Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan karunia-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2016.
Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat
yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam
Negeri, Program/Kegiatan SKPD Propinsi Kalimatan Selatan dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah BumbuTahun 2006 - 2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016–2020 serta Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016-2020.
Kami menyadari atas keterbatasan dan kealpaaan kami, sehingga dalam
Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 masih banyak terdapat
kekurangan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan
masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil satu tahun kedepan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan
terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program
pembangunan yang telah ditetapkan.
Batulicin, 04 Juli 2015
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ……………….……………………………………………
Daftar Isi ……………………………………………………………………
Daftar Tabel ……………………….……………………………………….
BAB I PENDAHULUAN ……………..…………………………………
1.1 Latar Belakang …………….……………………………..
1.2 Landasan Hukum ………….………………….………….
1.3 Maksud dan Tujuan ……………….……………………..
1.4 Sistimatika Penulisan …………………………………….
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 …
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan
capaian renstra SKPD; ………………………..……..
2.2 analisis kinerja pelayanan SKPD; …………………….
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ……………………………………………………..
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD …………....
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat. …………………………………………..…
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………...……
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja …………………….….……
BAB IV PENUTUP ………………………………................................
i
ii
iiii
1
1
2
5
6
11
11
14
16
18
20
22
22
23
31
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan
kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tahun 2016 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan
terukur dalam angka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan yang telahditetapkan.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 terutama
berpedoman Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020 dengan mengakomodasi
aspirasi yang berkembang dimasyarakat, serta disinergikan dengan
program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 -
2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020.
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini selaras dengan 3 (tiga) Program
Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan
Tertib Dokumen Kependudukan dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016-2020 yang ke Enam“ Menyelenggarakan tata kelola
birokrasi yang baik dan bersih ”.
Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini dijadikan acuan dalam
membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 untuk bahan penyusunan
APBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2016 dan sebagai
pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
1.2 Landasan Hukum
Sebagai landasan hokum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini mengacu pada :1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4578);
8) PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );
11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam
Pembangunan Daerah;
13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
14) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP
berbasis NIK secara Nasional;
15) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP
Elektronik;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2004
TentangTanda Nomor Perumahan dan Bangunan;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2004
tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan
Sipil.
21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007
tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor.40 Tahun 2007);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 24 Tahun 2007
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
BumbuNomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengantian Biaya
Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.
23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 12 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kab. Tanah BumbuNomor
21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan
Akta Catatan Sipil.
24) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
25) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 MaksudPenyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2016
sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam
Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Propinsi Kalimatan Selatan
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Tanah BumbuTahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
– 2020 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 - 2020.
1.3.2 TujuanPenyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun
2016 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien,
terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan,
sasarandan program pembangunan yang telah ditetapkan.
1.4 Sistimatika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD,
proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara
Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD,
dengan Renja Kementerian dan Renja
Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud danTujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-
2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada
hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi
APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara
lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi terget kinerja
program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan
pengganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun
2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs
(Milenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yg strategis prioritas tahun yang
direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hal analisis
kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
dan catatan penting terhadap perbedaan dengan
rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten
yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi skpd provinsi
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten (kalau dilaksanakan).
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.
3.2Tujuan dan Sasaran Renja Berisikan penjelasan
mengenai :
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
BAB IV PENUTUP1. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015
2..1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDRencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020, untuk Tahun Anggaran2014 (tahun n-2) dan 2015 (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaianRenstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan
indikator kegiatan terlaksananya Sidang Isbat (nikah muslim) dengan
target sebanyak 90 pasang, realisasi tahun 2015 sebesar : 100 %.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan indikator kegiatan terlaksananya pelatihan
petugas registrasi administrasi kependudukan desa dengan target
sebanyak 150 peserta. Realisasi tahun 2015 sebesar : 100 %.
3. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan indikator
kegiatan terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan
target peserta sebanyak 1.400 orang, pesertanya adalah aparat
kecamatan dan aparat desa, kepala dusun, ketua RT. Realisasi 100%.
4. Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan tahun 2015 dengan target 25 Desa dengan indikator
kegiatan terlaksananya pengadaan SIMDES (Sistem Informasi Desa)
terealisasi 100%. Kegiatan aplikasi SIMDES di 25 Desa berkontribusi
besar terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
5. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dengan target 1
Dokumen. Realisasi tahun 2016 sebesar : 100 %.
Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program
dan kegiatan tahun anggaran 2015, antara lain :
1. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya
kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penetapan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan waktunya sulit
disingkronkan dengan jadwal nara sumber dari Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang relatif padat kegiatan.
3. Kurangnya profesionalitas aparatur khususnya kompetensi dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil dan teknis operasional SIAK.
4. Belum sepenuhnya terlaksana jaringan SIAK online antara
desa/kelurahan dengan kabupaten sehingga database kependudukan
yang bersifat dinamis belum dapat akurat.
Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja
dan pencapaian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015, kami sajikan
dalam tabel berikut :
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2015Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah
dan Program /Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome) /
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2015
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatans.d tahun(n-3) 2013
Target dan Realiasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2015
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD s.dTahun Berjalan
TargetRenjaSKPDtahun(n-2)2014
RealisasiRenjaSKPDtahun(n-2)2014
RingkasanRealisasi
RealisasiProgram
danKegiatans.d tahunn-1 2015
TingkatCapaianTargetRenstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.10 10 15Program penataanadministrasikependudukan
Persentasi pendudukyang memiliki dokumenkependudukan
1.10 10 15 06Pengolahan danpenyusunan laporaninformasi kependudukan
Jumlah SIMDES yangdiserahkan ke desa 54 SMDES 4 25 25 100% 54 54 100%
1.10 10 15 07Peningkatan pelayananpublik dalam bidangkependudukan
Jumlah dokumenkependudukan yang diterbitkan 145,035 lbr 68,454 34.431 40.844 118,63 145.035 158.824 109,51
1.10 10 15 10Peningkatan kapasitasaparat kependudukan dancatatan sipil
Jumlah peserta pelatihanpetugas registrasiadm.kependudukan desa
750 org 450 150 150 100% 750 750 100,00
1.10 10 15 11Sosialisasi kebijakankependudukan
Jumlah peserta sosialisasikebijakan kependudukan 8300 org 3.320 1660 1660 100% 8.300 8.300 100,00
1.10 10 15 14Monitoring, evaluasi danpelaporan
Jumlah dokumen evaluasi danrencana kerja yang dibuat 5 dok 3 1 1 100% 5 5 100,00
2..2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPDDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Bumbu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan
pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38
tahun 2009, sebagai berikut :
1. Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga adalah
jumlah kepemilikan KK tahun 2015 sebesar 25.108 KK dan jumlah KK
(Kartu Keluarga) sebesar 99,693 KK atau 25.19 %.
2. Ratio penduduk ber KTP tahun 2015 per satuan jumlah wajib KTP
tahun 2015, adalah ≤ penduduk usia ˃ 17 tahun yang ber KTP
sebesar 13.055 jiwa dan jumlah penduduk usia ˃ 17 tahun atau sudah
menikah sebesar 213.325 atau capaian sebesar 6.12 %.
3. Rasio bayi ber Akta kelahiran tahun 2015 adalah jumlah bayi lahir yang
memiliki Akta Kelahiran sebesar 3.691 jiwa dan jumlah keseluruhan
bayi lahir tahun 2016 sebesar 5.631 jiwa atau capaian sebesar 65.55
% Akta Kelahiran versi SIAK.
4. Ratio Akta Kematian tahun 2015, adalah jumlah orang meninggal
mempunyai Akta Kematian sebesar 186 orang dan jumlah keseluruhan
orang meninggal sebesar 1,297 jiwa, atau sebesar 14.34 %
Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dan proyeksi tahun
2016 kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Bumbu
No IndikatorSPM/
StandarNasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisis
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
(Thn n-2) 2014
(Thn n-1) 2015
(Thn n)2016
(Thnn+1)2017
(Thn n-2) 2014
(Thn n-1) 2015
(Thn n)2016
(Thnn+1)2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1Rasio keluarga ber KartuKeluarga per Satuan KepalaKeluarga
- _ 19,48% 25,19% 28,45% 32,41% 106,12 100,00 100% 100%
2 Rasio Penduduk ber KTP perSatuan Jumlah Wajib KTP √ _ 5,52 6,12 7,09 8,52 153,30 101,77 100% 100%
3 Rasio Bayi ber Akta Kelahiranper Keseluruhan Bayi Lahir √ _ 86,18 65,55 76,92 66,26 77,50 71,55 50% 90%
4Rasio Akta Kematian perJumlah Keseluruhan orangMeninggal
- _ 11,90 14,34 15,65 18,37 13,79 18,27 80% 100%
5Rasio Akta Perkawinan perJumlah KeseluruhanPasangan Kawin
_ _ 2,28 2,42 2,01 2,05 237,73 76,36 80% 95%
2..3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD
Hal yang menjadi urgensi dan perhatian khusus dalam
kegiatan pelayanan adalah capaian Akta Kematian yang berbasis
NIK (Nomor Induk Kependudukan) sampai dengan tahun 2015
baru tercapai 18.27 %. Rendahnya cakupan Akta Kematian yang
berbasis NIK, hal tersebut berdampak pada validitas data jumlah
penduduk.2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD
Permasalahan yang mendasar dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD, adalah masih belum optimalnya
penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, jumlah
masyarakat yang datang untuk dilayani dengan jumlah tenaga
operator teknis pelayanan tidak berimbang.2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs(Milenium Development Goals)
Program dan Kegiatan yang tercapai dan tidak tercapai
berdampak terhadap visi dan misi Kabupaten, provinsi, maupun
Nasional. Tercapainya pemenuhan penerbitan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil dapat dirasakan masyarakat
dan menunjang visi dan misi Kepala Daerah dalam pelayanan
BPJS, Jamkesda, Pendidikan dan lain-lain, demikian juga dengan
Program Nasional.2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
Tantangan dalam peningkatan pelayanan, adalah :
1) Keterbatasan SDM terutama tenaga teknis operator pelayanan
tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang mengurus
dokumen.
2) Pelaksanaan pelayanan sangat tergantung dengan Jaringan
Komunikasi Data (Jarkomdat) atau internet.
Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :1) Adanya dukungan Pemerintah Pusat/Kemendagri dimana
anggaran untuk program Penataan Administrasi
Kependudukan sebagian dibiayai Pemerintah Pusat melalui
dana TP.APBN/ DAK.
2) Komitmen Kepala Daerah dalam upaya pemberian pelayanan
yang prima kepada masyarakat dengan Anggaran biaya dari
APBD.2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis
prioritas tahun yang direncanakan
Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan
dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :
1) Usulan penembahan tenaga operator pelayanan dan
pemberian insentif untuk peningkatan pelayanan.
2) Membangun kreatifitas kelembagaan untuk pengembangan
sistem pelayanan kepada masyarakat.
3) Penataan ruangan pelayanan penerbitan Dokumen
Kependudukan .dan Pencatatan Sipil, ditata dan dilengkapi
sesuai standart ISO 9001.
4) Optimalisasi publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat,
untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap
dokumen kependudukan.
5) Perubahan sikap dan prilaku aparatur pelayanan dalam
pemberian layanan prima kepada masyarakat.
2..4 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.Terdapat formulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menitik
beratkan pada program dari kementerian Dalam Negeri dengan Aliran Dana
Tugas Pembantuan APBN. Program Penataan Administrasi Kependudukan,
pada pelaksanaan kegiatannya terfokus pada Stel sel aktif pelayanan,
artinya pemerintah lebih aktif ke lapangan dengan pelayanan jemput bola
peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan menjadi indikator utama yang
menjadi fokus capaian kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Terbitnya regulasi baru pada penerbitan dokumen, sejalan dengan
pengembangan sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
merupakan tantangan Renja tahun lalu. Dan pada akhirnya target kinerja
yang di tetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Berikutnya adalah
pengembangan inovasi pelayanan untuk memacu kualitas layanan dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan review rancangan awal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam table berikut :
Tabel 2.3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhanCatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. ) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif(Rp. )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (8) (9) (10) (11)(12)/(6)-
(11)
1
Program penataanadministrasikependudukan
Persentasi pendudukyang memilikidokumenkependudukan
-
Program penataanadministrasikependudukan
Persentasi pendudukyang memilikidokumenkependudukan
-
Gunaoptimalisasipengolahandanpenyusunanlaporaninformasikependudukan secaravalid danterkini perludidukungSistemInformasiDesa(SIMDES)secarabertahap,sesuaidengankesiapansistemonline.
1) Pengolahan danpenyusunan laporaninformasikependudukan
TanahBumbu
Jumlah SIMDES yangdiserahkan ke desa 25 Desa 235.128.000
1) Pengolahan danpenyusunan laporaninformasikependudukan
TanahBumbu
Jumlah SIMDES yangdiserahkan ke desa 25 Desa 235.128.000
2) Peningkatanpelayanan publikdalam bidangkependudukan
TanahBumbu
Jumlah dokumenkependudukan yangditerbitkan
45.108 Lbr. 694.370.000
2) Peningkatanpelayanan publikdalam bidangkependudukan
TanahBumbu
Jumlah dokumenkependudukan yangditerbitkan 45.108 Lbr. 694.370.000
3) Peningkatankapasitas aparatkependudukan dancatatan sipil
TanahBumbu
Jumlah peserta pelatihanpetugas registrasiadm.kependudukan desa 150 org 119.657.500
3) Peningkatankapasitas aparatkependudukan dancatatan sipil
TanahBumbu
Jumlah peserta pelatihanpetugas registrasiadm.kependudukan desa 150 org 119.657.500
4) Sosialisasi kebijakankependudukan
TanahBumbu
Jumlah peserta sosialisasikebijakan kependudukan 1.660 org 414.117.300
4) Sosialisasi kebijakankependudukan
TanahBumbu
Jumlah peserta sosialisasikebijakan kependudukan
1.660 org 414.117.300
5) Monitoring, evaluasidan pelaporan
TanahBumbu
Jumlah dokumen evaluasidan rencana kerja yangdibuat 1 dok 27.887.500
5) Monitoring, evaluasidan pelaporan
TanahBumbu
Jumlah dokumen evaluasidan rencana kerja yangdibuat
1 dok 27.887.500
2..5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016, disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA
SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016-2020, juga mengakomodasi usulan para pemangku
kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu guna meringankan beban
masyarakat agar dibentuk UPTD yang dapat memberikan pelayanan
langsung Administrasi Kependudukan di ibukota kecamatan.
Untuk lebih jelas, selanjutnya kami sajikan usulan program dan
kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2016;
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 22
Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
Program penataan administrasikependudukan
Persentasi penduduk yang memilikidokumen kependudukan
1 Pengolahan dan penyusunan laporaninformasi kependudukan Tanah Bumbu Jumlah SIMDES yang diserahkan ke desa 25 desa Prioritas
2 Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan Tanah Bumbu Jumlah dokumen kependudukan yang
diterbitkan 45,108 lbr Prioritas
3 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil Tanah Bumbu Jumlah peserta pelatihan petugas registrasi
adm.kependudukan desa 150 orang Prioritas
4 Sosialisasi kebijakan kependudukan Tanah Bumbu Jumlah peserta sosialisasi kebijakankependudukan 1,660 org Prioritas
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tanah Bumbu Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerjayang dibuat 1 dok Lanjutan
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 22
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dinia dengan
besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga
penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur,
berkesinambungan dan moderen menuju tertib database, tertib NIK, tertib
dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaanya tidak
bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang
kependudukan adalah “ Tertib administrasi kependudukan denganpelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015 “
Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga)
program strategis nasional, yaitu :
1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik
Tujuan utama program strategis Nasinal tersebut diatas adalah
mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :
1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat
dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat..
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang
merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal,
berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument
multifungsi dalam pelayanan publik.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan
dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 23
Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung
jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan
bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan
dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah
.
3.2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatanTujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, program
SKPD Propinsi Kalimantan Selatan, RPJP Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu 2006-2025, RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020
dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Bumbu 2016-2020, sebagai berikut :
1) Tujuan :Dalam upaya tercapainya tujuan yang selaras dengan Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Bumbu, “Meningkatkan tertib administrasi kependudukan”. Untuk
mendukung tercapainya tujuan yang selaras dengan rencana strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu,
upaya – upaya yang diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan indikator
tujuan yaitu Kelengkapan Dokumen Kependudukan.
Selanjutnya kami sajikan tabel Tujuan jangka menengah pelayanan
SKPD sebagai berikut ;
TUJUANINDIKATOR
TUJUANKONDISI AWAL
(%)TARGET
KINERJA (%)Meningkatkan Tertib
Administrasi
Kependudukan
Kelengkapan
Dokumen
Kependudukan
2015 2020
85,10 95,00
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 24
2 Sasaran :Dalam upaya tercapainya sasaran yang selaras dengan Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Bumbu, “Meningkatnya Kepemilikan Identitas dan Legalitas
Kependudukan”, menselaraskan dengan RPJM Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 -2020 yaitu misi yang kelima ; Menyelenggarakan tata
kelola birokrasi yang baik,efektif dan bersih. Dengan sasaran RPJMD yang
22 adalah ; Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan indikator
sasaran adalah IKM (indeks kepuasan masyarakat). Pelayanan penerbitan
Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Bumbu menyediakan sarana pengukuran atau penilaian
dari masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diberikan.
Selanjut kami sajikan tabel Sasaran jangka menengah pelayanan SKPD :
.
SASARANINDIKATORSASARAN
KONDISIAWAL2015
TARGET KINERJA SASARAN (%)
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatnya
Kepemilikan
Identitas dan
Legalitas
Kependudukan
Penerbitan
KK103,65 28,45 32,41 36,29 40,31 44,09
Penerbitan
KTP135,32 7,09 8,52 9,94 10,89 12,33
Penerbitan
Akta
Kelahiran
80,21 76,92 66,26 60,65 57,69 56,36
Penerbitan
Akta
Kematian
21,25 15,65 18,37 20,35 21,06 22,45
IKM 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 25
3.2.3 Program :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Bumbu sebagai instansi pelayanan masyarakat. maka dituntut
untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
yang dapat dijadikan icon pelayanan Pemerintah Daerah.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kondisi geografis
daerah dan sikap kritis masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan, maka diperlukan sarana prasarana yang
representative agar bisa memberikan pelayanan yang cepat dan
akurat.
3) Program peningkatan disiplin aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Bumbu yang belum lama dibentuk dengan personil beragam latar
belakang yang kurang memiliki kapasitas dibidang administrasi
kependudukan, maka diperlukan personil yang berdisiplin tinggi
dan profesional sehingga mampu memberikan pelayanan
dengan tertib dan benar.
4) Program penataan administrasi kependudukan
Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari
standar nasional dan internasional, demikian juga halnya dengan
data base kependudukan belum akurat, yang dapat berakibat
negatif diberbagai bidang, maka diharapkan semua tertib
administrasi kependudukan, memilki dokumen kependudukan
dan tersedia data base kependudukan yang akuntabel.
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 26
3.2.4 Kegiatan :
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
Dengan penerapan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) on line, cara kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sangat mengandalkan jaringan
komunikasi, maka ketersediaan jasa komunikasi dan sumber
daya listrik sangat menentukan.
2) Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
/ operasional ;
Penduduk yang dilayani Dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tersebar diseluruh wilayah tanah
bumbu yang cukup luas, maka kondisi kendaraan
dinas/operasional harus selalu baik dan siap pakai.
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
Sebagai instansi pemerintah dituntut melaksanakan pengelolaan
anggaran sesuai ketentuan, maka diperlukan pengelola yang
profesioanal agar dapat melaksanakan pengelolaan dengan baik
dan benar serta menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
Guna menciptakan suasana kerja dan pelayanan masyarakat
yang baik, maka diperlukan ruangan kerja yang bersih dan
nyaman.
5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;
Peralatan kerja sebagai sarana utama untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya computer dan
perlengkapanya, maka diperlukan kondisi yang selalu siap
pakai.
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 27
6) Penyediaan alat tulis kantor ;
Alat tulis kantor adalah sarana yang sangat diperlukan untuk
kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan
administrasi perkantoran.
7) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan ;
Sesuai dengan jenis pelayanan Dinas kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang menerbitkan
beragam jenis dokumen kependudukan dan catatan sipil, maka
ketersediaan barang cetakan sangat menentukan, khususnya
yang harus banyak persediaan antara lain : blanko Kartu
Keluarga, blanko Kartu Tanda Penduduk dan blanko Akta
Kelahiran.
8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor ;
Instalasi listrik adalah sarana yang fital untuk
menghidupkan/menjalankan alat-alat elektronik dan penerangan
dalam ruangan untuk kelancaran kegiatan pelayanan dan
kegiatan administrasi perkantoran.
9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
Sesuai dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat
yang terus meningkat dan habisnya masa ekonomis peralatan
yang ada, maka diperlukan tambahan peralatan dan
perlengkapan kantor yang memadai.
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan
administrasi kependudukan, maka diperlukan koordinasi dan
konsultasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan
pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 28
11) Penyediaan jasa non PNS ;
Dengan terbatasnya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Bumbu sebanyak 20 Orang, maka diperlukan tambahan tenaga
non PNS untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi
kependudukan.
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ;
Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan
agar terlaksana dengan baik, maka diperlukan rapat=rapat
koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintahan
kecamatan dan desa/kelurahan.
13) Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu ;
Untuk peningkatan disiplin aparatur dan keteraturan dalam
berbusana kerja, ditentukan hari-hari tertentu jenis busana.
14) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ;
Demi kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan administrasi
kependudukan, ruangan gedung yang bersih, rapi dan indah
sangat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
15) Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan
Ketersediaan data base kependudukan yang dapat memberikan
informasi statistic kependudukan yang valid sangat diperlukan
untuk bahan perencanaan diberbagai bidang, maka diperlukan
pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan
akurat dan terkini.
16) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat masih
rendah, dan adanya perubahan bentuk dan system dokumen
kependudukan, maka diperlukan pelayanan public yang
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 29
maksimal agar semua penduduk memilki dokumen
kependudukan.
17) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Untuk mendudung penataan administrasi kependudukan
diperlukan ketrampilan aparat kependudukan, maka diperlukan
peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
mulai dari tingkat RT. Desa/Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten.
18) Sosialisasi kebijakan kependudukan
Tingkat pemahaman masyarakat tentang administrasi
kependudukan masih rendah, maka secara terus menerus
diperlukan sosialisasi kebijakan kependudukan, baik dalam
bentuk tatap muka maupun menggunakan cara/media lainya,
agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya dokumen
kependudukan.
19) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dalam setiap rangkain kegiatan diperlukan penyesuaian-
penyesuaian yang dianggap perlu, maka diperlukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan yang tertib dan akurat agar dapat
melakukan perbaikan-perbaikan dengan tepat.
Untuk lebih jelas selanjutnya kami sajikan rumusan rencana
program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017
pada tabel berikut ;
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 30
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tanah BumbuDinas Kependudukan dan PencatatanSipil Lembar 1 dari 2
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BELANJA 100% 7.003.140.279 100% 7.600.717.600
B T L 100% 2.482.790.379 100% 3.479.990.500
BELANJA LANGSUNG 100% 4.520.349.900 100% 4.120.727.100
1.10 10 01 Program pelayananadministrasi perkantoran
Tingkat ketersediaanlayanan administrasiperkantoran
Tanbu 100% 3.104.373.000APBDTanbu Lanjutan 100 3.071.477.600
1.10 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor Tanbu 12 Bulan 60.789.000
APBDTanbu Tanbu 12 Bulan 164.160.000
1.10 10 01 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara
Tanbu 22 unit 198.490.000APBDTanbu Tanbu 22 unit 167.400.000
1.10 10 01 07 Penyediaan jasa administrasikeuangan
tersedianya jasa administrasikeuangan Tanbu 12 Bln 180.048.000
APBDTanbu Tanbu 12 Bln 183.348.000
1.10 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihankantor
tersedianya alat dan bahankebersihan kantor Tanbu 16 item 11.454.000
APBDTanbu Tanbu 16 item 11.454.000
1.10 10 01 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
terbayarnya jasa perbaikanperalatan kerja Tanbu 31 kali/Unit 12.120.000
APBDTanbu Tanbu 31 kali/Unit 23.620.000
1.10 10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tanbu 12 Bulan 73.840.000APBDTanbu Tanbu 12 Bulan 165.079.300
1.10 10 01 11 Penyediaan barang cetakan danpengandaan
Tersedianya barang cetakandan penggandaan Tanbu 12 bln 18.000.000
APBDTanbu Tanbu 12 bln 18.000.000
1.10 10 01 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Tersedianya alat listrik kantor Tanbu 12 Bln 9.702.000APBDTanbu Tanbu 12 Bln 9.702.000
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 31
1.10 10 01 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor Tanbu 153 Buah/unit 489.970.000
APBDTanbu Tanbu 153 Buah/unit 833.785.300
1.10 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah
Jumlah rapat-rapat dankonsultasi luar daerah Tanbu 75 Kali 1.320.000.000
APBDTanbu Tanbu 75 Kali 429.079.000
1.10 10 01 19 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya jasa tenaga non-pns Tanbu 364 o/b 611.880.000
APBDTanbu Tanbu 364 o/b 947.600.000
1.10 10 01 22 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
Jumalah rapat -rapatkoordinasi dalam daerah Tanbu 180 Kali 118.080.000
APBDTanbu Tanbu 180 Kali 118.250.000
1.10 10 02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan saranadan prasarana aparatur Tanbu 100% 24.000.000
APBDTanbu Lanjutan 100 100.000.000
1.10 10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedungkantor Tanbu 1 kali 24.000.000
APBDTanbu Lanjutan 100 100.000.000
1.10 10 03 Program peningkatan disiplinaparatur
Terlaksananya peningkatandisiplin aparatur Tanbu 100% 18.000.000
APBDTanbu Prioritas 100 27.200.000
1.10 10 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus danHari-Hari Tertentu
Jumlah pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu Tanbu 50 Stel 18.000.000
APBDTanbu Prioritas 100 27.200.000
1.10 10 15 Program penataan administrasikependudukan
Persentase penduduk yangmemiliki dokumenkependudukan
Tanbu 98,34% 1.373.976.900APBDTanbu Prioritas 100 922.049.500
1.10 10 15 06Pengolahan dan penyusunanlaporan informasikependudukan
Jumlah simdes yangdiserahkan ke desa Tanbu 25 SIMDES 235.128.000
APBDTanbu Prioritas 25 SIMDES 307.140.000
1.10 10 15 07 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan
Jumlah dokumenkependudukan yangditerbitkan
Tanbu 45.108 Lbr 694.370.000APBDTanbu Prioritas 53.279 Lbr 206.560.000
1.10 10 15 10 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil
Jumlah peserta pelatihanpetugas regisrasi adm.Kependudukan desa
Tanbu 150 org 119.657.500APBDTanbu Prioritas 150 org 85.500.000
1.10 10 15 11 Sosialisasi kebijakankependudukan
Jumlah peserta sosialisasikebijakan kependudukan Tanbu 1660 org 296.933.900
APBDTanbu Prioritas 1660 org 312.562.000
1.10 10 15 13 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Jumlah dokumen evaluasidan rencana kerja yangdibuat
Tanbu 1 Dok 27.887.500APBDTanbu lanjutan 1 Dok 10.287.500
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 32
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ini dimaksudkan untuk
dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksananaan
kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para
aparatur pelaksana.
Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian
status hukum warganya, aspak perencanaan pembangunan yang dapat
memproduksi data-data statistic sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan
Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka
program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (e-KTP)
tahun 2014 dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu
2019 dan Pemilukada, harus terlaksana. Untuk itu maka secara terus menerus
perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini
untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi
sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahun ini, antara lain :
1. Biaya operasional jasa telekomunikasi guna mendukung System Informasi
Kepependudukan (SIAK) online.
2. Sarana prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang
bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, baik dalam bentuk dokumen
material maupun digital.
3. Dinamika tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat
memberikan pelayanan prima, dengan penempatan petugas regristasi
admintrasi kependudukan dan catatan sipil di setiap desa/kelurahan dan
pembentukan UPTD disetiap kecamatan .
Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami
susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati
RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPA TENTANAH BUMBU 2014 33
mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk
penyempurnaan perencanaan dimasasa-masa yang akan dating.
Semoga Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat menjadi dokumen
perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa
dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK Online Tahun 2016.
Batulicin, 4 Juli 2015
Related Documents
