan outcome

sebagian besar bersumber pada laporan hasil kegiatan. Hal ini sesuai dengan

kegiatan BPKP Perwakilan Provinsi Banten, yang tugas utamanya

melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dan

pembangunan nasional, membina penyelenggaraan SPIP, dan

meningkatkan kapabilitas APIP.

Indikator kinerja program diidentifikasi untuk mengukur hasil yang hendak

dicapai dari program yang bersangkutan. Indikator ini diselaraskan dengan

kegiatan ynag mendukung program dikaitkan dengan indikator outcome pada

program yang bersangkutan.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan serta pengembangan sistem pengumpulan data kinerja pada

Perwakilan BPKP Provinsi Banten diarahkan untuk mendapatkan data kinerja

yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka

proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan

prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi,

keekonomisan dan efektivitas.

Data kinerja yang digunakan telah ada dan dikembangkan terus menerus

untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut diperoleh melalui IPMS, SIM HP, SIMA, Laporan Bulanan,

Laporan Kinerja Tahunan dan laporan lainnya, yang kemudian dicocokkan

dengan sumber data dari bidang/bagian.

B SASARAN KINERJA

Tingkat keberhasilan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah diukur atau tergambar dalam sasaran program, dengan masing-

masing indikator kinerja kegiatan yang mengikutinya yaitu:

SASARAN PROGRAM 1: PERBAIKAN PENGELOLAAN PROGRAM

PRIORITAS NASIONAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA/KORPORASI

7

SASARAN PROGRAM “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi” memiliki indikator kinerja program

beserta target tahun 2019 sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Program Satuan Target

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

% 70

1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Baik dari BUMD yang diEvaluasi

% 56

1.5 Persentase BLUD Kinerjanya Berpredikat Baik

dari BLUD yang diEvaluasi

% 50

SASARAN PROGRAM 2: MENINGKATNYA EFEKIVITAS HASIL

PENGAWASAN KEINVESTIGASIAN

Sasaran Program “Meningkatnya Efekivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian”

memiliki indikator kinerja program beserta target tahun 2019 sebagai berikut:



yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 60


yang Dimanfaatkan oleh APH

% 75


yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80

SASARAN PROGRAM 3: MENINGKATNYA PENYELESAIAN HAMBATAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran Program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional” memiliki indikator kinerja program beserta target tahun

2019 sebagai berikut:


3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan

% 80

SASARAN PROGRAM 4: MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA

PEMERINTAH DAN KORPORASI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

8

Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi

dalam Pencegahan Korupsi” memiliki indikator kinerja program beserta target

tahun 2019 sebagai berikut:


4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan

FCP (termasuk FRA)

% 55

SASARAN PROGRAM 5. MENINGKATNYA KEPEDULIAN K/L/P/K DAN

MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI

Sasaran Program “Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap

Korupsi” memiliki indikator kinerja program beserta target tahun 2019 sebagai

berikut:


5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 70

SASARAN PROGRAM 6. MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN SPIP

PEMDA

Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda” memiliki

indikator kinerja program beserta target tahun 2019 sebagai berikut:


6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan


% 100

6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


% 100

SASARAN PROGRAM 7. MENINGKATNYA KAPABILITAS PENGAWASAN

INTERN PEMDA

Sasaran Program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda”

memiliki indikator kinerja program beserta target tahun 2019 sebagai berikut:


9

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3

% 100

7.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3

% 100

SASARAN KEGIATAN

Untuk menghasilkan capaian Indikator Kinerja Program (outcome) pada sasaran

program di atas, Perwakilan BPKP Proinsi Banten melaksanakan kegiatan

dengan sasarannya, yaitu:

1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas

Presiden Perwakilan BPKP;

2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP;

3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi;

4. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa;

5. Tersedianya Informasi Hasil Pengawsan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019;

6. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP.

Sasaran kegiatan tersebut memiliki Indakator Kinerja Kegiatan, yang merupakan

output sebagai pembentukan outcome Sasaran Program.

Indikator Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi banten pada tahun 2019

untuk masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Output berupa laporan yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 63 Laporan

Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP. Output tersebut dihasilkan dari kegiatan-

kegiatan di bawah ini:

a. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

NO NAMA KEGIATAN HP RMP RPL ANGGARAN

1 Evaluasi atas Program

Prioritas Nasional

Peningkatan Produksi, Akses,

dan Kualitas Konsumsi

Pangan A

44 Sep

Sep

9.970.000


Prioritas Nasional


44 Jan Jan 9.970.000

10


Pangan B


Prioritas Nasional



Pangan C

44 Jan Jan 9.970.000

4 Monitoring Prioritas

Pembangunan Nasional

Sinergi dengan KSP B12

20 Jan Jan 9.970.000




20 Maret April 9.970.000




20 Juni Juli 9.970.000




20 Sept Okt 9.970.000

8 Reviu Padat Karya Tunai di

Desa pada Kab C

34 Mei Juni 9.970.000


Desa pada Kab B

34 Mei Juni 9.970.000


Desa pada Kab A

44 Mei Juni 9.970.000

11 Reviu Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan

Tol/Bendungan di Provinsi

Banten

44 Maret Des 9.970.000

12 Reviu Tata Kelola Proyek

Strategis Nasional Pada

Proyek Percepatan

Infrastruktur 10 Destinasi

Prioritas pada KSPN 2019

Triwulan 2

44 Juli Juli 9.970.000



Proyek Percepatan



Triwulan 3

44 Okt Okt 9.970.000



Proyek Percepatan


44 Des Des 9.970.000

11


Triwulan 4


Pembangunan Jln Tol/Ben-

dungan di Provinsi Banten

44 Maret Des 9.970.000

16 Pengawasan atas Tata Kelola

Proyek Strategis Nasional/

Progres Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan

Industri Wilmar Serang

Triwulan I Tahun 2019




Progres Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan


Triwulan II Tahun 2019

44 Juni Juli 9.970.000



Progres Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan


Triwulan III Tahun 2019

44 Sept Okt 9.970.000



Progres Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan


Triwulan IV Tahun 2019

44 Des Des 9.970.000


Pembangunan Jalan

Tol/Bendungan di Provinsi

Banten

44 Maret Des 9.970.000


Proyek Strategis

Nasional/Progres

Pelaksanaan Pembangunan

Bendungan Karian Triwulan I

Tahun 2019




Progres Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur

Jalan Tol Serang -

Panimbang Triwulan I Tahun

2019


12



Progres Pelaksanaan


Jalan Tol Serpong - Balaraja

Triwulan I Tahun 2019




Progres Pelaksanaan



Triwulan Ii Tahun 2019




Progres Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan

Infrastruktur Transportasi,

Listrik dan Air Bersih di

Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KPNS) Tanjung

Lesung Triwulan I Tahun

2019

44 Juni Juli 9.970.000



Progres Pelaksanaan


Jalan Tol Serang- Panimbang


44 Juni Juli 9.970.000



Progres Pelaksanaan




44 Juni Juli 9.970.000



Progres Pelaksanaan

Pembangunan Bendungan

Karian TW III Tahun 2019

44 Sep Okt 9.970.000



Progres Pelaksanaan

Pembangunan Jalan Tol

Serang - Panimbang Triwulan

III Tahun 2019

44 Sep Okt 9.970.000

13


Proyek Strategis

Nasional/Progres


Ifrastruktur Jalan Tol

Serpong - Balaraja Triwulan

III Tahun 2019

44 Sep Okt 9.970.000


Proyek Strategis

Nasional/Progres


Bendungan Karian Triwulan

IV Tahun 2019

44 Des Des 9.970.000



Progres Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur Jl

Tol Serang - Panimbang


44 Des Des 9.970.000



Progres Pelaksanaan




44 Des Des 9.970.000


Pembangunan Jl Tol/Ben-

dungan di Provinsi Banten

44 Mar Des 9.340.000

35 Evaluasi Lintas Sektoral

Perbaikan Iklim Usaha dan

Investasi

44 Jun Okt 9.340.000

b. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah



Strategis Nasional (PSN)

Pembangunan PLTSa

(Pembangkit Listrik Tenaga

Sampah) TW 1 2019

60 Mar April 9.440.000



PLTSa TW 2 2019

60 Juni Juli 9.440.000



PLTSa TW 3 2019

60 Sep Okt 9.440.000

14



PLTSa TW 4 2019

60 Des DEs 9.440.000



Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) TW 1 2019

60 Mar April 9.440.000




(KEK) TW 2 2019

60 Juni Juli 9.440.000




(KEK) TW 3 2019

60 Sep Okt 9.440.000




(KEK) TW 4 2019

60 Des DEs 9.440.000

c. Bidang Akuntan Negara


1 Reviu Tata Kelola PSN


Serpong-Cinere (A31) Triwulan

I

60 Mar April 9.640.000



Kunciran-Serpong (A30)

Triwulan I

60 Mar April 9.640.000



Kompilasi Triwulan I

40 April April 9.640.000




Triwulan II

60 Juni Juli 9.640.000



Serpong-Cinere (A31) TW II

60 Juni Juli 9.640.000



Kompilasi Triwulan II

40 Juni Juli 9.640.000



Serpong-Cinere (A31) TW III

60 Sep Okt 9.640.000

15




Triwulan III

60 Sep Okt 9.640.000



Kompilasi Triwulan III

40 Okt Okt 9.640.000



Serpong-Cinere (A31) TW IV

60 Des Des 9.640.000




Triwulan IV

60 Des Des 9.640.000



Kompilasi Triwulan IV

60 Des Des 9.640.000

13 Pengawasan Tata Kelola PSN

Pengembangan Infrastruktur

Ketenagalistrikan Pembangkit

2 Triwulan 1

60 Mar April 9.640.000




1 Triwulan 1

60 Mar April 9.640.000




2 Triwulan 2

60 Juni Juli 9.640.000




1 Triwulan 2

60 Juni Juli 9.640.000




2 Triwulan 3

60 Sep Okt 9.640.000




1 Triwulan 3

60 Sep Okt 9.640.000




2 Triwulan 4

60 Des Des 9.640.000

16




1 Triwulan 4

60 Des Des 9.640.000

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Pembangunan

Perwakilan BPKP




a. Bidang Instansi Pemerintah Pusat


1 Evaluasi Pengelolaan BOPTN

Penelitian pada

Kemenristekdikti

34 Okt Juli 10.870.000


Beasiswa Pendidikan di

Lingkungan Kemenristekdikti

34 Jul Nov 10.870.000

3 Evaluasi Program Bantuan

Pangan pada Kemensos Pada

Kab/Kota A

34 Jun Febr 10.870.000

4 Evaluasi Program Subsidi

Rastra pada Kemensos pada

Kab/Kota A

34 Juli Febr 10.870.000

5 Verifikasi/Evaluasi Program for

Result (P for R) untuk DLI pada

Program Stunting Kemensos di

Kab/Kota A

34 Maret Juli 10.870.000

6 Verifikasi/Evaluasi Program

for Result (P for R) untuk

DLI pada Program PKH

Kemensos di Kab/Kota A

34 Jan Jul 10.870.000

7 Evaluasi Pengelolaan Dana

Pencegahan Bencana dan

Dana Siap Pakai (DPK dan

DSP) pada BPBD Kab/Kot A

34 April Mei 10.870.000

8 Evaluasi pengelolaan

Bantuan Sarpras pada

Pendidikan Dasar Kemenag

34 Juli Okt 10.870.000

9 Evaluasi Program Lintas

Sektoral Bidang Pendidikan

Dasar dan Menengah pada

Kemdikbud di

Kabupaten/Kota A

44 Sept Agust 10.870.000

10 Evaluasi Pemerataan

Layanan Pendidikan

44 April Agust 10.870.000

17

Berkualitas pada

Kemdikbud di

Kabupaten/Kota A

11 Evaluasi Pemerataan

Layanan Pendidikan

Berkualitas pada

Kemdikbud di

Kabupaten/Kota B

34 Jan Jul 10.870.000


Prioritas Peningkatan

Pelayanan Kesehatan dan

Gizi Masyarakat di Provinsi

Banten

34 April Mei 10.870.000



Pelayanan Kesehatan & Gizi

Masyarakat di Kab/Kota A

34 Juli Okt 10.870.000



Pelayanan Kesehatan & Gizi

Masyarakat di Kab/Kota B

44 Sept Agust 10.870.000

15 Evaluasi atas Kegiatan


Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga

Berencana, dan Kesehatan

Reproduksi melalui Evaluasi

atas Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

(KKBPK) pada Kampung KB


16 Audit atas Laporan

keuangan Improving Proyek

IPDMIP Loan IFAD pada

Kementerian Pertanian di

Prov Banten

34 Jan Jul 10.870.000


keuangan Improving Proyek

IPDMIP Loan IFAD pada

Kementerian Pertanian di

Kab/Kota A

34 April Mei 10.870.000


Keuangan Third Water

Supply and Sanitation for

Low Income Communities

Project (WSLIC-3)/

34 Juli Okt 10.870.000

18

PAMSIMAS) (Loan ID 8578)

di Provinsi Banten





Project (WSLIC-3)/


di Kab/Kota. A

44 Sept Agust 10.870.00

0





Project (WSLIC-3)/


di Kab/Kota B



Keuangan Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) (IDB

Loan No 174, 175, 176) di

Prov Banten

34 Jan Jul 10.870.000


Keuangan Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) (IDB

Loan No 174, 175, 176) di

Kab/Kota A

34 April Mei 10.870.000


Keuangan Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) (IDB

Loan No 174, 175, 176) di

Kab/Kota B

34 Juli Okt 10.870.000


Keuangan Village Innovation

Program Loan IBRD No

8217-ID di Provinsi Banten

44 Sept Agust 10.870.000

25 Verifikasi Proyek Integrated

Participatory and

Development and

Management of Irrigation

Project (IPDMIP) Proyek

ADB di Kab/Kota A


26 Verifikasi Proyek Integrated

Participatory and

Development and

Management of Irrigation

34 Jan Jul 10.870.000

19

Project (IPDMIP) Proyek

ADB di Kab/Kota B

27 Verifikasi DLI Program

Strategi Percepatan

Pencegahan Stunting di

Provinsi Banten

34 April Mei 10.870.000

28 Reviu Hasil Verifikasi Hibah

sAIIG

34 Juli Okt 10.870.000

29 Pengawasan Sanitasi Air

Bersih dan Limbah

44 Sept Agust 10.870.000

30 Pengawasan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam

Negeri


31 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan di Kementerian/

Lembaga di Kab/Kota A

34 Juli Okt 10.870.000

32 Pengawasan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam

Negeri

44 Sept Agust 10.870.000





34 Monitoring atas Program

Prioritas Nasional Pantauan

Kantor Staf Presiden Pada

Kementerian ESDM, KKP,

KLHK, dan KEMENTAN

B12.1

20 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000





KLHK, dan KEMENTAN

B12.2

220 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000





KLHK, dan KEMENTAN

B12.3

20 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000





KLHK, dan KEMENTAN

B12.4

20 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000

20

38 Audit Tujuan Tertentu atas

Dana Jaminan Sosial

Kesehatan Tahun 2018

Tahap II pada BPJS

Kesehatan Cabang Serang

441 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000


Dana Jaminan Sosial


Tahap II pada BPJS

Kesehatan Cabang Tiga

Raksa

104 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000


Dana Jaminan Sosial


Tahap II pada BPJS

Kesehatan Cabang

Tangerang

239 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000

41 Kompilasi Laporan Hasil

Audit Tujuan Tertentu atas

Dana Jaminan Sosial


24 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000



Dana Jaminan Sosial


24 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000



Dana Jaminan Sosial


24 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000



Dana Jaminan Sosial


24 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000



Dana Jaminan Sosial


24 Jan

uari

Jan

uari

10.870.000

b. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah


1 Evaluasi atas Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EK

PPD)

45 Agust Nov 9.140.000

2 Evaluasi atas Kinerja

Penyelenggaraan

45 Agust Nov 9.140.000

21

Pemerintahan Daerah (EK

PPD)

3 Pengawasan atas

akuntabilitas kinerja

Pemerintah (Evaluasi SAKIP)

45 Agust Okt 9.140.000

4 Audit Kinerja Pelayanan

Pemerintah Daerah AK PPD)

Bidang A

75 Juli Agust 9.140.000



Bidang B

75 Juli Agust 9.140.000



Bidang C

75 Juli Agust 9.140.000

7 Pengawasan kebijakan

fiskal/dana transfer (DAK)

Pemda B

75 Agust Sept 9.140.000

8 Pengawasan kebijakan

fiskal/dana transfer (DAK)

Pemda A

75 Agust Sept 9.140.000

9 Pengawasan OPAD Pemda B 60 Mei Juni 9.140.000

10 Pengawasan OPAD Pemda A 60 Mei Juni 9.140.000

11 Pengawasan Kerjasama

Daerah

75 Okt Nov 9.140.000

12 Penyusunan Laporan Analisis

Kinerja Keuangan Pemda

Tahun 2017 Audited dan

2018 Audited dan

Permasalahan atas LKPD

Tahun 2018 berdasarkan

hasil audit BPK Tingkat

Provinsi

60 Okt Nov 9.140.000

13 Penyusunan Laporan Hasil

Analisis Program Prioritas

Nasional dalam APBD TA

2019 Tingkat Provinsi

60 Okt Nov 9.140.000

c. Bidang Akuntan Negara


1 Reviu Peran PT Pupuk

Indonesia (Persero) Dalam

Mendistribusikan Pupuk

Bersubsidi

80 Sept Okt 10.510.000

2 Evaluasi Kinerja PDAM Tahun

Buku 2018 pada PDAM Kota

Cilegon

80 April Des 10.510.000

22


Buku 2018 pada PDAM

Kabupaten Pandeglang

80 April Des 10.510.000


Buku 2018 pada PDAM

Kabupaten Tangerang

80 April Des 10.510.000


Buku 2018 pada PDAM

Kabupaten Lebak

80 April Des 10.510.000

6 Reviu atas Laporan Konsultan

Verifikasi Pelaksanaan

Program Hibah Air Minum

APBN Tahun 2019 pada

Kabupaten Serang

80 Okt Des 10.510.000

7 Reviu atas Laporan Konsultan

Verifikasi Pelaksanaan

Program Hibah Air Minum

APBN Tahun 2019 pada

Kabupaten Lebak

80 Okt Des 10.510.000

8 Evaluasi Kinerja BUMD Tahun

Buku 2018 pada BUMD Pasar

Kota Tangerang

80 Agust Des 10.510.000

9 Sosialisasi/Bimbingan

Teknis/Asistensi Pengelolaan

Keuangan BUM Desa di

Kabupaten Serang

45 Agust Okt 10.510.000

10 Sosialisasi/Bimbingan

Teknis/Asistensi Pengelolaan

Keuangan BUM Desa di

Kabupaten Serang

45 Agust Okt 10.510.000

d. Bidang Investigasi


1 Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan

25 Maret Des 9.640.000

2 Pengawasan

Keinvestigasian Terkait

Ketahanan Energi melalui

Kajian Ketahanan Energi

45 Juni Agust 9.640.000

3 Audit atas Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara

pada K/L/P 1

65 Januri Des 9.640.000

4 Fraud Risk Assessment

atas Pelaksanaan Reforma

Agraria

65 Agust Agust 9.640.000

23

5 Fraud Risk Assessment

atas Kegiatan Percepatan

Penurunan Stunting


6 Audit Investigatif atas

Pelaksanaan PSN

65 Sept Des 9.640.000



pada K/L/P 2

65 Maret Des 9.640.000



pada K/L/P 3

65 Mei Des 9.640.000

9 Pemberian Keterangan Ahli

pada K/L/P 1

5 Febr Maret 9.640.000


pada K/L/P 2

5 April Mei 9.640.000


pada K/L/P 3

5 Juni Juli 9.640.000


pada K/L/P 4

5 Agust Sept 9.640.000


pada K/L/P 5

5 Okt Nov 9.640.000


pada K/L/P 6

5 Nov Des 9.640.000

15 Audit Investigatif 5 Agust Des 9.640.000

16 Audit Investigatif pada

BUMN/BUMD

5 Agust Nov 9.640.000

17 Audit Penghitungan


pada BUMN/BUMD

5 Okt Nov 9.640.000


atas Kasus pada

BUMN/BUMD

5 Nov Nov 9.640.000

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan

BPKP




Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah


1 mplementasi/Aplikasi

SIMDA E-Gov terintegrasi

45 April Des

24

2 Implementasi/Aplikasi


45 Juni Des

3 Implementasi/Aplikasi


45 Blm

ditentukan

Des

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP






1 Evaluasi Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa

pada Pemerintah Desa Triw

IV 2018

60 Jan Jan 17.710.000




IV 2018

60 Jan Jan 17.710.000




IV 2018

60 Jan Jan 17.710.000




IV 2018

60 Jan Jan 17.710.000



pada Pemerintah Desa Triw I

2019





2019





2019





2019


25



pada Pemerintah Desa Triw II

2019

45 Juli Juli 17.710.000




2019

45 Juli Juli 17.710.000




2019

45 Juli Juli 17.710.000




2019

45 Juli Juli 17.710.000




III 2019

45 Okt Okt 17.710.000




III 2019

45 Okt Okt 17.710.000




III 2019

45 Okt Okt 17.710.000




III 2019

45 Okt Okt 17.710.000

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP




Bidang Instansi Pemerintah Pusat


1 Reviu Tata Kelola Keuangan

Penyelenggaraan

34 April Juli 33.240.000

26

Pemilu/Pileg pada Bawaslu

Prov/Kab/Kota di Kab/Kota A


Penyelenggaraan

Pemilu/Pileg pada Bawaslu

Prov/Kab/Kota di Provinsi

Banten

34 April Juli 33.240.000


Penyelenggaraan

Pemilu/Pileg pada KPU

Prov/Kab/Kota di Kab/Kota B

34 Juni Juli 33.240.000


Penyelenggaraan


Prov/Kab/Kota di Kab/Kota A

34 April Juli 33.240.000


Penyelenggaraan


Prov/Kab/Kota dan Bawaslu

Prov/Kab/Kota di Kab/Kota D

34 Juni Juli 33.240.000


Penyelenggaraan


Prov/Kab/Kota di Provinsi

Banten

34 April Juli 33.240.000

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP






1 QA/Reviu penilaian maturitas

SPIP Pada Pemda A

60 Agust Des 9.440.000


SPIP Pada Pemda B

60 Agust Des 9.440.000


SPIP Pada Pemda C

60 Agust Des 9.440.000

4 Bimtek penilaian maturitas

SPIP Pada Pemda A

60 Febr Des 9.440.000


SPIP Pada Pemda B

60 Febr Des 9.440.000


SPIP Pada Pemda C

60 Febr Des 9.440.000

27


SPIP Pada Pemda D

60 Febr Des 9.440.000


SPIP Pada Pemda E

60 Febr Des 9.440.000

9 Workshop SPIP untuk

Pimpinan

60 Sept Des 9.440.000

10 Workshop SPIP untuk

Pelaksana

60 Sept Des 9.440.000

11 Workshop Pengelolaan

Keuangan Desa pada

Pemerintah Kabupaten/Kota


12 Workshop Pengelolaan

Keuangan Desa pada

Pemerintah Kabupaten/Kota


Bidang Akuntan Negara


1 Evaluasi Kinerja BLUD

Rumah Sakit Daerah Tahun

Buku 2018 pada BLUD

Rumah Sakit Kabupaten

Tangerang

80 Agust Nov 6.260.000

2 Bimbingan Teknis

Implementasi SIA BLUD pada

Kabupaten Serang

80 Agust Nov 6.260.000

3 Bimbingan Teknis

Implementasi SIA dan Billing

System PDAM pada PDAM

Kabupaten Pandeglang

45 Agust Nov 6.260.000

4 Bimbingan Teknis

Peningkatan Sistem

Pengendalian Intern

BUMD/BLUD pada PDAM

Cilegon

60 Juli Okt 6.260.000

5 Evaluasi Penerapan Sistem

Pengendalian Intern

BUMD/BLUD Tahun 2019

pada PDAM Kab Pandeglang

80 Juli Okt 6.260.000

6 Bimbingan Teknis

GCG/Kapabilitas

SPI/Manajemen Risiko pada

Perangkat Daerah/BUMD A

75 Juli Okt 6.260.000

7 Evaluasi Penerapan

GCG/Kapabilitas

SPI/Manajemen Risiko pada

BUMD A

75 Juli Okt 6.260.000

28

Bidang Investigasi


1 Masyarakat Pembelajar Anti

Korupsi 1

65 Sept Okt 9.644.000

2 Masyarakat Pembelajar Anti

Korupsi 2

65 Sept Okt 9.644.000

3 Forum Keinvestigasian 65 Maret Okt 9.644.000

4 Fraud Risk Assessment 1 65 Juli Agust 9.644.000

5 Fraud Risk Assessment 2 65 Agust Sept 9.644.000

6 Fraud Risk Assessment 3 65 Sept Okt 9.644.000

7 Fraud Risk Assessment 4 65 Okt Nov 9.644.000

8 Fraud Control Plan -

Organisasional

65 Maret Sept 9.644.000

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan APIP Perwakilan BPKP




Bidang P3A


1 Bimtek Peningkatan

Kapabilitas APIP Level 3

Pada Inspektorat Provinsi/

Kabupaten/ Kota 1

45 Febr Maret 9.140.000




Kabupaten/ Kota 2

45 Febr Maret 9.140.000




Kabupaten/ Kota 3

45 Febr Maret 9.140.000




Kabupaten/ Kota 4





Kabupaten/ Kota 5




45 April Mei 9.140.000

29


Kabupaten/ Kota 6




Kabupaten/ Kota 7

45 April Mei 9.140.000




Kabupaten/ Kota 8

45 April Mei 9.140.000




Kabupaten/ Kota 9

45 April Mei 9.140.000




Kabupaten/ Kota 10

45 Mei Juni 9.140.000




Kabupaten/ Kota 11

45 Mei Juni 9.140.000




Kabupaten/ Kota 12

45 Juni Juli 9.140.000




Kabupaten/ Kota 13

45 Juni Juli 9.140.000




Kabupaten/ Kota 14

45 Juli Agust 9.140.000




Kabupaten/ Kota 15

45 Juli Agust 9.140.000




Kabupaten/ Kota 16

45 Agust Sept 9.140.000




Kabupaten/ Kota 17

45 Agust Sept 9.140.000

30

18 Quality Assurance Kapabilitas

APIP Level 3 pada

Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota 1

45 April Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Mei Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Mei

Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Juni Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Juli Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Juli Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Agust Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Agust Sept 9.140.000


APIP Level 3 pada

Inspektorat


45 Sept Sept 9.140.000

27 Sosialisasi Ketentuan JFA

pada Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota

45 Jan Feb 11.250.000

28 Evaluasi Penerapan

Ketentuan JFA pada

Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota

45 Feb Maret 11.250.000

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daera

31


(Rp)

1 Bimtek/Asistensi Reviu

Rancangan KUA PPAS

45 Juni Juli 9.090.000


RKA SKPD dan PPKD

45 Juli Agustus 9.090.000


RKA SKPD dan PPKD


Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

(program 01)

Tingkat keberhasilan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya tergambar dalam 1 sasaran program, dengan indikator kinerja

kegiatan yang mengikutinya. sasaran program tersebut yaitu:

SASARAN PROGRAM 8: TERSEDIANYA DUKUNGAN TEKNIS KEPUASAN

ATAS PELAYANAN KETATAUSAHAAN PERWAKILAN BPKP

Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKP” memiliki indikator kinerja program beserta

target tahun 2019 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program Satuan Target

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Skala linkert 8

Untuk menghitung capaian Sasaran Program tersebut, dilakukan penyebaran

angket pada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Banten untuk menilai persepsi

pegawai terhadap kualitas layanan ketatausahaan di Perwakilan BPKP Provinsi

Banten.

Untuk menghasilkan capaian Indikator Kinerja Program (outcome) pada sasaran

program diatas, Perwakilan BPKP Provinsi Banten melaksanakan kegiatan

ketatausahaan, dengan sasarannya yaitu:

1. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

dalam Mencapai Kepuasan Layanan;

2. Termanfaatkannya Aset secara Optimal.

Sasaran kegiatan ini masing-masing diikuti Indikator Kinerja Kegiatan yang

merupakan out put sebagai pembentuk outcome Sasaran Program.

32

SASARAN PRPGRAM ; TERSEDIANYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DALAM MENCAPAI KEPUASAN

LAYANAN

Sasaran Kegiatan ini mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu “Jumlah

Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”. Target Indikator Kinerja

Kegiatan sampai akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian IKK Satuan Target

Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Unit 43

Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP Unit 25

Tersedianya Sarana Prasarana BPKP Unit 1

3. ANGGARAN RENCANA KINERJA

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Banten

mendapatkan dan merencanakan alokasi penggunaan dna sebesar Rp.... yang

berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Alokasi anggaran

tersebut direncanakan berdasarkan jumlah dan volume kegiatan yang ada

dengan mempertimbangkan plafon anggaran yang tersedia, dengan rincian

sebagai berikut:

No Program Anggaran

01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya

25.808.752.000,00

06 Program pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara pembinaan penyelenggaraan

SPIP

5.188.817.000,00

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) yang memadai sangat dibutuhkan untuk

mendukung operasional unit organisasi. Jumlah pegawai Perwakilan BPKP

Provinsi Banten per 31 Desember 2018 berjumlah 98 orang pegawai.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kinerja memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan

strategi pencapaiannya, yang memuat program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah

ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator

kinerja sasaran program dan kegiatan (berupa input, output dan outcome)

dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran program dan

kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2019 ini

hendaknya seluruh anggota organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten tetap

berpedoman pada “faktor-faktor kunci (penentu) keberhasilan (key success

factory)” dan memperhatikan strategi pemecahan masalah yang telah

dituangkan dalam Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun

2019 dan berkomitmen untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin.

Setelah akhir perode tahun anggaran 2019 pelaksanaan kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Banten diukur dengan rencana kinerja ini dan akan dituangkan

dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019.

***&&&***

KATA PENGANTAR Banten...KATA PENGANTAR Rencana Kinerja tahun 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri

Documents