Top Banner
KASUS YANG MELANGGAR UU NO.35 TAHUN 2014 Kelompok 3 Ai Yulianti Gia Hibatul R Heru Badrussalam Novatiloka Mubarok Nuralifatul Aidah Nurul Fathia Osi Awulan Putri Intan P Zahra Taziatun N
13

Kasus Yang Melanggar Uu No

Nov 16, 2015

Download

Documents

ppt
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

KASUS YANG MELANGGAR UU NO.35 TAHUN 2014Kelompok 3Ai YuliantiGia Hibatul R Heru BadrussalamNovatiloka MubarokNuralifatul AidahNurul FathiaOsi AwulanPutri Intan PZahra Taziatun N

Kasus Perdagangan AnakKasus perdagangan anak kembali terjadi di Kota Padang. Kasus ini sudah terungkap oleh pihak Polresta Padang, Sumatera Barat. Dugaan kasus perdagangan orang atau trafficking terkait sembilan anak sekolah dasar asal Dusun Surat Aban, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepuluan Mentawai. Saat ini sembilan anak asal Dusun Surat Aban, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan itu dititipkan di Perwakilan Pemkab Mentawai yang ada di Kota Padang. "Kesembilan anak-anak itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Lima orang di antaranya duduk di bangku kelas lima, dua kelas empat dan satu kelas satu. Sembilan bocah itu hanya satu yang bisa berbahasa Indonesia," ungkap Wisnu Andayana.

Kami berpendapat pemerintah sebaiknya mengusut tuntas kasus ini karena setelah kami telaah dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 59, tertera bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban khusus dalam melindungi anak, lembaga resmi seperti KPAI juga bertanggung jawab dalam kasus ini.

Pasal 59

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: point (h) : Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

Pasal 68 Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

123 West Main StreetNew York, NY 10001|www.carecounseling.com|P: 555.123.4568F: 555.123.4567Pasal 76F Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pelaku perdagangan anak melanggar UU No. 35 tahun 2014 pasal 76F :

Kasus pelecehan seksual pada anakKasus pelecehan seksual pada anak terjadi di salah satu sekolah international di Jakarta yaitu Jakarta International School (JIS), Seorang murid di TK JIS diyakini diperkosa beramai-ramai oleh enam petugas kebersihan, namun seorang diantara mereka belakangan dikabarkan bunuh diri. Orang tua murid mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi US$12,5 juta terhadap JIS.

Menurut kami pelecehan seksual ini merupakan suatu bentuk kekerasan yang tertera pada UU No. 35 tahun 2014 yaitu pasal 15a15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kami berpendapat lembaga pendidikan terkait yaitu JIS melanggar UU No.35 tahun 2014 pasal 9 ayat (1a), pasal 15, pasal 54 karena telah lalai dalam memberikan suatu perlindungan kepada peserta didiknya. Pasal 9(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54 (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 15 Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: f. kejahatan seksual.

Kami juga berpendapat pemerintah sebaiknya mengusut tuntas kasus ini karena setelah kami telaah dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 59, tertera bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban khusus dalam melindungi anak, lembaga resmi seperti KPAI juga bertanggung jawab dalam kasus ini.Pasal 59Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

BEAUTIFUL WORLD IS DEPEND ON HOW MANY CHILD WHO GETS HAPPINESSSAVE CHILD = SAVE WORLD